Oleh :Oleh :
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum.Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum.
MENCARI HAKIM MENCARI HAKIM
PENGADILAN AGAMA YANG IDEAL PENGADILAN AGAMA YANG IDEAL
1
2
Oleh :Oleh :Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum.Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum.
I. KONDISI HAKIM PENGADILAN AGAMA
1. Rendah diri
2. Terikat Mazhab
3. Banyak tuntutan
4. Kurang membaca
5. Kurang pergaulan
MENCARI HAKIM MENCARI HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG IDEALPENGADILAN AGAMA YANG IDEAL
II. TUGAS DAN PERANAN HAKIM
1. Hakim sebagai Penegak Keadilan
- Lihat surat An Nisa ayat ………………
- Pasal 4 (1) UU No. 4 Tahun 2004, Peradilan dilakukan demi keadilan
berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa
- Keppres No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita ke 16 bidang Hukum,
Hakim dalam mengambil keputusan di samping senantiasa harus
berdasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas
keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya
- Harus memakai hati nurani
- Azas legalitas sebagai pegangan utama
- Hakim tidak boleh terikat pada bunyi UU semata, tapi harus mempu
menciptakan hukum melalui putusan-putusannya.
- Tidak saja menjaga ketertiban, melainkan juga berfungsi sebagai
pengawas UU dan juga berfungsi sebagai paedagogis terhadap
pihak-pihak yang bersengketa, termasuk masyarakatnya.
3
2. Hakim sebagai Penegak Hukum
3. Hakim sebagai Pencipta Hukum
- Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan dengan benar dan
adil
- Sebagai dinamisator peraturan perundang-undangan dengan cara
menggunakan metode penafsiran dan kontruksi dan berbagai
pertimbangan sosio kultural berkewajiban menghidupkan peraturan
perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
- Melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan
hukum, Hakim wajib menemukan Hukum dan menciptakan hukum untuk
mengisi hukum tersebut.
- Melakukan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan, tanpa
penghalusan peraturan-peraturan perundang-undangan begitu keras
sehingga tidak mewujudkan keadilan atau tinjauan tertentu terwajar.
III. PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIMIII. PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM
1. Perlunya Penemuan Hukum
- Kekosongan Hukum (Leemten in Het recht)
- Konflik antar norma Hukum (Antinomi Hukum)
- Norma Hukum yang kabur (voge normen)
(norma yang tidak jelas)
2. Antinomi Hukum dapat diselesaikan dengan asas
- Lex posteriori derogat legi priori
(UU yang kemudian yang di pakai)
- Lex Specialis derogat legi generalie
- Lex superiori derogat legi inferiori
(yang lebih tinggi yang dipakai)
4
PROSEDUR PENERAPAN HUKUM
Peristiwa yang diajukan
dalam gugatan Penggugat
Penemuan Hukum
Peristiwa konkrit yang
harus dikonstair Peraturan yang cocok
dengan peristiwa konkrit
PUTUSAN
Peristiwa konkrit Peristiwa Peristiwa
yang dibuktikan konkret Hukum
Peristiwa yang diajukan
dalam jawaban Tergugat
5
PROSEDUR PENEMUAN HUKUMPROSEDUR PENEMUAN HUKUM
11
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
7.7.
8.8.
6
Peristiwa dikonstatasi
Beri terjemahan yuridis
sementara dari peristiwa
dalam kasus (kualifikasi)
Seleksi peraturan-peraturan
Berdasarkan hasil dari 3
tentukan syarat-syarat yang
sesuai dengan terjemahan 2
Apakah
Persyaratan
4 dipenuhi
Dalam 1
Terapkan peraturan hukum
dari 9 pada peristiwa dan
tentukan akibatnya
Apakah
akibat dari 6
“dapat
diterima”
Rumusan putusan
Interpretasi
- Gramatikal
- Historis
- Submatis
- Teologis/sosiologis
- Koperatif
- Fitristik
- Pestristif
METODE - Ekstentif
PENEMUAN HUKUM - Authentik
- Indisipliner
- Multi indisipliner
Metode Kontruksi
- Argumentasi peranalogian (analogi) (Psl 1576
KUHPerdata) jual beli tidak untuk sewa menyewa
- Argumentum a contrario
- Penyempitan Hukum (Rechtverfijning)
- Fiksi Hukum
Metode Hermanitik
7
8
3. Syarat utama melakukan Kontruksi
Menurut Rudolph Von Jhering syarat untuk melakukan konstruksi
hukum:
- Melipui materi hukum positif
Kontruksi Hukum disini harus mampu meliput semua bidang hukum positif yang bersangkutan
- Tidak boleh membantah dirinya sendiri didalam pembuatan kontruksi, tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya
- Faktor Estetika
Kontruksi kiranya mengandung faktor keindahan yaitu kontruksi tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat. Dengan kontruksi diharapkan dalam belantara perundang-undangan itu muncul kejelasan-kejelasan
Tidak semata-mata bersifat legalistik
(La Bouche De La Loi)
Tidak sekedar memenuhi syarat formal
hukum, putusan hakim harus mendorong
kebaikan dan harmonisasi dalam
pergaulan masyarakat
Putusan Hakim
Yang sesuai dengan
Metode Penemuan Harus mempunyai visi pemikiran kedepan
Hakim (Visioner) yang mempunyai kebaranian
melakukan terobosan hukum
Harus Peka terhadap nasib dan keadaan
bangsa dan negaranya terutama rakyat
pencari keadilan 9
10
IV. NORMA LUHUR YANG ESSENSIAL MENJADI PEGANGAN
BAGI HAKIM
1. Norma Kemanusiaan
Norma ini menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia
senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia mewakili
keluhuran pribadi.
2. Norma Keadilan
Adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada
orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Norma Kepatutan
Equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam memberlakukan UU
dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya, kepatutan ini
perlu diperhatiakan terutama dalam pergaulan hidup manusia
4. Norma kejujuran
Setiap penegak hukum harus bersikap jujur dalam
mengurus/menangani hukum serta melayani justitiable yang
berupaya untuk mencari hukum dan keadilan
V. TANGGUNG JAWAB HAKIM
1. Hakim dipanggil untuk melakukan justisialisasi dari pada
hukum, dalam arti putusannya harus mencerminkan keadilan.
2. Penjiwaan hukum, dalam arti hakim melalui putusannya tidak
boleh lalai sedikitpun dalam menjaga ketertiban (membela)
hukum.
3. Pengintegrasian hukum, seorang hakim harus mampu
menegakkan keputusannya dalam keseluruhan sistem hukum.
4. Totalisasi hukum, hakim harus mampu menempatkan
keputusannya dalam keseluruhan kenyataan sosial ekonomis
serta nilai moral dan relegius yang hidup ditengah masyarakat.
5. Personalisasi hukum, putusan hakim harus memberikan
pengayom kepada pencari keadilan, bukan sebaliknya justru
merugikan atau menyengsarakan mereka.
6. Memberi Edukasi, setiap putusan yang dijatuhkan harus dapat
memberi nilai-nilai pendidikan kepada hakim yang lain 11
VI. SUMBER YANG MEMPENGARUHI INDEPEDENSI HAKIM
1. Tekanan dari cabang kekuasaan lain misalnya Eksekutif atau
Legislatif
2. Tekanan dari kalangan Hakim sendiri terutama Hakim yang
lebih tinggi kepada hakim yang lebih rendah
3. Tekanan dari pihak-pihak atau salah satu pihak yang
berperkara, baik menggunakan hubungan kekuasaan atau
dengan cara suap
12
VII. VII. TeoriTeori pemeriksaanpemeriksaan PerkaraPerkara
- Tehnik analitik (yuridis geometris)
- Tehnik Equatable (Komistis-keadilan deduktif)
isu pokok dulu yang dipertimbangkan, dibuat
pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungan dengan
pokok perkara, lalu alat-alat bukti yang diajukan oleh
yang bersangkutan.
- Tehnik silogisme, metode penerapan induktif.
13
VIII. KONSTRUKSI PUTUSAN
1. 1. KepalaKepala putusanputusan
a. Putusan
b. Nomor putusan
c. Bismillah
d. Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. 2. DuduknyaDuduknya perkaraperkara
a. Surat gugat (hal-hal yang menyangkut pokok saja).
b. Tanggapan dan jawaban para pihak, Replik dan Duplik cukup disingkat saja.
c. Fakta-fakta kejadian atau hal-hal yang terjadi dalam persidangan (cukup ditulis segala sesuatu terurai dalam BAS di anggap termuat dalam putusan ini)
14
IX. HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG DIHARAPKAN
1. Intelektual
2. Profesional
3. Integritas moral yang solid
4. Berkemampuan
5. Demokratis dan persuasif
15
X. MELAKUKAN PEMBINAAN
1. Pra training service
2. In training service
3. Tour of area & duty
4. Kesejahteraan yang cukup
5. Reward & punishment
16
SEKIAN TERIMA KASIH
XI. PENUTUP