PEMERTNTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PER,{TURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUSNOMOR : 02 TAHUN 2013
TENTANG
KERJASAMA PEKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
b.
c.
BUPATI TANGGAMUS,
bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraanpemerintahan, meningkatkan pembalgunan, dankemasyarakatan di Pekon, sehingga da-patmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, danmencegah ketimpangan antar pekon dipandargperlu adanya kerjasama Pekon;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat {1}Peraturar Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa, dinyatakan bahwa Pelaksanaa:.tkerjasama antar desa/ pekon, dan kerjasamadesa/ pekon dengan pihak ketiga diatur dalamperaturan daerah;
bahwa berdasarka.n pertimbangan sebagaimanadimaksud da-1am huruf a dan huruf b tersebutdiatas, perlu menetapkan dengan PeraturanDaerah tentang Kerjasama Pekon;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik lndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentangPernbentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawangdan Kabupaten Daerah Tingkat lI Tanggamus(Lembaran llegara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3667);
; 1.
2.
Mengingat
Undang-Urrdang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerir'tahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTal]un 2008 Nomor 59, Tambaha! LembaranNegara Republik Indonesia. Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negam Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4438);
Peratuian Pemerintal Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tamba]larrLembaran Negara Republik Indonesia Nomor+587);
4.
5.
7.
8.
9.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegataRepublik Iadonesia Nomor 4593);
Peraturan l\4enteri Dalam Negeri Nomo! 38 Tahun2007 tentang Kerjasama Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor03 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pem€rintahanKabupaten Tanggamus (Lembaran DaerahKabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29,Tambahal Lembaran Negara Repubiik IndonesiaNomor 13);
Pera.turan Daeral Kabupaten Tanggamus Nomor01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok PengeiolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUSdan
BUPATI TANGGAMUS
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAEMH TENTANG KERJASAMA PEKON.Menetapkan
Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemedntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Daerah daIr DPRD menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam systemda]] prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud da1am,. TJndang-Undartg Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
6. Dewan Perwakilan RaLyat Daerah adalah D€wan Perwakilan Ra.kyatDaerah Ka bupatcn 'l anggamus.
5.
9.
7.
8.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Da,lam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Propinsi Lampung.
Bupali adalah Bupati Talggamus.
Kecamatan adalah wilayal: kerja. camat sebaga.i Pemngkat DaerahKabupaten.
11.
Canat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus.
Pekon atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutPekon, adaiah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yalg berwenang untuk mengatur dan menguruskeperrtingan masyarakat setempa.t berdasarkal asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuarl Republik Indonesia.
Badan Hippun Pemekonai yang selanjutnya disebut BHP adalahBadan Perwakilan Pekon atau nama lainnya yalg terdiri atas
Pemuka-pemuka., masyarakat di Pekon yang berfungsi mengayomi
aciat istiadat, membuat Peraturan Pemekonan, menampung danmenyalurkan aspirasi masyaratat serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
Pemerintah Pekon ada-1ah Kepala Pekon dal1 Perangkat Pekon sebagaiunsur penvelenggara pem€rintahan pekon.
10.
12.
15.
14.
16.
13. Pemerintahan Pekon ada-1ah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Pekon darr Badal Hippun pemekonal danmengantur serta mengutus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal usul dall adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
Kepala Pekon adalah Kepala Desa atau narna sejenisnya dalamKabupaten Tanggamus,
Peraturan Pemekonan adalah Peraturan perundang-undangan yangdibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon.
Pembinaan adalah memberikaa pedoman, standar, pelaksalaan,perencanaan) penelitian, pengembangal, bimbingan, pendidikar danpelatihan, konsultasi, suvervisi, monitoring pengawasan umum danevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pekon.
17. Kerjasama Pekon adalah suatu kerjasama pekon dengan pekonlainnya atau pekon dengan pihak ketiga.
\9.
Badan Kerjasama Pekon adalah lembaga pekon yang mempunyaitugas pokok menyelenggarakan kerjasama pekon dengan pekonlainnya atau pekon dengan pihak ketiga.
Badan Kerjasama Antar Pekon adalah Lembaga Lintas Pekon yangdibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatal lebih dari beberapapekon di satu wilayah dalam satu Kecanatan dan/ atau antarKecamatan di luar Kabupaten untuk suatu maksud dan tujualrtefentu untuk mencapai kepentinga-n bersama.
Pihak ketiga adalah lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluarpemerintahan pekon.
i8.
20.
BAB IIAZAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Azas Kerjasama Pekon adalah dari, oleh dan untuk masyarakat pekon.
Pasal 3
Prinsip-prinsip Ke{asama. Pekon adalah sebagai berikut:a, persamaar1 derajat, yaitu pemberian kesempatan yang sama untuk
semua masyarakat baik lakilaki maupun permpuan.b. partisipatil yaitu keikutsertaan dal keterlibatan masyarakat dan
eharat hFlz^h cenaia alztin;rlam aetian rranc ]i-al'rr- L-.i"..--.
c. pemberdayaan yaitu upaya me&'ujudkan kemampuan dan kemandirianmasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara;
d. perpihak pada masyar.akat pekon yaitu seluruh bentuk kerjasama yangdilakukan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnyibagi masyarakat;
e. terbuka setiap proses, tahapan, obyek dan rualg lingkup kerjasamadapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakatpekon;
f. akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan pelaksalaankerjasama dapat dip€rtanggungjawabkan dengar benar baik padaPemerintah di pekon maupun pada masyarakat;
g. selektif semua masalah yang muncul terseleksi dengan baik untukmencapai hasil yalg oplimal;
h. efektif dan efisien yaitu pelaksanaan kerjsama kegiatan sesuai dengarpotensi sumberdaya manusia yang tersedia; dan
i. keberlanjutan yaifir setiap proses darr tahapan kerjasama harusberjalan secara berkelanjutan dan beltujuan memberikankemakmuran bagi:nasyarakat pekon.
Pasal 4
Kerjasama Pekon dimaksudkan untuk kepentingan Pekon dalam rangkameningkatkan kesejahteraaa masyarakat.
Pasal 5
(1) Ke{asama Pekon bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraanbersama dal mencegah ketimpangan antar Pekon;
(2) Kerjasama Pekon sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berorientasipada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalailr masyarakat.
BAB IIIRUANG LINGKUP
Pasal 6
Ruang lingkup Kerjasama Pekon meliputi:a. Kerjasama Antar Pekon; danb. Kerjasama Pekon dengan pihak ketiga.
Pasal 7
{i) Pekon dapat melakukan kerjasama antar Pekon sesuai dengankewenangan yalg dimiiikinya.
(2) Pekon dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
Pasal 8
(1) Ruang lingkup kerjasama antar Pekon sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) meliputi bidang pemerhtahan, pembangunan, ekonomidal sosial kemasyarakatan.
(2) Kerjasaaa Pekon dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:a. peningkatan perekonomial masya-rakat desa;b. peningkatan pelayanan pendidikan;c. kesehatan;d. sosial budaya;e. ketentraman dar ketertibaa;I pemanfaatal sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan;g. tenaga kerja;h. pekerja.an umum;i. batas desa; danj. lain-lain kerjasarna yalg menjadi kewenangan desa
Pasal 9
Kerjasama Antar Pekon dapat dilakukan antara:a. Pekon dengan Pekon dalam i (satu) Kecarnatan; darrb. Pekon dengan Pekon di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.
Pasal 10
Apabila Pekon dengan Pekon/ Desa atau sebutan lainnya di lainKabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harusmengikuti ketentuan Kerjasarla Antar Daerah.
Pasal 11
Kerja.sama Pekon dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansipemerintah atau swasla maupun perorangan sesuai dengal obyek yang
dikerj asamakan.
Pasal 12
(1) Kerja.sama Antar Pekon atau sebutan lainnya ditetapkan dengan
Keputr-rsan Bersama.
(2i Kerjasama Pekon dengan pihak ketiga ditetapkan dengan PerjanjianBersama.
(3) Penetapan Keputusan Bersama atau Perja:rjian Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:a. Rudng lingkuP kcrjasama;b. Bidang Kerjasama;c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d. Jaagka wattu;e. Hak da! kewajiban;f. Pembiayaan; ..
g. Tata cara perubahan, penundaal dan pembatalan;h. Penyelesaian perselisihan; dani. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
BAB IVPEMBIAYAAN
Pasal 13
(1) Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yangmembebani masyarakat dan pekon, harus mendapatkan persetujuarRHP
(2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Pekon sebagaimanadimal<sud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatanda]r Belanja Pekon (APB Pekon).
Pasal 14
Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Pekon dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama dan sumbangan lain yang tidakm€ngikat.
BAB VTUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 15
- Daiam rangka melaksanakan kerjasa$a pekon, Kepala Pekon selakupemimpin penyelenggara.al pemerintahan pekon mempunyai tugas antaralain;a. memimpin pelaksaaaan Kerjasarna Pekon;b. mengkoordinasikan penyelenggara.em Kerjasama Pekon secara
partisipatif; danc. memberikan le.poran keterangan pertangguog jawaban pelaksanaan
Kerjasama pekon -atau sebutan lainnya kepada masyarakat melaluiBHP.
Pasal 16
Dalam rangka menampung dan menyalurkal aspirasi masyarakat dalam, kerjasama antar pekon, tsHP mempunyai tugas antara lain:
.. a. menampung dan rnenyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuanbentuk keiasarna dan obyek yang dikerjasamakal;
b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasamapekon atau sebutan lainnya mulai dari tahap peiencanaan,pelatsanaa:r, er.aluasi dan pelestarial; dan
c. memberikan infor-masi keterangan pertarrggungjawabal Kepala Pekonmengenai kegiatan Kedasama pekon kepada masyarakat.
Pasal 17
Kepala Pekon dan BHP mempunyai kewajiban:a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;b. memelihara ketentramarl dan ketertiban masyarakat;c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan
keputusan;d. memberdayakan masyarakat desa; dane. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan
lingkungar hidup.
Pasal 18
Pihak Ketiga yang melakukan Kedasama Pekon mempunyai kewajiban:a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;b. memberdayakan masyarakat lokal;c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dand. mengemba:rgkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan
memperha-tikan ke,lestarian lingkungan hidup
BAB VIBADAN KER.IASAMA PEKON
Dalam rangka pelaksanaandalam Pasal 6, dapat dibentuk
Pasal 19
Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksudBadan Kerjasama Pekon.
Pasal 20
Badan Kerjasama Pekon sebaga.imana dimaksud dalam pasal 19
merupakan lembaga pekcn yang mempunyai tugas pokokmenS'elenggarakan kerjasama pekon dengan pekon lainnya atau pekondenga:r pihak ketiga, yang terdiri dari unsur-unsur sebaga.i berikut :
a. Pemerintah Pekon;b. Anggota BHP;c. Lembaga Kemasyarakatan;d. Lembaga lainnya yang ada di pekon; dane. Tokoh masyarakat.dengan memperhatikan keterwakilan peiempuan.
Pasal 21
Badan Kerjasama. Fekon sebergaimana dilnaksud dalam Pasal 20berjumlah 5 orang dengan kualifikasi seba.gai berikut:a. 1 {satu) orang ketua;b. 1 (satu) orang sekietads;c. 1 (satu) orang bendahara; dand. 2 {dua) orang anggoia.
Pase]. 22
(1) Mekanisme darr tata kerja Badan Kerjasama Pekon ditetapkan dengan
Peraturan Pemekonan;
(2) Badan Kerjasama Pekon bertanggung jawab kepada Kepala Pekon'
BAB \']IBADAN KERJASAMA ANTAR PEKON
Pasal 23
Daiam rangka pelaksanaan Kerjasama Antar Pekon sebagaimana
dimaksud diam pasal 6, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Pekon'
Pasal24
Badan Kerjasama Antar Pekon sebagaimana dimaksud . Pasal 23
*"irp.t utr" Lembaga Lintas Pekon yaDg dibentuk secara sukarela atas
Jasar' kesepakatan Jua atau beberapa pekon di satu wilayah dalan satu
f"".*.,""'dan/ atau antar l{ecamitar di luar Kabupaten untxk suatu
maksud dan tujuan tertentu untuk mencapai kepentingan bersama yang
;;;t;i;"; ."J"r Bd<lan Kerjasa*a Pekon vang melakukan Kerjasama
Antar Pekon.
Pasal 25
Badan Kerjasa.ma Antar Pekon sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 24
beriumlah g (Sembilan) orang yang ierdiri dari unsur badan kerjasama
pekon dengan kualifikasi sebagai berikur:a.1 (satu) orang ketr-ra:b.1 (satu) orang sekretaris;c. t lsatu) oranq bendahara; dand.6 ienaml orang anggola atau bidang sesuai kebutuhan'
Pasal 26
ll)Mekanisme dan iata kerja Badan Kerjasama Antar Pekon untukt'' ;;.;; Lali dibentuk diatur melalui musyawarah dan selanjutnya
iitetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan
kerjasama antar Pekon tersebut'
(2) Badan Kerjasama Antar Pekon bertangguag jawab kepada masyamkatterkait.
BAB ITITTATA CARA KERJASAMA
Bagian KesatuTata Cara Ke4asama Pekon
Pasal27
(1) Rencana Kerjasama Pekon dibahas dalam Rapat Musyawarah Pekondarl dipimpin langsung oleh Kepala Pekon.
(2) Rencana Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas antara lain:a. Ruang lingkup kerlasama;b. Bidang Kerjasama;c. Tata cara da]l ketentuan pelaksanaan kerjasama;d. Jangka waktu;e. Hak dan kewajiban;f. Pembiayaan;g. Penyelesaian perselisihan; danh. Lain-lain kelentuan yang diperlukar.
(3) Hasil pembahasan Kerjasama Pekon sebagaJmana dimaksud pada ayat(1) menjadi acuar Kepala Pekon dan/ atau Badan Kerjasama Pekondalam melakukan Kerjasarna Pekon.
Pasal 28
1
- (1) Hasil pembahasal Rencana Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 dibahas bersama dengan pekon dan/ atau pihak ketigayang akan melakukan kerjasama pekon;
(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memuat antara. lain:a. Ruang lingkup kerjasama;b. Bidang Kerjasana;c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;d, Jangka waktu;e. Hak dan kewajiban;f. PembiaYaan;g. Penyelesaian perselisihan; danh. Lainlain ketentuan yang diperlukan.
(3) Hasil pembahasan kerjasama pekon sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dal:r (21 diteta.pkan dalarn Keputusan Bersama atau PerjanjianBersama Kerjasama Pekon.
Bagian KeduaTata Cara Kerjasama Antar Pekon
Pasai 29
(1) Rencana Kerjasama Antar Pekon dibahas dalam rapat musyawar:ahBadan Kerjasama Pekon yang dipimpin langsung oleh Kepala Pekon;
(2) Rencana Kerjasama Antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain:a. Ruang lingkup kerjasama;b. Bidang Kerjasa-ma;c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;d. Jangka waktx;e. Hak dan kewajiban;f. Pembiayaan;g. Penyelesaian perselisihan; darrh. Lainlain ketentrran yang diperlukan.
(3) Hasi pembahasan Kerjasama Antar Pekon sebagaimana dimaksud ayat''{1) menjadi acuan Kepala Pekon dan atau Badan Kerjasama Pekon
dalam melakukan Kerjasama Antar Pekon.
Pasal 30
(1) Hasii pembahasan Rencana Kerjasama Antar Pekon sebagaimana' 'dimzrksud dalam Pasal 29 dibahas bersama dengan pekon yang akan
melakukan kerjasaila antar pekon;
(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama antai Pekon sebagaimana' dimaksud pada ayat (1) memuat anta:ra lain:a. Ruang )ingkuP kerjasama:b. Bidang Kerjasama;c. Tata cara dan ketentuan pelaksalaan kerjasama;d. Jangka waktu;e. Hak darr kewajiban;f. Pembiayaan;g. Penyelesaian perselisihan; danh. Lain-lain ketentuan yang diperlukal
13) Hasil kesepakan kerjasama antar pekon sebaga'imana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dala,n Keputusan Bersama atau Perjanjian
Bersama KerjasaqtP Antar Pekon.
BAB IXPERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 31
Perubahan dalr pembatalan Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar Pekonharus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dsngan melibatkanberbagai pihak yang tqrkait.
Pasal 32
Perubahan Kedasama Pekon atau Keiasama Anta-r Pekon dapat diiakutartapabila:a. terjadi situasi force rnajeur;b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;c. atas hasil pengawasan dall evaluasi BHP;d. kerjasama pekon telah habis masa berlakunya.
Pasal 33
Pembatalan Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar Pekon dapatdilakukan apabila:a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;b. kerjasama -esa bertentangan dengan ketentuan diatasnya; danc, merugikan kepentingan masyarakat.
BAB XTENGGANG WAKTU
Pasal 34
Penentuan tenggang waktu Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar Pekon
ditentukan daliir kisepakatan bersama oleh pihak-pihak yang melakukan
Kerjasama.
(1)
Pasal 35
Penentuan tenggang waktu Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antarpekon sebagai;:ana dimaksud dalam Pasal 34 antara lain harus
memperhatikan;a. Ketentuan yang berlaku;b. Ruang lingkup;c. Bidaag kerjasama;d. Pembiayaan; dane. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar
Pekon.
Penentuan tenggang waktu Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar
Pekon sebagaiJinailimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari
camat se6ku pembina dan pengawas Kerjasama Pekon atauKelasama Antar Pekon.
(2)
BAB XIPENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 36
Setiap perselisihan ya:rg timbul dalam Kerjasama Pekon atau KerjasamaAntar Pekon hams diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sertadilandasi dengan seraangat kekeluargaal.
Pasal 37
(1) Penyeiesa.ian Perseiisihan Kerjasama Pekon atau Kerjasama AntarPekon dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikaa oleh Camat;
(2) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau Kerjasama AntarPekon lain Kecamatan pada satu Kabupaten dilasilitasi dandiselesaikan oleh Bupaii;
(3) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau Kerjasama AntarPekon lain Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi difasiiitasi dandiselesaikan oleh Gubernur.
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat(2) dar ayat (3) pasal ini dilakukan secara adii dan tidak mernihak.
Pasal 38
Penvelesa.ian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bersifatfina1 dan ditetapkan dalam suatu keputusan.
Pasal 39
(1) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau Kerja.sama Antar' ' Pektn denga:r pihak ketiga dalam satu kecamatan, diJasilitasi dandiselesaikan oleh Camat;
(2) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau- K€dasama Antar' ' Pektn dengar pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda pada satuKabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima Penyeiesaian perselisihan' '
sibagaima.ra dimaksud dalam aya.t (1), dan ayat (2) pa'sa1 ini dapatmengaiukan penyelesaian perselisihan ke pengadilan setempat-
Pasal 40
Dala.m hal penyelesaian perselisihan di pengadilan sebagaimana dimalsudPasal 39 .y.i 131, buh*. dalam berperkara di pengadilan pemerirrta}r
p€kon dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Pekon.
(1)
(2)
BAB XIIPEMBINAAN
Pasal 41
Dalam rangka Pembinaan, Pemerintah Kabupaten mempunyaikervajiban antara lain memberikan pedoman, staadar pelaksalaan,perencanaan, penelitian, pengembangar, bimbingan, pendidikan danpelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum danevaluasi pelaksanaan perjanjian pekon atau perjanjiarr antar pekon.
Pembinaa-n Badan Kerjasama Pekon atau Badan Kerlasama AntarPekon di laksanakan oleh Camar setempat.
BABX]IIKETENTUAN PERALIHAN
Pasaj 42
Ba.dan Kerjasama Pekon atau Badan Kerjasarna An'rar Pekon yang telahdibentuk sebelum diundangkannya peraturan daerah ini menyesuaikandengan ketentuan peraturan daerah ini.
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturao Daerah inisepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akar diatur iebih lanjutdengan Peraturan Bupati.
Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Ketentuan yangmengatur tentang materi yang sarna yang bertentangan dengan peraturandaerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 45
Peraturan Daerah ini r.rulai berlaku pada tanggal diundangkal.
Agar setiap or.alg dapat mengetahui, memerintahkan pengundalganPeraturan Daerah ini dengal penempatannya dalam Lembarlal DaerahKabupaten Tangganus.
Ditetapkan di Kota Agung
O KURNIAWAN
Diundangkan di Kota Agungpada tanggal ?1 Ja&lrali 201,
SE KABUPA?EN TANGGAMUS,
flTARWIN WIYATNA
tanggal 21 Jaauant ml,
s PATI TANGGAMUS,
*
LEMBARAN DAEMH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR:.9d
'selaf' druIncz lesBd
'sBlef' dn)lnSI IESEd
.lVSVd II^IGC 'IVSVd
'uo>Ied JEJUV Erlesefta){ uBp€g n€l€ uo>IedEruesEfta)l uepeg >Inluoqlp l€dep lnqesjel EulpsBfte]l u€EuBslpled{nlun lrBp e-{uue8ueua.la.el ue8uep rcnses zuresef:e1 uB1eups1BleurlEdBp uo{ad €,tdq€q sElef JnqasJal JESpp s€lv L|ereEp uErnt€redurelpp Jnlerp EBqeI {eqrd ue8uep uep esap eureseLre4 u"€u€s:1eladEn.qEq uE>lelEdurp 'psec Sup]uet 9OOZ unqr?J ZZ rouroN qeluTJeuradupJn?€Jad (T) t€dE 98 I€sBd rr€p '8OOA unq€J ZI rouroN 8u€pun-SuEpun uB8uap qEqnrp qBlal EuBurlB8pqas qereEc uEq€turjerued3ue1ua1 y997 unqEJ Ze :ourop Suepun-8u€pun tIZ les"d rrrepplEd€pral uoled eurEsefte, urn>lnq uBsEprrEI rpelueru 8uu.{ r,ra.qeg
'€FI]e){ {Eqrd ue8uep uo{ed EuresEftey uep uolad :z1uy€urcspfto, gndqaur 3ue.4 snuESSuBJ uelednqEll rp uo>ied ErlIESE&o{?,{upp? nlJsd SuepuBdrp uoled JBlue uB8u€duqe)i qe8ecuauruEp le>leJEdsEur uBEJel€fesa>I uE)llElSuruerx lEdEp €88urqesuo>Ied rp u€l€)fBJ€dsElue>{ Iersos u-ep ruouo>la 'uEun8uEquredue11al3u1uaru'uBqEluueusd uEprcE8uale,{uad ed€dn €{3u€lurelBp sEl"rp pns>IEturp €u€une8€qes r:e8uequr4:ed JEsEp sElV
'lElErEds€ur uee,,tep.requedupp rsBsqEx{oruep 'rurouolo 'rsEdrsrJrpd 'ueure8e:e>1euee1rlqrureu.r uolad /€sep lnqeslel r€sEp sBly ,€lo{ /uolBdnqe}Irp ep€req 3ue.4 'eGauopul {Tlqnded e&8eN uBqeluueuredurelsrs rn"Iep rJ€urJoq rp uep tn{erp Bued ledrueles lepeqsrl"p€ u€p lnsn IesE rrE>IrESBpJeq JBdureles IEIBt€.{s€ur uB8uquade>Isrlm-8ueru uep Jnl€8uslu >Inlun Sr.Ieua.{\leq ,rsltpsnnrf qe,{Elra s"l€q-se1eq pll[Ereur 3ue.,{ ruru1nq 1e>1e:e-,{seru uun]€se1 qslepe urel Er!?un€lB uo>Ied/Esep rsrugep uE4tnqeslp '8OOZ unq€I ZI roruoN 8u€pun-Euepun ure8uep geqnlp rIEIel Euuurr€8eqes rlereeq u€geluuaured3ue1ue1 9966 unqBJ Zg JouroN SuBpun-8u"pun u€IxesEpreg
y{nl In
'II
.T
0Toz NnHvJ z0 : uot[oNsnnffc5NvJ. NsIVdnsvI HYdsvc Nvdnfitdsd
NO}lSd VT MVTdF}I
CNVJNGT
SVJV
NVSV'TGfNgd
Pasal 3Cukup jelas.
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7Cukup jelas
Pasal 8Cukup j elas
Pasal 9Cukup jelas
Pasal 10Cukup jelas
Pasal 1 1
Cukup jelas
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13Cukup jelas
Pasal 14Cukup jelas
Pasal 15Cukup jelas
Pasal 16Cukup j elas
Pa.sal 17Cukup jela-s
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Cukup jelas!
Pasal 20Badan Kerjasama Pekon adalah suatu badan yaigmenalgani kerjasama yalg bersifat bilateral yaitu kerjasamaantara pekon dengan pekon lainnya atau kedasama antarpekon dengan pih aJ< keLiga.
Pasal 21Cukup jqlas
Pasd,22Cukup jelas
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 24Badan Kerjasama Antar Pekon adalah badan kerjasama yangmenangani kerjasama lebih dari 2 (dua) pekon yangmenyangkut kepentingan bersama.
Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal2T
Cukup jelas
Pasal 28Cukup j e1a,s
Pasal 29Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas
Pasal 31Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
Pasal 34Cukup jelas
Pasa-1 35Cukup jelas
I
Pasal 36 ':Cukup jelas
Pasal 37Cukup jelas
Pasal 38Cul<up jelas
Pasal 39Cukup jelas
Pasal 40Cukup jelas
Pasal 41Cukup jelas
Pasal 42Cukup Jelas
Pasal 43Cukup Jelas
Pasal 44Cukup Jelas
Pasa]45Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013NOMOR 2'7
t