PERKENALANDrs. H. Sjukur Sarto MS
Purworejo, 25 Nopember 1948
Ketua Harian DPP K.SPSIKetua Umum PP F.SPBPU-SPSI
Kantor:
Grand Wijaya Centre Blok C no 23-25 Kebayoan Baru
Komunikasi
HP : 081 777 8533
08128 777 8533
0219 777 8533
E Mail : [email protected]
Pengalaman SPSI
Tahun 1973 – 1976 - Sekretaris PB SBBPU-FBSi Tahun 1976 – 1979 - Ketua PB SBBPU – FBSI Tahun 1979 – 1982 - Bendahara PP SBBPU - FBSI Tahun 1982 – 1985 - Ketua Bid Org PP SBBPU-FBSI Tahun 1985 – 1990 - Wkl Ketua Dep PUP – DPP SPSI Tahun 1990 – 1995 - Ketua Sektor BPU – DPP SPSI Tahun 1995 – Skrg - Ketua Umum PP SPBPU –FSPSI Tahun 1995 – 1997 - Wk Sekjen DPP F.SPSI Tahun 1997 – 1999 - Pj Sekjen DPP F.SPSI Tahun 1999 – 2005 - Sekjen DPP K.SPSI Tahun 2005 - 2007 - Ketua DPP K SPSI Tahun 2007 – 2014 - Ketua Umum DPP K.SPSI Tahun 2012 – 2014 - Wk Ketum DPP KSPSI (Rekonsiliasi) Tahun 2014 – skr - Ketua Harian DPP KSPSI
2
Drs H. Sjukur Sarto MSKetua Harian DPP K.SPSI
Hotel Borobudur, 24 Februari 2015
AMANAT PEMBUKAAN UUD 1945
Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan social
Berdasaarkan amanat UUD 1946 PEMERINTAHAN JOKOWI – JK
Menyusun VISI, MISI dan STRATEGI Untuk masa pemerintahan 2014 sd 2019
Yang di sebut :TRISAKTI – NAWA CITA
4
PRINSIP DASAR TRISAKTI
- TRISAKTI
- BERDAULAT dibidang Politik, ada 12 agenda Strategis
- KEMANDIRIAN di bidang ekonomi ada 16 Agenda Strategis
- KEPRIBADIAN di bidang kebudayaan ada 3 Agenda Startegis
- Dari 31 agenda trategis diatas diperas menjadi 9 agenda prioritas, yang di sebut NAWA CITA
Didalam visi misi Pemerintahan Jokowi JK, terutama di bidangekonomi, berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat (termasuk
pekerja) dengan upaya pertumbuhan ekonomi yanag tinggi agar dapatmenciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan
Dengan target akhir, menyelesaikan kemiskinan dan peningkatankesejahteraan social bangsa Indonesia
5
UPAYA-UPAYA PENCIPTAAN LAPANGAN
KERJA DAN PERLINDUNGAN
1. Dalam 9 agenda prioritas hampir seluruhnya di tujukan untukmenciptakan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangankerja
2. Mempermudah iklim investasi, membangun insfrastruktur barumembangun jalan, pelabuhan, pasar-pasar tradisional danmengembangkan & membina UMKM
3. Memberikan perlindungan kepada pekerja, baik pekerja yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, baik dalam hubungan kerjamaupun di luar hubungan kerja
4. Mendirikan perumahan pekerja di kawasan-kawasan industri denganharga murah
6
UPAYA-UPAYA PENCIPTAAN LAPANGAN
KERJA DAN PERLINDUNGAN
Salah satu agenda prioritas yang menyangkut langsung bagi pekerjaadalah pemberdayaan pekerja/buruh :
- - Menekan inflasi, untuk meningkatkan daya beli pekerja- - Membangun perumahan pekerja di kawasan industry- - Meningkatkan pelayanan kepentingan pekerja melalui APBN- - Penambahan iuran BPJS melalui APBN dan APBD- - Pelarangan tenaga alih daya, terutama di BUMN- - Menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk membuka lapangan
kerja baru- - Perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan MEA- - Pemberian Insentif bagi perusahaan yang memberikan hak-- hak pekerja secara baik
7
UPAYA-UPAYA PENCIPTAAN LAPANGAN
KERJA DAN PERLINDUNGAN
REVISI UNDANG-UNDANG BIDANG KETENAGAKERJAAN- Revisi UU 39/2004 tentang Penempatan TKI- Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- revisi UU 02/2004 tentang PHI
MENDORONG MENGESAHAN RUU bidang Ketenagakerjaankhususnya tentang
- System dan komite pengawasan ketenagakerjaan- System pengupahan dan perlindungan upah
- Perlindungan Pekerja Rumah Tangga- Tentang tanaga Perawat
8
9
KENDALA DAN
TANTANGAN
POLITIK DAN EKONOMI :
Dukungan politik Pemerintahan Jokowi JK di Parlemen tidak
mayoritas dapat menghambat pelaksanaan program
Pertumbuhan ekonomi Dunia rendah
Terhambatnya pemberatasan Korupsi – ekonomi biaya tinggi
Pengangguran terbuka dan terselubung sangat tinggi
Kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi
Otonomi daerah sampai di tingkat Kabupaten berakibat tidak
singkron nya regulasi dan kebijakan ekonomi, antar daerah
Pelaksanaan Pasar bebas Asia ( MEA), tahun 2015
10
KENDALA DAN
TANTANGAN
PEMERINTAH : Infrastruktur, jalan, pelabuhan dan engergy, rendah
Ego Sektoral dan ego wilayah (Pemerintah Pusat, Propinsi dan
Kab)
Banyaknya pelanggaran pengusaha terhadap hak-hak pekerja
akibat lembahnya pengawasan aparat pemerintah
Sebagian besar aparat pemerintah di daerah tidak menguasai hak
dan kewajiban azasi pekerja
Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan kurang mendukung,
kebutuhan pasar
Pembinaan pemerintah kepada UMKM lambat
Kebijakan insentif bagi investor lokal dan industri rumah tangga
sangat rendah11
KENDALA DAN
TANTANGAN
DUNIA USAHA :
Karakter Pengusaha yang manja dan KKN Banyak Pengusaha tidak profesional dan tidak effisien Banyak pengusaha yang menggunakan mesin-mesin tua Pengusaha memperlakukan biaya tenaga kerja sebagai biaya
yang selalu di hemat, tidak menperlakukan biaya tenaga kerjaadalah produktivitas
Motivasi dan Inovasi sebagai Pengusaha masih rendah Kurang menghargai profesi pekerja, dan tidak memberikan
pendidikan dan pelatihan bagi pekerja Kesulitan akses perbankan bagi UMKM dan usaha rumah tangga Pelaku UMKM tidak melakukan Inovasi produk unggulan
12
KENDALA DAN
TANTANGAN
TENAGA KERJA INDONESIA :
Akibat jumlah pengangguran yang tinggi, maka persaingan tenaga kerja
sangat tinggi
Produktivitas, loyalitas dan motivasi dan inovasi kerja pekerja rendah
karena kesejahteraan pekerja rendah
Sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah
Angkatan kerja lebih memilih menjadi pekerja dari pada berwiraswasta
Persepsi menolak Revisi UU Ketenagakerjaan
13
14
KESIMPULAN
DAN SARAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Bahwa apabila TRISAKTI dan NAWA CITA, dapat dilaksanakan secara
konsisten oleh semua pihak, maka konsep pembangunan berkelanjutan
untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak
dapat tercipta Masyarakat yang sejahtera
Bahwa TRISAKTI dan NAWA CITA tidak akan berhasil apabila Pemerintah
Jokowi JK tidak didukung secara konsistensi Birokrasi, Legislative dan
Yudikatif
Bahwa untuk dapat mensejahterakan rakyat , khusus nya pekerja, perlu
kesamaan pandangan antara aparat pemerintah, Pengusaha dan Serikat
Pekerja, tentang kesejahteraan dan produktivitas15
KESIMPULAN
DAN SARAN
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
Penciptaan lapangan kerja harus di barengi dengan peningkatan kwalitas
tenaga kerja melaui pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan calon
pekerja dan pekerja
Untuk menciptakan pekerja yang produktif, disiplin dan loyal perlu
merubah cara berpikir pengusaha bahwa biaya tenaga kerja ( Upah,
pelatihan dan jaminan social ) adalah “human investmen”
Membebaskan apparat pemerintah / birokrasi dari karakter dilayani
menjadi karakter melayani, dari karakter koruptif menjadi “kooperative:”
16
KESIMPULAN
DAN SARAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Masih banyak nya pengusaha yang tidak professional berakibatpengusaha tidak menghargai pekerja sebagai suatu profesi. Tidakmemposisikan pekerja sebagai Mitra yang sangat penting dalam proses produksi. Sehingga tidak berniat memberikan kesejahteraan yang baikbagi pekerja
Pemerintah perlu memberikan insentif yang signifikan bagi pengusahayang telah mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamisdan berkeadilan di perusahaan nya .
Pembangunan perumahan pekerja di kawasan industri akan meningkatkansemangat kerja kerja dan akan berdampak pada peningkatan produktivitaspekerja
17
PENUTUP
.
18
Recommended