BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan dapat
dikembangkan sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI) 390/100.000 dan
angka kematian perinatal (AKP) 56/100.000 persalinan hidup yang merupakan angka
tertinggi di Asean.1
Angka kematian perinatal (AKP) dengan cepat dapat diturunkan karena
sebagian besar dirawat di rumah sakit, tetapi angka kematian ibu (AKI) memerlukan
perjalanan panjang untuk dapat mencapai sasaran yang berarti.1
Sebagai negara dengan keadaan geografis yang beraneka dan luas, angka
kematian ibu bervariasi antara: 5.800/100.000 sedangkan angka kematian perinatal
berkisar antara 25-750/100.000 persalinan hidup.1
Untuk dapat mempercepat tercapainya penurunan angka kematian ibu dan
angka kematian perinatal disetiap rumah sakit baik pemerintah maupun rumah sakit
swasta telah dicanangkan gagasan untuk meningkatkan pelayanan terhadap ibu dan
bayinya melalui program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan).1
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Selanjutnya pada pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 5 ayat (1)
menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
atas sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa
setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau. Kemudian pada ayat (3) bahwa setiap orang berhak secara
mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang
diperlukan bagi dirinya.1
1
Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan
lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Untuk menjamin
terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan
tidak mampu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang
kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.1
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia
masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut data Survei
Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran
hidup, AKB 34 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatus (AKN) 19 per
1000 kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Develoment
Goals/MDG’s 2000) pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibu menurun dari
228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 KH dan angka kematian bayi menurun
dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23 per 1000 KH.1,2
Salah satu kendala penting untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan
di fasilitas kesehatan adalah keterbatasan dan ketidak-tersediaan biaya sehingga
diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga
kesehatan di fasilitas kesehatan melalui kebijakan yang disebut Jaminan Persalinan.
Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu
hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang didalamnya termasuk pemeriksaan
kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru
lahir. Dengan demikian, kehadiran Jaminan Persalinan diharapkan dapat mengurangi
terjadinya Tiga Terlambat sehingga dapat mengakselerasi tujuan pencapaian MDGs 4
dan 5. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran yang
berhubungan dengan manfaat diadakan nya program JAMPERSAL dari sudut pandang
ibu hamil serta petugas kesehatamn di Puskesmas Kelurahan Mampang sehingga
nantinya petugas kesehatan bisa menetapkan suatu strategi pelayanan yang memadai
guna meningkatkan kunjungan secara menyeluruh bagi ibu hamil di Puskesmas
Kecamatan Mampang.1
2
1.2 Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
"Bagaimana Manfaat Program JAMPERSAL bagi ibu hamil dan petugas kesehatan
di Puskesmas Kecamatan Mampang”.
1.3 Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum
Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu hamil dengan adanya jaminan
pembiayaan untuk pelayanan persalinan.
2. Tujuan khusus
a. Untuk memperoleh informasi tentang mutu pelayanan kesehatan ibu hamil
dan persalinan di puskesmas kecamatan mampang.
b. Untuk mengetahui manfaat program JAMPERSAL bagi kesehatan ibu hamil
di puskesmas kecamatan mampang.
1.4 Hipotesis
Pelaksanaan program JAMPERSAL berperan dalam menurunkan angka
kesakitan dan angka kematian serta peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan ibu
hamil di puskesmas kecamatan mampang.
1.5 Manfaat Penelitian
Bagi Instalasi/profesi Kesehatan
Institusi yang terkait dapat melakukan upaya promotif dan preventif
berkenaan dengan masalah kesehatan ibu hamil.
Bagi Pengembangan Penelitian
Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang program
JAMPERSAL serta manfaat nya bagi ibu hamil dan petugas kesehatan.
Bagi Pelayanan Masyarakat
3
i. Sebagai bahan masukan bagi petugas kesehatan khususnya dokter
Puskesmas untuk melakukan usaha peningkatan status kesehatan lansia.
Sebagai referensi untuk meningkatkan pelayanan JAMPERSAL bagi
petugas kesehatan di puskesmas kecamatan Mampang.
Diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi pengelola KIA untuk
meningkatkan pengetahuan ibu hamil yang datang ke Puskesmas
kecamatan Mampang tentang program JAMPERSAL.
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs)
adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189
negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000,
berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.10
Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk
mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket
tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia
untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan,
menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan
kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita
hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air
bersih pada tahun 2015.10
Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada
2015.
1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
Pendapatan populasi dunia sehari $1
Menurunkan angka kemiskinan
2. Mencapai Pendidikan untuk Semua
Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses
melahirkan
5
3. Mendorong Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan
Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam
pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua
tingkatan pada tahun 2015..
4. Menurunkan Angka Kematian Anak
Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di
bawah 5 tahun.
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses
melahirkan
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
Target untuk 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan
penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target:
a. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan
dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya
sumber daya lingkungan
b. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari
jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat
6
c. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan
yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang
tinggal di daerah kumuh
8. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan
Target:
a. Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem
keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada
diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik,
pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan
internasional.
b. Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang
berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan
kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota
untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara
miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan
menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen
untuk mengurangi kemiskinan.
c. Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah
utang negara-negara berkembang.
d. Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan
masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk
membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
e. Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum
muda
f. Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses
obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
7
g. Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan
keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi
dan komunikasi.10
2.2 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu
penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama
kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelahmelahirkan) per 100.000
kelahiran hidup. AKI berguna untukmenggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup
sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat
pelayanankesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu
ibumelahirkan dan masa nifas.Untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan
terobosan - terobosandengan mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran Bidan.
Harapan kita agar bidan di desa benar-benar sebagai ujung tombak dalam upaya
penurunanAKB (IMR) dan AKI (MMR).9
2.2.1 KEADAAN & KECENDERUNGAN
1. Penyebab kematian ibu.
Penyebab kematian yaitu perdarahan,eklampsia atau gangguan akibat tekanan
darah tinggi saat kehamilan, partus lama,komplikasi aborsi, dan infeksi. Perdarahan,
yang biasanya tidak bisa diperkirakan dan terjadisecara mendadak. Sebagian besar
kasus perdarahan dalam masa nifas terjadi karenaretensio plasenta dan atonia uteri. Hal
ini mengindikasikan kurang baiknya manajemen tahap ketiga proses kelahiran dan
pelayanan emergensi obstetrik dan perawatan neonatal yang tepat waktu. Eklampsia
merupakan penyebab utama kedua kematian ibu, yaitu 13 persen kematian ibu di
Indonesia (rata-rata dunia adalah 12 persen). Pemantauan kehamilan secara teratur
sebenarnya dapat menjamin akses terhadap perawatan yang sederhana dan murah yang
dapat mencegah kematian ibu karena eklampsia. Aborsi yang tidak aman
8
bertanggungjawab terhadap 11 persen kematian ibu di Indonesia (rata-rata dunia
13persen). Kematian ini sebenarnya dapat dicegah jika perempuan mempunyai
aksesterhadap informasi dan pelayanan kontrasepsi serta perawatan terhadap komplikasi
aborsi.9
2. Pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan terlatih.
Pola penyebab kematian di atasmenunjukkan bahwa pelayanan obstetrik dan
neonatal darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi
sangat penting dalam upaya penurunan kematian ibu. Walaupun sebagian besar
perempuan bersalin di rumah, tenaga terlatih dapat membantu mengenali kegawatan
medis dan membantu keluarga untuk mencari perawatan darurat. Risiko kematian ibu
dapat diperparah oleh adanya anemia dan penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis
(TB), hepatitis, dan HIV/AIDS. Anemia pada ibu hamil mempuyai dampak kesehatan
terhadap ibu dan anak dalam kandungan, meningkatkan risiko keguguran, kelahiran
prematur, bayi dengan berat lahir rendah, serta sering menyebabkan kematian ibudan
bayi baru lahir. Faktor lain yang berkontribusi adalah kekurangan energi kronik (KEK).
Tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, faktor budaya, dan akses terhadap sarana
kesehatan dan transportasi juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap kematian
dan kesakitan ibu. Situasi ini diidentifikasi sebagai "3 T" (terlambat). Yang pertama
adalah terlambat deteksi bahaya dini selama kehamilan, persalinan, dan nifas, serta
dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal.
Kedua, terlambat merujuk ke fasilitas kesehatan karena kondisi geografis dan sulitnya
transportasi. Ketiga, terlambat mendapat pelayanan kesehatan yang memadai di tempat
rujukan.9
2.2.2 TANTANGAN
MDG menargetkan penurunan AKI sebesar tiga perempat antara 1990 and 2015.
Upayaini menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, seperti transisi demografi,
9
desentralisasi kesehatan, pelayanan publik, dan pendanaan. Desentralisasi bidang
kesehatan juga akan menjadi tantangan penting di tahun-tahun mendatang. Dengan
penganggaran yang
didesentralisasikan, daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah akan mengalami
kesulitan untuk mengalokasikan anggaran kesehatannya karena harus pula
memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan lain. Dalam hal ini, pusat dapat
memainkan
peran penting untuk membantu kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya mereka.
Setiap upaya dalam advokasi sangat penting untuk menjamin bahwa komitmen untuk
meningkatkan kesehatan ibu dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan. Pelayanan
kesehatan merupakan tantangan berikutnya yang perlu ditangani. Termasuk di dalamnya
adalah kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dan swasta serta
penanganan disparitas akses pada kelompok rentan dan miskin. Bagaimana mengatasi
situasi baru dan tidak terduga ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten.9
2.3 Program Menteri Kesehatan RI
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 316/Menkes/SK/V/2009Tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009
Kebijakan pada jaminan pembiayaan kesehatan merupakan bagian dari strategi utama
departemen kesehatan yang meliputi :
1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas
3. Meningkatkan pembiayaan kesehatan
Secara khusus untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan sasaran peningkatan biaya
yang ingin dicapai adalah :
Pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat
dan daerah
Anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk kegiatan preventif dan
promotif
10
Terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi masyarakat
miskin
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan pembiayaan kesehatan dalam arah
pengembangan jaminan kesehatan maka pemerintah melaksanakan program jaminan
kesehatan diantaranya JAMKESMAS (untuk jaminan keluarga miskin / asuransi
kesehatan masyarkat miskin), JAMPERSAL (jaminan persalinan).11
11
2.4 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 631/MENKES/PER/III/2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
Pasal 1
Pengaturan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan bertujuanuntuk memberikan acuan bagi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan Pihak terkait dalam menyelenggarakan Jaminan Persalinan yang
bertujuan:
a. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan
pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan.
b. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.
c. Meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.
d. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi
baru lahir oleh tenaga kesehatan.
e. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
ini.
12
Pasal 3
(1) Pelayanan Kesehatan terhadap Jaminan Persalinan dilaksanakan mulai 1 Januari
2011
(2) Pelayanan Jaminan Persalinan yang diberikan sebelum Peraturan ini diundangkan
dapat diklaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan PetunjukTeknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
2.4.1 DEFINISI JAMPERSAL
Adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan
kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska
persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.1
2.4.2 Tujuan JAMPERSAL
a. Tujuan Umum
Meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau
bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB melalui jaminan pembiayaan untuk
pelayanan persalinan.1
b. Tujuan Khusus
1) Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan
pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan.
2) Meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.
3) Meningkatnya cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.
4) Meningkatnya cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi
baru lahir oleh tenaga kesehatan.
5) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel.1
13
2.4.3 Sasaran
Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah:
a. Ibu hamil
b. Ibu bersalin
c. Ibu nifas ( sampai 42 hari pasca melahirkan)
d. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)1
2.4.4. Kebijakan Operasional
1. Pengelolaan Jaminan Persalinan dilakukan pada setiap jenjang pemerintahan (pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas.
2. Kepesertaan Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari Jamkesmas,
yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jamkesmas
3. Peserta program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yang belum memiliki
jaminan persalinan.
4. Peserta Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) di
kelas III yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas
dan BOK Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
6. Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim oleh
fasilitas kesehatan. Untuk persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah
(Puskesmas dan Jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan
Tim Pengelola Kabupaten/Kota.
7. Pada daerah lintas batas, fasilitas kesehatan yang melayani ibu hamil/persalinan dari
luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepada Tim Pengelola/Dinas Kesehatan
setempat dan bukan pada daerah asal ibu hamil tersebut.
8. Fasilitas kesehatan seperti Bidan Praktik, Klinik Bersalin, Dokter praktik yang
berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan perjanjian kerjasama (PKS)
14
dengan Tim Pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan ijin
prakteknya.1
2.4.5 RUANG LINGKUP JAMINAN PERSALINAN
Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.
Ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan terdiri dari:
A. Pelayanan persalinan tingkat pertama
Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh
tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan
pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca
persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat
terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama.
Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta
jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.1
Jenis pelayanan Jaminan persalinan di tingkat pertama meliputi:
1. Pemeriksaan kehamilan
2. Pertolongan persalinan normal
3. Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan
4. Pelayanan bayi baru lahir
5. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir
B. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan
Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh
tenaga kesehatan spesialistik, terdiri dari pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu
hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan risiko tinggi dan komplikasi, di rumah sakit
pemerintah dan swasta yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan.1
15
Pelayanan tingkat lanjutan diberikan di fasilitas perawatan kelas III di Rumah
Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim
Pengelola Kabupaten/Kota.1
Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi:
1. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (RISTI) dan penyulit
2. Pertolongan persalinan dengan RISTI dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di
pelayanan tingkat pertama.
3. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah Sakit dan fasilitas
pelayanan kesehatan yang setara.
2.4,6 PAKET MANFAAT JAMINAN PERSALINAN
Peserta jaminan persalinan mendapatkan manfaat pelayanan yang meliputi:
1. Pemeriksaan kehamilan (ANC)
Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tata laksana pelayanan mengacu pada buku
Pedoman KIA. Selama hamil sekurang-kurangnya ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali
dengan frekuensi yang dianjurkan sebagai berikut:
a. 1 kali pada triwulan pertama
b. 1 kali pada triwulan kedua
c. 2 kali pada triwulan ketiga
2. Persalinan normal
3. Pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan
4. Pelayanan bayi baru lahir normal
5. Pemeriksaan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi
6. Pelayanan pasca keguguran
7. Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar
8. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar
9. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar
10. Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi
11. Penanganan rujukan pasca keguguran
16
12. Penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET)
13. Persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif
14. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif
15. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif
16. Pelayanan KB pasca persalinan.1
Tatalaksana ANC dilakukan sesuai dengan buku pedoman KIA. Ketentuan
pelayanan pasca persalinan meliputi pemeriksaan nifas minimal 3 kali. Pada pelayanan
pasca nifas ini dilakukan upaya KIE/Konseling untuk memastikan seluruh ibu pasca
bersalin atau pasangannya menjadi akseptor KB yang diarahkan kepada kontrasepsi
jangka panjang seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau kontrasepsi
mantap/kontap (MOP dan MOW) untuk tujuan pembatasan dan IUD untuk tujuan
penjarangan, secara kafetaria disiapkan alat dan obat semua jenis kontrasepsi oleh
BKKBN. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perlu dilakukan koordinasi yang sebaik-
baiknya antara tenaga di fasilitas kesehatan/pemberi layanan dan Dinas Kesehatan
selaku Tim Pengelola serta SKPD yang menangani masalah keluarga berencana serta
BKKBN atau (BPMP KB) Propinsi.1
2.4.7 KELENGKAPAN PERTANGGUNG JAWABAN KLAIM
Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan dari fasilitas
kesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota dilengkapi:
1. Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan
untuk Pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan
KB pasca persalinan. Apabila tidak terdapat buku KIA pada daerah setempat dapat
digunakan bukti-bukti yang syah yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas
yang menangani. Tim Pengelola Kabupaten/Kota menghubungi Pusat (Direktorat
Kesehatan Ibu) terkait ketersediaan buku KIA tersebut.
2. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk
Pertolongan persalinan.
3. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang
telah dilakukan di tandatangani oleh ibu hamil/ibu bersalin.
17
4. Fotokopi identitas diri (KTP atau identitas lainnya) dari ibu hamil/yang
melahirkan.1
2.5 IBU HAMIL
Ibu hamil adalah seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam
tubuhnya. Dalam kehamilan dapat terjadi banyak gestasi (misalnya, dalam
kasus kembar, atau triplet/kembar tiga).3,4,5
2.5.1 LATAR BELAKANG
Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir
dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Istilah medis untuk wanita hamil
adalahgravida, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal)
dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama
kalinya disebut primigravida atau gravida 1. Seorang wanita yang belum pernah hamil
dikenal sebagai gravida 0.6
Dalam banyak masyarakat definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi
menjadi tiga periode triwulan, sebagai cara memudahkan tahap berbeda dari
perkembangan janin. Triwulan pertama membawa risiko tertinggi keguguran (kematian
alami embrio atau janin), sedangkan pada masa triwulan ke-2 perkembangan janin dapat
dimonitor dan didiagnosa. Triwulan ke-3 menandakan awal 'viabilitas', yang berarti
janin dapat tetap hidup bila terjadi kelahiran awal alami atau kelahiran dipaksakan.
Karena kemungkinan viabilitas janin yang telah berkembang, definisi budaya
dan legal dari hidup seringkali menganggap janin dalam triwulan ke-3 adalah
sebuah pribadi. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu
menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Istilah medis untuk
wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-
minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk
18
pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1: seorang wanita yang belum
pernah hamil dikenal sebagai gravida 0.3,7
Dalam banyak masyarakat definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi
menjadi tiga periode triwulan, sebagai cara memudahkan tahap berbeda dari
perkembangan janin. Triwulan pertama membawa risiko tertinggi keguguran (kematian
alami embrio atau janin), sedangkan pada masa triwulan ke-2 perkembangan janin dapat
dimonitor dan didiagnosa. Triwulan ke-3 menandakan awal 'viabilitas', yang berarti
janin dapat tetap hidup bila terjadi kelahiran awal alami atau kelahiran dipaksakan.5,7
Karena kemungkinan viabilitas janin yang telah berkembang, definisi budaya
dan legal dari hidup seringkali menganggap janin dalam triwulan ke-3 adalah sebuah
pribadi hidup yang baru.5,7
2.5.2 MASA KEHAMILAN
Kehamilan biasanya terbagi dalam periode, yang dikenal sebagai triwulan, yaitu:
1. Triwulan I : berlangsung hingga minggu kehamilan ke-13. Pada masa ini terjadi
perkembangan janin yang cepat. Pada masa ini risiko keguguran juga termasuk
tinggi.
2. Triwulan II : berlangsung dari minggu ke-14 hingga minggu kehamilan ke-27
3. Triwulan II : berlangsung dari minggu ke-28 hingga masa kelahiran.4
2.5.3 Pemeriksaan ibu hamil (antenatal care)
1. Pengertian
a. Antenatal Care : Pengawasan sebelum persalinan terutama ditentukan pada
pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.3
b. Antenatal Care : Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk
memeriksakan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan upaya
koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan.4
2. Tujuan Antenatal Care
19
a. Tujuan Umum
Menyiapkan seoptimal mungkin fisik, mental ibu dan janin selama
kehamilan, persalinan dan nifas sehingga didapatkan ibu dan anak yang
sehat.4
b. Tujuan Khusus
1) Mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin dijumpai
dalam kehamilan, persalinan dan nifas.
2) Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita
sedini mungkin.
3) Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak.
4) Memberikan nasehat tentang cara hidup sehari-hari dan Keluarga
Berencana, kehamilan persalinan, nifas dan laktasi.4
3. Manfaat Antenatal Care
a. Dapat mengikuti dan mengetahui tindakan kesehatan ibu dan janin sehingga
kalau ada kelainan bisa segera diperbaiki.
b. Memperoleh pelayanan 5 T (Timbang, Tensi, Tinggi fundus uteri, Tetanus
Toxoid, Tablet Fe) dan pelayanan lainnya.
c. Supaya memperoleh nasehat tentang kesehatan dan keluarga berencana yang
meliputi berbagai hal seperti :
1) Perawatan diri selama hamil
2) Kebutuhan makanan
3) Penjelasan tentang kehamilan
4) Persiapan persalinan
5) Tanda dan bahaya pada kehamilan dan persalinan
6) Penyuluhan keluarga berencana.4
4. Jadwal Pemeriksaan Antenatal Care
a. Jadwal melakukan pemeriksaan Antenatal Care sebanyak 12 - 13 kali selama
kehamilan. Di negara berkembang pemeriksaan Antenatal Care dilakukan
sebanyak 4 kali sudah cukup sebagai kasus tercatat.
20
1) Pemeriksaan pertama dilaksanakan segera setelah diketahui terlambat
haidnya satu bulan.
2) Pemeriksaan ulang setiap dua minggu sampai umur kehamilan delapan
bulan.
3) Pemeriksaan ulang setiap minggu sesudah umur kehamilan delapan
bulan sampai terjadinya persalinan.4
b. Jadwal pemeriksaan Antenatal Care sebanyak 12-13 kali selama kehamilan.
Di negara berkembang pemeriksaan Antenatal Care dilakukan sebanyak 4
kali sudah cukup sebagai kasus tercatat.
c. Kunjungan Antenatal Care sebaiknya dilakukan 4 kali selama kehamilan
yaitu trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali dan trimester ketiga 2
kali.
d. Perlu segera memeriksakan kehamilan bila dilaksanakan ada gangguan atau
bila janin tidak bergerak lebih dari 12 jam.5
5. Tinjauan Tentang Kunjungan Ibu Hamil
Kontak ibu hamil dan petugas yang memberikan pelayanan untuk mendapatkan
pemeriksaan kehamilan, istilah kunjungan tidak mengandung arti bahwa selalu
ibu hamil yang ke fasilitas tetapi dapat juga sebaliknya, yaitu ibu hamil yang
dikunjungi oleh petugas kesehatan.2
2.6 Tenaga Kesehatan
2.6.1 DEFINISI
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketermpilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, baik berupa pendidikan gelar-
D3, S1, S2 dan S3-; pendidikan non gelar; sampai dengan pelatihan khusus
kejuruan khusus seperti Juru Imunisasi, Malaria, dsb., dan keahlian. Hal inilah
21
yang membedakan jenis tenaga ini dengan tenaga lainnya. Hanya mereka yang
mempunyai pendidikan atau keahlian khusus-lah yang boleh melakukan
pekerjaan tertentu yang berhubungan dengan jiwa dan fisik manusia, serta
lingkungannya.8
Tenaga kesehatan berperan sebagai perencana, penggerak dan sekaligus
pelaksana pembangunan kesehatan sehingga tanpa tersedianya tenaga dalam
jumlah dan jenis yang sesuai, maka pembangunan kesehatan tidak akan dapat
berjalan secara optimal. Kebijakan tentang pendayagunaan tenaga kesehatan
sangat dipengaruhi oleh kebijakan kebijakan sektor lain, seperti: kebijakan sektor
pendidikan, kebijakan sektor ketenagakerjaan, sektor keuangan dan peraturan
kepegawaian. 8
Kebijakan sektor kesehatan yang berpengaruh terhadap pendayagunaan
tenaga kesehatan antara lain: kebijakan tentang arah dan strategi pembangunan
kesehatan, kebijakan tentang pelayanan kesehatan, kebijakan tentang pendidikan
dan pelatihan tenaga kesehatan, dan kebijakan tentang pembiayaan kesehatan.
Selain dari pada itu, beberapa faktor makro yang berpengaruh terhadap
pendayagunaan tenaga kesehatan, yaitu: desentralisasi, globalisasi, menguatnya
komersialisasi pelayanan kesehatan, teknologi kesehatan dan informasi. Oleh
karena itu, kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan harus memperhatikan
semua faktor di atas. 8
2.6.2 Jenis Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketermpilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, baik berupa pendidikan
gelar-D3, S1, S2 dan S3-; pendidikan non gelar; sampai dengan pelatihan
khusus kejuruan khusus seperti Juru Imunisasi, Malaria, dsb., dan
keahlian.8
22
Hal inilah yang membedakan jenis tenaga ini dengan tenaga lainnya.
Hanya mereka yang mempunyai pendidikan atau keahlian khusus-lah yang boleh
melakukan pekerjaan tertentu yang berhubungan dengan jiwa dan fisik manusia,
serta lingkungannya.
Jenis tenaga kesehatan terdiri dari :
2.2 Perawat
2.3 Perawat Gigi
2.4 Bidan
2.5 Fisioterapis
2.6 Refraksionis Optisien
2.7 Radiographer
2.8 Apoteker
2.9 Asisten Apoteker
2.10 Analis Farmasi
2.11 Dokter Umum
2.12 Dokter Gigi
2.13 Dokter Spesialis
2.14 Dokter Gigi Spesialis
2.15 Akupunkturis
2.16 Terapis Wicara dan
2.17 Okupasi Terapis
2.7 KERANGKA TEORI
23
Manfaat Manfaat
Pelayanan
Gambar 1: Kerangka teori
BAB III
24
Ibu HamilIbu Hamil
MDGS (point 4 dan 5)
MDGS (point 4 dan 5)
Petugas Kesehatan
Petugas Kesehatan
JAMPERSALJAMPERSAL
Angka Kematian Ibu dan Bayi
Angka Kematian Ibu dan Bayi
Program Menkes RIProgram Menkes RI
JAMKESMASJAMKESMAS
ASKESKINASKESKIN
KERANGKA KONSEP, VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL
3.1 Kerangka Konsep
Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan diteliti yang
didasarkan atas opini peneliti dan kemungkinan untuk dapat dilaksanakannya
penelitian, maka dapat disusun kerangka konsep sebagai berikut :
Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian
Variabel Independen Variabel Dependen
Kerangka konsep/paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah
paradigma tunggal sederhana. Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah manfaat
JAMPERSAL bagi ibu hamil dan petugas kesehatan.
25
Petugas Kesehatan
Ibu Hamil
Manfaat JAMPERSAL
- Tingkat pengetahuan- Kerutinan kunjungan- Tingkat kepuasan
- Kualitas pelayanan- Pengelolaan keuangan(klaim)
-Peningkatan kunjungan ibu Hamil-Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu hamil
3.2 VARIABEL PENELITIAN
3.2.1 Variabel Tergantung
Manfaat JAMPERSAL
Peningkatan kunjungan ibu hamil
Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu hamil
3.2.2 Variabel Bebas
i. Ibu Hamil :
Tingkat pengetahuan
Kerutinan kunjungan
Tingkat kepuasan
ii. Petugas Kesehatan :
Kualitas pelayanan
Pengelolaan keuangan (Klaim)
3.3 Definisi Operasional
Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala Pengukuran
Variabel bebas:IBU HAMIL1.Tingkat pengetahuanJAMPERSAL
Sesuatu yang di ketahui oleh responden tentang JAMPERSAL
Kuesioner Wawancara 1 = Tidak2 = Kurang3 = Cukup
Ordinal
2. Kerutinan Kunjungan
Jadwal Kunjungan yang Responden lakukan
Kuesioner Wawancara 1 = Kurang2 = Rutin
Ordinal
26
selama mengikuti program
3. Kepuasan Perasaan puas yang responden rasakan dengan adanya JAMPERSAL
Kuesioner Wawancara 1 = Tidak Puas
2 = Puas
Nominal
27
Variabel TergantungMANFAAT JAMPERSAL6. Peningkatan angka kunjungan ibu hamil
Peningkat-an dari
Data Puskesmas
Menghitung jumlah data kemudian meng-konversi menjadi hasil ukur
1 = Tidak Meningkat
2 = Meningkat
Nominal
7. Menurunnya angka kesakitan
Penurunan dari jumlah data tentang angka kesakitan ibu hamil selama berkunjung
Data Puskesmas
Menghitung jumlah data kemudian meng-konversi menjadi hasil ukur
1 = Meningkat2 = Tetap 3= Menurun
Interval
PETUGAS KESEHATAN
4. Kualitas Pelayanan
Pelayanan yang diberikan sejak diberlakukan JAMPERSAL
Kuesioner Wawancara 1 = Berkurang2 = Tetap3 = Meningkat
Interval
28
5. Pengelolaan Keuangan (Klaim)
Kejelasan tentang klaim pendanaan program JAMPERSAL
Kuesioner Wawancara 1 = Lancar2 = Tidak Lancar
Nominal
BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Desain Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian cross sectional
deskriptif, dengan maksud untuk memberikan gambaran manfaat JAMPERSAL
tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen.
4.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan.
Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan sejak bulan Oktober 2011.
4.3 Kriteria Sampel
a) Kriteria inklusi
29
Adalah sampel yang dapat dimasukkan atau yang layak untuk
diteliti, yaitu :
(1) Ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas
Kecamatan Mampang yang bersedia untuk diteliti dengan
menandatangani surat persetujuan peserta penelitian.
(2) Tidak ada kelainan jiwa
(3) Ibu hamil yang memenuhi syarat untuk pemakaian
JAMPERSAL
b) Kriteria eksklusi
Adalah karakteristik sampel yang tidak layak untuk diteliti, yaitu :
(1) Tidak bersedia untuk diteliti
(2) Ibu hamil yang tidak kooperatif
(3) Ibu hamil yang tidak memakai JAMPERSAL
4.4 Sampel Penelitian
Besar sampel Ibu Hamil
Perkiraan besar sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan
rumus.
Rumus populasi infinit:
No = Zα2 x P x Q
d2
Zα = Tingkat kemaknaan yang dikehendaki 95% besarnya 1,96
P = Prevalensi Ibu hamil yang datang berkunjung ke Puskesmas
Mampang dalam 1 bulan = 3,3%
Q = Prevalensi/proporsi yang tidak mengalami peristiwa yang diteliti
= 1 – 0,033 = 0,967
d = Akurasi dari ketepatan pengukuran untuk p <10% adalah 0,01
No = (1,96)2 x 0,033 x 0,967 = 122.5 dibulatkan menjadi
(0,01)2 = 123 orang
30
Rumus populasi finit:
n = n0
(1 + n0/N)
n = Besar sampel yang dibutuhkan untuk populasi yang finit.
n0 = Besar sampel dari populasi yang infinit
N = Besar sampel populasi finit
Karena jumlah ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Mampang berjumlah
200 orang maka:
n = 123
(1 + 123/200)
= 74,5 dibulatkan menjadi 75 ibu hamil
Besar sampel Petugas Kesehatan
Total petugas kesehatan (Bidan,Perawat,Dokter) berjumlah 15
Orang
4.5 INSTRUMEN PENELITIAN
No. INSTRUMEN FUNGSI INSTRUMEN
1. Wawancara dan Kuesioner Untuk mengetahui :
- Tingkat pengetahuan- Kerutinan kunjungan- Tingkat kepuasan- Kualitas pelayanan- Pengelolaan keuangan(klaim-Peningkatan kunjungan ibu Hamil-Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu hamil
31
4.6 ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN
32
Proposal disetujui
Peneliti turun ke lapangan
Mengumpulkan sampel
Peneliti melakukan wawancara, penyebaran kuesioner
Peneliti mengumpulkan data
Peneliti mengolah data dalam bentuk tabular dengan
menggunakan Microsoft Excel, Word 2007
Penyajian data dalam bentuk presentasi
Peneliti mendapatkan data yaitu populasi daftar pasien ibu hamil dari
Puskesmas Mampang
Gambar 3: Alur pelaksanaan penelitian
4.7 JADWAL KEGIATAN PENELITIAN
Tahapan KegiatanWaktu Dalam Minggu
1 2 3 4 5 6 7 8 9A Perencanaan
1 Orientasi dan Identifikasi Masalah 2 Pemilihan Topik3 Penelurusan kepustakaan 4 Pembuatan Proposal 5 Konsultasi dengan pembimbing6 Pembuatan questionnaire 7 Presentasi Proposal
B Pelaksanaan1 Ujicoba questionnaire2 Pengumpulan data dan Survey 3 Pengolahan data4 Analisis data 5 Konsultasi dengan Pembimbing
C Pelaporan Hasil1 Penulisan laporan sementara 2 Diskusi3 Presentasi hasil laporan sementara4 Revisi
5Presentasi Hasil akhir (puskesmas dan trisakti)
6 Penulisan laporan akhir
Jadwal kegiatan
33
4.8 PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN
Penggandaan Kuesioner Rp. 250.000,-
CD Rp. 15.000,-
Kertas A4 Rp 35,000,-
Tinta Printer Rp. 230.000,-
Cenderamata Rp 200,000,-
Biaya tak terduga: Rp. 270.000,
Rp. 1.000.000,-
4.9 ORGANISASI PENELITIAN
1. Pembimbing dari Kedokteran Universitas Trisakti
dr. Rina Kusumaratna
2. Pembimbing Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan
dr. Citra Rajmi Cara
3. Penyusun dan Pelaksana Penelitian
Andika Janawijaya
Muhammad Sonny Oliver
Vina Lishty
34
DAFTAR PUSTAKA
1. Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia Tahun 2011.
2. Depkes RI, 2007, Pedoman Pelayanan Antenatal Di Tingkat Pelayanan Dasar,
Jakarta.
3. Mannaba IBG, 2001, Kapita Selecta Penatalaksanaan Rutin Obstetric
Ginecologi dan KB, EGC, Jakarta.
4. Mochtar Rustam, 2004, Sinopsis Obstetri, Obstetri Operatif, Obstetri Sosial,
Jilid 2, Edisi 2, EGC, Jakarta..
5. Pusdiknakes. WHO Jh Piego, 2003, Panduan Pengajaran Asuhan Kebidanan
Bagi Dosen Diploma II Kebidanan, Buku 2 Agustus Antenatal, Pusdiknakes,
Jakarta.
6. Saifudin Abdul Bari, dkk, 2002, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan
Maternal dan Neonatal, YBP-YS, Jakarta.
7. Prwawirohardjo Sarwono, Saifuddin AB, Rachimhadhi T, Wiknjosastro Gulardi
H. ILMU Kebidanan Edisi Keempat, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit PT
Bina Pustaka ;2008.
8. Presiden RI. Peraturan Pemerintah Reepublik Indonesia No.32 Tahun 1996,
tentang Tenaga Kesehatan.
35
9. BPS, Kemenkes, Macro international. 2007.Survey Demografi dan Kesehatan
Indonesia,Profil kesehatan
10. Millenium Development Goals available at
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/about/en/index.html
diakses pada 7 Oktober 2011
11. Regulasi JAMKESMAS available at:
http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/34 diakses pada 7 Oktober
2011
36