PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR
BUPATI GIANYAR
PROVINSI BAL I
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A
BUPATI GIANYAR,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupat i tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Kabupaten Gianyar;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I I dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bal i , Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipi l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kal i , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun
2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olah raga
kepada Olahragawan Pembina Olahraga, Tenaga
Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor
5).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA K E R J A DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian
Negara dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gianyar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana kegiatan tehnis operasional dan/atau kegiatan tehnis
penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya
harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah
sesuai keahlian dan kebutuhan.
B A B I I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
Pasal 3
Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan olah raga dan
peningkatan prestasi olah raga untuk membantu Bupat i dalam
menyelenggarakan pemerintahan Daerah.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan
pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olah raga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan
pemuda, pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang
pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan olah raga dan
peningkatan prestasi olah raga;
d. pemberian bimbingan tehnis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan
pengembangan pemuda, pembudayaan olah raga dan peningkatan
prestasi olah raga;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan
pengembangan pemuda, pembudayaan olah raga dan peningkatan
prestasi olah raga;
f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .
B A B I I I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
a. Sekretariat Dinas;
b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
c. Bidang Pembudayaan Olah Raga;
d. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
e. UPT Dinas; dan
f. Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. Sekretariat Dinas:
1. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda:
1. Seks i Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
3. Seksi Organisasi Kepemudaan.
c. Bidang Pembudayaan Olahraga:
1. Seksi Pengelolaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi;
2. Seksi Pengembangan Olah Raga Tradisional dan Layanan Khusus ;
dan
3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga.
d. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga :
1. Seks i Pembibitan dan IPTEK Olah Raga;
2. Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olah Raga.
e. UPT; dan
f. Jabatan Fungsional.
(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat i ini .
B A B IV
SEKRETAR IA T DINAS
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 6
(1) Sekretariat Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
Pasa l7
Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada se luruh unit organisasi di Dinas.
Pasa l8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga,
kerjasama,hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
kegiatan Dinas;
d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, mil ik negara dan
layanan pengadaan barang/jasa;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran
Dinas;
f. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9
Sekretariat Dinas terdiri atas :
1. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan dan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Bagian Ketiga
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
Pasa l10
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan, barang milik daerah, milik negara, layanan
pengadaan barang/jasa, penyusunan rencana, program dan anggaran,
indikator kinerja utama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
dinas.
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub
Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan,
pengelolaan akuntansi , urusan perbendaharaan, pelaporan keuangan
dan penyusunan rencana strategis Dinas;
b. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan layanan barang/jasa,
penyusunan perubahan rencana program dan anggaran Dinas;
c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah, barang
milik Negara dan penyusunan indikator utama Dinas;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian
pelaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;
e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan, penyelesaian
kerugian daerah, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program,
anggaran dan akuntabil itas kinerja Dinas;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
Bagian Keempat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasa l12
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi
dan kepegawaian di Dinas.
Pasa l13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan,
dan dokumentasi Dinas;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan
perlengkapan Dinas;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum,
pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;
d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan
peningkatan kompetensi pegawai;
e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis
kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata
laksana Dinas;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
B A B V
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 14
(1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda berada dibawab dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
(2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala
Bidang.
Pasal 15
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan.
Pasa l16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan Pemuda dan organisasi kepemudaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan organisasi
kepemudaan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan organisasi
kepemudaan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan;
f. pelaksanaan administrasi bidang di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 17
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda terdiri atas :
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seks i Pengembangan Pemuda; dan
3. Seksi Organisasi Kepemudaan.
Bagian Ketiga
Seksi Pemberdayaan Pemuda
Pasal 18
Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pemberdayaan pemuda.
Pasa l19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi
Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, rencana, program, anggaran
pemberdayaan pemuda;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
pemuda;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pemberdayaan pemuda;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pemberdayaan pemuda;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Pemuda
Pasal 20
Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan pemuda.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi
Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, rencana, program dan
anggaran pengembangan pemuda ;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pengembangan
pemuda;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan pemuda;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pengembangan pemuda;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Pemuda; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
Bagian Kelima
Seksi Organisasi Kepemudaan
Pasal 22
Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan organisasi
kepemudaan.
Pasa l23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi
Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, rencana, program dan
anggaran organisasi kepemudaan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan organisasi
kepemudaan;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang organisasi kepemudaan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang organisasi kepemudaan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang organisasi kepemudaan;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Organisasi Kepemudaan; dan
g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
B A B V I
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAH RAGA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 24
(1) Bidang Pembudayaan Olah Raga berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pembudayaan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 25
Bidang Pembudayaan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olah raga
pendidikan dan rekreasi, pengembangan olah raga tradisional dan layanan
khusus , kemitraan dan penghargaan olah raga.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
bidang pembudayaan olah raga menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pembudayaan
olah raga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olah raga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pembudayaan olah raga;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang di bidang
pembudayaan olah raga;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pembudayaan
olah raga; dan
f. pelaksanaan administrasi Bidang Pembudayaan Olah Raga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 27
Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas :
1. Seksi Pengelolaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi;
2. Seksi Pengembangan Olah Raga Tradisional dan Layanan Khusus ; dan
3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga.
Bagian Ketiga
Seksi Pengelolaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi
Pasal 28
Seksi Pengelolaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan olah raga pendidikan dan rekreasi.
Pasal 29
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seks i
Pengelolaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pengelolaan olah raga pendidikan dan rekreasi;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan olah raga pendidikan dan rekreasi;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria pengelolaan olah raga pendidikan dan rekreasi;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis di bidang
pengelolaan olah raga pendidikan dan rekreasi;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksana evaluasi dan pelaporan di
bidang pengelolaan olah raga pendidikan dan rekreasi;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan
Rekreasi; dan
g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan
Olah Raga.
Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Olah Raga Tradisional dan Layanan Khusus
Pasal 30
Seksi Pengembangan Olah Raga Tradisional dan Layanan Khusus
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan olah raga tradisional dan
layanan khusus .
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi
Pengembangan Olah Raga Tradisional dan Layanan Khusus
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran pengembangan olah raga tradisional dan layanan khusus ;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pengembangan olah
raga tradisional dan layanan khusus ;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang olah raga tradisional dan layanan khusus ;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengembangan olah raga tradisional dan layanan khusus ;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksana evaluasi dan pelaporan di Seksi
pengembangan olah raga tradisional dan layanan khusus ;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Olah Raga Tradisional
dan Layanan Khusus ; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembudayaan Olah Raga.
Bagian Kelima
Seks i Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga
Pasal 32
Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga mempunyai tugas
melaksanakan kemitraan dan penghargaan olah raga.
Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi
Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran kemitraan dan penghargaan olah raga;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksana kebijakan di bidang kemitraan
dan penghargaan olah raga;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olah raga;
d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang
kemitraan dan penghargaan olah raga;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksana evaluasi dan pelaporan Seksi
Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembudayaan Olah Raga.
B A B VI I
BIDANG PENINGKATAN PRESTAS I OLAH RAGA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 34
(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 35
Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan prestasi olah raga.
Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pembibitan dan
I PTEK olah raga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan,
standarisasi dan infrastruktur olah raga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan I PTEK olah raga,
peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, standarisasi dan
infrastruktur olah raga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembibitan dan I PTEK olah raga, peningkatan tenaga dan organisasi
keolahragaan, standarisasi dan infrastruktur olah raga;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan dan
I PTEK olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan,
standarisasi dan infrastruktur olah raga;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan dan IPTEK
olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, standarisasi
dan infrastruktur olah raga;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 37
Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga.
1. Seksi Pembibitan dan I P T E K Olah Raga;
2. Seks i Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
3. Seks i Standarisasi dan Infrastruktur Olah Raga.
Bagian Ketiga
Seksi Pembibitan dan I PTEK Olah Raga
Pasal 38
Seksi Pembibitan dan I PTEK Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan
Pembibitan dan I PTEK Olah Raga.
Pasal 39
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi
Pembibitan dan I PTEK Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pembibitan dan iptek olah raga;
b. penyiapan bahan koordinasi,pelaksanaan kebijakan di bidang
pembibitan dan iptek olah raga;
c. penyiapan bahan koordinasi,penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pembibitan dan iptek olah raga;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pembibitan dan iptek olah raga;
e. penyiapan bahan koordinasi,pelaksana evaluasi dan pelaporan di
bidang pembibitan dan iptek olah raga;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pembibitan dan I PTEK Olah Raga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan
Prestasi Olah Raga.
Bagian Keempat.
Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
Pasal 40
Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan.
Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan
tenaga dan organisasi keolahragaan;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
d. penyiapan bahan koordinasi,pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksana evaluasi dan pelaporan di
bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga.
Bagian Kelima.
Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
Pasal 42
Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas
melaksanakan standarisasi dan infrastruktur olahraga.
Pasal 43
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Seksi
Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran standarisasi dan infrastruktur olahraga;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan teknis Seksi
Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria standarisasi dan infrastruktur olahraga;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksana evaluasi dan pelaporan di
bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Standarisasi dan Infrastruktur
Olahraga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga.
B A B VI I I
UPT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 44
(1) UPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.
Pasal 45
UPT mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan pada UPT.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 46
UPT terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.
B A B VII I
JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 47
Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Pasal 48
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 49
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Kedua
Jabatan Fungsional
Pasal 50
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri atas :
a. Jaba tan Fungsional Arsiparis;
b. Jaba tan Fungsional Pranata Komputer;
c. Jaba tan Fungsional Analisa Kebijakan;
d. Jaba tan Fungsional Auditor;
e. Jabatan Fungsional Instruktur; dan
f. Jaba tan Fungsional Barang/Jasa;
Pasal 51
Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas.
B A B IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Peraturan Bupat i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupat i ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gianyar.
Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 14 Desember 2016
BUPATI GIANYAR,
A. A. G D E AGUNG BHARATA
Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 14 Desember 2016
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GIANYAR,
DEWA MADE APRAMANA
BER ITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 89
LAMPIRAN P E R A T U R A N B U P A T I G IANYAR
NOMOR 89 TAHUN 2016
T A N G G A L 14 D E S E M B E R 2 0 1 6
T E N T A N G S U S U N A N O R G A N I S A S I DAN TATA K E R J A D INAS K E P E M U D A A N DAN O L A H R A G A K A B U P A T E N GIANYAR.
S T R U K T U R O R G A N I S A S I D INAS K E P E M U D A A N DAN O L A H R A G A K A B U P A T E N G IANYAR
DINAS
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Pemuda
Seksi
Pemberdayaan Pemuda
Seksi
Pengembangan Pemuda
Seksi
Organisasi Kepemudaan
SEKRETARIAT DINAS
X
Sub Bagian
Keuangan dan Perencanaan
UPT
Bidang
Pembudayaan Olah Raga
Seksi Pengelolaan Olah Raga
Pendidikan dan Rekreasi
Seksi Pengembangan Olah Raga Tradisional dan
Layanan Khusus
Seksi Kemitraan dan Penghargaan
Olah Raga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 Bidang
Peningkatan Prestasi Olah Raga
Seksi Pembibitan dan IPTEK Olah Raga
Seksi
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
Seksi Standarisasi dan Infrastruktur
Olah Raga
B U P A T I GIANYAR,
A.A. G D E A G U N G B H A R A T A