Lampiran-Lampiran
PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA MENENGAH PEMERINTAH DESA.....
TAHUN 201....
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KECAMATAN .........................
DESA .................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................
BAB I 1.1 Latar Belakang............................................. 1.2. Dasar Hukum............................................... 1.3. Tujuan dan Manfaat......................................
1.4. Visi dan Misi Pemerintah Desa..................... BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA..................................................................
2.1. Pendapatan Desa.......................................... 2.2. Belanja Desa................................................
2.3. Pembiayaan.................................................. BAB III : RUMUSAN PERIORITAS MASALAH....................... 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun
Sebelumnya.....................................
3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa..............................................................
3.3. Identifikasi Masalah dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa.................................
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa………….
3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat..........................................
BAB IV : RUMUSAN PERIORITAS. KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA ........................................
4.1. Perioritas Program dan Kegiatan Skala Desa...
4.2. Perioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan / Kabupaten.................................
4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor...................................
BAGIAN V : PENUTUP.............................................................
LAMPIRAN : a. Matrik Program dan Kegiatan Beserta Plafon dan Sumber Dana s(1
Tahun)............................
b. Berita Acara Musrenbang RKP Desa................... c. Referensi (sumber data)......................................
d. Dokumentasi...................................................... e. dll
jdih.pakpakbharatkab.go.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Contoh:......
Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Dasa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran
dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kewenangan hak
asal–usul dan kewenangan berskala lokal Desa setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang
matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
Meteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 4 dan Pasal 5, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan
transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM
Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa. RKP Desa merupakan
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
jdih.pakpakbharatkab.go.id
5558);
5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 6. Peraturan Desa .............. Nomor : ..... Tahun 201... tentang RPJM
Desa tahun 201... – 201...
C. Tujuan & Manfaat
Tujuan :
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :
1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di
desa. 3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2015. Manfaat :
1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. 3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan desa.
5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
D. Visi-Misi Desa Visi Desa
Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM
Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat
menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa. Visi-Misi Desa .......... disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa
Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari
tingkat Dusun sampai tingkat Desa.
Adapun Visi Desa ........... sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA, PEMBANGUNAN DARI
MASYARAKAT UNTUK MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN UNTUK MASYARAKAT”
Misi Desa Sedangkan Misi Desa ............. adalah :
1. Meningkatkan hasil pertanian. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM di segala bidang).
3. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan musyawarah desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.
Rancangan APBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk
tahun anggaran 2015 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.
A. PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan
berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. .................,- (........................................ rupiah), yang berasal dari :
No Uraian Jumlah
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); Rp. ........................,-
Hasil Kekayaan Desa; Rp. ........................,-
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
Rp. ........................,-
b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi
dKabupaten;
Rp. ........................,-
c. Dana Desa Bersumber dari APBN;
Rp. ........................,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD); Rp. ........................,-
jdih.pakpakbharatkab.go.id
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
Rp. ........................,-
f. Sumbangan Pihak Ketiga. Rp. ........................,-
Jumlah Perkiraan Pendapatan Rp. ........................,-
B Belanja Desa
Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri
dari atas :
No Uraian Jumlah
1. Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Rp. ........................,-
2. Pembangunan Desa Rp. ........................,-
3. Pembinaan Kemasyarakatan Rp. ........................,-
4. Pemberdayaan masyarakat Rp. ........................,-
5. Belanja Tak Terduga Rp. ........................,-
Jumlah perkiraan Belanja Rp. ........................,-
C Pembiayaan
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2015 ini, Pemerintah
Desa .................. belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya
perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Dalam rangka merumuskan prioritas masalah di tingkat desa, tidak serta merta mempertimbangkan permasalahan yang disebabkan oleh internal desa,
melainkan juga yang disebabkan permasalahan eksternal baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi
permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai
suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya dapat menimbulkan inefisiensi anggaran.
Dalam menyusun RKPDesa Tahun 201,,, berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :
A Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat
dalam RKPDesa dan APBDesa Tahun 2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Dari hasil analisa tersebut
diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :
I. Kegiatan yang dibiayai dari APBDesa/ADD :
1. Pembuatan parit beton sepanjang 130x0,50x0,40m di Dusun Gunung Selamat
2. Pembuatan WC Kantor Kepala Desa
A. Keberhasilan Terlaksananya pembangunan Parit beton dan pembangunan WC
Kantor kepala Desa B. Kendala dan permasalahan
Sedangkan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut tidak ada. II. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten.
Selama tahun 2014 ada kegiatan pembangunan yang didanai dari APBD Kabupaten yaitu pengaspalan jalan sepanjang 1,8 km di dusun
parsiluangan I dan pembuatan parit beton sepanjang 1.550m. A. Keberhasilan
Terlaksananya Pengaspalan jalan dan pembangunan parit beton
B. Kendala dan permasalahan Sedangkan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut tidak ada.
III. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari PNPM-MPd adalah
Pengerasan jalan sepanjang 1.200 m di Dusun Persiluangan I. A. Keberhasilan Terlaksananya pengerasan jalan sepanjang 1.200m
B. Kendala dan permasalahan Sedangkan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut tidak ada.
contoh
jdih.pakpakbharatkab.go.id
B Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
Berdasarkan Peraturan Desa ................. Nomor ..... Tahun 201.. tentang RPJM Desa ............. pada tahun 201,,, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 (empat) bidang yaitu Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :
IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA
NO MASALAH ALTERNATIF TINDAKAN 1 2 3
I PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
II PEMBANGUNAN DESA
1 Pengerasan dan pengaspalan jalan Desa Gunung selamat Dusun Parsiluangan I 1.500m
Pengerasan dan Pengaspalan jalan Dusun
2 Pengaspalan jalan protokol Deas Gunung Selamat Dusun Parsiluangan
I 750 m
Pengaspalan jalan dusun
3 Pengerasan dan pengaspalan jalan
Desa Gunung selamat Dusun Lebah Bidang 2.000m
Pengerasan dan
Pengaspalan jalan Dusun
4 Pengerasan dan pengaspalan jalan Desa Gunung selamat Dusun Parsiluangan I I 750m
Pengerasan dan Pengaspalan jalan Dusun
5 Pengerasan dan pengaspalan jalan Desa Gunung selamat Dusun
Gunung Selamat 1500m
Pengerasan dan Pengaspalan jalan Dusun
6 Jalan desa Gunung Selamat Dusun
Lembah Bidang rusak sepanjang 1.000m
Pengerasan jalan dusun
7 Jalan desa Gunung Selamat Dusun Parsiluangan I rusak sepanjang 800m
Pengerasan jalan dusun
8 Jalan desa Gunung Selamat Dusun Parsiluangan I Gg Mawar sepanjang
400m
Pengerasan jalan dusun
9 Jalan desa Gunung Selamat Dusun
Parsiluangan I Gg Melur sepanjang 350m
Pengerasan jalan dusun
10 Parit/ Saluran air Jalan Protokol Desa Gunung Selamat dusun Parsiluangan I RT 001 sepanjang
1.500m rusak.
Pembuatan parit beton
11 Parit/ Saluran air Jalan Protokol
Desa Gunung Selamat dusun Parsiluangan I I RT 002 sepanjang 1.000m rusak.
Pembuatan parit beton
12 Pembuatan parit beton
13 Pembuatan parit beton
14 Pengerasan jalan dusun
15 Pelatihan peternakan
16 Pembinaan dan penyuluhan
kesehatan lingkungan
jdih.pakpakbharatkab.go.id
17 Kolam ikan kurang di manfaatkan oleh petani
Pelatihan pengelolaan tambak ikan
18 Pada musim panca roba banyak masyarakat di serang penyakit ISPA
Pimbinaan dan Penyuluhan kesehatan
19 Pada musim kemarau banyak masyarakat terserang penyakit batuk
Pimbinaan dan Penyuluhan kesehatan
20 Segas dan kewajiban sebagai LKMD bagian Pengurus LKMD kurang memahami tugas dan fungsinya.
Pembinaan LKMD
III PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
D Identifikasi Masalah dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa
(Menjelaskan pelaksanaan RKPDesa yang realisasi dan yang belum realisasi, kendala-kendala, dll..)
C Identifikasi Masalah berdasarkan Perioritas Kebijakan Pembangunan
Supra Desa
RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas
kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDaerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak
diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan
pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu, untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui
peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
D Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan darurat
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan
semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh
Pemerintah Desa ........ yaitu pada musim hujan sekitar bulan september sampai dengan bulan desember sangat rawan terjadi bencana longsor yang
dapat merusak pemukiman masyarakat serta sarana dan prasarana desa, dan hal ini perlu ditangani secepat mungkin untuk menghindari masalah yang berulang setiap tahunnya.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
BAB IV
RUMUSAN PERIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan masing- masing desa yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 201... sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga
diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi
permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan
kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa maisng-masing secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :
A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program
pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa.
Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber
daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :
NO BIDANG & KEGIATAN TUJUAN LOKASI
1 2 3 4
I PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1.1. -
1.1.1
Dst. ..........................
II PEMBANGUNAN DESA
2.1 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
2.1.1 Rehab Balai Desa Peningkatan
pelayanan Aministrasi
kepada masyarakat
2.1.2 Rehab TK Ibrohimyah Meningkatkan
kenyamanan belajar mengajar
2.1.3 Pembuatan Parit Beton Lancarnya saluran air
2.1.4 Rehab Paud Melati Meningkatkan kenyamanan belajar mengajar
Dst. ..........................
III PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
jdih.pakpakbharatkab.go.id
3.1 Bantuan keagamaan
3.1.1
Dst. ..........................
IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.1 Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
4.1.1
Dst. ..........................
B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten
Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal
ini disebabkan karena : 1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan
desa. 2. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya
terlalu besar. dan
3. Secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut
akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa ........... yang dipilih
secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
C Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan
kegiatan pembangunan skala desa bersumber dari ADD, Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah dan Dana Desa (DD). Untuk Desa ........................ belanja pembangunan dibiayai melalui sumber
pendapatan desa yang berasal dari : 1. ADD, 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
3. Dana Desa (DD), Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa
untuk Tahun 2015 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :
1. Belanja operasional paling banyak 30% dari total belanja desa. 2. Belanja pembangunan paling sedikit sebesar 70% dari total belanja desa,
untuk membiayai :
a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa; b. Bidang Pembangunan Desa;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dengan anggaran pada masing-masing bidang tersebut, diharapkan visi-misi
desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.
Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 201,, tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
BAB V
P E N U T U P
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya, permasalahan dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi
kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.
Ditetapkan di: .......................
Pada tanggal : ................. 201.....
Kepala Desa ..................,
(..........................................)
jdih.pakpakbharatkab.go.id
PERATURAN DESA ......................
NOMOR TAHUN 201.....
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 201.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .......................,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi Desa .......... yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan
pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, perlu dirumuskan pelaksanaan
pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam
skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala
prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP Desa); c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis
Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah
prioritas kebijakan desa berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; D bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa) .............. Tahun 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
jdih.pakpakbharatkab.go.id
6.
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Desa .............. Nomor ...... Tahun .......... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
7. Sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA ................. TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 201....
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud : 1. Desa adalah Desa...................................
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa............................. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 6. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat 7. Kecamatan.................. adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten
Pakpak Bharat; 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah; 13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari
sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun;
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
15. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
jdih.pakpakbharatkab.go.id
dan bersifat mengatur. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah
penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 21. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan masyarakat desa. 25. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak
dan barang tidak bergerak. 27. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa baik yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 28. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa. 29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
30. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan
pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang
RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari
Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala
Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan
masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
jdih.pakpakbharatkab.go.id
34. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
35. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara
lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan
marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
36. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. 37. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 38. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang
berisikan citacita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
39. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
40. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA
Pasal 2
(1). Rencana Kerja Pembangunan Desa ........ Tahun................. disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I : PENDAHULUAN - Kata Pengantar
- Daftar Isi - Latar Belakang - Dasar Hukum
- Tujuan dan Manfaat - Visi - Misi Desa
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA
- Kebijakan Pendapatan Desa - Kebijakan Belanja Desa
- Pembiayaan
c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Sebelumnya - Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- Identifikasi masalah dan evaluasi RKD Desa - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
Kebijakan
- Pembangunan Supra Desa - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat
d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa - Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab. - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-
masing Bidang/Sektor e. BAGIAN V : PENUTUP
LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan
Sumber Dana (selama 1 tahun) 2. Berita Acara Musrenbang RKPDesa
3. Daftar Hadir (2) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 201..., sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. Pasal 3
Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 201,, merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LKD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 201,
Pasal 4 Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukan dalam APBDesa Tahun Anggaran 201,,.
Pasal 5 Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan,
partisipatif dan akuntabel oleh perangkat desa dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).
Pasal 6
Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
Pasal 7 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : .............................. Pada Tanggal : ..............................
KEPALA DESA .............,
....................................
Diundangkan di ………………….. Pada tanggal …………………….
SEKRETARIS DESA …………………
……………………………..
LEMBARAN DESA ………
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Contoh Proposal PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
Usulan dari
Dusun Desa Kecamatan Kabupaten
............. ............. ............. Pakpak Bharat
Nama kegiatan PEMBANGUNAN,PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN
SARANA PERKANTORAN
Jenis kegiatan Rehab Balai Desa
Lokasi kegiatan .............
Pelaksana SWAKELOLA
Jumlah pemanfaat
Pemanfaat Langsung Pemanfaat
Tidak Langsung
(orang)
A-RTM
(Rumah Tangga Miskin)
Umum A-RTM
L Org L org L org ……. org ……..%
A-RTM/UMUM P Org P org P org
JML Org JML org JML org
A. LATAR BELAKANG
Desa .............. merupakan salah satu Desa di Wilayah Kecamatan .............. Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan, pelaksaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa mengalami hambatan akibat sarana perkantoran terutama Balai Desa belum memenuhi syarat sebagai penunjang pemerintahan desa.
Dari uraian diatas, bahwa pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pakpak Bharat kepada Pemerintah Desa .............. sebesar Rp................,- dari jumlah dana tersebut berdasarkan Musyawarah Desa maka di sepakati beberapa kegiatan diantaranya:
Rehab balai desa dengan jumlah dana Rp. .................,-.
B. TUJUAN YANG AKAN DICAPAI
Terlaksananya rehab balai desa .............. sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam melaksanakan setiap rapat-rapat di desa.
C. KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN
Berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdesa) telah menyetujui dan memutuskan beberapa kegiatan, yang salah satunya adalah rehab balai desa .............. dengan dana dari APBDesa.
D. MANFAAT YANG AKAN DIPEROLEH
Tersedianya balai desa yang memadai untuk pelaksanaan rapat rapat di desa.
E. POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sebagai faktor pendukung dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
Potensi Sumber Daya Alam dan Swadaya masyarakat melalui gotong royong.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
F. RENCANA KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan yang perencanaannya dimulai pada bulan ........ sampai dengan bulan ........ 201.... . Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan dilaksanakan secara swakelola masyarakat.
G. RENCANA PELESTARIAN KEGIATAN
Untuk menambahkan sikap rasa memiliki dari masyarakat terhadap proses dan hasil Pembangunan Desa, maka setelah selesainya kegiatan pembangunan ini, selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah desa untuk melakukan perawatan.
H. LAIN-LAIN Bahwa pelaksanaan kegiatan Rehab Balai Desa ............... tidak menimbulkan
dampak sosial. I. PENUTUP Demikian proposal Teknis Kegiatan pelaksanaan bantuan keuangan Pemerintah
dan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2015 semoga mendapat persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa
Nama Desa, 201...
Menyetujui : TIM PENYUSUN RKP DESA KEPALA DESA .............., KETUA,
(.......................) (.........................)
jdih.pakpakbharatkab.go.id
PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA MENENGAH PEMERINTAH DESA.....
TAHUN 201..
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KECAMATAN .........................
DESA .................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
FORMAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
Pada hari ini .................. tanggal .......... bulan ........ tahun , bertempat di Balai Desa yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah
Desa. Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka penyusunan rancangan
kegiatan Pemerintah Desa dan daftar usulan rencana kerja Pemerintah Desa.
Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :
1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; 2. Mencermati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 3. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian
yang dibutuhkan. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan Rapat
Tim Penyusun Perencanaan Desa Notulis
Mengetahi,
Kepala Desa ............................
........................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM VERIFIKASI RKP DESA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ........... TAHUN 201.....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ..........
KEPALA DESA ......................,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa .......... Tahun ........... perlu membentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa T e n t a n g P e m b e n t u k a n T i m V e r i f i k a s i Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun ............
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539); 8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 99s
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : .................. KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah
Desa .............. Tahun ............. dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut : a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun .................; b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun ................... kepada Kepala Desa; dan
c. mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ............... kepada masyarakat;
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...............;
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal : KEPALA DESA ................,
( ................................................ Tembusan Yth. : 1. Camat...................;
2. Ketua BPD Desa ...................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : .......... TAHUN 201......
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA TAHUN ..........
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
KEPALA DESA ........................... ( ............................................. )
jdih.pakpakbharatkab.go.id
C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RKP DESA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ........... TAHUN 201..... TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN .......... KEPALA DESA ......................,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa .................
Tahun ............. perlu membentuk Tim; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
T e n t a n g P e m b e n t u k a n T i m T i m p e n y u s u n Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun .............
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
jdih.pakpakbharatkab.go.id
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.
9. 10.
11.
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ............;
b. dst… KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran ............. KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan
Ditetapkan di .................................
pada tanggal KEPALA DESA ................,
Tembusan Yth. :
1. Camat................... 2. Ketua BPD.........................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : ...... TAHUN ..........
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN-PEMERINTAH
DESA TAHUN .........
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ........
NO NAMA JABATAN
POKOK
JABATAN
DALAM TIM
Kepala Desa Pembina
Sekretaris Desa Ketua
Ketua LKMD Sekretaris
Perangkat Desa Anggota
Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Anggota
Anggota
Anggota
KEPALA DESA ............,
( ........................................ )
jdih.pakpakbharatkab.go.id
D. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA DESA
BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA
Pada hari ini ............... tanggal ....... bulan .......... Tahun .......
b e r t e m p a t d i B a l a i D e s a . . . . . . . . . K e c a m a t a n . . . . . K a b u p a t e n . . . . . . . . y a n g dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir telah dilaksanakan Lokakarya Desa.
Lokakarya Desa membahas : 1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
2. Analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan; 3. Analisa kegiatan prioritas desa; 4. Analisa keadaan darurat;
5. Analisa keuangan Desa; 6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya; 7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa.
Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut : a. Pimpinan Rapat : ..................................... b. Notulensi : ..................................... c. Nara Sumber
1 ................ : .
2 : .
Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :
1. Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya; 2. Hasil analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan;
3. Hasil analisa kegiatan prioritas desa; 4. Hasil analisa keadaan darurat; 5. Analisa keuangan Desa;
6. Rencana Anggaran dan Biaya; 7. Matrik kegiatan RKP Desa.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ketua Tim Penyelenggara, Desa
Notulis
Mengetahui, Kepala Desa ..................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
E.FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
......... TAHUN .........
Pada hari ini ...... tanggal ......... bulan .......... tahun ..........., bertempat di
Balai Desa .......... Kecamatan .......... Kabupaten Pakpak Bharat telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun ......... dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir dalam
rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ........... Kecamatan .......... Kabupaten Pakpak Bharat Tahun ........
Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai
berikut : a. Waktu
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun ......... untuk penyusunan RKP Desa Tahun ........... dilaksanakan dengan proses
dan tahapan sebagai berikut :
1. Lokakarya Desa dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari/tanggal ............. s.d ........... dengan tujuan
untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun ........... melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun ......., analisa keadaan
darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan
dan pagu anggaran skala desa Tahun ....... serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun ..
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada
hari b. Tujuan
Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa ........ Tahun .......
c. Narasumber
1. Camat/Aparat Kecamatan/Dinas/Badan di Kecamatan; 2. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya; 3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD. d. Peserta
Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah : 1. Delegasi Dusun; 2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen); 4. Unsur Masyarakat Miskin; 5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KUD, dsb), dan lain-lain sesuai kondisi desa/kelurahan.
e. Hasil
Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana K e r j a P e m e r i n t a h De s a T a h u n . . . . . . . y a ng s e l a n j u t n ya
ak a n diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.
, tanggal
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN ....
NO NAMA UNSUR TANDA
TANGAN
1.
Kepala Desa 1.
2.
BPD 2.
3.
Utusan Dusun I 3.
4.
Utusan Dusun II 4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
,
Pimpinan Rapat Notulis
Mengetahui :
Kepala Desa ..................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
PEMERINTAHAN DESA ...............
KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...............
DAN KEPALA DESA ...............
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG .............................. MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG ............................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...............
DAN KEPALA DESA ...............,
Menimbang : a. .... b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa ............... dan Kepala Desa ............... tentang Rancangan Peraturan Desa tentang ...............
................ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717); 9. Sesuaikan dengan peraturan yang terkait.
Mendengar : Rapat Badan Permusyawaratan Desa ............... pada hari .........Tanggal…………………..
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
............... DAN KEPALA DESA ............... TENTANG RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ............... ............... MENJADI PERATURAN DESA TENTANG .........
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang ............... ...............
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang ............... ............... .
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : ...............
pada tanggal :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KEPALA DESA ...............
mmmmmmmmmmm
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ...............
mmmmmmmmmm
WAKIL KETUA BPD ...............
mmmmmmmmmmmm
SEKRETARIS BPD ...............
mmmmmmmmmmmm
Tembusan:
1. Camat …………….sebagai laporan; 2. Pertinggal.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
FORMAT YANG DISUSUN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA TERDIRI
DARI : A. Format Berita Acara Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa
BERITA ACARA PENYUSUNAN RPJMDESA................................ KECAMATAN..................................KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Pada hari ini tanggal........................bulan...................tahun............. beberapa unsur, sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka
melaksanakan sosialisasi persiapan penyusunan RPJM Desa. Sosialisasi dimaksud meliputi materi :
a. Proses penyusunan RPJMDesa.......... b. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa....................
Adapun pimpinan sosialisasi dan narasumber sebagai berikut :
a. Pimpinan sosialisasi :.......................................... b. Notulis :.......................................... c. Narasumber :
1. ............................................... 2. .......................................... ......
Demikian Berita Acara ini diperbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .
Pimpinan Sosialisasi Notulis
............................................................
.................................................................
Diketahui oleh : KEPALA DESA......................
................................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
DAFTAR HADIR SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJMDESA..........
KECAMATAN............................KABUPATEN PAKPAK BHARAT
HARI : TANGGAL : TEMPAT :
NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN
Diketahui oleh :
KEPALA DESA......................
Pimpinan Sosialisasi
............................................................
.................................................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR...................... TAHUN ............
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA....................TAHUN...................
KEPALA DESA.......................,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
penyusunan Rencana Pembangunan Desa ....... Tahun ........ maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa......Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa.
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut : a. Melakukan penjelasan arah kebijakan pembangunan
daerah;
b. Melakukan pengkajian keadaan desa. c. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa. d. Menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa disesuaikan dengan hasil Musrenbang desa.
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Desa. KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja desa tahun......
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan dan
apabila ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan
Ditetapkan di ……………. pada tanggal 2016
KEPALA DESA ………………
…………………………..
Tembusan : 1. Camat ................ 2. Ketua BPD...............
3. Pertinggal
jdih.pakpakbharatkab.go.id
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.................
NOMOR :......... TAHUN .................. TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.......................
TAHUN........................................
NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM
1 KEPALA DESA PEMBINA
2 SEKRETARIS DESA KETUA
3 KETUA LPMD SEKRETARIS
4 PERANGKAT DESA ANGGOTA
5
6
7
8
9
10
11
KEPALA DESA..........................
............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
B. Format Data dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DARI
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA
DESA :................................
KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATIF
SKPD PENGELOLA
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
DUSUN
SATUAN VOLUME PAGU/ DANA
(RP)
KEPALA DESA...............................
............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Format Data Desa
D.1. Format Sumber Daya Manusia CONTOH
NO URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)
JUMLAH SATUAN KET
L P
1 Penduduk dan Keluarga
a. Jumlah penduduk Orang
b. Jumlah keluarga keluarga
2 Sumber penghasilan utama penduduk
a. Pertanian, perikanan, perkebunan
b. Pertambangan dan penggalian
c. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan
d. Kerajinan dll
3 Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan
a. Lulusan S-3 ke atas
b. Lulusan S-2 ke atas
c. Lulusan S-1 ke atas
d. Lulusan SLTA/ Sederajat
e. Lulusan SLTP/ Sederajat
f. Lulusan SD/ Sederajat
g. Tidak tamat SD/tidak sekolah
4 Data kemiskinan
a. Jumlah KK Non Miskin
b. Jumlah KK Miskin
c. Dst
5 Cacat Mental dan Fisik
a. Cacat Fisik - Tuna rungu - Tuna wicara
- Lumpuh - Sumbing
- Invalid - Dlll
b. Cacat mental
- Gila - Idiot
- Stres - Dll
6 Jumlah tenaga kerja usia produktif
Mengetahui ...................,...............2016
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
Keterangan: 1. Diisi dengan data skunder, potensi desa, profil desa dan monografi desa
2. Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan yang relevan
jdih.pakpakbharatkab.go.id
D.2. Format Data Sumber Daya Alam
CONTOH SUMBER DAYA ALAM
DESA :................................ KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO URAIAN SUMBER
DAYA ALAM JUMLAH SATUAN
1 Material Batu kali
2 Pasir Urug
3 Lahan Persawahan
4 Lahan Hutan
5 Tanaman perkebunan
(gambir, cengkeh sawit, karet dll
6 Sungai
7 Air Terjun
8 Dll
Mengetahui ...................,...............2016 Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
Keterangan: Diisi dengan data skunder, potensi desa, profil desa dan monografi desa dan data-data yang relevan
jdih.pakpakbharatkab.go.id
D.3. Format Sumber Daya Pembangunan
CONTOH SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
DESA :................................ KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO URAIAN SUMBER DAYA
PEMBANGUNAN JUMLAH SATUAN
1 Aset Prasarana Umum
a. Jalan umum
b. Jembatan
c.dst
2 Aset Prasarana Pendidikan
a. Gedung PAUD
b. Gedung TK
c. Gedung SD
d. Gedung Taman Pendidikan Al-Quran
e. Dst
3 Aset Prasarana Kesehatan
a. Posyandu
b. Polindes
c. MCK
d. Sarana air bersih 1. Sumur gali
2. Sumur pompa 3. Mata air
4. PAM 5. Hidran Umum 6. Air perpipaan
7. Embung 8. Dst
4 Aset Prasarana ekonomi
a. Pasar desa
b. Dst
5 Kelompok Usaha ekonomi Produktif
a. Jumlah kelompok usaha
b. Jumlah kelompok usaha yang sehat
c. Dst
6 Aset berupa modal yang dimiliki desa
a. Total aset produktif
b. Total pinjaman aset desa dimasyarakat
c. Dst
7 Aset Irigasi
a. Irigasi primer
b. Irigasi Sekunder
c. Irigasi tarsier
d. Dst
Mengetahui ...................,...............2016
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa ..............................................
Keterangan: Diisi dengan data skunder, potensi desa, profil desa dan monografi desa dan data-data yang relevan
jdih.pakpakbharatkab.go.id
D.4. Format Data Ketimpangan Gender
DATA KETIMPANGAN GENDER
DESA :................................ KECAMATAN :.................................
KABUPATEN :.................................
NO JENIS KEGIATAN LOKASI PEMANFAAT
KETERANGAN L P
Mengetahui ...................,...............2016 Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
D.5. Format Data Kemiskinan
DATA KEMISKINAN
DESA :................................
KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO LOKASI JUMLAH KK
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN KET
L P L P
1 Dusun.....
2 Dusun.....
3 Dusun.....
Dst
Mengetahui ...................,...............2016
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
D.6. Format Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga
DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DESA :................................
KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO NAMA KORBAN
JENIS KELAMIN
JENIS
KEKERASAN ALAMAT PELAKU
L P
1 Fisik/ non fisik
Ayah/ibi
Mengetahui ...................,...............2016
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
D.7. Format Data Masyarakat Yang Berkebutuhan Khusus
DATA MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS
DESA :................................
KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO NAMA
JENIS KELAMIN ALAMAT UMUR
JENIS CACAT
KET
L P
Mengetahui ...................,...............2016 Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
D.8. Format Sumber Daya Sosial Budaya
SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA
DESA :................................ KECAMATAN :.................................
KABUPATEN :.................................
NO URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL
BUDAYA JUMLAH SATUAN
1 Tingkat Pendidikan Masyarakat
Jumlah Penduduk Buta Huruf
Jumlah penduduk Usia dini yang belum
terlayani pendidikan
Jumlah penduduk Usia dini yang sudah
terlayani pendidikan
Jumlah penduduk tidak tamat SD
Jumlah penduduk tamat SD
Jumlah penduduk tidak tamat SMP
Jumlah penduduk tamat SMP
Jumlah penduduk tamat D 1
Jumlah penduduk tamat D 2
Jumlah penduduk tamat D 3
Jumlah penduduk tamat D 4
Jumlah penduduk tamat S 1
Jumlah penduduk tamat S 2
Jumlah penduduk tamat S 3
2 Kesehatan Masyarakat
a. Kematian bayi
- Jumlah Bayi Lahir Tahun ini
- Jumlah Bayi Mati Tahun ini
b. Kejadian Luar Biasa
1. Muntaber
- Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini
- Jumlah yang meninggal
2. Deman berdarah
- Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini
- Jumlah yang meninggal
3. Kematian Ibu Melahirkan
- Jumlah Ibu melahirkan pada tahun ini
- Jumlah Ibu melahirkan mati tahun ini
c. Cakupan Imunisasi
- Imunisasi polio-3
- Imunisasi DPT 1
- Imunisasi Cacar
d. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan air bersih
- Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur gali
- Jumlah Rumah Tangga menggunakan air perpipaan
- Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur pompa
- Jumlah Rumah Tangga menggunakan hidaran umum
jdih.pakpakbharatkab.go.id
- Jumlah Rumah Tangga menggunakan Embung
Total jumlah rumah tangga pengguna air bersih
e. Perilaku Hidup Bersih Dan sehat
- Kebiasaan buang air besar
- Jumlah rumah tangga yang buang air besar di WC
- Jumlah rumah tangga yang buang air besar di Sungai, parit, pekarangan
f. Gizi Balita
- Jumlah Balita
- Jumlah Balita bergizi buruk
g. Jenis dan Kelompok Kesenian yang ada di desa
- Kalondang
- Dst
h. Rumah Penduduk
- Rumah Type A
- Rumah Type B
- Rumah Type C
- Runmah Tdak layak huni
- Tidak punya Rumah
Mengetahui ...................,...............2016
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
D.9. Format data Kondisi Insfrastruktur
DATA KONDISI INFRASTRUKTUR
DESA :................................
KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO JENIS
BANGUNAN
KONDISI TAHUN
PEMBANGUNAN SUMBER
DANA BAIK RUSAK
SEDANG PARAH
1 Jembatan baik - - 2008 APBD
Mengetahui ...................,...............2016 Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
D.10 FORMAT DATA DESA
DATA DESA
DESA :................................ KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO JENIS ASET LOKASI JUMLAH PENGGUNAAN
1 Tanah kas desa
Mengetahui ...................,...............201,,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
C. Format Penggalian Gagasan
E.1 Kajian Sketsa Desa KAJIAN SKETSA DESA
DESA :................................ KECAMATAN :.................................
KABUPATEN :.................................
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
I BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
1. Administrasi Desa tidak
tertib
1. SDM rendah
2. Tidak Paham
1. Anggaran
tersedia 2. Perangkat
desa
3. Kader pemberdaya
an masyarakat
2.dst
II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
1. Jalan dusun rusak Saat musim penghujan jalan kemasukan air
- Pasir - Batu
- Tenaga
2. Dst -
III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
-
1. Kehilangan hasil pertanian Adanya kehilangan hasil pertanian dari kebun
- tenaga
2. dst
IV BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1. Gizi Buruk Adanya anak balita
mengalami gizi buruk di dusun
- Anggaran
desa - Tenaga
Kesehatan
2. Dst
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Mengetahui ...................,...............201,,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
E.2 Format Kajian Kalender
KAJIAN KALENDER
DESA :................................ KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH
POTENSI
1 Banjir - Hujan Deras - Sungai dangkal
Tenang
2 Dst
Mengetahui ...................,...............201,, Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
E.3 Format Kajian Diagram Kelembagaan
KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN DESA :................................
KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO NAMA LEMBAGA MASALAH PENYEBAB MASALAH
POTENSI
1 PKK Administrasi PKK tidak tertib
1. Pengurus PKK tidak aktif
2. SDM pengurus kurang
3. Kesadaran pengurus
kurang
1. Pengurus PKK
2. Kader PKK
3. Anggaran Desa
2 dst
Mengetahui ...................,...............201,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
D. Format Berita Acara Musyawarah Penyusunan RPJM Desa
F.1. Format Berita Acara Musyawarah Dusun
BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYUSUNAN RPJMDESA DUSUN.........................................
Pada hari ini tanggal........................bulan...................tahun............. beberapa unsur, sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka
melaksanakan Musyawarah Dusun dimaksud untuk menggali gagasan dalam rangka penjaringan masalah, penyebab masalah dan potensi sebagai dasar penyusunan RPJM Desa dengan menggunakan tiga alat kajian meliputi
sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan. Adapun pimpinan sosialisasi dan narasumber sebagai berikut :
a. Pimpinan sosialisasi :..........................................
b. Notulis :.......................................... c. Narasumber :
1. ............................................... 2. .......................................... ......
Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka
dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut : 1. Daftar masalah, penyebab masalah dan potensi di wilayaj dusun
sebagaiman format terlampir 2. Daftar nama delegasi dusun sebagai peserta lokakarya desa,
muayawarah desa dan musrenbangdes RPJMDesa sebagaimana
terlampir. Demikian Berita Acara ini diperbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya .
Pimpinan Sosialisasi Notulis
............................................................
.................................................................
Diketahui oleh :
KEPALA DESA......................
................................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
DAFTAR HADIR DELEGASI DUSUN
DUSUN :................................
DESA :.................................
NO NAMA JENIS
KELAMIN
(L/P)
UNSUR ALAMAT TANDA
TANGAN
Diketahui oleh :
KEPALA DESA......................
Pimpinan Sosialisasi
............................................................
.................................................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
E. Format Berita Acara Lokakarya Penyusunan RPJM Desa
BERITA ACARA LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM Desa
Pada hari ini tanggal........................bulan...................tahun............. Yang d ihad i r i o l eh beberapa unsur di Balai
Desa.............Kecamatan...............Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa. Lokakarya desa dilaksanakan untuk membahas :
1. Legenda/ sejarah desa 2. Pengelompokan masalah, penyebab masalah dan potensi 3. Penyelarasan visi, misi kepala desa
4. Alternatif tindakan yang layak 5. Penyelarasan dengan RPJM Daerah
6. Penyusunan arah kebijakan pembangunan desa 7. Penyusunan arah kebijakan keuangan 8. Perangkingan
9. Penyusunan Draft RPJMDesa Adapun pimpinan lokakarya dan narasumber sebagai berikut :
a. Pimpinan Rapat :.......................................... b. Notulis :.......................................... c. Narasumber :
1. ............................................... 2. ...............................................
Setelah diadakan pembahaasan melalui musyawarah dan mufakat maka
dapat disepakati hal-hal sebagai berikut : 1. ..............................................................................
2. ................................................................................. Demikian Berita Acara ini diperbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya .
Pimpinan Sosialisasi Notulis
............................................................
.................................................................
Diketahui oleh : KEPALA DESA......................
................................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
F. Format Kegiatan Lokakarya Desa H.1 Legenda dan sejarah Desa
LEGENDA DAN SEJARAH DESA
DESA :................................ KECAMATAN :.................................
KABUPATEN :.................................
NO TAHUN PERISTIWA BAIK PERISTIWA BURUK
Mengetahui ...................,...............201,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
H.2 Format Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi
PENGELOMPOKAN MASALAH, PENYEBAB DAN POTENSI DESA :................................ KECAMATAN :.................................
KABUPATEN :.................................
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 PENGEMBANGAN
WILAYAH
1.2 PEKERJAAN UMU
1.3 LINGKUNGAN
1.4 PEMUKIMAN
1.5 SDA
2 EKONOMI
2.1 PERTANIAN/PETERNAKAN
2.2 PERIKANAN
2.3 PERINDUSTRIAN/PASAR
3 SOSIAL BUDAYA
3.1 PENDIDIKAN
3.2 KESEHATAN
3.3 SOSIAL
Mengetahui ...................,...............201,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
H.3 Format Pengelompokan Masalah Skala Desa
PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA DESA
DESA :................................
KECAMATAN :................................. KABUPATEN :.................................
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
DESA
4 BIDANG PEMBERDAYAAN
Mengetahui ...................,...............201,, Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
H.4 Format Prioritas Masalah Desa
PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA
DESA :................................ KECAMATAN :.................................
KABUPATEN :.................................
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIAN
JUMLAH
SKORSING
RANGKIN
G
KE
T TINGKAT
KERUSAKAN
DAMPAK
PENGARU
H TERHADA
P
KEMISKINAN
1 PENGEMBANGAN
1.1 PEKERJAAN UMUM
1.2 PEMUKIMAN
Mengetahui
...................,...............2016
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
H.5 Format Prioritas Masalah Supra Desa
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIAN
JUMLAH
SKORSING
RANGKIN
G
KE
T MENGHAMBAT PENDAPATAN
DAMPAK
PENGA
RUH TERHA
DAP
KEMISKINAN
2 EKONOMI
2.1 PERIKANAN
2.2
Mengetahui
...................,...............201,,,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
H.6 Format Prioritas Masalah Supra Desa
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIAN
JUMLA
H SKORS
ING
RANGKING
KET
MENGHA
MBAT PEMENU
HAN HAK DASAR
DAMPAK
PENGARUH
TERHADAP
KEMISKI
NAN
3 SOSIAL
BUDAYA
3.1 PENDIDIKAN
3.2 KESEHATAN
Mengetahui ...................,...............2016 Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
H.7 Format Prioritas Masalah Skala Desa
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIAN JUMLA
H SKORS
ING
RANGKING
KET BAIK
SEDA
NG KURANG
1 BIDANG PENYELENGGARA
AN PEMERINTAHAN DESA
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
3 BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATA
N DESA
4 BIDANG PEMBERDAYAAN
Mengetahui ...................,...............201,, Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
H.8 Format Kajian dan Analisis Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah Supra Desa
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN
TINDAKAN YANG
LAYAK
1 PENGEMBANGAN
WILAYAH
1.2 PEKERJAAN UMUM
1.3 LINGKUNGAN
1.4 PEMUKIMAN
1.5 SDA
2 EKONOMI
2.1 PERTANIAN/PETERNAKAN
2.2 PERIKANAN
2.3 PERINDUSTRIAN/PASAR
3 SOSIAL BUDAYA
3.1 PENDIDIKAN
3.2 KESEHATAN
3.3 SOSIAL
Mengetahui ...................,...............201,,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
H.8 Format Kajian dan Analisis Alternatif
Tindakan Pemecahan Masalah Skala Desa
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN
TINDAKAN
YANG LAYAK
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA
2 BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
DESA
4 BIDANG PEMBERDAYAAN
Mengetahui ...................,...............2016 Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
G. 1 Format Matrik Program Kegiatan Indikatif RPJM Desa
MATRIK PROGRAM KEGIATAN INIDKATIF RPJMDESA SKALA DESA TAHUN
DESA :................................ KECAMATAN :.................................
KABUPATEN :.................................
KODE BIDANG/PROGRAM INDIKATOR KINERJA
(SASARAN)
TARGET KINERJA (VOLUME)
LOKASI TAHUN
CAPAIAN
AKHIR 201.. 201.. 201.. 201.. 201.. 201..
1 BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
2 BIDANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
3 BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
4 BIDANG
PEMBERDAYAAN
Mengetahui ...................,...............201,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa ......................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
I.2 Format Matrik Program Kegiatan Indikatif RPJM Desa
MATRIK PROGRAM KEGIATAN INIDKATIF RPJMDESA SUPRA DESA TAHUN
DESA :................................ KECAMATAN :.................................
KABUPATEN :.................................
KODE BIDANG/PROGRAM INDIKATOR KINERJA
(SASARAN)
TARGET KINERJA (VOLUME)
LOKASI TAHUN
CAPAIAN
AKHIR 201.. 201.. 201.. 201.. 201.. 201..
1 PENGEMBANGAN WILAYAH
1.2 PEKERJAAN UMUM
1.3 LINGKUNGAN
1.4 PEMUKIMAN
1.5 SDA
2 EKONOMI
2.1 PERTANIAN/PETERNAKAN
2.2 PERIKANAN
2.3 PERINDUSTRIAN/PASAR
3 SOSIAL BUDAYA
3.1 PENDIDIKAN
3.2 KESEHATAN
3.3 SOSIAL
Mengetahui ...................,...............201,,, Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
.............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
H. Format Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
BERITA ACARA PENGKAJIAN KEADAAN DESA
Pelaksanaan pengkajian keadaan desa yang berkaitan dengan RPJMDesa di
Desa.................Kecamatan..........................Kabupaten Pakpak Bharat Propinsi
Sumatera Utara pada :
Hari dan Tanggal : ...................................................... Jam : ..................................................... Tempat : ........................................................
Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda
kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah : (Contoh)
1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa 2. Pengkajian Potensi dan masalah berdasarkan kalender musim 3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian berdasarkan pendayagunaan sumber daya desa
Demikian Berita Acara ini diperbuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui ...................,...............2016 Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
I. Format Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa CONTOH
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA DESA :................................ KECAMATAN :.................................
KABUPATEN :................................. PROVINSI :................................
I LATAR BELAKANG Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan
pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Des dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka
kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen
maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen
Perencanaan Desa
II TUJUAN Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan
cermat :
a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten b. Pengkajian potensi desa c. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa
d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
f. .....................................
III TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA
Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDesa dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
IV PENDEKATAN DAN METODE Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan
menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)
V ALAT KAJI DAN INSTRUMEN Alat kajian yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan
bagn hubungan antar lembaga/ kelembagaan
VI PROSES PELAKSANAAN
a. Mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau
dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan atau kelompok
f. Dst
jdih.pakpakbharatkab.go.id
VII HASIL 1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat.
VII RENCANA DAN TINDAK LANJUT Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
jdih.pakpakbharatkab.go.id
L. Format Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDESA
Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah desa telah diadakan musyawarah desa Desa.........................Kecamatan.................Kabupaten
Pakpak Bharat dalam rangka penyusunan RPJMDesa, maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : ......................................................
Jam : ..................................................... Tempat : ........................................................
Telah diselesaikan penyusunan RPJMDEsa oleh Tim Penyusun RPJMDesa sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa adalah sebagai berikut :
1. .................................................................
2. ................................................................. 3. .....................................................................
Hasil kegiatan berupa Rancangan RPJMDesa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini diperbuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya
dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui ...................,...............201,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
M.Format Berita Acara Musrenbang RPJMDesa
BERITA ACARA MUSRENBANG RPJMDESA
Pada hari ini...........................tanggal ....................bulan........................Tahun
bertempat di Balai Desa dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir
terlampir dalam rangka pelaksanaan Musrenbang RPJMDesa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
Musrenbangdes RPJMDesa untuk membahas : 1. Daftar rencana prioritas pembangunan skala desa 2. Matrik program kegiatan indikatif pembangunan skal supra desa
3. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa Adapun pimpinan rapat dan narasunber sebagai berikut : Adapun pimpinan lokakarya dan narasumber sebagai berikut :
a. Pimpinan Rapat :.......................................... b. Notulis :..........................................
c. Narasumber : 1. ............................................... 2. ...............................................
Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :
1. .............................................................. 2. .............................................................. Demikian Berita Acara ini diperbuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya
dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui ...................,...............201,,
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
MENEGETAUI DAN MENYETUJUI
WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA RJMDESA
NO NAMA UNSUR TANDATANGAN
1
2
3
4
5
6
Mengetahui ...................,...............2016
Kepala Desa......................
.........................................
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
..............................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
O. Format Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa.
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PERATURAN DESA..................
NOMOR...................... TAHUN ............
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA....................TAHUN...................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.......................,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa................
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
jdih.pakpakbharatkab.go.id
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...........
DENGAN KEPALA DESA.......................... MEMUTUSKAN :
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa...................................
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa............................. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 6. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat
7. Kecamatan.................. adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang
mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah; 13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris
desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun;
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
15. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 21. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan masyarakat desa.
25. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah. 26. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
27. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa baik yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
28. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 30. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan
(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat
Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan
pembangunan Desa; 34. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa. 35. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada
di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun
sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan
hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
36. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
37. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
38. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan citacita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
39. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau
merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
40. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan
dan permasalahan yang dihadapi di desa.
BAB I
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDEA
Pasal 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa............Tahun ..............disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum C. Tujuan dan Manfaat
b. BAB II : GAMBARAN UMUM DESA A. Legenda dan Sejarah Desa B. Kondisi Umum Desa
C. SOTK Desa c. BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA
A. Sosialisasi B. Musyawarah Dusun C. Lokakarya Desa
d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. BAB V : VISI, MISI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
A. Visi B. Misi
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa D. Arah Kebijakan Keuangan Desa E. Program dan Kegiatan Indikatif
f. BAB VI : PENUTUP g. LAMPIRAN 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan 3. Matrik Program Kegiatan Desa
4. Pengkajian Keadaan Desa ( Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
5. Berita Acara Musyawarah (Sosialiasi, Musdus,
Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 6. Undangan dan Daftar hadir Musyawarah (Sosialiasi,
Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa,
Musrenbangdes) 7. Notulen Musyawarah (Soliasi, Musdus, Lokakarya,
Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 8. Peta Desa 9. Foto Kegiatan /foto Desa (Sosialiasi, Musdus,
Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Pasal 3
Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan
pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4 RPJMDesa Tahun................ merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Pasal 5
Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pasal 6
RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan
pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Pasal 7
Rencana Kegiatan pada RPJMDesa dapat diadakan perubahan apabila : a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik,krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.
Pasal 8
(1) Hal- hal yang beluam diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di ..................... pada tanggal...............................
KEPALA DESA.................,
..............................................
Diundangkan di............................. pada tanggal...................................
SEKRETARIS DESA..............................
...............................................
LEMBARAN DESA...............KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN.............. NOMOR.................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id
P. Format Naskah RPJMDesa
C0NTOH LAMPIRAN PERATURAN DESA........................
NOMOR : ..............TAHUN................. TENTANG : RENCANAPEMBANGUNAN
JANGKAMENENGAHDESA......TAHUN....
NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA..................TAHUN.......................
LOGO PEMKAB
DESA..........................KECAMATAN..................
TAHUN.................. KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C.
D. Tujuan dan Manfaat
Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA A. Legenda dan Sejarah Desa B. Kondisi Umum Desa C. SOTK Desa BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA A. Sosialisasi B. Musyawarah Dusun C. Lokakarya Desa BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa BAB V : VISI, MISI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
A. Visi B. Misi C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
E. Program dan Kegiatan Indikatif BAB VI : PENUTUP : LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa 4. Pengkajian Keadaan Desa ( Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram
Kelembagaan) 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialiasi, Musdus, Lokakarya,
Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 6. Undangan dan Daftar hadir Musyawarah (Sosialiasi, Musdus,
Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 7. Notulen Musyawarah (Sosialiasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah
Desa, Musrenbangdes) 8. Peta Desa
9. Foto Kegiatan /foto Desa (Sosialiasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
jdih.pakpakbharatkab.go.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan pemikiran dalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang
matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan
transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun
ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam 1 (satu) tahun.
RPJMDesa merupakan rencana s tra teg is untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen
perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan
daerah merupakan satu kesatuan sistem. B. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Desa
2. Undang-undang nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya); 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. 6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
C. Tujuan dan Manfaat
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini
mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut : 1. Tujuan RPJMDesa
a. Agar desa memiliki dokumen dalam rencana
pembanguna desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan
menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.
b. Sebagai pedoman program atau kegiatan dalam
pembangunan desa......... c. Sebagai masukan dalam penyusunan R.APBDESa
2. Manfaat RPJMDesa
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan b. Sebagai rencana induk pembangunan yang
merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
c. Menampung aspirasi masyarakat yang dipadukan
dengan program pembangunan dari Pemerintah. d. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun.......
2. RJMDesa........Kecamatan........Tahun.......mengacu
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pembangunan jangka panjang yang tertuang
dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Tahun...................
3. Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat 4. RJMDesa........Kecamatan........Tahun.......mengacu
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi
pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun................... E. : SISTEMATIKA RPJMDESA
RJMDesa........Kecamatan........Tahun.......disusun
dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN
Berisi Latar Belakang/Pendahuluan, Landasan Hukum, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika
jdih.pakpakbharatkab.go.id
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah /isu strategis yang dihadapi desa
BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA Berisi kajian desa partisipatif, musyawarah desa,
Musrenbangdes
BAB IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
Berisi Visi Misi Kepala Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikatif
BAB V : INDIKATOR KINERJA BAB VI : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
NO TAHUN PERISTIWA BAIK PERISTIWA BURUK
1 Tahun 1985 Terjadinya longsor yang menyebabkan
desa terisolir dari ibukota kabupaten
2 Tahun 2002 Terjadinya pemekaran desa
3 Tahun 208 Pemenang perlombaan desa tingkat kabupaten
4 Dst
1. Kondisi Umum Desa a. Geografis
Secara geografis dan administratif Desa.......merupakan salah satu
dari..........desa di Kecamatan.......................dan memiliki luas wilayah.................................km secara topografis terletak di
ketinggian..........meter dan ..........meter diatas permukaan laut. Posisi desa.....................Kecamatan yang terletak pada
bagian.........kabupaten berbatasan langsung sebelah utara dengan
desa..........sebelah selatan berbatasan dengan...................sebelah barat berbatasan dengan desa........kabupaten..........
Lahan di desa..............................terdiri dari lahan kering
sebesara...............% dan lahan basah atau persawahan sebesar.............%
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Tabel 1
PERUNTUKAN LAHAN
NO LAHAN SAWAH LUAS LAHAN KERING
LUAS
1 Irigasi Tekinis 20 km Bangunan 5 km
2 Irigasi setengah
teknis
17 km Kebun 12 km
3 Tambak/kolam 4,5 km
Dst
Jumlah ........km Jumlah .......km
Sumber data profil desa......tahun......
b. Demografi Jumlah penduduk desa........ berdasarkan profil desa tahun........ sebesar..........jiwa yang terdiri dari laki-laki...................jiwa dan
perempuan..........jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :
Tabel 2
NO JENIS
KELAMIN TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
%
1 Laki-laki
2 Perempuan
Jumlah
Sumber data profil desa......tahun......
Sebagian penduduk desa ...................bekerja pada sektor...............disusul
sektor.................secara detail penduduk desa......bekerja sebagai berikut :
Tabel 3
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
NO MATA
PENCAHARIAN
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
L P L P L P
1 PERTANIAN
2 PERDAGANGAN
3 INDUSTRI
4 JASA
5 PNS/TNI
6 DST
Sumber data profil desa......tahun......
Kemudian kalau kita lihat trend pencari kerja dari tahun ketahun semakain meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan sebagai berikut :
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Tabel 4
PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA
NO KLASIFIKASI
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
%
L P L P L P
1 Pencari kerja
2 Angkatan kerja
3 Usia kerja
Sumber data profil desa......tahun......
c. Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Di desa ........masih terdapat penduduk desa yang belum menamatkan pendidikan SD, dimana
perempuan.....% laki-laki ......%, sedangkan yang menamatkan pendidikan akademi atau perguruan tinggi perempuan......% laki-laki........%.
Tabel 5 TINGKAT PENDIDIKAN
NO TINGKAT
PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Tidak tamat SD 20 km Bangunan
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMU
Tamat Akademi/PT
Sumber data profil desa......tahun......
Tampak dengan jelas bahwa dominan pendidikan desa........justru hanya lulusan.........dan disusul dengan.......
Tabel 6
INDIKATOR PENDIDIKAN
NO URAIAN SD SMP SMU
L P L P L P
1 APK
2 Angka Putus Sekolah
3 Angka
melanjutkan
Sumber data profil desa......tahun......
d. Kesehatan
Beberapa indikator penting yang dapat dijadikan acuan dalam bidang kesehatan :
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Tabel 7
INDIKATOR KESEHATAN
NO URAIAN TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
1 % Penolong Balita Tenaga Kesehatan
2 Angka Kematian bayi (iMR)
3 Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR )
4 Cakupan Imunisasi
5 Balita Gizi Buruk
Sumber data profil desa......tahun......
Dari data yang diatas dapat dilihat bahwa jumlah petugas kesehatan dengan
jumlah balita yang mengalami gizi buruk memenuhi ketentuan sehingga balita gizi buruk dan angka kematian ibu mengalami penurunan.......%
e. Infrastruktur Dasar dan Pemukiman
Tabel 8 KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN
NO URAIAN
KONDISI
JUMLAH
PANJANG JALAN
BAIK RUSAK
1 JALAN DESA
2 ASPAL
3 MAKADAM
4 TANAH
5 JALAN ANTAR DESA
6 ASPAL
7 MAKADAM
8 TANAH
Sumber data profil desa......tahun......
Tabel 9
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI
NO URAIAN
KONDISI
JUMLAH PANJANG
JALAN
BAIK RUSAK
1 SALURAN PRIMER
2 SALURAN SKUNDER
3 SALURAN TARSIER
Sumber data profil desa......tahun......
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Tabel 10
KONDISI INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN
NO URAIAN TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
1 Rumah tidak sehat
2 Rumah tidak layak
huni
3 dst )
Sumber data profil desa......tahun......
f. Kemiskinan Menurut sumber Data dari BPS tahun .... jumlah KK Miskin di Desa ada lah me ncapa i % yang t e r s e bar d i R W. R W yang tingkat
prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Rw ....dengan prosentase % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW dengan prosentase........................%
Tabel 11
SEBARAN KEMISKINAN
NO RW PROSENTASE KEMISKINAN
KARAKTERISTIK WILAYAH
1
2
3
Sumber data profil desa......tahun......
g. Ekonomi
g.1. Pertumbuhan eknomi Salah satu indikator eokomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan
adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa..... cukup
fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun........... ke tahun..........
Tabel 12
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI
NO TAHUN
PDRB ( JUTA RP)
LAJU
PERTUMBUHAN
HARGA BERLAKU
HARGA KONSTAN
1 2012
2 2013
3 2014
Sumber data profil desa......tahun......
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Tabel 13
POTENSI HASIL PERTANIAN
NO KOMODITAS PRODUKSI/TAHUN
2012 2013 2014
I Tanaman Pangan
1 Padi
2 Jagung
3 Ubi Kayu
4 Ubi Jalar
II Buah-Buahan
1 Jeruk
2 Mangga
3 Pepaya
III Perkebunan
1 Kelapa
2 Karet
3 Sawit
Dsb
Sumber data profil desa......tahun......
Tabel 14
POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN
NO KOMODITAS
PRODUKSI
TAHUN
2012
TAHUN
2013
TAHUN
2014
I PETERNAKAN
1 Lembu
2 Sapi
3 Kerbau
4 Kambing
5 Babi
6 Ayam
II PERIKANAN
1 Tambak
2 Empang
Sumber data profil desa......tahun......
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK
a. Lembaga Kemasyarakatan Desa
NO NAMA LEMBAGA JUMLAH PENGURUS
L P
1 PKK
2 LPM
3 Karang Taruna
4 Gapoktan
6 Kades Pemberdayaan Masyarakat
7 Dsb
Sumber data profil desa......tahun...... b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (digambar)
jdih.pakpakbharatkab.go.id
BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa..... Kecamatan...... adalah sebagai berikut :
1. KAJIAN DESA PARTISIPATIF
a. MUSDUS Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi
yang ada di desa............dengan menggunakan Alat Kajian : 1. Sketsa Desa 2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW /Dusun yang telah dilakukan pada :
NO RW WAKTU PELAKSANAAN TEMPAT
1 RW.... Rmh.....
2
3
dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di
tingkat RW/Dusun, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3. b. LOKAKARYA DESA
Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya
ditingkat Desa yang dilaksanakan pada............... dengan tahapan sebagai berikut :
1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun;
2. Menyusun Legenda Dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi dan Misi Desa 4. Membuat Skla Prioritas
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas
masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif
tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuaan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak. Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan
masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.
2. MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM-
Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut : a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa;
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Musywarah Desa RPJM-Desa
dilaksanakan pada hari.....................tanggal.........bulan......tahun......
jdih.pakpakbharatkab.go.id
3. MUSRENBANG RPJM-DESA Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan
Musrenbangdes penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada har i tanggal , bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun.......
BAB IV
VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA
I. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
A. VISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa Visi Desa
adalah : CONTOH :“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat.
B. MISI Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang
memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di
operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa adalah : CONTOH 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat 3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.;
4. Dst..... C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan
program dan kegiatan pembangunan Desa.......... Kecamatan.............selama periode Tahun........
Misi pertama : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :
1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan reward dan punishment berbasis kinerja;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;
Misi kedua : Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain : 1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social
perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayan masyarakat;
Misi ketiga : Pembangunan Infrastruktur Dasar
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk
mencapai misi ini antara lain : 1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian,
Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan; 2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar; 3. Dst.......
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan
kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa ditunut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.
PREDIKSI PENDAPATAN DESA Desa ........... Kecamatan ... Desa
Tahun ......
PENDAPATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa
Hasil Aset
Swadaya, Partisipasi dan
Gotong royong
Lain-lain pendapatan asli
desa
Pendapatan Transfer
Dana Desa
Bagiaan dari hasil pajak dan Restribusi
Kabupaten
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan
Pendapatan Lain-lain
Hibah dan Sumbangan Pihak
Ke 3
jdih.pakpakbharatkab.go.id
a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa Kebijakan Keuangan Desa tahunyang merupakan potensi Desa dan
sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan
dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah : 1 . Memantapkan Ke lembagaan dan S is tem Operas iona l
PemungutanPendapatan Desa; 2 . Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 3 . Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4 . Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5 . Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6 . Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.
b. Arah Kebijakan Belanja Desa
Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan
belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1. Esensi utama penggunaan dana APBDesa adalah untuk
meningkatkanperekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program- program yang
berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitudalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja
tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa. 4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif Berdasarkan kemampuan keuangan
desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas
kegiatan makan maka kebijkana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :
jdih.pakpakbharatkab.go.id
PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA Desa ................. Kecamatan..................................
Tahun .......
URAIAN BELANJA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Belanja Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Belanja Bidang
Pembangunan Desa
3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa
c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan
APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja,
sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah
jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang
berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa
yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang
mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
D. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJMDesa TAHUN.. SEBAGAI BERIKUT :
KODE BIDANG VOLUME LOKASI
1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1.1 1.1.1 1.1.2
2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2.1 2.1.1 2.1.2 3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 3.1 3.1.1 3.1.2 4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4.1 4.1.1 4.1.2
jdih.pakpakbharatkab.go.id
106
BAB V INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun meliputi hal-hal sebagai berikut
Matrik Indikator Kinerja RPJM DESA..........KECAMATAN .............................................
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET KINERJA PADA TAHUN
KEPENDUDUKAN
1 Laju Pertumbuhan
Pendudukan,
2
Rasio bayi
berakte kelahiran,
3
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
PENDIDIKAN
I Tingkat pendidikan
1. Laki Laki
2. Perempuan
II. Angka putus sekolah dasar
1. Laki Laki
2 Perempuan
III Angka Melanjutkan
1 Laki Laki
2 Perempuan
IV APK Pendidikan Dasar
1 Laki Laki
2 Perempuan
KESEHATAN
1 Kematian Bayi
2 Kematian Balita
3 Kematian Ibu
Melahirkan
4 Cakupan imunisasi
jdih.pakpakbharatkab.go.id
107
5 Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
Kesehatan
EKONOMI
1
Laju pertumbuhan
Ekonomi
2 PDRB
KEMISKINAN
1 % Penduduk Miskin
TENAGA KERJA
1 Tingkat Pengangguran
INFRASTRUKTUR DASAR
1
Proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik
2 Rasio Jaringan Irigasi
3 % Drainase
dalam kondisi baik
PERMUKIMAN
1 % Rumah Sehat
2 % Rumah Tidak Layak Huni
3 % Rumah yang memiliki jamban
keluarga
4 % Rumah tangga
pengguna listrik
jdih.pakpakbharatkab.go.id
LINKUNGAN
1 Cakupan pemenuhan air bersih
2 Tempat pembuangan sampah(TPS)
persatuan penduduk
3 % Lahan Kritis
GENDER
1 Persentase
partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah desa
2 Partisipasi perempuan dilembaga
Kemasyarakatan Desa
4 Rasio KDRT
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
1 Jumlah kasus
Perkelahian
2 Jumlah Kasus
Pencurian
3 Jumlah kasus Perjudian
4 Jumlah Kasus Pemakaian miras dan Narkoba
BAB VI PENUTUP
Demikian RPJMDes Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kecamatan T a h u n . . . . . . . . . . . . . y a n g s e l a n j u t n y a s e t i a p t a h u n a k a n d i j a b a r k a n dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.
KEPALA DESA ..............
jdih.pakpakbharatkab.go.id
MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM Desa
TAHUN DESA .. KECAMATAN ...... KEBUPATEN ........
KODE
BIDANG / PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
(SASARAN)
TARGET KINERJA
(VOLUME) LOKASI
TAHUN CAPAIAN AKHIR
1 2 3 4 5 7 8
1
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
2
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
3
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
4 .
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Kepala Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jdih.pakpakbharatkab.go.id
RPJM DESA TAHUN ....... SKALA KABUPATEN
DESA ............ KECAMATAN........ KABUPATEN
KODE BIDANG /
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA (SASARAN)
TARGET
KINERJA (VOLUME)
LOKASI TAHUN CAPAIAN
AKHIR
1 2 3 4 5 7
1
EKONOMI
2 PEMERINTAHAN,
SOSIAL DAN BUDAYA
3 PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEPALA DESA........................
.........................................
jdih.pakpakbharatkab.go.id