Halaman- 1 - dari 29
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
PUTUSAN
Nomor:582/X/KIBANTEN-PS/2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan
dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 582/X/KIBANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:
Nama : Julianjaya Pasau, S.H.
Pekerjaan : Advokat, Penasehat Hukum
Alamat : Jl. Flores Serpong Kota Tangerang Selatan – Banten
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap
Nama Badan Publik : Dinas Tata Kota bangunan dan pemukiman Kota Tangerang
Selatan
Alamat : Jl. Raya Puspitek Ruko Boulevard No. A1 & A2 Depan taman
Kota 2 Setu Kota Tangerang Selatan – Banten
Selanjutnyadisebut sebagai Termohon
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 2 - dari 29
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22
Oktober 2013, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan
Nomor:582/X/KIBANTEN-PS/2013.
Kronologi
[2.2] Pada tanggal 12 Agustus 2013, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik
kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tata Kota Kota
Tangerang Selatan yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dimohon
oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
1. Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 24
Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28, dan Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah
oleh para penyedia jasa pada tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591;
2. Surat perjanjian kontrak Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD nomor
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 Juli 2012;
3. Bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa atas kontrak
nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 Juli 2012 (Lanjutan
Pembangunan gedung DPPKAD);
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 3 - dari 29
4. Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 Juli 2012 (Lanjutan Pembangunan
gedung DPPKAD);
5. Surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung PMI sesuai nomor kontrak
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 Juli 2012;
6. Bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada para penyedia jasa atas
kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012;
7. Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Pembangunan Gedung PMI).
[2.3] Pada tanggal 26 Agustus 2013, Termohon menjawab permohonan informasi melalui
surat Nomor: 23/VIII/PPID/TGS/2013, perihal Pemberitahuan Perpanjangan Waktu, yang
pada intinya memberitahukan bahwa oleh karena belum dikuasainya informasi yang
diajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan perpanjangan waktu sampai dengan 04
September 2013.
[2.4] Pada tanggal 06 September 2013, Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan
keberatan informasi berkala tidak disediakan, permintaan informasi ditanggapi, dan
permintaan informasi tidak dipenuhi.
[2.5] Pada tanggal 22 Oktober 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya
diregister pada tanggal 31 Oktober 2013.
[2.6] Pada tanggal 27 Nopember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda
Pemeriksaan yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Sodikin, S.Pd.,
M.Si., Ir. Lisherni, M.Si., Dedeng Apriyanto Dasa, S.T., Rika Dirgantari, Hadi Lutfie
Achfas, S.H., dan Firman, S.SIT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/1435-
DHKI, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 4 - dari 29
Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
Majelis Komisioner menyatakan sengketa informasi diterima dan proses penyelesaian
sengketa dilanjutkan melalui Mediasi terlebih dahulu dan berdasarkan kesepakatan para
pihak dilaksanakan pada hari yang sama.
[2.7] Pada tanggal 27 Nopember 2013, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon dan
Termohon dengan diwakili oleh Sodikin, S.Pd., M.si., Ir. Lisherni, M.Si., Dedeng
Apriyanto Dasa, S.T., Rika Dirgantari, Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Firman, S.SIT.
namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak sehingga Mediator Alamsyah Basri,
S.T. menyatakan Mediasi gagal berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik .
[2.8] Pada tanggal 05 Desember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda
Pembuktian yang dihadiri Termohon dengan diwakili oleh Ir. Lisherni, M.Si. dan Hadi
Lutfie Achfas, S.H. tanpa dihadiri Pemohon, namun karena para pihak belum dapat
memberikan bukti-bukti baik berupa saksi dan/atau ahli serta bukti tertulis lainnya, Majelis
Komisioner menyatakan sidang Pembuktian dinyatakan ditunda pada tanggal 17 Desember
2013.
[2.9] Pada tanggal 17 Desember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda
Pembuktian Kedua yang dihadiri oleh oleh Pemohon dan Termohon.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.10] Informasi berkala tidak disediakan, permintaan informasi tidak ditanggapi, dan
permintaan informasi tidak dipenuhi.
Petitum
[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 5 - dari 29
1. Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka
dan diberikan kepada Pemohon.
2. Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana
yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai
permohonan.
3. Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga
Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang
dimohonkan.
B. Alat Bukti
Keterangan Pemohon
[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Desember 2013 Pemohon
menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa permohonan diajukan kepada Termohon secara
individu atas nama Julianjaya Pasau, S.H. walaupun dalam surat permohonan dibuat
dalam kertas berkop Julianjaya Pasau, S.H. & Rekan;
2. Bahwa Julainjaya Pasau, S.H. & Rekan bukan merupakan badan hukum, sehingga
walaupun permohonan diajukan atas nama kelompok, tidak memerlukan Penetapan dari
Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Bahwa pada saat mengajukan keberatan kepada Termohon, petugas penerima tidak
memberikan bukti tanda terima pengajuan keberatan, sehingga Pemohon menganggap
Format Formulir Keberatan sudah cukup dijadikan bukti penerimaan surat keberatan;
4. Bahwa Pemohon tidak memliki tujuan untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan
karena yang berwenang utuk hal tersebut adalah dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Desember 2013, Pemohon
tidak hadir dalam persidangan.
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 6 - dari 29
[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Desember 2013, Pemohon
menyatakan keterangan bahwa Pemohon hanya akan mengajukan bukti-bukti tertulis dan
tidak menghadirkan saksi dan/atau ahli.
Surat-Surat Pemohon
[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti P-1Kartu Tanda Penduduk atas nama Julianjaya Pasau, S.H. dengan NIK:3674010407800001
Bukti P-2Salinan Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2013 danFormulir Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2013
Bukti P-3Salinan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Nomor: 23/VIII/PPID/TGS/2013, dari Termohon yang diterima Pemohon tertanggal 26 Agustus2013
Bukti P-4 Salinan Format Formulir Keberatan tertanggal 06 September 2013
Bukti P-5Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 22 Oktober2013
Bukti P-6 Surat Pernyataan Menarik Diri tertanggal 27 Nopember 2013
Bukti P-7Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan PemerintahanDaerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012
[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:
1. Primer
a. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka,
sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
b. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi
sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan
informasi sesuai permohonan;
c. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi,
sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon
sebagaimana yang dimohonkan;
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 7 - dari 29
2. Subsider
Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-
adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon
[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Nopember 2013 Termohon
yang diwakili oleh Sodikin, S.Pd., M.si., Ir. Lisherni, M.Si., Dedeng Apriyanto Dasa, S.T.,
Rika Dirgantari, Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Firman, S.SIT. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No: 800/1345-DHKI, menyatakan keterangan bahwa surat permohonan informasi
publik yang disampaikan oleh Pemohon diterima oleh PPID Dishubkominfo Kota
Tangerang Selatan selaku PPID Utama di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang
disampaikan kepada masing-masing setiap SKPD.
[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Desember 2013 Termohon
yang diwakili oleh Ir. Lisherni, M.Si. dan Hadi Lutfie Achfas, S.H., menyatakan keterangan
sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon belum siap memberikan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi dan
atau ahli terkait penolakan pemberian dokumen kepada Pemohon;
2. Bahwa Termohon masih tetap berpendirian bahwa dokumen yang diminta oleh
Pemohon terkait kwitansi dan dokumen kontrak tidak dapat diberikan karena
pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004;
3. Bahwa belum ada peraturan baik peraturan gubernur maupun peraturan walikota yang
mengatur tentang daftar informasi yang dikecualikan, namun hal tersebut sedang dalam
proses uji konsekuensi publik, dan masih memerlukan waktu untuk ditetapkan sebagai
peraturan walikota.
4. Bahwa memang dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memang tidak disebutkan secara konkret
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 8 - dari 29
bahwa kwitansi dan dokumen kontrak merupakan informasi yang tidak boleh diberikan
kepada publik, namun pengaturan tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1,
Pasal 6 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan oleh kepala SKPD, dan Pasal 1 angka 1 dan angka 10 dan Pasal 10 UU
No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan
Negara yang mengatur tentang pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang diperiksa
terkait pengolahan dan ketentuan keuangan negara;
5. Bahwa bukti kwitansi merupakan 1 (satu) dokumen dengan perjanjian kontrak, yang
didalamnya terdapat SPK (Surat Peintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
6. Bahwa permohonan bukti terkait kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para
penyedia jasa pada tanggal 24 Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28, dan Bukti kwitansi
Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 27 Mei 2013 Sebesar
Rp. 242.099.591 yang diminta oleh Pemohon tidak dipahami oleh Termohon, karena
penyedia jasanya tidak jelas dan jumlah yang dikembalikan tidak sesuai dengan yang
dimaksud Pemohon, yang benar yaitu Rp. 542.982.00, serta tidak dapat diberikan
karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan,
yaitu Tahun 2013;
7. Bahwa Termohon tidak mengenal dokumen dengan nomenklatur Surat Perjanjian
Kontrak Lanjutan, namun yang ada pada Termohon adalah Surat Perjanjian Pekerjaan
Lanjutan;
8. Bahwa permohonan terkait bukti-bukti pembayaran yang sudah dibayarkan tidak jelas
karena bukti pembayaran yang mana yang dimaksud karena SP2D bertahap, sehingga
Termohon bingung, yang bagian mana yang diminta;
9. Bahwa permohonan terkait Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil
pekerjaan kontrak nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 9 - dari 29
(Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD) juga dianggap tidak jelas oleh Pemohon,
karena Termohon tidak mengenal nomenklatur dokumen tersebut;
10. Bahwa permohonan terkait Surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung
PMI sesuai nomor kontrak 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012
dianggap tidak jelas oleh Termohon, karena dokumen yang ada pada Termohon adalah
Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan UTDC, jadi
tidak hanya pembangunan gedung PMI;
11. Bahwa permohonan terkait bukti-bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada
para penyedia jasa atas kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19
juli 2012 juga tidak jelas, karena sebenarnya pembayaran dilakukan secara bertahap,
jadi tidak jelas yang mana yang Pemohon inginkan;
12. Bahwa nomenklatur permohonan terkait Berita acara serah terima atas penyelesaian
atas hasil pekerjaan kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli
2012 (Pembangunan Gedung PMI) tidak ada di Termohon, karena yang dikuasai oleh
Termohon adalah Berita Serah Terima Pekerjaan Pertama dan pembangunan gedung
bukan hanya pada PMI, tapi juga pada UTDC;
13. Bahwa informasi yang dapat menjadi konsumsi publik hanya LHP BPK, tetapi tidak
termasuk didalamnya yang mengandung rahasia negara, dan menurut Termohon
dokumen kontrak dan kwitansi adalah masih rahasia negara;
14. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yang menjadi ringkasan laporan keuangan adalah
paling sedikit memuat neraca keuangan, dan yang diminta oleh Pemohon bukan lagi
ringkasan keuangan, namun sudah masuk pemeriksaan yang seharusnya menjadi
konsumsi BPK.
[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Desember 2013 Termohon
yang diwakili oleh Ir. Lisherni, M.Si., Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Firman, S.SIT.
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 10 - dari 29
menyatakan keterangan bahwa Termohon sudah berusaha untuk menghadirkan saksi
dan/atau ahli, namun sampai saat ini belum bisa menghadirkan saksi dan/atau ahli.
Surat-Surat Termohon
[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti T-1 Surat Kuasa Khusus No: 800/1435-DHKI, tertanggal 27 Nopember 2013
Bukti T-2Salinan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi) Nomor900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012
Bukti T-3Salinan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi) Nomor900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012
Bukti T-4Salinan Kumpulan Surat Tanda Terima Setoran (STS) tertanggal 24 Mei 2013dan 27 Mei 2013
[2.21] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan
putusan:
1. Menerima seluruh kesimpulan Termohon
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Dan/atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Atau setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa informasi yang diminta oleh pemohon tidak pernah dapat dibuktikan oleh
termohon sebagai informasi yang dikecualikan, hal tersebut juga didukung oleh adanya
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 11 - dari 29
Putusan Komisi Informasi Pusat No. 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 yang pada intinya
memutuskan bahwa kwitansi dan tanda-tanda pembayaran adalah informasi yang wajib
diberikan kepada pemohon informasi, Sebagaimana diatur dalam undang-undang
teknologi informasi menyebutkan bahwa segala informasi baik dari media cetak
maupun elektronik dapat dijadikan alat bukti, sehingga pengajuan artikel diatas dalam
informasi ini dapat di kategorikan juga sebagai alat bukti yang patut untuk
dipertimbangkan;
2. Bahwa informasi yang diminta oleh pemohon juga tidak mengakibatkan adanya
ancaman bagi keamanan negara Indonesia;
3. Bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon sudah pernah dilaporkan kebadan
pemeriksa keuangan Propinsi Banten, sehingga segala infomasi yang tertuang dalam
laporan BPK tersebut menurut Komisi Informasi Pusat berdasarkan artikel di bawah ini
adalah informasi yang wajib diberikan kepada pemohon;
4. Bahwa perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang wajib disediakan secara
serta merta sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam pasal 11 huruf e UU
KIP Nomor 14 Tahun 2008.
Kesimpulan Termohon
[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa surat permohonan pemohon yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tata Kota tertanggal 12 Agustus 2013 tidak
jelas isi dan maksudnya serta tidak dikenal dalam nomenklatur yang dibuat oleh Dinas
Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman, yang ada adalah :
1) - Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
pembangunan Kelurahan Cilenggang oleh CV. Bintang Selatan sebesar
Rp. 5.413.590.-
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 12 - dari 29
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
pembangunan Gedung PMI oleh PT. Pelita Asih sebesar Rp. 2.967.200,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
pembangunan Kecamatan Serpong oleh CV. Ratu Benteng Perkasa sebesar
Rp. 4.807.000.-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
lanjutan pembangunan gedung Lingkup PU oleh CV. Putri Septifanny sebesar
Rp. 12.702.504,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
pembangunan papan informasi Kelurahan Cilenggang oleh CV. Espek
Graphick sebesar Rp. 5.394.576,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
pembangunan papan informasi Kecamatan Ciputat oleh CV. Bertuah Jaya
sebesar Rp. 4.763.460,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
Pembuatan Panggung Spanduk Kecamatan Ciputat oleh CV. Radiatama Putra
sebesar Rp. 8.786.557,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
pembangunan papan informasi Kelurahan Serpong oleh CV. Espek Graphick
sebesar Rp. 5.244.774,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
pembangunan papan informasi Kecamatan Ciputat oleh CV. Fortuna Super
sebesar Rp. 5.076.143,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
Pembuatan Panggung Spanduk Kecamatan Serpong oleh CV. Lintang Raya
sebesar Rp. 3.325.822,-
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 13 - dari 29
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
Pembuatan Panggung Spanduk Kecamatan Pamulang oleh CV. Radiatama
Putra sebesar Rp. 10.724.161,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
Pembuatan Panggung Spanduk Kantor DPPKAD oleh CV. Tunas Harapan
sebesar Rp. 3.337.395,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan
lanjutan pembangunan Gedung DPPKAD oleh PT. Sukalimas Mekatama
sebesar Rp. 242.099.591,-
2) Surat Penjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa konstruksi) nomor
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Lanjutan
Pembangunan Gedung DPPKAD Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
3) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran UM 20 % untuk Pekerjaan
Lanjutan pembangunan Gedung DPPKAD;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn I 30 % dikurangi
uang muka 30% untuk Pekerjaan Lanjutan pembangunan Gedung DPPKAD;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn II 60 % dikurangi
termyn I (30%) dan potongan uang muka (60%) untuk Pekerjaan Lanjutan
pembangunan Gedung DPPKAD;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn III 98%
(terakhir) dikurangi pengembalian uang muka, termyn I 30% dan termyn II
60% untuk Pekerjaan Lanjutan pembangunan Gedung DPPKAD;
4) Berita Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Gedung
Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD, SPK nomor :
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012;
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 14 - dari 29
5) Surat Penjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa konstruksi) nomor:
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Pembangunan
Kantor Sekretariat PMI dan UTDC Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hanya kepada satu Penyedia jasa yaitu CV.
Pelita Asih;
7) Berita Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Gedung
Kantor Pekerjaan Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan UTDC SPK nomor :
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012.
2. Bahwa dengan ketidakjelasan isi dan maksud serta nomenklatur yang tidak dikenal
oleh termohon atas surat permohonan pemohon dimaksud, maka berdasarkan Pasal 5
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi, termohon tidak dapat memberikan jawaban kepada pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 27 November 2013 telah dilakukan mediasi di Komisi Informasi
Provinsi Banten, dan hasil mediasi dimaksud dinyatakan Gagal oleh Mediator karena
para pihak tidak menemukan kata sepakat dan pemohon menarik diri dari perundingan;
4. Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan tidak
ada dalam nomenklatur pada Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman, sehingga
Termohon tidak memahami isi dan maksud surat permohonan pemohon;
5. Bahwa yang diminta oleh pemohon tidak dapat termohon berikan karena tidak
diamanatkan dalam Undang-undang yang terkait dengan Undang-undang tentang
keuangan, yaitu Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang
Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
6. Tujuan pemohon “untuk mendorong kinerja pemerintahan yang baik dan bersih”
mengandung unsur bahwa pemohon akan melakukan pemeriksaan. Sedangkan
Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksan
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 15 - dari 29
keuangan, sesuai dengan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3, Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal
10 Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Informasi yang wajib disediakan oleh termohon sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf
d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik, menyebutkan bahwa: Badan Publik wajib mengumumkan secara
berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Ringkasan laporan
keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (1) Rencana dan laporan realisasi
anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku; (4) Daftar aset dan investasi.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi
Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa
informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 16 - dari 29
[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27
ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6
ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi
Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner
berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus,
dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal
36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf
e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal
10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon
merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih
dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.5] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan Penyelesaian
sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak
sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 17 - dari 29
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Pemohon atas nama Julianjaya Pasau, S.H. adalah individu Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-
2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada
Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-5).
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis
Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing).
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon
[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yangsebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjanegara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasinonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaranpendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”
[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebutTermohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasanPPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambilkeputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 18 - dari 29
[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat kota yang
berada diwilayah Provinsi Banten.
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10]
Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum
(legal standing) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.
D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada
pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau
berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan
tanggapan tertulis.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu
salinan Surat Keberatan (Bukti-P4) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P5).
[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13],
Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang
diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian
sengketa Informasi.
E. Pokok Permohonan
[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban
tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun
yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 19 - dari 29
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon,
karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga
hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan
dalam duduk perkara;
b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana
diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi
yang dimaksud pada paragraf [2.2];
F. Pendapat Majelis
[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas,
Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
1. Permohonan Dokumen Terkait Bukti Kwitansi Pengembalian ke Kas Daerah oleh
Para Penyedia Jasa Pada Tanggal 24 Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28, dan
Bukti Kwitansi Pengembalian ke Kas Daerah oleh Para Penyedia Jasa Pada
Tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591
[4.17] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 05
Desember 2013 yang menyatakan bahwa Kwitansi, SPK (Surat Perintah Kerja), dan SPM
(Surat Perintah Membayar) merupakan satu kesatuan dokumen dengan nama dokumen
kontrak.
[4.18] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 05
Desember 2013 yang menyatakan bahwa permohonan bukti terkait kwitansi Pengembalian
ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 24 Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28,
dan Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 27
Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591 yang diminta oleh Pemohon tidak dipahami oleh
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 20 - dari 29
Termohon, karena penyedia jasanya tidak jelas dan jumlah yang dikembalikan tidak sesuai
dengan yang dimaksud Pemohon, yang benar yaitu Rp. 542.982.00, serta tidak dapat
diberikan karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang sedang
berjalan, yaitu Tahun 2013.
[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) halaman 25
Baris ke-30 menyatakan bahwa:
” Atas Kekurangan volume pekerjaan tersebut, tiga belas penyedia jasa padapekerjaan Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman telah menyetorkan ke KasDaerah pada tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp. 72.543.177,28 dan tanggal 27 Mei2013 sebesar Rp. 242.099.591,00.”
[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Kumpulan Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 24
Mei 2013 dan 27 Mei 2013 (Bukti-T4) diketahui bahwa dokumen yang dikuasai oleh
Termohon adalah Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti penyetoran ke Kas Daerah pada
tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp. 72.543.182,00 dan tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.
242.099.591,00, bukan Kwitansi.
[4.21] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf
[4.20], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai
Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 24 Mei
2013 Sebesar Rp.72.543.177,28, dan Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para
penyedia jasa pada tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591 a quo adalah informasi
yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
2. Permohonan Dokumen Terkait Surat Perjanjian, Bukti - Bukti Pembayaran Yang
Sudah Dibayarkan Kepada Penyedia Jasa, dan Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan Atas Kontrak Nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 21 - dari 29
[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
menyatakan bahwa:
”(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga Perwakilan,dinyatakan terbuka untuk umum.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuklaporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
”Setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonansesuai dengan Undang-Undang ini.”
[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputiperjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.”
[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan
bahwa:
”Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yangsekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikutdokumen pendukungnya.”
[4.26] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 05
Desember 2013 yang menyatakan bahwa Kwitansi, SPK (Surat Perintah Kerja), dan SPM
(Surat Perintah Membayar) merupakan satu kesatuan dokumen dengan nama dokumen
kontrak.
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 22 - dari 29
[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan
Jasa Konstruksi) Nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 (Bukti-
T2) diketahui bahwa nama pekerjaan adalah Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD
[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-T2, terdapat Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Pembayaran UM 20%, Pembayaran Termyn I 30% Dikurangi Pengembalian Uang
Muka 30%, Pembayaran Termyn II (60%) Dikurangi Termyn I (30%) dan Potongan Uang
Muka (60%) Untuk Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD Berdasarkan Surat
Perjanjian No: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Oleh Dinas Tata
Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan Pada Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor kepada PT. Sukalimas Mekatama Raya.
[4.29] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menganggap dokumen pada paragraf [4.28]
merupakan bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa.
[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-T2, terdapat Berita Acara Serah Terima hasil
Pekerjaan Nomor: 14/BA-STPP/PGK/DTKBP/LU/2012 yang pada intinya para pihak
dalam perjanjian bersepakat melakukan serah terima pekerjaan Lanjutan Pembangunan
Gedung DPPKAD pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.
[4.31] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menganggap pengertian dokumen pada
paragraf [4.30] sama dengan Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil
pekerjaan.
[4.32] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.22] sampai dengan paragraf
[4.31], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai
Surat perjanjian kontrak Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD nomor
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012, bukti pembayaran yang sudah
dibayarkan kepada penyedia jasa atas kontrak nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 23 - dari 29
tanggal 19 juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD), dan Berita acara serah
terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor:
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung
DPPKAD) a quo adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.
3. Permohonan Dokumen Terkait Surat Perjanjian, Bukti - Bukti Pembayaran Yang
Sudah Dibayarkan Kepada Penyedia Jasa, dan Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan Atas Kontrak Nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012
[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-UndangNomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
menyatakan bahwa:
”(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga Perwakilan,dinyatakan terbuka untuk umum.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuklaporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
”Setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonansesuai dengan Undang-Undang ini.”
[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputiperjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.”
[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan
bahwa:
”Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yangsekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikutdokumen pendukungnya.”
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 24 - dari 29
[4.37] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 05
Desember 2013 yang menyatakan bahwa Kwitansi, SPK (Surat Perintah Kerja), dan SPM
(Surat Perintah Membayar) merupakan satu kesatuan dokumen dengan nama dokumen
kontrak.
[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan
Jasa Konstruksi) Nomor: 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 (Bukti-
T3) diketahui bahwa nama pekerjaan adalah Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan
UTDC.
[4.39] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Surat perjanjian
kontrak pekerjaan pembangunan gedung PMI sesuai nomor kontrak
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012.
[4.40] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.33] sampai dengan paragraf
[4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai
Surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung PMI sesuai nomor kontrak
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 a quo adalah informasi yang tidak
dapat diberikan kepada Pemohon.
[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-T3, terdapat Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Pembayaran Uang Muka 20%, Pembayaran Termyn I (30%) Dikurangi Potongan
UM 30%, Pembayaran Termyn I (40%), Pembayaran Termyn 2 60%,Pembayaran Termyn
II 98% (Terakhir) Dikurangi Potongan UM dan Termyn I (30%) Untuk Pembangunan
Kantor Sekretariat PMI dan UTDC Berdasarkan Surat Perjanjian No:
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Oleh Dinas Tata Kota, Bangunan
dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Kepada CV Pelita Asih dan PT. Putra Galunggung Mandiri.
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 25 - dari 29
[4.42] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menganggap dokumen pada paragraf [4.41]
merupakan bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada para penyedia jasa.
[4.43] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.41] dan paragraf [4.42],
Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Bukti -
bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada para penyedia jasa atas kontrak nomor
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 a quo adalah informasi yang
terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.
[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-T3, terdapat Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan Nomor: 08/BA-STPP/PGK/DTKBP/LU/2012 yang pada intinya para pihak
dalam perjanjian besepakat melakukan serah terima pekerjaan Pembangunan kantor
Sekretariat PMI dan UTDC pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.
[4.45] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita acara serah
terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Pembangunan Gedung PMI).
[4.46] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.44] sampai dengan paragraf
[4.45], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai
Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor:
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Pembangunan Gedung PMI) a
quo adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 26 - dari 29
[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara a quo.
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi.
[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik di
dalam sengketa informasi.
[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak
melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.
[5.5] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.
6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti kwitansi
Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 24 Mei 2013 Sebesar
Rp.72.543.177,28 dan Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa
pada tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591,00 adalah informasi yang tidak dapat
diberikan kepada Pemohon;
[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat perjanjian
kontrak Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD nomor
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 dalam bentuk Surat Perjanjian
(Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi) Nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012
Tanggal 19 Juli 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 27 - dari 29
[6.4] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti - bukti
pembayaran yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa atas kontrak nomor
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung
DPPKAD) dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran UM 20%,
Pembayaran Termyn I 30% Dikurangi Pengembalian Uang Muka 30%, Pembayaran
Termyn II (60%) Dikurangi Termyn I (30%) dan Potongan Uang Muka (60%) Untuk
Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD Berdasarkan Surat Perjanjian No:
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Oleh Dinas Tata Kota, Bangunan
dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
kepada PT. Sukalimas Mekatama Raya adalah informasi yang bersifat terbuka;
[6.5] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Berita acara serah
terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor
900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung
DPPKAD) dalam bentuk Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor: 14/BA-
STPP/PGK/DTKBP/LU/2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;
[6.6] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat perjanjian
kontrak pekerjaan pembangunan gedung PMI sesuai nomor kontrak
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 adalah informasi yang tidak dapat
diberikan kepada Pemohon;
[6.7] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa bukti-bukti
pembayaran yang sudah dibayarkan kepada para penyedia jasa atas kontrak nomor
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 dalam bentuk Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 20%, Pembayaran Termyn I (30%)
Dikurangi Potongan UM 30%, Pembayaran Termyn I (40%), Pembayaran Termyn 2 60%,
Pembayaran Termyn II 98% (Terakhir) Dikurangi Potongan UM dan Termyn I (30%)
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman- 28 - dari 29
Untuk Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan UTDC Berdasarkan Surat Perjanjian No:
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Oleh Dinas Tata Kota, Bangunan
dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Kepada CV Pelita Asih dan PT. Putra Galunggung Mandiri adalah informasi yang bersifat
terbuka.
[6.8] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Berita acara serah
terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor:
900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Pembangunan Gedung PMI)
adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
[6.9] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana
dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan
putusan diterima oleh Termohon;
[6.10] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik
dibebankan kepada Pemohon.
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amas
Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Toni Anwar
Mahmud, masing-masing sebagai Anggota. pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 dan
diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013
oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas. dengan didampingi oleh Jeji
Refliadi sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Halaman- 29 - dari 29
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten