Jakarta, 27 Agustus 2020
Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah
“Peran Stategis Pemerintah Daerah dalam
Mendorong Percepatan dan Efektivitas PEN”
Astera Primanto BhaktiDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan
2
2KEMENTERIAN KEUANGAN
Covid-19 di Indonesia per 26 Agustus
Kasus Harian
Sebaran Covid-19 – 26 Agustus
Sebaran Covid-19 – 30 April
DKI Jakarta
41%
Jabar10%
Jatim10%
Jateng7%
Sulsel5%
Banten4%
Lainnya23%
• Total kasus Covid-19 di Indonesia masih meningkat.
• Kenaikan tingkat kesembuhanmembuat jumlah kasus aktifdalam sebulan terakhir flat. (kasus aktif = total kasus – total sembuh – total meninggal)
• Terjadi kenaikan kasus di beberapa daerah seperti DKI Jakarta sejak relaksasi.
• Episenter domestik masih beradadi Pulau Jawa
• Tingkat kematian di beberapadaerah seperti Jatim dan Jatengmasih tinggi (fatality rate 7,2% & 6,8%), di atas level nasional(4,4%)
Kasus Covid-19 di DaerahMasih terjadi peningkatan kasus Covid-19 di berbagai Daerah yang perlu diwaspadai
Terkonfirmasi
160.165
Meninggal
6.944
Sembuh115.409
DKI Jakarta20%
Jatim20%
Jateng8%
Sulsel7%
Jabar6%
Kalsel5%
Lainnya34%
3
3KEMENTERIAN KEUANGAN
DAMPAK PANDEMI COVID-19COVID-19 menyebabkan dampak negatif, mulai dari krisis kesehatan, gangguan aktivitas sosial, dan gejolak negatif perekonomian.
- Infeksi
- Kelaparan
- Kematian
- Terganggunya kesehatan
mental (Kecemasan, ketakutan,
kesedihan)
- Berhentinya aktivitas ekonomi
yang menyerap tenaga kerja
di berbagai sektor
- Kehilangan sumber
pendapatan
- Penurunan daya beli dan
kemampuan konsumsi
Kinerja ekonomi menurun:
- konsumsi terganggu
- investasi terhambat,
- ekspor-impor terkontraksi
- Pertumbuhan ekonomi
melambat
Gejolak sektor Keuangan :
- Kenaikan non-Performing Loan
- Persoalan likuiditas dan
solvabilitas
KRISIS KESEHATANGANGGUAN AKTIVITAS
SOSIAL
PENINGKATAN RISIKO
EKONOMI
4
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 mengalami penurunan -5,32% (y-o-y)
Dari sisi demand, terdapat penurunan yang
signifikan pada komponen Ekspor, PMTB, dan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)
Dari sisi supply
5
5KEMENTERIAN KEUANGAN
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAHProvinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi cenderung mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi
Presiden menginstruksikan penyebaran Covid-19 khususnya di 8 wilayah dikendalikan (Data per 26 Agustus 2020)
Beberapa provinsi dengan kasus Covid-19 di luar kasus 8 provinsi tersebut, terdapat pengaruh yang signifikanterhadap PDRB nya khususnya daerahBali yang terdampak dari sektorpariwisata
BALI4.726 kasus56 kematian76 kasus baru
Share PDB 1,6%PDB Q2 -11,0%
SUMUT6.437 kasus289 kematian137 kasus baru
KALSEL 7.974 kasus 341 kematian54 kasus baru
SULSEL11.638 kasus350 kematian70 kasus baru
PAPUA3.689 kasus42 kematian36 kasus baru
JAKARTA35.453 kasus1.135 kematian713 kasus baru
Share PDB 18,0%PDB Q2 -8,4%
JATENG12.973 kasus904 kematian147 kasus baru
Share PDB 8,6%PDB Q2 -6,0%
JAWA TIMUR31.329 kasus2.252 kematian331 kasus baru
Share PDB 14,9%PDB Q2 -5,9%
Share PDB 5,1%;PDB Q2 -2,4%
Share PDB 1,1%PDB Q2 -2,6%
Share PDB 3,2%PDB Q2 -3,9%
Share PDB 1,2%PDB Q2 4,8%
Kasus Harian
Total Kasus
4,1% 5,1% 7,8% 2,4%
21,3% 6,1% 8,2% 20,0%JABAR9.848 kasus263 kematian180 kasus baru
Share PDB 13,4%PDBQ2 -6,0%
% % terhadap Total Kasus
6
6KEMENTERIAN KEUANGAN
• Pandemi COVID-19 memicukrisis kesehatan, sosial, dan ekonomi
• Pandemi COVID-19-19 menciptakan kondisikegentingan yang memaksa
• Pemerintah perlu mengambillangkah cepat & luar biasa(extraordinary).
Latar Belakang
Penerbitan
PERPPU No. 1/2020sebagai payung hukum untuk
mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk
menghadapi Pandemi COVID-19.
Quick Responses
PERPPU tersebut telah disahkan menjadi
UU No. 2/2020
BEBERAPA KEBIJAKAN DALAM PERPPU
Kebijakan Keuangan Negara
Kebijakan Sektor Keuangan
• Penyesuaian batasan defisit APBN• Penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran• Penyesuaian mandatory spending, pergeseran dan
refocusing anggaran pusat dan daerah• Program penerbitan SBN dan pinjaman dalam rangka
pembiayaan tambahan defisit• Insentif dan fasilitas perpajakan• Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk
kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.
• Perluasan kewenangan KSSK dan ruang lingkup rapat KSSK• Penguatan kewenangan BI, termasuk membeli SBN jangka
panjang di pasar perdana• Penguatan kewenangan OJK dan LPS untuk mencegah
risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan sertaperlindungan nasabah perbankan
• Penguatan kewenangan Pemerintah antara lain dalambentuk pemberian pinjaman kepada LPS dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam penanganan pemasalahan bank.
LANGKAH KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (1)
7
7KEMENTERIAN KEUANGAN
Realokasi Anggaran& Refocusing
Program
Stimulus #1 (Feb)
Stimulus #2 (Mar)
Stimulus #3 (Mar)
Rp8,5 triliun Rp22,5 triliun
Rp405,9triliun
Rp695,2triliun
Biaya PenangananCOVID-19Diperluas
(4,2% thd PDB)
• Refocusing APBN & APBD untukmenangani COVID-19
• Akselerasi belanja, terutama belanja modal dan perlindungan sosial(social safety net)
• Stimulus untuk sektorspesifik a.l. pariwisata
Insentif Pajak, kemudahan eksporimpor, stimulus untuksektor keuangan
Penyelamatan kesehatandan perekonomian nasional& menjaga stabilitaskeuangan (melalui PerppuNo.1/2020)
• Bidang Kesehatan Rp87,55 triliun
• Pemulihan EkonomiNasional/PEN Rp607,65 triliun
FISKAL
MONETER KEUANGAN
• Menurunkan suku bunga BI 7DRR
• Meningkatkan intensitas triple intervention
• Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM)
• Memperluas jenis underlying transaction
• Menyediakan uang higienis, dll.
• Relaksasi persyaratankredit/pembiayaan/penyediaan dana bagiUMKM
• Restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM
Bauran kebijakanmoneter dankeuangan untukmendukungkesinambunganperekonomian
LANGKAH KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (2)
8
Pemulihan Ekonomi Nasional untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para
pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (1)
Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk untuk perbaikan
struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas BUMN yang
mendapatkan penugasan khusus
Penyertaan Modal
Dilakukan kepada Bank Umum Mitra untuk digunakan dalam penyaluran
kredit/pembiayaan kepada debitur UMKM dan Koperasi.
Penempatan Dana
Dilakukan berupa investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman ke
BUMN dan lembaga, serta Pinjaman PEN Daerah.
Investasi Pemerintah
Skema penjaminan dapat dijalankan secara langsung oleh Pemerintah
dan/atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk (LPEI dan/atau PII)
Penjaminan
Program
Pemulihan
Ekonomi
Nasional
PP 23/2020 j.o. PP 42/2020
9
9KEMENTERIAN KEUANGAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (2)
PROGRAM KESEHATAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
1. Belanja Penanganan Covid-19 Rp65,80T
2. Insentif Tenaga MedisRp5,90T
3. Santunan Kematian Rp0,30T
4. Bantuan Iuran JKN Rp3,00T
5. Gugus Tugas Covid-19 Rp3,50T
6. Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan Rp9,05T
Total AnggaranRp87,55 T
Total Anggaran Rp607,65 T
Perlindungan Sosial Rp203,90T Sektoral K/L & Pemda Rp106,11 T
Insentif Usaha Rp120,61T UMKM Rp123,46 T Pembiayaan Korporasi Rp53,57 T
1. PKH Rp37,40T2. Sembako Rp43,60T 3. Bansos Jabodetabek Rp6,80T 4. Bansos Non-Jabodetabek Rp32,40T 5. Pra Kerja Rp20,00T6. Diskon Listrik Rp6,90T7. Logistik / Pangan / Sembako Rp25,00T8. BLT Dana Desa Rp31,80T
1. Program Padat Karya K/L Rp18,44T2. Insentif Perumahan Rp1,30T3. Pariwisata Rp3,80T4. DID Pemulihan Ekonomi Rp5,00T5. Cadangan DAK Fisik Rp8,706. Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10,00T7. Cadangan Perluasan Rp58,87T
1. Subsidi bunga Rp35,28T2. Penempatan Dana untuk Restru Rp78,78T; 3. Belanja IJP Rp5,00T4. Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss)
Rp1,00T; 5. PPh Final UMKM DTP Rp2,40T6. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi
melalui LPDB KUMKM Rp1,00T
1. Penempatan Dana untuk RestrukturisasiPadat Karya Rp3,42T
2. PMN Rp20,50T (HK Rp7,5T, BPUI Rp6T, PNM Rp1,5T, ITDC Rp0,5T, PPA Rp5T)
3. Talangan (Investasi) untuk Modal KerjaRp29,65T (Garuda Rp8,5T, KAI Rp3,5T, PTPN Rp4T, KS Rp3T, Perumnas Rp0,65T, PPA Rp10T)
1. PPh 21 DTP Rp39,66T2. Pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75T3. Pengurangan Angsuran PPh 25
Rp14,40T 4. Pengembalian Pendahuluan PPN
Rp5,80T 5. Penurunan Tarif PPh Badan Rp20,00T6. Stimulus Lainnya Rp26,00T
Biaya Penanganan Covid-19 Rp695,2 triliun
10
10KEMENTERIAN KEUANGAN
124.62
147.67
174.79
Smt. 1 Juli 19 Agt
Tren Penyerapan Positif(dalam Rp. Triliun)Pagu Rp695,2 T
DIPA Rp350,04 T Tanpa DIPA Rp155,96 T (Insentif Perpajakan) Belum DIPA Rp189,23 T
Realisasi Rp174,79 T (25,1% dari Pagu)
Monthly Growth
Rincian realisasi: Kesehatan Rp7,36 T Perlindungan Sosial Rp93,18 T Sektoral K/L dan Pemda Rp12,4 T Insentif Usaha Rp17,23 T Dukungan UMKM Rp44,63 T Pembiayaan Korporasi menunggu waktu yang
tepat
∆ 27.13 T ∆ 23.05 T
Upaya Percepatan• Perpanjangan berbagai program sampai dengan Desember 2020• Mempercepat proses usulan baru berbagai kluster• Redesign program agar lebih efektif• Mempercepat proses birokrasi program
PROGRESS PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONALMencapai 25,1% dari pagu, perlu akselerasi untuk mengurangi tekanan dan menjaga pertumbuhan ekonomi
Data 19 Agustus 2020
11
RESPON KEBIJAKAN UNTUK DAERAH: KEBIJAKAN TKDD
12
Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (BOK Tambahan)penghargaan untuk tenaga Kesehatan
Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisikmendukung pemulihan perekonomian daerah-pemulihan DAK Fisik tertunda
Bantuan Langsung Tunai – Dana DesaBantuan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa
AlokasiRealisasi
Penjelasan
::
:
Rp3,7 Triliun• Rp1,3 Triliun (35,14%) (diperkirakan untuk 122.246 Nakes)• Dari jumlah salur tersebut, baru 46 Pemda (21 Prov) telah membayarkan
ke Nakes Daerah atau sebesar Rp90,8Miliar (18.101 Orang)realisasi ke nakes di daerah masih sangat lambat meskipun telah dilakukanpenyederhanaan verifikasi dan penyaluran ke kasda
AlokasiRealisasiPenjelasan
:::
Rp8,7 TriliunRp703 Miliar (8,08%)Percepatan penyaluran melalui Surat Dirjen PK 282/PK/2020 & PMK 101/PMK.07/2020
AlokasiRealisasiPenjelasan
:::
Rp31,8 TriliunRp9,706 Triliun (30,52%) untuk 7,5 Juta KPMPercepatan penyaluran melalui Simplifikasi prosedur (Pemda ke KPPN melalui OMSPAN), Relaksasi persyaratan dan mekanisme penyaluran
Dana Insentif Daerah Tambahanmemberikan motivasi dan insentif kepada daerah atas tatanan normal baru
Hibah Pariwisata*membantu sektor wisata sehingga kembali menjadi penggerak ekonomi
Pinjaman PEN DaerahMendukung pemulihan ekonomi dengan memberikan pinjaman bungan rendah
AlokasiRealisasi
Penjelasan
::
:
Rp5 TriliunTelah disalurkan Rp1,269 Trilliun (66,21%) untuk 113 daerah (dari 171 daerah penerima)Telah ditetapkan PMK Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID TambahanDID Tambahan Periode 2 dan 3 masih dalam tahap perencanaan dan akanditetapkan dalam PMK tersendiri
AlokasiRealisasiPenjelasan
:::
Rp3,3 Triliun-Melalui Hibah kepada Daerah, (70% diteruskan kepada indsutri hotel dan restoran-supply side, sebesar 30% dilaksanakan oleh daerah untukprogram yang mendorong sisi demand)
AlokasiRealisasiPenjelasan
:::
APBN: Rp10 Triliun, PT SMI: Rp5 Triliun9 Pemda telah mengajukan pinjaman dengan total Rp12,34 Triliun• Pinjaman melalui PT SMI• Menunggu Revisi PP 66/2007
* dalam pembahasan
RESPON KEBIJAKAN UNTUK DAERAH: PROGRAM PEN DAERAH
RESPON KEBIJAKAN UNTUK DAERAH: PERSYARATAN PINJAMAN PEN DAERAH
13
01
02
03
04
Merupakan Daerah terdampak pandemi COVID-19
Memiliki program dan/atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung
Program PEN
Jumlah sisa Pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak
melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah* untuk mengembalikan Pinjaman
Daerah paling sedikit sebesar 2,5
*Nilai rasio kemampuan keuangan Daerah/Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
{PAD+ DAU + (DBH - DBH Dana Reboisasi)} – Belanja Wajib >= 2,5
Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain
14
Selain percepatan pelaksanaan dukungan TKDD untuk PEN di Q3 dan Q4, yang meliputi Cadangan DAK Fisik, DID
Tambahan, Pinjaman PEN Daerah, Hibah Pariwisata, Pemerintah juga mencanangkan dukungan lainnya berupa:
RESPON KEBIJAKAN UNTUK DAERAH: KEBIJAKAN LANJUTAN
15
Hingga Q2, belanja daerah masih bertumpu pada belanja pegawai dan barang jasa, sehingga dalam rangka pemulihan
ekonomi, daerah harus segera menggenjot belanja modal dan belanja lain dengan multiplier effect tinggi.
•
•
• Terjadi penurunan realisasi pendapatan secara nominal akibat adanya pandemi. Namun, persentase realisasi cenderung sama dengan
tahun lalu. Hal ini menunjukkan upaya penyesuaian APBD di Q2 sudah cukup presisi.
• Penurunan nominal realisasi belanja daerah telah terprediksi dan sesuai dengan kebijakan penyesuaian APBD yang menekan nilai
alokasi belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. Di sisi lain, meski sudah cukup baik, realisasi BTT masih perlu diakselerasi.
KINERJA BELANJA DAERAH: POTRET NASIONAL
16
Scara spasial, kinerja serapan Kabupaten/Kota cenderung lebih baik dari level Provinsi. Hal ini perlu
menjadi perhatian seluruh Gubernur dalam mengakselerasi kinerja belanja APBD secara tepat dan cepat.
KINERJA BELANJA DAERAH: POTRET SPASIAL
Realisasi Belanja APBD Provinsi Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota
Belanja daerah harus bisa menjadi akselerator pemulihan ekonomi di daerah.
17
Kinerja realisasi belanja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah yang merupakan
hasil penyesuaian APBD masih harus dioptimalkan pada Q3 dan Q4.
KINERJA BELANJA DAERAH: PEMANFAATAN HASIL REFOCUSING
18
Daerah perlu
melakukan pemetaan
kebutuhan dan
memprioritaskan
belanjanya pada
penanganan
kesehatan, social
safety net, dan
recovery
perekonomian daerah
Memastikan perbaikan
penanganan pandemi
COVID-19
Mapping Sektor
Winner-Loser dan
Kebutuhan Belanja
Fokus pada belanja
dengan multiplier
effect tinggi
Optimaisasi Dukungan PEN
(Pinjaman, Cadangan DAK
Fisik, DID) dan Menyiapkan
dukungan paket kebijakan
pemulihan ekonomi daerah
Menindaklanjuti direlaksasinya penyaluran TKDD sesuai PMK 101/PMK.07/2020
Pemerintah Daerah harus segera mengakselerasi belanja daerahnya dalam mendukung
upaya pemulihan ekonomi di Daerah
PERAN STRATEGIS DAERAH: OPTIMALISASI BELANJA DAERAH
Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Mendorong akselerasi belanja di desa dan penyaluran BLT Desa
19
Daerah harus segera menggenjot belanja modal dan belanja lain dengan multiplier effect tinggi.
PERAN STRATEGIS DAERAH: UPAYA AKSELERASI BELANJA
20
Diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah untuk bersama-sama
melaksanakan berbagai upaya penanganan dan pemulihan ekonomi
daerah
PERAN STRATEGIS DAERAH: DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEN
InsentifNakes
DID Tambahan
Percepatan penyampaian permintaan penyaluran oleh
pemda sesuai ketentuan
Akselerasi Penyaluran
Akselerasi penggunaan sesuai peruntukkan yang telah
direncanakan
Penggunaan Oleh Daerah
Optimalisasi manfaat dari penggunaan dana program
PEN agar efektif dan tepat sasaran
Optimalisasi Manfaat
Pemerintah Daerah perlu mendesain program dari APBD
agar bersinergi dengan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Pemerintah Pusat
Sinergi APBD – Program PEN
21
21KEMENTERIAN KEUANGAN
KESIMPULAN
❇ Pandemi Covid-19 masih mengalami tren kenaikan, memicu
ketidakpastian yang masih cukup tinggi.
❇ Kinerja Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan baik pada aspek
penanganan kesehatan maupun upaya pemulihan
perekonomian daerah.
❇ Dukungan Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi pelaksanaan
Program PEN terkait Daerah sangat dibutuhkan.
❇ Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengakselerasi kinerja
APBD dan merancang program pemulihan ekonomi daerah yang
sinergis dengan pelaksanaan program PEN yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.
22
22KEMENTERIAN KEUANGAN
TERIMA KASIH