ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………. 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………………………….………………………. 1
1.2. Landasan Hukum…………………………………………………………………………………. 1
1.3. Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………………….. 3
1. Maksud ………………………………………….…………………………………………… 3
2. Tujuan ...........…………………………………………………………………………….. 3
3. Sistematika Penulisan……………………………………………………………. 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT …………………………………………….. 5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi…………………………………………………. 5
2.2. Sumber Daya Inspektorat ..................................................................................... 12
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat ............................................................... 13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat ............. 19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH .......................................................... 20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat ....... 20
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih .......................................................................... 21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Aceh .............................. 22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ………………………………………………………………………………….. 23
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .................................................................... 24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .......................................................................... 25
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Inspektorat .........……………… 25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..................................................................... 28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN .......................................................................................... 35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...................................... .... 37
BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................... ..... 38
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2017 –
2022 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima)
tahun. Dokumen renstra Inspektorat tersebut akan digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat (Renja SKPD) yang dalam
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, sehingga Renstra
Inspektorat Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.
Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, serta mengacu pada berbagai kebijakan dan
prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJM,
Rencana Strategis, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan.
Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui
keterlibatan semua pemangku kepentingan di Inspektorat baik unsur pimpinan,
unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2017
– 2022 didasarkan pada:
1) Undang-undang No. 8 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara;
2) Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN;
3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
4) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan,
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
2
7) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
8) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
9) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
12) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
14) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
17) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD;
20) Qanun Kota Banda Aceh No.16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
21) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
22) Qanun Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
23) Peraturan Walikota Banda Aceh No. 39 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Inspektorat Kota
Banda Aceh.
3
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Banda Aceh disusun dengan
maksud dan tujuan sebagai berikut :
1.3.1 Maksud :
a. Memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan
kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap
tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang.
b. Menjamin tercapainyaq penggunaan sumber daya secara efektif,
efisien dan berkelanjutan.
c. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergisitas terutama
di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
1.3.2 Tujuan :
a. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi
Walikota Banda Aceh.
b. Menetapkan program dan kegiatan Inspektorat tahun 2017-2022.
c. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan
Inspektorat.
d. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
e. Sebagai tolak ukur keberhasilan pengawasan yang dicapai dalam kurun
waktu 5 tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2017–2022 ini
disajikan dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Pelayanan Inspektorat
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
2.2 Sumber Daya Inspektorat
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
4
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Banda Aceh
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII Penutup
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah serta sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan
Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh,
Inspektorat Kota Banda Aceh mempunyai mempunyai tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut :
a. Membantu Walikota dalam pembinaan dan pengawasan atas kinerja
organisasi pemerintah daerah;
b. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Walikota dalam
melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan melakukan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.
2.1.2 Fungsi Inspektorat
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat
Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016
tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja
Inspektorat Kota Banda Aceh, maka Struktur Organisasi Inspektorat adalah
sebagai berikut :
6
1) Inspektur;
2) Sekretariat
a) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;dan
b) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
3) Inspektur Pembantu Wilayah I;
4) Inspektur Pembantu Wilayah II;
5) Inspektur Pembantu Wilayah III;
6) Kelompok Jabatan Fungsional
Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja
Inspektorat Kota Banda Aceh, Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1) Inspektur
Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan kota, kecamatan, mukim
dan gampong yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan
yang diberikan kepada Kota.
Inspektur mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan,
penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan, pelaksanaan administrasi dibidang pembinaan dan
pengawasan;
2) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pengelolaan
urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan
tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan,
kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat:
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi,
pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi di lingkungan Inspektorat;
b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum,
perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi
di lingkungan Inspektorat;dan.
7
3) Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur
dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan
Pengawasan.
Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang
pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran,
reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah,
evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan
masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan
terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan
dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government
dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong;
b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang
pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran,
reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah,
evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan
masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan
terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan
dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government
dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan,
pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan
keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem
pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu,
mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka
percepatan menuju good governance, clean government dan
pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
8
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong
sesuai dengan lingkup tugasnya;
d) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah
gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu
laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian
internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan
reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju
good governance, clean government dan pelayanan publik,
penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan,
penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi
program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas
pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup
tugasnya;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan,
pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan
keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem
pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu,
mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka
percepatan menuju good governance, clean government dan
pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong
sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
4) Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur
dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan
Pengawasan.
Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang
pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran,
9
reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah,
evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan
masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan
terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan
dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government
dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong;
b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang
pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran,
reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah,
evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan
masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan
terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan
dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government
dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan,
pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan
keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem
pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu,
mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka
percepatan menuju good governance, clean government dan
pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong
sesuai dengan lingkup tugasnya;
d) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan,
pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah
gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu
laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian
10
internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan
reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju
good governance, clean government dan pelayanan publik,
penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan,
penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi
program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas
pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup
tugasnya;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan,
pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan
keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem
pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu,
mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka
percepatan menuju good governance, clean government dan
pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong
sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
5) Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur
dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan
Pengawasan.
Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang
pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran,
reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah,
evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan
masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan
terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan
dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government
dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang
11
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong;
b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang
pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran,
reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah,
evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan
masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan
terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan
dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government
dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan,
pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan
keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem
pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu,
mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka
percepatan menuju good governance, clean government dan
pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong
sesuai dengan lingkup tugasnya;
d) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan,
pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah
gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu
laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian
internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan
reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju
good governance, clean government dan pelayanan publik,
penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan,
penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi
program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas
12
pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup
tugasnya;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan,
pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan
keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem
pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu,
mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka
percepatan menuju good governance, clean government dan
pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan
bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang
pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan
hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong
sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
6) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2.2 Sumber Daya Inspektorat
Komposisi personil Inspektorat Kota Banda Aceh berdasarkan jenjang
pendidikan terdiri dari SLTP, SLTA, D-3, S-1 dan S-2, dengan berbagai macam
disiplin ilmu yaitu Administrasi Negara, Teknik, Ekonomi, Hukum, Pertanian,
Ilmu Sosial, Agama, Kesehatan dan Kehutanan. Sedangkan berdasarkan
kepangkatan mulai dari I/c sampai dengan IV/b, dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 2.1 Komposisi Jumlah SDM
Pangkat/Golongan
Strata Pendidikan
No Jumlah
SLTP SLTA D-III S-1 S-2
1 Pembina Tk.I/IV b 7 6 1
2 Pembina/IV a 6 2 4 3 Penata Tk. I/III d 9 6 3 4 Penata/III c 7 1 3 3 5 Penata Muda Tk.I/III b 9 2 4 3
6 Penata Muda/III a 2 2
7 Pengatur Tk. I/II d 1 1
8 Pengatur /II c 1 1
9 Juru/I c 1 1
Jumlah 43 1 4 3 21 14
13
2.2.1 Pejabat Struktural dan Fungsional
Untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Banda Aceh terdapat Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
1) Jabatan struktural eselon II b berjumlah 1 orang;
2) Jabatan struktural eselon III a berjumlah 4 orang;
3) Jabatan struktural eselon IV a berjumlah 2 orang.
Sedangkan jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (JFPP).
1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari :
a. Auditor Madya berjumlah 3 orang;
b. Auditor Muda berjumlah 5 orang;
c. Auditor Pertama berjumlah 6 orang;
d. Auditor Pelaksana Lanjutan berjumlah 1 orang.
2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan terdiri dari :
a. P2UPD Madya berjumlah 2 orang;
b. P2UPD Muda berjumlah 2 orang;
c. P2UPD Pertama berjumlah 4 orang.
2.2.2 Sarana Pendukung Operasional Inspektorat
Sarana pendukung operasional pelayanan administrasi pada Inspektorat Kota Banda Aceh terdiri dari :
1) Gedung Kantor 1 unit;
2) Komputer 18 unit
3) Laptop 4 unit;
4) Printer 11 unit;
5) AC 5 unit;
6) Kamera Digital 5 unit;
7) Tape Recorder 1 unit;
8) Meja Kerja 31 unit;
9) Lemari Arsip 5 unit;
10) LCD Projektor 1 unit;
11) Telepon/Fax 1 unit.
Sarana mobilitas pendukung pelayanan pada Inspektorat Kota Banda Aceh terdiri dari :
1) Kenderaan Roda 4 (empat) 2 unit;
2) Kenderaan Roda 2 (dua) 5 unit.
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Banda Aceh
Kinerja pelayanan Inspektorat Kota Banda Aceh periode RPJMD 2012-
2017 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
14
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Banda Aceh
Indikator Target
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Kinerja sesuai Target Target
NO Indikator
Tugas dan SPM IKK
Lainnya 2013 2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013 2014
2015
2016
2017
Fungsi SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21) (22) (23)
1 Lancarnya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
kegiatan
administrasi perkantoran
Menurunnya
tingkat
penyimpangan 247 247 247 247 247 239 182 183 131 150
96,7
73,68
74,08 53,0 60,73 2 terhadap obrik obrik obrik Obrik Obrik obrik obrik obrik obrik
brik kali 6 %
%
%
4% %
peraturan kali kali kali kali kali kali kali kali kali
perundang-
undangan
Terlaksananya 4
pengawasan
4
4
4
4
4
4
4
4
7
100%
100%
175%
3
kasu
100%
100%
pada seluruh kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
s
SKPD/unit kerja
Tercapainya
hasil penilaian 2
2
2
2
2
2
3
3
4 LAKIP SKPD
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
lapor
lapora
lapora
lapora
lapora
lapora
lapora
lapora
dengan laporan laporan
an n n n n n n n
kwalifikasi rata-
rata baik
15
Terselesaikanny 247
247
247
247
247
239
182
183
131
150
96,7
73,68
74,08
53,0
60,73
5 a TLHP tepat
obrik obrik obrik obrik obrik obrik obrik obrik obrik obrik 6 % % % 4% %
waktu
Tidak terjadinya
tumpang tindih 2
pengawasan
2
2
2
2
2
2
2
2
100%
100%
6
dokume
2 dokumen
100%
100%
dengan aparat dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen n
100%
pengawas
lainnya
Aparatur pengawas
10
melaksanakan
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100%
100%
100%
7
oran
100%
100%
tugasnya orang orang orang orang orang orang orang orang orang
g
dengan penuh
tanggung jawab
Tersusunnya 10 10
10
10
10
10
10
10
10
10
100%
100%
100%
8 LHP yang
oran
100%
100%
orang orang orang orang orang orang orang orang orang
akuntabel g
Terlaksananya penerapan SPIP
yang efektif 5
pada seluruh
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
4 unit
1 unit
3 unit
4 unit
20%
60%
80%
9
unit
100%
80%
SKPD di kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja
kerja
lingkungan
Pemko Banda
Aceh
16
Berdasarkan tabel 2.2 di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa
rata-rata capaian indikator sasaran Inspektorat Kota Banda Aceh periode
2012-2017 sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal dengan indikator :
a. Menurunnya tingkat penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Dari tahun 2013 – 2017 Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan
pengawasan reguler pada 846 obrik dengan jumlah rekomendasi
hasil pengawasan selama 5 tahun adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2.1
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah pembinaan dan pengawasan (obrik kali)
Jumlah objek pemeriksaan (obrik)
Persentase obrik yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)
239 182 183 131 150
257 257 257 257 257
92,97 70,82 71,21 50,97 58,37
Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah rekomendasi hasil
pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh jika dibandingkan dengan
tahun awal RPJMD (2013) mengalami penurunan 33,63% di tahun
2014, 40,99% di tahun 2015, 28,60% di tahun 2016 dikarenakan di
tahun 2016 bertambahnya anggaran dana desa dari pusat untuk 90
gampong yang ada di Kota Banda Aceh.
b. Terlaksananya pengawasan pada seluruh SKPD/ unit kerja. Terhadap
kasus yang dilaporkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh telah
dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, dan selama
kurun waktu 5 tahun dari target 20 kasus dapat diselesaikan 100%.
c. Terselesaikannya TLHP tepat waktu.
Dari jumlah rekomendasi hasil penagawasan Inspektorat Kota Banda
Aceh, persentase tindak lanjut oleh obrik adalah sebagai berikut :
17
Tabel 2.2.2
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah rekomendasi hasil
pengawasan Inspektorat Kota 1210
803
714
864
725
Banda Aceh
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota
Banda Aceh yang 1210 748 656 656 350
ditindaklanjuti
Persentase Tindak Lanjut 100% 93,15% 91,88% 75,93% 48,28%
Dari tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dari
obrik/unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil
pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Banda Aceh, dengan indikator :
a. Tercapainya hasil penilaian LAKIP SKPD dengan kualitas rata-rata
baik.
Dari hasil evaluasi LAKIP SKPD, capaian nilai minimal B sampai
dengan akhir tahun RPJMD (2016) sebesar 41,01% dari 39 SKPD yang
dilakukan evaluasi.
b. Terlaksananya penerapan SPIP yang efektif pada seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pelaksanaan SPIP dilakukan dengan kegiatan salah satunya adalah
penilaian WBK terhadap SKPD. Sampai dengan akhir tahun RPJMD
dari 39 SKPD yang sudah berpredikat WBK hasil penilaian internal
adalah 13 SKPD. Selama kurun waktu 2013-2017 target 5 SKPD yang
mendapat predikat WBK belum terpenuhi dikarenakan SKPD belum
dapat memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas (WBK
dan WBBM) di Instansi Pemerintahan.
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawasan.
Dari jumlah aparatur pengawasan sebanyak 23 orang telah bersertifikasi
(auditor/P2UPD).
18
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Banda Aceh
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Rata-rata Pertumbuhan Tahun ke-
Uraian
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BTL 2.914.846.349 3.457.475.079 3.782.956.678 4.083.289.789 3.916.846.594
2.767.320.068 3.334.044.706 3.637.763.456 4.096.353.926 3.841.656.500 94,94 96,43
96,16
100,32 98,08 200.400.049 214.867.286
- Belanja 2.914.846.349 3.457.475.079 3.782.956.678 4.083.289.789 3.916.846.594 2.767.320.068 3.334.044.706 3.637.763.456 4.096.353.926 3.841.656.500 94,94 96,43
96,16
100,32 98,08 200.400.049 214.867.286
Pegawai
BL 1.462.880.600 1.406.791.000 1.549.986.300 1.400.941.400 2.031.604.996 1.248.386.058 1.288.254.403 1.493.142.720 1.373.803.234 1.959.940.442 85,34 91,57 96,33 98,06 96,47 113.744.879 142.310.877
- Belanja 903.605.000 809.530.000 822.330.000 871.037.000 1.302.230.000 710.365.000 740.342.000 791.255.000 863.622.000 1.285.580.000 91,45 91,45
96,22
99,15 98,72 79.725.000 115.043.000
Pegawai
- Belanja
Barang 558.075.600 525.208.000 580.090.500 484.904.400 669.944.996 536.821.058 476.629.403 554.321.920 465.431.234 615.039.742 96,19 90,75
95,56
95,98 91,80 22.373.879 15.643.737
Dan Jasa
- Belanja 1.200.000 72.053.000 95.029.800 45.000.000 59.430.000 1.200.000 71.283.000 95.029.800 44.750.000 59.320.700 100 98,93
100
99,44 99,82 11.646.000 11.624.140
Modal
19
Berdasarkan tabel 2.3 di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa
rasio pencapaian realisasi anggaran dalam kurun waktu 2013 – 2017 dapat
dikatakan baik dengan rata-rata pencapaian 95,37%.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Tantangan dan peluang yang dihadapi Inspektorat Kota Banda
Aceh dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian
internal terhadap kebijakan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
2.4.1 Tantangan
1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang
lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN.
2. Masih kurangnya SDM fungsional auditor berbasis Teknik Sipil
dan Akuntansi.
3. Belum berfungsinya SPIP secara optimal.
4. Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran.
2.4.2 Peluang
1. Adanya komitmen Pimpinan/ Kepala Daerah yang tercermin
dalam RPJMD.
2. Adanya koordinasi dan sinergitas terkait dengan pengawasan
dan pengendalian internal dengan BPKP Perwakilan Aceh.
3. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi
pengawasan.
20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat Kota Banda Aceh
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan Inspektorat sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor
39 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan
Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh, yaitu :
1) Masih minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang pelaksanaan tugas
terutama alat bantu dalam pelaksanaan pengawasan;
2) Terbatasnya jumlah auditor dan pejabat pengawas pemerintah yang sesuai
dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada
Inspektorat Kota Banda Aceh;
3) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM APIP;
4) Masih minimnya anggaran pengawasan;
5) Belum optimalnya pelaksanaan SPIP;
6) Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN
guna mewujudkan Good Governance;
7) Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh SKPD;
8) Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Permasalahan sebagaimana tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor
internal dan eksternal sebagai berikut :
1. Faktor internal :
a. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran penunjang
pelaksanaan tugas.
b. Kuantitas SDM fungsional auditor belum memadai.
c. Kuantitas SDM tenaga fungsional umum belum memadai.
d. Belum optimalnya kualitas SDM APIP.
2. Faktor Eksternal :
a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih
transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
b. Implementasi pengendalian intern (SPIP) pada SKPD masih belum
berjalan dengan baik;
21
c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan oleh SKPD.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kota Banda Aceh
mengharapkan adanya kebijakan dari pejabat yang berwenang agar :
1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana serta anggaran yang
diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala SKPD atas tindak lanjut hasil
rekomendasi pengawasan yang belum tuntas sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan.
3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan
tugas-tugas pengendalian inten pemerintah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Dengan visi Kota Banda Aceh “Terwujudnya Kota Banda Aceh
GEMILANG dalam bingkai Syariah”, dan misi ke-5 Walikota terpilih yaitu
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, maka untuk
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai
terwujudnya visi misi tersebut.
Dalam hal mewujudkan visi misi Walikota terpilih, Inspektorat Kota
Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian internal
mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan sesuai peran
APIP sebagai katalis, mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN
dan mewujudkan akuntabilitas kinerja.
Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi pelayanan Inspektorat, faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Inspektorat Kota Banda Aceh yang dapat mempengaruhi pencapaian
visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor penghambat yaitu :
a. Kurangnya SDM pada Perangkat Daerah yang memahami penyusunan
SAKIP yang baik.
b. Kurangnya sinergi antar perangkat daerah yang bertanggungjawab
terhadap misi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
baik.
22
2. Faktor pendorong yaitu adanya komitmen yang baik dari Pimpinan
terhadap pencapaian misi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
yang baik.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Aceh
3.3.1 Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019
Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi
pengawasan dapat dijelaskan :
- Sasaran Strategis :
a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam
melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk
mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP
berbasis akrual;
c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk
mendapatkan akuntabilitas kinerja katagori A dan Indeks RB katagori B.
- Program :
Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah , dengan sasaran program :
a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan
good government) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di
daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kota
Banda Aceh yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Renstra
Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor penghambat yaitu :
a. Masih minimnya anggaran pengawasan;
b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM APIP;
c. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP;
d. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2. Faktor pendorong yaitu kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan
kinerja guna mendukung Reformasi Birokrasi dan meningkatnya nilai SAKIP
Pemerintah Kota Banda Aceh.
23
3.3.2 Renstra Inspektorat Aceh 2017-2022
Dalam Renstra Inspektorat Aceh 2017-2022, adapun tujuan yang ingin
dicapai adalah :
- Kebijakan dan Program Gubernur Aceh dapat terlaksana secara efektif,
efisien dan berkelanjutan.
- Tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung
pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan.
- Terlaksananya Pemerintahan Kabupaten/Kota yang semakin baik dalam
rangka mewujudkan good and clean government.
- Terciptanya aparatur Inspektorat Aceh dan Kabupaten/Kota yang
profesional dan mempunyai kemampuan teknis, operasional, dan
manajerial serta memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas.
Adapun sasaran strategis Inspektorat Aceh sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan adalah meningkatkan hasil pengawasan yang optimal dalam
mengawal kebijakan Kepala Daerah.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kota
Banda Aceh yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Inspektorat Aceh
adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor penghambat yaitu :
a. Masih minimnya anggaran pengawasan;
b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM APIP;
c. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP;
d. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2. Faktor pendorong yaitu kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tidak ada pengaruh langsung dari rencana struktur ruang dan rencana
pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat sebagai unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan, namun terdapat faktor-faktor
penghambat pelayanan Inspektorat Kota Banda Aceh dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah:
1. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam pengawasan tata ruang
wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;
24
2. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap tata
ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
Faktor-faktor pendorong pelayanan Inspektorat Kota Banda Aceh
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah adanya kewenangan yang
diberikan kepada APIP untuk melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan
Daerah tentang Tata Ruang Daerah dan pengawasan penataan ruang.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD sebagaimana tersebut pada butir 3.2 dan 3.3 memunculkan
beberapa isu strategis yang menuntut kinerja Inspektorat Kota Banda Aceh
lebih meningkat. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya :
1. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan Tata Kelola
Kepemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Perlunya peningkatan kualitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan teknis
dan substantif secara berkala.
3. Tuntutan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara
maksimal di setiap SKPD.
4. Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan birokrasi pemerintah sehingga
menimbulkan banyak pengaduan masyarakat yang harus ditindak lanjuti.
5. Peningkatan Kapabilitas APIP.
6. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong.
7. Peningkatan Nilai SAKIP.
8. Peningkatan Nilai Maturitas SPIP.
9. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan kepada
faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan
Misi. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD perlu ditetapkan tujuan
dan sasaran Inspektorat Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 tahun ke
depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap
penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksankan oleh Inspektorat
Kota Banda Aceh. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota
Banda Aceh dalam kurun waktu 2017-2022 yaitu :
1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas APIP
2. Mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN
3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja
Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,
spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam
kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Banda Aceh dalam
kurun waktu 2017-2022 yaitu :
1. Meningkatnya layanan di bidang pengawasan.
2. Menurunnya temuan pemeriksaan APIP yang bersifat material.
3. Meningkatnya kepatuhan unit kerja terhadap penyelesaian TLHP.
4. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat unit kerja.
5. Meningkatnya kualitas pengendalian internal.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja di Lingkungan
Pemerintah Kotao Banda Aceh.
7. Meningkatnya akuntabilitas ASN dalam pelayanan publik.
26
Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Banda Aceh
Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran ke-
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya 1. Meningkatnya kualitas 1. Persentase kasus 100% 100% 100% 100% 100%
1 kapasitas dan layanan di bidang pengaduan yang
kapabilitas APIP pengawasan ditindaklanjuti
2. Persentase responden 70% 73% 76% 79% 82% survey kepuasan entitas
yang menyatakan puas
3. Level kapabilitas APIP Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3
2 Mewujudkan unit-unit 2. Menurunnya temuan 4. Persentase obrik yang 37,7% 41,8% 45,9% 50,0% 54,1% kerja yang bersih dan pemeriksaan APIP yang telah terbebas dari
bebas KKN bersifat material temuan yang bersifat
material
3. Meningkatnya 5. Persentase tindak lanjut 76,39% 76,85% 77,20% 77,66% 78,13% kepatuhan unit kerja rekomendasi APIP (hasil
terhadap penyelesaian pengawasan reguler)
TLHP yang selesai
6. Persentase tindak lanjut 89,80% 90,52% 91,24% 91,95% 92,67% rekomendasi BPK-RI
yang selesai
27
4. Meningkatnya 7. Jumlah SKPD yang lulus 1 1 1 1 1 pelaksanaan reformasi WBK/WBBM versi TPN Unit Unit Unit Unit Unit birokrasi di tingkat unit kerja kerja kerja kerja kerja
kerja
5. Meningkatnya kualitas 8. Level maturitas SPIP Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 pengendalian internal
3 Mewujudkan 6. Meningkatnya 9. Persentase hasil evaluasi 40,91% 45,45% 50,0% 54,55% 59,09% akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja SAKIP SKPD dengan nilai
pada unit kerja di minimal B
lingkungan Pemko
Banda Aceh
7. Meningkatnya 10. Persentase ASN yang 100% 100% 100% 100% 100% akuntabilitas ASN melaporkan harta
dalam pelayanan publik kekayaan (LHKPN)
28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi adalahpernyataan-pernyataan mengenai cara mencapai
tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan. Pada
prinsipnya carapencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategi
sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang
ada. Perumusan strategi diawali dengan analisa terhadap faktor kekuatan
(stregth), kelemahan (weaknesses), ancaman (threat) dan peluang
(opportunity) yang dimiliki Inspektorat Kota Banda Aceh, yaitu :
1. FaktorKekuatan / Strength (S)
1) Adanya Struktur Organisasi
Struktur Organsiasi Inspektorat Kota Banda Aceh telah dituangkan ke
dalam Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016
merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi.
2) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas
Dengan adanya SOP, pelaksanaan tugas menjadi terarah, jelas dan
menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan.
3) Adanya Tenaga APIP
Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat
Kota Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota
Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 telah didukung oleh seluruh
pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan
adanya koordinasi yang baik.
4) Adanya Anggaran
Alokasi dana APBD Kota Banda Aceh yang diporsikan kepada
Inspektorat Kota Banda Aceh merupakan kekuatan yang sangat
penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa
adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.
2. FaktorKelemahan / Weaknessess ( W )
1) Masih kurangnya SDM Fungsional Auditor berbasis tehnik sipil dan
Akuntansi
Jumlah SDM Fungsional Auditor yang ada pada Inspektorat Kota
Banda Aceh saat ini sebanyak 15 orang dan masih diperlukan
29
penambahan SDM Fungsional Auditor dengan latar belakang
pendidikan tehnik sipil dan Akuntansi untuk melakukan pemeriksaan
dilapangan yang menyangkut pembangunan fisik dan permasalahan
pembukuan keuangan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas di lapangan
2) Terbatasnya DukunganSarana dan Prasarana
Dengan keterbatasan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia
pada Inspektorat Kota Banda Aceh, hal ini menyulitkan dalam
melaksanakan tugas-tugas pengawasan, pendampingan, evaluasi dan
reviu.
3) Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan
Anggaran penunjang pengawasan pada Inspektorat Kota Banda Aceh
masih sangat kurang untuk mendukung pelaksaaan tugas pengawasan
sehingga dibutuhkan tambahan anggaran pengawasan, yang
dikuatkan dengan Lampiran Permendagri Nomor 44 Tahun 2008
tentang kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah Tahun 2009, Huruf D angka 11, menyatakan “Pemerintah
Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1 % (Satu
Perseratus) dari APBD untuk Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota
guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.
4) Sebagian SKPD belummemahamipelaksanaan/implementasi SAKIP.
3. Faktor Tantangan
1) Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih
transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN
Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja birokrasi atas pelayanan
publik serta masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan,
menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, profesional dan
bertanggung jawab.
2) Belum berfungsinya SPIP secara optimal
Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran
yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya
tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan.
30
3) Tuntutankinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas
pengawasan oleh APIP
4) Luasnya lingkup kerja pengawasan.
Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah
merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang
ada.
4. FaktorPeluang / Opportunities (O)
1) Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN (UU Nomor 28 Tahun 1999)
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah
merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan pedoman
dalam melaksanakan tugas bagi aparat pengawas.
2) Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa (Intern dan
Ekstern)
Dengan terjalinnya koordinasi dan sinergisme yang baik antar
pemeriksa, baik ekstern maupun intern akan dapat memperlancar
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Banda
Aceh.
3) Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada
peningkatan kinerja.
Kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif,
efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja adalah
merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan
tugas untuk mewujudkan aparatur yang professional.
4) Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.
Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya
fungsi pengawasan dalam suatu instansi/lembaga, akan memberikan
manfaat yang sangat besar didalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
31
Selanjutnya strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan
terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah,
sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam
pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan
visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-
program stratejik dan kegiatan.Strategi Inspektorat Kota Banda Aceh adalah
sebagai berikut:
1) Peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan;
2) Pemetaanterhadapobrik yang rawanpenyimpangan;
3) Komunikasi yang intensifdanefektifdenganobjekpemeriksaan;
4) Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
5) Pengaktifansatgas SPIP;
6) Pelaksanaan Evaluasi LAKIP seluruh SKPD ;
7) Mendorong dan memantau pelaporaqn harta kekayaan ASN.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.
Setelah ditentukan rumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan rumusan strategi,
maka berikutnya dirumuskan kebijakan operasional yang merupakan pedoman
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan.
Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan-kebijakan yang telah
disesuaikan dan dapat dilaksanakan, tidak hanya dinilai baik menurut teori. Kebijakan-
kebijakan yang telah dirumuskan agar dapat memberikan catatan dan petunjuk bagi
seluruh jajaran staf Inspektorat Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya.
Kebijakan yang dirumuskan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran
pengawasan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.
Adapunkebijakan-kebijakantersebutadalahsebagaiberikut:
1) KomitmendariKepala Daerah terhadapanggaranpengawasan;
2) Adanya komitmen Kepala Daerah dan seluruh Kepala SKPD terhadap TLHP;
3) Pendampingandanpenilaianzonaintegritasmenuju WBK/WBBM;
4) AdanyaPeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
5) AdanyaPermenpanNomor 12 Tahun 2015 tentangEvaluasi LAKIP danPermenpan
RB tentangPedomanUmum Pembangunan ZonaIntegritasMenuju WBK;
6) Adanyaaplikasi e-LHKPN.
32
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah
MISI V : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN RPJM SASARAN RPJM STRATEGI RPJM KEBIJAKAN
1 Mewujudkan tata kelola 1
Terwujudnya
Peningkatan kapasitas
Sinkronisasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pemerintahan yang baik akuntabilitas kinerja dan dan kualitas perencanaan,
pelaporan keuangan yang baik pelaporan dan evaluasi
sesuai prosedur (SOP)
yang ada
2
Terwujudnya Kota Banda
Penataan Jumlah dan
Mengoptimalkan seleksi calon jabatan pimpinan tinggi Aceh sebagai Kota ramah distribusi ASN sesuai
pratama Birokrasi kualifikasi, kompetensi
dan profesionalisme Asesment Administrator dan
pengawas yang berkualitas, profesional dan amanah
33
TUJUAN SKPD SASARAN SKPD STRATEGI SKPD KEBIJAKAN SKPD
1 Meningkatnya kapasitas 1 Meningkatnya layanan di bidang
Peningkatan efektifitas pembinaan Komitmen dari Kepala Daerah
terhadap anggaran pengawasan dan kapabilitas APIP pengawasan dan pengawasan
2 Mewujudkan unit-unit kerja 2 Menurunnya temuan
Pemetaan terhadap obrik yang Adanya komitmen Kepala Daerah
dan seluruh Kepala SKPD terhadap yang bersih dan bebas KKN pemeriksaan APIP yang bersifat rawan penyimpangan
TLHP material
3 Meningkatnya kepatuhan unit Komunikasi yang intensif dan efektif Adanya komitmen Kepala Daerah kerja terhadap penyelesaian dengan objek pemeriksaan dan seluruh Kepala SKPD terhadap TLHP TLHP
4 Meningkatnya pelaksanaan Pembangunan zona integritas Pendampingan dan penilaian zona reformasi birokrasi di tingkat unit menuju Wilayah Bebas Korupsi integritas menuju WBK/WBBM
kerja
34
5 Meningkatnya kualitas Pengaktifan Satgas SPIP
Adanya Peraturan pengendalian internal
Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
3 Mewujudkan 6 Meningkatnya akuntabilitas Pelaksanaan Evaluasi LAKIP seluruh SKPD Adanya akuntabilitas kinerja pada unit kerja di Permenpan kinerja lingkungan Pemerintah Kota Nomor 12 Banda Aceh Tahun 2015 tentang Evaluasi LAKIP dan Permenpan RB tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK
7 MeningkatnyaakuntabilitasASN MendorongdanMemantauPelaporanHartaKekayaan Adanya aplikasi dalampelayananpublik ASN e-LHKPN
35
BAB VI RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh untuk
mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke
depan.
Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Banda Aceh adalah sebagai
berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan:
1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.6 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.8 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
1.9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-
kegiatan:
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan
kegiatan: 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
3.2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH, dengan kegiatan-kegiatan:
4.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
4.2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
36
4.3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4.5 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
4.6 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4.7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, dengan kegiatan:
5.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5.2 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan,
dengan kegiatan-kegiatan:
6.1 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
6.2 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
6.3 Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
6.4 Penyelesaian Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TP-TGR)
6.5 Pemantauan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Banda Aceh adalah sebagaimana disajikan dalam
tabel 6.1 terlampir.
37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Inspektorat Kota Banda Aceh yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2017 - 2022 adalah sebagaimana disajikan dalam
tabel 7.1 berikut ini.
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Kota Banda Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Kinerja
pada Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
No
Indikator
awal
Kinerja pada
periode akhir periode
RPJMD RPJMD
(Tahun 2018
2019
2020
2021
2022
2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 70 70 75 80 85 90 90
a. Persentase Responden
Survei Kepuasan - 70% 73% 76% 79% 82% 82%
Entitas Yang
Menyatakan Puas
2. Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja CC CC B B BB BB BB
Instansi Pemerintah
(SAKIP) Pemko
a. Persentase hasil
evaluasi SAKIP SKPD 41,03% 40,91% 45,45% 50% 54,55% 59,09% 59,09%
dengan nilai minimal B
3. Persentase tindak 89,08%
89,80%
90,52%
91,24%
91,95%
92,67%
92,67%
lanjut rekomendasi
BPK
4. Persentase tindak
lanjut rekomendasi 75,93%
76,39%
76,85%
77,20%
77,66%
78,13%
78,13%
Inspektorat Kota Banda
Aceh (Rekomendasi
APIP)
38
BAB VIII P E N U T U P
Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Inspektorat
Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis
sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan
dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2017 – 2022.
Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang
bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan
kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan
mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi.
Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat
diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
Renstra ini.
Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya
merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kota Banda Aceh, dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas kinerja.
39
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Banda Aceh
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Tujuan, Capaian
Tahun 2018/Tahun 1
Tahun 2019/Tahun 2
Tahun 2020/Tahun 3
Tahun 2021/Tahun 4
Tahun 2022/Tahun 5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Unit Kerja
pada
Renstra Perangkat Daerah Perangkat
Sasaran, Program Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Tahun Daerah Lokasi
Awal
Penanggung-
(Output) Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp jawab
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 20 07 01 Pelayanan Administrasi Persentase Pemenuhan
Perkantoran Kebutuhan Penunjang 100% 100 % 501,942,396 100 % 527,039,516 100 % 553,391,492 100 %
581,061,066 100 % 610,114,119 100 % 2,773,548,589
Inspektorat Kota
Perangkat Daerah
Banda Aceh
1 20 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah waktu jasa Gp. Pango
Komunikasi, Sumber Daya Air komunikasi, sumber daya
12 bln 12 bln 64,725,996 12 bln 67,962,296 12 bln 71,360,411 12 bln
74,928,431 12 bln 78,674,853 60 bln 357,651,986
Raya Banda
dan Listrik air dan listrik yang
Aceh disediakan
1 20 07 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah waktu jasa Gp. Pango Kebersihan Kantor kebersihan kantor yang
12 bln 12 bln 4,234,000 12 bln 4,445,700 12 bln 4,667,985 12 bln
4,901,384 12 bln 5,146,453 60 bln 23,395,523
Raya Banda disediakan
Aceh
1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Jumlah jenis alat tulis Gp. Pango Tulis Kantor kantor yang disediakan
31 jenis 31 jenis 32,137,400 31 jenis 33,744,270 31 jenis 35,431,484 31 jenis
37,203,058 31 jenis 39,063,211 155 jenis 177,579,422
Raya Banda
Aceh
1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Jumlah jenis cetak dan Gp. Pango Cetakan dan Penggandaan penggandaan yang
8 jenis 8 jenis 37,829,000 8 jenis 39,720,450 8 jenis 41,706,473 8 jenis
43,791,796 8 jenis 45,981,386 40 jenis 209,029,105
Raya Banda disediakna
Aceh
1 20 07 01 12 Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis komponen Gp. Pango Komponen Instalasi instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan 4 jenis 4 jenis 1,825,000 4 jenis 1,916,250 4 jenis 2,012,063 4 jenis 2,112,666 4 jenis 2,218,299 20 jenis 10,084,277 Raya Banda
Kantor bangunan kantor yang Aceh disediakan
1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Jumlah porsi makanan Gp. Pango Makanan dan Minuman dan minuman yang
disediakan 5751 porsi 6292 porsi 86,911,000 9922 porsi 91,256,550 9922 porsi 95,819,378 9922 porsi 100,610,346 9922 porsi 105,640,864 45980 porsi 480,238,138 Raya Banda
Aceh
1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Jumlah laporan rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke koordinasi dan
Gp. Pango Luar Daerah konsultasi ke luar daerah
yang dilaksanakan 20 Laporan 20 laporan 230,000,000 21 laporan 241,500,000 22 laporan 253,575,000 23 laporan 266,253,750 24 laporan 279,566,438 110 laporan 1,270,895,188 Raya Banda
Aceh
1 20 07 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah waktu jasa Gp. Pango Pelelangan/ Pengadaan pelelangan/pengadaan
Barang barang yang disediakan 12 bulan 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,300,000 12 bulan 6,615,000 12 bulan 6,945,750 12 bulan 7,293,038 60 bulan 33,153,788 Raya Banda
Aceh
1 20 07 01 20 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah waktu jasa Tenaga Pendukung tenaga pendukung Gp. Pango
administrasi/Teknis administrasi/teknis 12 bulan 12 bulan 38,280,000 12 bulan 40,194,000 12 bulan 42,203,700 12 bulan 44,313,885 12 bulan 46,529,579 60 bulan 211,521,164 Raya Banda
Perkantoran perkantoran yang Aceh
disediakan
40
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Tujuan, Capaian
Tahun 2018/Tahun 1
Tahun 2019/Tahun 2
Tahun 2020/Tahun 3
Tahun 2021/Tahun 4
Tahun 2022/Tahun 5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Unit Kerja
pada
Renstra Perangkat Daerah Perangkat
Sasaran, Program Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Tahun Daerah Lokasi
Awal
Penanggung-
(Output) Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp jawab
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana Persentase Pemenuhan Inspektorat Kota
dan Prasarana Aparatur Kebutuhan Sarana dan 100% 100 % 216,982,000 100 % 227,831,100 100 % 239,222,655 100 % 251,183,788 100 % 263,742,977 100 % 1,198,962,520
Banda Aceh
Prasarana Aparatur
1 20 07 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah jenis peralatan Gp. Pango Gedung kantor gedung kantor yang
4 jenis 4 jenis 157,450,000 7 jenis 165,322,500 3 jenis 173,588,625 4 jenis 182,268,056 4 jenis 191,381,459 22 jenis 870,010,640
Raya Banda disediakan
Aceh
1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Gp. Pango
Rutin/Berkala Gedung Kantor gedung kantor yang 6 kali 6 kali 1,200,000 6 kali 1,260,000 6 kali 1,323,000 6 kali 1,389,150 6 kali 1,458,608 30 kali 6,630,758 Raya Banda
dilaksanakan Aceh
1 20 07 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Gp. Pango Rutin/berkala Kendaraan kendaraan
84 kali 84 kali 52,760,000 84 kali 55,398,000 84 kali 58,167,900 84 kali 61,076,295 84 kali 64,130,110 420 kali 291,532,305
Raya Banda Dinas/Operasional dinas/operasional yang
Aceh dilaksanakan
1 20 07 02 28 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Gp. Pango Rutin/Berkala Peralatan peralatan gedung kantor
Gedung Kantor yang dilaksanakan 4 kali 4 kali 5,572,000 4 kali 5,850,600 4 kali 6,143,130 4 kali 6,450,287 4 kali 6,772,801 20 kali 30,788,817 Raya Banda
Aceh
1 20 07 03 Program Peningkatan Disiplin Persentase Tingkat
100% 100 % 23,650,000 100 % 46,832,500 100 % 49,174,125 100 % 51,632,831 100 % 54,214,473 100 % 225,503,929 Inspektorat Kota
Aparatur Kedisiplinan Aparatur
Banda Aceh
Perangkat Daerah
1 20 07 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian
Jumlah pakaian dinas Gp. Pango Dinas beserta
43 stel
43 stel 23,650,000 43 stel 24,832,500 43 stel 26,074,125 43 stel 27,377,831 43 stel 28,746,723 215 stel 130,681,179
Raya Banda perlengkapannya dan perlengkapannya
Aceh yang disediakan
1 20 07 03 03 Kegiatan Pengadaan Pakaian Gp. Pango
Khusus Hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus
0 0 - - 43 stel 22,000,000 43 stel 23,100,000 43 stel 24,255,000 43 stel 25,467,750 172 stel 94,822,750
Raya Banda
hari-hari tertentu yang
Aceh
disediakan
Mewujudkan unit-unit Menurunnya temuan 1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem Persentase Terciptanya
kerja yang bersih dan pemeriksaan APIP yang Pengawasan Internal dan tertib administrasi
bebas KKN bersifat material Pengendalian Pelaksanaan pemerintahan dan
100% 100 % 1,370,948,600 100 % 1,466,996,030 100 % 1,540,345,832 100 % 1,617,363,123 100 % 1,698,231,279 100 % 7,693,884,864 Inspektorat Kota
Kebijakan KDH pengelolaan keuangan
Banda Aceh pada semua SKPD di
lingkungan Pemerintah
1 20 07 20 01 Kegiatan Pelaksanaan
Kota Banda Aceh
Jumlah pengawasan
Pengawasan Internal secara intern yang dilakukan 111 kali 156 kali 788,915,000 160 kali 828,360,750 164 kali 869,778,788 168 kali 913,267,727 172 kali 958,931,113 820 kali 4,359,253,378
Banda Aceh
berkala
1 20 07 20 07 Kegiatan Koordinasi Jumlah dokumen yang pengawasan yang lebih disusun tepat waktu
komprehensif (PKPT, LP2P dan angka 3
Gp. Pango
kredit) 3 Dokumen 10,000,000 3 Dokumen 10,500,000 3 Dokumen 11,025,000 3 Dokumen 11,576,250 3 Dokumen 12,155,063 15 Dokumen 55,256,313
Raya Banda Dokumen
Aceh
41
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Tujuan, Capaian
Tahun 2018/Tahun 1
Tahun 2019/Tahun 2
Tahun 2020/Tahun 3
Tahun 2021/Tahun 4
Tahun 2022/Tahun 5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Unit Kerja
pada
Renstra Perangkat Daerah Perangkat
Sasaran, Program Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Tahun Daerah Lokasi
Awal
Penanggung-
(Output) Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp jawab
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatnya kualitas 1 20 07 20 11 Kegiatan Sistem pengendalian Jumlah laporan Gp. Pango
pengendalian intern intern pemerintah (SPIP) maturitas SPIP 1 Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 27,500,000 1 Laporan 28,875,000 1 Laporan 30,318,750 1 Laporan 31,834,688 5 Laporan 118,528,438 Raya Banda
Aceh
1 20 07 20 14 Kegiatan pembinaan dan Jumlah laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan pengawasan saber pungli 4 laporan 4 Laporan 337,149,600 4 Laporan 354,007,080 4 Laporan 371,707,434 4 Laporan
390,292,806 4 Laporan 409,807,446 20 laporan 1,862,964,366
Banda Aceh pemerintahan (subbag.umum)
Meningkatnya kapasitas Meningkatnya kualitas 1 20 07 20 02 Kegiatan Penanganan Kasus
Jumlah kasus pengaduan
dan kapabilitas APIP layanan di bidang Pengaduan di Lingkungan yang ditangani
7 kasus 3 kasus 33,360,000 3 kasus 35,028,000 3 kasus 36,779,400 3 kasus
38,618,370 3 kasus 40,549,289 15 kasus 184,335,059
Banda Aceh pengawasan Pemerintah Daerah
Mewujudkan unit-unit Meningkatnya kepatuhan 1 20 07 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil
Jumlah rekomendasi
kerja yang bersih dan unit kerja terhadap Temuan Pengawasan APIP hasil pengawasan 656
bebas KKN penyelesaian TLHP reguler yang rekomend rekomenda rekomend rekomend rekomen rekomend rekomend 660 62,024,000 664 65,125,200 68,381,460 71,800,533 75,390,560 3,337 342,721,753 Banda Aceh
ditindaklanjuti asi si 667 671 675
asi
asi asi asi dasi
Mewujudkan akuntabilitas Meningkatnya akuntabilitas 1 20 07 20 03 Kegiatan Pengendalian
Jumlah laporan tepat
Gp. Pango kinerja kinerja pada unit kerja di manajemen pelaksanaan waktu
lingkungan Pemko Banda kebijakan KDH (LKPD,LAKIP,evaluasi 3 Laporan 4 Laporan 139,500,000 3 Laporan 146,475,000 3 Laporan 153,798,750 3 Laporan 161,488,688 3 Laporan 169,563,122 16 Laporan 770,825,559 Raya Banda
Aceh SAKIP) (Irban I dan III) Aceh
Meningkatnya kapasitas Meningkatnya kualitas 1 20 07 21 Program Peningkatan Persentase Tersedianya
dan kapabilitas APIP layanan di bidang Profesionalisme Tenaga APIP yang berkualitas 100% 100 % 33,584,000 100 % 52,698,200 100 % 55,333,110 100 %
38,877,678 100 % 40,821,562 100 % 221,314,550
Inspektorat Kota pengawasan Pemeriksa dan Aparatur dan mempunyai Banda Aceh
Pengawasan integritas tinggi
1 20 07 21 01 Kegiatan Pelatihan Jumlah diklat substantif
pengembangan tenaga yang diikuti oleh APIP
10 kali 10 kali 33,584,000 10 kali 35,263,200 10 kali 37,026,360 10 kali
38,877,678 10 kali 40,821,562 50 kali 185,572,800
Pusdiklatwa
pemeriksa dan aparatur
s BPKP
pengawasan
Meningkatnya kapasitas Meningkatnya kualitas 1 20 07 21 02
Kegiatan Pelatihan Teknis Jumlah laporan hasil Gp. Pango
dan kapabilitas APIP layanan di bidang Pengawasan dan Penilaian evaluasi kapabilitas APIP
1 Laporan
1 laporan -
1 laporan 17,435,000
1 laporan 18,306,750
1 laporan
1 laporan
5 laporan 35,741,750
Raya Banda pengawasan Akuntabilitas Kinerja
Aceh
Mewujudkan unit-unit Meningkatnya pelaksanaan 1 20 07 22 Program Penataan dan PersentseTerwujudnya
kerja yang bersih dan reformasi birokrasi di Penyempurnaan Kebijakan Wilayah Bebas dari Inspektorat Kota
bebas KKN tingkat unit kerja
Sistem Prosedur Pengawasan Korupsi (WBK) di 0 8 % 30,000,000 8 % 153,250,000 8 % 160,912,500 8 %
168,958,125 8 % 177,406,031 40 % 690,526,656
Banda Aceh
Lingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh 1 20 07 22 03 Kegiatan Pembangunan Zona Jumlah SKPD yang lulus
Integritas Menuju Wilayah WBK/WBBM versi TPN
0 1 Unit Kerja - 1 Unit Kerja 27,500,000 1 Unit Kerja 28,875,000 1 Unit Kerja
30,318,750 1 Unit
31,834,688 5 Unit Kerja 118,528,438
Banda Aceh
Bebas dari Korupsi (WBK)
Kerja
42
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Tujuan, Capaian
Tahun 2018/Tahun 1
Tahun 2019/Tahun 2
Tahun 2020/Tahun 3
Tahun 2021/Tahun 4
Tahun 2022/Tahun 5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Unit Kerja
pada
Renstra Perangkat Daerah Perangkat
Sasaran, Program Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Tahun Daerah Lokasi
Awal
Penanggung-
(Output) Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp jawab
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan akuntabilitas Meningkatnya akuntabilitas 1 20 07 22 04 Penilaian Mandiri Jumlah laporan hasil
kinerja kinerja pada unit kerja di Pelaksanaan Reformasi evaluasi
3 laporan 3 laporan 15,000,000 3 laporan 15,750,000 3 laporan 16,537,500 3 laporan
17,364,375 3 laporan 18,232,594 15 laporan 82,884,469 Inspektorat Kota
lingkungan Pemko Banda
Birokrasi (PMPRB)
Banda Aceh
Aceh
Meningkatnya akuntabilitas 1 20 07 22 07 Kegiatan Pelaporan Harta Jumlah dokumen LHKPN Gp. Pango ASN dalam pelayanan publik Kekayaan Pejabat Negara ASN yang dilaporkan 36
135 dokumen - 135 dokumen 27,500,000 135 dokumen 28,875,000 135 dokumen
30,318,750 135 dokumen 31,834,688 675 dokumen 118,528,438
Raya Banda (LHKPN)
dokumen
Aceh
Mewujudkan unit-unit Meningkatnya kepatuhan 1 20 07 22 08 Kegiatan Penyelesaian Tindak
Jumlah rekomendasi
kerja yang bersih dan unit kerja terhadap Lanjut Tuntutan BPK-RI yang 48 rekomend
rekomenda
rekomend
rekomend
rekomen
rekomend
bebas KKN penyelesaian TLHP
Perbendaharaan dan ditindaklanjuti rekomend 48 - 48 27,500,000 55 28,875,000 65
30,318,750 75.00 31,834,688 291 118,528,438
Banda Aceh asi si asi asi dasi asi
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
asi
Meningkatnya kualitas 1 20 07 22 05 Kegiatan Pemantauan,
Jumlah laporan hasil Gp. Pango pengendalian intern Pencegahan dan evaluasi
4 Laporan 4 laporan 15,000,000 4 laporan 55,000,000 4 laporan 57,750,000 4 laporan
60,637,500 4 laporan 63,669,375 20 laporan 252,056,875
Raya Banda Pemberantasan Korupsi
Aceh Pemerintah Daerah
Jumlah
2,177,106,996
2,474,647,346
2,598,379,713
2,709,076,611
2,844,530,442
12,803,741,108
43
POHON KINERJA SASARAN INSPEKTORAT
VISI Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari’ah
MISI Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN RPJM Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN RPJM Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik
IKU RPJM Nilai SAKIP Pemerintah Kota
TUJUAN SKPD Mewujudkan akuntabilitas kinerja
SASARAN SKPD Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
INDIKATOR Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal B
SASARAN
PROGRAM Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
KEGIATAN Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
44
POHON KINERJA SASARAN INSPEKTORAT
VISI Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari’ah
MISI Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN RPJM Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN RPJM Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota ramah Birokrasi
IKU RPJM Indeks kepuasan masyarakat (IKM) TUJUAN SKPD Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas APIP
SASARAN SKPD Meningkatnya kualitas layanan di bidang pengawasan
INDIKATOR
Persentase kasus pengaduan yang Persentase responden survey kepuasan entitas Level kapabilitas APIP
ditindaklanjuti yang menyatakan puas
SASARAN
Peningkatan Profesionalisme
PROGRAM Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Pelatihan Teknis
Pelatihan dan Pengembangan
KEGIATAN Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
pengawasan dan Tenaga Penilaian
Pemeriksa dan Akuntabilitas
Aparatur
kinerja pengawasan
45
POHON KINERJA SASARAN INSPEKTORAT
VISI Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari’ah
MISI Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN RPJM Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN RPJM Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik
IKU RPJM Nilai SAKIP Pemerintah Kota
TUJUAN SKPD Mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN
SASARAN SKPD Menurunnya temuan pemeriksaan APIP yang bersifat material
INDIKATOR Persentase obrik yang telah terbebas dari temuan yang bersifat material
SASARAN
PROGRAM Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
46
POHON KINERJA SASARAN INSPEKTORAT
VISI Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari’ah
MISI Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN RPJM Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN RPJM Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik
IKU RPJM Nilai SAKIP Pemerintah Kota TUJUAN SKPD Mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN
SASARAN SKPD Meningkatnya kepatuhan unit kerja terhadap penyelesaian TLHP
INDIKATOR Persentase tindak lanjut rekomendasi APIP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK-RI yang selesai
SASARAN (hasil pengawasan reguler) yang selesai
PROGRAM Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Tindak Lanjut
Perbendaharaa
KEGIATAN Temuan
n dan Tuntutan
Pengawasan
Ganti Rugi (TP-
TGR) sss
47
POHON KINERJA SASARAN INSPEKTORAT POHON KINERJA SASARAN INSPEKTORAT
VISI Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari’ah
MISI Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN RPJM Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN RPJM Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik
IKU RPJM Nilai SAKIP Pemerintah Kota TUJUAN SKPD Mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN
SASARAN SKPD Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat unit kerja
INDIKATOR Jumlah SKPD yang lulus WBK/WBBM versi TPN
SASARAN
PROGRAM Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan
Pemantauan,
Pembangunan Penilaian Pencegahan
Zona Integritas Mandiri dan
KEGIATAN Menuju Wilayah Pelaksanaan Pemberantasan
Bebas dari Korupsi Reformasi Korupsi
(WBK) Birokrasi Pemerintah
Daerah
48
POHON KINERJA SASARAN INSPEKTORAT
VISI Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari’ah
MISI Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN RPJM Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN RPJM Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik
IKU RPJM Nilai SAKIP Pemerintah Kota TUJUAN SKPD Mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN
SASARAN SKPD Meningkatnya kualitas pengendalian internal
INDIKATOR Level maturitas SPIP SASARAN
PROGRAM Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pembinaan dan Koordinasi
Sistem Pengawasan
Pengawasan
KEGIATAN Pengendalian Penyelenggara
yang Lebih
Intern Pemerintah an
Komprehensif
Pemerintahan
49
POHON KINERJA SASARAN INSPEKTORAT
VISI Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari’ah
MISI Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN RPJM Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN RPJM Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik
IKU RPJM Nilai SAKIP Pemerintah Kota
TUJUAN SKPD Mewujudkan akuntabilitas kinerja
SASARAN SKPD Meningkatnya akuntabilitas ASN dalam pelayanan publik
INDIKATOR Persentase ASN yang melaporkan harta kekayaan SASARAN
PROGRAM Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan
KEGIATAN Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)