7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
1/112
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
2/112
KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif GenderBidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
P
A
N
D
U
AN
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
3/112
2
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifGend
er
BidangPerumahandanKawasanPermukim
an
TIM PENYUSUN
Konsultan
Yusuf SupiandiFransisca Sari
Nara Sumber
Kementerian Perumahan Rakyat Sekretaris Kementerian Kepala Biro Perencanaan dan KLN
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hertomo Heroe Sunarti
Kontributor
Kementerian Perumahan Rakyat Deputi I Deputi II Deputi IV Deputi V
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Zamzam Muchtarom Endah Prihatiningtiyastuti
Sekretariat
Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Lestari Nani Dwi Wahyuni Dwi Supriyanto Bayu Harie Nugroho
Editor
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
4/112
3
KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif GenderBidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
P
A
N
D
U
A
N
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
5/112
4
PerencanaandanPengan
ggaranYangResponsifGend
er
BidangPerumahandanKawasanPermukim
an
SAMBUTAN
KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Peren-
canaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perumahan dan KawasanPermukiman dapat tersusun dengan baik, sebagai salah satu wujud akuntabili-
tas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusu-
tamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang merupakan salah satu
upaya pencarian keadilan atas hak azasi manusia tanpa mengotak-ngotakkangender (laki-laki dan perempuan), usia, kebiasaan, dan lainnya, maka telah
menjadi tugas dan tanggung jawab bagi Kementerian/Lembaga untuk melak-
sanakan berbagai kegiatan yang responsif gender, mulai dari perencanaan,
penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan.
Pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang di-tujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, khususnya bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memiliki karakteristk yang cend-
erung netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya.
Akan tetapi dalam serangkaian input, proses dan outputnya seringkali ter-
dapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender.
Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan gender serta mewujudkan
keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui proses perencanaan programdan penyusunan anggaran yang responsif gender.
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
6/112
5Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program dan penyusunan ang-
garan yang responsif gender di Kementerian Perumahan Rakyat, diakibatkan
oleh karakteristik beberapa jenis infrastruktur bidang perumahan dan ka-wasan permukiman yang netral gender. Perubahan pola pikir para perencana
program dan anggaran sangatlah diharapkan, sehingga dapat terwujud pem-
bangunan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman yang
responsif gender. Kami berharap panduan ini dapat digunakan sebagai acuan
dalam perencanaan program dan penyusunan anggaran bidang perumahan
dan kawasan permukiman, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
Kami menyadari bahwa Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempur-
na, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dalam rangka perbaikan.
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dan memberikan kontribusi pemikiran sehingga panduan ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Jakarta, September 2011
Sekretaris
Kementerian Perumahan Rakyat
Dr. Iskandar Saleh
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
7/112
6
PerencanaandanPengan
ggaranYangResponsifGende
r
Bidang
PerumahandanKawasanPermukima
n
SAMBUTAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
Instruks i Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan semua
Kementerian/Lembaga termasuk didalamnya Kementerian Perumahan Rakyat
untuk mengintegrasikan PUG dalam menetapkan kebijakan, menyusun program
dan kegiatan masing-masing. Mandat tersebut sejalan dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
Tahun 2011, yang kemudian diperbaharui dengan PMK No.93/PMK.02/2011.
Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga
yang pernah didampingi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG) wajib mengintegrasikan isu gender kedalam pogram
dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai penganggaran yang dituangkan
di RKA-K/L nya.
Kementerian Perumahan Rakyat dalam menindaklanjuti PMK tersebut,
pada tahun 2011 telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang didampingi oleh konsultan untuk
menyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diharapkan pedoman tersebut
dapat digunakan sebagai acuan para komponen perencana dalam menyusun
program dan kegiatan yang responsif gender.
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
8/112
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
9/112
8
PerencanaandanPengan
ggaranYangResponsifGender
Bidang
PerumahandanKawasanPermukim
an
DAFTAR ISI
KATA PENGANTARKementerian Perumahan Rakyat
SAMBUTANKementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
DAFTAR ISI
DAFTAR Gambar, Diagram, Tabel dan Lampiran
Bab 1 PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman PPRG1.2.1 Maksud1.2.2 Tujuan
1.3 Sasaran1.4 Ruang Lingkup1.5 Landasan Hukum1.6 Hasil Akhir (Output dan Outcome)
Bab 2 ISU GENDER BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
2.1 Pengertian Gender2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG2.3 Gender dalam Bidang Perumahan dan Permukiman:2.4 Isu Gender di Kementerian Perumahan Rakyat
2.4.1 Isu Kebijakan2.4.2 Isu Perencanaan2.4.3 Isu Pembangunan2.4.4 Isu Monitoring dan Evaluasi
Bab 3 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DANPEMUKIMAN
2
4
8
10
1313
16161616171819
21
2123252828292929
31
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
10/112
93.1 Proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran3.2 Penganggaran Berbasis Kinerja3.3 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
3.4 Pengintegrasian Aspek Gender Dalam PerencanaanProgram dan Penganggaran
Bab 4 PENYUSUNAN DAN TAHAP-TAHAP PERENCANAANPROGRAM DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDERDAN IMPLEMENTASINYA DI BIDANG PERUMAHAN4.1. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif
Gender4.1.1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA K/L)
4.1.2 Pemilihan Program/Kegiatan/Output4.1.3 Analisis gender
4.2 Penyusunan Gender Budget Statement (GBS):
Bab 5 MONITORING DAN EVALUASI5.1 Pengertian Monitoring dan Evaluasi5.2 Indikator Keberhasilan dan Data Terpilah5.3 Tahap- tahap Monitoring dan Evaluasi
5.3.1 Tahap Persiapan
5.3.2 Tahap Monitoring5.3.3 Tahap Evaluasi5.3.4 Tahap Pelaporan
Bab 6 PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR ISTILAH
LAMPIRAN
313237
39
43
43
43
454650
5555575858
596161
63
65
66
70
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
11/112
10
PerencanaandanPengan
ggaranYangResponsifGender
Bidang
PerumahandanKawasanPermukiman
DAFTAR GAMBAR, DIAGRAM, TABEL, LAMPIRAN
DAFTAR GambarGambar 1.1 Rumahku dan lingkunganku penuh kekeluargaanGambar 1.2 Aku mimpi rumah Bali masa lalu
Gambar 1.3 Halamanku yang IndahGambar 1.4 Lingkunganku yang nyamanGambar 1.5 Rumah Impianku, diantara suaka alamGambar 1.6 Lautku Rumahku
DAFTAR DiagramDiagram 2.1 Transformasi Isu Proses dan Produk Pembangunan
Perumahan dan Permukiman dari Layak Teknis keLayak Teknis & Gender
Diagram 3.1 Siklus Perencanaan dan Anggaran Nasional
Diagram 3.2 Proses Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiTerpadu
Diagram 3.3 Konsep Kerangka KinerjaDiagram 3.4 Struktur AnggaranDiagram 3.5 Mekanisme Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan
responsif GenderDiagram 4.1 Langkah-langkah PPRG dalam Penyusunan RKA-K/LDiagram 4.2 Gender Analysis Pathway (GAP)
DAFTAR TabelTabel 4.1 Gender Budget StatementTabel 4.2 Format TORTabel 4.3 TORTabel 5. Daftar Pertanyaan Pemantauan, Perencanaan
Program dan Penganggaran Responsif Gender UnitEselon
10
18
2840
52
60
25
29
31
33
34
39
42
45
49
50
51
58
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
12/112
11DAFTAR LampiranLampiran 1,Contoh GAP, GBS dan KAK Sekretariat Kementerian Perumahan
RakyatLampiran 2,Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang PembiayaanLampiran 3,Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang PengembanganKawasanLampiran 4,Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Perumahan FormalLampiran 5,Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Perumahan Swadaya
70
71
72
73
74
75
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
13/112
12
PerencanaandanPengan
ggaranYangResponsifGender
Bidang
PerumahandanKawasanPermukiman
Gambar 1.1
Rumahku dan lingkunganku penuh kekeluargaanPemenang Nominasi (SMP)Anisha Sefna Priatna (14th)
Tasikmalaya
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
14/112
13
1.1. Latar Belakang
Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara
Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), yaitu bahwa: setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik
dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam pembukaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
dinyatakan bahwa: Rumah mempunyai peran strategis dalam pembentukkan watak
dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia
berjati diri, madani, dan produktif.
Sebagai hak dasar yang fundamental sifatnya, dan sekaligus menjadi prasyarat bagi
setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat,
damai, aman, dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi
komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Millenium Development Goals
(MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab membantu masyarakat agar dapat
Bab 1
PENDAHULUAN
(1)
Pendahuluan
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
15/112
14
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifGen
der
Bidang
PerumahandanKawasanPermukiman
bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman serta
lingkungannya.
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam kenyataan sangat
berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat seluruh aspek
kehidupan berawal dari rumah yang sehat dan layak huni. Oleh karena itu, kebijakan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus senantiasa berdampak
penting terhadap perekonomian nasional maupun pada tatanan perekonomian global.
Selain ekonomi, kontribusi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman jugaharus dapat dirasakan untuk berbagai kepentingan sosial, budaya, lingkungan dan
lainnya, di antaranya adalah untuk kesetaraan gender.
Pengarusutamaan gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan
nasional, menjadi komitmen Kementerian Perumahan Rakyat, yang akan diterapkandalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta
implementasinya melalui program dan kegiatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor
5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 diamanatkan bahwa PUG merupakan salah
satu lintas bidang di dalam pembangunan, sehingga konsep kesetaraan gender harus
benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan bidang
perumahan dan kawasan permukiman.
Perencanaan responsif gender telah diamanahkan dalam Instruksi Presiden tersebut
di atas, yang memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG ke dalam siklus manajemen, yakni
perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan program
yang berperspektif gender pada semua aspek pembangunan. Selain itu, Peraturan
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
16/112
15
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah mengamanatkan bahwa dalam penyusunan
perencanaan perlu didahului dengan melakukan analisis dampak dan analisis gender.
Hal tersebut diperkuat lagi dengan Permenkeu Nomor 105/PMK.02/2008, yang juga
mengamanahkan agar penyusunan RKA-KL Tahun 2009 dilakukan dengan berbasis
kinerja serta didahului oleh analisis dampak dan analisis gender.
Dalam rangka lebih mengoperasionalkan PUG ke dalam berbagai program, kegiatan
dan penganggarannya pada masing-masing Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangan
telah mengeluarkan Peraturan Nomor 119/PMK.02/2009, dan Nomor 104/
PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan
dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 dan 2011,
yang telah diperbaharui dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2011. Peraturan Menteri
tersebut memerintahkan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian (K/L) untuk
menyusun kegiatan yang responsif gender dalam RKA-K/L yang ditunjukkan denganadanya Gender Budget Statement (GBS).
Dalam konteks tersebut di atas, untuk memudahkan para perencana di lingkungan
Kementerian Perumahan Rakyat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran
responsif gender maka disusun Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
(1)
Pendahuluan
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
17/112
16
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifGen
der
Bidang
PerumahandanKawasanPermukiman
1.2 Maksud dan Tujuan Panduan PPRG Bidang PKP
1.2.1 MaksudPanduan PPRG Bidang PKP merupakan acuan bagi para perencana, pelaksana serta
penentu kebijakan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif, dan berkeadilan bagi perempuan,
laki-laki, lansia dan anak serta orang dengan kebutuhan khusus (difable).
1.2.2 Tujuan
Panduan PPRG Bidang PKP ini bertujuan untuk:1. Menyamakan persepsi para penentu kebijakan dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran yang responsif gender;
2. Memberikan pengarahan tentang tata cara pengintegrasian isu gender kedalam
sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Perumahan
Rakyat;
3. Memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan program melalui pendekatan
Gender Anaysis Pathway (GAP) dan penyusunan Anggaran Responsif Gender
(ARG) melalui pendekatan Gender Budget Statement (GBS).
4. Mendorong akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan komitmennya untuk
mewujudkan kesetaraan gender di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
1.3 Sasaran
Sasaran pengguna Panduan PPRG Bidang PKP adalah para perencana program dan
penganggaran di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yaitu unit organisasi yang
mempunyai tugas dan fungsi penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan di
seluruh jajaran Eselon 1.
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
18/112
17
Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG ini adalah:
1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang responsif
gender di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
2. Diterapkannya ARG dalam program dan kegiatan dengan melampirkan GBS dan
KAK yang responsif gender;
3. Meningkatnya perspektif gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup panduan ini adalah upaya-upaya terkait dengan pengintegrasian isu
gender mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai penyusunan Gender Budget
Statement (GBS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.Ruang Lingkup panduan secara rinci meliputi:
1. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang perumahan dan
kawasan permukiman;
2. Isu gender dan data dukung gender (GBS dan KAK) bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
3. Langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang
perumahan dan kawasan permukiman;
4. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender bidang
perumahan dan kawasan permukiman.
(1)
Pendahuluan
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
19/112
18
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifGen
der
Bidang
PerumahandanKawasanPermukiman
1.5 Landasan Hukum
Panduan PPRG Bidang PKP ini disusun berlandaskan pada peraturan perundangan:1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana KerjaPemerintah (RKP)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Mengengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Nomor 0142/M.PPN/06/2009-SE 1848/
MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009;
9. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyu-
sunan dan Penelaahan RKA-KL.
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
20/112
19
1.6 Hasil Akhir
Keluaran dan manfaat Panduan PPRG Bidang PKP adalah sebagai berikut:
1. Keluaran: tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender.
2. Manfaat: diterapkannya program/kegiatan yang responsif gender, serta
meningkatnya pemahaman dan persamaan persepsi dalam pengintegrasian gender
di bidang perumahan dan kawasan permukiman.(1)
Pendahuluan
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
21/112
20
PerencanaandanPenga
nggaranYangResponsifGen
der
Bidang
PerumahandanKawasanPermuk
iman
Gambar 1.2
Aku mimpi rumah Bali masa laluJuara III (SD)
I Gede Dalem Erlangga (13th)Gianyar-Bali
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
22/112
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
23/112
22
PerencanaandanPenga
nggaranYangResponsifGen
der
Bidang
PerumahandanKawasanPermuk
iman
mempunyai kedudukan lebih dominan. Sedangkan. perempuan ditempatkan sebagai
pemegang peran pekerjaan domestik, yang dinilai tidak menghasilkan, dan karena itu
berkedudukan sub-ordinat. Padahal pekerjaan domestik diperlukan untuk memelihara
dan menjaga agar pelaku pekerja produktif, yaitu kaum laki-laki, tetap mampu
melakukan pekerjaan produktifnya. Perempuan pun seringkali harus berperan ganda,
sebagai pekerja produktif sambil tetap memegang pekerjaan domestiknya.
Penetapan kebutuhan ruang dalam pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman, selama ini umumnya diturunkan dari kebutuhan laki-laki sebagai pekerja
produktif, dan mengabaikan adanya perbedaan kebutuhan spesifik perempuan,
karena sifat dan pekerjaannya yang tidak sama dengan laki-laki. Perumahan misalnya,
dipandang sebagai tempat istirahat, yang merefleksikan kebutuhan laki-laki yang
perlu istirahat setelah melakukan pekerjaan produktif di tempat lain. Padahal bagi
perempuan, perumahan tidak hanya merupakan tempat istirahat, melainkan juga
merupakan tempat bekerja. Sedangkan di tempat kerja, tidak disediakan ruanguntuk kebutuhan khusus perempuan yang berperan ganda, sebagai pekerja dan
juga sebagai seorang ibu yang tetap harus dapat mengasuh dan mengawasi anak-
anaknya, khususnya yang berusia balita. Ini berarti bahwa permukiman selama ini
direncanakan dan dirancang sesuai dengan karakter pekerjaan laki-laki yang mengenal
pemisahan ruang dan waktu. Perempuan, baik yang berperan ganda maupun yang
hanya memegang pekerjaan domestik saja, tidak sepenuhnya memerlukan pemisahanruang dan waktu. Pekerjaan domestik, seperti misalnya memasak, mengasuh anak dan
mencuci piring, seringkali harus dilakukan pada saat bersamaan, yang berarti bahwa
pekerjaan domestik cenderung kurang memerlukan pemisahan ruang.
Peran, fungsi, tanggung jawab, dan perilaku dalam relasi gender merupakan bentukan
masyarakat yang sesungguhnya dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
24/112
23
laki. Peran gender dapat berbeda antar daerah, dan dapat berubah sesuai dengan
perkembangan zaman, sedangkan perbedaan jenis kelamin adalah perbedaan biologis,
merupakan kodrat yang menetap tidak dapat berubah sepanjang zaman.
Perbedaan gender tidak akan menjadi permasalahan sepanjang tidak menimbulkan
kesenjangan, ketidak-adilan atau diskriminasi pada perempuan atau laki-laki. Akan
tetapi kenyataannya, pembedaan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan.
Dengan perbedaan gender dapat terjadi marginalisasi, sub-ordinasi, stereo-type dan
bahkan terjadi adanya kekerasan dan beban ganda yang sering dialami oleh perempuan
di sektor publik.
Adanya peminggiran terhadap perempuan atau laki-laki dalam pembangunan
mengakibatkan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan
dan laki-laki, termasuk difable, dalam mendapatkan peluang atau kesempatan yang
adil dalam proses pembangunan.
2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan gender adalah strategi dalam mengintegrasikan berbagai
pengalaman, aspirasi laki-laki dan perempuan ke dalam kebijakan dan programpembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan
evaluasi. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan
nasional yang berperspektif gender, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
(2)
Isu Gender BidangPerumahan
Dan Kawasan
Permukiman
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
25/112
24
PerencanaandanPenga
nggaranYangResponsifGender
BidangPerumahandanKawasanPermuk
iman
Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui:
1. Analisis gender yaitu cara mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya
dan sebab sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk
pemecahan permasalahannya,
2. Upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender
pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
Ketidakadilan gender dalam pembangunan dapat terjadi karena tidak samanya akses
dan kontrol terhadap sumberdaya pembangunan, Partisipasi terhadap pengambilan
keputusan dan kegiatan, dan manfaat kebijakan serta program pembangunan bagi
perempuan dan laki-laki, termasuk difable. Melalui Pengarusutamaan Gender dapat
dihasilkan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, yang dapat
membuka peluang sama bagi laki-laki dan perempuan serta difable dalam beroleh
akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan.
PUG sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, harus
dapat membuktikan bahwa aspek gender benar-benar tercermin dan terpadu dalam
empat fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun organisasi,
yaitu :
a. Perencanaan: menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan
laki-laki.b. Pelaksanaan: memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak
pada perempuan dan laki-laki.
c. Pemantauan: mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal
partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
d. Penilaian (evaluasi): memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki sudah
menjadi lebih setara/seimbang sebagai hasil prakarsa tersebut.
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
26/112
25
Sedangkan tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara umum sebagaimana
tercantum dalam panduan pelaksanaan Impres Nomor 9 tahun 2000, tujuan PUG
adalah:
a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif
gender.
b. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami
marjinalisasi, sebagai dampak dari bias gender.
c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun
non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang
masing-masing.
2.3 Gender dalam Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Isu secara umum dapat diartikan sebagai berbagai hal, perhatian, pertanyaan, topik,
proposisi atau situasi yang perlu direspon oleh suatu tindakan. Dalam kaitannya
dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka isu berarti berbagai hal,
situasi atau masalah yang perlu direspon oleh suatu kebijakan, program dan berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, agar apa yang menjadi tanggungjawab
negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terlaksana.
Sedangkan dalam Gender Analysis Pathway, isu gender dijabarkan sebagai adanya
kesenjangan dalam faktor Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Dengan
demikian, isu gender merupakan permasalahan atau situasi yang diakibatkan oleh
adanya kesenjangan atau ketimpangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol dan
(2)
Isu Gender BidangPerumahan
Dan Kawasan
Permukiman
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
27/112
26
PerencanaandanPenga
nggaranYangResponsifGender
BidangPerumahandanKawasanPermuk
iman
manfaat pembangunan, dalam hal ini adalah pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman, yang berimplikasi munculnya diskriminasi terhadap salah satu pihak,
perempuan atau laki-laki. Padahal keadilan dan pemerataan adalah salah satu
azas penyelenggaraan perumahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang
Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011, Bab 2, pasal 2.
Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap
sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kegiatan, serta manfaat hasil pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman, dapat terjadi pada proses dan produk perumahan dan kawasan
permukiman, yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan
pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan
sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Tetapi,
tidak sepenuhnya kegiatan yang tersebut dalam ketentuan umum, pasal 1 Undang-
Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 1 tahun 2011 itu, merupakankewenangan Kementerian Perumahan Rakyat. Ini mengisyaratkan pentingnya
koordinasi di antara K/ L penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman, dalam
menciptakan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender.
Dengan proses dan produk pembangunan perumahan dan permukiman yang responsif
gender, maka kelayakan huni dan keterjangkauan tidak hanya layak menurutkebutuhan teknis dan ekonomis semata-mata, melainkan juga harus layak gender.
Untuk menemu-kenali isu gender, terlebih dahulu harus tersedia data terpilah, yang
menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam proses dan produk kebijakan,
program, kegiatan yang akan direncanakan.
T f i i d d k b h
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
28/112
27
Isu-isu gender dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman secara umum
dapat diintegrasikan, antara lain melalui:
1. Kebijakan dan program yang dapat mengatasi berbagai permasalahan perumahan
dan kawasan permukiman, baik sebagai lingkungan fisik maupun sebagai
pengorganisasian, yang menghasilkan proses maupun produk kebijakan serta
program yang responsif gender;
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dapat memandu pengguna
dan pemakainya menghasilkan kegiatan dan atau produk perumahan dan kawasan
permukiman lainnya yang responsif gender;
3. Peningkatan penyebaran dan penguasaan informasi mengenai isu gender dalambidang perumahan dan kawasan permukiman melalui sosialisasi, pelatihan
dan pendidikan informal lainnya, serta dalam pendidikan formal dalam subjek
pengetahuan terkait, seperti untuk perencana dan perancang perumahan
dan kawasan permukiman, juga para pengambil keputusan terkait di kalangan
pemerintahan pusat dan daerah, dan stakeholders lainnya, termasuk masyarakat
pengguna perumahan dan kawasan permukiman;
Diagram 1.1
Siklus Perencanaan danAnggaran Nasional
proses
layak teknisadministratif
& responsifgender
produk:
layak huniterjangkau
& layakgender
proses:layak
teknis &
administratif
produk:
layak huni
& terjangkau:teknis,
ekonomis
isu genderisu terpilah isu terpilah
Transformasi isu proses dan produk pembangunan perumahan
dan permukiman, dari layak teknis ke layak teknis dan gender
(2)
Isu Gender BidangPerumahan
Dan Kawasan
Permukiman
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
29/112
28
PerencanaandanPenga
nggaranYangResponsifGender
Bidan
gPerumahandanKawasanPermukiman
4. Skema-skema pembiayaan/pendanaan pengembangan perumahan dan peningkatan
kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender;
5. Peningkatan partisipasi perempuan dan laki-laki dari segala usia dan yang
berkebutuhan khusus, dalam desain proyek, implementasi, monitoring dan
evaluasi, agar manfaat pembangunan lebih bersifat responsif gender.
2.4 Isu Gender di Kementerian Perumahan Rakyat
Dalam bagian ini akan diangkat beberapa contoh isu-isu gender di lingkungan
Kementerian Perumahan Rakyat, sesuai dengan kegiatan yang menjadi tugas pokok
dan fungsi Kementerian, yang mencakup kebijakan, perencanaan dan perancangan,
pembangunan dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi
2.4.1 Isu Kebijakan
1. Terbatasnya pemahaman pengambil keputusan, baik secara pola pikir dan
atau kapasitas, dalam merumuskan kebijakan bidang perumahan dan kawasan
permukiman yang berkeadilan bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, dan
disable.
2. Masih terdapatnya kesenjangan pemahaman di antara pembuat dan pelaksana
kebijakan K/L dan Non-Pemerintah terkait pembiayaan perumahan terhadap peranperempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga.
3. Kriteria dan spesifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang ada di perumahan dan
kawasan permukiman belum mengakomodasi penggunaan oleh kaum perempuan
dan disable.
4. Adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di dalam mengakses informasi
kebijakan dan program perumahan.
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
30/112
29
2.4.2 Isu Perencanaan
1. Belum tersedianya data dan informasi yang terpilah menurut gender dalam
penyusunan program.
2. Kurangnya pemahaman aspek gender dalam proses penyusunan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Perencanaan dan perancangan perumahan dan kawasan permukiman belum secara
memadai memperhatikan kebutuhan gender.
4. Dokumen perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman masih belum
berperspektif gender.
2.4.3 Isu Pembangunan
1. Keterbatasan akses masyarakat khususnya perempuan terhadap sumberdaya
perumahan dan kawasan permukiman.
2. Masukan kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman belum responsif gender.
3. Bahan/materi sosialisasi/ pelatihan belum responsif gender; dan narasumber,
fasilitator, serta pelaksana sosialisasi belum paham gender.
2.4.4 Monitoring dan Evaluasi
1. Belum ada indikator monitoring dan evaluasi yang responsif gender dalam
penyelenggaaran perumahan dan kawasan permukiman.2. Rendahnya peran masyarakat yang peduli gender dalam pengawasan pelaksanaan
pembangunan perumahan.
3. Belum tersedianya komponen data terpilah atas penanganan pengaduan
masyarakat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan keikutsertaan
perempuan dalam penyampaian saran pengaduan masih relatif rendah.
(2)
Isu Gender BidangPerumahan
Dan Kawasan
Permukiman
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
31/112
30
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifGender
Bidan
gPerumahandanKawasanPermukiman
Gambar 1.3
Halamanku yang Indah
Pemenang Nominasi (SD)
Mohammad Asaydana (11th)
Batu-Malang, Jatim
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
32/112
31
Diagram 3.1
Siklus Perencanaandan AnggaranNasional
siklus perencanaan dan anggaran nasional
UU 25/2004 tentang SPPN UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
sumber: panduan PPRG KPP
pusat
3.1 Proses Penyusunan Perencanaan danPenganggaran
Sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku di Kementerian Lembaga, telah
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
Bab 3
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
(3)
Penyusunan
Perencanaan Dan
Penganggaran
Responsif Gender
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
RPJP RPJMN RKP RAP APBN
RKA
K/L
Rincian
APBN
Renja
K/L
Renstra
K/L
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
33/112
32
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifGe
nder
Bidan
gPerumahandanKawasanPermukiman
Diagram 3.1 memperlihatkan sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran yang
berlaku di Kementerian dan Lembaga. Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perumahan
Rakyat, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Setelah ditelaah dan
ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan, disusunlah Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang nantinya akan menjadi
Rincian APBN (Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL).
Siklus perencanaan dan penganggaran di Indonesia, menurut Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003, dimulai pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun
yang sama, seperti yang terlihat pada Diagram 3.2. Diagram 3.2 ini memperlihatkan
bahwa Renja K/L harus sudah dibuat selambat-lambatnya di bulan April, dengan
mengacu pada Renstra K/L dan pagu indikatif. Pada bulan berikutnya, setelah semua
Renja K/L dikumpulkan oleh Bappenas, dan seluruh anggarannya dibahas bersama
DPR RI, maka ditetapkanlah RKP yang telah memuat pagu sementara. Selanjutnya,
RKP ini digunakan sebagai landasan dalam menyusun RKA K/L. Kemudian kumpulan
dari semua RKA K/L dijadikan bahan lampiran RAPBN. Setelah RAPBN dibahas dan
disahkan menjadi APBN, maka ditetapkanlah pagu definitif, dan selanjutnya RKA K/L
menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) K/L. (Panduan PPRG Kementerian
Keuangan).
3.2 Penganggaran Berbasis Kinerja
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah memuat azas-
azas umum pengelolaan keuangan Negara dalam kaitan dengan penyelenggaraan
Good Governance. Melalui UU tersebut telah ditetapkan azas akuntabilitas
berorientasi hasil (Result Oriented Accountability), atau yang umumnya dikenal
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
34/112
33
Diagram 3.2
Proses Perencanaan,Penganggaran danEvaluasi Terpadu
diagram proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi terpadu
Januari-April Mei-Agustus September-Desember
Kementerian
Perencanaan
Kementerian
Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga
Proses perencanaan,
penganggaran,
dan evaluasi terpadu
SE pagusementara
Rentra KL
Lampiran RAPBN
(himpunan RKA-KL)
Rancangan KepPrestentang rincian
APBN
pengesahanPenelaahan konsisten
dengan prioritas anggaran
SEB prioritas program
dan indikasi paguPenelaahan konsisten
dengan RKP
Rancangan Renja KL RKP
Tahap III
pertemuan
koordinasi
Tahap IV
penyusunan RKP,RKA-KL DIPA
RKA-KL
Tahap Ipenyusunan konsep
kerangka kerja
Tahap II
penyusunan
rencana kegiatan
dan anggaran
konsep
dokumen
pengesahan
anggaran
dokumen
pelaksanaananggaran
pagu
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
35/112
34
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifGe
nder
Bidan
gPerumahandanKawasanPermu
kiman
dengan istilah akuntabilitas kinerja (Performance Accountability). Hal ini artinya ada
perubahan mendasar pada sistim penganggaran, yang tadinya Line-Item Budgeting
menjadi Performance Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja). Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil
akhir (outcome) yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian
hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja yang digunakan dalam penerapan PBK
dapat dibagi dalam:
1. Input indikator, yaitu indikator untuk melaporkan jumlah sumber daya yang
digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program;
2. Output indikator, dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa yang
dihasilkan suatu kegiatan atau program;
3. Outcome/effectiveness indikator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk
kualitas pelayanan).
Dalam struktur penganggaran yang berbasis kinerja, harus terdapat keterkaitan
yang jelas antara kebijakan perencanaan sesuai dengan hirarki struktur organisasi
pemerintahan, dengan alokasi anggaran untuk menghasilkan output, yang
dilaksanakan oleh unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat satuan kerja. Dalam
hal ini, perumusan indikator kinerja yang menggambarkan tanda-tanda keberhasilan
suatu program/kegiatan yang telah dilaksanakan, beserta output dan outcome yangdihasilkan, menjadi sangat penting. Indikator ini akan dijadikan alat ukur keberhasilan
suatu program/kegiatan.
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
36/112
35
Diagram 3.3
Konsep Kerangka Kinerja
konsep kerangka kinerja
dampak
hasil/
outcome
keluaran/
output
kegiatan
input
Hasil pembangunan
yang diperoleh dari
pencapaian outcome
produk/barang/jasa
yang dihasilkan
proses menggunakan input
yang menghasilkan output
yang diinginkan
sumberdaya yang
menghasilkan
kontribusi dalam
menghasilkan input
Apa yang ingin diubah
Apa yang ingin dicapai
Apa yang dihasilkan
(Barang)
atau dilayani (jasa)
Apa yang dikerjakan
Apa yang digunakan
dalam bekerja
metodepeny
usunan
metode pelaksanaan
(3)
PenyusunanPerencanaan Dan
Penganggaran
Responsif Gender
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
37/112
36
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifGe
nder
Bidan
gPerumahandanKawasanPermu
kiman
Diagram 3.4
Struktur Anggaran
struktur anggaran
program
kegiatan
kegiatan
outcome
output
output
Indikator
kinerja utama
Indikator
kinerja kegiatan
proses pencapaian
output
komponen
sub komponen
detil belanja
sub output
Penerapan PBK tersebut akan mempengaruhi struktur anggaran yang digunakan oleh
K/L. Diagram 3.4 menunjukkan struktur anggaran yang baru dalam penerapan PBK.
Struktur anggaran tersebut memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan
penganggaran, yang merefleksikan keselarasan antara formulasi kebijakan dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut. Suatu kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu
output, sementara untuk pencapaian setiap output, perlu dirinci komponen input
secara berjenjang. Selanjutnya dapat dihitung kebutuhan belanja dari masing-masing
tahapan.
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
38/112
37
3.3 Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender
Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk
mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam
pelaksanaan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, sebagai akibat dari
konstruksi sosial dan budaya, dengan tujuan mewujudkan perencanaan dan
penganggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran responsif
gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari s istem yang sudah ada, dan bukan
pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari
laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah
tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk
mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.
Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah kegiatan dalammenterjemahkan kebijakan pembangunan dalam bentuk penggunaan dana dan
kegiatan, untuk memastikan bahwa proses ini telah menjalankan prinsip-prinsip
keadilan, termasuk di dalamnya keadilan dalam perspektif gender. Perencanaan
dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah proses yang tepat untuk
menjamin terlaksananya prinsip keadilan tersebut. Mekanisme perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender mengikuti proses sistem perencanaan dan
penganggaran nasional sebagai mana dijelaskan diatas (diagram 3.1 diatas).
Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang
saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan
penganggaran responsif gender:
(3)
PenyusunanPerencanaan Dan
Penganggaran
Responsif Gender
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
39/112
38
PerencanaandanPeng
anggaranYangResponsifGe
nder
BidangPerumahandanKawasanPermu
kiman
1. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan
untuk menyusun program, proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di
masa mendatang, untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-
masing sektor;
2. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan
memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan
permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.
Khusus tentang anggaran resposif gender, berdasarkan PMK Nomor 93 Tahun 2011,
dijelaskan sebagai berikut:
1. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi
keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat,
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber
daya, serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil
pembangunan, dan bukan merupakan anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki
dan perempuan;
2. Prinsip-prinsip Dasar ARG:
a. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi
bagaimana memberikan manfaat pada laki-laki dan perempuan secara adil;
b. Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki-
laki dan perempuan;c. Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung
jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain;
d. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
e. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki - 50% perempuan untuk
setiap kegiatan;
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
40/112
39
f Adanya anggaran responsif gender tidak berarti adanya penambahan dana
yang dikhususkan untuk program ini;
g. Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif gender berada dalam program
khusus pemberdayaan perempuan;
h. Tidak harus semua program/kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi
responsif gender ada juga program/kegiatan yang sudah netral gender.
3. Kategori Anggaran Responsif Gender (ARG) dapat dibagi kedalam:
a. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan
guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar
khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
b. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi
masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui
adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses,
partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
c. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk
penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan
maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
3.4 Pengintegrasian Aspek Gender Dalam
Perencanaan Program dan Penganggaran
Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran merupakan
suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedapat mungkin analisis gender dilakukan
pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
Dokumen kebijakan strategis yang meliputi RPJP, RPJM, Renstra K/L, RKP, Renja K/L
dan Pagu Indikatif/Pagu Sementara, sedangkan dokumen kebijakan operasional
(3)
Penyusunan
Perencanaan Dan
Penganggaran
Responsif Gender
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
l d k d k k b k
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
41/112
40
PerencanaandanPeng
anggaranYangResponsifGe
nder
BidangPerumahandanKawasanPermu
kiman
meliputi dokumen APBN, RKA K/L dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis yang
telah mengintegrasikan aspek gender, menjadi dasar penyusunan program/kegiatan/
subkegiatan yang responsif gender. Operasionalisasi pengintegrasian aspek gender
dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja
Kementerian Perumahan Rakyat. Dokumen Renja ini menggunakan analisis gender
sebagai masukan untuk memastikan program/kegiatan/subkegiatan yang responsif
gender.
Pengintegrasian isu gender dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai
penganggaran, yang akan menghasilkan anggaran responsif gender. Anggaran
responsif gender adalah anggaran yang tanggap terhadap kebutuhan, permasalahan,
aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki serta memberi manfaat yang adil
kepada perempuan dan laki-laki. Aspek gender bisa diintegrasikan di dalam setiap
tahapan perencanaan dalam berbagai bentuk.
Dalam diagram 3.5 terlihat aspek terintegrasi dalam bentuk:
1. Pada tahap identifikasi potensi dan kebutuhan, aspek gender masuk dalam bentuk
analisis situasi/analisis gender;
2. Pada perencanaan anggaran, maka formulasi kebijakan dilakukan dengan
memperlihatkan gender;
3. Implementasi anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan partisipasi laki-lakidan perempuan;
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan berbagai indikator yang peka
gender.
Diagram 3 5
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
42/112
41
Diagram 3.5
MekanismePerencanaandan PelaksanaanKegiatan ResponsiGender
monitoring
dan evaluasiprogram
potensi
dan
kebutuhan
pelaksanaan
program
perencanaan
program
mekanisme perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan responsif gender
analisis situasi/analisis gender
partisipasi laki-laki dan perempuan
sesuai kemauan, kemampuan, kebutuhan,
pengalaman, dan aspirasinya
berbagai
indikator
sensitif genderprogram/
kegiatan
formulasi
tujuan
dengan
memperhatikandimensi
gender
Dari diagram 3.5 tersebut terlihat bahwa analisis gender dilakukan pada penyusunan
kebijakan strategis yaitu Renstra dan Kebijakan Operasional yaitu Penyusunan
Rancangan Renja K/L dan RKA K/L. Renstra yang responsif gender akan menjadi acuan
dalam penyusunan rancangan Renja K/L dan RKA K/L sebagai indikator program dan
anggaran responsif gender atau belum responsif gender. Pengintegrasian gender
dalam dokumen-dokumen di atas, pada dasarnya dilakukan dengan cara membuat
analisis gender. Penting untuk diketahui, apakah dokumen Renstra, Renja dan RKA KL
sudah responsif gender atau belum. Jika belum, maka pada tingkat operasional dalam
kegiatan/output kegiatan yang tercantum dalam Renja dan RKA K/L diformulasikan
kembali agar menjadi responsif gender.
(3)
Penyusunan
Perencanaan Dan
Penganggaran
Responsif Gender
Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Gambar 1 4
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
43/112
42
PerencanaandanPeng
anggaranYangResponsifGender
Bida
ngPerumahandanKawasanPermukiman
Gambar 1.4
Lingkunganku yang NyamanPemenang Nominasi (SD)
Kamilia Qonita (11th)Batu-Malang, Jatim
Bab 4
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
44/112
43
Bab 4
PENYUSUNAN DAN TAHAP-TAHAP
PPRG DAN IMPLEMENTASINYA DIBIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
4.1 Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran
Responsif Gender
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan suatu
pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan
kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan
PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender ke dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis
situasi/analisi gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan
strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN,
Renstra K/L, RKP, Renja K/L dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan kebijakan
strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender.
Operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggarandilakukan melalui penyusunan dokumen Renja K/L. Penyusunan Dokumen Renja
menggunakan analisis gender.
Analisis gender/analisis situasi dimaksud, mengandung muatan sebagai berikut:
1. Gambaran kesenjangan akses, partis ipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan
dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
(4)
Penyusunan
Dan Tahap-
tahap PPRG Dan
Implementasinya
Di Bidang
Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman
2 Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah)
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
45/112
44
PerencanaandanPeng
anggaranYangResponsifGender
Bida
ngPerumahandanKawasanPermukiman
Diagram 4.1
Langkah-langkahPPRG dalam
Penyusunan RKA-K/L
2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah)
dan atau eksternal lembaga masyarakat;
3. Indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;
4. Indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan
kegiatan/sub-kegiatan.
Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional adalah Gender Analysis Pathway atau Alur Kerja Analisis
Gender (GAP).
Proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Penyusunan Program
Kerja, perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
4.1.1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)
Untuk menyusun RKA/KL perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:
4.1.2 Pemilihan Program/Kegiatan/Output
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
46/112
45
4.1.2 Pemilihan Program/Kegiatan/Output
Struktur penganggaran terdiri dari program, kegiatan dan output/sub-output serta
komponen input sebagai bentuk langkah-langkah kegiatan untuk mencapai output/
sub-output. Program/kegiatan/output/sub-output yang dipilih untuk dilakukan
analisis gendernya dan dimuatgender budget statements-nya, adalah program yang
strategis dan memiliki dimensi luas, baik dalam hal dampak dan pelibatan masyarakat
maupun dalam mendukung pencapaian MDGs.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL ini. Untuk
mempermudah pelaksanaannya, berikut ini adalah kisi-kisi mengenai hal tersebut,
yaitu:
1. Penerapan ARG pada penganggaran Tahun 2011 diletakkan pada output. Relevansi
komponeninput dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.
2. Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG.
3. Pada tahun 2011, ARG akan diterapkan pada K/L yang menghasilkan output
kegiatan:
a. Dalam rangka penugasan prioritas pembangunan nasional;
b. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (delivery service); dan/atau
c. Dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk
didalamnya capacity building, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi
dan/atau pengumpulan data terpilah).
Pemilihan program/kegiatan sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 93/
PMK.02/2011 adalah:
1. Program yang Strategis;
2. Program yang Mendukung Pencapaian MDGs;
3. Program yang Melibatkan Masyarakat.
(4)
Penyusunan
Dan Tahap-
tahap PPRG Dan
Implementasinya
Di Bidang
Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman
Dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak semua kegiatan/output/
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
47/112
46
PerencanaandanPeng
anggaranYangResponsifGender
Bida
ngPerumahandanKawasanPermukiman
g g g p
sub-output dibuat gender budget statement-nya. Namun pemilihan output yang
akan dijadikan titik tolak Gender Budget Statement, harus dapat memenuhi kriteria
tersebut di atas dan menjadi daya pengungkit responsif gender bagian kegiatan dan
program
4.1.3 Analisis Gender
Analisis gender adalah kegiatan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan
gender serta faktor penyebabnya, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya
secara tepat, dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender
Analysis Pathway/GAP). (Lihat Analisis GAP Diagram 4.2 )
Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan
amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional adalah Gender Analysis Pathway(GAP) atau alur kerja
analisis gender sebagaimana tergambar dalam diagram 4.2.
Analisis gender/analisis situasi tersebut di atas mengandung muatan sebagai berikut
1. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan
dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (Organisasi Pemerintah)
dan atau eksternal lembaga masyarakat;
3. Indikator outcome yang dapat dihubungan dengan tujuan kegiatan/sub kegiatan;
4. Indikatorinput atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan.
Diagram 4.2
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
48/112
47
Gender AnalysisPathway (GAP)
Gender Analysis Pathway (GAP)
Gender Analysis Pathway (GAP)
data pembuka wawasan
(terpilah menurut jenis
kelamin)
- kuantitatif- kualitatif
tujuan kebijakan genderbagaimana
mengecilkan/
menutup
kesenjangan?
indikator gender
Analisis kebijakan gender
Faktor GAP
- Akses- Partisipasi
- Kontrol
- Manfaat
isu-isu gender danmengapa ada Gap?
Tujuan kebijakansaat ini
formulasi
kebijakan gender
kegiatan pelaksanaanmonitoringdan evaluasi
sasaran
rencanaprogram gender
Langkah-langkah melakukan GAP terhadap program dan kegiatan Kementerian
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
49/112
48
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifG
ender
Bida
ngPerumahandanKawasanPerm
ukiman
Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:
1. Langkah ke-1 dimulai dari pemilihan program dan kegiatan Kementerian Perumahan
Rakyat yang akan menjadi isu utama untuk dibahas dalam konteks gender. Perlu
dicatat bahwa tidak semua anggaran bisa menjadi isu gender. Pemilhan kegiatan
adalah kegiatan yang strategis, mempunyai daya ungkit yang besar dalam
pencapaian MDGs, dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kemudian jelaskan sasaran dan tujuan yang spesifik, terukur, akurat, dan relevan.
Program, kegiatan dan tujuan adalah sebagaimana telah dituliskan dalam Renstra
Kementerian Perumahan Rakyat
2. Langkah ke-2 adalah dengan memasukkan data yang membuka wawasan, untuk
memperlihatkan adanya permasalahan-permasalahan yang bisa secara langsung
fokus pada data pilah (laki-laki perempuan), atau dimulai secara umum terlebih
dahulu. Data terpilah bisa berupa data primer dan data sekunder yang bisa didapat
melalui survei lapangan; FGD;Need Assessment, pengukuran sampel; identifikasi;
pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin lainnya langsung dilakukan
pada kelompok sasaran. Pada Langkah kedua ini dibuat kesimpulan, yang menjadi
fokus isu sebagai pembuka wawasan.
3. Langkah ke-3 Identifikasi kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan
manfaat. Kesenjangan yang ditampilkan dalam langkah ke-3 berhubungan dengan
masalah yang lebih umum di masyarakat, tetapi yang berkait dengan program
dan kegiatan yang direncanakan. Pada prinsipnya adalah semakin memfokuskan
analisis, untuk melihat perbedaan ketidakadilan yang terjadi antara laki-laki dan
perempuan secara umum.
4. Langkah ke-4 adalah analisis dengan menguraikan faktor kesenjangan yang
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
50/112
49
diperoleh dari sisi internal Kementerian Perumahan Rakyat. Kajian disini akan
lebih banyak membedah dalam konteks manajerial sehingga bisa dibagi dalam
permasalahan input dan proses. Dari sisi input bisa dibedah kembali dari sisi SDM,
sarana dll. Dari sisi proses bisa dikaji dari tradisi budaya kerja, kebijakan dan lain
sebagainya. Dalam bagian ini data-data yang diungkapkan sebaiknya evidence
based.
5. Langkah ke-5 adalah analisis dengan menguraikan faktor kesenjangan yang diambil
dari sisi eksternal lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Sisi eksternal ini bisa
berarti dari masyarakat, lintas sektoral, swasta, dll.
6. Langkah ke-6 adalah melakukan reformulasi tujuan dengan melihat tujuan
sebagaimana telah diuraikan pada langkah pertama. Reformulasi tujuan ini untuk
menyempurnakan arah tujuan menjadi lebih responsif gender dengan dasar
pertimbangan dari analisis yang telah dilakukan.
7. Langkah ke-7 menyusun Rencana Aksi dengan merujuk faktor-faktor penyebab
kesenjangan baik internal maupun eksternal sebagaimana diidentifikasi pada
langkah ke-4 dan langkah ke-5. Uraian rencana aksi ini akan menjadi penting untuk
menunjukkan langkah-langkah konkrit agar kegiatan/output itu responsif gender.
8. Langkah ke-8 adalah menetapkan data awal (base-Line) sebelum intervensi dari
rencana aksi dilaksanakan yang akan menjadi data pembanding dengan data paska
intervensi (data indikator gender langkah 9).
9. Langkah ke-9 adalah menetapkan indikator gender sebagai hasil intervensi untuk
menjadi acuan penetapakan indikator gender yang akan menjadi outcome sebagai
suatu perubahan dari suatu kegiatan/output yang dianalisis.
(4)
Penyusunan
Dan Tahap-
tahap PPRG Dan
Implementasinya
Di Bidang
Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman
Format GenderAnalysis Pathway
Dibawah ini adalah Format Gender Analysis Pathway (GAP) yang dapat di gunakan
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
51/112
50
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifG
ender
BidangPerumahandanKawasanPerm
ukiman
(GAP)
langkah 1 langkah 2 langkah 3 langkah 4 langkah 5 langkah 6 langkah 7 langkah 8 langkah 9
Pilih kebijakan/program/keg-iatan yang akandianalisis
Identifkasi dantuliskan tujuandan kebijakan/program/keg-iatan
Data pembukawawasan Isu Gender Kebijakan dan rencana ke depan Pengukuran hasil
Faktorkesenjangan
Sebabkesenjanganinternal
Sebabkesenjanganeksternal
Reormulasitujuan
Rencana aksi Data dasar(base-line)
Indikator gender
Sajikan datapembuka wa-wasan, yang ter-pilah menurut
jenis kelamin:- kuantitati- kualitati
Temukenali isugender di prosesperencanaandengan mem-
perhatikan 4(empat) aktorkesenjangan,yaitu: akses, par-tisipasi, kontrol,dan manaat
Temukenaliisu gender diinternal lem-baga dan/atau
budaya organ-isasi yang dapatmenyebabkanterjadinya isugender
Temukenali isugender di ekster-nal lembagapada proses
pelaksanaan
Rumuskankembali tujuankebijakan/pro-gram/kegiatan
sehingga men-jadi responsigender
tetapkanrencana aksiyang responsigender
Tetapkan base-line
Tetapkan indika-tor gender
4.2 Penyusunan Gender Budget Statement (GBS)
Hasil analisis gender kemudian dituangkan ke dalam Gender Budget Statement (GBS).
GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif
terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Penyusunan dokumen
GBS telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat antara lain Gender
Analysis Pathway(GAP). Penyusunan GBS pada tingkat output telah melalui analisisgender dengan menggunakan alat analisis gender (antara lain Gender Analisys
Pathwayatau GAP).
Struktur GBS yang mengikuti pola struktur anggaran yang berlaku ini merupakan
beberapa perubahan GBS yang telah disesuaikan dan ditetapkan melalui PMK Nomor
93/PMK.02/2011.
dalam melakukan Analisis Gender pada kegiatan di Kementerian Perumahan Rakyat
Tabel 4.1
Gender Budget Statement
Format dan Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dapat dilihat dalam
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
52/112
51
Gender Budget Statement
Nama : (Nama Kementerian/Lembaga)
Unit Organisasi : (Nama Unit Eselon 1 sebagai KPA)
Satker : (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker /Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)
No Aspek Uraian
1 Program Nama Program yang ada pada K/L (sesuai langkah 1 GAP)
2 Kegiatan Nama Kegiatan sebagai penjabaran program (sesuai langkah 1 GAP).
3 Outputkegiatan Jenis output, volume dan satuan output hasil kegiatan yang berupa target kegiatan yang akandicapai. (sesuai langkah 1 GAP).
4 Tujuan Uraian mengenai tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jikapenyusun GBS menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP), maka dapat menggunakanhasil jawaban kolom 6 pada ormat GAP.
5 Analisa situasi Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh keg-iatan, dengan menekankan uraian pada aspek gender dari persoalan tersebut. (sesuai langkah2,3,4,5 GAP).
6 Rencana aksi Komponen input 1 Memuat inormasi mengenai: Berisikan bagian atau tahapan pencapa-ian suatu output/Kegiatan yang diharapka dapat menangani persoa-lan gender yang telah terindentifkasi dalam analisis situasi. (sesuailangkah 7 GAP).
Komponen input 2 Idem
7 Alokasi anggaran outputkegiatan
Tulis jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai suatu output kegiatan.
8 Dampak/hasil outputkegiatan Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan (dikaitkan dengan isu gender serta upayaperbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifkasi pada analisis situasi). Sesuaidengan langkah 9 GAP.
tabel 4.1 dibawah ini:
Penyusunan Term Of Reference (Kerangka Acuan Kerja)
Sesuai dengan PMK Nomor 93/PMK.02/201, ada beberapa perubahan yang
disesuaikan dengan struktur anggaran 2011, termasuk di dalamnya adalah
bentuk kerangka acuan kegiatan atau TOR yang akan dibuat. Bentuk TOR
adalah sebagai berikut:
(4)
Penyusunan
Dan Tahap-
tahap PPRG Dan
Implementasinya
Di Bidang
Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman
KAK/TOR K l K i t
Tabel 4.2
Format TOR
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
53/112
52
PerencanaandanPenganggaranYangResponsifG
ender
BidangPerumahandanKawasanPerm
ukiman
KAK/TOR per Keluaran Kegiatan
Kementerian/Lembaga :
Unit Eselon I : Program :
Hasil :
Unit Eselon I :
Kegiatan :
Indikator kinerja kegiatan :
Jenis dan Satuan Ukur Keluaran :
Volume Keluaran :
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas FungsiKebijakan
2. Gambaran Umum
B. Penerima Manaat
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
2. Tahapan dan Waktu PelaksanaanD. Waktu Pencapaian Keluaran
E. Biaya yang Diperlukan
Format TOR
Kesenjangan gender yang diperoleh dari analisis gender (dengan GAP), dimasukkan
dalam format TOR atau KAK pada bagian:1. Latar Belakang, merupakan Gambaran Umum, yang memperlihatkan indentifikasi
persoalan kesenjangan gender dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi;
2. Penerima Manfaat kegiatan, menjelaskan siapa penerima manfaat dari kegiatan ini,
perempuan dan laki-laki (besar prosentasenya atau jumlahnya);
3. Strategi pencapaian keluaran serta metode pelaksanaan, menjelaskan bagaimana
strategi yang dilaksanakan untuk mencapai output kegiatan yang telah dianalisa.
Tabel 4.3
TOR
Untuk menyusun TOR, harus mengacu kepada GBS yang telah disusun dan
i f ik t k i t t l h if t h d i d dih d i
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
54/112
53Term Of Reference (TOR)
Nama KL : .................................................. ............
Unit Organisasi : .................................................. ............Program : ................................. (Langkah 1 GAP)
Kegiatan : ................................. (Langkah 1 GAP)
1. Latar belakang
Berisi analisis situasi yang terkait dengan program atau kegiatan. Merupakan penjelasan secara
singkat (why) aktivitas dilaksanakan dan alasan penting aktivitas tersebut dilaksanakan serta
keterkaitan aktivitas dengan output. (Penjabaran langkah 2,3,4,5 GAP)
2. Dasar Hukum
Berisi landasan hukum yang mendasari pelaksanaan program atau kegiatan yang berupa UU, PP,Inpres, Keputusan Menteri, dan Instruksi Menteri.
3. Penerima Manfaat
Menjelaskan penerima manaat baik internal maupun ekternal K/L dan target group dari program/
kegiatan (Penjabaran langkah 8,9 GAP)
4. Strategi Pencapaian
Berisi metode pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan (Penjabaran langkah 6,7 GAP)
5. Metode Palaksanaan
Berisi bentuk kegiatan berkaitan dengan sistem pelaksanaan program atau kegiatan
6. Waktu Pencapaian
Berisi berapa lama program atau kegiatan ditargetkan selesai dikerjakan
7. Biaya
Berisi total biaya aktivitas sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran
TOR
menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi,
dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani
permasalahan gender tersebut.
Pembuatan TOR bisa dilakukan dengan susunan sebagai berikut:
(4)
Penyusunan
Dan Tahap-
tahap PPRG Dan
Implementasinya
Di Bidang
Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman
Gambar 1.5
Rumah Impianku, diantara suaka alam
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
55/112
54
PerencanaandanPen
ganggaranYangResponsifG
ender
BidangPerumahandanKawasanPerm
ukiman
Juara III (SMP)Yulia Kodrato Shata Radiantini (13th)
Madiun-Jatim
Bab 5
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
56/112
55
5.1 Pengertian Monitoring dan Evaluasi
Monitoring atau pemantauan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis informasi
secara sistematis dan terus-menerus, untuk menilai pelaksanaan suatu rencana kegiatan
atau kebijakan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan
yang timbul dan/atau akan timbul, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk
penyempurnaan rencana kegiatan/kebijakan selanjutnya sedini mungkin.
Evaluasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan seobjektif mungkin untuk
menilai hasil dari keluaran (output) dan hasil (outcome), dibandingkan dengan rencana
awalnya. Kegiatan ini merupakan alat pembelajaran manajemen dan proses organisasi,
untuk memperbaiki baik aktivitas maupun perencanaan, program dan pengambil
keputusan yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Karena itu, Monitoring
dan Evaluasi merupakan aspek yang bersifat mendasar dalam pengelolaan program
pada semua tingkatan: nasional, regional, dan lokal. Evaluasi menghasilkan suatu
penilaian atas relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak dar i suatu kegiatan/program,
dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas program/kebijakan.
MONITORING DAN EVALUASI
(5)
Monitoring Dan
Evaluasi
Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengintegrasian isu gender dalam
perencanaan dan pengganggaran di bidang pembangunan dilakukan untuk menilai
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
57/112
56
PerencanaandanPen
ganggaranYangResponsifG
ender
Bid
angPerumahandanKawasanPerm
ukiman
perencanaan dan pengganggaran di bidang pembangunan dilakukan untuk menilai
pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja
keluaran (output) untuk masing-masing kegiatan, apakah sudah responsif gender ataubelum, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian proyek selanjutnya.
Para pelaksana monitoring dan evaluasi ini harus sudah memahami isu gender
serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat secara tepat menemukan
adanya kesenjangan gender, dan dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan
penganggaran yang menurunkan atau menghapuskan kesenjangan gender.
Dalam melakukan pemantauan perencanaan program dan penganggaran perlu
memastikan adanya dokumen yang menjadi unsur monitoring dan evaluasi. Untuk itu
ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:
1. Memastikan terkumpulnya dokumen GBS dan TOR dari masing-masing unit
organisasi/Eselon 1;
2. Memastikan terkumpulnya dokumen RKA dari masing-masing unit organisasi/
Eselon
3. Memastikan dokumen GBS, TOR dan RKA telah ditelaah oleh Pokja Pelaksana
Pemantau Responsif Gender;
4. Memastikan dokumen GBS, TOR dan RKA telah dinilai oleh Pokja Pelaksana
Pemantau Responsif Gender;
5. Memastikan bahwa kegiatan/output/sub-output yang ada dalam RKA sudah
responsif gender dari Pokja Pelaksana Pemantau Responsif Gender;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
5.2 Indikator Keberhasilan dan Data Terpilah
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
58/112
57
Indikator adalah sifat atau variabel terukur, yang mencerminkan kemajuan kegiatan.
Indikator digunakan untuk memantau perkembangan capaian suatu tujuan dan sasaran
yang telah ditentukan sebelumnya, serta output/outcome yang diharapkan dari
suatu program dan kegiatan. Indikator keberhasilan dalam PPRG di bidang perumahan
dan kawasan permukiman adalah suatu besaran atau ukuran yang dapat digambarkan
antara lain sebagai berikut:
1. Meningkatnya peluang yang dimiliki oleh staf/ pegawai laki-laki dan perempuan
untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelatihan, perencanaan, perancangan,
penyusunan kegiatan/program/kebijakan, aktif dalam pengambilan keputusan,
melakukan kontrol dan menerima manfaat yang sama dan setara dari kegiatan
yang diikutinya;
2. Tersedianya fasilitas kantor yang responsif gender, sehingga pegawai / staf
perempuan dapat menjalankan tugas dan kewajiban kerjanya dan memenuhi
peran sosial sebagai perempuan / ibu selama berada di kantor, misalnya tempat
penitipan anak, tempat pemberian ASI;
3. Semua penerima manfaat kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan stimulan, baik laki-
laki dan perempuan, dari berbagai usia, dan yang berkebutuhan khusus (disable)
mendapat peningkatan peluang yang setara dan adil untuk mendapatkan
akses dari program dan kegiatan pembangunan, berupa sumberdaya: teknologi,
informasi, bantuan/ stimulan dana, kredit, sertifikasi tanah, dan lain sebagainya;
4. Tersusunnya kebijakan atau peraturan yang dapat membantu terciptanya kesetaraan
gender di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat penerima
manfaat, yang anggota masyarakat perempuannya termarginalisasi dari berbagai
peluang untuk beroleh sumberdaya perumahan dan kawasan permukiman,
(5)
Monitoring Dan
Evaluasi
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan adanya kegiatan
pembangunan dapat beroleh manfaat yang sama dengan anggota masyarakat
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
59/112
58
PerencanaandanPen
ganggaranYangResponsifG
ender
Bid
angPerumahandanKawasanPerm
ukiman
p g p y g g gg y
yang laki-laki;
5. Adanya Data Terpilah menurut jenis kelamin, baik yang bersifat kuantitatifmaupun kualitatif, untuk dapat mengetahui ada tidaknya ketimpangan gender
dalam suatu subjek terkait kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. Data
menurut jenis kelamin tersebut antara lain tentang:
a. Data penerima bantuan stimulan, peserta sosialisasi, kredit, sertifikasi, dan
lain sebagainya;
b. Aktivitas ekonomi, sosial dan politik;
c. Masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin.
6. Data terpilah juga diperlukan menurut usia dan kebutuhan khusus (difable), karena
pada dasarnya perumahan dan kawasan permukiman harus responsif gender dan
bersifat inklusif.
5.3 Tahap-tahap Monitoring dan Evaluasi
5.3.1 Tahap Persiapan
Dalam rangka mengawali pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi PPRG perlu
dipastikan:
1. Dibentuknya kelompok kerja atau tim yang akan melaksanakan monitoring dan
evaluasi;
2. Tersedianya instrument sebagai alat untuk pengumpulan data baik dalam bentuk
kuisioner atau checklist. (contoh checklist sebagaimana dalam tabel 5.1);
Tabel 5.1
Datar PertanyaanPemantauan
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
60/112
59
MonitoringDan
Evaluasi
Unsur Pemantauan Pertanyaan Jawab2)
GBS 1 Apakah dokumen GBS disusun dengan menggunakan analisis situasi/analisis gender?
2 Apakah data terpilah gender dimasukkan dalan analisa situasi/analisis gender dalam dokumen GBS?
3 Apakah isu kesenjangan gender yang di uraikan dalam analisis situasi tercermin dalam GBS?
4 Apakah rencana kegiatan/sub kegiatan grup-grup akun dalam GBS dapat menjawab isu-isu genderyang di uraikan dalam analisis situasi?
TOR 1 Apakah latar belakang TOR/KAK menggambarkan kesenjangan akses, kontrol, par tisipasi dan manaatantara perempuan dan laki-laki ?
2 Apakah analisis situasi dalam TOR/KAK menggambarkan aktor penghambat internal atau ekternaldalam penyusunan kegiatan/sub kegiatan?
3 Apakah tujuan kegiatan dalam TOR mencerminkan pengurangan kesenjangan gender?
4 Apakah tujuan TOR/KAK menjelaskan tentang manaat yang akan diterima kelompok sasaran baik laki-
laki maupun perempuan?5 Apakah grup-grup akun dalam GBS menjadi tahapan kegiatan dalam TOR/ KAK?
RKA 1 Apakah kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam dokumen RKA memuat kegiatan/sub kegiatan yang adadalam GBS?
2 Apakah rincian grup-grup akun (tahapan kegiatan) dalam GBS dituangkan dalam RKA?
3 Apakah jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan RKA sesuai dengan jumlah anggaran dalam dokumenGBS ?
4 Apakah rincian alokasi anggaran dalam RKA dapat mengurangi kesenjangan gender yang telah diidenti-fkasi?
5 Apakah indikator outcome (hasil) dalam RKA berkaitan dengan tujuan kegiatan dalam TOR/KAK?
6 Apakah input (masukkan) dan output (keluaran) dalam RKA berhubungan dengan tahapan kegiatandalam TOR/KAK?
Keterangan:1) Diisi dengan memberi tanda lingkaran pada nomor yang sesuai;2) Diisi dengan Tanda () jika sudah dilaksanakan dan tanda (x) jika belum dilaksanakan.
Perencanaan Program dan Penganggaran Responsif Gender Unit Eselon 1
Diisi oleh1)
: 1) Sekretariat Kementerian; 2) Deputi Bidang Pembiayaan, 3) Deputi Bidang Perumahan Formal, 4) Deputi BidangPengembangan Kawasan; 5) Deputi Bidang Perumahan Swadaya
3. Kelompok kerja atau Tim Pemantau Monitoring dan Evaluasi, yang telah memahami
isu gender baik secara umum maupun secara khusus bidang perumahan rakyat
7/31/2019 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan.
61/112
60
PerencanaandanPen
ganggaranYangResponsifGender
Bid
angPerumahandanKawasanPerm
ukiman
dan permukiman;
4. Tersedianya jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
5.3.2 Tahap Monitoring
Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data/informasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana program/kegiatan yang bersumber dari Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dalam
melakukan monitoring perencanaan program dan penganggaran yang responsif
gender, perlu dipastikan semua dokumen dari masing-masing unit organisasi/Eselon 1
(Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat, dan Deputi Bidang), yaitu yang mencakup
dokumen GBS, TOR dan RKA, yang menjadi unsur monitoring dan evalusi terkumpul,
termasuk daftar pertanyaan yang sudah diisi (Tabel 5.1). Jawaban Daftar Pertanyaan
(tabel 5.1) yang diisi oleh perencana program pada unit organisasi akan menjadi bahan
pertimbangan bagi tim pemantau monitoring untuk menyimpulkan bahwa kegiatan/
sub kegiatan yang ada dalam dokumen RKA sudah responsif gender atau belum. Tim
Pemantau Monitoring dan Evaluasi kemudian memastikan bahwa seluruh dokumen
tersebut kemudian ditelaah dan dinilai, untuk dapat memastikan bahwa semua
kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKA sudah responsif gender atau belum.
5.3.3 Tahap Evaluasi
Dalam tahap ini yang akan dievaluasi difokuskan kepada saat pelaksanaan RKA dan
Ev