RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
JAKARTA, 5 - 6 OKTOBER 2016
DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARATDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
1
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2012 tentang Kendaraan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor. 2
KONDISI PENGUJIAN SAAT INI
Hasil temuan audit Itjen Kemenhub Tahun 2016 pada 34 UPUBKB
yang ada di 4 wilayah kerja BLLAJSDP antara lain:
1. Kondisi alat uji pada 32 UPUBKB (94,12%) rusak;
2. Prosedur Pra-Uji tidak dilaksanakan pada 29 UPUBKB (85,29%);
3. Akreditasi belum diperoleh pada 34 UPUBKB (100%);
4. Kalibrasi alat uji belum dilakukan pada 31 UPUBKB (91,18%);
5. Sistem informasi belum ada pada 31 UPUBKB (91,18%);
6. Penandatanganan Buku Uji pada 13 UPUBKB (38,24%) dilakukan
oleh Penguji yang tidak sesuai kompetensi;
7. Penulisan hasil uji masih manual (tulis tangan), belum print out.
8. Masih ditemukan Buku Uji Palsu yang diterbitkan dari Jakarta;
9. UPUBKB masih dituntut sebagai target PAD oleh Pemda setempat,
walaupun alat uji tidak ada/rusak.3
ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1. SDM Penguji Kendaraan Bermotor;
2. Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
3. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
(UPUBKB);
4. Bengkel Umum/Swasta sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor;
5. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor;
6. Uji Berkala Kendaraan Dinas;
7. PNBP. 4
KONDISI PENGUJIAN YANG DIHARAPKAN
1. UPUBKB memiliki Fasilitas Uji dan Peralatan Uji sesuai
ketentuan;
2. UPUBKB melaksanakan tahapan pengujian dan
pengujian laik jalan sesuai ketentuan;
3. UPUBKB memperoleh Akreditasi dari Direktur Jenderal
Perhubungan Darat;
4. Peralatan uji terjaga perawatannya dan ter-Kalibrasi
minimal 1 tahun sekali, dengan pembiayaan yang
bersumber dari APBD;
5. UPUBKB memiliki Sistem Informasi pada pelaksanaan
Uji Berkala;
6. Mempercepat pengalihan dari Buku Uji menjadi Kartu Uji;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengujian oleh SDM Penguji. 5
LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN
1. Menyiapkan rancangan peraturan/regulasi yangmendukung pelaksanaan uji berkala oleh bengkelAPM dan bengkel swasta yaitu:• RPM Kompetensi Tenaga Penguji Berkala;• RPM Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala; dan• RPM Kalibrasi Peralatan Uji Berkala.
2. Bermitra dengan Bengkel APM dan Bengkel UmumSwasta untuk melaksanakan pengujian berkalakendaraan bermotor.
3. Segera melakukan sertifikasi terhadap SDMtenaga penguji berkala yang sudah memilikikompetensi sesuai tingkatan/jenjang yang saat iniberlaku untuk memenuhi kebutuhan SDM. 6
PENGEMBANGAN UJI BERKALA KE DEPAN
1. Bengkel Swasta (Bengkel APM dan Bengkel Umum)sebagai pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
2. Jumlah UPUBKB dan SDM Penguji yang dapatmengimbangi dan melayani pertumbuhanKendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU);
3. Profesi Penguji Kendaraan Bermotor dapat lebihprofesional untuk melayani terhadap kebutuhanjaminan keselamatan teknis kendaraan;
4. Akreditasi terhadap UPUBKB sebagai bentuklegalitas dalam penyelenggaraan pengujian berkalayang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya.
7
BIAYA PNBP
Merupakan biaya yang dibebankan kepada pemohon sebagai
bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai
Peraturan Pemerintah RI No.15 tahun 2016 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
Pada Kementerian Perhubungan.
Biaya PNBP untuk pelayanan yang terkait Pengujian
Berkala antara lain:
Kalibrasi Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
Sertifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan
Bermotor.8
BIAYA KALIBRASI ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR
NO Jenis PNBP Satuan Tarif
1. Kalibrasi alat uji rem (brake tester) per alat uji Rp. 1.000.000,-
2. Kalibrasi alat uji lampu utama (head light tester)
per alat uji Rp. 1.000.000,-
3. Kalibrasi alat uji kecepatan(speedometer tester)
per alat uji Rp. 1.000.000,-
4. Kalibrasi alat uji emisi gas buang mesincetus api (gas analyser)
per alat uji Rp. 1.000.000,-
5. Kalibrasi alat uji emisi mesin kompresi(smoke tester)
per alat uji Rp. 1.000.000,-
6. Kalibrasi alat uji tingkat suara klakson(sound level meter)
per alat uji Rp. 1.000.000,-
7. Kalibrasi alat uji berat (axle load meter) per alat uji Rp. 1.000.000,-
8. Kalibrasi alat uji kinsup roda (side slip) per alat uji Rp. 1.000.000,-
9. Kalibrasi alat kegelapan kaca (tint tester)
per alat uji Rp. 1.000.000,-
Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
9
BIAYA PENERBITAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
Jenis PNBP Satuan Tarif
Sertifikasi Kompetensi per sertifikat Rp. 150.000,-
Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
BIAYA PENERBITAN BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Jenis PNBP Satuan Tarif
Bukti Lulus Uji Berkala per bukti lulus uji Rp. 25.000,-
Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
10
Kendaraan yang di temukan di pelabuhan ketapang banyuwangi
Lebar total kendaraan 2.700 mmPanjang total kendaraan 14.800 mm
Dokumen yang didapat dilapangan oleh Tim : Tanda bukti penyitaan SIM dan
STNK; Surat Keterangan Sementara
Lulus Uji; Kartu Parkir Berlangganan
Dishubkominfo Kota Mataram
DOKUMEN YANG DIBAWA PENGEMUDI TANDA
BUKTI PENYITAAN STNK DAN SIM
DOKUMEN YANG DIBAWA PENGEMUDI SEBAGAI PENGGANTI
BUKU UJI
DOKUMEN YANG DIBAWA PENGEMUDI
Berdasarkan data dari aplikasi E- UjiKir DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SURABAYA
Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) wajibmemiliki Kompetensi
Kompetensi PBKB, terdiri atas :1. Pembantu Penguji;2. Penguji Pemula;3. Penguji Tingkat Satu;4. Penguji Tingkat Dua;5. Penguji Tingkat Tiga;6. Penguji Tingkat Empat;7. Penguji Tingkat Lima; dan8. Master Penguji.
PBKB berada pada:a. UPUBKB milik Pem Kab/Kota;b. UPUBKB milik Pem Prov DKI Jakarta;c. UPUBKB milik APM kendaraan bermotor;d. UPUBKB milik swasta;e. UPPKB milik Pemerintah;
f. Terminal Penumpang milik Pemerintah.
Penguji Berkala KendaraanBermotor wajib mengikuti ujiKompetensi
Kompetensi Penguji BerkalaKendaraan Bermotor diberikandan berlaku hanya kepadapeserta yang telah lulus ujikompetensi.
18
Fungsi:
Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor diberikan
dalam rangka memastikan pemenuhan standar kompetensi
yang dimiliki oleh para pelaksana Pengujian Kendaraan
Bermotor.
Bukti pemenuhan standar kompetensi:
Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dan
Tanda Kualifikasi Teknis Penguji kepada Penguji Berkala
Kendaraan Bermotor oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Darat
berlaku di seluruh
wilayah Indonesia
Pegawai ASN
PNS dapat diangkat menjadi
pejabat fungsional tertentu
sebagai penguji kendaraan
bermotor sesuai ketentuan
perundang – undangan
non ASN (pegawai swasta)
Pemberian Kompetensi
PNS PPPK19
20
Penyesuaian
(inpassing)
Batas waktu
pengajuan
penyesuaian
(inpassing)
sampai dengan
31 Desember
2016
Penyelia
Pemula
Pelaksana
Pelaksana Lanjutan
Pembantu Penguji
Master Penguji
Penguji Tingkat Lima
penguji tingkat satu
Penguji Tingkat Empat
Penguji Pemula
Penguji Tingkat Tiga
Penguji Tingkat Dua
Jenjang Kompetensi
Eksisting
Jenjang Kompetensi
Sesuai PM 133 Tahun 2015
apabila lulus uji kompetensi
apabila lulus uji kompetensi
tanpa uji kompetensi
tanpa uji kompetensi
20
Gub/Pimpinan Perusahaan
mel persetujuan Kadishub
Prov
Usul Uji Kompetensi
Uji Kompetensi
Sertifikat dan Tanda Kualifikasi
Mencari Pekerjaan
Diterima UPUBKB Wajib lapor ke Ditjen
Perhubungan Darat
sebagai penguji swasta/APM
Tim Penilai
Materi Uji
Materi Uji Tertulis meliputi:
1. Perundang-undangan PKB;
2. Teknik kendaraan
3. Teknik Pengujian
4. Teknik Peralatan PKB
5. Etika profesi
Tim Penilai di bentuk Ditjen Hubdat terdiri dari:
1. Ditjen Perhubungan Darat
2. BPSDM
3. IPKBI
4. GAIKINDO
Materi Uji Praktek
1. Teknik pengoperasian alat uji;
2. Teknik perawatan alat uji
3. Teknik menguji
4. Administrasi PKB
Y/N
Untuk non pns dan lulusan
sekolah/diklat
Untuk penerbitan
dikenakan biaya
PNBP
Wawancara meliputi:
1. Sikap dan perilaku;
2. Pengetahuan di bidang PKB;
3. Pengalaman di bidang PKB;
21
Gubernur untuk calon penguji berkala
kendaraan bermotor pada UPUBKB
milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pimpinan perusahaan agen
pemegang merk dan/atau perusahaan
swasta untuk calon penguji pada
UPUBKB milik perusahaan agen
pemegang merk dan/atau perusahaan
swasta setelah mendapatkan
persetujuan Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi
Pengusulan calon
peserta uji kompetensi
tenaga penguji berkala
kendaraan bermotor
Direktur Jenderal
Perhubungan Darat 30
(tiga puluh) hari
setelah permohonan
diterima secara
lengkap
Pengusulan harus dilengkapi dengan:
a. melampirkan Pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan/Kepala unit kerja bahwa yang
bersangkutan akan dan/atau sedang ditugaskan dalam bidang Penguji Kendaraan Bermotor sesuai
jenjang kompetensi;
b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
c. Curiculum Vitae (CV) yang bersangkutan;
d. penilaian Prestasi Kerja bernilai Baik paling sedikit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
e. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian pakaian dinas harian (PDH)
dengan latar belakang sesuai warna pada tanda kualifikasi yang diusulkan.
Persetujuan
22
KALIBRASI PERALATAN PENGUJIAN
• WAJIB DILAKUKAN KALIBRASI SECARA BERKALA 1 TAHUN SEKALI UNTUK MENJAMIN KEAKURASIAN ALAT UJI UTAMA
• KALIBRASI DILAKSANAKAN PETUGAS YANG DITUNJUK DIREKTORAT JENDERAL
• PETUGAS KALIBRASI HARUS MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANG KALIBRASI PERALATAN UJI
• UNIT PELAKSANA UJI BERKALA YANG TIDAK MELAKUKAN KALIBRASI PERALATAN, HASIL UJI YANG DILAKUKAN DINYATAKAN TIDAK SAH
• PERNYATAAN TIDAK SAH DITERBITKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL
23
Permohonan Kalibrasi Peralatan
Uji Kendaraan Bermotor
Kadishub Kab/Kota dan
Kadishub Prov DKI Jakarta
untuk UPUBKB milik Pem
Kab/Kota dan Pemprov DKI
Jakarta;
Pimpinan perusahaan APM
dan/atau perusahaan swasta
untuk UPUBKB milik
perusahaan APM dan/atau
perusahaan swasta;
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat
a. Surat Permohonan Kalibrasi alat uji berkala kendaraan bermotor
yang ditandatangani oleh Kadishub Kabupaten/Kota dan Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk unit pelaksana uji
berkala kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pimpinan perusahaan agen
pemegang merk dan/atau perusahaan swasta untuk unit pelaksana
pengujian kendaraan bermotor milik perusahaan agen pemegang
merk dan/atau perusahaan swasta;
b. Daftar peralatan uji yang menyebutkan merek, tipe dan tahun
pembuatan;
c. Surat pernyataan kesiapan fungsi peralatan uji;
d. Lokasi unit pengujian (alamat da penanggung jawab).
Sertifikat Kalibrasi oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Jenderal memberikan
Surat Pemberitahuan Hasil
Kalibrasi diberikan waktu
untuk melakukan perbaikan.
Permohonan kalibrasi
ulang
Y/N
14 (empat belas) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap
Pelaksanaan kalibrasi oleh Tim
Kalibrasi yang selanjutnya
ditungkan dalam BA hasil kalibrasi
Y/N
TATA CARA PERMOHONAN KALIBRASI PERALATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR
N
Y
N
Y
24
• Terdapat 82 Kab/Kota yang sudahmengajukan kalibrasi dan yang sudahterkalibrasi sebanyak 22 Kab/Kotasedangkan sisanya masih menunggustatus pembayaran PNBP;
• Perlu peran serta Dinas PerhubunganProvinsi untuk melakukan pembinaan.
STATUS KALIBRASIPERALATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR TH. 2016
25
Kadishub Prov DKI
Jakarta/Kadishub
Kab/Kota/Pimpinan Perusahaan
Usul Akreditasi UPUBKB
Penilaian Akreditasi UPUBKB
SK dan Sertifikat
Tim Penilai
Instrumen
Penilaian
Tim Penilai di bentuk Ditjen Hubdat terdiri dari:
1. Ditjen Perhubungan Darat;
2. Dishub Provinsi; dan
3. AKADEMISI.
Y/N
Untuk penerbitan
dikenakan biaya
PNBP
MEKANISME AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (UPUBKB)
Aspek Pelayanan, meliputi:
1. moto, visi dan misi;
2. standar pelayanan (komitmen pelayanan);
3. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan;
4. sumber daya manusia;
5. sarana dan prasarana pengujian;
6. penanganan pengaduan;
7. indeks kepuasan masyarakat;
8. sistem informasi; dan
9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.
Aspek Teknis, meliputi:
1. fasilitas pengujian;
2. peralatan pengujian;
3. kompetensi penguji;
4. prosedur dan tata cara pengujian;
5. lokasi unit pelaksana uji berkala kendaraan
bermotor;
6. tanda bukti lulus uji;
7. pemeliharaan fasilitas dan peralatan uji;
8. kalibrasi;
9. kapasitas uji;
10. sistem informasi; dan
11. pemberian tanda bukti lulus uji.
Direktur Jenderal memberikan Surat
Pemberitahuan Hasil Penilaian diberikan
waktu untuk melakukan perbaikan paling
lama 2 (dua) tahun untuk pertama kali
dan 1 (satu) tahun untuk surveilance
Dicabut maka UPUBKB dilarang
melakukan penyelenggaraan pengujian
berkala kendaraan bermotor
26
Kartu Uji
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Pendaftaran kendaraan wajib uji Uji Berkala Pertama Uji berkala Perpanjangan
Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan
Bukti Lulus Uji
a. Susunanb. Perlengkapanc. Ukurand. Rumah rumahe. Rancangan teknis KB
sesuai peruntukanf. Berat Kendaraan
a. Emisi gas buangb. Tingkat kebisinganc. Kemampuan Rem
utamad. Kemampuan Rem parkire. Kincup roda depanf. Kemampuan pancar
sinar lampu utamag. Akurasi alat penunjuk
kecepatanh. Kedalaman alur bani. Daya tembus cahaya
pada kaca
Tanda Uji
a. Pengajuan permohonanpendaftaran
b. Pencatatan identitaspemilik & spesifikasiteknis KBWU
Nomor ujiKartu Induk Uji Berkala
Unit PKB Pemerintah
Bengkel Swasta/APM
3
2
1
Penerbitan bukti lulus uji dilakukan oleh bengkel swasta/APMPenandatanganan bukti lulus uji oleh petugas pemerintah berkompetensi
KewenanganPerijinan bengkel & bengkel umum menjadi unit PKB
Fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
27
SERTIFIKASI BENGKEL UMUM
DARI KEMENPERIN1
Persyaratan Teknis :
Sistem Mutu;
Mekanik; Fasilitas dan Peralatan;
Manajemen Informasi.
SESUAI KELAS DAN TIPE TERTENTU
BENGKEL UMUM
PENGAJUAN
BENGKEL UMUM
BENGKEL UMUM
APM
BENGKEL
UMUM SWASTA
PENGAJUAN SEBAGAI
BENGKEL UJI BERKALA
PENETAPAN BENGKEL
UMUM APM/SWASTA
UNTUK UJI BERKALA
Persyaratan :
Memiliki Peralatan dan Fasilitas Uji Berkala;
Mendapat rekomendasi dari Dishub setempat;
Memiliki izin usaha dari Pemkab/Pemkot dan/atauPemrov untuk Prov. DKI;
Rekomendasi dari Kemenperin dibuktikandengan Sertifikasi Bengkel Umum;
Rekomendasi dari Kepolisian RI;
Memenuhi ANDALALIN;
Memiliki Akreditasi dari Kemenhub.
28
UJI BERKALA KEND. DINAS
29
UJI BERKALA KEND. DINAS
30
• Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotordiberikan dalam bentuk kartu uji dan tandauji, dan berlaku di Seluruh Indonesia
• Kartu uji berkala dapat berupa kartu pintaratau bentuk lain.
• Tanda uji berkala berupa stiker yangditempel pada kaca depan sisi kiri bawahbagian dalam kendaraan bermotor.
• Pada kereta gandengan dan keretatempelan, stiker ditempel pada sisi sebelahkanan bagian depan
BUKTI LULUS
UJI BERKALA
31
32