1
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016-2021
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
2018
1
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allih SWT, karena hanya dengan karunia-Nya
kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi/Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA)
Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik ini disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
Pangandaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2021. Dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan
Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan
daerah.
Dengan tersusunnya perubahan renstra ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi
Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Pangandaran, dapat menjadi landasan dalam
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa Politik
Kabupaten Pangandaran.
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan
kerjasamany dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, sehingga Renstra Kantor Kesatuan
Bangsa Politik Kabupaten Pangandaran dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang
diharapkan. Akhir kata semoga Dokumen Renstra ini bermanfaat bagi kita semua dan kami
menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah
kesempurnaan.
Semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten
Pangandaran di masa mendatang.
Parigi, Agustus 2018
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................. 1
1 Latar Belakang ................................................................................................... 1
2 Landasan Hukum ............................................................................................... 2
3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 3
4 Sistematika ........................................................................................................ 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA,POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN......................................................................
5
1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Kabupaten
Pangandaran........................................................................................................
5
2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik................................................. 14
3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa,Politik... ...................................... 16
4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik..................................................................................................................
23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KESATUAN
BANGSA, POLITIK.............................................................................................
25
1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor
SKPD..................................................................................................................
25
2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran ....... 26
. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi /Kabupaten /Kota... 26
4 Penentuan Isu-Isu Strategis................................................................................ 29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.................................................................................. 30
1 Tujuan dan Sasaran............................................................................................ 30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................................................... 32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..........................
33
BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD..............................................................................................
34
BAB VIII PENUTUP............................................................................................................. 33
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 -2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan
pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta
memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan
sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran Tahun
2016-2021 ini merupakan revisi dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal
ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain :
(i) Adanya revisi penyusunan RPJMD lama
(ii) Adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut;
(iii) Keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam
Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.
Penyusunan Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005 – 2025 dan Revisi RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021, memperhatikan
sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu
strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungs Renstra SKPD Kabupaten
Pangandaran sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran dilakukan secara transparan dan
partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang
nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Kantor
Kesbangpol.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintah Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran;
3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. MAKSUD
Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :
(1). Tersusunnya dokumen perencanaan taktis strategis sebagai alat Bantu yang
terukur bagi rujukan penilaian kinerja SKPD.
(2). Terencananya pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan
tahapan yang jelas.
(3). Terencananya system manajemen pembangunan dengan prinsip profesionalitas dan
akuntabilitas.
1.3.2. TUJUAN
Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran ini bertujuan untuk meningkatkan
kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun ke depan (2018– 2021), sehingga dapat mempercepat proses peningkatan
tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Kabupaten Pangandaran ini adalah :
1) Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan
prioritas sehingga pembangunan dapat mengarah pada tujuan yang telah
ditetapkan dan pada pencapaian.
2) Untuk menjamin komitmen bersama masyarakat Kabupaten Pangandaran
terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semuastake
holders pembangunan daerah.
3) Untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan
daerah Kabupaten Pangandaran, selama lima tahun yang akan datang.
4) Untuk mengoptimalkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan
masyarakat.
5) Sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
KantorKesatuan Bangsa, Politik dan Kabupaten Pangandaran.
6) Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik.
7) Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN
BANGSA, POLITIK
2.1 Tugas,fungsi dan struktur organisasi Kantor Kesbangpol
2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
2.3 Kinerja Pelayanan Kesatuan Bangsa, Politik
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kantor Kesbangpol
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih
3.3 Telah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan
hidup strategis
3.5 Penentuan isu-isu strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Untuk mengetahui gambaran layanan Kantor Kesatuan Bangsa, PolitikKabupaten
Pangandaran, dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Kabupaten Pangandaran, komposisi personalia, kondisi lingkungan strategis dan isu strategis.
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Kabupaten Pangandaran
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik kabupaten Pangandaran mempunyai arti dan
peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran” dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, maka
tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
Fungsi :
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran, maka masing – masing pejabat memiliki
uraian tugas sebagai berikut :
2.1.1. Kepala Kantor
Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan
teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi
kesekretariatan, politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini
daerah, ketahanan bangsa serta jabatan fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud , Kepala Kantor mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik
sesuai dengan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan
bangsa dan politik;
6
c. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, politik
dalam negeri dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini daerah, ketahanan bangsa,
serta jabatan fungsional;
d. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya aparatur, keangan, sarana dan
prasarana kantor;
e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kantor.
Tugas Kepala Kantor meliputi :
a. menyelenggarakaan perumusan kebijakan teknis Kantor yang meliputi
kesekretariatan, politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini
daerah, ketahanan bangsa dan jabatan fungsional berdasarkan visi misi serta tugas
pokok dan fungsi kantor;
b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi
kesekretariatan, politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini
daerah, ketahanan bangsa dan jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum
Kantor dan Standar Pelayanan Minimal;
c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana
strategis (Renstra), laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT),
penetapan kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan bagi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan
laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan kinerja lainnya;
d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kesatuan bangsa dan politik;
e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
di daerah;
f. Penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang politik
dalam negeri dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini daerah, ketahanan bangsa
dan jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi
Kantor;
g. Menyelenggarakan pembentukan dan pengemabangan kelembagaan bidang kesatuan
bangsa dan politik di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria yang di tetapkan pemerintah;
h. Memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kantor;
7
i. Menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan dan / atau pembangunan bidang
data politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini daerah,
ketahanan bangsa dan jabatan fungsional sebagai bahan perencanaan pembangunan
daerah;
j. Menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup kesatuan bangsa
dan politik di daerah;
k. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan
dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang kesatuan bangsa dan
politik daerah;
l. Mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang
tugasnya;
m. Menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis
maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi kantor;
n. Menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
o. Memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung
untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
p. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf kualitas dan karier staf;
q. Membina staf sesuia ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier
staf;
r. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui melalui penilaian Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan
serta upaya tindak lanjut;
t. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk
sinkronisasi pelaksanaan tugas;
u. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala, atau sesuai kebutuhan
kepada pimpinan;
v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang
tugas kantor; dan
w. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuiai
dengan bidang tugasnya.
2.1.2. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi
umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta
pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi kantor.
8
Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai,
pendayagunaan pegawai dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin
pegawai;
b. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
c. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data kesatuan bangsa dan politik;
d. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan kesatuan
bangsa dan politik;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
f. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
g. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan
kantor;
h. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Kantor;
i. Peneglolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
j. Pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan kantor;
k. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang
inventaris kantor dan keprotokolan;
l. Pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor;
m. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
n. Penyusunan laporan dibidang tugasnya;
o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi Realisasi
Anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
p. Penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan dinas dan Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK);
q. Penyusunan neraca keuangan kantor;
r. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program bidang kesatuan bangsa dan
politik;
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
2.1.3. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik
Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, dan
menyelenggarakan penyusunan rencana kerja seksi kesatuan bangsa dan politik, meliputi
fasilitasi partai politik,pemilu dan pendidikan politik serta wawasan kebangsaan dan
pembauran kebangsaan. Adapun uraian tugas kepala seksi kesatuan bangsa dan politik
sebagai berikut :
9
a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis seksi kesatuan bangsa dan
politik;
b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja seksi kesatuan bangsa dan politik
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kantor serta
kondisi dinamis masyarakat;
c. Menyelenggarakan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah kepada pemerintahan di tingkat
kecamatan, desa dan masyarakat melalui koordinasi, bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi;
d. Menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas fungsi legislatif
dalam sistem pemerintahan;
e. Menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan politik dalam rangka pencapaian
peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik;
f. Menyelenggarakan fasilitasi serta koordinasi dalam rangka penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
g. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi pada SKPD, kecamatan,
Desa dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup wawasan
kebangsaan dan pembauran kebangsaan;
h. Menyelenggarakan pengamalan pancasila melalui penyelenggaraan pelatihan
peningkatan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi negara serta pembinaan
pembauran kebangsaan;
i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi
kesatuan bangsa dan politik;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya;
k. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
l. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
m. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
n. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup seksi kesatuan bangsa dan politik untuk
mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
o. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan;
p. Menyusun dan memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh staf
untuk memperoleh konsep surat dinas yang benar;
10
q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
r. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup seksi kesatuan bangsa dan politik
secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya, dan;
t. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.4. Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan Daerah
Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor, mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan
penyusunan rencana kerja seksi kewaspadaan dan ketahanan daerah, meliputi
kewaspadaan dini, penanganan konflik dan oengawasan lembaga/orang asing. Adapun
tugas Kepala Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah diantaranya :
a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Kewaspadaan dan
Ketahanan Daerah;
b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan
Daerah berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kantor serta
kondisi dinamis masyarakat;
c. Menyelenggarakan kewaspadaan dini, bina masyarakat, dan tenaga kerja melalui
koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi terhadap kondusifitas daerah;
d. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan serta peningkatan aktivitas intelejen melalui
komunitas intelejen daerah (KOMINDA)
e. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di daerah
melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
f. Menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, penanganan konflik dan pengawasan
lembaga dan/atau orang asing pada pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan
masyarakat melalui koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi;
g. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi
kewaspadaan dan ketahanan daerah;
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya;
11
i. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
j. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
k. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
l. Menyelia kegiatan staf dalm lingkup seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah untuk
mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
m. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja
yang telah ditetapkan;
n. Menyusun dan memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh staf untuk
memperoleh konsep surat dinas yang benar;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran Kerja Pegawai (SKP)
untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak
lanjut;
p. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup seksi Kewaspadaan dan ketahanan
Daerah secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan pimpinan;
q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya; dan
r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
12
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
13
2.2. Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran.
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Berdasarkan data terakhir jumlah pegawai yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2.1.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
Jumlah Laki-Laki Perempuan
1. Pasca Sarjana / S2 2 - 2
2. Sarjana / S1 1 - 1
3. Diploma III 1 1 2
4. SLTA 2 - 2
Jumlah 6 1 7
Tabel 2.2.1.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018
No Tingkat Eselon Jumlah Pegawai
Jumlah Laki-Laki Perempuan
1. Eselon III 1 - 1
2. Eselon IV 3 - 3
3. Fungsional 2 1 3
Jumlah 6 1 7
Tabel 2.2.1.3
Pegawai Non PNS Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten pangandaran Tahun 2018
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
Jumlah Laki-Laki Perempuan
1. S1 4 5 9
14
2. SLTA 4 3 7
3. SLTP 1 - 1
Jumlah 9 8 17
2.2.2 Sarana dan Prasarana
Aset Yang Dikelola.
Dalam menjalankan tugas oprasionalnya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten
Pangandaran didukung beberapa peralatan antara lain :
Tabel 2.2.2
No Nama Aset Jumlah
1. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1 unit
2. Sepeda Motor 1 unit
3. Mesin Ketik Elektronik 1 unit
4. Lemari Besi 6 unit
5. Rak Kayu 2 unit
6. Brand Kas 1 unit
7. Alat Penghancur Kertas 1 unit
8. White Board 2 buah
9. Zice 1 unit
10. Meja Rapat 4 unit
11. Kursi Tamu 1 unit
12. Kursi Putar 2 unit
13. Meja Biro 5 unit
14. Rak TV 2 unit
15. Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 1 unit
16. AC Unit 4 unit
17. Televisi 1 unit
18. Sound System 1 unit
19. P.C Unit/Komputer PC 3 unit
20. Laptop 5 unit
21. Note Book 3 unit
22. Printer 4 unit
23. Scanner 1 unit
24. Printer 3 unit
15
25. Modem 1 unit
26. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2 unit
27. Meja Kerja 10 unit
28. Lemari Arsip untuk arsip dinamis 2 unit
29. Camera + Attachment 2 unit
30. Proyektor + Attachment 1 unit
31. Facsimile 1 unit
32. Handphone 1 unit
33. Antena SHF/Parabola Portable 1 buah
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran
Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran sesuai
dengan tugas, pokok dan fungsinya adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam
bidang penguatan kesatuan bangsa, pemantapan hubungan antar lembaga dan pemantapan
sistem budaya politik.
Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran selama
berdirinya Kabupaten Pangandaran diuraikan sebagai berikut :
1. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk tingkat
Kabupaten.
2. Terjalinnya Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Instansi
Vertikal seperti POLRI, TNI, Kejaksaan dan BIN Daerah Pangandaran melalui
Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran dalam
rangka pencegahan dini untuk mnegantisipasi terjadinya konflik di Kabupaten
Pangandaran.
3. Tersalurnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku.
4. Terlaksananya pemantauan (monitoring) pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil
Bupati Pangandaran Tahun 2015.
5. Terlaksananya pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
6. Terlaksananya pemeberian izin penelitian bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 serta Lembaga
Survey dan Instansi Pemerintah.
16
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa Politik
No
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikato
r
Lainnya
Satuan
Target Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
Ke-
Realisasi
Capaian Tahun
Ke-
Rasio Capaian
Pada Tahun Ke-
2016 2017 2016 2017 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
Prosentase Potensi Konflik
yang Tidak Terjadi -
- % 65% 65% 75,5% 75,5% 100 100
2
Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam:
Pemilihan Kepala Desa
-
- % - - - - - -
Pemilihan Legislatif
70,32% - 70,32 - 100 -
Pemilihan Presiden
77,05% - - - - -
Pemilihan Kepala Daerah 77,94% - 77,94 - 100 -
Jumlah Organisasi
Masyarakat yang Aktif 46 46 46 41 100 89,13
17
Tabel 2.3.2
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Uraian
Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahu
Ke-
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran
Tahun Ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
2016 2017 2016 2017 2016 2017 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
287.845.000 281.461.550
216.887.445 258.199.901 75,35 91,74 (24,65)
(8,26)
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
3.500.000 2.500.000
2.787.000 2.499.000 79,63 99,96 (20,37 )
(0,04)
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
22.800.000 29.300.000
10.613.895 15.605.343 46,55 53,26 (53,45)
(46,74)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.100.000 1.100.000
1.524.700 985.800 72,60 89,62 (27,40 ) (10,38)
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
22.540.000 31.500.000
22.250.000 31.200.000 98,71 99,05 (1,29)
(0,95)
Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
19.500.000 31.200.000
19.500.000 31.200.000 100,00 100,00 - -
Penyediaan Jasa Penunjang
Kegiatan Perkantoran dan
Rumah Tangga
14.585.000 15.600.000
14.235.000 15.600.000 97,60 100,00 (2,40 ) -
Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.200.000 26.000.000 21.624.650 25.993.850 82,54 99,98 (17,46) ( 0,02)
18
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
15.000.000 4.000.000
6.540.000 3.989.900 43,60 99,75 (56,40)
( 0,25 )
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
3.570.000 3.000.000
1.546.000 2.999.500 43,31 99,98 ( 56,69)
( 0,02)
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
9.000.000 4.900.000
7.594.100 4.896.642 84,38 99,93 ( 15,62)
( 0,07 )
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
16.690.000 13.361.550
12.751.000 11.912.000 76,40 89,15 ( 23,60 )
( 10,85 )
Penyediaan Makan dan
Minuman
25.000.000 15.000.000
20.930.600 14.996.850 83,72 99,98 ( 16,28 )
( 0,02 )
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
77.360.000 80.000.000
57.559.500 79.991.016 74,40 99,99 (25,60)
( 0,01 )
Rapat-rapat Koordinasi di
Dalam Daerah
30.000.000 24.000.000
17.431.000 16.330.000 58,10 68,04 (41,90)
(31,96)
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
151.380.000 104.500.000
110.808.225 100.027.864 73,20 95,72 (26,80 )
(4,28)
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
13.760.000 5.000.000
4.625.000 5.000.000 33,61 100,00 ( 66,39 )
-
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
20.000.000 14.898.000 74,49 ( 25,51 )
( 100,00 )
Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor
6.600.000 20.000.000
2.620.000 19.908.000 39,70 99,54 (60,30)
(0,46)
Pemeliharaan rutin/berkala 68.300.000 40.000.000 49.236.725 38.640.864 72,09 96,60 (27,91) ( 3,40)
19
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
9.000.000 4.500.000
7.382.500 2.875.000 82,03 63,89 (17,97)
(36,11)
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
8.720.000 5.000.000
7.050.000 4.954.000 80,85 99,08 (19,15)
(0,92)
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
- 2.500.000
- 1.500.000 - 60,00 - (40,00)
Penyediaan Gedung Kantor 25.000.000 27.500.000
24.996.000 27.150.000 99,98 98,73 (0,02)
(1,27)
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
103.969.500 75.039.500
59.836.800 68.005.200 57,55 90,63 (42,45)
(9,37)
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4.700.000 1.982.000
3.663.000 1.982.000 77,94 100,00 (22,06)
-
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
4.050.000 1.550.000
- - - - - -
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggara
5.810.000 1.500.000
- 754.400 - 50,29 - (49,71)
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
1.954.500 1.607.500
1.954.500 1.607.500 100,00 100,00 - -
Penyusunan Perencanaan
Program dan Kegiatan SKPD
35.535.000 16.600.000
21.903.200 16.599.850 61,64 100,00 (38,36)
-
Penyelenggaraan Pengelolaan
Sistem Informasi Pengelolaan
23.235.000 24.100.000
15.435.000 23.662.150 66,43 98,18 (33,57)
(1,82)
20
Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Pengelolaan
Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Daerah
23.235.000 24.100.000
15.431.100 23.399.300 66,41 97,09 (33,59)
(2,91)
Penyusunan Renstra SKPD 5.450.000 - 1.450.000 - 26,61 - (73,39)
-
Revisi Renstra SKPD - 3.600.000
- - - - - -
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
460.550.000 291.235.500
376.249.700 285.083.000 81,70 97,89 ( 18,30 )
( 2,11 )
Fasilitasi Kegiatan Intelegen
Daerah (KOMINDA)
338.350.000 194.157.000
274.841.700 188.737.550 81,23 97,21 ( 18,77 )
(2,79)
Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri
Terpadu
122.200.000 97.078.500
101.408.000 96.345.450 82,99 99,24 ( 17,01 )
( 0,76 )
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
275.601.750 100.514.450
267.093.350 100.514.450 96,91 100,00 ( 3,09)
-
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
- 16.184.500
- 16.184.500
- 100,00 - -
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Bangsa
86.725.000 - 81.279.500 - 93,72 - ( 6,28 )
-
Pendidikan Bela Negara Bagi
Generasi Muda
188.876.750 84.329.950
185.813.850 84.329.950 98,38 100,00 ( 1,62 ) -
21
Program Kemitran
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
135.807.500 85.956.000
135.696.500 84.149.750 99,92 97,90 ( 0,08 )
( 2,10 )
Pembinaan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM)
59.870.000 50.000.000
59.796.000 49.210.000 99,88 98,42 ( 0,12 )
( 1,58 )
Pembinaan Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB)
34.137.500 17.978.000
34.101.500 17.948.250 99,89 99,83 ( 0,11 )
( 0,17 )
Pembinaan Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)
41.800.000 17.978.000
41.799.000 16.991.500 100,00 94,51 - ( 5,49 )
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
158.215.250 54.774.000
143.171.100 50.417.100 90,49 92,05 ( 9,51 )
( 7,95 )
Pemantauan Pemilu Legislatif dan
Pilpres serta Persiapan Pemilihan
Kepala Daerah
79.715.250 - 79.715.250 - 100,00 - - -
Verifikasi Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial
28.500.000 10.463.000
26.336.050 10.415.400 92,41 99,55 ( 7,59 )
( 0,45 )
Bintek Kader Parpol - 26.333.000
- 22.941.000 - 87,12 - ( 12,88 )
Pembinaan Ormas, LSM dan OKP 50.000.000 17.978.000
37.119.800 17.060.700 74,24 94,90 (25,76) (5,10)
22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Kabupaten Pangandaran.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Organisasi Perangkat daerah
di Kabupaten Pangandaran yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang
Kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum selama tiga tahun terakhir kondisinya stabil, landai dan kondusif. Setidaknya hal ini
menjadi pertanda bahwa kemandirian politik masyarakat mulai mengalami peningkatan.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam bentuk
kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Pangandaran.
Meskipun demikian bukan berarti tidak ada hambatan yang ditemui kesbangpol
selama perjalanannya. Ada beberapa faktor yang sedikit banyak mempengaruhi peningkatan
pemberdayaan politik masyarakat Kabupaten Pangandaran, antara lain:
a. Tingkat Ketertarikan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tinggi untuk
berpartisipasi dengan mendirikan atau bergabung ada organisasi non profit
(Ormas/LSM/Yayasan) belum dibarengi dengan pengetahuan mereka akan pentingnya
kelengkapan persyaratan untuk organisasi yang mereka bentuk. Sehingga masih banyak
Ormas/LSM/Yayasan yang belum terdaftar di Kantor Kesbangpol.
b. Masih sering dijumpai adanya konflik kepentingan dalam ormas, LSM yang berdampak
pada kinerja organisasi mereka sendiri pada khususnya masyarakat sebagai pengguna
jasa mereka pada umumnya.
c. Kurangnya kesadaran dari parpol untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan
dalam pencairan dana menghambat kecepatan dana bantuan keuangan parpol.
Terkait dengan kenyataan tersebut diatas, ada beberapa langkah/kegiatan yang telah
dilakukan untuk meningkatkan/memperbaiki tingkat keberdayaan poltik di masyarakat
dan lembaga demokrasi yang ada di Kabupaten pangandaran, antara lain :
a. Upaya penyediaan dana fasilitasi dalam tiap tahun anggaran bagi pelaksanaan
pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan lain-lain secara berkesinambungan;
b. Senantiasa menjalin koordinasi anatar instansi untuk tujuan terselenggaranya
kehidupan berpolitik yang demokratis di kabupaten pangandaran;
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan secara teknis kepada parpol berkaitan dengan
administrasi keuangan.
Secara ringkas dapat dikemukakan, analisis SWOT Kantor Kesbangpol sebagai
lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di
bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri sebagai berikut :
a. Strength (kekuatan)
Kesbangpol bekerja di bawah payung hukum yang jelas.
23
Program dan kegiatan Kantor Kesbangpol yang jelas serta sesuai
kebutuhan.
Jaringan informasi dan komunikasi memadai
Lokasi kantor kesbangpol yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
Adanya visi, misi kantor kesbangpol.
b. Weaknes (kelemahan)
Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada
Kantor Kesbangpol
Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan
kegiataan secara berkesinambungan
Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur
Kesatuan Bangsa, politik kabupaten pangandaran
c. Oportunity (Peluang)
Kemajuan teknologi berbasis internet
keterbukaan informasi public
kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi
dukungan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah yang besar
terhadap isu persatuan dan kesatuan bangsa.
Makin tingginya kesadaran masyarakat untuk mencintai bangsanya
hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lain maupun dengan
masyarakat umum
meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kantor
kesbangpol terbukti dengan semakin banyaknya kegiatan kerjasama yang
diajukan oleh masyarakat
konsolidasi yang melibatkan seluruh instansi dan segenap komponen
daerah semakin terarah sehingga memberi peluang penciptaan kondisi
politik, hukum dan keamanan yang semakin stabil.
Komitmen pimpinan Daerah untuk membentuk tata pemerintahan yang
baik (Good Governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba,
kegiatan illegal, pengembangan demokrasi dan penguatan sosial ekonomi
masyarakat.
d. Tantangan (Threats)
Adanya pergesekan antar msyarakat maupun antar kelompok yang dilatar
belakangi perbedaan suku, ras dan agama
Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan
bernegara
24
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KESATUAN
BANGSA, POLITIK
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.
Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2013-2015 serta
tantangan yang semakin berat pada 2016-2021, maka inventarisasi permasalahan yang
dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :
1. Masalah yang bersifat Internal
a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Kantor Kesatuan
bangsa, politik kabupaten pangandaran baik secara kuantitas maupun kualitas
b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang
aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian
tugas
c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan
pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan
program.kegiatan dengan SKPD lainnya.
2. Masalah yang bersifat eksternal
a. Kondisi dan stabilitas nasional secara umum sangat membawa pengaruh (bisa positif
ataupun negativ) terhadap kinerja kantor kesbangpol kabupaten pangandaran
b. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dan juga masyarakat pada umumya
memerlukan kreativitas dan kesamaan tujuan, sedangkan pada kenyataannya hal ini
tidak mudah untuk dilaksanakan.
c. Keaktifan masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang difasilitasi
kantor kesbangpol masih kurang.
d. Masih banyaknya LSM/Ormas yang belum mendaftarkan diri ke kantor kesbangpol
berdampak pada sulitnya antisipasi terhadap potensi gesekan yang mengancam
ketertiban umum.
e. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk
membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
f. Perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat dengan pola yang tidak
menentu sehingga perlu pemantauan secara terus menerus agar kesiapan antisipasi
terhadap gangguan bidang politik, hukum dan keamanan dapat dibangun dengan
baik.
g. Peningkatan wawasan kebangsaan dalam rangka pemahaman terhadap empat
konsensus dasar yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
sebagai upaya membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
25
h. Menurunnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai pancasila, demokrasi,
wawasan kebangsaan dan cinta tanah air akibat pengaruh globalisasi.
i. Ditinjau dari sudut demografis warga masyarakat Kabupaten Pangandaran sangat
rawan untuk dapat terjadinya konflik SARA.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
Pembangunan di Kabupaten Pangandaran pada tahap pertama RPJM Daerah tahun 2016
– 2021 menuntut perhatian lebih tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum
terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi yang muncul di masa yang akan datang.
Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah :
“Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”
Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada, tantangan ke depan dan isu
yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki untuk
mencapai masyarakat Kabupaten Pangandaran, maka dirumuskan misi Kabupaten
Pangandaran yaitu:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang
yang berwawasan lingkungan;
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
4. Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal;
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;
6. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan.
Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
kantor kesbangpol adalah misi keempat yaitu Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan
lokal, dengan pokok-pokok program sebagai berikut :
1. Program pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pendidikan Politik
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.3.1 Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
Visi
” Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan
dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan
Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”
Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi
Kementerian Dalam Negeri, yaitu:
26
1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan
terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan
demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui
harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum,
serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui
peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung
pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan
daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa
serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengandidukung
aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan
pelayanan publik.
Dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri yang terkait dengan tufoksi Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran yaitu terdapat pada misi ke satu,
yaitu Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat
pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan
kesatuan demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
Program yang mendukung diantaranya :
a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
c. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3.3.2 Renstra Badan Kesatuan Bangsa,Politik Provinsi Jawa Barat
Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat yaitu :
“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dan Demokratis”
Misinya :
Misi Kesatu : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara dan cinta
tanah air.
Misi Kedua : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga
harmonisasi dankondusivitas di daerah.
Misi Ketiga : Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan
sosialkemasyarakatan.
27
Misi Keempat : Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat.
Terlihat bahwa urusan wajib kantor kesbangpol terkait dengan misi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik mendukung semua misi diatas.
3.3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun
peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam
aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan
mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia. Wilayah pantai,
rawa, dataran rendah, perukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda
dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang
lestari. Wilayah hutan alami, hutan sekunder, savanah dan wilayah karst akan juga berbeda
perencanaan ruangnya. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan
perencanaan ruang dengan mengaplikasikan KLHS.
KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup
dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa
konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam
proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. Tujuan
penataan ruang adalah untuk mewujudkan :
1) Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian
Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai
konservasi;
2) Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan
konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan
vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat
mengganggu fungsi kawasan;
3) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan
wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal
dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan
desa–desa potensial;
4) Terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian,
pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-
kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan
struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.
28
Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling
melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
serta rencana pembangunan lainnya.
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota sebagai daerah otonom dibidang politik dalam negeri dan administrasi
publik antara lain adalah :
(1) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,
(2) Membantu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu)
(3) Penyelesaian perselisihan antara kabupaten/kota
(4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
Mengingat Kabupaten Pangandaran mempunyai ciri khas kebhinekaan ras, suku, budaya
dan agama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan
bernegara maka kantor Kesatuan bangsa, politik kabupaten pangandaran memiliki
komitmen kuat untuk mewujudkan masyarakat kabupaten pangandaran yanng demokratis
dan berwawasan kebangsaan.
Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan
energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh stake holder, baik pemerintah
maupun masyarakat. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran menetapkan
isu-isu strategis sebagai berikut:
a. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya
pembangunan;
b. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan;
c. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang ideologi bangsa
harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen
masyarakat.
d. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol.
e. Terwujudnya peran serta seluruh stake holder dalam mendukung terciptanya situasi
yang kondusif.
29
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkau waktu 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu
ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasara yang akan diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-
masing.
Adapun tujuan dan sasaran dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten
Pangandaran dijabarkan dalam tabel berikut:
30
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
TARGET
Kondisi
Awal 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Terwujudnya Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Menurunnya Angka
Konflik suku, agama, ras
dan antar golongan
Jumlah kejadian konflik 12 12 12 11 10 8 8
2. Terwujudnya Kehidupan
Politik Masyarakat
Pangandaran yang
demokratis
Meningkatnya angka
partisipasi masyarakat
dalam pemilihan umum
Angka Partisipasi
masyarakat
77,94 77,94% 80,5% 81% 81,5% 82% 82%
3. Terwujudnya Reformasi
Birokrasi
Meningkatnya
Akuntabilitas Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik
Nilai Sakip dan Kinerja
Keuangan Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik
C C B B B B B
31
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran menetapkan Strategi dan Kebijakan yang
merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan
program/kegiatan dalam periode 2016-2021. Dalam tabel 4.3 disajikan Strategi dan Arah
Kebijakan untuk setiap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik Kabupaten Pangandaran.
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA
MISI : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel bersih dan melayani
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya Reformasi
Birokrasi
Meningkatnya
Akuntabilitas Kantor
Kesatuan Bangsa,
Politik
Meningkatkan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
(AKIP)
Peningkatan
akuntabilitas dan
penguatan evaluasi atas
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
MISI : Memperkuat Ketahanan nilai-nilai kearifan lokal
Terwujudnya Persatuan
dan Kesatuan Bangsa Menurunnya Angka
Konflik suku, agama,
ras dan antar golongan
1. Penghayatan
kehidupan berbangsa
dan bernegara
1. Meningkatkan
toleransi antar suku,
agama, ras dan antar
golongan
Terwujudnya Kehidupan
Politik Masyarakat
Pangandaran yang
Demokratis
Meningkatnya angka
partisipasi masyarakat
dalam pemilihan umum
Meningkatkan
pemahaman dan peran
serta masyarakat dalam
pembangunan politik
1. Peningkatan
Partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
politik.
32
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan
masyarakat diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang
direncanakan oleh SKPD maupun oleh Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk
mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan adalah dengan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan berjenjang dimulai dari tingakt
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai kepada tingkat Nasional.
Musrenbang dilaksanakan setiap tahun yang menghasilkan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan lima tahunan
untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Berdasarkan prioritas program kabupaten Pangandaran dan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 56 tahun 2007, maka
setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya. Dari daftar
program dalam Permendagri tersebut terpilih untuk tahun 2016-2021 pada kantor Kesatuan
Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran yaitu Kode program dan kegiatannya adalah
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Berikut Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Kabupaten Pangandaran (terlampir).
33
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan dalam rangka misi dan
visi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran.
Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari
pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Kemudian
untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur perencanaan
strategis, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut
hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan setiap kegiatan, program dan
kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan skala prioritas
yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten
Pangandaran. Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa
Politik Kabupaten Pangandaran berikut target capaian selama 5 (lima) tahun :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja
Pada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
Periode RPJMD
Tahun 0 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Jumlah kejadian konflik
12 12 12 11 10 8 8
2. Angka Partisipasi masyarakat
77,94% 77,94% 81,5% 81% 81,5% 82% 82%
3. Nilai Sakip dan
Kinerja Keuangan
Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik
C C B B B B B
34
BAB VIII
PENUTUP
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor
Kesbangpol Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 disusun sebagai acuan dan pedoman
dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Kantor Kesbangpol
Kabupaten Pangandaran.
Selanjutnya Perubahan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja Kantor yang
setiap tahun diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya
tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Harapan kami dengan
adanya renstra ini upaya-upaya yang dilakukan Kantor Kesbangpol dalam melaksanakan
pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik akan semakin terarah dan meningkat.
Parigi, 2018
31
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode
Program Kegiatan
Indikator
Kinerja Program dan
Kegiatan
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Lokasi 2019 2020 2021
Target Target Rp Target Rp Target Rp Targ
et Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terwujudnya Reformasi
Birokrasi
Meningkatnya Akuntabilit
as Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Nilai Sakip dan
Kinerja Keuangan Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik
Program : Pelayanan administrasi
perkantoran
cakupan administrasi perkantoran
% 100 100 306.300.000
100 398.130.000
100 437.943.000
100 1.142.373.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Materai yang dibeli
buah
1000 1000
2.500.000 500
2.750.000 500
3.025.000 2000
8.275.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Jumlah rekening yang dibayarkan setiap bulan
rekening
3 3 21.400.000
3 23.540.000
3 25.894.000
9
70.834.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/oerasional yang berizin
unit
2 2 1.700.000
2 1.870.000
2 2.057.000
6
5.627.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor
Orang
2 2 36.600.000
2 40.260.000
2 44.286.000
6
121.146.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
32
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor
Orang
2 2
36.600.000 2
40.260.000 2
44.286.000 6
121.146.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan
Perkantoran dan Rumah Tangga
Jumlah Jasa penunjang kegiatan
perkantoran dan rumah tangga
Orang
3 3 54.000.000
4 120.600.000
5 132.660.000
12
307.260.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Jenias Alat Tulis
Kantor
jenis
30 30 26.000.000
30 28.600.000
30 31.460.000
90
86.060.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang yang
dicetak dan digandakan
jenis
2 2 2.700.000
2 2.970.000
2 3.267.000
6
8.937.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran
gan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen isntalasi listirk/peneranga
n bangunan kantor
jenis
15 20 850.000
22 935.000
24 1.028.500
66
2.813.500
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
jenis
42 40 5.000.000
42 5.500.000
44 6.050.000
126
16.550.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis
bahan bacaan tiap bulan
jenis
2 2 13.750.000
2 15.125.000
2 16.637.500
6
45.512.500
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan Makan dan Minuman
Jumlah jenis makanan dan minuman
jenis
2 2 12.200.000
2 13.420.000
2 14.762.000
6
40.382.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah dokumen tindak lanjut rapat koordinasi ke luar daerah
dokumen
1 1 70.000.000
1 77.000.000
1 84.700.000
3
231.700.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah
Jumlah dokumen tindak lanjut rapat koordinasi dalam daerah
dokumen
0 1 5.000.000
1 5.500.000
1 6.050.000
3
16.550.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
33
Penyediaan jasa Pengemudi
Jumlah Jasa Pengemudi
orang
1 1 18.000.000
1 19.800.000
1 21.780.000
3
59.580.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur
100 100
140.500.000 100
154.550.000
100
170.005.000 100
465.055.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
Unit/tahun
3 3 16.500.000
3
18.150.000 4
19.965.000
10
36.465.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur Unit/tahun
0 6 12.000.000
6
13.200.000 7
14.520.000
19
26.520.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
unit
1 1 7.250.000
1
7.975.000 1
8.772.500
3
16.022.500
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang
dipelihara
unit
2 2 31.000.000
2
34.100.000 2
37.510.000
6
68.510.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah
perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
unit
3 3 1.250.000
4
1.375.000 5
1.512.500
12
2.762.500
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang dipelihara
unit
10 5 2.000.000
7
2.200.000 8
2.420.000
20
4.420.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah mebeleur yang dipelihara
unit
7 5 500.000
5
550.000 4
605.000
14
1.105.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyediaan Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang di Sewa
Unit
1 1
70.000.000 1
77.000.000 1
84.700.000 3
154.700.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
34
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Peningkatan disiplin aparatur
%
0 0 -
81
36.450.000 81
40.095.000
81
76.545.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Jumlah pakaian Kerja Lapangan
Stel
0 0 -
27
10.800.000 27
11.880.000
27
22.680.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
Jumlah pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Stel
0 0 -
27
13.500.000 27
14.850.000
27
28.350.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Stel
0 0
- 27
12.150.000 27
13.365.000 27
25.515.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang baik
100 100
90.090.000 100
99.099.000
100 111.815.000
100
301.004.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen Laporan Kinerja
dokumen
1 1 250.000
1 275.000
1 275.000
3
800.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen Laporan
Keuangan Smesteran
dokumen
1 1 250.000
1 275.000
1 275.000
3
800.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyusunan
Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
dokume
n
1 1
250.000 1
275.000 1
275.000 3
800.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen
Laporan Keuangan Akhir Tahun
dokume
n
1 1 700.000
1 770.000
1 770.000
3
2.240.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
35
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD
dokumen
4 4 33.400.000
4 36.740.000
4 40.414.000
12
110.554.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyelenggaraan Pengelolaan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Jumlah Tenaga Operator SIMDA
Keuangan
Orang
1 1 27.840.000
1 30.624.000
1 35.168.900
3
93.632.900
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Penyelenggaraan Pengelolaan
Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
Jumlah Tenaga Operator SIMDA
Aset Daerah
Orang
1 1 27.400.000
1 30.140.000
1 34.637.100
3
92.177.100
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
Menurunnya Angka Konflik suku, agama, ras
dan antar golongan
Jumlah kejadian konflik
Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan
kebangsaan dan ketahanan bangsa
Orang/Tahun
290 600
501.180.000 625
557.500.000 650
613.250.000
187
5
1.671.930.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah Peserta yang memahami
nilai-nilai luhur budaya bangsa
Orang/Tahun
50 100
23.200.000 100
25.000.000
100 27.500.000
300 75.700.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Pendidikan Bela Negara
Bagi Generasi Muda
Jumlah peserta yang memahami
bela negara
Orang/Tahun
240 300 102.980.000
300 120.000.000
300 132.000.000
900 354.980.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Penyusunan Indeks Toleransi
Dokumen Indeks Toleransi
dokumen
0 1 75.000.000
1 82.500.000
1 90.750.000
3 248.250.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Sosialisasi Penangulangan Narkoba
Jumlah Peserta Orang/Tahun
0 200
300.000.000 225
330.000.000 250
363.000.000 675
993.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Program : Kemitraan Pengemban
gan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan cakupan kemitraan dalam
pengembangan wawasan kebangsaan
Orang/Tahun
202 477
955.285.500 550
1.138.727.000
550
1.252.599.700
157
7
3.346.612.200
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
36
Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah
Daerah (TKDPD)
Jumlah Anggota TKDPD
orang
34 34
500.000.000 34
550.000.000
34
605.000.000 102
1.655.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Terpadu
Jumlah anggota yang menangani gangguan Keamanan
Dalam Negeri Terpadu
orang
213 213
100.620.000 213
110.682.000
213
121.750.200 639
333.052.200
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Jumla Peserta yang memahami deteksi dini
Orang/Tahun/kecama
tan 150 75
60.950.000 80
67.045.000 80
73.749.500 235
201.744.500
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Pembinaan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Jumlah peserta yang memahami
toleransi antar umat beragama
Orang/Tahun/
kecamatan 78 80
26.755.500
80
30.000.000 80
33.000.000
240 89.755.500
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK)
Jumlah peserta yang memahami toleransi antar suku
Orang/Tahun
75 75 26.960.000
80
30.000.000 80
33.000.000
235 89.960.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Peningkatan Pengawasan
Orang Asing di Kabupaten Pangandaran
Jumlah tim pengawasan
orang asing
orang
0 0 -
37
87.000.000 37
95.700.000
74 182.700.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Musyawarah Pimpinan Kecamatan
(Muspika)
Jumlah Anggota Muspika
orang
0 26 240.000.000
26
264.000.000 26
290.400.000
78 794.400.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Terwujudnya Kehidupan
Politik Masyarakat Pangandar
an yang demokratis
Meningkatnya angka partisipasi
masyarakat dalam pemilihan umum
Angka Partisipasi
masyarakat
Program : Pendidikan Politik
Masyarakat
Meningkatnya kesadaran berpolitik
masyarakat
%
77,94 81
484.971.500 81
495.000.000
81 544.500.000
81 1.524.471.500
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Bimbingan Teknis Kader Partai Politik
Jumlah kader parpol yang memahami
pendidikan politik
Orang
50 50
63.943.000 50
85.000.000
50
93.500.000 150
242.443.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
37
Seminar/Lokakarya/Diskusi Forum Politik
Jumlah Peserta Seminar
Orang
0 0 -
50
50.000.000 50
55.000.000
100
105.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Verifikasi Belanja Hibah
dan Bantuan Sosial
Jumlah dokumen verifikasi belanja
Hibah dan Bantuan Sosial
dokumen
1 1 50.000.000
1
55.000.000 1
60.500.000
3
165.500.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pembinaan Ormas, LSM dan OKP
Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang memahami pendidikan politik
Orang/Tahun
50 50
35.000.000 50
55.000.000
50
60.500.000 150
150.500.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Verifikasi Pendaftaran Ormas, LSM dan OKP
Jumlah dokumen hasil verifikasi Ormas,LSM dan OKP
dokumen
0 0
- 1
30.000.000 1
33.000.000 2
63.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Penataan,
Persiapan dan Pengisian Anggota DPRD Kab.Pangandaran
Jumlah calon
Anggota DPRD yang memahami pendidikan politik
Orang
0 300 136.028.500
-
-
300
136.028.500
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Pemantauan Pemilu Legislatif dan
Pilpres Serta Persiapan Pemilihan Kepala Daerah
Jumlah laporan
hasil pemantauan
dokumen
0 0 -
1
220.000.000 0
-
1
220.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN
Kegiatan Pendidikan Politik
jumlah peserta
Orang
0 1610 200.000.000
0 -
1610
242.000.000 3220
442.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN