H a l a m a n | 1
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
PERANAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN CIREBON
Oleh:
Subarsono, Yanuar Barlianto dan Sulfiani
Dosen Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon
ABSTRAKSI
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Di Kabupaten Cirebon
memiliki Potensi yang sangat besar, ini dapat dilihat dari data BPS Tahun 2014
bahwa kabupaten Cirebon memiliki Unit usaha sebanyak 10.795 dengan
menyerap tenaga kerja sebanyak 95.176 dengan nilai Investasi sebesar Rp
1.258.238.000.000, pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memberdayakan UKM
melalui pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan untuk
menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian
nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang
kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan
bantuan lainnya. Memang banyak UKM yang masih menghadapi kendala yaitu
lingkungan yang tidak kondusif untuk berusaha. Misalnya, ijin yang sulit atau
penyogokan yang memberatkan usaha UKM. Jika ini dilakukan berarti
pemerintah membantu UKM keluar dari kendala internal dan eksternal.
KATA KUNCI: Pemberdaayaan UKM dan Penguataan Ekonomi UKM.
PENDAHULUAN
Kondisi Perekonomian yang tidak menentu seringkali mengalami
keterpurukan dalam dunia usaha, sehingga semua sektor usaha dan bidang
kehidupan akan mengalami Kemunduran. Tidak sedikit Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang ‘gulung tikar’ akibat situasi perekonomian yang secara
sepihak dikuasai oleh ‘mafia pasar’ yang notabene memiliki perusahaan raksasa
dan dinasty kekuasaan yang mengakar disetiap sektor bisnis.
H a l a m a n | 2
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Pertumbuhan Perekonomian nasional sangat ditentukan oleh dinamika
ekonomi didaerah, sedangkan ekonomi daerah pada umumnya ditopang dari
kegiatan berskala kecil dan menengah. Sedangkan unit usaha kategori Usaha
Mikro ,Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian
didaerah dan nasional. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
merupakan usaha yang kuat di tengah krisis ekonomi. Saat ini sekitar 98%
pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara
signifikan dan menjadi sektor usaha yang mampu menjadi penopang stabilitas
perekonomian nasional.
Peranan pemerintah sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melakukan
berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja para pelaku usaha UMKM masih
dirasa kurang, dan minimnya pelatihan kepada pelaku usaha kecil yang dapat
menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Mengingat sebagian
besar penduduk Indonesia adalah pelaku usaha kecil yang harus diperhatikan
secara serius dan berkesinambungan, memiliki peluang yang besar untuk
mengembangkan produk - produk yang berorientasi pada domestik dan ekspor.
Pemerintah perlu mengambil langkah - langkah strategis guna mendukung
pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar tidak hanya menjadi pelaku
didalam negeri sendiri namun dapat pula melangkah maju pada tingkat regional
terutama dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN.
H a l a m a n | 3
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Ironisnya, UMKM hanya menjadi penonton dalam usahanya sendiri,
tanpa mampu menciptakan pasar. Pribahasa mengatakan, sudah jatuh, tertimpa
tangga pula. Hal tersebut terasa ketika berbagai krisis melanda bangsa kita, sebut
saja krisis moneter, krisis eknomi, krisis minyak dunia, krisis energi dan lainnya,
sementara kita cuma jadi penonton di negeri kita sendiri dan tidak mampu berbuat
apa-apa untuk keluar dari krisis yang membelenggu rakyat kecil.
Banyak industri kreatif seperti perhotelan (penginapan), industri
kerajinan (cendera mata) dan sebagainya butuh konsep yang jelas. Selanjutnya
industri-industri ini akan berdampak pada sektor-sektor lain seperti industri
restoran yang akan berdampak pada pertanian, industri jasa perjalanan berdampak
pada usaha catering dan sebagainya. Semuanya membutuhkan daya finansial dan
dukungan (Komunitas) yang mendorong munculnya berbagai aktivitas ekonomi
kecil seperti kedai minum, restoran kecil, toko cendera mata, jasa penyewaan
motor, mobil, penyedia translater, warung internet, pedangan asongan, pedagang
buah-buahan dan kegiatan ekonomi lainnya, dengan sendirinya akan menyerap
tenaga kerja.
Peran Pemerintah tentu sangat penting dalam mengayomi dan
melindungi komunitas bisnis tersebut. Pemerintah perlu membuat payung
hukum yang tidak membatasi ruang gerak dan mengintimidasi komunitas bisnis
yang notabenenya adalah pelaku industri kreatif. Pemerintah bahkan perlu
menyediakan infrastruktur dan lahan untuk komunitas bisnis, agar sektor industri
H a l a m a n | 4
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
kreatif menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak lagi di anak tirikan
dimata para pelaku bisnis raksasa.
Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang
semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan
keadilan usaha. UU tersebut diganti dengan UU No.20 Tahun 2008 tentang
UMKM. Dalam UU tersebut, disebutkan peran pemerintah untuk memberdayakan
UMKM.
Terkait dengan kebijakan pemerintahan, setiap Menteri membidangi
urusan tertentu dalam pemerintahan (Pasal 4 ayat 1). Kementerian Koperasi dan
UKM RI merupakan Kementerian di kelompok ketiga yaitu urusan pemerintahan
dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (Pasal
4 ayat 2, huruf C), berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah (Pasal 5 ayat 3).
PEMBAHASAN
Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan
pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat
dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan
stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi
nasional yang medapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta
H a l a m a n | 5
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada
kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar
dan badan usaha milik pemerintah.
Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha
yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.
Menurut Aharoni (1994) dalam Tulus Tambunan (2009), jumlah UMKM
dinegara adidaya tersebut mencapai sedikitnya diatas 99 persen dari jumlah unit
usaha dari semua kategori. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan inti dari
basis industri di Amerika Serikat. UMKM juga sangat penting dibanyak negara
Eropa,khususnya Eropa Barat.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.
Peneliti memandang Para Pelaku Usaha Kecil ini merupakan bagian dari
masyarakat yang memiliki jiwa entrepreneur hingga benar – benar terjun
menekuni usaha yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terdapat
pertanyaan yang dapat dikaji apakah mereka mendapat pelatihan - pelatihan atau
inkubasi kewirausahaan yang mumpuni, sehingga mereka memiliki ilmu
kewirausahaan dan siap menghadapi persaingan yang begitu kompetitif, dalam hal
H a l a m a n | 6
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
ini perlu peran pemerintah untuk memperhatikan pelaku usaha kecil dari segi
pelatihan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro
bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka
membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.
Visi Dan Misi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Cirebon
Visi : Mewujudkan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai
Penggerak Perekonomian Daerah, Berdaya Saing tinggi dan Berkeadilan
untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Misi : Adapun Misi Dinas Koperasi, UKM Dan Usaha Kecil Mikro Kabupaten
Cirebon adalah :
1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Manajemen Usaha
Mikro, Kecil, Menengah
3. Meningkatkan Aksesibilitas bagi tumbuhkembangnya Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
4. Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
5. Mendorong Kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
H a l a m a n | 7
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Tabel 1
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil Menurut
Sub Sektor dan Kecamatan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2013
H a l a m a n | 9
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Tabel 2
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Industri ( Rumah Tangga )
Menurut Sub Sektor dan Kecamatan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2013
H a l a m a n | 10
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Tabel 3
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Industri (Rumah Tangga)
Menurut Sub Sektor dan Kecamatan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2013
(Lanjutan)
H a l a m a n | 11
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Tabel 4
Realisasi Ekspor Komoditi Non Migas
Menurut Komoditi dan Negara Tujuan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2013
H a l a m a n | 12
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Perkembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cirebon dikenal sebagai sentra industri kerajinan rakyat. Sebut
saja rotan berkembang di Kecamatan Plumbon, Weru, Depok dan Palimanan dan
tercatat ada sekitar 1.040 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 50.100 orang.
Disusul industri batik tersebar di Kecamatan Plered dan Desa Kalibaru Kecamatan
Kedawung, itu pun dapat mempekerjakan sekitar 3.700 orang dari 419 unit usaha.
Ada lagi batu alam di Palimanan dan Kecamatan Dukupuntang hasil produksi
berupa asesories dinding, lantai maupun taman. Ada lagi makanan ringan, sentra
industri ini tersebar di Kecamatan Kedawung, Plered, Tengahtani, Plumbon,
tercatat 379 unit usaha yang menyerap 4.586 tenaga kerja.
Semua kegiatan usaha tersebut lebih banyak masuk dalam kategori sektor
usaha kecil menengah, bahkan ada juga skala mikro seperti pedagang makanan
dan minuman yang biasanya di sekitar lokasi produksi dan memiliki
ketergantungan dari aktivitas kegiatan usaha tersebut.
Meski sebagian kegiatan usaha tersebut masuk kategori perusahaan besar
dan pemiliknya dianggap mapan secara ekonomi, namun masih jauh lebih banyak
kegiatan usaha kategori menengah butuh sentuhan modal karena tidak terjamah
keberadaan dengan adanya perusahaan besar. Kegiatan usaha yang condong butuh
permodalan seperti makanan ringan, pakaian jadi, sandal karet dan kerajinan
bambu. Pasar hasil produksi ini ada tapi banyak pelaku usahanya yang tergopoh-
gopoh, bahkan terpuruk alias tidak lagi bisa produksi.
H a l a m a n | 13
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Cirebon
Untuk mendukung keberlangsungan usaha mikro dan kecil, Pemerintah
mengeluarkan Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Mikro dan Kecil.
Ternyata 99,9% dunia usaha di Indonesia masuk ke dalam kategori usaha mikro
dan kecil. Dengan prosentase tersebut, usaha mikro dan kecil menyerap 97% dari
seluruh tenaga kerja nasional dan berkontribusi tidak kurang dari 60% product
domestic bruto (PDB). Sebagai bentuk nyata dukungan dan keberpihakan kepada
pelaku di sektor mikro dan kecil, melalui perpres tersebut di atas pemerintah
membebaskan pengusaha mikro dan kecil dari keharusan memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak atau NPWP. Sebagai gantinya, Pemerintah menerbitkan surat ijin
usaha satu lembar. Adapun Dukungan Pemerintah dan syarat yang harus dipenuhi
antara lain;
Pelatihan dan Asuransi
Pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada para UKM, bahkan
ditahun 2015 menggandeng PT Indomarco Prismatama atau biasa dikenal
Indomaret Cirebon bekerjasama dengan Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten
Cirebon, menggelar seminar bertemakan meningkatkan produktifitas UMKM,
melalui inovasi dan kreativitas di aula nyimas gandasari kantor Bupati Cirebon
(1/03/2015). Para UMKM ini nantinya telah siap menghadapi pasar bebas atau
MEA di tahun 2016 mendatang, sehingga produk UMKM nanti kedepan bisa
bersaing dengan produk dari daerah lain bahkan produk Internasional
H a l a m a n | 14
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Asuransi merupakan suatu istilah yang erat kaitannya dengan “
Perlindungan “, dimana digunakan untuk perlindungan financial untuk jiwa,
properti, kesehatan, dan lain sebagainya dalam suatu tindakan, sistem, atau bisnis
yang kemudian akan mendapatkan penggantian dari kejadian - kejadian yang
tidak terduga seperti misalkan kematian, kehilangan, kerusakan, kebakaran atau
sakit. Asuransi turut melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka
waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.
Hasil survei juga menyatakan bahwa selama ini adanya program
pemerintah terkait masalah itu belum bisa dirasakan. Bahkan paling mengejutkan
mereka menanyakan tentang program kredit usaha rakyat (KUR) yang sering
didengung-dengungkan bisa membantu sektor UKM. Bahkan mereka juga
menanyakan bank mana yang bisa membantu UKM bermodal kecil. Padahal
dalam tanyangan televisi dan iklan di media massa lainnya, program KUR
tersebut terkesan merakyat dan semua pelaku usaha diberikan tawaran mudah
meminjam kredit untuk permodalan.
Terkait masalah KUR, memang DisKUMKM telah menerima tembusan
dari Bank Indonesia termasuk Kementrian Koperasi dan KUKM untuk turut
membantu dan memfasilitasi kesuksesan program ini. Menyikapi surat tembusan
ini kemudian melakukan berbagai langkah, salah satunya mempertemukan
kalangan UKM Kabupaten Cirebon dengan bank pelaksana KUR. Menciptakan
suasana kondusif, menciptakan dan mempersiapkan UMKM agar lebih kapabel
dan prospektif. Selanjutnya setelah usaha UMKM minimal 1 (satu) tahun sudah
H a l a m a n | 15
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
berjalan, UMKM didorong untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dengan
mengajukan pembiayaan usahanya melalui KUR.
Pemerintah sudah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat
(KUR) sebesar Rp30 triliun pada 2015, namun realisasi alokasi anggaran dana
yang telah disalurkan sampai saat ini hanya sebesar Rp22,75 triliun dan
penyerapannya hanya 75,85 persen.
Dalam proses penyaluran KUR pada tahun 2015 lalu ada tiga bank
Pemerintah dan satu bank swasta adapun bank tersebut adalah PT Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Tbk , PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia
(BNI) Tbk. Sedangkan satu bank swasta penyalur KUR adalah Bank Sinarmas.
Dalam penjabaranya KUR BRI menyalurkan dana sebesar Rp16,2 triliun
yang terdiri atas realisasi KUR mikro Rp13,4 triliun, kredit ritel Rp2,79 triliun,
dan KUR penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Rp595 miliar sedangkan
Bank Mandiri, (realisasi) kredit mikro sebesar Rp675,4 miliar, KUR ritel Rp2,8
triliun, dan KUR TKI Rp638 miliar. Total KUR yang disalurkan sebesar Rp3,5
triliun dan realisasi penyaluran KUR BNI sebesar Rp3,04 triliun yang terdiri atas
KUR mikro Rp15,8 miliar, KUR ritel Rp3,02 triliun, dan KUR penempatan TKI
Rp1,5 triliun, sedangkan realisasi penyaluran KUR Bank Sinarmas sebesar Rp1,9
miliar untuk KUR TKI.
Terdapat tiga alasan penting keberadaan KUMKM (Berry, dkk, 2001).
Alasan pertama, kinerja KUMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan
tenaga kerja produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya dan ketiga,
H a l a m a n | 16
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
KUMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan
perubahan teknologi. Namun demikian, tidak berarti saat ini pun UKM tidak
menghadapi kendala dalam perkembangannya. Setelah lebih dari satu dasawarsa
melewati masa krisis, masih ada banyak kendala dihadapi di tengah berbagai
sanjungan di mana terdapat tiga aspek umum yang menjadi problematika UKM,
aspek permodalan, aspek pasar dan manajerial.
Terkait berbagai persoalan tersebut, Pemkab Cirebon melalui Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) terus melakukan
pembinaan dan dukungan.
Aspek pasar, secara periodik beberapa lembaga koperasi dan UMKM
dilibatkan dalam kegiatan pameran, baik skala lokal, luar daerah, sampai nasional.
Sayangnya, dari jumlah lembaga koperasi 565 dan UMKM sekira 21.439 unit
usaha tidak semua dapat dilibatkan mengingat terlalu banyak, sehingga untuk
sementara masih menerapkan sistem skala perioritas. Namun untuk pelatihan
sumber daya manusia (SDM) secara bergilir dilakukan.
Aspek manajerial, memang tidak mudah mengubah manajemen usaha
yang selama ini KUMKM terapkan. Umumnya melakukan dengan cara-
sederhana. Guna mengarah ke sana, pelatihan yang fokus pada penerapan
manajemen dan sistim akutansi standar selalu digelar, dengan harapan secara
perlahan KUMKM bisa menerapkan dalam kegiatan usaha.
Pemerintah Daerah senantiasa mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan UKM dengan bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat
H a l a m a n | 17
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
kabupaten Cirebon pada khususnya serta ikut membangun tatanan Perekonomian
Nasional terutama untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan perjuangan dan
keuletan dalam mengelola Usaha dengan ketekunan. Diharapkan hasil produksi
UKM dapat meningkatkan akses pasar dan jaringan melalui kegiatan promosi
pameran, misi dagang, surel dan temu bisnis/perdagangan, itu startegi yang
dilakukan pemerintah, selain itu pemerintah kabupaten Cirebon mencoba
mempermudah Perijinan pendirian Usaha, Pelatihan maupun Permodalan bagi
UKM – UKM.
Dengan demikian UKM mampu menempatkan diri sebagai sentral bisnis
yang berbasis kerakyatan dan sebaliknya masyarakat dapat memandang UKM
yang memiliki daya saing sebagai kekuatan ekonomi rakyat bagi kepentingan dan
peningkatan kesejahteran.
KESIMPULAN
Pemerintah kabupaten Cirebon dapat memanfaatkan UKM untuk
pengentasan kemiskinan didaerahnya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Cirebon
malalui kewenangan pembuatan peraturan bisa memberdayakan UKM.
Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh
dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan
melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah
Kabupaten Cirebon harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan
melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya.
H a l a m a n | 18
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
Dalam hal ini pemerintah dapat mendorong agar dalam menilai UKM bisa
dilihat dari kelayakan usaha dan bukan hanya atas dasar agunan. Pemerintah dapat
mendorong agar UKM membangun kemitraan dengan usaha besar dalam
semangat saling menguntungkan. Pemda harus mampu membuat sosialisasi dan
penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha di daerah
mereka masing masing. Tentu pemerintah Kabupaten Cirebon harus
mempersiapkan forum dialog antara pengusaha kecil dan pengusaha besar.
Kualitas SDM UKM rata rata rendah dan pemerintah dalam hal ini dapat
melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha UKM,
mulai dari pelatihan motivasi, produksi, kemasan, pemasaran hingga pembuatan
laporan keuangan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan SDM akan
diprioritaskan dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan Kewirausahaan
khususnya dalam rangka pembinaan UKM di Kabupaten Cirebon.
Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Koperasi dan UMKM harus
berperan aktif membantu UKM – UKM dalam memperkenalkan Produk – produk
unggulan UKM ke tingkat nasional bahkan Internasional dengan mengadakan
pameran, kerjasama dengan pihak luar bahkan bantuan tehnologi internet dalam
memasarkan produk UKM yang ada di Kabupaten Cirebon.
H a l a m a n | 19
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016
DAFTAR PUSTAKA
Ilyas, H.A., (2004), Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha Kecil, Global
Mahardika - Jakarta.
Marbun B.N, (2011), Manajemen Perusahaan Kecil, Aplikasi di Indonesia,
Pustaka Sinarharapan - Jakarta.
Sartika P Tiktik dan Rachman S.Abdul, (2002), Ekonomi Skala Kecil/Menengah
& Koperasi, Ghalia - Jakarta.
Sumber Regulasi:
BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka, (2015).
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994
Tentang Usaha Kecil.
PP No. 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.