TERBIT PERTIMBANGAN TEKNIS
PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK KEMBALI
1 hari
1 hari
1 hari
2 hari
DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR
TIDAK DILENGKAPI
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
TERBIT PERTIMBANGAN TEKNIS
DITERIMA
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN UNTUK DILENGKAPI
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
DOKUMEN TIDAK LENGKAP
PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 5. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten 6. Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat 7. Izin Lingkungan dari Bupati 8. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 9. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
(format lamp XIII) 10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)
Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal.
Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.
2
1
1
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
TERBIT PERTIMBANGAN TEKNIS
PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK KEMBALI
DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR
TIDAK DILENGKAPI
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN UNTUK DILENGKAPI
TERBIT PERTIMBANGAN TEKNIS
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
DITERIMA
DOKUMEN TIDAK LENGKAP
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
1 hari
1 hari
1 hari
2 hari
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : MEMILIKI KEBUN SENDIRI
1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 5. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) 6. Rencana Kerja pembangunan pengolahan 7. Izin Lingkungan dari Bupati 8. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan (format lamp XIII) 9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 10. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten 11. Bukti kepemilikan kebun sendiri
MEMILIKI KEBUN SENDIRI 20% DARI KAPASITAS Dilengkapi dengan :
1. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan (format lamp IV)
TIDAK MEMILIKI KEBUN SENDIRI Dilengkapi dengan :
1. Pernyataan ketidaktersediaan lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten 2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan koperasi pekebun (format lamp IV) 3. Pernyataan kesediaan melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS TERKAIT PEROLEHAN REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI DARI GUBERNUR
TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI
DASAR HUKUM : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
1 hari
2 hari
1 hari
1 hari
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : Pasal 23
1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. NPWP 3. SITU 4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 5. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang
diminta berasal dari kawasan hutan 6. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) 7. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar 8. Izin Lingkungan dari Bupati 9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI) 11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL
Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 23, juga dilengkapi dengan : Pasal 15
1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal
2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.
PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
DOKUMEN TIDAK LENGKAP
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
DITERIMA
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
TIDAK DILENGKAPI
PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR
DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA
1 hari
2 hari
1 hari
1 hari
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
Pasal 21 1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. NPWP 3. SITU 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati 5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 6. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten 7. Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat 8. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan 9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 10. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar (format
lamp XIII) 11. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL
Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 21, juga dilengkapi dengan : Pasal 15
1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal.
2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.
PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
DOKUMEN TIDAK LENGKAP
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
DITERIMA
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
TIDAK DILENGKAPI
PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR
DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA
1 hari
2 hari
1 hari
1 hari
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
BELUM ATAU TELAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
MEMILIKI KEBUN SENDIRI SAMA DENGAN ATAU LEBIH DARI KAPASITAS
Pasal 22 1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. NPWP 3. SITU 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati 5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 6. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) 7. Rencana Kerja pembangunan pengolahan 8. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan 9. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan (format lamp XIII) 10. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten
MEMILIKI KEBUN SENDIRI 20% DARI KAPASITAS
Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan : Pasal 11
1. Bukti kepemilikan kebun sendiri 2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan (format lamp IV)
TIDAK MEMILIKI KEBUN SENDIRI Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan :
Pasal 13 1. Pernyataan ketidaktersediaan lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten 2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan koperasi pekebun (format lamp IV)
Pasal 14 1. Pernyataan kesediaan melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun
PEMERIKSAAN DOKUMEN
KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
DOKUMEN TIDAK LENGKAP
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
DITERIMA
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
TIDAK DILENGKAPI
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR
DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA
1 hari
2 hari
1 hari
1 hari
TIDAK DILENGKAPI
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
Pasal 23 1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. NPWP 3. SITU 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati 5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang
diminta berasal dari kawasan hutan 7. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) 8. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar 9. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan 10. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 11. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI) 12. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL
Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 23, juga dilengkapi dengan : Pasal 15
1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal
2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.
PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
DOKUMEN TIDAK LENGKAP
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
DITERIMA
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) DAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR
DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA
1 hari
2 hari
1 hari
1 hari
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
TELAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
Pasal 57
1. Fhotocopy sertifikat hak atas tanah 2. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 3. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 4. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan
PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
DOKUMEN TIDAK LENGKAP
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
DITERIMA
TERBIT PERTIMBANGAN
TEKNIS
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
TIDAK DILENGKAPI
PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK
KEMBALI