1
PERAN HUMAS PEMERINTAH KOTA DEPOK
DALAM MENSOSIALISASIKAN TAGLINE “DEPOK
FRIENDLY CITY”
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi
persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh :
Muhamad Dzaki Mubarok NIM: 1113051000166
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2020 M / 1441 H
i
PERAN HUMAS PEMERINTAH KOTA DEPOK
DALAM MENSOSIALISASIKAN TAGLINE “DEPOK
FRIENDLY CITY”
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi
persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh :
Muhammad Dzaki Mubarok NIM: 1113051000166
Pembimbing,
Kalsum Minangsih, M.A NIP: 19770424200710 2 002
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2020 M / 1441 H
ii
PANITIA PENGESAHAN UJIAN
Skripsi berjudul PERAN HUMAS PEMERINTAH KOTA
DEPOK DALAM MENSOSIALISASIKAN TAGLINE
“DEPOK FRIENDLY CITY” oleh Muhammad Dzaki
Mubarok, dengan NIM 1113051000166 yang telah diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 18 Mei 2020.
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Studi Komunikasi
dan Penyiaran Islam.
Jakarta, 18 Mei 2020
Sidang Munaqasyah
Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,
Dr.H. Edi Amin M.A NIP. 197609082009011010.
Miftachur Rosyidah, M.Pd.I NIP. 19720720 199903 2 002
Anggota
Penguji I, Penguji II,
Ade Rina Farida, M.Si NIP. 19770513 200701 2 018
Syamsul Rijal, Ph.D NIP. 19781008 200604 1 002
Dosen Pembimbing,
Kalsum Minangsih, M.A NIP. 19770424 200710 2 002
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Assalamu’alaikum wr.wb.
saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah peneliti skripsi
dengan Judul “Peran Humas Pemerintah Kota Depok dalam
mensosialisasikan tagline Depok Friendly City” dengan ini saya
menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk
memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah
saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya hasil jiplakan
dari karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi
yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Demikianlah pernyataan ini di buat, diharapkan dapat
dipergunakan dengan semestinya. Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Jakarta, 9 Mei 2020 Penulis
Muhamad Dzaki Mubarok
iv
Abstrak
Muhammad Dzaki Mubarok “Peran Humas Pemerintah Kota Depok Dalam Mensosialisasikan Tagline Depok Friendly City”
Dalam sebuah organisasi pemerintahan, Humas berperan aktif sebagai komunikator untuk menyampaikan kebijakan terhadap masyarakat. Tujuannya adalah agar kebijakan pemerintah dapat diterima dan diimplementasikan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, penulis tertarik mengetahui peranan humas pemerintah Kota Depok dalam mensosialisakan tagline Depok Friendly City.
Berdasarkan konteks di atas maka tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran Humas Kota Depok dalam mensosialisasikan tagline Depok Friendly City? dan apasaja hambatannya?
Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori peran humas menurut Dozier. Menurutnya peranan petugas humas dibedakan menjadi dua, yakni peranan manajerial (communication manager role) dan peranan teknis (communication technical role).
Metode yang digunakan merupakan kualitatif dengan analisis deskriptif serta mengambil data utama menggunakan wawancara kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok.
Hasil penelitiannya adalah Humas Pemerintah Kota Depok diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Dalam menjalankan tugasnya, IKP Diskominfo berperan (1) mensosialisasikan Depok Friendly City program kepada masyarakat dan antar lembaga; (2) Menjaga citra positif lembaga; (3) Menyediakan bahan sebagai masukkan dari masyarakat kepada pemerintah. Adapun strategi dan model sosialiasinya adalah dengan memasang iklan baik melalui media dalam atau luar ruang maupun online. Sedangkan hambatannya adalah belum ada evaluasi dalam melaksanakan sosialisasi branding Depok Friendly City. Kata Kunci;Peran, Humas, Sosialisasi, Depok Friendly City.
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat beserta salam
semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
telah membawa umatNya dari jaman jahiliyyah menuju
jamankepintaran.
Begitu banyak kesan dan manfaat yang dirasakan oleh
peneliti saat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Peran
Humas Pemerintah Kota Depok Dalam Mensosialisasikan Tagline
Depok Friendly City”.
Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti tidak hanya
mendapatkan ilmu tetapi juga mendapatkan pelajaran bahwa tidak
ada kesuksesan tanpa adaya usaha dan kerjakeras.
Selama proses penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan
banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik secara moril
maupun akademis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih
kepada:
vi
1. Dr. Suparto, M.Ed, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ilmu Dakwah
dan IlmuKomunikasi
2. Dr, Siti Napsiyah, MSW sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik, Dr. Sihabudin Noor, MA Sebagai Wakil Dekan
Bidang Administrasi dan Hukum, dan Dr. Cecep Castrawijaya
M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Dr. Armawati Arbi, M.SI sebagai Ketua Jurusan Komunikasi
dan Penyiaran Islam.
4. Dr. H. Edi Amin, M.A sebagai Sekertaris Jurusan Komunikasi
dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan
IlmuKomunikasi.
5. Dr. Wahyu Prasetyawan, M.A Sebagai Dosen Pembimbing
Akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada
seluruh mahasiswa KPI D angkatan 2013.
6. Kalsum Minangsih, M.A sebagai dosen pembimbing skripsi
yang telah bersedia membimbing dan telah memberi banyak
masukan serta saran selama penulisan skripsiini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada peneliti
selama duduk dibangku perkuliahan.
vii
8. Seluruh staf dan karyawan yang ada di Fakultas Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi, Perpustakaan Utama dan juga Akademik
Mahasiswa yang telah melayani prosedur penggunaan
pelayanan fasilitas belajar dengan baik.
9. Orang Tua tercinta, Muhammad Mufroil dan Syarifah Rohimah
yang sangat luar biasa mendampingi peneliti untuk bisa meraih
pendidikan setinggi-tingginya, untuk do’a, cinta, dukungan,
kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini denganbaik.
10. Kakak dan Adik yang amat peneliti sayangi, Ahmad Fajri
Amirudin, S.Pd.I, Nurhikmah Alawiyah, Haidar Ahmad, Rizki
Yazid dan Tazkia yang banyak memberikan semangat, dan
dukungan yang tiadahenti.
11. Istri Tercinta Nurmalia Ivani, yang selalu memberikan
semangat, dan dukungan yang tiadahenti.
12. Bapak Nasrudin, SH, M.Si selaku Kepala Bidang Informasi
Komunikasi Publik Dinas Kominfo Pemerintah KotaDepok
yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian
langsungdibagian Humas pemkot Depok dan telah banyak
membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian dan
sekaligus sebagai narasumber kunci dalam penelitian ini.
viii
13. Ibu Yulia Shoim selaku Kepala Pranata Humas Dinas Kominfo
Pemerintah Kota Depok yang telah memberikan data berupa
hasil wawancara.
14. Seluruh staff bagian Dinas Kominfo Pemerintah Kota Depok.
15. Keluarga besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Depok (IKMD),
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komfakda,
Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMKI) PPT
UIN Jakarta, GP Ansor PAC Sawangan dan terimakasih atas
pengalaman organisasi yang takterlupakan.
16. Seluruh teman seperjuangan peneliti KPI angkatan 2013
terkhusus teman-teman KPI D. Terima kasih atas segala
dukungan dan perhatian yang diberikan.
17. Sahabat Suzuran, Muhammad Yunus, Bahar Widhiatmoko,
Nurdiansyah, Fachrudin Afriansyah, Fredi Setyadi, Hakiki
Tertiari, Dendi Afriansyah, Moch. Santoso, Debby Bayu,
Hilman Rais yang banyak membantu, mendukung dan memberi
semangat kepada peneliti.
18. Priyanti, M.Si Selaku Dosen Pembimbing KKN dan teman-
teman KKN Pemanah. Terima kasih atas segala pengalaman
pengabdian kemasyarakatan yang sangat berkesan untuk
peneliti.
ix
Demikian ucapan terima kasih yang dapat peneliti sampaikan
kepada seluruh pihak yang telah membantu mulai dari awal
penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah
SWT membalas semua kebaikan mereka semua dan semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan seluruh pihak yang
membaca.
x
DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................... i LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ...... ii LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............... iii ABSTRAK ................................................................................. iv KATA PENGANTAR ............................................................... v DAFTAR ISI .............................................................................. x DAFTAR GAMBAR ................................................................. xii BAB I PENDAHULUAN ......................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................... 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................... 9 D. Metodologi Penelitian .................................................. 10 E. Kajian Pustaka ............................................................. 14 F. Sistematika Penulisan .................................................. 15
BAB II LANDASAN TEORI ................................................... 18
A. Pengertian Peran ........................................................... 18 B. Hubungan Masyarakat ................................................. 20 C. Hubungan Masyarakat Pemerintahan .......................... 32 D. Peran Hubungan Masyarakat Dozzier .......................... 42 E. Model Komunikasi Humas .......................................... 44 F. Sosialisasi ..................................................................... 47
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK ................... 52
A. Profil Kota Depok ....................................................... 52 B. Visi-Misi ...................................................................... 57 C. Makna Logo Kota Depok ............................................. 58 D. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok ............ 62
BAB IV HASIL DAN TEMUAN ............................................. 68
A. Peran Humas Pemerintah Kota Depok ........................ 68 B. Strategi Sosialisasi Branding ........................................ 80 C. Model Komunikasi Sosialisasi Depok Friendly City ... 85 D. Hambatan ..................................................................... 88
BAB V PENUTUP .................................................................... 93
A. Kesimpulan .................................................................. 93 B. Kritik dan Saran ........................................................... 94
xi
Daftar Pustaka ........................................................................ 97
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Logo Kota Depok
..........................................................................................................
52
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Diskominfo Kota Depok
..........................................................................................................
62
Gambar 4.1 Banner HUT Kota Depok
..........................................................................................................
72
Gambar 4.2 Logo Depok Friendly City
..........................................................................................................
83
Gambar 4.3 Logo Depok Friendly City di Halte Bus
..........................................................................................................
86
Gambar 4.4 Majalah Pemerintah Kota Depok
..........................................................................................................
88
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam sebuah instansi atau organisasi tidak terkecuali
organisasi pemerintahan Humas sangat dibutuhkan. Hal tersebut
dikarenakan fungsi Humas yang dapat berperan sebagai
penghubung antara organisasi pemerintahan dengan masyarakat.
Humas dibutuhkan sebagai perwakilan pemerintah untuk
berinteraksi dengan masyarakat, karena pemerintah tidak dapat
melakukan semua hal yang berkaitan dengan publik sendirian.
Maka dari itu dibutuhkan pihak yang dapat menjadi perpanjangan
tangan, telinga, dan mulut dari pemerintah kepada publiknya dan
Humas menjadi pihak yang sesuai untuk melakukan hal itu.
Setiap instansi pemerintahan, memiliki bagian humas yang
merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran
tentang aktivitas instansi tersebut baik ke dalam maupun ke luar
yaitu kepada masyarakat pada umumnya. Humas merupakan suatu
alat untuk memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran
2
informasi melalui pers, radio, televisi dan media lainnya.1
Humas dalam lembaga pemerintah berfungsi dalam rangka
tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program, dan
kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Pada umumnya
humas diklasifikasikan menurut jenis organisasi yakni humas
pemerintahan, humas perusahaan, dan humas internasional. Dalam
humas pemerintahan, Sam Black dalam bukunya “Practical Public
Relation”, mengklasifikasikan humas menjadi humas
pemerintahan pusat dan humas pemerintahan daerah.2 Humas
pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada
publik mengenai kebijakan dan langkah yang diambil oleh
pemerintah serta mengusahakan timbulnya hubungan yang
harmonis antara lembaga dengan publik.
Sebagai Kota penyanggah Ibu Kota. Keberadaan Depok
tentu berimbas terhadap perkembangan untuk Depok dan
masyarakatnya. Depok terus berbenah diri dalam segala hal. Agar
Pemerintah Kota Depok dapat merealisasikannya, Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Depok periode 2016-2021 berupaya memberikan
1H.A.W Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2002), h.63. 2 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi
Komunikas(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),h.38-39.
3
yang terbaik demi kemajuan kota. Dengan sebuah brand unik yaitu
Depok Friendly City alias Depok Kota Sahabat menjadikan Depok
harus memberikan kemanfaatan dengan pelayanan yang
bersahabat kepada semua unsur yang ada di kota ini.
Brand sebuah kota tentu menjadi hal yang penting dalam
suatu sistem pemerintahan kota untuk melandasi pengembangan
sebuah kota di masa yang akan datang, pencitraan kota juga dapat
dijadikan sebagai dasar dan peluang bagi perkembangan kota
dimasa depan. Seperti yang dilakakuan oleh beberapa kabupaten
atau kota di Indonesia, mereka mulai membangun citranya untuk
menegaskan jati diri dan keunikan daerahnya masing-masing. oleh
karena itu, konsep penataan kota harus didasarkan pada
pembangunan kota berkelanjutan menyeimbangkan aspek-aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.
Branding Depok sebagai friendly city akan terus
dikenalkan dan disosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil
Negara dan warga Kota Depok. Sehingga pada akhirnya Depok
Friendly City dapat menjadi bagian dari sikap para aparatur sipil
negara dan warga Depok dalam kehidupan sehari-hari.
Makna “Bersahabat” dalam hal ini mencakup semua
bidang, baik itu pelayanan dari pemerintah ke masyarakat,
4
bersahabat terhadap anak-anak dan perempuan, serta bersahabat
dalam hal yang lain. manajemen dalam pemerintahan juga akan
transparan, responsif, dan parsitipatif. Menurut walikota Depok
mohammad idris, Depok Friendly City kuncinya adalah
komunikasi dan sikap positif. Kita harus bangun komunikasi yang
baik dan menunjukan sikap baik terhadap siapa pun, baik
komunikasi dan sikap dengan masyarakat maupun dengan
stakeholder.3
Depok Kota Sahabat, Depok adalah sahabat masyarakat
dalam memberikan pelayanan publik. Depok sahabat UKM dalam
memberdayakan produk asli Kota Depok. Depok Sahabat Petani
dengan mendukung penganekaragaman tanaman. Depok Sahabat
muda-mudi dengan bersinergi dengan para seni budayawan dan
pegiat olahraga. Depok Sahabat Anak dan Remaja mendukung
tumbuh kembang anak. Depok Sahabat Lansia, mendengarkan
keluhan para lansia. Depok Sahabat Lingkungan, melakukan
penanaman pohon dan melakukan daur ulang sampah agar
mempunyai nilai ekonomis dan mengurangi volume sampah.
Depok Sahabat Pengusaha dan stake holder, melakukan
3https://news.okezone.com/read/2016/11/29/338/1553921/membangun-
depok-dengan-friendly-city diakses pada 19 februari 2018 pukul 21.35
5
penanaman modal. Depok Sahabat Sesama, mewujudkan
masyarakat dan aparatur yang sholeh dan kuat.4
Sembilan konsep yang dibuat pemerintah Kota Depok
diatas sesuai dengan Firman Allah QS. Ar-Rum ayat 41 :
”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” ( QS. Ar-rum:41)5 Menurut Hardiono yang waktu itu menjabat kepala badan
perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kota Depok
Friendly City itu sebuah proses, bukan dilihat dalam kondisi saat
ini. Langkah-langkah berikutnya yang akan diambil sudah
dirumuskan dengan matang, sehingga benar-benar mendukung
Depok sebagai Kota yang Bersahabat. Hal-hal kecil pun nantinya
akan diatur. Misalnya, ketika Dinas Kebersihan dan Pertamanan
(DKP) akan membangun taman, maka berbagai aspek harus
diperhatikan, supaya taman itu merupakan taman yang bersahabat,
4https://news.okezone.com/read/2016/11/29/338/1553921/membangun-
depok-dengan-friendly-city diakses pada 19 februari 2018 pukul 21.35 5https://tafsirweb.com/7405-quran-surat-ar-rum-ayat-41.html diakses
pada 6 mei 2020 pukul 14.06
6
aman digunakan anak-anak dan nyaman digunakan orangtua.
Begitu juga dengan sektor lain, termasuk terminal, tempat ibadah,
sekolah, pasar dan pelayanan umum lainnya6.
Pada tataran akhir sembilan konsep di atas akan
mewujudkan masyarakat yang soleh dan kuat. Depok diibaratkan
sebagai rumah bagi setiap orang yang menempatinya. Dengan
konsep Friendly City, Wali Kota berharap Depok menjadi rumah
yang bersih dan indah. Depok mampu memberikan kenyamanan
kepada warganya dan ingin membangun keterikatan (attachment)
warganya dengan kota ini, sehingga semua program diarahkan
untuk meningkatkan kualitas hidup baik secara fisik, mental,
maupun spiritual.7
Tujuan utama tagline Depok Friendly City tentunya cita-
cita pembangunan menciptakan روفغ برو ةبیط ةدلب . Menurut M. Idris
sekalu Wali Kota Depok, negeri Baldatun Tayibatun lebih unggul
daripada Adipura sebagaimana sistem di Indonesia. Oleh karena
itu, Negeri yang aman dan sejahtera lah yang perlu diraih. untuk
mewujudkan Baldatun toyyibatun, hendaknya kita perhatian pada
6https://depokrayanews.com/2016/11/21/depok-a-friendly-city diakses
pada 19 februari 2018 pukul 21.50 7www.megapolitan.okezone.com/read/2016/11/29/338/1553921/membangun-depok-dengan-friendly-city
7
tata Kota yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
serta kita mempunyai aturan perundangan atau sering yang kita
dengar dengan regulasi.8
Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti
lebih lanjut bagaimana peran yang dilakukan oleh Humas
Pemerintah Kota Depok dalam mensosialisasikan tagline Depok
Friendly City, Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Humas
Pemerintah Kota Depok dalam dalam mensosialisasikan tagline
Depok Friendly City, dan apa saja Hambatan-hambatan yang
dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Depok dalam
mensosialisasikan tagline Depok Friendly City sehingga branding
Depok kota yang bersahabat benar-benar terwujud. Yang
kemudian diangkat dengan judul ”PERAN HUMAS
PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM
MENSOSIALISASIKAN TAGLINE “DEPOK FRIENDLY
CITY”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan masalah
8 https://www.mohammadidris.id/esensi-baldatun-thoyyibatun-wa-rabbun-ghofuur-bagi-kota-depok/
8
Agar pembahasan ini terfokus pada satu
permasalahan maka penulis membatasi penilitian ini pada
peran humas pemerintah Kota Depok dalam
mensosialisasikan taglineDepok Friendly City. Hal ini
untuk memudahkan pembaca agar memahami tujuan dari
penulisan ini.
2. Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Bagaimana peran humas Pemerintah Kota Depok
dalam mensosialisasikan taglineDepokFriendly
City?
b. Apa saja hambatan Humas Pemerintah Kota Depok
dalam mensosialisasikan taglineDepok Friendly
City?
9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian
a. Mengidentifikasi peran Humas Pemerintah Kota
Depok dalam mensosialisasikan tagline Depok
Friendly City?
b. Mengidentifikasi hambatan Humas pemerintah Kota
Depok dalam Mensosialisasikan tagline Depok
Friendly City?
Adapun manfaat penelitian yang dihasilkan dengan adanya
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan
pengetahuan dan kontribusi positif bagi ilmu komunikasi
terutama dibidang humas berkaitan dengan kegiatan
Humas.
Kegiatan penelitian ini merupakan stimulus dan
kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh
materi-materi yang didapat dibangku perkuliahan yang
kemudian diaktualisasikan dalam sebuah tulisan ilmiah.
Besar harapan penulis penelitian ini dapat menambah
wawasan serta pengetahuan untuk mempelajari langsung
10
bagaimana peran Humas Pemerintah Kota Depok dalam
mensosialisasikan tagline Depok Friendly City.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan wacana
ideal khususnya untuk penulis dan umumnya untuk
masyarakat luas yang menggeluti di bidang komunikasi
yang kemudian direalisasikan dalam bentuk tindakan yang
konkret dari konsep dan wacana yang disajikan.
D. Metodologi Penelitian
1. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari hasil wawancara
dengan narasumber dan dijelaskan dalam bentuk kata-kata9.
Serta membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara
mendalam terhadap subjek penelitian untuk mendapatkan
informasi yang aktual, mengidentifikasi masalah, membuat
perbandingan, dan menentukan langkah untuk menetapkan
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), h.3.
11
rencana yang kemudian diteliti dari hasil data pengamatan
objek dan perilakunya pada waktu yang akan datang.10
2. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Humas Pemerintah Kota
Depok dan objek penelitiannya adalah peran Humas pemerintah
Kota Depok dalam mensosialisasikan tagline Depok Friendly
City.
3. Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian
ini tentunya berpatokan pada kebutuhan analisa. Adapun metode
pengumpulan data yang dilakukan adalah:
a. Wawancara
Metode wawancara adalah sebuah proses memperoleh
sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara
dengan responden atau narasumber, dengan atau tanpa
menggunakan pedoman (guide) wawancara.11 Teknik
pengumpulan data dari suatu informasi dengan cara bertatap muka
10 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung:
Rosdakarya, 2007), h.24. 11 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2005), h.126.
12
langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan
mendalam. Dengan demikian peneliti memperoleh data secara
langsung dengan sumber data, sehingga data yang diperoleh lebih
akurat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai secara
langsung pihak Humas pemerintah Kota Depok dalam
mensosialisasikan tagline Depok Friendly City.
b. Observasi
Kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan penca
indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera
lainnya seperti telinga, mulut, dan kulit. Yang dimaksud metode
observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian, data-data penelitian ini dapat diamati
oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dapat dihimpun
melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indera.
Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap
hal yang berkaitan dengan kegiatan Humas pemerintah Kota
Depok dengan mendatangi langsung ke kantor Pemerintah Kota.
c. Dokumentasi
Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dipercaya
jika didukung oleh dokumen.
13
Peneliti membaca data Humas pemerintah Kota Depok itu
sendiri. Peneliti memperoleh data dengan cara melihat catatan
peristiwa yang berbentuk tulisan, slide, gambar, dan rekaman.
4. Teknik analisis data
Teknis analisis data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti
yang disarankan data.12
Dalam hal menganalisa data, metode yang digunakan
peneliti adalah analisis deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan
dalam penelitian kualitatif lebih mengambil bentuk kata-kata atau
gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi
kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan
menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip
wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen
pribadi, memo, rekaman-rekaman resmi lainnya.13
E. Kajian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut dan
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), h.186. 13 Elvinaro Ardianto, Metode Penelitian untuk Public Relations
Kuantitatif dan Kualitatif(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), h.219.
14
menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah, maka langkah awal
peneliti adalah dengan menelaah terlebih dahulu beberapa karya
ilmiah yang berkaitan atau hampir sama dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Agar terhindar dari kesamaan judul pada
karya-karya sebelumnya. Peneliti melakukan peninjauan
kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun karya
penelitian tersebut adalah Skripsi dengan judul :
1. “Peran Hubungan Masyarakat (Humas) MPR RI
Dalam Mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa
Tahun 2014” oleh Muhammad Kahfi. Skripsi ini ingin
melihat bagaimana peran Humas MPR RI dalam
mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa Tahun
2014.Adapun persamaannya adalah sama-sama
meneliti bagaimana peran humas di dalam sebuah
lembaga untuk menunjang keberlangsungan kegiatan
kelembagaan. Sedangkan perbedaannya adalah objek
penelitian ini membahas Peran Humas di MPR RI
dalam memsosialisasikan Empat Pilar Bangsa,
sedangkan peneliti membahas Peran Humas
pemerintah Kota Depok untuk mensosialisasikan
15
tagline Depok Friendly City.
2. “Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator
Komunikasi pada Biro Humas Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan” oleh Belinda Devi Larasati
Siswanto dan Firda Zulivia Abraham, Jurnal Penelitian
Komunikasi. Vol. 19 No. 1, Juli 2016: 55-68.14
F. Sistematika Penulisan
Sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.
Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:
1. BAB I Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi
penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Landasan Teori
Bab ini menguraikan mengenai pengertian peran selanjutnya
membahas mengenai Humas mulai dari pengertian, fungsi,
macam-macam dan tujuan serta ruang lingkupnya. Lalu ditutup
dengan menjelaskan pengertian sosialisasi.
14 Belinda Devi Larasati Siswanto dan Firda Zulivia Abraham, Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan, Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol. 19 No. 1, Juli 2016: hal 55-68
16
3. BAB III Gambaran Pemerintah Kota Depok
Bab ini terdiri dari sejarah, visi dan misi, perkembangan, struktur
organisasi, kode etik pegawai, kedudukan tugas dan fungsi,
struktur bidang Humas Pemerintah Kota Depok.
4. BAB IV Hasil Temuan dan Analisis Data
Bab ini menguraikan mengenai segala yang berkaitan dengan
objek penelitian yang meliputi: deskripsi objek penelitian yaitu
peran Humas Pemerintah Kota Depok Dalam mensosialisasikan
taglineDepok Friendly City. Kegiatan dan hambatan Humas
Pemerintah Kota Depok Dalam mensosialisasikan tagline Depok
Friendly City.
5. BAB V Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir penulisan
skripsi penulis menyajikan daftar pustaka yang menjadi referensi
dalam penulisan skripsi ini dan lampiran-lampiran
17
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Peran
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “peran” artinya
adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang
yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan.15
Kemudian menurut Gross, Mason dan Mc. Eachern, sebagaimana
yang dikutip oleh David Berry, mereka mendefinisikan peran
sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada
individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.16 Harapan
tersebut menurut Berry, merupakan imbangan dari norma-norma
sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peranan-peranan itu
ditentukan oleh norma- norma didalam masyarakat. Artinya
seseorang diwajibkan untuk menentukan hal-hal yang diharapkan
oleh masyarakat di dalam pekerjaan dan dalam pekerjaan-
pekerjaan lainnya. Identitas Peran, Terdapat sikap tertentu dan
perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, dan yang
menimbulkan identitas peran (role identify). Orang memiliki
15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 322. 16 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1995), h. 99.
18
kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka
mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang jelas membutuhkan
perubahan yang besar.17
Sementara menurut Biddle & Thomas menyatakan bahwa
peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-
perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.18
Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan.
Artinya ketika seseorang telah menjalankan hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka
orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Peran lebih
banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu
posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.
Peran mencakup 3 hal:19
a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau tempat seseorang dalam masyarakat;
b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarakat;
17 Sumber www.materibelajar.id, definisi peran dan pengelompokan
peran Oleh Ase Satria, Diambil Pada Sabtu Tanggal 31 Maret 2018, Pukul 08.52 WIB.
18 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori Psikologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.223
19 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Kencana, 2007), h.158.
19
c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.
Dari penjelasan peran diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa peran merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh
sesorang atau lembaga yang menjadi keharusan sesuai dengan
wewenang dan kedudukan sosialnya di masyarakat dan membawa
pengaruh kepada masyarakat untuk menjalankan sesuatu sesuai
dengan aturan dan norma yang berlaku.
B. Hubungan Masyarakat
1. Pengertian Hubungan Masyarakat
Dalam sebuah organisasi komersial maupun non komersial
keberadaan hubungan masyarakat cukup diperhitungkan
keberadaannya. Humas diartikan sebagai salah satu kegiatan dari
public relations yang menangani hubungan antara lembaga dengan
masyarakat. Humas memiliki ruang lingkup yang terbatas,
sedangkan public relations memiliki ruang lingkup yang luas.
Humas hanya menyampaikan pesan kepada masyarakat sedangkan
public relations sangat berperan aktif baik urusan interen maupun
eksteren yakni untuk membangun relasi dengan masyarakat luas.
Kesamaan humas dan public relation yakni sama-sama
20
membangun komunikasi dua arah antara masyarakat.20
Cutlip, Center & Brown menyebutkan “public relations is
the distinctive management function which help establish and
mutual lines of communications, understanding, acceptance and
cooperation between on organization and its public” (Publik
Relation adalah fungsi menejemen secara khusus yang mendukung
terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman,
penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan berbagai
publiknya).21
Menurut Frank Jefkins, humas adalah semua bentuk
komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar
antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka
mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling
pengertian. Tetapi tidak hanya mencapai saling pengertian saja,
melainkan ada tujuan khusus seperti penanggulangan masalah-
masalah komunikasi yang memerlukan suatu perubahan tertentu,
misalnya mengubah sikap yang negatif menjadi positif.22
Menurut definisi kamus terbitan Institute of Public
20 Frank Jefkins, Public Relations (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 9. 21 Soleh Soemirat, Elvinaro Ardianto, Dasar-dasar Public Relations
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.14. 22 Frank Jefkins, Public Relations (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 10.
21
Relations (IPR), humas adalah keseluruhan upaya yang
dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam
rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling
pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.23
Sementara Dr. Rex Harlow dalam bukunya yang berjudul
A Model for Public Relations Education for Professional Practices
yang diterbitkan oleh International Public Relations Application
(IPRA) 1978, menyebutkan bahwa definisi Humas adalah Fungsi
manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan
jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut
aktivitas komunikasi, pengertian dan penerimaan kerja sama;
melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan atau
permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi
opini publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan
memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai sistem
peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan
penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis
sebagaimana saranautama.24
23 M. Linggar Anggoro, Teori & Profesi Kehumasan (Jakarta: PT Bumi
Aksara), h.3. 24 Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public Relations
(Bandung: Mandar Maju, 1993), h.16.
22
Definisi Humas menurut Dr Rex Harlow diatas dianggap
yang paling sempurna diantara semua pengertian Humas yang ada.
Dengan demikian, Humas memang menunjang fungsi manajemen
dalam suatu kegiatan organisasi dan lembaga yang bersifat umum
untuk mengerahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, untuk
menuju sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya
untuk menunjang kegiatan manajemen itu harus dilakukan
dengankomunikasi.
2. Fungsi Hubungan Masyarakat
Fungsi utama Humas adalah menumbuhkan dan
mengembangkan hubungan baik antara lembaga (organisasi)
dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka
menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi
publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik)
yang menguntungkan lembaga organisasi.25
Humas memiliki fungsi timbal balik, ke luar dan ke dalam.
Fungsi keluar ia harus mengusahakan tumbuhnya sikap dan
gambaran masyarakat yang positif terhadap segala tindakan dan
kebijakan organisasi atau lembaganya. Sedangkan kedalam, ia
25 Firsan Nova, Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani
Krisis Perusahaan, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 38
23
berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang dapat
menimbulkan sikap dan gambaran negatif dalam masyarakat
sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan itu dijalankan. Dapat
dikatakan, ia berperan dalam membina hubungan baik antara
lembaga atau organisasinya dengan masyarakat atau dengan media
massa.
Fungsi utama humas adalah mengatur lalu lintas, sirkulasi
informasi, internal eksternal, dengan memberikan informasi serta
penjelasan seluas mungkin kepada publik mengenai kebijakan,
program, tindakan suatu organisasi agar dapat dipahami sehingga
memperoleh public support and public acceptance.
Dalam pendapat Bertrand R. Canfield dalam bukunya
Public Relations Principles and Problems, ia mengemukakan
fungsi humas:
a. It should serve the public’s interest (Mengabdi kepada
kepentingan umum). Hal ini ditekankan karena adanya
anggapan bahwa pejabat humas sebagai orang “sewaan”
orang-orang kaya yang menginginkan orang-orang miskin
tetap hidup melarat. Yang dimaksud orang kaya adalah para
manajer dan orang-orang miskin adalah khalayak.
b. Maintain good communication (Memelihara komunikasi yang
24
baik). Memelihara hubungan komunikatif antara pejabat
humas dengan publik baik internal maupun eksternal dan
dengan manajer beserta stafnya, dilakukan secara timbal balik
yang dilandasi empati sehingga menimbulkan rasa simpati.
c. Stress good morals and manners (Menitik beratkan moral dan
perilaku yang baik). Ditekankannya moral dan perilaku yang
baik ialah semata-mata untuk menjaga citra organisasi di
hadapan publiknya.26
Kemudian, menurut pakar Humas Internasional, Cutlip,
Center, and Canfield (1982) Fungsi public relations dapat
dirumuskan sebagai berikut:
a. Menunjang aktivitas utama menejemen dalam mencapai
tujuan bersama.
b. Membina hubungan yang harmonis antara lembaga/organisasi
dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
c. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini,
persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap
lembaga/organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya.
26 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi
Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. Ke-6, h.35.
25
d. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan
saran kepada pimpinan menejemen demi tujuan dan manfaat
bersama.
e. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur
arus informasi, publikasi serta pesan dari lembaga/organisasi
ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif
bagi kedua belah pihak.27
3. Tugas Hubungan Masyarakat
Menurut Cutlip, Center, dan Brown dalam bukunya
“Effective Public Relation” Tugas Humas mencakup
sepuluh kategori :
a. Writing and Editing: membuat newsrelease yang disiarkan dan
dicetak, newasletter untuk wartawan dan stakeholder eksternal,
website dan pesan di media lainnya,laporan tahunan, naskah pidato,
brosur, film dan slide show, artikel publikasi iklan institusi, dan lain-
lain.
b. Media Relation and Placement: menghubungi pihak media,
freelance writer, dan publikasi perdagangan secara intens agar
mereka mempublikasikan dan menyiarkan berita dan feature
mengenai organisasi, merespon permintaan media akan informasi,
27Rosady Ruslan, Menejemen Public Relations dan Media Komunikasi,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 19
26
mengklarifikasi, isu dan memberikan akses media kepada sumber
yang dapat memilikiotoritas.
c. Research, mencari informasi mengenai opini publik,
kecenderungan, isu yang sedang naik, iklim politik dan
pemerintahan, kelompok kepentingan dan hal-hal lain yang
berhubungan dengan stakeholderorganisasi.
d. Management and Administration: memogramkan dan
merencanakan kolaborasi dengan manajer lain, mengetahui
kebutuhan-kebutuhan, menentukan prioritas, mengatur tujuan
dan sasaran, membangun strategi dan taktik.
Mengadministrasi personal, keuangan,dan jadwal program.
e. Counseling, memberikan masukan kepada top management
menganai keadaaan sosial, politik dan regulasi, memberi
konsultasi kepada manajeman tentang bagaimana
menghindari dan merespon kritik, dan bekerja sama dengan
pembuat keputusan dengan memberikan masukan mengenai
strategi dalam menjaga atau merespon isu dan krisis.
f. Special Event: menyiapkan dan menyusun konferensi pers,
convention, open house, grand opening, perayaan ulang tahun,
acara amal, kontes, program penghargaan dan special
eventlainnya.
g. Speaking: mengajarkan orang-orang dalam berbicara dan
27
mengatur pembicara yang terisi dalam podium sebelum
pembicara utamamuncul.
h. Production: membangun komunikasi dan menggunakan
pengetahuan dan keahlian multimedia, termasuk seni,
fotografi, tipografi tampilan layar komputer, merekam dan
mengubah video serta mempersiapkan presentasi
audiovisual.
i. Training: menyiapkan executive spokeperson untuk
berhubugan dengan media dan membuat kesan kepada publik.
Melatih orang-orang dalam organisasi untuk meningkatkan
kemampuan menulis dan berkomunikasi, membantu
mengenalkan perubahan budaya, kebijakan, struktur dan
prosesorganisasi.
j. Contact: melayani sebagai penghubung dengan media,
komunitas, dan kelompok eksternal dan kelompok internal
lainnya, mendengarkan, menegosiasi, mengendalikan konflik
dan mendapatkan kesepakatan sebagai mediator antara
organisasi dan stakeholder yangpenting, menyusun pertemuan
dan sambutan sebagai tuan rumah kepada para tamu.28
28 Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Effective Public
Relations, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006), 9th Edition, h.34.
28
Sedangkan dalam buku Materi Pokok Menejemen
Humas, disebutkanbahwa tugas-tugas humas yang telah
berkembang antara lain di bawah ini:29
a. Berkemampuan menganalisis kekuatan dan kelemahan
organisasi.
b. Mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi.
c. Memberi nasihat kepada pemimpin.
d. Menjadi sumber dari informasi yang telah diolah secara
profesional tentang berbagai hal yang melibatkan
organisasinya ke luar dan ke dalam serta memiliki
pengetahuan yang aktual tentang teknologi-teknologi dan
fasilitas-fasilitas baru serta mengadakan kontak dengan pihak-
pihak lain.
e. Memiliki kontak dan pengambil keputusan yang penting
untuk organisasinya, dan juga sumber informasi dalam
bidang-bidang terkait lainnya yang ada hubungannya dengan
organisasinya.
29Mahiddin Mahmud, Alex Rumondor, Menejemen Humas, (Jakarta:
Universitas Terbuka, 2007) cet-6, h. 2.19
29
f. Memiliki dan mampu memilih saluran komunikasi dan cara
penyajian informasi yang tepat untuk produk-produk
organisasinya.
g. Mengadakan penelitian yang memberi informasi baru dan
pemecahan masalah tentang berbagai situasi yang dihadapi
oleh organisasinya dan mengukur efektivitas program-
program PR.
h. Memantau dan mengevaluasi kegiatan dan masalah PR serta
memberi laporan secara teratur kepada oimpinannya tentang
masalah dan situasi tersebut.
i. Merencanakan dan mengolah berbagai kegiatan yang
didelegasikan kepadanya, khusus dalam hal ini pengadaan
publikasi terkait event maupun kunjungan dan pertemuan.
j. Membantu bagian-bagian lain dalam organisasi/komunikasi
horisontal atau menganalisis berbagai hal yang berkaitan
dengan komunikasi, penulisan laporan dan lain-lain.
k. Mengembangkan keserasian dan kerapihan dalam
organisasinya.
4. Peran Hubungan Masyarakat
Humas berperan ganda, yaitu keluar memberikan
informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan
30
kebijaksanaan lembaga atau organisasi kepada masyarakat sebagai
khalayak sasaran, sedangkan kedalam wajib menyerap reaksi,
aspirasi atau opini khalayak, diserasikan demi kepentingan
instansinya atau tujuan bersama. Humas sebagai fungsi
komunikasi memiliki dua pengertian. Pertama, humas sering
diartikan sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan seorang
atasan terhadap bawahan ataupun khalayaknya, baik khalayak
internal maupun eksternal, dengan tujuan menumbuhkan
pengertian bagi organisasi. Kedua, humas juga dimaknai sebagai
kegiatan komunikasi yang dibangun dalam satu wadah khusus
seperti, Biro, Bidang, Devisi, Departemen, Bagaian. Pelembagaan
ini menunjukkan bahwa program kerja humas merupakan program
kerja yang terencana, terorganisir dan sistematis.
C. Hubungan Masyarakat Pemerintah
1. Pengertian Humas Pemerintahan
Keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga/instansi
pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan
operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk
mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi
bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke
31
dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya.30
Bagian humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk
mempublikasikan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan.
Sam Blackdalam bukunya yang berjudul “Practical Public
Relations” mengklasifikasikan humas menjadi “humas
pemerintahan pusat (central government)” dan “humas pemerintah
daerah (local government).31
Humas Pemerintahan berfungsi sebagai pengelola
informasi dan opini publik yang muncul dari masyarakat karena
rakyat dalam pemerintahan ikut serta mengawasi jalannya
pemerintahan yang apabila tidak sesuai dengan aspirasi rakyat,
rakyat akan cepat mengkritiknya. Humas melakukan penyebaran
informasi mengenai kebijakan pemerintah yang disebarluaskan,
sedangkan opini publik dikaji dan diteliti seefektif mungkin untuk
keperluan dan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan
selanjutnya.32
Hubungan masyarakat di lingkungan instansi pemerintah
adalah aktivitas lembaga atau individu, yang melakukan fungsi
30 Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public
Relations(Bandung: Mandar Maju, 1993 ), h.341. 31 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi
Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.37. 32 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi
Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 37.
32
manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik
pemangku kepentingan dan sebaliknya.33 Humas pemerintahan
diarahkan untuk berhubungan dengan media, masalah umum,
dokumentasi dan publikasi. Selain itu, humas pemerintahan
biasanya bertanggung jawab untuk membuat sebuah konferensi
pers, membuat press realese, press clipping, pameran-pameran,
menerbitkan media intern, mengorganisir pertemuan dengan
masyarakat, penerangan melalui berbagai media komunikasi bagi
setiap masyarakat, mendokumentasikan semua kegiatan instansi,
mengorganisir kunjungan-kunjungan para pejabat, menerima
keluhan masyarakat atau publik.34
2. Tugas Humas Pemerintahan
Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan
penjelasan kepada publik mengenai kebijakan dan langkah yang
diambil oleh pemerintah serta mengusahakan timbulnya hubungan
yang harmonis antara lembaga dengan publik. Pada dasarnya tugas
humas pemerintah menurut F Rachmadi adalah:
a. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat
33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara, Nomor 12 Tahun
2008 Bab 1 Pasal 1, Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
34 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 39.
33
tentang kebijakan, langkah-langkah, dan tindakan-tindakan
pemerintah, serta memberikanlayanan informasi yang
diperlukan kepada masyarakat secara terbuka.
b. Memberi bantuan kepada media berita berupa bahan-bahan
informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta
tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada
media berita untuk acara-acara resmi yang penting.
c. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan
kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak
di dalam negeri maupun luar negeri.
d. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah
selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam
bentuk feedback kepada pimpinan instansi-instansi
pemerintah yang bersangkutan sebagai input.35
Disamping tugas diatas humas pemerintah juga
menyelenggarakan dan mengkoordinasikan lalu lintas arus
informasi ke dalam dan ke luar. Selain itu juga berfungsi sebagai
penyaring atau filter dari komunikasi timbal balik dengan tujuan
untuk membina stabilitas sosial.
35 Suprawoto, Government public relation perkembangan dan praktik di
Indonesia (jakarta ; Kencana, 2018) h. 63
34
Sebenarnya tugas humas secara formal telah diatur dalam
Peraturan Menpan RB. Menurut Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia (Menpan RB) Nomor 30 tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan, tugas humas pemerintah
diuraikan sebagai berikut:
a. Melaksanakan komunikasi timbal-balik antara instansi
pemerintahan dan publik yang terencana untuk menciptakan
saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh
manfaat bersama. Komunikasi yang dikembangkan harus
komunikasi dua arah atau timbal-balik. Tentunya
mengutamakan dialog, untuk menuju saling pengertian dalam
mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, humas
pemerintah menjadi garda terdepan dalam proses komunikasi
dengan khalayak sasaran serta menjadi simpul informasi dan
komunikasi dalam lembaganya.
b. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas
publik. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi humas
pemerintah di tengah birokrasi yang masih berbelit serta
kuatnya ego sektoral. Humas kerap dipandang baru ketika ada
krisis. Oleh sebab itu, merupakan tantangan humas
35
pemerintah untuk meminimalkan kendala ini guna
melancarkan arus informasi dan kemudahan akses oleh publik.
c. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan tentang
kebijakan pemerintah. Koordinasi yang sangat mudah
diucapkan namun sangat sulit diaplikasikan dalam kegiatan.
Namun humas pemerintah harus memahami, bahwa tidak
mungkin bekerja sendiri. Tanpa satuan kerja lain yang men-
support humas pemerintahan akan kesulitan dalam
melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, peningkatan
koordinasi harus terus dilakukan.
d. Membangun citra dan reputasi positif. Membangun citra dan
reputasi positif di era keterbukaan informasi dan kebebasan
seperti sekarang sungguh pekerjaan yang tidak mudah. Semua
hal apa saja yang dilakukan pemerintah tidak bisa ditutupi
lagi. Semuanya saat ini serba transparan. Oleh sebab itu,
humas pemerintah harus terus sigap tiada henti. Namun sudah
menjadi konsekuensi tugas humas pemerintah untuk
membangun citra dan reputasi yang positif. Yang sulit ketika
keberhasilan humas pemerintah diukur dan dianggap berhasil
dan sukses serta hebat ketika dapat menutupi penyimpangan
yang terjadi. Tentunya humas pemerintah harus pandai
36
memposisikan diri apabila menghadapai persoalan seperti
ini.36
3. Peran Humas Pemerintah
Menurut Frazier Moore mengemukakan bahwa peran
humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta dasar.
Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, karena
itu para pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab guna
memberi penjelasan kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan
bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat
tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh
partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses
komunikasi demikianlah pemerintah dan masyarakat dapat
mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif.37
Keberadaan unit kehumasan di sebuah badan publik atau
instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional
dan operasional dalam upaya menyebarluaskan suatu kegiatan
instansi baik itu ke dalam lembaga maupun ke luar (publik).
Humas berperan menjadi jembatan untuk memperlancar jalannya
36 Suprawoto, Government Public Relation Perkembangan dan Praktik
di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), h.65. 37 Frazier Moore, Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h .489.
37
interaksi dan penyebaran informasi mengenai kegiatan
pembangunan nasional melalui kerjasama dengan pihak pers,
media cetak maupun elektronik. Humas harus menjadi
komunikator yang membantu mencapai tujuan maupun sasaran
bagi badan publik atau instansi kepemerintahan, serta menciptakan
hubungan baik dengan publik sehingga menciptakan citra serta
opini masyarakat yang menguntungkan.
Dalam buku “Manajemen Public Relations & Media
Komunikasi karangan Rosady Ruslan” disebutkan bahwah peran
humas pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu peran taktis dan
strategis:
a. Peran taktis adalah tugas jangka pendek humas yang berupaya
memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat
umum dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya.
Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan
kemudian memotivasi atau mempengaruhi opini masyarakat
dengan usaha untuk “menyamakan persepsi” dengan tujuan
dan sasaran badan publik/instansi yang diwakilinya.
b. Peran strategis adalah tugas jangka panjang humas yang
berperan serta secara aktif dalam proses pengambilan
keputusan, memberikan sumbangan saran, gagasan hingga
38
ide-ide cemerlang serta kreatif dalam menyukseskan program
kerja badan publik/instansi yang bersangkutan dan hingga
pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir bagaimana
upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang
positif.38
Selain melakukan perannya diatas, humas juga melakukan
beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya upaya
mensosialisasikan tagline Depok Friendly City. Kegiatan yang bisa
dilakukan humas, yaitu: Publisitas. Publisitas adalah informasi
yang disediakan oleh humas melalui media- media yang ada:
majalah internal, news latter, press release, running text,
backdrop. Untuk dapat menjalankan fungsinya humas harus
melakukan bagian dari fungsinya dalam menyediakan informasi
bagi publik. Publisitas sangat penting dilakukan untuk
menyebarkan informasi terkait lembaga yang diawakili oleh
humas tersebut. Jenis-jenis media internal yang bisa digunakan
oleh humas dalam kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:39
38 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation dan Media
Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 344.
39 Keith Butterick, Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.167-177.
39
a. Komunikasi Eletronik, seperti Website, email, secara
fundamental telah mengubah cara kerja humas, humas
pemerintahan dapat melakukan kegiatan sosialisasi melalui
web yang dimiliki lembaga atau badan di mana ia bekerja.
b. Majalah Internal, publikasi atau terbitan yang didistribusikan
kepada para anggota ataupun khalayak pendukung dari suatu
organisasi seperti institut- institut professional, universitas,
komunikasi profesi tertentu, serikat buruh dan yayasan amal,
lazim disebut sebagai jurnal internal semi eksternal.
c. Media Online, seiring perkembangan teknologi yang semakin
pesat, publik bisa mengakses media online secara 24 jam,
seperti: facebook, twitter, instagram, youtube dan lain-lain.
d. Konferensi Pers, merupakan sarana yang biasa digunakan
untuk mengumpulkan para jurnalis dalam rangka membuat
pengumuman, peluncuran kampanye bahkan penyebaran
informasi.
e. Acara-acara, acara yang berhubungan dengan lembaga juga
sangat penting, seperti: pameran, seminar, makan siang
dengan media dan lainnya. Tidak semua acara ditujukan untuk
publisitas, tetapi dapat juga untuk memotivasi dan
mengembangkan moral para staf.
40
Dari kedua konsep humas secara umum dan humas
pemerintah, terlihat jelas bahwa keduanya memiliki tugas, fungsi
dan peran yang hampir serupa. Keduanya ingin menjaga hubungan
yang baik antara organisasi kepada publiknya baik internal
maupun eksternal. Hubungan baik yang dijalankan oleh organisasi
dan publiknya ini dapat tercipta melalui komunikasi yang terbuka
dan terjalin baik antara organisasi dengan publiknya.
D. Peran Humas Dozier dan Broom
Menurut Dozier dan Broom peranan humas merupakan
salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi humas dan
komunikasi organisasi. Menurutnya peranan petugas humas
dibedakan menjadi dua , yakni peranan manajerial (communication
manager role) dan peranan teknis (communication technical
role).40
Peranan manajerial dikenal dengan peranan di tingkat
manajemen dapat diuraikan menjadi 3 peranan, yakni expert
preciber communication, problem solving facilitator, dan
communication facilitator. Sehingga bila dijelaskan lebih jauh
40 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2004), h. 24.
41
terdapat 4 peranan, antara lain:41
1. Penasihat Ahli (Expert prescriber)
Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki
kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam
penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Artinya,
petugas humas membantu dalam memecahkan dan mengatasi
persoalan yang tengah dihadapi organisasinya.
2. Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator)
Peranan sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dengan
publik baik dengan publik eksternal maupun internal. Humas di
sini bertindak sebagai komunikator dan mediator apabila
organisasi akan berhubungan dengan publiknya. Utamanya
mendengarkan segala aspirasinya. Sebaliknya humas juga
diharapkan menjelaskan kepada publik apa yang telah menjadi
kebijakan organisasi dan meyakinkannya.
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving
process fasilitator)
Peranan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah.
Pada peranan di sini petugas humas melibatkan diri atau
41 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation dan Media
Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 20.
42
dilibatkan dalam setiap manajemen (krisis). Dia menjadi
anggota tim, bahkan bila memungkinkan menjadi leader dalam
penanganan krisis manajemen.
4. Teknisi Komunikasi (Communication technician)
Petugas humas dianggap pelaksana teknis komunikasi. Dia
menyediakan layanan di bidang teknis, sementara kebijakan
dan keputusan teknik komunikasi mana yang akan digunakan
bukan merupakan keputusan petugas humas, melainkan
keputusan manajemen dan petugas humas yang
melaksanakannya.
Disamping itu peranan komunikasi di dalam menejemen
berada di tingkat penting dalam terciptanya hubungan komunikasi
antara menejemen dengan pimpinan organisasi dan sebaliknya.
Termasuk melakukan komunikasi timbal balik dua arah adalah
komunikasi yang dilakukan antara pihak organisasi dan publiknya.
E. Model Komunikasi Humas
Menurut James E. Grunig (1992: 285), bahwa
perkembangan humas dalam konsep dan praktik dalam proses
komunikasi yaitu terdapat 4 model (four typical ways of
conceptual and practicing communication) sebagai berikut:
1. Model Publicity or Press Agentry
43
Humas melakukan propaganda atau kampanye melalui proses
komunikasi satu arah untuk tujuan publisitas yang
menguntungkan sepihak, dengan mengabaikan kebenaran
informasi sebagai upaya untuk menutupi unsur negatif dari
suatu lembaga.
2. Model Public Information
Humas bertindak seolah journalist in resident. Berupaya
membangun kepercayaan organisasi melalui proses komunikasi
searah dan tidak mementingkan persuasif. Seolah bertindak
sebagai wartawan dalm menyebarluaskan publisitas, informasi
dan berita ke publik. Unsur kebenaran dan objektivitas pesan
(informasi) selalu diperhatikan oleh pihak narasumbernya.
3. Model Two Way Asymmetrical
Humas melakukan kampanye melalui komunikasi dua arah dan
penyampaian pesan berdasarkan hasil riset serta strategi
komunikasi persuasif publik secara ilmiah. Unsur kebenaran
diperhatikan untuk membujuk publik agar mau bekerja sama,
bersikap terbuka sesuai harapan organisasi. Feedback dan
feedfoward dari pihak publik diperhatikan serta berkaitan
dengan informasi mengenai khalayak diperlukan sebelum
melaksanakan komunikasi. membangun hubungan dan
44
pengambilan inisiatif selalu didominasi oleh si pengirim.
4. Model Two Way Symmetrical
Model komunikasi simetris dua arah yag menggambarkan
bahwa suatu komunikasi propaganda melalui dua arah timbal
balik yang berimbang. Model ini mampu memecahkan atau
menghindari terjadinya konflik dengan memperbaiki
pemahaman publik secara strategis agar dapat diterima,
dianggap lebih etis dalam penyampaian pesan (informasi)
melalui teknik komunikasi membujuk untuk membangun
salingpengertian dan menguntungkan kedua belah pihak.42
Model-model komunikasi di atas, bagi humas dapat
digunakan dengan model yang berbeda untuk tujuan yang berbeda
dan dalam situasi yang berbeda pula secara tepat serta efektif, baik
untuk tujuan penelitian maupun kegiatan secara praktikal.
Berdasarkan teori dan konsep yang telah dijabarkan diatas,
maka asumsi teoritis yang dibangun dari penelitian ini adalah
pemerintah kota Depok membutuhkan peran humas untuk
mensosialisasikan tagline Depok Friendly City kepada
masyarakatnya. Humas pemerintah kota Depok harus
42 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h.103-105.
45
menjalankan peran sebagai manajer humas (Public Relations
Manager) dalam upaya mensosialisasikan tagline Depok Friendly
City, Peran tersebut antara lain melakukan publikasi, sosialisasi
dan kegiatan humas lainnya.
F. Sosialisasi
1. Pengertian Sosialisasi
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sosialisasi adalah
upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal, dipahami,
dihayati oleh masyarakat.43 Penulis beranggapan bahwa sosialisasi
merupakan proses seumur hidup bagaimana seorang individu
mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara- cara hidup,
nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam
masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.
Kemudian Peter Berger (1978) mendefinisikan sosialisasi
sebagai “a process by which a child learns to be a participant
member of society” atau proses melalui di mana seorang anak
belajar menjadi seorang anggota dalam masyarakat
(Berger,1978:116).44 Maksudnya adalah seseorang yang berusaha
43 Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Besar BahasaIndonesia (Jakarta:
Balai Pustaka,2001), h.1085. 44 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, 2004), h.21.
46
untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya. Dimana disitu
dia berada di tengah orang-orang yang akan berinteraksi padanya
dengan memberikan sejumlah informasi.
Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer
kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi
lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah
sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan
(role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-
peran yang harus dijalankan oleh individu.45
Sosialisasi merupakan proses belajar mengajar mengenai
pola-pola tindakan interaksi dalam masyarakat sesuai dengan
peran dan status sosial yang dijalankan masing-masing. Dengan
proses itu, individu akan mengetahui dan menjalankan hak dan
kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing dan
kebudayaan suatu masyarakat.46 Dengan begitu, jelaslah bahwa
sosialisasi adalah proses berbaur, mencari tahu, memberitahu dan
interaksi antara satu orang dengan orang lainnya.
Salah satu teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi
45http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi. diakses pada 15 april 2018
pukul 09.56 46http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-sosialisasi.html
diakses pada 15 april 2018 pukul 10.00
47
ialah teori George Herbet Mead. Dalam teorinya yang diuraikan
dalam buku Mind, Self, and Society (1972), Mead menguraikan
tahap pengembangan diri (self) manusia. Manusia yang baru lahir
belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap
melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain. Menurut Mead
pengembangan diri manusia ini berlangsung melalui beberapa
tahap yaitu tahap play stage, game stage,dan tahap generalized
other.47
Pandangan lain yang juga menekankan pada peran
interkasi dalam proses sosialisasi tertuang dalam buah pikiran
Charles H. Cooley. Menurut Cooley konsep diri (self-concept),
seseorang berkembang melalui interkasinya dengan orang lain.
Diri yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain ini oleh
Cooley diberi nama looking-glass self. Nama demikian diberikan
olehnya karena ia melihat analogi antara pembentukkan diri
seseorang dengan perilaku orang yang sedang bercermin; kalau
cermin memantulkan apa yang terdapat didepannya, maka
menurut Cooley diri sesorang pun memantulkan apa yang
47 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, 2004), h.22.
48
dirasakan sebagai tanggapan masyarakatterhadapnya.48
2. Jenis Sosialisasi
Berdasaarkan jenisnya sosialisasi dibagi menjadi dua
macam:
1. Sosialisasi Primer, ini terjadi pada masa pertumbuhan.
Yakni dengan cara mengucapkan kalimat, cara
bersikap dan lain sebaginya. Pada masa ini agen
sosialisai utamanya adalah keluarga. menurut Peter L.
Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi
primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani
individu menjadi anggota keluarga. Secara bertahap
dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang
lain disekitarnya. Selain itu, disebut primer juga
karena kelompok ini bisa menjadi instrument penting
untuk control social. Sebagai agensi sosialisasi,
kelompok primer berusaha menjaga agar norma dan
sosial yang dianut bersama bisa membentuk sikap dan
prilaku anggota kelompok seperti masyarakat.
48 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, 2004), h.22.
49
2. Sosialisasi Sekunder adalah suatu proses sosialisasi
lanjutan setelah sosialisasi primer yang
memperkenalkan individu ke dalam kelompok
tertentu dalam masyarakat. Menurut Goffman kedua
proses tersebut berlangsung dalam institusi tersebut,
terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama.
Terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu
tertentu. Bersama-sama menjalani hidup terkukung
dan diatur secara formal.49
49https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi diakses pada Tanggal 15
April 2018 Pukul 10.10 WIB.
50
BAB III
GAMBARAN UMUM DEPOK
A. Profil Kota Depok
Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di
lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung
Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai
dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang
kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas
Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang
semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.
Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota
Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh
Menteri dalam Negeri saat itu H. Amir Machmud yang terdiri dari
3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu:
1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu
Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoram Mas, Desa
Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya
Baru.
51
2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa
Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah
Baru, Desa Kukusan.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu :
Desa Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa
Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.
Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok
berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa
berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan ,
sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23
(dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu:
1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan,
yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya,
Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya,
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
2. Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu
: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurah Pondok
Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan,
Kelurahan Tanah Baru.
52
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan,
yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju,.
Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan
Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru,
Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan
Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.
Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan
aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota
Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan
harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah
Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat
memperhatikan perkembangan tesebut, dan mengusulkannya
kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang
pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan
pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999
berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala
Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul
Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota
Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah
Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala
53
Daerah Tk. II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang
bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.
Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999
Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok,
terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas
ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor, yaitu:
1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu)
Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan
Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa
Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa
Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa
Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas)
Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru,
Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa
Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa
Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren
Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir
Putih.
54
3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa,
yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa
Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru,
Desa Krukut, Desa Grogol.
4. Ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede,
yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu
Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.
Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang
berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang
diarahkan untuk kota pemukiman , Kota Pendidikan, Pusat
pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota
resapan air.50
B. Visi Misi
Visi : “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”
Misi :
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang
Profesional dan Transparan.
50https://www.depok.go.id/profil-kota/sejarah diakses 2 juli 2018 pukul
4.30
55
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang
Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.
3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh
dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.
4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang
Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah
Keluarga.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam
melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga
Kerukunan antar Umat Beragama serta
meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan
Bernegara.51
51https://www.depok.go.id/profil-kota/peta diakses 2 juli 2018 pukul
4.35
56
C. Makna Logo Kota Depok
Gambar 3.1 Logo Kota Depok
(Sumber : Google)
Lambang Kota Depok berbentuk Perisai bersisi 5 (lima)
dengan warna dasar biru yang didalamnya terdapat gambar, warna
dan bentuk serta di bagian atas terdapat tulisan “KOTA DEPOK”
dan dibagian bawah terdapat tulisan “PARICARA DHARMA”
dengan warna putih.Lambang Kota terdiri dari 3 (tiga) bagian,
dengan perincian sebagai berikut
1. Bagian Depan terdiri dari :
a. Gambar Kujang dengan posisi tegak;
b. Kujang merupakan senjata/alat kerja masyarakat Jawa
Barat, Kujang dianggap sebagai manifestasi satria-satria
Pajajaran, yang identik dengan nilai-nilai kejuangan
57
pahlawan Depok, yang memiliki sifat tak gentar dalam
menegakkan kebenaran dan rela berkorban;
c. Pada gambar Kujang terdapat 2 (dua) buah Lubang,
dengan lengkungan luar sebanyak 7 (tujuh) buah dan
tangkai (gagang) mempunyai lekukan 4 (empat) buah,
yang dikelilingi rangkain padi dan bunga kapas yang
terdiri dari 9 (sembilan) butir padi dan 9 (sembilan)
kuntum bungan kapas yang mempunyai arti Kota Depok
dilahirkan pada tanggal “27 April 1999”. Padi dan Kapas
melambangkan cita-cita pemerintahan dan masyarakat
Kota Depok guna mewujudkan kesejahteraan dan
kemakmuran;
d. Di bawah gambar Kujang terdapat gambar sebuah mata
pena dan gambar sebuah buku terbuka, yang
melambangkan Depok sebagai Kota Pendidikan.
2. Bagian Tengah terdiri dari :
a. Gambar Pendopo merupakan simbol Pusat Pemerintahan
Kota Depok dalam melaksanakan tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan.
58
b. Gambar Bangunan Gedung melambangkan Kota Depok
sebagai Kota Pemukiman serta sebagai pusat
perdagangan dan jasa;
c. Gambar tumpukan batu bata membentuk rangkaian
kesatuan yang menggambarkan dinamika masyarakat
Kota Depok dalam melaksanakan Pembangunan di segala
bidang;
d. Gambar gelombang air menggambarkan aliran sungai
yang mengalir di wilayah Kota Depok melambangkan
kesuburan serta menunjukkan Depok sebagai Kota
Resapan Air;
3. Bagian dasar terdiri dari:
a. Bentuk Perisai yang memiliki 5 (lima) sisi melambangkan
tameng dan benteng, yang mampu mengayomi,
memberikan rasa aman dan tenram baik lahir maupun
batin bagi masyarakat Depok serta melambangkan
ketahanan fisik dan mental masyarakat Depok dalam
menghadapi segala macam gangguan, halangan dan
tantangan yang datang dari manapun juga terhadap
kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila. Dan ke 5 (lima) sisi tersebut
59
melambangkan pula fungsi/pesan yang diemban oleh
Pemerintah Kota Depok yaitu sebagai :
a) Kota Pemukiman;
b) Kota Pendidikan;
c) Pusat Perdagangan dan Jasa;
d) Kota Wisata;
e) Kota Resapan Air;
b. Tulisan “KOTA DEPOK” menunjukkan sebutan bagi
Kota dan Pemerintah Kota Depok;
c. Tulisan Paricara Dharma : berasal dari bahasa Sansekerta
yang terdiri dari kata Paricara yang berarti Abdi,
sedangkan Dharma adalah Kebaikan, Kebenaran dan
Keadilan jadi Paricara Dharma mengandung makna
bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai Abdi Masyarakat
dan Abdi Negara senantiasa mengutamakan kepada
Kebaikan, Kebenaran dan Keadilan.
d. Warna dalam lambang Kota mempunyai arti sebagai
berikut :
a) Kuning emas melambangkan kemuliaan:
b) Merah bata melambangkan keberanian;
c) Putih melambangkan kesucian;
60
d) Hijau melambangkan harapan masa depan serta
menunjukkan Daerah yang subur;
e) Hitam melambangkan keteguhan;
f) Warna Biru melambangkan keluasan wawasan
dan kerjernihan pikiran.52
D. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok
1. Struktur Organsisasi
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Diskominfo
Sumber : Situs website Diskominfo Kota Depok (diskominfo.depok.go.id)
2. Identifikasi Struktur Organisasi
a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan
52https://www.depok.go.id/profil-kota/lambang-dan-identitas diakses 2
Juli 2018 pukul 4.45.
61
di bidang, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan Rencana Kerja Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik mengacu pada Rencana Strategi
Dinas;
b) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik;
c) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
d) Penyelenggaraan pengkajian dan Fasilitasi
pengumpulan, Pengolahan, Integrasi dan Pengendalian
Informasi dan Komunikasi Publik
e) Penyediaan Informasi dan bahan Komunikasi Publik
yang berkualitas, lengkap, Akurat, berkelanjutan dan
Relevan bagi Pengguna;
f) Penyediaan Informasi dan bahan Komunikasi Publik
guna Perumusan Kebijakan dalam menyusun
Perencanaan dan mengevaluasi Program-program;
g) Pelaksanaan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan
62
sesuai dengan Bidang tugasnya.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:
a) Seksi Pengelolaan Informasi;
b) Seksi Komunikasi Publik.53
b. Bidang Aplikasi Informatika
Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas
Pembantuan di bidang Aplikasi Informatika.Bidang
Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan Rencana Kerja Bidang Aplikasi
Informatika mengacu pada Rencana strategi dinas;
b) perumusan Kebijakan Teknis Bidang Aplikasi
Informatika;
c) penyusunan bahan Pengembangan Aplikasi
Informatika;
d) pelaksanaan Kemitraan dan Pengembangan Aplikasi
Informatika;
e) pelaksanaan Pengolahan Data dan Informasi
Aplikasi Informatika;
53http://diskominfo.depok.go.id/profil-kota-depok/tupoksi/bidang-
informasi-dan-komunikasi-publik diakses pada 17 februari 2019, Pukul 09.30 WIB
63
f) pelaksanaan pelaporan dan Evaluasi Kegiatan
Bidang Aplikasi Informatika;
g) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :
a) Seksi Pengembangan Infrastruktur;
b) Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika;
c) Seksi Aplikasi.54
c. Bidang Statistik dan Persandian
Bidang Statistik dan Persandian mempunyai
tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas
Pembantuan di bidang Statistik dan Persandian.
Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan
fungsi:
a) penyusunan Rencana Kerja Bidang Statistik dan
Persandian mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
b) perumusan Kebijakan Teknis pelaksanaan Statistik
dan persandian dengan berpedoman pada Norma
Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan
54http://diskominfo.depok.go.id/profil-kota-depok/tupoksi/bidang-
aplikasi-informatika diakses pada 17 februari 2019, pukul 09.45 WIB
64
Pemerintah;
c) pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan
pengembangan SDM;
d) penyelenggaraan persandian dan Statisitik
Sektoral;
e) peningkatan kesadaran Keamanan Informasi
(security awareness);
f) pengelolaan Pusat data persandian;
g) pelaksanaan Pengukuran dan Evaluasi
penyelenggaraaan persandian secara Internal pada
masing masing Perangkat Daerah;
h) pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan
Materiil, sarana, prasarana dan Infrastruktur
Persandian;
i) pengelolaan Pengamanan Fisik dan Kontrol
terhadap akses Informasi atau Fasilitas Pemroses
Informasi;
j) Pengelolaan Kegiatan pemulihan Data dari
gangguan jaringan Sistem Informasi;
k) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
65
Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :
a) Seksi Statistik;
b) Seksi Persandian.55
55 http://diskominfo.depok.go.id/profil-kota-depok/tupoksi/bidang-aplikasi-informatika diakses pada 17 februari 2019, pukul 09.45 WIB
66
BAB IV
HASIL DAN TEMUAN
A. Peran Humas Pemerintah Kota Depok
Hubungan Masyarakat berperan penting dalam rangka
mensosialisasikan program organisasi, memberikan masukan
untuk kebijakan lembaga, serta menjaga citra positif sebuah
organisasi.Humas merupakan bagian dari sebuah lembaga
organisasi atau pemerintah. Pada prakteknya, Humas bisa dikelola
oleh Dinas atau Bidang tertentu yang secara prinsip memiliki tugas
pokok dan fungsi yang sama.
Humas Kota Depok saat ini secara khusus ditangani oleh
Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Dalam
menjalankan tugasnya, Diskominfo mempublikasikan berbagai
program dan kebijakan lembaga pemerintahan (Wali Kota).
Sehingga program yang dipublis bersifat telah matang dan selesai.
Selanjutnya, Diskominfo juga bertanggunggjawab atas segala
bentuk publikasi bekerja sama dengan dinas lain.
Dalam menjalankan tugas publikasi, Diskominfo memiliki
tiga bidang, yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
Aplikasi dan Informatika, dan Statistik dan Persandian. Adapun
yang memangku tugas humas secara khusus adalah bidang
67
Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Di antara tugas pokoknya
adalah melaksanakan tugas penyusunan, perencanaan,
pelaksanaan, pembinaan dan penyedia informasi bahan
komunikasi publik dan menyediakan informasi bahan perumusan
kebijakan. Di bawah bidang ini memiliki dua seksi, yaitu
Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik.56 Jika dipahami
dalam tugas pokok dan fungsi, maka Diskominfo Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik merupakan lembaga humas kota
Depok.
Setidaknya dua poin yang menunjukkan tugas IKP menjadi
humas, yaitu menyediakan informasi ke publik serta menyediakan
bahan perumusan kebijakan dari publik terhadap lembaga. Hal ini
menunjukkan IKP memiliki peran ganda, ke publik dan ke
lembaga. Untuk mempertegasnya diperlukan penguat bahwa IKP
memiliki tanggungjawab memberikan citra positif terhadap
lembaga.
Secara rinci, Yulia Shoim menjelaskan tata kerja IKP di Kota
Depok. Menurutnya, setiap program kerja dimulai dengan
perencanaan.Minimal terdapat rapat pendahuluan. Rapat ini juga
mengundang berbagai pihak serta menjelaskan sistem kerja yang
56 Draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan Diskominfo 2019, h. 14.
68
akan dijalankan. Selanjutnya, sesuai kesepakatan tinggal
direalisasikan, mulai dari sosialisai, pelaksanaan, pengawasan
hingga evaluasi. Hal tersebut menjadi juknis detail bagi Dinas
Kominfo, khususnya Bidang IKP.57 Dengan demikian, tugas IKP
di bawah naungan Diskominfo Kota Depok merupakan Humas
bagi Pemerintah Kota Depok.
Secara teoritis, Humas berfungsi sebagai public relationship
yang menumbuhkan hubungan baik antara lembaga dengan
masyarakat. Humas berperan ganda, yaitu keluar memberikan
informasi atau pesan- pesan sesuai dengan tujuan dan
kebijaksanaan lembaga atau organisasi kepada masyarakat sebagai
khalayak sasaran, sedangkan kedalam wajib menyerap reaksi,
aspirasi atau opini khalayak, diserasikan demi kepentingan
instansinya atau tujuan bersama. Berikut rincian peran Humas
Kota Depok:
1. Sosialisasi Tagline “ Depok Friendly City”
Peran Humas Kota Depok dalam mensosialisasikan Depok
Friendly City secara umum dikelola oleh IKP Diskominfo Kota
Depok. IKP bertanggungjawab atas menyebarkan informasi ke
publik mengenai program pemerintah, termasuk tagline Depok
57Wawancara dengan Yulia Shoim, 30 Mei 2019.
69
Friendly City. Dalam mensosialisasikan tagline Depok Friendly
City, IKP menerima bentuk deskripsi matang dari pemangku
program (BAPPEDA). Selanjutnya, program akan
disosialisasikan melalui berbagai platform maupun media. Baik
secara online maupun offline, di dalam maupun di luar ruangan.
Selain itu, Diskominfo juga bertanggungjawab menggaet atau
bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka
mensosialisasikan tagline Depok Friendly City. Salah satu
bentuknya adalah menempelkan logo Depok Friendly City
disetiap moment atau kegiatan.
70
Gambar 4.1 Banner HUT Kota Depok ke-19
( Sumber : Foto Pribadi )
Tagline Depok Friendly City merupakan kewenangan dari
Wali Kota bersama Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok
dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Dalam RPJM Kota Depok tahun 2016-2021
disebutkan bahwa isu kota ramah keluarga sebagai program
unggulan merupakan amanah Undang Undang No 52 Tahun
2009 (perubahan UU no 10 Tahun 1992) tentang
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ada sembilan
program yang termasuk dalam Depok Friendly City yaitu
Depok adalah sahabat masyarakat dalam memberikan
71
pelayanan publik. Depok sahabat UMKM dalam
memberdayakan produk asli Kota Depok. Depok Sahabat
Petani dengan mendukung penganekaragaman tanaman. Depok
Sahabat muda-mudi dengan bersinergi dengan para seni
budayawan dan pegiat olahraga. Depok Sahabat Anak dan
Remaja mendukung tumbuh kembang anak. Depok Sahabat
Lansia, mendengarkan keluhan para lansia. Depok Sahabat
Lingkungan, melakukan penanaman pohon dan melakukan daur
ulang sampah agar mempunyai nilai ekonomis dan mengurangi
volume sampah. Depok Sahabat Pengusaha dan stakeholder,
melakukan penanaman modal. Depok Sahabat Sesama,
mewujudkan masyarakat dan aparatur yang sholeh dan kuat.
Saat ini muncul dan menguat pemahaman masyarakat dan
penyelenggara negara bahwa ketahanan keluarga merupakan
fondasi ketahanan bangsa dan Negara. Secara sosiologis,
keluarga merupakan unit sosial terkecil yang mempengaruhi
kesehatan masyarakat, dan menjadi fondasi pembangunan
masyarakat madani.Sementara itu dari aspek psikologis,
keluarga merupakan institusi pertama dan utama pembangunan
manusia berkualitas.Oleh karena itu Depok mengusung Kota
keluarga bersahabat (Family Friendly City) yang mencakup tiga
72
aspek, ketahanan keluarga, layak anak, dan kualitas lingkungan
hidup.58
Penjelasan detail mengenai konsep Depok Friendly City
secara khusus adalah tugas BAPPEDA. IKP di bawah naungan
Diskominfo Kota Depok berperan aktif mensosialisasikan
sebuah program.Sampai saat ini, Diskominfo selaku Humas
Kota Depok masih sebatas mempublikasi tagline Friendly City.
Pihaknya mengakui bahwa tahap humas masih sebatas
publikasi, belum pada ranah evaluasi. Akan tetapi, proses
evaluasi dalam pembahasan. Artinya ke depan akan dilakukan
evaluasi guna menilai apakah program berjalan dngan baik atau
tidak. Sebagaimana pernyataan berikut ini:
“Untuk urusan branding saya kira tugas Bapeda.Tugas kita (Diskominfo) disini ya tinggal mempublikasikan.Bapeda (setahu saya) berkewajiban membuat dan membranding, ketika sudah jadi narasi dan tinggal sebar, maka bagian Diskominfo yang menjalankannya. Kira-kira begitulah tupoksinya”59
Dalam hal ini, IKP Diskominfo secara tegas menjelaskan
tupoksi masing-masing lembaga. IKP secara khusus
menyebarkan dan mensosialisasikan program, namun untuk
menentukan program apakah terimplementasikan secara baik
58 Perda Kota Depok No. 21 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 tahun 2016 tentang RPJM Kota Depok tahun 2016-2021. 59 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019.
73
atau tidak menjadi tugas BAPPEDA. IKP Diskominfo selaku
humas bersifat menyampaikan program, bahkan program yang
disosialisasikan adalah program yang benar-benar telah matang,
sehingga meminimalisir kesalahan redaksi maupun bentuk
publikasi lainnya.
“Iya jadi kita sosialisasi dari redaksional yang sudah ada, dari redaksi menjadi berita. Lalu di share, disitu di jelaskan Depok Friendly City itu apa, dari buku yang sudah jadi publikasikan. Pokoknya kita juga menerima deskripsi program sudah jadi, jadi bukan kami yang menuliskan penjelasan, ini biar tidak ada kesalahpahaman”.60
Selain mensosialisasikan kepada masyarakat, tugas Humas
adalah membangun kerja sama antar lembaga. IKP Diskominfo
Kota Depok bertugas mensosialisasikan tagline Depok Friendly
City kepada lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Depok
atau Dinas lain. Setelah program selesai, maka program akan
diajukan kepada Wali Kota untuk disetujui. Selanjutnya,
Diskominfo akan menyebarkan kepada Dinas-Dinas di Kota
Depok. Sebagaimana pernyataan berikut ini:
“Setelah jadi program dan disetujui Bapak Walikota, selanjutnya Diskominfo mensosialisasikan kepada Dinas lain maupun ASN. Targetnya adalah Dinas lain paham mengenai program ini (Friendly City) dan selanjutnya turut mensosialisasikan kepada masyarakat. Minimal di setiap event atau kegiatan selalu disampaikan atau memasang logo Depok
60 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019.
74
Friendly City.”61
Dengan demikian, peran sosialisasi Diksominfo juga
berperan ganda, yaitu menjalin komunikasi serta sosialisasi
antar lembaga pemerintahan.
2. Menjaga Citra Positif Lembaga
Peran Humas selanjutnya adalah menjaga citra positif
lembaga. Dalam sosialisasi tagline Depok Friendly City, IKP
Diksominfo Kota Depok secara terus menerus
mensosialisasikan program tersebut.Namun, dalam setiap
program selalu terdapat pro dan kontranya. Terutama, IKP
sering mendapatkan layanan pengaduan, pertanyaan hingga
kritikan dan masukan dari masyarakat. Adapun pernyataan
mengenai menjaga citra positif lembaga, dapat diketahui dalam
pernyataan berikut ini:
“Kalau ada kritik dari masyarakat, kita juga menjelaskan, mungkin masyarakat juga belum paham. Visi itu bukan yang dicapai sekarang (bukan yang sudah ada) tetapi yang akandatang. Taglinenya Depokkanfriendly city, kota bersahabat, sahabat bagi lansia, sahabat bagi anak, sahabat bagi remaja, sahabat bagi pengusaha dan sahabat2 lainnya. Terus bagaimana penjelasannya?Katanya bersahabat dengan Lansia, tapi belum ada trotoar.Kan sahabat lansia bukan hanya trotoar, ada kartu khusus Lansia di RSUD, ya kita dahulukan.Nah ini kan berproses bukan berarti ujug ujug ada semua. Nah ini yang masyarakat belum memahami apa itu visi apa itu fakta real dilapangan.62
61Wawancara dengan Yulia Shoim, 30 Mei 2019. 62 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019.
75
Pernyataan tersebut merupakan penegasan bahwa tugas
Diskominfo tidak serta merta mempublikasikan tanpa
memberikan tanggapan. Bermacam-macam tanggapan tentu
muncul dari khalayak masyarakat. Misalkan pernyataan
mengenai kota ramah anak menjadi bagian sub program Depok
Friendly City dinilai masih sangat jauh dari kata layak. Hal ini
dibuktikan dengan berbagai kekerasan terhadap anak,
banyaknya anak-anak terlantar sebagai kritik bahwa Depok
dianggap belum ramah anak. Dengan kata lain, banyak yang
menganggap Depok ramah anak hanya sebatas Jargon.63
Akan tetapi tiga tahun terakhir secara berturut-turut Depok selalu
mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PPA).64 Hal tersebut sekaligus menjadi jawaban atas
kritik maupun sanggahan Depok yang dinilai kurang ramah
terhadap anak.Nasirudin mengakui bahwa kriteria Layak bukan
berarti bersih dari kekurangan. Terdapat standar prioritas untuk
merealisasikan tagline Friendly City sehingga mendapatkan
63Sebagaimana pernyataan Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait dalam www.suarajabar.id atau lihat juga dalam www.detik.com diunggah pada 21 Juni 2018. 64 Lihat dalam www.kompas.com atau republika.com tentang “Depok Pertahankan Kota Layak Nindya”
76
penghargaan. Sebagaimana pernyataan berikut ini:
“Kita kan ada program dengan standarisasi dari Pusat kan, nah aturan itu yang kita ikuti. Jadi tidak serta merta mengikuti apa kata orang. ... pada KLA misalnya, salah satu standarnya adalah ada taman layak anak dan terdapat ruang laktasi bagi ibu menyusui. Itu semua sudah ditentukan. Kalau bicara yang lain, kan ada pihak yang berwenang juga.”65
Dengan demikian Diskominfo melalui IKP
bertanggungjawab menjelaskan kritikan terhadap masyarakat.
Hal ini menjadi bukti bahwa Diksominfo sub IKP menjalankan
tugas menjaga citra positif pemerintahan Kota Depok.
Dalam rangka memperkuat citra positif lembaga
pemerintahan, IKP Diskominfo Kota Depok berperan aktif di
sosial media untuk mempublikasikan maupun menjawab kritik
dan saran dari masyarakat.Namun yang menjadi patokan utama
adalah Diskominfo bertanggungjawab juga menjelaskan kepada
masyarakat mengenai program dari tujuan hingga targetnya.
Tujuan utamanya adalah meminimalisir kesalahpahaman
masyarakat. Sebagaimana pernyataan berikut ini:
“Kita juga sampaikan kepada masyarakat bahwa program pemerintah itu bertahap, jadi tidak serta merta program langsung jadi”66
Artinya setiap program yang disosialisasikan oleh IKP
65 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019 66 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019.
77
Diskominfo pada prinsipnya kebijakan yang bersifat berskala.
Sebaimana prosesnya, semua program tetap memiliki
perencanaan serta jangka yang telah ditentukan. Sehingga pada
prakteknya tidak mungkin dalam sekejap program selesai dan
terpenuhi secara maksimal. Hal ini juga yang menjadi bahan
utama IKP sebagai sumber informasi kepada publik untuk
menjelaskan tentang program dari Pemerintah Kota Depok,
tidak terkecuali program Depok Friendly City.
3. Menyediakan Bahan
Peran humas selanjutnya adalah menyediakan bahan guna
dijadikan rekomendasi membuat kebijakan. Pada istilah lain,
humas berperan sebagai research yaitu mengambil masukan
dari masyarakat dan memberikan kepada pemerintah guna
sebagai pertimbangan membuat kebijakan. Intinya Humas
berperan menyerap aspirasi masyarakat untuk kepentingan
kebijakan pemerintah. IKP Diskominfo Kota Depok juga
memiliki layanan yang berfungsi mengambil masukan-
masukan dari masyarakat. Secara praktis, IKP memberikan
layanan pengaduan semua terkait kebijakan pemerintahan yang
akan dihubungkan kepada Dinas terkait. Sebagaimana
pernyataan berikut ini:
78
“Ada juga fungsi pengaduan, kita punya call center 08111232222, boleh melalui email, sms, tweet dll. Pengaduan tentang Ektp, pelayanan perijinan, sampah yg tidak di angkut dll. Dari call center, lalu di tembuskan ke dinas terkait, nanti dinas tersebut yang menindak lanjuti. Ada juga NTPD ( No tlp panggilan darurat) 24jam call center 112.. melayani apa? Seperti kebakaran, tawuran, begal, dsb.Jadi selain tadi mensosialisaikan, mempublikasi, mendokumentasi, ada juga pengaduan, baik pengaduan pelayanan pemerintahan maupun pelayanan kedaruratan.”67
Adapun dalam konteks Depok Friendly City, IKP
Diskominfo berperan umum yaitu menerima pengaduan atau
masukkan dari masyarakat. Misalkan masyarakat menanyakan
apa itu Depok Friendly City, maka akan diberikan jawaban
sesuai bentuk programnya. Atau saat ada masukan mengenai
friendly City, maka akan disampaikan kepada BAPPEDA.
67 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019.
79
B. Strategi Sosialisasi Branding
Strategi sosialisasi berperan untuk menentukan keberhasilan
apakah program dapat disampaikan dengan baik atau tidak.
Strategi berperan menentukan arah aktifitas yang akan dilakukan.
Dengan demikian target dan sasarannya dapat direalisasikan
dengan mudah. Sedangkan sosialisasi merupakan upaya atau usaha
agar sesuatu dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat.
Sehingga agar sesuatu dapat mudah dikenali oleh masyarkat
diperlukan strategi sosialisai.
Depok Friendly City merupakan salah satu program unggulan
Wali Kota terpilih periode 2016-2021. Agendanya adalah
menjadikan kota Depok agar ramah dan bersahabat dengan
keluarga, bersahabat dengan anak, bersahabat dengan lansia dan
sebagainya. bersahabat artinya melayani semua lapisan
masyarakat tanpa canggung atau tanpa menyulitkan. Harapannya
adalah terwujudnya kota ramah bagi seluruh lapisan masyarakat
Depok.68
Upaya memperkenalkan Depok Friendly City adalah dengan
memanfaatkan Dinas terkait selaku humas, yaitu IKP Diskominfo.
Setidaknya terdapat langkah dan tahapan sehingga tagline Depok
68BAPPEDA dalam RPJMD tahun 2017.
80
Friendly City dilihat, dikenal dan dipahami oleh masyarakat.
Tagline Depok Friendly City digagas oleh Bappeda. Dalam
pembahasan juga mengikutsertakan tokoh masyarakat, pemuda
dan lapisan-lapisan masyarakat lainnya.69
Langkah paling awal IKP Diskominfo dalam
mensosialisasikan Depok Friendly City adalah dengan
menyebarkan kepada jajaran pemerintahan kota Depok. Dinas-
Dinas terkait serta ASN menjadi target utama dalam
memperkenalkan Depok Friendly City. Hal ini langsung dilakukan
oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Dalam setiap
kesempatan kegiatan formal maupun bersama masyarakat umum,
Wali kota akan senantiasa menyampaikan Depok Friendly City.70
69 Wawancara Bapak Nasiruddin, 31 Mei 2019. 70Wawancara dengan Yulia Shoim, 30 Mei 2019.
81
Gambar 4.2 Logo Depok Friendly City
( Sumber :https://www.depoktren.com)
Tugas khusus IKP Diskominfo adalah mendokumentasikan
serta mempublikasikan sosialisasi tahap awal yang dilakukan oleh
Wali Kota melalui website resmi kota Depok. Hal ini umum
dilakukan sebagaimana seluruh agenda Wali Kota dan Program
kegiatan pemerintah Kota Depok akan diinformasikan oleh IKP
Diskominfo di website resmi. Termasuk di dalamnya sosialisasi
Depok Friendly City. Sebagaimana pernyataan berikut ini:
“Porsi publikasi dan dokumentasi memang menjadi tugas IKP Diksominfo.Termasuk saat Lounching Depok Friendly City itu menjadi tugas kita.71 ... Semua kegiatan di OPD, Dinas-Dinas Kota Depok di publikasikan melalui jurnalis atau wartawan internal
71Wawancara dengan Yulia Shoim, 30 Mei 2019.
82
(Diskominfo) diperkirakan total 18 orang”.72
Dengan kata lain, Diskominfo memiliki tim jurnalis untuk
menviralkan semua agenda dan kebijakan pemerintahan Kota
Depok.
Tahapan selajutnya adalah setiap ASN, Dinas serta jajaran
terkait pemerintahan kota Depok seperti Camat, Lurah, RW hingga
RT diwajibkan memasang logo Depok Friendly City. Bahkan
setiap ASN diminta secara suka rela memasang atau
mensosialisasikan Logo atau penjelasan Depok Friendly City. Hal
ini diwajarkan, pejabat dan anggota lembaga pemerintahan juga
berperan dalam mensukseskan keberhasilan program. Kesempatan
ini diambil juga dalam rangka mensosialisasikan secara masif
melalui anggota lembaga pemerintahan. Sebagaimana pernyataan
berikut ini:
“Setelah diresmikannya logo itu, seluruh PNS di minta logo wa nya itu friendly city, foto wa kita depok frindly city.Tujuannya kalaupun dia ada teman di kontak nya, mereka mengetahui ohh ini logo baru yaa, seperti itu, ini salah satu nya.”73
Dengan demikian sosialisasi Depok Friendly City dilakukan
secara internal, yaitu melalui orang dan lembaga terkait di
pemerintahan kota Depok. Lebih lengkapnya lihat penuturan di
72 Wawancara Bapak Nasiruddin, 31 Mei 2019. 73Wawancara dengan Yulia Shoim, 30 Mei 2019.
83
bawah ini:
“Sosialisasi tagline ”Depok Friendly City” itu selalu diawali dengan perencanaan. Di antaranya merencanakan kapan launcing, kira-kira siapa sih yg di undang, sebelum launcing itu, misalnya mengundang wartawan dari event area. Kemudian ketika launcing pun, pak wali sudah menyampaikan kepada perangkat kepala daerah, pak camat, lurah, dll untuk mensosialisasikan, kemudian diskominfo sendiri, sprti pak kabid sampaikan melalui baliho yg di beberapa titik strategis, logo itu harus ada.. kemudian di web sendiri mulai di masukan logo friendly city itu.”74
Praktis pernyataan di atas menunjukkan strategi sosialisasi
IKP Diskominfo kota Depok dalam rangka Branding Depok
Friendly City direncanakan dengan matang. Melalui berbagai
media hingga memanfaatkan sumber daya anggota lembaga
pemerintahan merupakan usaha secara massif. Hal tersebut
dicontohkan oleh Wali Kota sendiri, mulai dari launcing hingga
setiap event kegiatan selalu menyempatkan sosialisasi Depok
Friendly City.
Strategi sosialisasi Depok Friendly City juga menerapkan
dengan pemasangan iklan di tempat strategis.Selain melalui media
sosial maupun media cetak, iklan Depok Friendly City dipasang di
tempat publik.Seperti di Billboard lampu merah, Backdrop, mall-
mall atau taman-taman. Pemasangan iklan sesuai dengan
ketersediaan tempat publikasi. Semua dipasang agar sosialisasi
74 Wawancara Bapak Nasiruddin, 31 Mei 2019.
84
program diterima oleh masyarakat secara masif.75
Gambar 4.3 Logo Depok Friendly City Di Halte Bus
( Sumber : Foto Pribadi )
C. Model Komunikasi Sosialisasi Depok Friendly City
Model komunikasi IKP Diskominfo dalam mensosialisasikan
friendly city menggunakan metode searah. Tergambar melalui
pernyataan strategi branding melalui sosmed dan media luar
ruangan. Secara tegas, Kabid Diskominfo menyatakan saat ini
model komunikasi publikasi Friendly City menggunakan metode
searah.76 Hal ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-
masing sub atau dinas. Sebagaimana Dinas Komunikasi dan
75Wawancara Bapak Nasiruddin, 31 Mei 2019. 76Dalam wawancara, Bapak Nasiruddin menegaskan bahwa bentuk komunikasi Diskominfo dalam sosialisasi Friendly City adalah searah.
85
Informasi bertugas mempublikasikan program. Terkait program
Depok Friendly City secara khusus menjadi tugas Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
(BAPPEDA) Kota Depok dalam Rencanan Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM).
Adapun dalam menjalankan tugasnya, sosialisasi tagline
Depok Friendly City dilakukan dengan media luar ruangan
maupun dalam ruangan.Media luar ruang meliputi sosialisasi
melalui baliho, spanduk, backdrop, hingga videotron.Adapun
media dalam ruang itu penggunaan iklan melalui media cetak,
elektronik maupun dipasang di web resmi Kota Depok. Dengan
media tersebut, tagline Friendly City dapat diterima dan dipahami
oleh masyarakat. Terutama sosialisasi melalui Sosial Media, baik
Facebook, Instagram, maupun twitter.77
77 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019.
86
Gambar 4.4 Majalah Pemerintah Kota Depok
( Sumber : Foto Pribadi )
Persoalan publikasi menjadi titik utama tugas yang diemban
IKP Diskominfo Kota Depok. Hal ini sekaligus mempertegas
kedudukan dan fungsi Diskominfo selaku humas. Tugas kita di sini
(Diskominfo) adalah mempublikasikan program. Jadi kalau ada
program dari pemerintah, kita tinggal publikasi. Tapi bukan kita
yang bikin program, pemerintah yang bikin. Kita Cuma
publikasi..78
Model komunikasi dalam sosialisasi Depok Friendly City
78 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019.
87
menjadi benar-benar searah. Pihak Diskominfo tidak ingin
melampoi kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Sosialisasi
program dan kebijakan pemerintah adalah tugas bersama, namun
dalam bagian sosialisasi secara khusus adalah tugas Diskominfo.
Adapun dalam implementasinya, Diskominfo juga
bekerjasama dengan media nasional maupun media lokal dalam
rangka membranding Depok Friendly City. Media sosial juga
dianggap cukup efektif menyampaikan tagline Depok Friendly
City. Bahkan sampai hari ini sosial media menjadi media
sosialisasi paling aktif, seperti di facebook, instagram, maupun
twitter.
D. Hambatan
Sosialisasi tagline Depok Friendly City bukan sebuah program
yang sempurna. Terdapat beberapa kendala dalam rangka
membranding dan mensosialisasi tagline tersebut. Dari mulai
wilayah pembagian kerja, kritikan dari masyarakat hingga tahapan
yang belum dijalankan sama sekali. Penulis akan menjelaskan
secara terperinci:
1. Wilayah Pembagian Tugas Kerja
Humas pada dasarnya lembaga yang secara khusus dibentuk
oleh Pemerintahan atau sebuah organisasi. Akan tetapi dalam
88
prakteknya Humas menjadi sub bagian yang berada di bawah
beberapa suku Dinas. Seperti halnya Humas di Pemerintahan Kota
Depok. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi sendiri merasa
janggal atas pertanyaan dirinya sebagai Humas, sebab secara
struktural, Diskominfo adalah Dinas tersendiri. Meski memiliki
tugas yang mirip dengan humas, namun terdapat Bagian yang
mirip dengan Diskominfo, yaitu Protokol dan Dokumentasi.
“Jadi begini, soal Humas sebenarnya terbagi menjadi dua, di Pemerintah Kota dan Suku Dinas.Di Pemkot itu ada Protokol Dokumentasi (Promentasi) yang juga sebagai humas, tapi khusus kegiatan Wali dan Wakil Wali Kota.Nah, Kalau kita Diskominfo juga berperan jadi Humas, tapi kita lebih ke antar sesama lembaga dan kepada masyarakat.”79
Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Humas di
pemerintahan tidak berwujud tunggal, namun terdiri dari dua
bentuk. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya keduanya
memiliki tupoksi masing-masing, sehinga tidak saling
bertubrukan. Padahal, tugas utuh bidang Humas diampu oleh
Diskominfo, sehingga keberadaan Promentasi menambah sub
bagian yang memiliki tupoksi yang sama seperti Diskominfo.
Salah satu bentuk kendala dalam sosialisasi Depok Friendly
City adalah Program tersebut merupakan kewenangan Wali Kota
79 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019.
89
dan Wakil Walikota terpilih.Sesuai dengan janji kampanye
dibuatlah program oleh BAPPEDA dalam RPJMD tahun 2017
lalu. Wujudnya adalah adanya program Depok Friendly City.
Dengan kata lain, program tersebut menjadi kewenangan mutlak
Wali Kota. Sedangkan sosialisasi yang berasal dari kegiatan atau
kebijakan Wali Kota secara khusus bisa diampu oleh
Promentasi.Tugas Promentasi itu bersifat lokal, yaitu melayani
Wali Kota dengan segala kegiatannya.
Akan tetapi ketika Depok Friendly City menjadi program
besar dan bersifat prioritas, maka menjadi kewajiban Suku Dinas.
Dengan demikian, kedudukan Humas protokoler dan humas Suku
Dinas menciptakan kebingungan dalam menjalankan tugas dan
program.
Misalnya pendapat Yulia Shoim, menurutnya keberadaan
Promentasi itu tugasnya mirip dengan IKP Diskominfo, sehingga
tidak ada perbedaan spesifiknya.Selanjutnya, program Depok
Friendly City juga ternyata tidak ada tugas khusus, sehingga
diakumulasikan saja kepada tugas Diskominfo.80Dengan
demikian, sosialisasi tagline Depok Friendly City seolah tidak ada
tugas khusus.
80Wawancara dengan Yulia Shoim, 30 Mei 2019.
90
2. Belum ada Evaluasi
Dalam menjalankan sosialisasi taglineDepok Friendly City
hingga saat ini ternyata belum melakukan evaluasi.Evaluasi
menjadi tahapan yang sangat penting dalam sosialisasi sebagai
ukuran keberhasilan atau hal-hal yang perlu diperbaiki ke
depannya. Sayangnya hingga saat ini Diskominfo maupun Pemkot
Kota Depok belum melakukan evaluasi. Meski demikian, IKP
Diskominfo menyatakan bahwa belum bukan berarti tidak.
Diskominfo menyatakan bahwa ke depan tentu akan melakukan
evaluasi mengenai bentuk sosialisasi program Depok Friendly
City. Berikut pernyataan langsungnya:
“Ya, kita belum ada evaluasi.Tetapi bukan berarti tidak. Kita akan lakukan evaluasi se segera mungkin”81
Evaluasi menjadi hambatan sekaligus kekurangan yang nyata
dalam sosialisasi Depok Friendly City.Hingga kini tidak ada yang
berani menyatakan apakah program tersebut benar-benar telah
terserap oleh masyarakat atau belum.Meski usaha sosialsisasi
besar-besaran, namun tidak adanya evaluasi berarti tidak ada
kepastian pemahaman.
“Sejauh ini kita terus mensosialisasikan program, setidaknya setiap event kegiatan kami juga menyampaikan program (Depok Friendly City) tersebut.Namun memang kita belum pernah melakukan survei menanyakan secara langsung kepada
81 Wawancara Bapak Nasrudin, Kabid Diskominfo Kota Depok, 31 Mei 2019.
91
masyarakat apakah mereka telah memahami isinya atau belum.”82
Dengan demikian sosialisasi tagline Depok Friendly City memiliki
hambatan dalam bentuk evaluasi. Meski sampai saat ini
Pemerintah Kota Depok terus mendapatkan penghargaan KLA,
namun ketiadaan evaluasi program tersebut berbuntut pertanyaan
masyarakat bahwa tagline masih sebatas jargon.
82Wawancara dengan Yulia Shoim, 30 Mei 2019.
92
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian mengenai sosialisasi humas kota Depok dalam
rangka branding tagline Depok Friendly City adalah sebagai
berikut:
1. Peran humas dipegang oleh Dinas Komunikasi dan
Informasi (Diskominfo) khususnya pada Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik (IKP). Adapun peran dalam rangka
sosialisasi tagline Depok Friendly City adalah (1)
mensosialisasikan program kepada masyarakat dan antar
lembaga; (2) Menjaga citra positif lembaga; (3)
Menyediakan bahan sebagai masukkan perumusan
kebijakan. Model komunikasi sosialisasi tagline Depok
Friendly City adalah dengan mensosialisasikan melalui
media sosial maupun media luar ruangan, seperti
videotron, backdrop, spanduk, melalui website resmi dan
media publik. Strategi sosialisasinya dilakukan dengan dua
cara;(1) sosialisasi dengan cara memasang logo Depok
Friendly City disetiap kegiatan pemerintahan Kota Depok.
(2)Sosialisasi dengan model iklan yang dipasang pada jam-
93
jam sibuk di lampu merah, baliho pusat perbelanjaan,
taman, dan ruang publik lainnya.
2. Hambatan sosialisasi tagline Depok Friendly City belum
ada evaluasi dan pembagian tugas kerja. Sampai hari ini
tidak bisa dipastikan apakah masyarakat memahami isi
program Depok Friendly City sebab belum pernah
dilakukan survei keberhasilan program tersebut. Evaluasi
sebagai tahapan keberhasilan sebuah program maupun
perencanaan juga belum sepenuhnya dilaksanakan,
sehingga tagline Depok Friendly City sangat perlu
dievaluasi. Sedangkan pembagian wilayah kerja terdapat
sub bagian Protokol Dokumentasi (Promentasi) yang
memiliki tugas mirip dengan Diskominfo.
B. Kritik dan Saran
Tagline Depok Friendly City merupakan program baru yang
cukup positif. Dari Sembilan program yang tercantum dari Depok
Friendly City baru dua yang sudah sudah terlaksana yakni Depok
sahabat keluarga, anak dan Pelajar di tandai Dengan berhasilnya
kota Depok menyabet penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Dan
Depok Sahabat Lansia yang ditandai dengan menyiapkan
Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan Kota Ramah Lansia.
94
Tentu hal ini menjadi hal yang harus diperbaiki kedepannya,
karena dari sembilan program yang terdapat dalam tagline Depok
Friendly City hanya dua saja yang terlaksana dan Oleh karena itu
perlu ditegaskan kembali bentuk dan strategi komunikasi
pemerintah mengenai program sehingga terserap dan dipahami
secara matang oleh masyarakat. Hal ini bisa dijadikan penelitian
selanjutnya.
95
Daftar Pustaka
Anggoro,M. Linggar.Teori & Profesi Kehumasan.Jakarta: PT Bumi Aksara.
Ardianto, Elvinaro. Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010.
Berry, David. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Black, Sam. & Melvin L. Sharpe, Ilmu Hubungan Masyarakat Praktis. Jakarta: PT. Intermasa, 1988.
Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
Butterick, Keith. Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik (Jakarta: Rajawali Press, 2012
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
Effendy, Uchjana Onong. Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
Gregory, Anne. Public Relations dalam Praktik. Jakarta: Erlangga, 2004.
H.A.W Widjaja. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
Jefkins, Frank. Public Relations. Jakarta: Erlangga, 2003.
Kusumastuti,Frida.Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
Kusumastuti, Frida.Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
96
Mahmud, Alex Rumondor.Menejemen Humas, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
Moore,Frazier.Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana, 2007.
Narwoko, J. Dwi dan Suyanto,Bagong.Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana, 2007.
Nova,Firsan.Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan. Jakarta: Grasindo, 2009.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara, Nomor 12 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1, Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Ruslan,Rosady.Menejemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Sarwono, Sarlito Wirawan. Teori Psikologi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006), 9th Edition, h.34.
Soemirat,Soleh dan Ardianto, Elvinaro. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, 2004.
Suprawoto.Government Public Relation Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia. Jakarta ; Kencana, 2018.
Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3 Cet1. Jakarta: Balai Pustaka,2001.
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi. diakses pada 15 april 2018
97
pukul 09.56
www.zonasiswa.com
http://id.wikipedia.org
www.news.okezone.com/read
https://www.depok.go.id.
http://diskominfo.depok.go.id.
https://Depokrayanews.com/
Sumber www.materibelajar.id,
98
Transkrip wawancara dengan Bapak Nasrudin, SH (Kepala Bidang Informasi dan Komunikas Publik Diskominfo Kota Depok) Tanggal 31 Mei 2018
1. Apa latar belakang Pemkot Depok memilih tagline
“Depok, friendly city”
Jawab : Untuk mem-branding baik itu tagline maupun logo
itu di bapeda, jadi diskominfo itu tidak membranding itu,
diskominfo hanya mempublish atau memviralkan dan
mensosialisasikan itu, jadi masalah friendly city itu ada
sejarahnya itu adanya di bapeda, saya di diskominfo nggak
tau itu, jadi ketika mencetuskan depok friendly city tuhkan
mengundang stakeholder ada tokoh masyarakat ada tokoh
pemuda semua pasti diundang, itu bukan di diskominfo tapi
di bapeda. Diskominfo itu terima kalo udah jadi itu dan
hanya mempublish istilahnya begitu.Jadi tupoksi itu
adanya di bapeda bukan di kita, bapeda itu dari kampanye
atau janji kepala daerah itu dijadikan RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) jadi di
implementasikan nah kalo udah jadi baru kita yang
mempublish. Kita tidak terlibat pembentukan itu friendly
city tapi kita terima jadi nah kita publish.
2. Bagaimana Cara Humas Pemerintah Kota Depok dalam
mempublikasikan atau mensosialisasikan “Depok Friendly
City”?
Jawab : ya kita mempublikasi dengan cara pertama,
memakai media luar ruang itu seperti baleho, backdrop,
video tron, spanduk nah itu media luar ruang. Terus
memakai media elektronik itu kita punya web depok.go.id
kita pasang tuh disitu, kemudian kita memakai media cetak
99
berkerja sama dengan beberapa koran media cetak untuk
mensosialisasikan branding itu. Jadi ya itu tadi tugas kita
hanya bagaimana mempublisasi mensosialisasi apa yang
sudah ada, kalo yang buatnya siapa ini ya sesuai dengan
tupoksinya siapa. Kalo setau saya yang nge-branding ya
bapeda abis itu jadi baru kasih ke kita nah kita yang
publikasi
3. Komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi itu seperti
apa?
Jawab : Karena komunikasi kita itu bentuknya kepada alat2
peraga kaya video trone, spanduk, baliho dll, juga media
cetak dan media elektronik. Artinya kan itu bisa di
simpulkan bahwa sosialisasi kita searah karena kita
melakukannya hanya melalui media-media. selain itu yah
kepala daerah juga ini Intens ketika dia ada acara-acara di
acara keagamaan atau acara yang lain itu selalu
menyampaikan, terus menyampaikan juga ke pimpinah
wilayah seperti camat,lurah terutama sih tentang visi kota
depok terus program unggulan nah ada 3 tuh kan nah
pertama itu kan kalo yang zero west city itu kan depok yang
bersih, terus depok yang kota sehat, depok kota yang ramah
anak, ketahanan keluarga nah itu pasti di sampaikan.
4. Apa ada strategi khusus dalam mensosialisasikan “
DepokFriendly City”?
Jawab : Kalo strategi khusus si ini kan hal yang keliatan ya,
jadi ngga ada yang khusus kita sudah dengan it, misalkan
kita buat di video tron nah yaudah video tron kan
100
strateginya misalkan di video tron itu kita tampilin di jam-
jam sibuk, jam kerja, sama jam pulang kerja, sama di
running teks juga, nah kalo di baleho itu kita memang
punya tempat-tempatnya di jalan margonda, dewi sartika,
di pasar, itu jadi satu paket logo depoknya dan logo friendly
citynya sama logo unggulan di bawahnya jadi satu paket.
5. Adakah kendala mensosialisasikan “ DepokFriendly
City”?
Kalo kendala relatif ngga ada ya, karena kita kan
mempublikasikan aja kaya di running track ya di running
track di baleho ya di baleho lalu di setiap ada acara atau
moment ya itu tadi media luar ruangnya spanduk2 jadi
banyak orang yang liat
6. apa itu IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)
Jawab : Ikp itu salah satu bidang dari 3 bidang, jadi
kominfo itu strukturnya itu kepala dinas, sekretaris dinas,
bidang aplikasi, bidang persandian, dan bidang ikp, bidang
ikp itu adalah bidang informasi komunikasi publik jadi ikp
itu mempunyai dua kasi/seksi.pertama, seksi pengelolaan
informasi dan kedua, seksi komunikasi publik. Tugas
pokok kita adalah peliputan, pemberitaan semua kegiatan
di opd-opd yaitu kegiatan yang ada di dinas-dinas badan-
badan di Kota Depok. Kita mempunyai jurnalis/wartawan
internal sejumlah 18 orang, nah itu mereka yang tiap hari
menulis berita kegiatan yang ada di dinas, badan,
kecamatan, kelurahan dll. Itu dipublikasikan melalui
website www.depok.go.id, selain disitu dipublikasikan
melalui membuat rilis ke media cetak, online yang ada di
101
Kota Depok.Jadi tidak hanya publikasi melalui website tapi
untuk menunjang itu tadi ya kita sebar publikasinya.
Kemudian tidak cukup disitu aja, ada media radio, lewat
film yang merupakan rangkuman video kegiatan lalu di
masukan ke tv nasional. Jadi itu baik menggunakan media
luar ruang, elektronik, cetak dsb.Tugas pokoknya ya
mempublikasi, menginput, menghimpun,
mendokumentasikan ke masyarakat. Ikp ada juga fungsi
lain yaitu pengaduan kita punya call center, artinya juga
bisa untuk pengaduan misalnya pengaduan tentang
pelayanan perijinan dsb. Nah dari call center nanti kita
tembusin ke dinas terkait. Lalu ada ketika ada kedaruratan
itu tadi nomor 112 atau NTPD untuk kondisi darurat ini
24jam. Kita melayani juga ketika masyarakat baik itu
perorangan atau secara kelompok minta data, itu kita ada
namanya PPID (pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi) nah kadis itu selaku PPID Utama dibantu
oleh PPID pembantu, PPID Pembantu ialah para sekdis di
dinas-dinas. Jadi disatu sisi itu tadi kita
mendokumentasikan dan mensosialisasikan pembangunan
serta perkembangan, di lain sisi kita juga menerima
pengaduan baik kedaruratan dsb, dan permintaan data.
7. Apa bedanya antara IKP dengan protokol dan
dokumentasi?
jawab : Jadi gini sebenernya kalo humas walikota dan
wakil walikota bagiannya masih di protokol, karena ada
namanya subag humas dan subag dokumentasi, klo kita tuh
informasi komunikasi publik. sebenernya si hampir sama,
102
nah kalo humas disana hanya melayani kehumasan
walikota dan wakilnya, selebihnya ditarik kesini, disini itu
kehumasan seluruh opd jadi ada 2 fungsi, disana masih ada
kehumasan tapi nama kantornya diganti dulunya namanya
kabag humas sekarang diganti kabag protokol dan
dokumentasi tapi seksinya masih ada kasubag humas dan
dokumentasi. menurut saya masih ada cuma peran dan
fungsinya diperkecil jadi hanya kehumasan walikota dan
wakilnya saja, disini itu kehumasan seluruh opd jadi ada 2
fungsi, disana sekupnya mempublish kegiatan pak
wali&wakil, kalo kita mem publish semua kegiatan yang
ada di dinas2 yang lain itu semua kita jadi sekupnya lebih
besar. terus kenapa seperti itu? Jadi memang awalnya kalo
humasnya cuma ada disana aja tupoksi nya nanti nggak
mendukung, karena kalo ini kan lingkupnya dinas nah kalo
itu kan bagian jadi memang dikita juga kebetulan ada
aturan baru diubah saja jadi kominfo. Narasumber
Nasrudin, SH, M.Si Transkrip wawancara dengan Ibu Yulia Shoim (Pranata Humas Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Depok) Tanggal 21 Februari 2019
1. Bagaimana proses melakukan publikasi atau sosialisasi
”Depok Friendly City”?
Jawab : Setiap kegiatan itu pasti ada perencanaan, tapi
setiap ada kegiatan kami pasti ada rapat pendahuluan dulu.
Sebenarnya yang menggunakan logo itu bukan hanya
humas, ikp atau diskominfo. Tetapi ketika pak walikota
103
sudah intruksi jadi kalo ada acara atau apa ya
mencantumkan logo itu.
Sebenarnya semuanya dinas menggunakan logo itu atau
branding itu (friendly city). Jadi tagline itu tidak langsung
digunakan oleh semua dinas tapi
diluncurkan/disosialisasikan dulu oleh pak walikota
otomatis kan yang hadir bukan hanya diskominfo tetapi
semua juga ikut hadir, maka dengan itu diharapkan semua
dinas paham apa itu friendly city itu. Sebenarnya untuk
tugas sosialisasi itu melekat ke kita ya sebagai tupoksi, jadi
ibaratnya diskominfo sebagai ketuanya atau leading
sektornya jadi yang lain itu membantu kita, misal camat
yang membantu menyampaikan sosialisasi itu ke warga.
2. menurut ibu sejauh mana capaian informasi komunikasi
publik dalam mensosialisasikan “Depok friendly city”
Jawab : setau saya belum ada survey sampai sekarang. Ya
sepertinya masyarakat sudah mulai tau si, walaupun
friendly city tidak secara rinci.
Tapi sejauh ini setau saya ketika camat atau lurah ada
kegiatan di masyarakat juga diminta untuk menyampaikan
ke masyarakat begitupun pak walikota..
3. bagaimana perencanaan humas dalam mensosialisasikan
“Depok Friendy City”?
Jawab : Jadi kalo setahu saya, setelah pak wali
melaunching itu ada perencanaan sebelum sosialisasi
berupa seluruh pns diminta menggunakan logo depok
friendly city sebagai poto profil whatsapp, tujuannya agar
teman kontaknya tahu mengenai hal itu. Dari IKP sendiri
104
sebelum launching ada perencanaan misalkan siapa kira-
kira yang di undang dalam acara itu.Kalo dari internal
melalui baliho yang ada logo itu, kemuadian lewat website
mulai di masukkan logo, kemudian di medsos juga.Pasti
ada tahan itu (persiapan) walaupun saya tidak ada data
mengenai perencanaan friendly city itu. Kalo untuk
evaluasi sekali lagi saya belom tahu ada evaluasi atau
enggak, memang akan lebih efektif kalau ada evaluasi,
nanti agar ketahuan strategi selanjutnya apa kalau misalkan
ada target yang tidak tercapai.
4. apakah ada SK dari walikota untuk mensosialisasikan
“Depok Friendly City”?
Jawab :Saya belum pernah liat atau baca secara langsung.
Tapi seperti yang saya sampaikan tadi perihal sosialisasi
apapun itu perihal kota Depok tupoksinya ada di
diskominfo. Jadi sebenarnya tanpa di SK pun sebetulnya
sudah melekat di dinas masing-masing, tapi ya dengan
adanya sk sebetulnya untuk lebih menguatkan tugas itu.
Narasumber
Yulia Shoim
105
Foto Bersama Dengan Bapak Nasrudin, SH (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Depok) Foto Bersama dengan Ibu Yulia Shoim ( Pranata Humas Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Depok)
106
107
108