Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 1
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola
perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja
perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan
perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang
telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan
proses bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai
pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah
kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui
musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.
Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan
perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi
masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang
memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,
bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam
bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance.
Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan
belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan.
Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok
antara lain:
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 2
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur
mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada
tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat
waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan
mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi,
penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan
pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan,
alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD
Penetapan Visi oleh seluruh jajaran pegawai Bappeda Kabupaten Sleman
yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas,
partisipatif, dan visioner, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dalam
mendukung pencapaian misi pertama yang terdapat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2015 (RPJMD). Misi dalam
RPJMD yang menjadi basis tersebut adalah meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam
memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
Pada tujuan satu dan dua misi RPJMD yang berupa meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah dan meningkatkan pengelolaan pembangunan
daerah, peran Bappeda Sleman terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang
dalam visi dan misi Bappeda. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 3
dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan
pembangunan yang berkualitas, partisipatif dan visioner. Dengan visi ini
diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Sleman terutama
ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari
waktu sebelumnya.
Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda
Kabupaten Sleman dengan menentukan misi berupa:
1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah yang efektif.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Visi dan misi Bappeda terjabar dalam program yang mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program dan kegiatan dimaksud
adalah :
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Program Pengkajian dan Penelitian bidang Iptek
- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- Program Pengembangan data dan Informasi
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan
Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Perencanaan Sosial Budaya
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 4
- Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung
jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses
perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud
dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan,
dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan
antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan
sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bappeda Kabupaten Sleman, sebagai
institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai
penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan
Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat.
Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas adalah:
- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang,
antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan
dengan kebijakan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat
sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan
Pemerintah Kabupaten Sleman yang disusun oleh Bappeda masih terdapat
kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:
a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya
terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan
pembangunan nasional dan daerah.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 5
b. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan
di daerah.
c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan
penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat
upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta
antara pusat dan daerah.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman bertujuan untuk
mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Sleman agar mampu
mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan
menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka
mewujudkan masyarakat Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya
saing dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.
Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya
peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana
tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana
pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya
pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya kepastian hukum
dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi
permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan
lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada dilakukan
penyusunan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait
dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan
pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan
dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana
Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.
3.4.1. Kebijakan Umum Penataan Ruang
1. Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi
a. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan:
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 6
1) pengintegrasian kawasan perkotaan Kabupaten Sleman di sekitar
kota Yogyakarta dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta; dan
2) pengembangan kawasan perkotaan di luar Kawasan Perkotaan
Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan mandiri melalui
pemantapan Ibukota Kabupaten Sleman sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah dan perkotaan ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan
Lokal dan atau Pusat Pelayanan Kawasan.
b. Kebijakan pengembangan sistem perdesaan, berupa pengembangan
Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan perdesaan dan
pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sesuai dengan jangkauan
pelayanannya.
2. Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi
a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung:
1) pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
2) pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung.
b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya:
1) perwujudan kawasan budidaya yang mampu memberikan tempat
bermukim dan lingkungan yang layak; dan
2) peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis, meliputi
a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk
mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu
bersaing; dan
b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan
strategis.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 7
3.4.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah 1. Sistem Pusat Pelayanan, meliputi:
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi kawasan perkotaan
Kabupaten Sleman yang berada di dalam Kawasan Perkotaan
Yogyakarta (KPY), meliputi sebagian wilayah Kecamatan Godean,
ibukota Kecamatan Gamping dan sebagian wilayah Kecamatan
Gamping, sebagian wilayah Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok,
sebagian wilayah Kecamatan Ngemplak, dan sebagian wilayah
Kecamatan Ngaglik;
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Ibukota Kabupaten Sleman
yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sleman;
c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Ibukota Kecamatan Godean,
Ibukota Kecamatan Prambanan, Ibukota Kecamatan Tempel, dan
Ibukota Kecamatan Pakem;
d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Ibukota Kecamatan
Moyudan, Ibukota Kecamatan Minggir, Ibukota Kecamatan Seyegan,
Ibukota Kecamatan Mlati, Ibukota Kecamatan Berbah, Ibukota
Kecamatan Kalasan, Ibukota Kecamatan Ngemplak, Ibukota
Kecamatan Ngaglik, Ibukota Kecamatan Sleman, Ibukota Kecamatan
Turi, dan Ibukota Kecamatan Cangkringan;
e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi seluruh pusat
pemerintahan desa yang tidak tercakup di dalam PKN, PKW, PKL, dan
PPK.
2. Sistem Jaringan Prasarana, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi;
1) sistem jaringan transportasi darat
- jaringan jalan; adalah jaringan jalan umum yang mengemban
fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, jalan bebas hambatan.
- sistem transportasi darat; meliputi sistem jaringan transportasi
penumpang, sistem jaringan transportasi barang, dan sistem
jaringan transportasi kereta api.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 8
2) sistem jaringan transportasi udara, adalah Bandar Udara
Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah yang mengacu pada
kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara
nasional mengemban fungsi Bandar Udara Militer dan Bandar
Udara Umum.
b. sistem jaringan prasarana energi; meliputi jaringan pipa minyak dan
gas bumi serta jaringan tenaga listrik,
c. sistem jaringan telekomunikasi; meliputi pengembangan jaringan
saluran kabel dan pengembangan jaringan saluran nir kabel.
d. sistem jaringan prasarana sumber daya air,
1) jaringan air bersih; kebutuhan air bersih Kabupaten Sleman sampai
dengan tahun 2029 adalah 166,551,168 meter kubik pertahun
2) jaringan sungai/ air permukaan; terdiri dari Kali Opak, Kali Kuning,
Kali Tambak Bayan, Kali Gajah Wong, Kali Code atau Kali Boyong,
Kali Winongo, Kali Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan, Kali Putih,
Kali Krasak, beserta anak sungai;
3) mata air; terdiri dari 45 (empat puluh lima) buah mata air yang
berada di Kecamatan Pakem, Cangkringan, Turi, Sleman,
Seyegan, Ngaglik, Ngemplak, Mlati dan Depok:
4) embung; sampai dengan akhir tahun perencanaan sebanyak 35
(tiga puluh lima) buah embung
5) jaringan irigasi; terdiri dari 2.065 (dua ribu enam puluh lima) daerah
irigasi yang terdiri dari jaringan irigasi pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, kabupaten dan desa.
e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan,
1) unit pengolahan air minum, untuk melayani Kawasan Perkotaan
Yogyakarta sepanjang Jalan Adisutjipto dari batas kabupaten
sampai dengan Bandar Udara Adisutjipto
2) sistem pengelolaan prasarana drainase,
- pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara
terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang
berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 9
- pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang
berwawasan lingkungan dengan drainase induk Kali Opak, Kali
Kuning, Kali Tambak Bayan, Kali Gajah Wong, Kali Code atau
Boyong, Kali. Winongo, Kali Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan,
Kali Putih, Kali Krasak, beserta anak sungai, dan berjenjang
sesuai ordo sungai yang ada.
3) sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah,
- pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah
secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman
yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
- pengembangan sambungan rumah yang terintegrasi dengan
sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah Kawasan
Perkotaan Yogyakarta.
- pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan
sistem komunal pada kawasan permukiman dan perumahan.
4) sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah.
- pengembangan tempat penampungan sementara;
- pengembangan tempat pengolah sampah terpadu;
- pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan
Gamping dan Prambanan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 10
Gambar III-1
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sleman
3.4.3. Pola Ruang Wilayah
1. Kawasan Lindung
a. Kawasan lindung bawahannya adalah kawasan resapan air yang
berada di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Seyegan,
Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, meliputi lahan seluas 24.889
hektar.
b. Kawasan lindung setempat
1) sempadan sungai Kali Opak, Kali Kuning, Kali Tambak Bayan, Kali
Gajah Wong, Kali Code atau Kali Boyong, Kali Winongo, Kali
Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan, Kali Putih, Kali Krasak, beserta
anak sungai;
2) kawasan sekitar mata air dan embung;
- mata air Kalibanteng, Sempu, Tlogo Nirmolo, Tlogo Putri,
Umbul Wadon, Sumberan di Kecamatan Pakem; mata air
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 11
Umbul Lanang, Bebeng, Singlar, Awar-awar, Kaliringin di
Kecamatan Cangkringan; mata air Ngangri Lor di Kecamatan
Turi; mata air Tuk Dandang, Sempor, Kantongan di Kecamatan
Sleman; mata air Mudal II, Mudal III, Jongkang di Kecamatan
Ngaglik, mata air Turgo Rejo, Turgo Gede, Jangkang, Ceper,
Krapyak, Pajangan di Kecamatan Ngemplak; mata air Lebak II,
Nyamplungan, Jongke Lor di Kecamatan Mlati; mata air
Karanggayam di Kecamatan Depok
- kawasan sekitar embung, baik embung yang sudah dibangun
maupun yang akan di bangun.
c. Kawasan lindung pelestarian alam dan cagar budaya
1) kawasan pelestarian alam; adalah kawasan Taman Nasional
Gunung Merapi seluas 1.623 hektar yang berada di Kecamatan
Turi, Pakem, dan Cangkringan.
2) kawasan lindung cagar budaya:
- kawasan situs Kraton Ambarketawang di Kecamatan Gamping.
- kawasan peninggalan arkeologis adalah: antara lain candi
Barong, Ijo, Dawangsari, Miri, Sari Sorogedhug, Bubrah, Singo,
Tinjon, Nogosari, Berbah, Grambyangan, Sawo, Polangan,
Prambanan, Ratu Boko, Sojiwan, Banyunibo, Keblak, Ngaglik,
Keblok, Kelurak, Berkah, Krapyak, Daleman yang terletak di
Kecamatan Prambanan; candi Kalasan, Sambisari, Sari,
Kedulan yang terletak di Kecamatan Kalasan; candi Morangan,
Gebang yang terletak di Kecamatan Ngemplak; candi Wadas
yang terletak di Kecamatan Sleman.
d. kawasan rawan bencana
1) kawasan rawan bencana gunung api, meliputi kawasan rawan
bencana Merapi III, II dan I
2) Kawasan rawan gempa bumi, adalah kawasan yang berada di jalur
patahan Sesar Opak, seluas 5.578 hektar yang tersebar di 17
Kecamatan.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 12
3) Kawasan rawan tanah longsor, adalah kawasan yang memiliki
kemiringan lahan lebih dari 40% dengan jenis tanah redzina dan
litosol, seluas 3.303 hektar, yang berada di Kecamatan Prambanan
dan Gamping.
Gambar III-2
Peta Kawasan Lindung Kabupaten Sleman
2. Kawasan Budidaya
a. Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian lahan
basah (21.386 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.172
hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.
b. Kawasan peruntukan pertambangan;
- batu kapur di Kecamatan Gamping;
- breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;
- Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean,
Seyegan, dan Prambanan;
- tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, ,
Gamping, Prambanan, dan Berbah;
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 13
- pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten
Sleman.
c. Kawasan peruntukan industri; meliputi lahan seluas 299 hektar di
Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan
d. Kawasan permukiman; meliputi kawasan permukiman perdesaan
(10.733 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 hektar)
yang tersebar di 17 kecamatan.
e. Kawasan peruntukan pariwisata; meliputi tema wisata alam, tema
wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian.
f. Kawasan hutan; kawasan hutan rakyat (4.167 hektar) di Kecamatan
Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan.
g. Kawasan pertahanan dan keamanan; meliputi
- Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon
Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;
- Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan
- Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) Adisutjipto di Kecamatan
Depok dan Berbah.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 14
Gambar III-3
Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Sleman
3.4.4. Kawasan Strategis Wilayah
1. Kawasan strategis pertahanan keamanan; adalah kawasan Bandar Udara
Adisutjipto dan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Angkatan Udara (AU) Adisutjipto.
2. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
a. Kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah adalah
kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis seluas 4.886 hektar
yang berada di Selatan Selokan Mataram, di Kecamatan Moyudan,
Minggir, Godean, Seyegan, Mlati, dan Tempel.
b. Kawasan Perkotaan Yogyakarta adalah kawasan perkotaan
Kabupaten Sleman yang berada di dalam Kawasan Perkotaan
Yogyakarta (KPY)
3. Kawasan strategis sosial dan budaya, adalah kawasan peninggalan
arkeologis berupa situs peninggalan purbakala Kawasan Candi
Prambanan di Kecamatan Prambanan.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 15
4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; meliputi
Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Kawasan resapan air.
3.5. Isu-Isu Strategis
Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan
berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada
lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah.
Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan
perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting
didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya
analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses
perencanaan pembangunan daerah.
Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, beberapa isu strategis
yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda adalah
sebagai berikut :
1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan
pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan
dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;
Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan
kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam
merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun
kedepan.
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan
pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan
inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk
mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan
perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan
teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,
memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta
koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 16
harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai
berikut :
1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan
pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang
berlaku.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana
dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan
dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian
(skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi,
serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan.
3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis
Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang
menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Hasil analisis
lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan
pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan
internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan
penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian
dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 17
1. Analisis Lingkungan Internal Tabel 3.1.
Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda Sleman
No Kekuatan No Kelemahan 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Suasana kerja yang demokratis dan dinamis Sarana dan prasarana kerja memadai Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai Peran instansi dalam perumusan kebijakan cukup strategis Akses terhadap informasi pembangunan tinggi Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai
1. 2. 3. 4. 5.
Kompetensi pegawai belum optimal Disiplin kerja aparat kurang optimal Tatalaksana organisasi belum tersedia Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal Kualitas data dan sistem informasi belum optimal
2. Analisis Lingkungan Eksternal
Tabel 3.2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda Sleman
No Peluang No Tantangan 1.
2.
3.
4.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
1. 2. 3. 4.
Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 18
3. Analisis Strategi dan Pilihan
Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh,
meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional.
Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan
Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta
Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan
demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali
dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Bappeda Kabupaten Sleman.
a. Kekuatan-Peluang (S-O)
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pengendalian pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan .
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan
informasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran
Bappeda yang cukup strategis.
b. Kekuatan-Ancaman (S-T)
1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan
aspirasi masyarakat.
2. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam
memanfaatkan produk-produk perencanaan.
3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk
mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi
peraturan perundangan yang tidak selaras.
c. Kelemahan-Peluang (W-O)
1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan
kompetensi pegawai.
2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu
pengetahuan, dan informasi.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 19
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi
antar instansi.
4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan
kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Kelemahan-Ancaman (W-T)
1. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi
tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi
tuntutan dan aspirasi masyarakat .
3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan
produk-produk perencanaan.
4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak
kebijakan penataan pegawai.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 20
Tabel 3.3. ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF DAN PILIHAN DENGAN ANALISIS SWOT
ALI
ALE
KEKUATAN (S) 1. Suasana kerja yang demokratis dan dinamis 2. Sarana dan prasarana kerja memadai 3. Tingkat pendidikan SDM yang cukup
memadai 4. Peran instansi dalam perumusan kebijakan
cukup strategis 5. Akses terhadap informasi pembangunan
tinggi 6. Kemampuan menggalang partisipasi
pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai
KELEMAHAN (W)
1. Kompetensi pegawai belum optimal 2. Disiplin kerja aparat kurang optimal 3. Tatalaksana organisasi belum tersedia 4. Sistem monitoring dan evaluasi belum
optimal 5. Kualitas data dan sistem informasi belum
optimal
PELUANG (O)
1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi
2. Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi
3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain
4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
S – O
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang cukup strategis.
W – O
1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak
lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.
4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 21
ANCAMAN (T)
1. Tuntutan dan aspirasi
masyarakat semakin meningkat dan beragam
2. Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal
3. Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal
4. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras
S – T
1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk
memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan.
3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.
W – T
1. Menyediakan tata laksana organisasi
untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat .
3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan.
4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 22
3.5.2. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan
strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang
cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu
Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua
unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.
Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai
faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi,dan
misi Bappeda Kabupaten Sleman.
Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode
profesional judgement maka terdapat 16 strategi pilihan atau Analisis
Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pengendalian pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi
dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran
Bappeda yang cukup strategis.
5. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi
masyarakat.
6. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam
memanfaatkan produk-produk perencanaan.
7. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk
mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
8. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi
peraturan perundangan yang tidak selaras.
9. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan
kompetensi pegawai.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 23
10. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu
pengetahuan, dan informasi.
11. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar
instansi.
12. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan
aspirasi masyarakat.
14. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan
dan aspirasi masyarakat .
15. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-
produk perencanaan.
16. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan
penataan pegawai.
3.5.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal
maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa faktor
Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :
FPK I Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
FPK II Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, korrdinasi dan kerjasama.
FPK III Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat.
FPK IV Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.