RANCANGAN AWAL
RENSTRA DINAS KEHUTANAN 2018 - 2023
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mempersiapkan landasan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah yang lebih berdaya dan berhasil guna pada kondisi suksessi Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah (Gubernur / Wakil Gubernur ) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun
2018 untuk tahun rencana 2019, serta untuk mempersiapkan bahan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan
Dinas Kehutanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018 - 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2023
dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam
pembangunan sektor kehutanan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan
daerah dan nasional. Selanjutnya, Renstra ini menjadi acuan untuk seluruh unit kerja pada
jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
tahunannya, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.
Implementasi lebih lanjut, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berbais
teknoratik ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan
kehutanan di Provinsi Sumatera Utara dan sebagai bahan masukan dalam menyelesaikan
penyusunan Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah setelah Provinsi Sumatera Utara
memperoleh Gubernur/Wakil Gubernur terpilih pada tahun 2018. Semoga Tuhan Yang Maha
Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan
dalam Renstra ini.
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA,
Ir. HALEN PURBA, MM PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19620719 198802 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUA N
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………… I-1
1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………………………… I-3
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………... I-4
1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………………………... I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan………………….. Provinsi Sumatera Utara
II-1
2.2 SumberDaya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ………………….. II-16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara …………... II-25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
II-40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISSU ISSU STRATEGIS
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan
Dinas Kehutanan
III-1
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah dan Wakil……….
Kepala Daerah Terpilih
III-4
3.3 Telahaan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup …………………………..
dan Kehutanan
III-11
3.4
3.5
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Lingkungan
Hidup Strategis
Penentuan Isu – Isu Strategis …………………………………………………………..
III-16
III-17
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Visi, dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara …………………. IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah…………………………………………….. IV-2
4.3 Strategi dan Kebijakan…………………………………………………………………… IV-4
BAB V
BABVI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
V - 1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan ……………………………………………………….
5.2 Pembiayaan ……………………………………………………………………………………
BAB VII
BABVIII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEHUTANAN
PENUTUP
RANCANGAN AWAL RENSTRA DINAS KEHUTANAN 2018-2023
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 181.860,65 km² termasuk di
dalamnya wilayah perairan dengan jumlah penduduk sebanyak 14.102.911 jiwa (BPS,
2016). Secara geografis Provinsi Sumatera Utara terletak pada posisi 0° - 4° Lintang Utara
dan 96°-100° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Utara terbagi ke dalam 33 pemerintahan
daerah yaitu 25 kabupaten dan 8 kota.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014
tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di
wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 3.055.795,02 ha atau 42,90% dari total luas
wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi
seluas 427.007,49 ha; Hutan Lindung seluas 1.206.881,32 ha; Hutan Produksi seluas
1.421.906,21 ha.
Kabupaten/kota mempunyai persentase luas kawasan hutan yang berbeda-beda, tiga
kabupaten/kota yang memiliki persentase luas kawasan hutan tertinggi adalah Kabupaten
Pakpak Bharat sebesar 80,51% (109.692,67 ha), Kabupaten Nias Selatan sebesar 70,55%
(174.061,74 ha) dan Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 63,59% (256.480,72 ha) dan tiga
kabupaten/kota yang memiliki persentase luas kawasan hutan terendah adalah Kabupaten
Batubara sebesar 4,30% (3.972,81 ha), Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 5,02%
(9.684,68 ha) dan Kota Sibolga sebesar 6,30% (70,05 ha), sementara disisi lain terdapat lima
kota yang tidak memiliki kawasan hutan (Kota Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing
Tinggi, Binjai dan Medan)Provinsi sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang
dikaruniai potensi sumber daya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas
kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati. Sejarah Penunjukkan kawasan hutan
di Provinsi Sumatera Utara :
1. Kawasan hutan Register (Penunjukan zaman Belanda) seluas ± 2.121.500, 02 Ha
2. Kawasan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai SK. Menteri Pertanian No:
923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 seluas ± 3.780.132,02 Ha.
RANCANGAN AWAL RENSTRA DINAS KEHUTANAN 2018-2023
I-2
3. Padu serasi TGHK dan RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 seluas ±
3.867.761 Ha
4. RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 sesuai dengan Perda No.7 Tahun
2003 seluas ± 3.679.338,48 Ha;
5. Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Menhut No.
SK.44/Menhut-II/2005 seluas ±3.742.120 Ha;
6. Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK Menhut No. 579/Menhut-
II/2014 tanggal 24 Juni 2014 seluas : 3.055.795 Ha.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-II/2014
tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Utara,
disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah
3.689.184 ha atau 50,90% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara (7.247.785 ha).
Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-
keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Secara substansi, keberadaan
Renstra OPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang
bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi
rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) tahun 2018 – 2023
berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara dan mempertimbangkan
hasil evaluasi pelaksanaan Renstra dan RPJMD periode 2013 - 2018.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501;
RANCANGAN AWAL RENSTRA DINAS KEHUTANAN 2018-2023
I-3
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4412); `
4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
10) Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
RANCANGAN AWAL RENSTRA DINAS KEHUTANAN 2018-2023
I-4
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5056);
11) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4623);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
RANCANGAN AWAL RENSTRA DINAS KEHUTANAN 2018-2023
I-5
17) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-
II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-
2030;
18) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 / Menlhk –
Setjen / 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2015 – 2019;
19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
20) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
21) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun
2008 Nomor 12);
23) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas,
Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
24) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018-2023 ini adalah :
1) Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun
berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan;
RANCANGAN AWAL RENSTRA DINAS KEHUTANAN 2018-2023
I-6
2) Kerangka dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3) Memudahkan aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai
tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara atas pelaksanaa program dan kegiatan secara
terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.
Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :
1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan
penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan
akuntabel;
2) Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian,
monitoring dan evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur
yang telah ditetapkan;
3) Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan
staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan
visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.
1.4 Sistematika Penyajian
BAB I. PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi
Renstra. bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan,
Maksud dan tujuan serta Sistematika Renstra Tahun 2018-2023.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN, bagian ini memuat informasi
tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya
yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
Perangkat Daerah ini .
RANCANGAN AWAL RENSTRA DINAS KEHUTANAN 2018-2023
I-7
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KEHUTANAN, bab ini
menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD, Telaahan arah kebijakan pembangunan, Telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga dan hasil pencapaian Renstra periode sebelumnya,
Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta
Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, bab ini menyajikan Pada bagian ini dikemukakan
rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat
Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
beserta indikator kinerjanya.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, bab ini menyajikan Pada bagian ini
dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang.
BAB. VI . RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, , pada bagian ini menguraikan rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEHUTANAN, pada bab ini
menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD
BAB VIII.PENUTUP
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-1
BABII
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur Pelaksana
Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah. Disamping itu, kedudukan Dinas Kehutanan sebagai wakil Pemerintah urusan
kehutanan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di bidang
kehutanan di provinsi, baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi sebagaimana yang diamanatkan PP Nomor 19 Tahun 2010 pasal 3 huruf d.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan
Gubernur No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, maka
Dinas Kehutanan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
2.1.1 Tugas
Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan
provinsi, dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan,
rehabilitasi hutan lahan dan perlindungan hutan serta tugas pembantuan.
2.1.2 Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan penatagunaan
hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi dan
perlindungan hutan
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-2
c. Pelaksanaan pemberian izin dibidang kehutanan
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan
e. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kehutanan
f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas
dan fungsinya
2.1.3 Struktur Organisasi
Susunan Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdiri
dari :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas mendukung dan membantu Gubernur
dalam pelaksanaan perumusan dan penetapan pembinaan,
pengkoordinasian dan memimpin pengendalian administrasi umum,
Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi
Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan dan pengelolaan pembinaan Unit
pelaksana Teknis Dinas.Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan
pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi
umum, Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan,
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan
2) Penyelenggaraan pengkoordinasi dan fasilitasi pengendalian dan
pengawasan administrasi umum, Inventarisasi dan Penatagunaan
Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
Perlindungan Hutan
3) Penyelenggaraan pengkoordinasi administrasi umum, Inventarisasi
dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan
Lahan, Perlindungan Hutan yang menjadi kewenangan Provinsi
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-3
4) Penyelenggaraan pelaksanaan penegakan administrasi umum,
Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan,
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan
5) Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit
Pelaksana Teknis Dinas
6) Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non
pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kehutanan, sesuai
ketentuan yang berlaku
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui
Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya
8) Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya
9) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar
yang ditetapkan
b. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan administrasi
umum, kepegawaian, pengelolaan Keuangan dan perencanaan program
serta pengkoordinasian seluruh kegiatan bidang-bidang.Untuk
melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan
umum
2) Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum,
kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar
yang ditetapkan
3) Pengkoodinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-4
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang
tugas dan fungsinya
5) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya
6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
c. Bidang Penatagunaan Hutan
Kepala Bidang Penatagunaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Inventarisasi,
Pengukuran, Perpetaan, Penatagunaan Hutan.Untuk melaksanakan
tugasnya, Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan
menyelenggarakan fungsi-fungsi :
1) Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pelaksanaan inventarisasi
sumberdaya hutan, pengukuran dan perpetaan kehutanan,
penatagunaan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan
dan pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan,
pengukuran dan perpetaan kehutanan
3) Penyelenggara pemberian pertimbangan teknis penataan batas dan
pengukuhan kawasan hutan, rencana pembentukan Kesatuan
Pengelolaan Hutan, pinjam pakai, perubahan fungsi dan status hutan
serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang
menjadi kewenangan Provinsi
4) Penyelenggaraan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
dan Sistem Informasi Kehutanan
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-5
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang
tugas dan fungsinya
6) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya
7) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Inventarisasi
dan Penatagunaan Hutan dibantu oleh :
a. Kepala Seksi Inventarisasi dan Jasa Lingkungan
b. Kepala Seksi Pengukuran dan Perpetaan Hutan
c. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan
d. Bidang Pengusahaan Hutan
Kepala Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pemanfaatan hutan,
pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan. Untuk melaksanakan
tugasnya, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan menyelenggarakan fungsi-
fungsi :
1) Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pelaksanaan
pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran hasil hutan
dan tata usaha iuran kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi
dan Kabupaten/Kota
2) Penyelenggaran pembinaan/monitoring, supervisi, konsultasi,
koordinasi,sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran
hasil hutan, dan tata usaha iuran kehutanan yang menjadi
kewenangan Provinsi
3) Penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis, rencana
pemanfaatan hutan dan hasil hutan, izin industri primer hasil hutan
kayu dan non kayu yang menjadi kewenangan provinsi
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang
tugas dan fungsinya
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-6
5) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya
6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengusahaan
Hutan dibantu oleh :
a. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam
b. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman
c. Kepala Seksi Iuran, Peredaran dan Industri Hasil Hutan
e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam perbenihan dan
aneka guna hutan, reboisasi dan perhutanan masyarakat. Untuk
melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan
menyelenggarakan fungsi-fungsi :
1) Penyusun dan Penyempurnaan pedoman pelaksanaan perbenihan
dan aneka guna hutan, reboisasi, perhutanan masyarakat yang
menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2) Penyelenggaraan pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi,
sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
perbenihan dan aneka guna hutan, reboisasi, perhutanan masyarakat
(penghijauan, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan
hutan rakyat) yang menjadi kewenangan provinsi
3) Penyelenggaraan pengawasan, perbenihan, pupuk dan pestisida
4) Penyelenggara perumusan kebijakan dan monitoring pola dan
pengembangan aneka guna hutan
5) Penyelenggaraan penyusunan konsep pengesahan RKT Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang
tugas dan fungsinya
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-7
7) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya
8) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Rehabilitasi
Hutan dan Lahan dibantu oleh:
a) Seksi Penyuluhan dan Perbenihan
b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
c) Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan
f. Bidang Perlindungan Hutan
Kepala Bidang Perlindungan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengamanan hutan,
pelestarian hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan.Untuk melaksanakan
tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi-
fungsi :
1) Penyelenggara penyusunan/penyempurnaan pedoman pelaksanaan
pengamanan hutan dan hasil hutan, pelestarian hutan, pemanfaatan
jasa lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2) Penyelenggara pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi,
sosialisasi, evaluasi dan dan pengendalian atas pelaksanaan
pengamanan hutan dan hasil hutan, pelestarian hutan, pemanfaatan
jasa lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi
3) Penyelenggara pemberian pertimbangan teknis/pengesahan
rencana-rencana pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi serta jasa lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi
4) Penyelenggara pengamanan hutan dan hasil hutan, pengendalian
kebakaran hutan, dan gangguan keamanan lainnya yang menjadi
kewenangan Provinsi
5) Penyelenggara pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan
perlindungan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi.
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-8
6) Penyelenggara penyiapan bahan-bahan yang diperlukan atas
tuntutan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di bidang
Kehutanan
7) Pelaksana Konsultasi Hukum dengan instansi/lembaga yang terkait
dalam rangka penegakan hukumdi bidang kehutanan.
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang
tugas dan fungsinya ;
9) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya ;
10) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan
Hutan dibantu oleh:
a. Kepala Seksi Pengamanan Hutan
b. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
c. Kepala Seksi Penegakan Hukum
g. Unit Pelaksana TeknisKesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I s/d XVI yang
memiliki 33 Unit KPH baik fungsi Lindung maupun Produksi
Kepala UPT KPH Wilayah I s/d XVI menyelenggarakan fungsi-fungsi :
1) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan Penataan Hutan di
wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2) pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan dan tata hutan, Pemanfaatan
dan penggunaan hutan, Perlindungan dan Pengamanan serta pengendalian
kebakaran hutan dan lahan, Rehabilitasi hutan dan lahan dengan instansi
terkait di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
3) pelaksanaan perlindungan hutan dan penegakan hukum serta konservasi
sumber daya alam di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
4) pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan;
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-9
5) pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di
wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
6) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
7) pengembangan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan
hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan;
8) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan
hutan;
9) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang
kehutanan, serta pelaksanaan program perhutanan sosial pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan;
10) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam
pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan;
11) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT KPH Wilayah I s/d XVI
dibantu oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan TAHURA Bukit Barisan
Kepala UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan (TAHURA BB)
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola Taman Hutan Raya
Bukit Barisan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPT menyelenggarakan
fungsi-fungsi :
1) Penyelenggara administrasi dibidang Ketatausahaan, Keuangan,
Kepegawaian. perlengkapan dan rumah tangga, yang menjadi kewenangan
UPTD Pengelola Tahura BB
2) Penyelenggara perlindungan dan pengamanan Tahura Bukit Barisan.
3) Pelaksana rehabilitasi Tahura Bukit Barisan
4) Pelaksana inventarisasi potensi Tahura Bukit Barisan
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-10
5) Pelaksana pemanfaatan Tahura Bukit Barisan
6) Pelaksana pemungutan retribusi ijin usaha pemanfaatan padaTahura Bukit
Barisan
7) Pelaksana penyusunan rencana dan bahan pengesahan rencana
pengelolaan, penataan zonasi dan pengelolaan Tahura Bukit Barisan yang
menjadi kewenangan provinsi
8) Penyiapan bahan pertimbangan pemberian perijinan pengusahaan
pariwisata alam, kerjasama kolaborasi dan perijinan lainnya di Tahura
Bukit Barisan yang menjadi kewenangan provinsi
9) Penyelenggara proses yustisia terhadap pelaku tindak pelanggaran di
Tahura Bukit Barisan
10) Penyelenggara pemungutan retribusi jasa usaha di Tahura Bukit Barisan
11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas
dan fungsinya
12) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas
dan fungsinya
13) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Pengelola Taman Hutan
Raya Bukit Barisan (Tahura BB), dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
c. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2018-2023
II-11
II-12
Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUBBAG UMUM&
KEPEGAWAIAN
SUBBAG PROGRAM, AKUNTABILITAS &INFORMASI
PUBLIK
SUBBAG
KEUANGAN
BIDANGPENATAGUNAAN
HUTAN
BIDANG
PENGUSAHAAN HUTAN
BIDANG REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN
BIDANG
PERLINDUNGAN HUTAN
SEKSI INVENTARISASI DAN JASA
LINGKUNGAN
SEKSI PENGUKURAN DAN
PERPETAAN HUTAN
SEKSI PENATAGUNAAN HUTAN
SEKSI
PEMANFAATAN HUTAN ALAM
SEKSI PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN
SEKSI IURAN, PEREDARAN DAN INDUSTRI
HASIL HUTAN
SEKSI PENYULUHAN DAN PERBENIHAN
SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI
SEKSI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
SEKSI PENGAMANAN HUTAN
SEKSI PELESTARIAN HUTAN
SEKSI PELESTARIAN
HUTAN
SEKSI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
UPT PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
BUKIT BARISAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH I s/d XVI
KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL
II-13
Gambar 2.3 STRUKTUR ORGANISASI
UPT KPH WILAYAH I S/D XVI
KEPALA UPT
SUBBAG TATA USAHA
Seksi Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutan
Seksi Perlindungan Hutan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
II-14
Gambar 2.4 STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
KEPALA UPT
SUBBAG TATA USAHA
SEKSI Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutan
SEKSI Perlindungan Hutan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
II-16
2.2 Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara menggunakan sumber daya yang ada terdiri dari :
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 966 orang. Adapun
komposisi pegawai secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan
diuraikan secara rinci pada table 2.1
Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Keterangan
1. SD 0
2. SLTP/Sederajat 11
3. SLTA/Sederajat 513
4. Sarjana Muda (D-3) Kehutanan 3
5. Sarjana Muda (D-3) Umum 17
6. Strata 1 (S-1) Kehutanan 137
7. Strata 1 (S-1) Non Kehutanan 219
8. Strata 2 (S-2) 63
Total 966 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018
Sedangkan komposisi pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan pangkat/golongan ruang diuraikan pada Tabel 2.2
Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
No. Pangkat/Golongan Ruang Jumlah (orang) Keterangan
1. Golongan I 11
2. Golongan II 182
3. Golongan III 732
4. Golongan IV 73
Total 966 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018
Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang menduduki
jabatan struktural adalah sebanyak 89 orang. Adapun komposisi pegawai
berdasarkan jabatan structural dapat diuraikan pada Tabel 2.3
II-17
Tabel 2.3
Data Pejabat Struktural Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
No. Jabatan Struktural Jumlah (orang) Keterangan
1. Eselon II 1
2. Eselon III 22
3. Eselon IV 66
Total 53 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018
Selanjutnya perkembangan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
dari tahun 2013-2017 dapat diuraikan pada Tabel 2.4 berikut :
Tabel 2.4
Perkembangan Pegawai dari Tahun 2013 - 2017 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
No. Uraian Jumlah
1
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Pegawai 473 447 449 422 966
2. Kualifikasi Menurut Pendidkan
SD 6 6 4 4 4
SLTP 24 21 24 21 16
SLTA 299 284 276 254 507
D-1 0 0 0 0 0
D-2 0 0 0 0 0
D-3 17 17 17 17 21
S1 101 94 101 100 355
S2 26 25 27 26 63
S3 0 0 0 0 0
3. Kualifikasi Menurut Golongan
I 6 6 8 8 11
II 126 107 74 71 176
III 328 316 342 318 704
IV 13 18 25 25 75
4. Kualifikasi Menurut Jabatan
II 1 1 1 1 1
III 13 13 13 13 22
IV 39 39 39 39 66
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018
II-18
2.2.2 Aset Yang dikelola
Selain sumber daya manusia, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ditunjang oleh sarana dan
prasarana berupa asset yang perlu dikelola dan dipelihara. Sarana dan prasarana
tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan
dan perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana pendukung lainnya dengan
total nilai asset sebesar Rp.136.420.859.170,- .Adapun rincian asset yang dikelola
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.5berikut :
Tabel 2.5 REKAPITULASI BARANG KE NERACA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA SAMPAI TAHUN BERJALAN 2018
KODE NAMA BARANG
(BERDASARKAN BIDANG BARANG)
NILAI
(RUPIAH)
1 Tanah 89.762.144.773,00
01.01 Tanah 89.762.144.773,00
2. Peralatan Dan Mesin 20.745.241.819,00
02.02 Alat-alat Besar 233.098.000,00
02.03 Alat-alat Angkutan 8.755.469.935,00
02.04 Alat Bengkel Dan Alat Ukur 883.585.000,00
02.05 Alat Pertanian 8.825.000,00
02.06 Alat Kantor Dan Rumah Tangga 9.815.262.824,00
02.07. Alat Studio Dan alat komunikasi 1.049.001.060,00
3 Gedung Dan Bangunan Gedung 20.219.831.578,00
03.11 Bangunan Gedung 19.799.678.578,00
03.12 Monumen 420.153.000,00
4 Jalan, Irigasi Dan Jaringan 1.679.175.000,00
04.13 Jalan dan Jembatan 1.383.325.000,00
04.14 Bngunan Air/ Irigasi 230.850.000,00
04.15 Instalasi 30.000.000,00
04.16 Jaringan 35.000.000,00
5 Aset Tetap Lainnya 1.444.177.500,00
05.17 Buku dan Perpustakaan 1.233.827.500,00
05.18 Barang Berscorak Kebudayaan 210.350.000,00
7 Aset Lainnya 2.570.288.500,00
07.21 Aset Kondisi Rusak Berat 1.927.208.500,00
07.24 Aset Tidak Terwujud 643.080.000,00
JUMLAH ASET 136.420.859.170,00
Sumber : Sub Bagian Keuangan Dishut Provsu, 2018
II-19
2.2.3. Kondisi Kelembagaan UPT Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Pembentukan KPH Provinsi Sumatera Utara Wilayah I – XVI dan TAHURA BB
NO KPH WILAYAH / TAHURA
BERDASARKAN PERGUBSU NO 48 TAHUN 2017
UNIT KPH BERDASARKAN SK 102 TAHUN 2010&
KEPRES
KABUPATEN LUAS (Ha)
1
UPT. KPH WILAYAH I STABAT
UNIT I – KPHP LANGKAT ± 69.636,67
UNIT V – KPHP DELI SERDANG ± 37.922,25
TOTAL ± 107.558,92 2
UPT. KPH WILAYAH II PEMATANG SIANTAR
UNIT X – KPHP BATU BARA ± 3.551,27
UNIT XII – KPHP SIMALUNGUN ± 56.430,08
UNIT VI – KPHP SIMALUNGUN ± 45.307,24
UNIT IX – KPHP SERDANG BEDAGAI ± 9.737,53
TOTAL
± 115.026,12
3
UPT. KPH WILAYAH III KISARAN
UNIT XIII - KPHL ASAHAN ± 80.261,82
UNIT III - KPHP LABURA ± 54.380,57
UNIT VII - KPHL LABUHAN BATU ± 32.060,86
TOTAL ± 166.703,25
4
UPT. KPH WILAYAH IV BALIGE
UNIT XIV - KPHL TOBASA ± 56.621,84
UNIT XXI - KPHP TAPUT ± 44.604,98
TOTAL ± 101.226,82
5
UPT. KPH WILAYAH V AEK KANOPAN
UNIT XXII - KPHL TOBASA DAN LABURA
± 99.508,40
UNIT XXIII - KPHL TAPSEL DAN PALUTA ± 65.071,86
TOTAL ± 164.580,26
6 UPT. KPH WILAYAH VI SIPIROK
UNIT XXVI -KPHL TAPSEL DAN PALUTA ± 167.401,47
TOTAL ± 304.629,72
7 UPT. KPH WILAYAH VII GUNUNG TUA
UNIT XI - KPHP LABUSEL ± 38.902,69
UNIT XXXI - KPHP PALAS DAN PALUTA ± 265.727,03
TOTAL ± 167.401,47
8 UPT. KPH WILAYAH VIII KOTANOPAN
UNIT XXX - KPHL MADINA ± 152.889,16
TOTAL ± 152.889,16
9 UPT. KPH WILAYAH IX PANYABUNGAN
UNIT XXIX - KPHP MADINA ± 153.427,34
TOTAL ± 153.427,34
10 UPT. KPH WILAYAH X PADANGSIDIMPUAN
UNIT XXVIII - KPHP TAPSEL DAN PADANG SIDIMPUAN
± 127.445,28
TOTAL ± 127.445,28
11 UPT. KPH WILAYAH XI PANDAN
UNIT XXIV - KPHL TAPUT ± 113.920,99
UNIT XXV - KPHL TAPTENG DAN TAPUT
± 64.777,97
II-20
UNIT XXVII - KPHP TAPSEL DAN PADANG SIDIMPUAN
± 38.080,59
TOTAL ± 216.779,55 12 UPT. KPH WILAYAH XII
TARUTUNG UNIT XVI – KPHL TAPTENG DAN
HUMBAHAS ± 71.647,38
UNIT XX – KPHP TAPTENG, TAPUT DAN HUMBAHAS
± 88.864,13
TOTAL ±160.511,51
13 UPT. KPH WILAYAH XIII DOLOK SANGGUL
UNIT XVII - KPHP HUMBAHAS, SAMOSIR, PAKPAK BHARAT DAN DAIRI
± 86.576,54
UNIT XVIII - KPHL HUMBAHAS, SAMOSIR, TOBASA DAN TAPUT
± 50.008,20
UNIT XIX - KPHL SAMOSIR ± 19.808,39
TOTAL ± 156.393,13
14 UPT. KPH WILAYAH XIV SIDIKALANG
UNIT XV - KPHP PAKPAK BHARAT ± 90.215,15
UNIT VIII -KPHL DAIRI ± 48.715,05
TOTAL ± 138.930,20
15 UPT. KPH WILAYAH XV KABANJAHE
UNIT II – KPHL KARO ± 80.356,20
UNIT IV - KPHP DAIRI ±42.606,45
TOTAL ± 122.962,65
16 UPT. KPH WILAYAH XVI UNIT XXXII – KPHL NIAS, NIAS UTARA, NIAS BARAT, NIAS SELATAN DAN GUNUNG SITOLI
± 147.960,44
UNIT XXXIII – KPHP NIAS SELATAN ± 111.647,63
TOTAL ± 259.608,07
Total ±2.616.073,45
17 UPT Pengelolaan TAHURA Bukit Barisan -
Karo, Langkat, Simalungun, dan Deli Serdang ± 51.600,-
Sumber Data :Bidang Penatagunaan Hutan
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
2.3.1. Perkembangan Luas Kawasan Hutan
Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.53 Luas Kawasan Hutan Menurut FungsinyaTahun 2006– 2015 (Ha)
Tahun
Fungsi Hutan
Produksi Lindung Hutan Konsevasi Hutan Produksi
Dikonversi
2006*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2007*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2008*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
II-21
2009*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00 2010*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2011*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2012*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2013*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00
2014**) 1.346.221.88 1.206.881.32 427.007.49 75.684.33
2015 1.346.221.88 1.206.881.32 427.007.49 75.684.33
2016 1.346.221.88 1.206.881.32 427.007.49 75.684.33
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara *) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005tentang Penujukan Kawasan
Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. **) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera
Utara
Dari tabel di atas menunjukkan adanya perubahan luas kawasan hutan pada fungsi
hutan yang berbeda sebagai akibat diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.
579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara
(menggantikan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari
2005 tentang Penujukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang
dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor:
47/P/Hum/2011 pada tanggal 23 Desember 2013). Total luas kawasan hutan di
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara
adalah 3.055.795.02 hektar atau 42.90% dari luas total wilayah (yang sebelumnya
seluas 3.742.120 hektar). Terdiri dari Hutan Konservasi seluas 427.007.49 hektar;
Hutan Lindung seluas 1.206.881.32 hektar; Hutan Produksi Terbatas seluas
641.769.79 hektar; Hutan Produksi Tetap seluas 704.452.09 hektar dan Luas Hutan
Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 75.684.33 hektar.
Hasil hutan baik merupakan hasil utama maupun hasil ikutan dari tahun 20011-
2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.54 Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi
Tahun 2011-2015 Jenis Produksi Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A. Hasil Utama
1. Log Rimba M3 367.638.30 621.543.83 106.228.77 290.360.00 87.788,610 3.161,13
2. Log Pinus M3 78.586.89 93.665.92 3.405.48 149.907.27 138.791,990 41.186,85
3. Kayu Gergajian M3 233.781.35 464.866.105 360.066.032 451.953.94 167.680,771 806.268,23
4. Kayu Lapis M3 60.427.34 45.417.480 31.467.219 104.704.67 25.185,191 20.505,52
5. PULP M3 185.403.99 178.676.080 182.436.560 139.618.05 128.509,320 986.618,35
6. Block Board M3 - - - 8.884.54 150,000
7. Moulding M3 70.047.54 - 52.447.433 - 37.974,183 56.717,05
B. Hasil Ikutan
1. Rotan Ton 65.70 45.00 - -
II-22
Batang - 7.654.00 - 500 500
2. Arang Ton - - - -
3. Getah Tusam Ton 518.79 56.27 - 798.52 952,247
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Keterangan : *) Batang
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata produksi hasil utama kehutanan
yaitu Log Rimba, Log Pinus, Kayu Gergajian, Kayu Lapis, PULP dan Block Board
mengalami penurunan. Begitu juga dengan hasil ikutannya pada tahun 2015 tidak
ada produksi.
b. Kerusakan Kawasan Hutan
Lahan kritis adalah bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya
dukung bagi pertumbuhan tanaman hutan. Penetapan lahan kritis mengacu pada
lahan yang telah rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya. sehingga
kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air. pengendali erosi. siklus
hara. pengatur ikim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisinya vegetasinya.
kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai : sangat kritis. kritis. agak kritis.
potensial kritis dan kondisi normal (tidak kritis).
Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2015 adalah
6.620.036,86 hektar. dengan tingkat kekritisan lahan sebagai berikut:
- Tidak Kritis : 2.173.274,06 hektar
- Potensial Kritis : 1.415.864,42 hektar
- Agak Kritis : 1.879.040,95 hektar
- Kritis : 937.193,77 hektar
- Sangat Kritis : 313.888,12 hektar
Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa lahan dengan kategori agak
kritis memiliki persentase luas terbesar yakni 27,96 % dari total luas lahan kritis
atau seluas 1.879.040,95 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa lahan di Provinsi
Sumatera Utara memiliki potensi kritis yang besar. Sedangkan untuk kategori lahan
sangat kritis memiliki persentase 4,67% atau seluas 313.888,12 hektar. Untuk
kategori ini memerlukan penanganan rehabilitasi lahan yang sangat prioritas.
c. Rehabilitasi hutan dan lahan
Rehabilitasi hutan adalah usaha yang dilakukan baik sipil teknis maupun vegetative
guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya. akibat mengalami
II-23
kerusakan dari beberapa macam gangguan. Rehabilitasi lahan adalah upaya
memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah.
Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2015 adalah 7.187,00 hektar
yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 6.840,35 hektar dan
rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 346,65 hektar. Kegiatan rehabilitasi
di dalam kawasan hutan yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Provinsi Sumatera
Utara meliputi kegiatan reboisasi adalah seluas 2.964,56 hektar yang terdiri dari :
Rehabilitasi Hutan Lahan pada Provinsi/Kabupaten/Kota seluas ……………. hektar,
Penanaman HTI seluas ………………. hektar dan Penanaman Swadaya oleh Kelompok
Tani binaan Dinas Kehutanan.
Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan yang dilaksanakan pada tahun 2016 di
Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan penghijauan adalah seluas 9,00 hektar
yang terdiri dari : Penanaman oleh Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon
oleh Organisasi Wanita (SIKIB, PKK, DWP, APPB, DP, KOWANI dan BHAYANGKARA)
seluas ……… hektar, Penghijauan lingkungan seluas 303,11 hektar, Pengadaan bibit
simbolis sebanyak 527 batang dan pengadaan bibit MPTs seluas - hektar serta
pembuatan 2 Unit Pintu Paluh.
Sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan
dalm jangka waktu tertentu. Sasaran juga menggambarkan tindakan-tindakan yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat
terukur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 48 Tahun 2011 tentang
Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, sasaran startegis
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :
Tabel 2.6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3
1.
Mantapnya status dan tata batas kawasan hutan serta peningkatan jumlah pengelolaan hutan pada tingkat tapak
1. Panjang batas kawasan hutan yang terpelihara.
2. Panjang kawasan hutan yang difasilitasi untuk ditata batas kawasan hutan.
II-24
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3
2. Meningkatnya produktifitas sumberdaya hutan serta luas hutan tanaman dalam rangka menurunkan laju degradasi hutan
1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
3. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan
1. Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan yang disebabkan konflik, perambahan, dan illegal logging .
2. Persentase penurunan titik hotspot (titik api).
Di dalam mewujudkan kebijakan mengelola sumberdaya hutan serta meningkatkan
pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2013-2018 memiliki gambaran indikatif
pencapaian kinerja pelayanan melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan,
adalah sebagai berikut :
NO
REALISASI
INDIKATO KINERJA MAKRO
2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
1 Rehabilitasi
hutan dan lahan kritis (Ha)
279,864.00 279,796.00 279,792.00 276,756.00 276,586.00 276,336.00
2 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 81,500.00 76,500.00 71,500.00 66,500.00 61,500.00 56,500.00
3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
0.93 0.90 0.81 0.89 0.84 0.84
Dalam rangka mewujudkan gambaran pencapaian indikatif kinerja pelayanan urusan
kehutanan sebagaimana tersebut di atas dalam periode perencanaan 2013 – 2018
didukung dengan 13 program sebagai berikut :
II-25
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) ProgramFasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
4) ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5) ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
7) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
8) Perencanaan dan Pengembangan Hutan
9) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
10) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
11) Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
12) Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan
13) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara periode Renstra
Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
II-29
Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1. Persentase Pelaksanaan operasi/Patroli Pengamanan Hutan
Tercapainya upaya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dan hasil hutan
a) Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.
10 Kali; 9 kali; 1 Tahun; 5 Kali; 5 Kali
10 9 1 5 5 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
b) Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Kawasan Tahura Bukit Barisan.
12 kali; ; 1 Tahun; 5 Kali; 5 Kali
12 1 1 5 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase Tingkat Pencurian Kayu, Perambahan Hutan, Kebakaran Hutan
Berkurangnya kasus-kasus pencurian kayu, perambahan hutan dan kebakaran hutan
a) Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan dan Pengamanan Pasca Penindakan Kejahatan Kehutanan
5 Kali; 7 Kali; 1 Tahun;2 Kali; 2 Kali
5 7 1 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
5 Kali; 5 Kali; 1 Tahun; 2 kali; 2 Kali
5 5 1 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
c) Dialog multi pihak dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan
1 Kali; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
d) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan
100 exp; 100 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
3. Jumlah tenaga polisi kehutanan dan PPNS yang terlatih dan terampil
Tersedianya aparatur kehutanan yang terlatih dan terampil
a) Peningkatan profesionalisme Polhut
Angkatan; 30 Orang; 1 Angkatan
1 - - 30 1 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100%
b) Pengurusan legalitas senjata api 50 Senpi; 50 Senpi 50 50 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -
II-30
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
4. Luas areal dan kondisi hutan mangrove
Terehabilitasinya kawasan hutan mangrove/bakau
a) Pembuatan demplot percontohan tanaman mangrove
4 Ha; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
b) Pembinaan silvofishery dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan kawasan mangrove
1.000 Ha; 500 Ha - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% -
c) Rehabilitasi hutan mangrove 20 Ha; 3unit 20 3 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -
d) Analisis pengembangan silvikultur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kelestarian hutan bakau
1 Buku; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
5. Jumlah penyediaan bibit tanaman pantai/mangrove.
Tersedianya bibit tanaman mangrove dalam upaya rehabilitasi hutan bakau/mangrove
a) Pengembangan kebun benih bakau
4 Ha; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
b) Pengadaan bibit untuk rehabilitasi pantai kepada masyarakat
65.000 Batang; 45.000 Batang; 25.000 Batang
- 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100%
6. Jumlah penyediaan bibit jenis tanaman hutan dan Multi Purpose Tree System (MPTS) dalam rangka rehabilitasi lahan.
Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan
a) Pengadaan bibit tanaman hutan dan MPTS
12.000 Batang; 100.000 Batang; 773.500 batang; 12.500 Batang; 7.500 Batang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b) Pembuatan bibit endemik 30.000 Batang; 26.000 Batang
100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100% - -
c) Pembuatan bibit kemenyan toba
125.000 Batang; 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - -
d) Pengadaan bibit bambu dalam rangka rehbailitasi hutan dan
20.000 Batang - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
II-31
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
lahan Tahura BB e) Pemeliharaan lanjutan
demplot MPTS 20 Ha; 10 Ha 20 10 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -
f) Pembuatan tanaman reboisasi/rehabilitasi pada lahan-lahan kritis
20 Ha; 10Ha; 20 10 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - -
g) Pengembangan benih/bibit desa
3 Unit; - 3 - - - - 100% - - - - 100% - - -
h) Penyusunan direktori penghasil dan penangkar bibit kayu-kayuan dan tanaman hutan
100 Buku; 100 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
7. Frekwensi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan.
Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan melalui peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan
a) Pemeliharaan demplot budidaya tanaman gaharu
5 Ha; 5 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
b) Pengembangan lebah madu 200 stup; 200 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
c) Pembuatan demplot pasak bumi
1 Ha; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
d) Pembuatan demplot ingul dan sampinur bunga
10Ha; 10 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
e) Percobaan pemanfaatan akar resam untuk media tanam
2 Unit; 2 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
f) Pembinaan pohon induk dan penangkar
20 Penangkar: 10 Jenis; 10 Jenis
- - 20 10 10 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
g) Penghijauan oleh masyarakat 2 Paket - - 2 - - - - 100% - - - - 100% - -
h) Pemberdayaan masyarakat pada daerah penyangga kawasan Tahura BB
20.000 Batang - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
i) Pemeliharaan demplot rotan, pakis, arendan bambu
4 demplot; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
j) Pembuatan demplot aren dan bambu diluar kawasan hutan
10 Ha; 4 Ha 10 4 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -
k) Pemeliharaan wana farma 2 Unit; 2 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
8. Jumlah kelompok swadaya masyarakat/pencinta alam yang
Terbinanya kelompok swadaya masyarakat
II-32
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
difasilitasi. dalam rangka memotivasi semangat pelestarian alam dan rehabilitasi hutan dan lahan
a) Kemah kerja rehabilitasi lahan 1.000 orang; 1 Kali; 1 Paket; 1.100 orang; 1.100 orang
100% 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b) Temu Pencinta alam Nasional 1 Kali; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket
- 1 1 1 1 - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%
c) Kampanye Indonesia Menanam dan Memeliharan Pohon
1 Paket; 1.000 orang; 1.000 orang
- - 1 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
d) Penguatan kelembagaan masyarakat pola pendamping
1 Paket; - 1 - - - - 100% - - - - 100% - - -
9. Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan di bidang kehutanan lintas kabupaten/kota.
Sinkronnya pelaksanaan pembangunan kehutanan lintas kabupaten/kota dan regional
a) Perencanaan dan koordinasi kegiatan pembangunan kehutanan ke Pusat/Kementerian
2 Laporan; 4 Laporan;14 Laporan; 9 Laporan; 4 Laporan
2 4 14 9 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b) Perencanaan dan koordinasi di bidang Pengusahaan Hutan
6 Kegiatan; 6 6 6 6 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
c) Perencanaan dan koordinasi di bidang Pemantapan kawasan hutan
3 Kegiatan 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
d) Perencanaan dan koordinasi di bidang Perlindungan hutan
1 kegiatan; 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
e) Perencanaan dan koordinasi di bidang Rehabilitasi Hutan
1 kegiatan; 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
f) Perencanaan dan koordinasi Pembangunan Tahura Bukit Barisan
1 Kegiatan; 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10. Persentase penggunaan areal hutan untuk kegiatan non kehutanan
Terkendalinya penggunaan areal hutan untuk kegatan non kehutanan
a) Identifikasi kawasan hutan 4 Lokasi; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
II-33
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
untuk kegiatan pertambangan b) Identifikasi pemanfaatan
kawasan hutan pantai untuk kegiatan non kehutanan
6 Lokasi; 6 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
c) Pemetaan kawasan hutan yang telah dilepas untuk penggunaan non kehutanan
10 Kabupaten/kota; - - 10 - - - - 100% - - - - 100% - -
d) Inventarisasi/evaluasi ijin pinjam pakai pada kawasan hutan dan HGU
4 Kabupaten; 5 Lokasi; 5 Lokasi; 3 Lokasi
4 5 5 3 - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -
e) Pengendalian batas IUPHHK – HT 4 Lokasi; 2 Perusahaan - - - 4 2 - - - 100% 100% - - - 100% 100%
f) Pembahasan dan pengkajian revisi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP sumatera utara
2 Kali - - - 2 - - - - 100% - - - - 100% -
g) Survey risalah hutan lindung 40 Km; 10.000 Ha - - - 40 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%
h) Pengumpulan dokumen tata batas
1 Paket; 1 paket - - - 1 1 - - - 100% 100% - - - 100% 100%
i) Pemeliharaan batas kawasan hutan
50 Km; 125 Km; 95 Km - - 50 125 95 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
11. Jumlah penanganan kasus permasalahan tata batas hutan.
Terselesaikannya kasus permasalahan tata batas hutan
Penanganan perkara status kawasan hutan (saksi ahli)
3 Kasus; 8 kasus; 19 Kasus; 7 Kasus; 8 Lokasi
3 8 19 7 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12. Persentase tingkat pengelolaan kawasan Tahura Bukit Barisan
Meningkatnya pengelolaan kawasan Tahura Bukit Barisan
a) Pembinaan dan pengembangan atraksi primata di Tahura Bukit Barisan
1 Paket; 1 Paket; 1 Paket 1 1 1 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - -
b) Inventarisasi potensi hutan dan permasalahan Tahura Bukit Barisan
1 Buku; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
c) Fasilitasi Penyusunan Ranperda Pengelolaan Tahura BB
1 Paket; 1 paket; 1 paket - - 1 1 1 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
II-34
No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
d) Reposisi Batas kawasan Tahura BB
1 Paket - - 1 - - - - 100% - - - - 100% - -
e) Pembuatan Database Tahura BB
1 Paket - - 1 - - - - 100% - - - - 100% - -
f) Pembinaan Penangkaran Kupu-kupu di Tahura BB
1 Paket - - 1 - - - - 100% - - - - 100% - -
g) Pengadaan/perbaikan/rehab sarana dan prasarana Tahura Bukit Barisan
11 Kegiatan; 1 Paket - 11 1 - - 100% 100% - - 100% 100% - -
13. Persentase tingkat pelanggaran hukum di bidang kehutanan.
Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang kehutanan
a) Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan kehutanan
5 Kali; 6 Kali; 3 Kali 5 6 - - 3 Kali 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
b) Penanganan kasus gangguan keamanan hutan
4 Kasus; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -
c) Terpantaunya peredaran hasil hutan di Sumatera Utara
33 Kabupaten/Kota 33 33 33 33 33 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
d) Sosialisasi/penyebarluasan informasi diBidang Kehutanan
1 Kegiatan; 1 Paket; 1 Paket
- - 1 1 1 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
e) Publikasi Peraturan perundang-undangan di Bidang Kehutanan
1 Paket;1 Paket - - 1 1 - - - 100% 100% - - - 100% 100% -
Pada Tabel 2.7 diatas dapat diliihat berbagai capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara didalam mengemban Tugas dan Fungsinya pada kurun waktu 2013-2018 yang diukur dariindikator capaian
sasaran.Adapun alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio danrata-rata pertumbuhan
anggaran serta realisasinya diuraikan dalam Tabel 2.8.
II-35
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Periode Renstra 2013-2018
URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -
RATA-RATA PERTUMBUHAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ANGGARAN REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG
40.345.197.639 36.021.865.000 38.250.204.000 40.502.973.000 106.548.699.000 33.873.311.109 33.680.067.358 35.644.388.566 37.454.042.274 81.446.647.076 83,96 93,50 93,19 92,47 76,44 16,56 11,89
1. Belanja Pegawai / Personalia
40.345.197.639 36.021.865.000 38.250.204.000 40.502.973.000 106.548.699.000 33.873.311.109 33.680.067.358 35.644.388.566 37.454.042.274 81.446.647.076 83,96 93,50 93,19 92,47 76,44 16,56 11,89
II. BELANJA LANGSUNG
11.053.854.096 10.971.329.600 7.194.081.150 16.155.593.000 21.673.911.874 8.759.992.192 10.100.957.209 5.897.593.247 12.424.014.583 19.430.684.460 79,25 92,07 81,98 76,90 71,44 2,66 2,65
TOTAL : 51.399.051.735 46.993.194.600 45.444.285.150 56.658.566.000 133.745.714.000 42.633.303.301 43.781.024.566 41.473.396.613 49.878.056.857 100.877.331.536 82,95 93,16 91,26 88,03 75,42
II-37
Berdasarkan Tabel 2.8 Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013-2018, secara umum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah
melaksanakan tugas utama yang menjadi tangggung jawab organisasi. Dari 7 sasaran
strategis yang ditetapkan dan dijabarkan dalam indikator kinerja utama, semua telah
mencapai kinerja yang diharapkan.
Hasil evaluasi dan analisis capaian berdasarkan sasaranstrategis dapat diuraikan
sebagai berikut :
1) Adapun total luas lahan yang telah direhabilitasi mulai tahun 2013 sampai dengan
2017 di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 105.217,71 hektar. Selain kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan juga di Provinsi Sumatera Utara telah melakukan
kegiatan reboisasi yang merupakan upaya penanaman jenis pohon hutan pada
kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar
untuk mengembalikan fungsi hutan. Demikian juga peranan swasta dalam
mengelola hutan secara lestari dan berkesinambungan melalui pengembangan
Hutan Tanaman Industri pada areal-areal yang kurang produktif (bekas
perambahan, alang-alang, semak belukar, lahan kosong) yang berada dalam
kawasan hutan telah turut mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan di
Provinsi Sumatera Utara.
2) Realisasi Penanaman 1 Milyar Pohon (OBIT) pada Tahun 2017 yang dilaksanakan
di lokasi pinggiran jalan tol Kualanamu – Sei Rampah tepatnya di sekitar pintu
gerbang Teluk Mengkudu , Serdang Bedagai sepanjang 2,5 km Di sisi kanan kiri
jalan. Kegiatan ini adalah peringatan yang ke-10 sejak tahun 2007 lalu, dimana
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri telah menanam sebanyak 370 juta
lebih pohon. Untuk tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara mendapat peringkat
ketiga terbaik dalam hal Program Penghijauan Nasional (OBIT) yang diserahkan
pada tgl 9 Desember 2017 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti
Nurbaya, dan pada tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara juga berhasil mendapat
peringkat kedua terbaik dalam program yang sama juga (OBIT).
3) Pada tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara juga memfasilitasi
terjaminnya ketersediaan bibit untuk reboisasi dan penghijauan sebanyak 92.527
batang yakni melalui kegiatan: (a).Pengadaan bibit simbolis sebanyak 527 batang
yang ditanam dalam acara seremonial telah terdistribusi di daerah Kabupaten
II-38
batubara, Dairi, Medan, Deli Serdang dan Samosir; (b). Pengadaan Bibit Dataran
Rendah untuk Masyarakat sebanyak 17.000 batang di daerah Kota Medan,
Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Batubara, Tobasa, Karo, Samosir, Kota Tanjung
Balai, Kabupaten Simalungun dan Dairi; (c). Pengadaan bibit Mangrove untuk
masyarakat sebanyak 75.000 batang di daerah Kabupaten Langkat dan Deli
Serdang. Disamping itu Dinas Kehutanan juga memberikan bantuan bibit untuk
reboisasi dan penghijauan lingkungan Tahun 2017 sebanyak 79.385 batang yakni
melalui kegiatan (a).Pengadaan bibit simbolis sebanyak 1.000 batang yang
ditanam dalam acara seremonial telah terdistribusi di daerah Kabupaten Madina,
Sergai, Karo dan Medan; (b). Pengadaan bibit Mangrove untuk masyarakat
sebanyak 30.000 batang di daerah Kabupaten Sergai dan Deli Serdang; (c).
Penyediaan Bibit pada Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat (Pengadaan Bibit
Kayu-Kayuan dan MPTS) yang meliputi Hutan Rakyat sebanyak 4.785 batang di
daerah Kabupaten Langkat dan Sergai, Bantuan Bibit penghijauan untuk
masyarakat sebanyak 35.000 batang di daerah Kabupaten Simalungun, Samosir,
Karo, Sergai, Deli Serdang, Medan dan Sibolga; (d). Kampanye Indonesia Menanam
dan memelihara pohon yang ditanam oleh desa binaan sebanyak 5.000 batang
yang terdistribusi di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Tengah;
(e). Pembinaan Agroforestry ( Silvofishery, silvopasture, tumpang sari, empang
paluh mangrove dan aneka usaha kehutanan )sebanyak 3.600 batang yang
dilaksanakan di Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu
4) Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan alam secara terus menerus setiap
tahunnya mengalami penurunan produksi. Hal ini disebabkan semakin rendahnya
produktifitas kayu yang ada di hutan alam dan disamping itu juga adanya
moratorium jeda tebang pada hutan alam untuk mengurangi dampak pemanasan
global (Global warming). Sebagai alternatif hasil hutan berupa kayu untuk
kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat saat ini berasal dari Hutan
Tanaman Industri dengan kelas perusahaan kayu pertukangan dan hutan rakyat.
Produksi hasil hutan yang utama dihasilkan dari hutan adalah kayu bulat.
Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan
Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)
II-39
dalam rangka pembukaan wilayah hutan, pembangunan hutan tanaman (HTI)
serta kegiatan hutan rakyat.
5) Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017,
kegiatan hutan rakyat yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari
pengembangan/ pembangunan hutan rakyat dan pembangunan areal model
hutan rakyat. Selama lima tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun
2017, total produksi kayu bulat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak
8.814.769,42 m3. Sedangkan untuk jenis kayu olahan yang diproduksi di Provinsi
Sumatera Utara sampai dengan tahun 2015 terdiri dari jenis plywood sawn wood
(kayu gergajian), moulding, pulp, meubel, veneer dan produk lainnya (yang
merupakan turunan kayu lapis atau jenis produk lidi) dengan total volume
produksi sebesar 986.618,35m3. Kayu gergajian yang diolah langsung dari kayu
bulat wajib didukung dengan dokumen yang sah.
6) Hasil hutan bukan kayu yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai
dengan tahun 2015 yang terdiri dari getah pinus, getah karet dan sawit. Adapun
produksi hasil hutan bukan kayu pada tahun 2015 terdiri dari getah pinus
sebanyak adalah 68.213,00 kg senilai Rp. 139.836,650,-; produksi getah karet
sebanyak 943.233,98 kg dengan nilai sebesar Rp. 16.034.977.660,-; produksi
sawit sebanyak 317.112 kg dengan nilai sebesar Rp. 507.379.936,- . Berdasarkan
sumber produksinya, getah pinus dihasilkan dari Kabupaten Karo. Getah karet
merupakan hasil hutan bukan kayu yang diproduksi dari IUPHHK Hutan Tanaman
yang terletak pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan labuhan
Batu Selatan dengan volume produksi terbesar berasal dari Kabupaten Labuhan
Batu selatan. Hasil hutan bukan kayu lainnya yang diproduksi di Provinsi
Sumatera Utara adalah tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak 317.112 kg yang
merupakan komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara.
7) Gangguan keamanan hutan yang ada termasuk perusakan hutan yang terjadi
selama periode lima tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017
adalah terjadinya perambahan dengan pemukiman liar pada beberapa
kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara. Perambahan hutan tersebut terjadi
pada beberapa kawasan konservasi seperti Taman Wisata Alam dan Suaka
Margasatwa dan areal IUPHHK Hutan Tanaman. Untuk tahun 2013 luas areal yang
II-40
dirambah 2.453 hektar dengan jumlah perambah terdata sebanyak 295 KK (1.107
orang). Pada tahun 2014 luas areal yang dirambah mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2013 yaitu 2.453 hektar menjadi 50.681 hektar dengan
jumlah perambah terdata sebanyak 91 KK. Pada Tahun 2015 perambahan hutan
mengalami penurunan luas areal yang dirambah dari 50.681 hektar menjadi
9.700 hektar dengan jumlah perambah yang terdata sebanyak 180 orang.
Perambahan hutan tersebut tersebar di Kabupaten Deli Serang, Langkat, Karo,
Simalungun, dan Humbang Hasundutan. Untuk tahun 2017 perambahan dan
pemukiman liar terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara dengan luas areal yang dirambah 16.229,13 hektar yang tersebar di 10
Kabupaten yaitu : Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Batubara, Simalungun,
Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan
dan Dairi.
8) Selama lima tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, luas
Kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Kebakaran
hutan yang terjadi pada tahun 2013 yaitu seluas 1.672 ha. Kawasan hutanyang
mengalami kebakaran tersebut terjadi pada Taman Wisata Alam seluas 57 ha,
Cagar Alam seluas 1 ha, hutan Lindung 947,50 ha, Hutan Produksi seluas 163,40
ha dan pada Hutan Kota seluas 15 ha. Pada Tahun 2014 kebakaran hutan
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun
sebelumnya terutama kebakaran hutan pada kawasan hutan lindung, dimana luas
kebakaran hutan menjadi 5.290,20 dari sebelumnya seluas 1.627 ha. Kebakaran
hutan yang terjadi pada tahun 2015 mengalami penurunan drastis terutama
kebakaran hutan pada kawasan hutan lindung dimana pada tahun ini luas hutan
yang terbakar menjadi 239 ha dari sebelumnya luas 5.290,20 ha. Kawasan hutan
yang mengalami kebakaran tersebut terjadi pada Hutan Lindung seluas 39 ha,
Hutan Produksi Terbatas seluas 24 ha, Hutan Produksi seluas 101,50 ha. Pada
Tahun 2017 kebakaran hutan mengalami penurunan luas areal dimana luas areal
terbakar pada tahun 2016 adalah seluas 8.217,44 hektar yang pada awalnya
diharapkan di tahun 2017 menurun sebesar 5% menjadi 7.806, 56 hektar akan
tetapi luas kebakaran hutan dan lahan menurun drastis menjadi seluas 817
II-41
hektar, karena pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara terpadu
melibatkan berbagai stakeholder.
9) Titik Hotspot selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai dengan
tahun 2017 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 titik hotspot sebanyak
997 titik, meningkat di tahun 2014 menjadi 1045 titik. Meningkatnya jumlah titik
hotspot di tahun ini diakibatkan oleh musim kemarau yang panjang di sepanjang
tahun 2014, yang mengakibatkan jumlah tingginya luas areal kebakaran hutan. Di
tahun 2015 titik hot spot mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi
331 titik, dan pada tahun 2016 titik hotspot bertambah menjadi 371 titik. Titik
Hotspot sepanjang tahun 2017 adalah 305 titik, turun sebesar 12% dari tahun
2016 sebanyak 371 titik. Kegiatan yang dilakukan untuk pengurangan titik api
tersebut adalah kegiatan patroli dalam rangka pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan yang dilaksanakan di wilayah UPT KPH IV Balige dan di wilayah
UPT KPH XV Sidikalang.
10) Upaya Penanganan terhadap Illegal Logging Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara melakukan upaya-upaya sebagai berikut : (a). Melakukan patroli
pengamanan hutan, penegakan hukum dibidang kehutanan dan pembentukan
“Masyarakat peduli api”. (b). Meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi
hutan melalui penyuluhan dan kampanye gerakan penanaman. (c). Jumlah
POLHUT hanya 215 orang ( 20 orang di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara, 195 orang di UPT. KPH dan Tahura Bukit Barisan ). Diperkirakan 3 tahun ke
depan (2018-2020) akan pensiun sebanyak 86 orang (40%). (d). Melakukan
Operasi Tim Terpadu Penanggulangan Kerusakan Kawasan Hutan
a. Tahun 2015 di Langkat (tanggal 27 Nopember s/d 1 Desember 2015)
dengan Dana APBN.
b. Tahun 2017 di 2 lokasi, yaitu: 1. Ledong UPT. KPH Wilayah III Kisaran
(tanggal 10 s/d 14 juli 2017); 2. Langkat UPT. KPH Wilayah I Stabat (bulan
Oktober 2017).
11) Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai sistim pengelolaan
hutan berbasis tapak merupakan skala prioritas pembangunan di dalam Renstra
2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pembentukan KPH
telah diatur di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
II-42
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dengan terbentuknya Kesatuan Pengelolaan
Hutan sebagai Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi pokok dan
peruntukkannya diharapkan akan dapat dikelola secara efisien dan lestari.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.102/Menhut-
II/2010 tanggal 5 Maret 2010 telah ditetapkan wilayah unit KPH di Provinsi
Sumatera Utara sebanyak 33 Unit KPH yang terdiri dari KPHL sebanyak 14 Unit
dengan luas ± 1.364.497 Ha dan KPHP sebanyak 19 unit dengan luas ± 1.831.884
Ha. Pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
kewenangan pengelolaan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan pusat
dan Provinsi kecuali kawasan TAHURA dikelola oleh Kabupaten/ Kota yang
berada dilintas batas Kabupaten/ Kota, 33 unit KPH tersebut bernaung pada 16
Unit KPH Wilayah I s/d XVI yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
12) Perencanaan pengelolaan hutan melalui penyusunan Tata Hutan dan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH yang akan digunakan sebagai
acuan rencana kerja di tingkat tapak. Perkembangan Penyusunan Tata Hutan dan
RPHJP KPH Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini telah difasilitasi
penyusunan Tata Hutan dan RPHJP KPH sebanyak 25 Unit dan 5 Unit diantaranya
telah mendapat penetapan dari Kementarian LHK, sisanya sebanyak 8 unit
direncanakan akan difasilitasi penyusunannya pada Tahun Anggaran 2018
melalui APBD sebanyak 5 unit dan APBN sebanyak 3 Unit.
13) Panjang batas kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara ±15.735,72 Km telah ditata
batas sampai dengan Tahun 2017 sepanjang 6.479,23 Km (BL = 4.070,23 Km , BF
= 2.409,00 Km). Berikut data realisasi tata batas kawasan hutan per - kabupaten /
Kota.
14) Dari data awal pada tahun 2013 titik hotspot di Provinsi Sumatera Utara ada 882
titik hotspot ditargetkan setiap tahunnya berkurang 10%. Kondisi pada tahun
yang diharapkan pada tahun 2017 adalah terdapat 579 titik hotspot di Sumatera
Utara. Kondisi terakhir tahun 2107 terdapat 305 titik hotspot di Sumatera Utara
yang artinya terjadi penurunan titik hotspot yang sangat signifikan di Sumatera
II-43
Utara atau mencapai 472% dari kondisi yang diharapkan. Kegiatan yang
dilakukan untuk pengurangan titik api tersebut adalah Kegiatan patroli dalam
rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur
dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.
Dalam memenuhi amant Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara terdiri dari :
1) Pelayanan Saksi Ahli Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan
2) Pelayanan Data Inventarisasi Hasil Hutan
3) Pelayanan Penandatanganan/Pengesahan Hasil Tata Batas Kawasan Hutan
4) Pelayananan Rekomendasi Status Lahan
5) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan
6) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pelepaswan Kawasan Hutan
7) Pelayanan Pertimbangan Teknis Tukar-menukar kawasan Hutan
8) Pelayanan Pertimbangan Teknis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
II-44
9) Pelayanan Pengesahan URKT IUPHHK Hutan Alam
10) Pelayanan Pertimbangan Teknis Ijin Pemanfaatan Kayu
11) Pelayanan Penetapan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan
12) Pelayanan Pertimbangan Teknis Industri Primer Hasil Hutan
13) Pelayanan Penetapan Tanda Bukti RPBBI
14) Pelayanan Perindustrian Dokumen Peredaran Hasil Hutan
15) Pelayanan Penetapan Penjabat Pengelola Dan Penerbit Dokumen Peredaran hasil
Hutan,P2LHP,P3KB dan Penjabat Penagih luran Kehutanan
16) Pelayanan Penetapan Pengada dan/atau Pengedar Benih Tanaman Hutan
Terdaftar
17) Pelayanan Pemberian Bantuan Bibit Pohon
18) Pelayanan Pengesahan RKT IUPHHK Hutan Tanaman Industri
19) Pelayanan Vertifikasi Pemohonan Pemberian hak Pengelolaan Hutan Desa
(HPHD)
20) Pelayanan Ijin Pemeliharaan/Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak
Dilindungi Undang-Undang
21) Pelayanan Ijin Rekomendasi Ekspor Tumbuhan Dan Satwa Liar yang Tidak
Dilingdungi Undang-Undang
22) Pelayanan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pariwisata alam Diluar
kawasan Konservasi pada Kawasan lintas Kabupaten/Kota
23) Pelayan Pendistibusian Dokumen Peredaran Hasil Hutan Kepada Dinas yang
Membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota
24) Pelayanan Pertimbangan Teknis Registrasi Dokumen FA-KO
25) Pelayanan Penerbitan Pengakuan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu
Bulat/Kayu Olahan/HHBK
26) Pelayanan Penerbitan Tanda Terima RPBBI Kapasitas Sampai m3 per tahun
27) Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perluasan/Perpindahan Industri
Primer Hasil Hutan
28) Pelayanan Permintaan saksi Ahli Pada UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
(PPHH)
29) Pelayanan Perpanjangan Masa Berlakunya Dokumen Peredaran Hasil Hutan
(SKSKB/FA-KB)
II-45
30) Pelayanan Pertimbangan Teknis Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi
Air di Tahura
31) Pelayanan Pertimbangan Teknis Permohonan Ijin Pengusaha Pariwisata Alam di
Tahura
32) Pelayanan Data dan Informasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
1.4.1 Analisis Renstra Kementerian Kehutanan terhadap Pengembangan Pelayanan
Dinas Kehutanan
Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra SKPD Kehutanan
Kabupaten/Kota, diperlukan upaya menganalisis faktor penghambat dan pendorong
dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
seperti diuaraikan pada tabel berikut ini :
Tabel 2.9.
Analisis Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera Utara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
Sasaran Jangka
Menengah KemenLHLK
Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan
faktor
Penghambat Pendorong
1. Menjaga Kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Belum Optimalnya Peran Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dalam pembiayaan pembangunan HTR
Terdapatnya Pencadangan Areal HTR di Provinsi Sumatera Utara
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu.
Resistensi pihak-pihak tertentu atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan produksi yang mengedepankan kepentingan-kepentingan jangka pendek
Tersedianya hutan alam produksi bekas tebangan IUPHHK-HA yang memiliki potensi memadai
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem
Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan HKm dan HD serta Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi
Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL terutama HKM dan HD). Serta Tidak adanya dukungan dana APBN pada Kabupaten/Kota untuk pengambilan data dan
Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Peningkatan fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan
II-46
No.
Sasaran Jangka
Menengah KemenLHLK
Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan
faktor
Penghambat Pendorong
penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
hutan dan lahan yang tepat.
informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis
masyarakat
Tabel 2.10
Analisis Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera Utara Berdasarkan Arahan RPJP Unit KPH dan atau Tahura BB beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
Arahan Rencana Kegiatan berdasar
RPHJP KPH dan Atau Tahura BB
Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan
faktor
Penghambat Pendorong
1. Inventarisasi Wilayah serta Penataan dan Penetapan Kawasan Hutan
Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Tidak tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk membiayai program HTR
Adanya Pusat pembiayaan Pembangunan Hutan(P2H)
Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu.
Masih terdapatnya regulasi daerah tentang retribusi yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi
Semakin meningkatnya kesadaran pengusaha bidang kehutanan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
Belum seimbangnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku
Semakin rendahnya realisasi produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam produksi dan belum tersedianya data potensi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/kayu rakyat di Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber bahan baku industri
Tersedianya potensi hasil hutan hak/kayu rakyat yang dapat dikelola sebagai sumber bahan baku industri
2. Pemanfaatan Hutan
Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.
Masih kurangnya kapasitas unit kerja ditingkat kabupaten/kota yang melakukan koordinasi keterpaduan pengelolaan DAS
Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk pengambilan data dan informasi.
Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masing kurang
Lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dam UPT Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan
Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah provinsi dalam upaya pengendalian dan evaluasi RHL.
II-47
No.
Arahan Rencana Kegiatan berdasar
RPHJP KPH dan Atau Tahura BB
Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan
faktor
Penghambat Pendorong
Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil ;
Kabupaten/Kota belum optimal dalam melakukan inventarisasi potensi jenis dan jumlah keanekaragaman hayati serta lingkungan
Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemhut untuk pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dan Tahura
3. Pemberdayaan Masyarakat
Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah;
Belum optimalnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota untuk pendataan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap kabupaten/ kota.
Adanya dukungan anggaran APBD Provinsi untuk koordinasi pendataan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap daerah
Masih lemahnya koordinasi antara aparatur kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan;
Belum adanya keterpaduan komitmen seluruh pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem perlindungan hutan
Masih adanya dukungan konsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan peraturan perundangan kehutanan
Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan
Terbatasnya tenaga PPNS yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Kota
Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov untuk diklat PPNS
4. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Tata Ruang Wilayah Provinsi yang belum selesai sampai saat ini
Kurangnya data pendukung dari kab/kota
Komitmen Pemda Provinsi untuk mempercepat revisi tata ruang wilayah
5 Rehabilitasi Pada Areal Kerja di luar Izin
Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan
Pemahaman stakeholder terhadap konsep, proses dan pelaksanaan tata batas masih rendah
Tersedianya dana APBN untuk proses reposisi batas
6 Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Di Dalam Areal Yang Berijin;
Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan
Kurangnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota terhadap kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan.
Adanya dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL.
7 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH diwilayahnya.
Tidak tersedianya dukungan dana APBD kab/kota untuk operasional KPH
Adanya alokasi sosialisasi pembangunan KPH dari Pusat dan Provinsi dan Penetapan wilayah KPHP dan KPHL sebanyak 33 unit
8 Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin;
Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat
Kurangnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota untuk kegiatan untuk inventarisasi dan penyediaan citra satelit
Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov untuk kegiatan inventarisasi dan penyediaan citra satelit
II-48
1.4.2 Analisis RTRW Provinsi Sumatera Utara terhadap Pengembangan Pelayanan
Dinas Kehutanan
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi
rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting,
maka Dinas Kehutanan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan
pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD
dalam lima tahun mendatang.
Telaahaan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat
terhadap pelayanan perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
sebagaimana terdapat Tabel 2.11 di bawah ini.
Tabel 2.11 Permasalahan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong
keberhasilan penanganannya
No
Rencana tata Ruang Wilayah
terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan
Permasalahan
Pelayanan Dinas Kehutanan
Faktor
Penghambat Pendorong
1 A. Kawasan Lindung Kawasan hutan lindung
seluas 1.325.596 Ha yang tersebar di 27 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
Kawasan Suaka Alam dan pelestarian alam
Taman Buru Kawasan wisata alam Kawasan Taman Nasional
dan Tahura Cagar Budaya Kawasan Lindung setempat Kawasan lindung lainnya.
Data dan infromasi
detail tingkat lapangan, kondisi hutan, dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.
Tata Batas SK Menhut No.579 Tahun 20.
Tingginya perambahan kawasan hutan dan pencurian hasil hutan
Rendahnya pendapatan masyarakat yang berdomisili disekitar hutan.
Tingginya kebakaran hutan.
Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program HKm dan HD.
Belum adanya
master plan terbaru mengenai luasan dan kondisi lahan kritis di dalam kawasan maupun di luar kawasan.
Penunjukan kawasan hutan berdasarkan SK Menhut No. 55 Tahun 2005 banyak menimbulkan masalah.
Tingginya ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap kawasan hutan
Batas kawasan hutan dilapangan belum jelas.
Rendahnya kesadaran masyarakat atas fungsi dan manfaat hutan.
Kurangnya minat investor untuk mengelola wisata alam/jasa
Dinas Kehutanan
melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan
Dinas Kehutanan melakukan operasi pengamanan hutan dan hasil hutan
Fasilitasi pembangunan HKm dan HD.
Melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan.
Melakukan operasi juctisia
Menfasilitasi pelaksanaan tata batas kawasan hutan.
Melakukan promosi potensi Tahura Bukit Barisan.
Melakukan pembentukan kelembagaan KPH
II-49
No
Rencana tata Ruang Wilayah
terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan
Permasalahan
Pelayanan Dinas Kehutanan
Faktor
Penghambat Pendorong
lingkungan Belum
terbentuknya KPH lintas yang menjadi kewenangan provisni
lintas.
2 B. Kawasan Budidaya Kawasan peruntukan hutan
produksi 1. Hutan produksi terbatas
seluas 875.050 Ha 2. Hutan produksi tetap seluas
1.021.063 Ha 3. Hutan produksi yang dapat
dikonversi seluas 41.039 Ha
Belum optimalnya peran
masyarakat dalam program HTR
Terjadinya perambahan dan pencurian hasil hutan
Data dan potensi sumber daya hutan belum tersedia
Lemahnya koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan institusi penegak hukum lainnya dalam penegakan tindak pidana kehutanan
Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan
Adanya klaim lahan oleh masyarakat di areal IUPHHK HT atau HA
Belum terbentuknya KPH HP.
Belum
terbentuknya masyarakat yang mampu mengelola hutan produksi.
Kinerja pengeloaan IUPHHK HT dan HA belum maksimal.
Belum adanya tim terpadu yang menangani gangguan keamanan hutan
Kegiatan dilapangan oleh pemegang Izin IUPHHK HT dan HA belum optimal.
Belum mantapnya batas kawasan Hutan berbasis Tapak;
Dinas Kehutanan
melakukan sosialisasi pembangunan HTR.
Dinas Kehutanan menyusun NSDA
Melakukan penilaian terhadap Kinerja pemegang IUPHHK
Melakukan pengesahan RKT
Dinas kehutanan pembinaan dan pengawasan PHPL.
Membentuk KPH HP lintas.
Melakukan evaluasi terhadap IPPKH
Memberi pertimbangan teknis IPPKH.
1.4.3 Analisis Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Utara tehadap
Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
KLHS memuat kajian antara lain:
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efesiensi pemanfaatan sumber daya alam.
II-50
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah
terlampaui, maka:
1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki
sesuai dengan rekomendasi KLHS.
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
Tabel 2.12 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Utara Dalam
Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
No
Aspek Kajian
Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan Dinas Kehutanan
Catatan bagi perumusan program dan kegiatan Dinas
Kehutanan
1 Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu pengembangan kawasan hutan di tinjau dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum.
Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
2 Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
Pemantapan Kawasan Hutan
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan pemantapan kawasan hutan
3 Kinerja Layanan/ jasa ekosistem
Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum
Optimalisasi pengelolaan Tahura.
Peningkatan kualitas perencanaan
Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
4 Efesiensi pemanfaatan
sumber daya alam Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan
Peningkatan usaha kehutanan
II-51
No
Aspek Kajian
Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan Dinas Kehutanan
Catatan bagi perumusan program dan kegiatan Dinas
Kehutanan
5 Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
6 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam
Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.
Berasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam penyelenggaraan dan pengembangan
pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, tantangan dan peluang yang dapat
kami identifikasikan sebagai berikut :
A. Tantangan
1) Terdapatnya kesenjangan (gap) antara permintaan kebutuhan/konsumsi dengan
penyediaan produk hasil hutan
2) Tuntutan penerimaan pendapatan daerah dari sektor kehutanan sebagai akibat
euporia otonomi daerah
3) Tingkat perambahan kawasan hutan masih tinggi
4) Masih terjadi penebangan hutan dan perdagangan hasil hutan illegal
5) Meningkatnya jumlah penduduk yang pada akhirnya menjadi tekanan terhadap
kawasan hutan
6) Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan masih rendah
B. Peluang
1) Pendanaan APBD dan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja;
2) Lapangan kerja sektor kehutanan yang cenderung meningkat;
II-52
3) Permintaan pasar akan hasil hutan dalam/luar negeri cenderung meningkat;
4) Semakin tingginya dukungan dan komitmen terhadap kehutanan dari
pemerintah/lembaga lain dan pemerintah daerah;
5) Terbukanya akses yang luas bagi masyarakat untuk berusaha dibidang kehutanan
melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (Hkm),
Hutan Desa (HD), Pengelolaan Jasa Lingkungan, dan lain-lain.
6) Meningkatnya nilai hasil hutan kayu dan non kayu.
III-1
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
DINAS KEHUTANAN
Perencanaan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-
2023 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga
dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas
dari kondisi rill capaian pembangunan sebelumnya. Periode lima tahun sebelumnya
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan berbagai
kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan yang
merupakan kesenjangan antar kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan. Permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum tuntas diatasi, peluang
yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Secara umum, beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam pelayanan Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah :
1) Pelestarian Lingkungan Hidup (Hutan dan Lahan) dan Climate Changing/ Reduksi
Emisi Karbon.
2) Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara,
dimana Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.
3) Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutanterutama perambahan, perubahan
peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain.
4) Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk
perlindungan dan pengamanan kawasan hutanTingginya intensitas kebakaran
hutan di beberapa kabupaten, serta belum terbentuknya Satuan Pengendali
Kebakaran Hutan di Kabupaten/Kota sampai ke tingkat desa.
5) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
6) Tingginya intensitas kebakaran hutan di beberapa kabupaten
7) Masih Luasnya Lahan Kritis yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
8) Belum optimalnya pembinaan Perhutanan Sosial dan kemitraan.
III-2
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terpilih
Menelaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditujukan
untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi
percapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI periode tahun 2015 - 2019 yang harus dipedomani oleh para penanggung jawab
satuan kerja instansi kehutanan di Pusat dan di Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan kehutanan secara berdayaguna dan berhasilguna.
Selanjutnya guna memberikan arah dan pedoman pembangunan kehutanan secara
nasional selama periode tahun 2015 - 2019, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran
Strategis pembangunan kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI , dengan rumusan tujuan ,” Memastikan Kondisi Lingkungan berada
pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya
berada pada rentang populasi yang aman serta secara parallel meningkatkan
kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi
perekonomian nasional ”. Untuk operasionalisasi rumusan tujuan tersebut
dirumuskan sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 –
2019 sebagai berikut :
1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan
hidup, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari
untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan sumber daya alam sebagai system penyangga kehidupan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan.
III-3
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perencanaan pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah sejalan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. RTRW
secaraprinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan berperan untuk : (a)
Memadukanpemanfaatan ruang lintas wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Sumatera Utara, (b) Mensinergikan program pemanfaatan ruang yangdilaksanakan
oleh pemda, swasta dan masyarakat, dan (c) Memberikan arah pengendalian
pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari KajianLingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Provinsi Sumatera Utara terkait urusan Kehutanan adalah sebagai berikut:
1) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Revitalisasi Pemanfaatan Hutan
dan Industri Kehutanan
2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
serta Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan
3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Pemantapan Kawasan Hutan serta
koordinasi perencanaan kehutanan
4) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Peningkatan kapasitas
kelembagaan hukum (perda, pergub) serta Perlindungan Hutan dan Konservasi
Sumber Daya Alam;
Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen KLHS tersebut di atas,
maka ada beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi
perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kehutanan di Provinsi
Sumatera Utara yaitu :
a) Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS harus selaras dan
bersinergi dengan semua program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan PD
terkait;
III-4
b) Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan
dalam dokumen KLHS;
c) Koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung terlaksananya
program KLHS
d) Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan
program KLHS.
Dampak kumulatif terjadi terhadap meingkatnya degradasi hutan yang disebabkan
oleh pengembangan kawasan pertambangan, kawasan perkebunan dan
pengembangan kawasan andalan (Kadal) serta dampak kumulatif antara kawasan
pertambangan dan pengembangan jalan arteri.
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis
Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan
informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan
telaahan terhadap arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara, Renstra
Kementerian Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan periode sebelumnya sehingga
rumusan issu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
Mengacu pada capaian kinerja pelayanan, review sasaran menengah kementerian
kehutanan dan sasaran Renstra periode sebelumnya serta hasil hasil identifikasi
permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara, beberapa isu-isu strategis pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara sebagai berikut :
1. Pelestarian Lingkungan Hidup (Hutan dan Lahan) dan Climate Changing/
Reduksi Emisi Karbon 26% dalam 10 tahun kedepan (14% dari Kehutanan)
2. Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara,
dimana Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.
3. Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutanterutama perambahan, perubahan
peruntukan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman.
III-5
4. Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk
perlindungan kawasan hutan di Kabupaten. Jumlah tenaga pengamanan hutan
minimal yang harus dimiliki di Prov. Sumut + 1.000 orang sehingga dibutuhkan
penambahan tenaga pengamanan hutan sekitar 884 orang.
6. Masih terjadinya kebakaran hutan di beberapa Kabupaten
7. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
8. Masih Luasnya Lahan Kritis + 295.283,72 ha yang ada Di Provinsi Sumatera
Utara.
9. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm),
Hutan Desa (HD) dan Hutan Rakyat belum terealisasi seperti yang diharapkan
dan sebagian pencadangannya belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
IV-1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERIODE 2018 – 2023 :
Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dengan
mengacu pada arah kebijakan Pembangunan Sumatera Utara pada RPJPD Provinsi
Sumatera Utara, serta dengan mempertimbangkan dan mencermati pelaksanaan
kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai serta kecenderungan lingkungan strategis
kedepan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara sebagai berikut :
4.1.1 Tujuan Jangka Menengah
1. Mengoptimalkan kepastian hukum kawasan hutan lindung dan produksi di
Provinsi Sumatera Utara.
2. Meningkatkan kualitas kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan
serta pengelolaan hutan secara lestari.
3. Meningkatkan pengelolaan hutan lindung dan produksi secara partisipatif.
4.1.2 Sasaran Jangka Menengah
Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan
tujuannya. Sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi kurun waktu 2018-2023 adalah sebagai
berikut :
1. Terwujudnya status dan tata batas kawasan hutan lindung dan produksi yang
terjaga dan terpelihara dengan baik;
2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari tingkat tapak yang produktif dan
berkelanjutan.
3. Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan
meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan lestari dan lahan secara
berkelanjutan .
IV-2
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Periode 2018 - 2023
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
NO. TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET TAHUNAN
2019 2020 2021 2022 2023
1. Mengoptimalkan kepastian hukum kawasan hutan lindung dan produksi di Provinsi Sumatera Utara
Terwujudnya status dan tata batas kawasan hutan lindung dan produksi yang terjaga dan terpelihara dengan baik
1. Panjang tata batas kawasan hutan yang layak diusulkan penataan batasnya
150 Km
150 Km
150 Km
150 Km
200 Km
2. Meningkatkan kualitas kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan serta pengelolaan hutan secara lestari.
Terwujudnya pengelolaan hutan lestari tingkat tapak yang produktif dan berkelanjutan
1. Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung dan Produksi yang terfasilitasi pengelolaannya
33 Unit
33 Unit
33 Unit
33 Unit
33 Unit
3. Meningkatkan pengelolaan hutan lindung dan produksi secara partisipatif
Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan lestari dan lahan secara berkelanjutan
1. Jumlah Kelompok Masyarakat yang aktif mengelola kawasan hutan secara lestari;
2. Luas Kawasan Hutan yang dikelola secara lestari berbasis konsep perhutanan sosial;
3. Persentase penurunan titik hotspot;
4. Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan yang disebabkan konflik, perambahan, dan illegal logging;
18 Kelom
pok
300 Ha
10 %
10 %
20 Kelom
pok
300 Ha
10 %
10%
20 Kelom
pok
300 Ha
10%
10%
18 Kelom
pok
300 Ha
10%
10%
15 Kelom
pok
300 Ha
10%
10%
4.3 ARAH KEBIJAKAN
Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan, Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan pembangunan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2018-2023 dititik beratkan pada 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi:
1) Peningkatan dukungan dan pemeliharaan tata batas kawasan hutan.
2) Peningkatan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.
3) Peningkatan cakupan layanan pengamanan hutan.
4) Peningkatan pelaksanaan penanaman untuk mengurangi luas lahan kritis.
5) Peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
IV-3
2015 -2019
1. Peningkatan Hasil HutanKayu dan Bukan Kayu / Sustainable Forest Management; 2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan /KPH ( 347 KPH P, 100 KPHK, dan
182 KPHL); 3. Peningkatan akses mayarakat dalam pengelolaan hutan (pola HTR/HKm /HD,
Hutan Adat dan HR); 4. Pelestarian Sumber Daya Alam, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,
dan Pengendalian Bencana; 5. Penurunan emisi GRK yang termasuk dalam bidang Kehutanan dan lahan gambut
sebesar 60,23% dari target nasional (Perpres No.61 tahun 2011) 6. Pemulihan 15 DAS; pengelolaan 15 danau; revitalisasi 5 sungai; penurunan 5,5 juta
ha lahan kritis ; pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu 15 DAS; dan MoU/status 19 DAS Lintas Negara
7. Akses Kawasan hutan untuk tambahan produksi padi dan jagung masing-masing seluas 100 ribu ha dan 167 ribu ha;
8. 1,5 juta orang wisman, 20 juta orang wisnu, 20 kota berwawasan lingkungan berbasis 3R , dan 10 provinsi membangun kebun raya.
Kontribusi Kehutanan untuk Pembangunan
Nasional Berkelanjutan
1. Pangan/Pertanian Akses Kawasan hutan untuk tambahan produksi pangan, HPK untuk kegiatan perkebunan;
2. Energi biomassa, mikrohidro, panas bumi, dan energi fosil (Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan melalui ijin pinjam pakai, produksi tambang, produksi energi biomassa, pembangunan ketenalistrikan dan instalasi teknologi terbarukan)
3. Pemukiman dan Sarana Prasarana Umum Pemukiman transmigrasi, fasilitas umum, jalan tol dan jalur kereta api, pembangunan jaringan telekomunikasi, dan pelabuhan.
4. Ketahanan Air Penggunaan untuk sumber daya air , instalasi air, saluran air bersih dan atau limbah
5. Pertahanan dan Keamanan Penyediaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
V-1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas daerah yang sesuai dengan
tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program
dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan arah
kebijakan Perangkat Daerah periode 2018 - 2023. Untuk mengimplementasikan
kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun 2018-2023
Dinas Kehutanan akan melaksanakan (Tabel 5.1):
Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023
NOMOR URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN
(OUTPUT)
1 2 3
2.02.01 DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani
001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan pakai habis untuk keperluan surat menyurat
002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya pendukung informasi/komunikasi,penerangan kantor dan kebutuhan air
003 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya tugas-tugas rutin dan tugas-tugas administrasi keuangan dan perkantoran
004 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk menunjang kebersihan kantor
V-2
005 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
006 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
007 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
008 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
009 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan SKJ
010 Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
011 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
012 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
013 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pengurusan pajak, Denda Pajak dan STNK Kenderaan Dinas Operasional
014 Peran Serta kunjungan kerja Luar Negeri
Terselenggaranya partisipasi alih informasi dengan pihak luar negeri
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rasio Luas Kantor/ Jumlah Aparatur
001 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
002 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Meningkatnya kualitas rumah dinas
003 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya kualitas gedung kantor
004 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kualitas kendaraan Dinas/operasional
005 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
006 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor
007 Pengadaan Meubeleur Meningkatnya kualitas sarana Meubeleur
008 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Meningkatnya fungsi gedung kantor
V-3
009 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Meningkatnya fungsi rumah dinas
010 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya fungsi kenderaan dinas operasional
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai
001 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas bagi PNS
002 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Olahraga bagi Aparatur Sipil Negara
003 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin / Kartu Absensi
Terpeliharanya mesin / kartu absensi
004 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu / Pakaian Korpri / Pakaian Batik Daerah
Tersedianya Pakaian Dinas Hari Tertentu bagi Aparatur Sipil Negara
005 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian Kerja Lapangan
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Persentase Dokumen/Laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS
002
Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani
Meningkatnya persaudaraan dan kerjasama dalam berorganisasi bagi ASN di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
003 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Fasilitasi dan pembinaan pemahaman peraturan perundangan / ketentuan
004 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pemahaman aparatur terkait peraturan perundangan
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan melalui pengembangan sistem laporan
001 Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Laporan evaluasi Tahunan (LKPJ)
Tersusunnya Laporan Kinerja dan LKPJ Dinas Kehutanan Prov. Sumut Tahun 2016
002 Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan kegiatan APBD/ PAPBD
Terlaksananya Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan APBD/PAPBD setiap Tahun
003 Penyusunan CAL, LRA dan Neraca Tersusunnya Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)
V-4
004 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Barang/Asset dan Neraca pada SKPD
Terdatanya barang/aset SKPD Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara
005 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tersedianya RKA-SKPD,DPA SKPD, RKA P.APBD, DPA P.APBD dan Renja, Perubahan Renja, Pra RKA / P.RKA Dinas Kehutanan
VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN
Meningkatnya Penerimaan Iuran Kehutanan
Meningkatnya Industry Hasil Hutan yang bersertifikasi
Terlatihnya Petugas Penatausahaan Hasil Hutan
001 Monitoring pembayaran Iuran Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
Tingginya penerimaan negara dari sektor kehutanan berupa DR/PSDH/IIUPH
002 Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan/Peredaran Hasil Hutan
Terbinanya penatausahaan hasil hutan peredaran hasil hutan
003 Pemantauan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Antar Provinsi
Data penggunaan dokumen pengangkutan hasil hutan antar provinsi
004 Perencanan kegiatan penertiban pengusahaan hutan
Terselenggaranya koordinasi dalam rangka perencanaan penertiban industri hasil hutan/pengusahaan hutan
005 Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Lintas Kabupaten/Kota
Laporan pemantauan dan pengendalian peredaran hasil hutan lintas kabupaten/kota
006 Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Bahan Baku Kayu dan Bukan Kayu pada Industri Primer Hasil Hutan
Terkendalinya penggunaan Bahan Baku Kayu dan Bukan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan
007 Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pengujian Peredaran Hasil Hutan
Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pengujian Peredaran Hasil Hutan
008 Sosialisasi Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang Penatausahaan Hasil Hutan
009 Restruktrurisasi/ Revitalisasi IUPHHK (perluasan industri, kapasitas produksi, re-enginering dan relokasi)
Terlaksananya restrukturisasi/revitalisasi IUPHHK
V-5
010 Monitoring dan evaluasi produksi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IUPHH-BK/ ISL
Terlaksananya monitoring dan evaluasi produksi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IUPHH-BK/ ISL
VIII PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
Terpeliharanya batas kawasan hutan
Sosialisasi hasil revisi penunjukkan kawasan hutan
Terbentuknya tata kelola kesatuan pengelolaan hutan
Terkendalinya penggunaan kawasan hutan
001 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan
Terlaksananya kegiatan Kordinasi pembangunan kehutanan
002 Pengumpulan Data dan Penyusunan Statistik Kehutanan
Buku Statistik kehutanan Tahunan
003 Pembuatan Peta Tematik Kehutanan Tersedianya Informasi Kehutanan secara geografis
004 Perencanaan dan koordinasi Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan
Koordinasi dalam rangka perencanaan pengelolaan kawasan hutan Sumatera Utara
005 Monitoring dan Evaluasi Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Diperolehnya data dan informasi tentang perkembangan penggunaan kawasan hutan serta kewajiban-kewajiban oleh pemegang ijin pinjam pakai
006 Identifikasi, Inventarisasi sosial budaya masyarakat dan penanganan Permasalahan Kawasan Hutan
Terselesaikannya permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara
007 Pengadaan sarana dan prasarana pengukuran dan perpetaan
Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengukuran dan perpetaan
008 Pemeliharaan batas kawasan hutan Terpeliharanya batas kawasan hutan
009 Sosialisasi Penunjukkan Kawasan Hutan di Sumatera Utara
Terlaksananya Sosialisasinya Penunjukkan Kawasan Hutan di Sumatera Utara
V-6
010 Pembinaan dan Pengendalian Rencana Karya (RK) pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman
Terpantau dan Terkendalinya RK pada IUPHHK pada HT
011 Penataan Areal Kerja KPH pada Kegiatan Pembangunan dan Operasional KPH dan Kawasan Hutan
Terbentuknya Kelembagaan KPH di Provinsi Sumatera Utara
012 Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang)
Tersusunnya RPH Jangka Panjang KPH di Provinsi Sumatera Utara (10 Tahun)
013 Finalisasi dan Pengesahan RPHJP RPHJP dinilai dan disahkan oleh Kementerian LHK
014 Penyusunan RPHJPd (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek)
Tersusunnya RPH Jangka Pendek KPH di Provinsi Sumatera Utara Tahunan
015 Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi di Bidang Hutan dan Kehutanan
Tersampaikannya informasi bidang bidang hutan dan kehutanan
016 Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH, Tahura dan Hutan Kota
Meningkatnya kualitas pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota
017 Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga dalam rangka Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara
Teridentifikasinya Hak-Hak Pihak Ketiga dalam rangka Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara
018 Fasilitasi Penataan Batas Kawasan Hutan
Tertatanya/ Terjaganya batas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara
019 Inventarisasi dan Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Konservasi Hutan dan Lahan
Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Konservasi Hutan dan Lahan
020 Survey dan identifikasi Validitas Kebutuhan obyek belanja spesifik kehutanan
Terlaksananya Survey dan identifikasi Validitas Kebutuhan obyek belanja spesifik kehutanan
021 Pengumpulan, pemutahiran dan Penyusunan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
022 Penyiapan, pengumpulan bahan / data dan penyusunan Renstra dan Perubahan Renstra
Tersedianya dokumen Renstra dan Perubahan Renstra
023 Penyiapan bahan penataan regulasi daerah di bidang kehutanan
Tersedianya bahan koordinasi penyusunan regulasi daerah di bidang kehutanan
V-7
024 Penyusunan Database Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata di Bidang Kehutanan
Terinventarisirnya/ Tersedianya Informasi dan Database potensi Jasa Lingkungan dan Wisata di Kawasan Hutan
025 Pelaksanaan Pameran-pameran tentang hutan dan kehutanan
Terlaksananya dan Terpaparnya Informasi tentang Kehutanan kepada Publik
026 Inventarisasi potensi hasil hutan non kayu
Data potensi hasil hutan non kayu
027 Penyiapan, Pembentukan dan Pengembangan badan layanan umum daerah bidang kehutanan
Tersedianya prasyarat dan syarat badan layanan umum daerah
028 Pemantauan dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kegiatan DAK/DBH Bidang Kehutanan
Terwujudnya tertib pelaporan DAK / DBH
IX PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
Penurunan kerusakan kawasan hutan
Penurunan konflik perambahan kawasan hutan dan illegal logging
Penurunan tingkat kebakaran hutan
001 Patroli Pencegahan dan Pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
Terlaksananya patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
002 Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan, Penangan Pasca Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan
Terlaksananya operasi penindakan kejahatan kehutanan, penangan pasca operasi penindakan kejahatan dan penyidikan kasus tindak pidana kehutanan
003 Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
004 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pengaman Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Masyarakat Pengaman Hutan Swakarsa
005 Peningkatan Profesionalisme Polisi Kehutanan
Kegiatan pembinaan dan pelatihan Polisi Kehutanan
006 Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL IUPHHK-HT/HA dan Ijin lainnya
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan AMDAL di HTI
007 Pengurusan Legalitas Penggunaan Senjata Api
Terselesaikan Legalitas Penggunaan Senjata Api
V-8
008 Operasional Pos Peredaran Hasil Hutan Lintas Kab/ Kota
Terpantaunya Peredaran Hasil Hutan Lintas Kab/ Kota
009 Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)
Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
010 Identifikasi dan Inventarisasi Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam Kawasan Hutan
Tersedianya database Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
011 Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kehutanan
Terlaksananya penyidikan kasus tindak pidana kehutanan
012 Monitoring Peredaran Tumbuhan Satwa Liar (TSL)
Termonitornya peredaran tumbuhan satwa liar di Provinsi Sumatera Utara
013 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Pemegang Ijin (IUPHHK-HT/HA, IPPKH dan Ijin lainnya )
Termonitornya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan
014 Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Kawasan Bernilai Penting dan Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam serta Kawasan Pelestarian Alam
Termonitornya perlindungan kawasan bernilai penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam serta kawasan pelestarian alam
015 Pembinaan dan Pengendalian Penangkar Tumbuhan Satwa Liar (TSL)
Terbinanya para penangkar tumbuhan satwa liar
X PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Berkurangnya lahan kritis
Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan perhutanan
001 Pembinaan agroforestry (silvofishery, silvopasture, tumpangsari, empang paluh mangrove dan aneka usaha kehutanan)
Terlaksananya pembinaan agroforestry, silvofisery, silvopature, tumpang sari, empang paluh mangrove dan aneka usaha kehutanan) dalam rangka pemanfaatan potensi hutan dan pemberdayaan masyarakat
002 Pengadaan bibit simbolis Tersedianya bibit simbolis dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
003 Pembangunan Arboretum Tersedianya Kawasan Hijau di Provinsi Sumatera Utara
004 Peningkatan Sarana Media Penyuluh Kehutanan
Tersedianya Sarana dalam Penyuluhan di Bidang Kehutanan
V-9
005 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif
Menurunnya lahan kritis dan meningkatnya penutupan lahan di Provinsi Sumatera
006 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis
Menurunnya lahan kritis dan meningkatnya penutupan lahan di Provinsi Sumatera
007 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi tahun-1
Meningkatnya persentase tumbuh tanaman pada kawasan hutan
008 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi tahun-2
Meningkatnya persentase tumbuh tanaman pada kawasan hutan
009 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan RHL
Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kegiatan RHL
010 Pengembangan dan Penerapan Paket Teknologi melalui Demplot Kehutanan
Terlaksananya Penerapan Paket Teknologi di Kehutanan
011 Sosialisasi RAD penurunan emisi GRK Meningkatnya pengetahuan aparatur di bidang RAD dan GRK
012 Pembangunan Persemaian Permanen/ Operasional Posko Bibit
Tersedianya Persemaian Permanen
013 Pengadaan dan Distribusi Bibit Maskot Jenis Pohon Kab/ Kota dan Provinsi
Tersedia dan Tersalurkannya Bibit Jenis Pohon Ke kabupaten kota
014 Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon
Terlaksananya Kampanye Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon
015 Penyediaan Bibit/Pengadaan Bibit untuk masyarakat dan penghijauan
Tersedianya Bibit Tanaman kayu-kayuan dan MPTs
016 Menyelenggarakan Penilaian Kelompok Kehutanan pada Tingkat Kelompok Pemula, Lanjut, Madya dan Utama
Terselenggaranya penilaian terhadap kel. Kehutanan
017 Penumbuhan Kelompok Tani Hutan Tumbuhnya kel. Tani hutan
018 Perlengkapan Kerja Penyuluhan di Lapangan
Tersedianya perlengkapan penyuluh kehutanan
019 Penyusunan Materi Penyuluhan Tersedianya materi penyuluhan
020 Penilaian Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumut
Terlaksananya penilaian lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumut
021 Rapat Kordinasi Penyuluh Kehutanan Terlaksananya Rapat Kordinasi Penyuluh Kehutanan
022 Pembinaan Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
Terlaksanya pembinaan Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat
V-10
023 Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif
Tersususunnya Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif
024 Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove
Tersususunnya Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove
025 Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Sempadan Pantai
Tersususunnya Rancangan Kegiatan Penanaman Sempadan Pantai
026 Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis
Tersedianya dokumen perencanaan RHL secara sipil teknis
030 Rehabilitasi DAS Menurunnya lahan kritis dan meningkatnya penutupan lahan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera
031 Rehabilitasi DAS DTA Danau Toba Menurunnya lahan kritis dan meningkatnya penutupan lahan di DTA Danau Toba
032 Pengadaan Bibit Mangrove Tersedianya Bibit Mangrove
033 Penyelenggaraan Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sekitar Sumber Mata Air
Paket Pengelolaan Vegetatif Sumber Mata Air
034 Pengembangan Tanaman Endemik Hutan Dataran Tinggi
Terlaksananya Pengembangan Tanaman Endemik Hutan Dataran Tinggi
035 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan DAS Prioritas
Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengelolaan DAS Prioritas
XI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
Terlaksananya hutan tanaman rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM)
001 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan
002 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH)
Berkembangnya sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH)
003 Penataan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
Terwujudnya pengelolaan HKm
004 Penataan dan Pengembangan Hutan Desa
Terwujudnya pengelolaan HD
V-11
005 Penataan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
Terwujudnya pengelolaan HTR
006 Penataan dan Pengembangan Kemitraan Lingkungan
Terwujudnya kemitraan lingkungan
IV-1
BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 STRATEGI 2018 – 2023 :
Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi adalah
langkah – langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan
adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan
strategi yang dipilih, agar lebih terarah dala mencapai tujuan dan sasaran.
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperoleh dari hasil analisis lingkungan
strategis internal maupun eksternal yang mengarah pada pendayagunaan kekuatan atau
keunggulan untuk meraih peluang berharga dan mengatasi tantangan yang ada.
Selanjutnya diambil kebijakan sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi
program dan kegiatan untuk mencapa itu juan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
organisasi yang diemban.
5.2ARAH KEBIJAKAN
Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan,
dalam 5(lima) tahunkedepan, Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan
dalam arah kebijakan pembangunan di dalam RencanaStrategisDinasKehutananTahun
2018-2023 dititikberatkan pada 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan sector
kehutanan, meliputi:
1) Peningkatan dukungan dan pemeliharaan tata batas kawasan hutan.
2) Peningkatan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.
3) Peningkatan cakupan layanan pengamanan hutan.
4) Peningkatan pelaksanaan penanaman untuk mengurangi luas lahan kritis.
5) Peningkatan pelaksanaan perhutanan social untuk kesejahteraan masyarakat.
IV-2
VISI :
MISI :
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Mengoptimalkan kepastianhukumkawasanhutan lindung dan produksi di Provinsi Sumatera Utara
Terwujudnya status dantatabataskawasanhutan lindung dan produksi yang terjaga dan terpelihara dengan baik
Mengoptimalkaniventarisasidanidentifikasikeamananbatas- bataskawasanhutan
1) Peningkatan dukungan dan pemeliharaantatabataskawasanhutan.
Meningkatkankualitaskondisi, fungsidandayadukunghutandanlahan serta pengelolaanhutansecaralestari
Terwujudnyapengelolaanhutanlestari tingkattapak yang produktif dan berkelanjutan
Meningkatkanpengamananhutan
1) Peningkatancakupan layanan pengamananhutan.
2) Peningkatanpelaksanaanpenanamanuntukmengurangiluaslahankritis
Meningkatkan pengelolaan hutan lindung dan produksi secara partisipatif
Meningkatnyaperan serta aktif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan pengelolaansumberdayahutanlestari dan lahan secara berkelanjutan
Memaksimalkanpengelolaanhutan yang partisipatif
3) Peningkatanfasilitasiperansertamasyarakatdalampemanfaatankawasanhutan.
4) Peningkatanpelaksanaanperhutanansosialuntukkesejahteraanmasyarakat.
IV-1
BABVII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEHUTANAN
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indicator
kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang
diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan
indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.
Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolah data
kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan
organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah
diperoleh selama periode aktivitasnya.
Penetapan indicator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan
gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi
Kehutanan.
Prestasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan
dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian
indicator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan jangka menengah dan indicator kegiatan(output/keluaran).
Penetapan indicator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur
kinerja atau keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, harus ditetapkan
secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai
pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas
Kehutanan itu sendiri. Oleh karena penetapan indicator kinerja merupakan syarat penting
untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja
harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indicator kinerja yang termuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sumatera UtaraTahun
2018 – 2023.
IV-2
Tabel7.1
Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Yang Mengacu padaTujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Kondisi Kinerja Awal
Periode RPJMD (2017)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja Akhir RPJMD (2023) 2018 2019 2020 2021 2022
1. Cakupan Kepastian Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang terpelihara/terkendali
6.479,23 Km / 15.735,72 Km
2. Cakupan Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang terkendali fungsi & penggunaannya
3. Cakupan Kepastian Kawasan TAHURA BB
4. Cakupan Unit KPHL , KPHP & Tahura BB yang terkelola secara lestari
5. Cakupan RHL lahan kritis di luar kawasan hutan dan di wilayah Tahura BB
6. Cakupan pengelolaan perhutanan sosial dan kemitraan secara lestari
7. Cakupan Jumlah Kelompok Masyarakat pengelola perhutanan sosial dan kemitraan secara lestari dan berkelanjutan
8. Jumlah unit KPH yang terkendali dari kejadian kebakaran
IV-3
hutan dan lahan
9. Cakupan Jumlah unit pengelolaan Hutan yang terkendali dari kerusakan hutan
10. Jumlah Pendapatan Penerimaan PNBP
11. Cakupan produktifitas HHK dan HHBK
12. Kontribusi PAD sektor Kehutanan terhadap PAD Daerah
VI-1
BAB VIII
PENUTUP
Secara umum dalam rangka mengelola issu strategis untuk dapat menata kondisi
yang ada saat ini ke arah kondisi yang diharapkan yang selaras dan terpadu pada pencapaian
sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah diperlukan langkah – langkah strategis terobosan baru sebagai berikut:
1) Penyelesaian tata batas kawasan hutan.
2) Peningkatan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.
3) Peningkatan jumlah tenaga pengamanan hutan.
4) Peningkatan pelaksanaan penanaman untuk mengurangi luas lahan kritis.
5) Peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Dinas Kehutanan dalam mengelola issu
strategis terkait penyelenggaraan urusan kehutanan, dan kontribusi/intervensi pelayanan
Dinas Kehutanan dalam memberhasilkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara 2018 – 2023 dibutuhkan tata kelola yang sungguh – sungguh untuk hal – hal
berikut :
1. Penguatan kelembagaan dinas dan UPT KPH dan TAHURA Bukit Barisan.
2. Penguatan hubungan lintas sektor terkait.
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur.
4. Peningkatan alokasi anggaran untuk menunjang keberhasilan kegiatan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA,
Ir. HALEN PURBA, MM PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19620719 198802 1 001
Page 1 of 7
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
2 3 10 11
URUSAN PILIHANDINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
21,227,329,600 26,714,329,600 30,805,401,338 33,211,084,600 34,893,032,600 112,501,648,738
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Judul Pelayanan Administrasi
Yang Ditangani
100% 6,398,295,000 6,568,032,600 6,778,032,600 6,978,032,600 7,278,032,600 34,000,425,400
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jenis Jasa Surat 3 Jenis 3 jenis 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 7 Tahun - Dishutsu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jenis Rekening/ bulan ( Listrik,
Telepon/Wifi , air )3 Jenis 3 jenis 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 7 Tahun - Dishutsu
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah STNK per Unit Kenderaan Dinas
Operasional8 STNK 8 STNK 100 % 100 % - 100 % - 100 % - 408 % - Dishutsu
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumnlah paket pengelola administrasi keuangan 5 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Orang Bulan Petugas Kebersihan Kantor 5160 OB 1,032 OB 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1,036 Tahun - Dishutsu
6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket ATK 5 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun - Dishutsu
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah paket cetakan dan penggandaan 5 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun - Dishutsu
8 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Orang Bulan Jasa Peralatan dan
perlengkapan kantor100 OB 20 OB
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah paket instalasi / penerangan bangunan
kantor5 Paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun - Dishutsu
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor 5 Paket 1 paket 100 % 100 % - 100 % - 100 % - 401 % - Dishutsu
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan 5 Paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun - Dishutsu
12 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Makan dan Minum 5 Paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun - Dishutsu
13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah paket koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah5 Paket 1 paket 100 % 100 % - 100 % - 100 % - 401 % - Dishutsu
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah paket koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah5 Paket 1 paket 100 % 100 % - 100 % - 100 % - 401 % - Dishutsu
15 Peran Serta kunjungan kerja Luar Negeri Jumlah paket kunjungan kerja ke luar negeri 5 Paket 1 paket
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Cakupan Ketersediaan Sarana
Prasarana
70% 7,316,917,000 7,630,000,000 7,830,000,000 8,130,000,000 8,230,000,000 8,430,000,000
01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Unit Kenderaan Dinas Roda 4, dan Roda 2 20 Unit 1 Unit 100 % - - - 100 % - 100 % - 301 % - Dishutsu
02 Pembangunan rumah dinas Jumlah Unit Rumah Dinas yang dibangun 10 unit 2 Unit
03 Pembangunan gedung kantor04 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Paket Pemeliharaan berkala rumah dinas 5 paket 1 paket 100 % 100 % - 100 % - 100 % - 401 % - Dishutsu
05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Paket Pemeliharaan berkala gedung
kantor5 paket 1 paket 100 % 100 % - 100 % - 100 % - 401 % - Dishutsu
05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Paket Pemeliharaan berkala kenderaan
dinas / operasional5 paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun - Dishutsu
06 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Paket Pemeliharaan berkala peralatan
gedung kantor5 paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun - Dishutsu
07 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Paket Pemeliharaan berkala Meubelaur 5 paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun - Dishutsu
08 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah Paket Pemeliharaan Sedang/Berat gedung
kantor5 paket 1 paket
09 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah Paket Pemeliharaan Sedang/Berat rumah
dinas5 paket 1 paket
10 Pengadaan Meubeleur Jumlah Paket Meubeleur 5 paket 1 paket
11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Paket peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket
12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Paket Pemeliharaan berkala peralatan
gedung kantor5 paket 1 paket
13 Rehabilitasi sedang/berat Kenderaan Dinas / Operasional
Jumlah Paket Pemeliharaan Sedang/Berat
kenderaan dinas / operasional5 paket 1 paket
14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Kehadiran Aparatur90% 213,810,000 315,000,000
414,162,000 414,162,000 450,000,000 1,807,134,000
01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya5 Paket 1 paket 610 PNS - PNS - 610 PNS - 610 PNS - 1,831 PNS - Dishutsu
02 Pengadaan Pakaian olahraga Jumlah Paket Pakaian Olah Raga 5 Paket 1 paket 610 PNS - PNS - 610 PNS - 610 PNS - 1,831 PNS - Dishutsu
03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu / Pakaian Korpri / Pakaian Batik
Jumlah Paket Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu /
Pakaian Korpri / Pakaian Batik5 Paket 1 paket 610 PNS - PNS - 610 PNS - 610 PNS - 1,831 PNS - Dishutsu
04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin / Kartu Absensi
Jumlah Paket Pemeliharaan Berkala Mesin / Kartu
Absensi5 Paket 1 paket
05 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Paket Penyediaan pakaian kerja lapangan 0 paket 1 paket 1 paket
IV Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Persentase cakupan pelayanan fasilitas
pindah / purna tugas PNS
100% - - 150,000,000 100 % 170,000,000 100 % 180,000,000 100 % 190,000,000 100 % 200,000,000 100 % 250,000,000
01 Pemindahan tugas PNS Jumlah Paket fasilitasi Pemindahan Tugas PNS 0 paket - - - 100 % 100 % - 100 % - 100 % - 100 % Dishutsu
02 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah Paket fasilitasi Pemulangan PNS Yang
Pensiun0 paket
III
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANPROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018-2023
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
DUKUNGAN SKPD
(STAKEHOLDER)
BERDASARKAN BIDANG URUSAN (WAJIB DAN PILIHAN)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
SKPD
PENANGGUNG JAWAB TARGET KINERJA
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
(TAHUN 2016/2017)
TARGET KINERJA
2021
TARGET KINERJA
2.02.
2.
6 7
2018 2019
TARGET KINERJA
4 51
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)
9
20222020
TARGET KINERJA
8
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
TARGET KINERJA
Page 2 of 7
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
2 3 10 11
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
DUKUNGAN SKPD
(STAKEHOLDER)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
SKPD PENANGGUNG
JAWAB TARGET KINERJA
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
(TAHUN 2016/2017)
TARGET KINERJA
2021
TARGET KINERJA
6 7
2018 2019
TARGET KINERJA
4 51
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)
9
20222020
TARGET KINERJA
8
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
TARGET KINERJA
V Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase jumlah judul dokumen /
pelaporan yang dapat dikerjakan secara
mandiri
100% 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000 100 % 200,000,000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 % 100 % 100 % - 100 % - 100 % - 500 % - Dishutsu
02 Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani
03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
85% 522,612,000 550,000,000 570,000,000 580,000,000 600,000,000 620,000,000
01 Penyusunan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Evaluasi Tahunan dan Akhir Masa Jabatan (LKPJ)
3 Judul Dokumen
1 Judul 1 Judul - 1 Judul - 1 Judul - 7 Judul - Dishutsu
02 Penyiapan penyusunan RENJA dan Perubahan RENJA Perangkat Daerah
2 Kegiatan/ judul
2 Kegiatan/ judul
2 Kegiatan/ judul
- 2 Kegiatan/ judul
- 2 Kegiatan/ judul
- 10 Kegiatan/ judul
- Dishutsu
03 Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring dan pengendaliannya
2 Buku 2 Buku 2 Buku - 2 Buku - 2 Buku - 10 Buku - Dishutsu
04 Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan kegiatan APBD
1 Buku/ laporan
1 Buku/ laporan
1 Buku/ laporan
- 1 Buku/ laporan
- 1 Buku/ laporan
- 5 Buku/ laporan
- Dishutsu
05 Penyusunan CAL, LRA dan Neraca 1 Buku 1 Buku 1 Buku - 1 Buku - 1 Buku - 5 Buku - Dishutsu
06 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Barang/Asset dan Neraca pada SKPD
1 Buku 1 Buku 1 Buku - 1 Buku - 1 Buku - 5 Buku - Dishutsu
07 Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja secara berkala
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun - Dishutsu
08 Pengembangan sistem informasi kinerja aparatur/keuangan/barang daerah
3 paket 3 paket 3 paket - 3 paket - 3 paket - 15 paket - Dishutsu
09 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
2 Buku 2 Buku 2 Buku - 2 Buku - 2 Buku - 10 Buku - Dishutsu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN
1,078,630,600 2,910,797,000 3,827,115,896 3,400,000,000
3,650,000,000 14,866,543,496
01 Optimalisasi Iuran Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHH)
15 Ijin Usaha/ Perusahaan
15 Ijin Usaha/ Perusahaan
15 Ijin Usaha/ Perusahaan
- 15 Ijin Usaha/ Perusaha
an
- 15 Ijin Usaha/ Perusahaan
- 75 Ijin Usaha/ Perusaha
an
- Dishutsu
02 Pemantauan dan Pelaksanaan Pelimpahan Tunggakan-Tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ke Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
5 Ijin Usaha/ Perusahaa
n
5 Ijin Usaha/ Perusahaa
n
5 Ijin Usaha/ Perusahaan
- 5 Ijin Usaha/
Perusahaan
- 5 Ijin Usaha/ Perusahaa
n
- 25 Ijin Usaha/
Perusahaan
- Dishutsu
03 Rekonsiliasi Iuran Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
8 Kabupaten 8 Kabupaten 8 Kabupaten - 8 Kabupaten
- 8 Kabupaten - 40 Kabupaten
- Dishutsu
04 Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan /Peredaran Hasil Hutan
33 Kabupaten
/ kota
33 Kabupaten
/ kota
33 Kabupaten/
kota
- 33 Kabupat
en/ kota
- 33 Kabupaten
/ kota
- 165 Kabupate
n/ kota
- Dishutsu
05 Pemantauan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Antar Provinsi
5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi - 5 Provinsi - 5 Provinsi - 25 Provinsi - Dishutsu
06 Pengadaan sarana prasarana UPTD PPHH 1 Paket 1 Paket 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 Paket - Dishutsu
07 Evaluasi dan Pembinaan Kerja Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH), Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) dan Pejabat Pemeriksan Penerimaan Kayu Bulat (P3KB)
200 Orang 200 Orang 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 1,000 Orang - Dishutsu
08 Perencanaan kegiatan penertiban pengusahaan hutan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan - 60 Bulan - Dishutsu
09 Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Lintas Kabupaten/Kota
33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 165 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
10 Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Bahan Baku pada Industri Primer Hasil Hutan
29 Kabupaten/ kota
29 Kabupaten/ kota
29 Kabupaten/ kota
- 29 Kabupaten/ kota
- 29 Kabupaten/ kota
- 145 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
11 Pembinaan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Penatausahaan Iuran Kehutanan (PUIK) Kepada Pemegang IUPHHK Alam/Tanaman, Industri Primer Hasil Hutan dan Ijin Sah Lainnya
33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 165 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
VII
Page 3 of 7
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
2 3 10 11
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
DUKUNGAN SKPD
(STAKEHOLDER)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
SKPD PENANGGUNG
JAWAB TARGET KINERJA
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
(TAHUN 2016/2017)
TARGET KINERJA
2021
TARGET KINERJA
6 7
2018 2019
TARGET KINERJA
4 51
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)
9
20222020
TARGET KINERJA
8
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
TARGET KINERJA
12 Pemeriksaan Realiasasi Pemenuhan Bahan Baku Industri RPBI dan Persediaan (stock) Bahan Baku kayu
29 Kabupaten/ kota
29 Kabupaten/ kota
29 Kabupaten/ kota
- 29 Kabupaten/ kota
- 29 Kabupaten/ kota
- 145 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
13 Pemantauan Penggunaan, Pengendalian, dan Pembinaan Distribusi Dokumen SKSHH
29 Kabupaten/ kota
29 Kabupaten/ kota
29 Kabupaten/ kota
- 29 Kabupaten/ kota
- 29 Kabupaten/ kota
- 145 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
14 Monitoring Peredaran Kayu Rakyat 33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 165 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
15 Sosialisasi Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan
33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 165 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
16 Inventarisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu/Non Kayu, Penampungan Hasil Hutan, dan Sentra Penjualan Hasil Hutan
33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 33 Kabupaten/ kota
- 165 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
17 Pengawasan dan pembinaan ijin pemanfaatan hasil hutan
4 Kabupaten/ kota
4 Kabupaten/ kota
4 Kabupaten/ kota
- 4 Kabupaten/ kota
- 4 Kabupaten/ kota
- 20 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
18 Bimbingan Teknis Kinerja P3KB/P2LHP/P2SKB/Penerbit FA-KO/FA -KB
2 kali 2 kali 2 kali - 2 kali - 2 kali - 10 kali - Dishutsu
19 Uji Petik Croscheck dokumen LHC/LHP/LMK dan SKSKB/FA
5 Kabupaten/ kota
5 Kabupaten/ kota
5 Kabupaten/ kota
- 5 Kabupaten/ kota
- 5 Kabupaten/ kota
- 25 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
20 Koordinasi dan Perencanaan Kegiatan pada UPTD PPHH
5 Kegiatan/ UPTD
5 Kegiatan/ UPTD
5 Kegiatan/ UPTD
- 5 Kegiatan/ UPTD
- 5 Kegiatan/ UPTD
- 25 Kegiatan/ UPTD
- Dishutsu
21 Monitoring dan evaluasi produksi IUIPHHK/ISL
15 Ijin/ perusahaa
n
15 Ijin/ perusahaa
n
15 Ijin/ perusahaan
- 15 Ijin/ perusaha
an
- 15 Ijin/ perusahaa
n
- 75 Ijin/ perusaha
an
- Dishutsu
22 Monitoring dan evaluasi produksi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IUPHH-BK
15 Ijin/ perusahaan
15 Ijin/ perusahaan
15 Ijin/ perusahaan
- 15 Ijin/ perusahaan
- 15 Ijin/ perusahaan
- 75 Ijin/ perusahaan
- Dishutsu
23 Sosialisasi Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan
24 Restruktrurisasi/ Revitalisasi IUPHHK (perluasan industri, kapasitas produksi, re-enginering dan relokasi)
25 Monitoring dan evaluasi produksi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IUPHH-BK/ ISL
26 Monitoring pembayaran Iuran Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
360,550,000 885,000,000 1,163,598,000 1,275,000,000
1,500,000,000 5,184,148,000
01 Pelaksanaan Pameran-pameran tentang Hutan dan Kehutanan
7 kali 7 kali 7 kali - 7 kali - 7 kali - 35 kali - Dishutsu
02 Kajian dan analisa teknis pemanfaatan hutan dan hasil hutan
3 Judul 3 Judul 3 Judul - 3 Judul - 3 Judul - 15 Judul - Dishutsu
IX PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
2,131,378,000 2,070,500,000 2,722,293,400 3,750,000,000 3,885,000,000 14,559,171,400
01 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan
15 Kabupaten
/ kota
15 Kabupaten
/ kota
15 Kabupaten/
kota
- 15 Kabupat
en/ kota
- 15 Kabupaten
/ kota
- 75 Kabupate
n/ kota
- Dishutsu
02 Pengumpulan Data dan Penyusunan Statistik Kehutanan
1 tahun 1 tahun 1 tahun - 1 tahun - 1 tahun - 5 tahun - Dishutsu
03 Pembuatan Peta Tematik Kehutanan 5 Ijin/ Perusahaa
5 Ijin/ Perusahaa
5 Ijin/ Perusahaan
- 5 Ijin/ Perusaha
- 5 Ijin/ Perusahaa
- 25 Ijin/ Perusaha
- Dishutsu
04 Perencanaan dan koordinasi Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan
4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi - 4 lokasi - 4 lokasi - 20 lokasi - Dishutsu
05 Monitoring dan Evaluasi Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan
1 Paket 1 Paket 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 Paket - Dishutsu
06 Identifikasi, Inventarisasi sosial budaya masyarakat dan penanganan Permasalahan Kawasan Hutan
1 Paket 1 Paket 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 Paket - Dishutsu
07 Pengadaan sarana dan prasarana pengukuran dan perpetaan
5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus - 5 Kasus - 5 Kasus - 25 Kasus - Dishutsu
08 Pemeliharaan batas kawasan hutan 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi - 3 lokasi - 3 lokasi - 15 lokasi - Dishutsu
09 Sosialisasi Penunjukkan Kawasan Hutan di Sumatera Utara
50 plank 50 plank 50 plank - 50 plank - 50 plank - 250 plank - Dishutsu
10 Pembinaan dan Pengendalian Rencana Karya (RK) pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman
33 Kab/kota 33 Kab/kota 33 Kab/kota - 33 Kab/kota
- 33 Kab/kota - 165 Kab/kota - Dishutsu
11 Penataan Areal Kerja KPH pada KegiatanPembangunan dan Operasional KPH danKawasan Hutan
3 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen - 3 Dokumen
- - Dokumen - 9 Dokumen - Dishutsu
12 Penyusunan RPHJP (Rencana PengelolaanHutan Jangka Panjang)
50 km 50 km 50 km - 50 km - 50 km - 250 km - Dishutsu
13 Finalisasi dan Pengesahan RPHJP 2 kegiatan/ UPTD
2 kegiatan/ UPTD
2 kegiatan/ UPTD
- 2 kegiatan/ UPTD
- 2 kegiatan/ UPTD
- 10 kegiatan/ UPTD
- Dishutsu
VIII
Page 4 of 7
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
2 3 10 11
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
DUKUNGAN SKPD
(STAKEHOLDER)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
SKPD PENANGGUNG
JAWAB TARGET KINERJA
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
(TAHUN 2016/2017)
TARGET KINERJA
2021
TARGET KINERJA
6 7
2018 2019
TARGET KINERJA
4 51
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)
9
20222020
TARGET KINERJA
8
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
TARGET KINERJA
14 Penyusunan RPHJPd (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek)
300 Km 300 Km 300 Km - 300 Km - 300 Km - 1,500 Km - Dishutsu
15 Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi di Bidang Hutan dan Kehutanan
7 Kabupaten 7 Kabupaten 7 Kabupaten - 7 Kabupaten
- 7 Kabupaten - 35 Kabupaten
- Dishutsu
16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH, Tahura dan Hutan Kota
300 Km 300 Km 300 Km - 300 Km - 300 Km - 1,500 Km - Dishutsu
17 Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga dalam rangka Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara
1 unit 1 unit 1 unit - 1 unit - 1 unit - 5 unit - Dishutsu
18 Fasilitasi Penataan Batas Kawasan Hutan 2 unit 2 unit 2 unit - 2 unit - 2 unit - 10 unit - Dishutsu
19 Inventarisasi dan Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Konservasi Hutan dan Lahan
1 Paket 1 Paket 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 Paket - Dishutsu
20 Survey dan identifikasi Validitas Kebutuhan obyek belanja spesifik kehutanan
1 Paket 1 Paket 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 Paket - Dishutsu
21 Pengumpulan, pemutahiran dan Penyusunan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan - 10 kegiatan - Dishutsu
22 Penyiapan, pengumpulan bahan / data dan penyusunan Renstra dan Perubahan Renstra
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 5 kegiatan - Dishutsu
23 Penyiapan bahan penataan regulasi daerah di bidang kehutanan
80 orang 80 orang 80 orang - 80 orang - 80 orang - 400 orang - Dishutsu
24 Penyusunan Database Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata di Bidang Kehutanan
1 kegiatan - kegiatan - kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 3 kegiatan - Dishutsu
25 Pelaksanaan Pameran-pameran tentang hutan dan kehutanan
6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi - 6 lokasi - 6 lokasi - 30 lokasi - Dishutsu
26 Inventarisasi potensi hasil hutan non kayu 1 paket - paket - paket - 1 paket - 1 paket - 3 paket - Dishutsu
27 Penyiapan, Pembentukan dan Pengembangan badan layanan umum daerah bidang kehutanan
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 5 kegiatan - Dishutsu
37 Pemantauan dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kegiatan DAK/DBH Bidang Kehutanan
11 Kabupaten/ kota
11 Kabupaten/ kota
11 Kabupaten/ kota
- 11 Kabupaten/ kota
- 11 Kabupaten/ kota
- 55 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
38 Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi di Bidang Hutan dan Kehutanan
30,000 leaflet 30,000 leaflet 30,000 leaflet - 30,000 leaflet - 30,000 leaflet - 150,000 leaflet - Dishutsu
X PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
1,020,267,000 1,435,000,000 1,886,738,000 2,700,000,000 3,000,000,000 10,042,005,000
01 Patroli Pencegahan dan Pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
30 Kabupaten/ kota
30 Kabupaten/ kota
30 Kabupaten/ kota
- 30 Kabupaten/ kota
- 30 Kabupaten/ kota
- 150 Kabupaten/ kota
- Dishutsu
02 Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan, Penangan Pasca Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan
2 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun - 2 kali/tahu
n
- 2 kali/tahun - 10 kali/tahu
n
- Dishutsu
03 Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
5 kali 5 kali 5 kali - 5 kali - 5 kali - 25 kali - Dishutsu
04 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Kehutanan
12 kasus 12 kasus 12 kasus - 12 kasus - 12 kasus - 60 kasus - Dishutsu
05 Penyidikan kasus tindak pidana kehutanan
5 kasus/tahun
5 kasus/tahun
5 kasus/tahun - 5 kasus/tahun
- 5 kasus/tahun
- 25 kasus/tahun
- Dishutsu
06 Pengamanan barang bukti tindak pidana kehutanan
5 kasus/tahun
5 kasus/tahun
5 kasus/tahun - 5 kasus/tahun
- 5 kasus/tahun
- 25 kasus/tahun
- Dishutsu
07 Pengurusan Legalitas Penggunaan Senjata Api
50 senjata api/ tahun
50 senjata api/ tahun
50 senjata api/ tahun
- 50 senjata api/ tahun
- 50 senjata api/ tahun
- 250 senjata api/ tahun
- Dishutsu
08 Peningkatan Profesionalisme Polisi Kehutanan
2 Angkatan 2 Angkatan 2 Angkatan - 2 Angkatan - 2 Angkatan - 10 Angkatan - Dishutsu
09 Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL Di HTI
7 HPHTI/
perusahaan
7 HPHTI/
perusahaan
7 HPHTI/
perusahaan
- 7 HPHTI/
perusahaan
- 7 HPHTI/
perusahaan
- 35 HPHTI/
perusahaan
- Dishutsu
10 Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL IUPHHK-HA
2 HPH/
perusahaan
2 HPH/
perusahaan
2 HPH/
perusahaan
- 2 HPH/
perusahaan
- 2 HPH/
perusahaan
- 10 HPH/
perusahaan
- Dishutsu
11 Monitoring Pos Peredaran hasil hutan lintas kabupaten/kota
15 Pos Peredaran
15 Pos Peredaran
15 Pos Peredaran
- 15 Pos Peredaran
- 15 Pos Peredaran
- 75 Pos Peredaran
- Dishutsu
12 Pembinaan Dan Monitoring AMDAL Ijin Lainnya (IPK, Jasa Lingkungan, pinjam pakai kawasan dll)
16 IUPHH 16 Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan
16 Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan
- 16 Ijin Usaha Pemanfaatan
- 16 Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan
- 80 Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan
- Dishutsu
13 Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Pada Kawasan Tahura Bukit Barisan
6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan - 6 Kegiatan - 6 Kegiatan - 30 Kegiatan - Dishutsu
14 Pembentukan dan pembinaan kelompok masayarakat pengaman hutan swakarsa
2 Kabupaten
/ tahun
2 Kabupaten
/ tahun
2 Kabupaten/
tahun
- 2 Kabupat
en/ tahun
- 2 Kabupaten
/ tahun
- 10 Kabupate
n/ tahun
- Dishutsu
Page 5 of 7
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
2 3 10 11
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
DUKUNGAN SKPD
(STAKEHOLDER)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
SKPD PENANGGUNG
JAWAB TARGET KINERJA
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
(TAHUN 2016/2017)
TARGET KINERJA
2021
TARGET KINERJA
6 7
2018 2019
TARGET KINERJA
4 51
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)
9
20222020
TARGET KINERJA
8
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
TARGET KINERJA
15 Pembentukan dan pembinaan kelompok masayarakat pengendali kebakaran hutan swakarsa
2 Kabupaten/ tahun
2 Kabupaten/ tahun
2 Kabupaten/ tahun
- 2 Kabupaten/ tahun
- 2 Kabupaten/ tahun
- 10 Kabupaten/ tahun
- Dishutsu
16 Identifikasi dan Inventarisasi Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam Kawasan Hutan
4 ijin usaha/ lokasi
4 ijin usaha/ lokasi
4 ijin usaha/ lokasi
- 4 ijin usaha/ lokasi
- 4 ijin usaha/ lokasi
- 20 ijin usaha/ lokasi
- Dishutsu
17 Inventarisasi penangkar satwa yang tidak dilindungi
5 ijin usaha/ penangkar
5 ijin usaha/ penangkar
5 ijin usaha/ penangkar
- 5 ijin usaha/ penangkar
- 5 ijin usaha/ penangkar
- 25 ijin usaha/ penangkar
- Dishutsu
18 Perencanaan, Koordinasi, Pembinaan Dan Pengembangan Pengelolaan Tahura Bukit Barisan
12 bulan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 60 bulan - Dishutsu
19 Pembuatan Tanaman Reboisasi/Rehabilitasi Lahan-Lahan Kritis di kawasan Tahura Bukit Barisan
25 Ha 25 Ha 25 Ha
-
25 Ha
-
25 Ha
- 125
Ha
- Dishutsu
20 Analisis Tutupan Vegetasi pada Kawasan Tahura Bukit Barisan di 4 Kabupaten
1 Paket 1 Paket 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 Paket - Dishutsu
21 Pengadaan sarana prasarana pengamanan hutan dan perlengkapan Kepolisian Kehutanan
1 Paket 1 Paket 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 Paket - Dishutsu
22 Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan di DTA Danau Toba
1 Paket 1 Paket 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 Paket - Dishutsu
23 Konservasi jenis flora dan fauna pada Tahura Bukit Barisan
10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis - 10 Jenis - 10 Jenis - 50 Jenis - Dishutsu
24 Pemantauan titik api (hotspot) 7 kabupaten 7 kabupaten 7 kabupaten - 7 kabupaten
- 7 kabupaten - 35 kabupaten
- Dishutsu
25 Pembuatan poster, leaflet dan sticker pengendalian api di DTA Danau Toba
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
26 Pengadaan dan pemasangan plang-plang larangan/kawasan hutan dalam rangka pengamanan hutan
1 Paket 1 Paket 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 Paket - Dishutsu
27 Operasional Pos Peredaran Hasil Hutan Lintas Kab/ Kota
28 Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)
29 Monitoring Peredaran Tumbuhan Satwa Liar (TSL)
30 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Pemegang Ijin (IUPHHK-HT/HA, IPPKH dan Ijin lainnya )
31 Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Kawasan Bernilai Penting dan Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam serta Kawasan Pelestarian Alam
32 Pembinaan dan Pengendalian Penangkar Tumbuhan Satwa Liar (TSL)
XI PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
1,834,870,000 3,680,000,000 4,839,021,442 5,193,890,000 5,500,000,000 21,047,781,442
01' Pembinaan pohon induk dan penangkar bibit
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 5 Kegiatan - Dishutsu
02 Peningkatan Sarana Media Penyuluh Kehutanan
03 Pembinaan agroforestry (silvofishery, silvopasture, tumpangsari dan aneka usaha kehutanan)
3 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi - 3 Lokasi 3 Lokasi - 15 Lokasi - Dishutsu
04 Pembangunan persemaian permanen 3 unit 3 unit 3 unit - 3 unit - 3 unit - 15 unit - Dishutsu
05 Pengadaan bibit pohon langka 8,000 batang 8,000 batang 8,000 batang - 8,000 batang - 8,000 batang - 40,000 batang - Dishutsu
06 Pengadaan bibit simbolis 8,000 batang 8,000 batang 8,000 batang - 8,000 batang - 8,000 batang - 40,000 batang - Dishutsu
07 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif
08 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis
09 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan RHL
06 Pengadaan bibit dataran rendah untuk masyarakat
50,000 batang 50,000 batang 50,000 batang - 50,000 batang - 50,000 batang - 250,000 batang - Dishutsu
07 Pengadaan bibit dataran tinggi untuk masyarakat
500,000 batang 500,000 batang 500,000 batang - 500,000 batang - 500,000 batang - 2,500,000 batang - Dishutsu
08 Pengadaan bibit mangrove untuk masyarakat
500,000 batang 500,000 batang 500,000 batang - 500,000 batang - 500,000 batang - 2,500,000 batang - Dishutsu
09 Kemah Kerja Rehabilitasi Lahan Sumatera Utara
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
10 Temu Rimbawan Sumatera Utara 1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
11 Pengadaan bibit MPTS 25,000 batang 25,000 batang 25,000 batang - 25,000 batang - 25,000 batang - 125,000 batang - Dishutsu
12 Temu Usaha Aneka Usaha Kehutanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 5 Kegiatan - Dishutsu
13 Temu Pecinta Alam Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 5 Kegiatan - Dishutsu
Page 6 of 7
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
2 3 10 11
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
DUKUNGAN SKPD
(STAKEHOLDER)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
SKPD PENANGGUNG
JAWAB TARGET KINERJA
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
(TAHUN 2016/2017)
TARGET KINERJA
2021
TARGET KINERJA
6 7
2018 2019
TARGET KINERJA
4 51
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)
9
20222020
TARGET KINERJA
8
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
TARGET KINERJA
14 Pengadaan dan distribusi bibit maskot jenis pohon kabupaten/kota dan provinsi
8,000 batang 8,000 batang 8,000 batang - 8000 batang - 8,000 batang - 40,000 batang - Dishutsu
15 Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk mendukung Toba go green
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
16 Pengembangan dan Penerapan PaketTeknologi melalui Demplot Kehutanan
5,000 Ha 5,000 Ha 5,000 Ha-
5000 Ha-
5,000 Ha- 25,000
Ha- Dishutsu
17 Koordinasi Penyelenggaraan RehabilitasiHutan dan Lahan di Kawasan Tahura Bukit Barisan
8 Kali 8 Kali 8 Kali
-
8 Kali
-
8 Kali
- 40
Kali
- Dishutsu
18 Pembangunan Persemaian Permanen/Operasional Posko Bibit
500,000 batang 500,000 batang 500,000 batang - 500000 batang - 500,000 batang - 2,500,000 batang - Dishutsu
19 Studi ketersediaan lahan untuk agromarine di Pantai Timur Sumatera Utara
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
20 Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon
2 paket 2 paket 2 paket - 2 paket - 2 paket - 10 paket - Dishutsu
21 Menyelenggarakan Penilaian Kelompok Kehutanan pada Tingkat Kelompok Pemula, Lanjut, Madya dan Utama
4 paket 4 paket 4 paket - 4 paket - 4 paket - 20 paket - Dishutsu
22 Penyediaan Bibit/Pengadaan Bibit untuk masyarakat dan penghijauan
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
23 Pembuatan peta arahan jenis tanaman kehutanan di DTA Danau Toba
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
24 Pengadaan dan Distribusi Bibit Maskot Jenis Pohon Kab/ Kota dan Provinsi
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
25 Pembangunan, Penataan dan Pengembangan arboretum
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
26 Identifikasi jenis-jenis tanaman hutan sebagai sumber cadangan pangan/obat di Sumatera Utara
1 judul 1 judul 1 judul - 1 judul - 1 judul - 5 judul - Dishutsu
27 Identifikasi kearifan lokal dalam konservasi hutan di Sumatera Utara
1 judul 1 judul 1 judul - 1 judul - 1 judul - 5 judul - Dishutsu
28 Kampanye Sumatera Utara Menanam dan Memeliharan Pohon
1 judul 1 judul 1 judul - 1 judul - 1 judul - 5 judul - Dishutsu
29 Penumbuhan Kelompok Tani Hutan 1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
30 Sosialisasi RAD Penurunan emisi GRK 4 kali 4 kali 4 kali - 4 kali - 4 kali - 20 kali - Dishutsu
31 Perlengkapan Kerja Penyuluhan di Lapangan
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 5 paket - Dishutsu
32 Penyusunan Materi Penyuluhan33 Penilaian Lomba Wana Lestari Tingkat
Provinsi Sumut34 Pembinaan Penyuluhan Kehutanan
Swadaya Masyarakat (PKSM)
PROGRAM PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI
- 300,000,000 394,440,000 400,000,000 400,000,000 1,494,440,000
01 Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
3 Unit/ kelompok
3 Unit/ kelompok
- 3 Unit/ kelompok
- 3 Unit/ kelompok
3 Unit/ kelompok
- 15 Unit/ kelompok
- Dishutsu
02 Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
3 Unit/ kelompok
3 Unit/ kelompok
- 3 Unit/ kelompok
- 3 Unit/ kelompo
k
- 3 Unit/ kelompok
- 15 Unit/ kelompok
- Dishutsu
03 Pembangunan Hutan Desa (HD) 3 Unit/ kelompok
3 Unit/ kelompok
- 3 Unit/ kelompok
- 3 Unit/ kelompok
- 3 Unit/ kelompok
- 15 Unit/ kelompok
- Dishutsu
04 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
05 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH)
PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
Terlaksananya hutan tanaman rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM)
01 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
02 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH)
03 Penataan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
04 Penataan dan Pengembangan Hutan Desa
05 Penataan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
06 Penataan dan Pengembangan Kemitraan Lingkungan
21,227,329,600 26,714,329,600 30,805,401,338 33,211,084,600 34,893,032,600 112,501,648,738
XII
JUMLAH KESELURUHAN
XII
Page 7 of 7
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
2 3 10 11
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
DUKUNGAN SKPD
(STAKEHOLDER)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
SKPD PENANGGUNG
JAWAB TARGET KINERJA
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
(TAHUN 2016/2017)
TARGET KINERJA
2021
TARGET KINERJA
6 7
2018 2019
TARGET KINERJA
4 51
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)
9
20222020
TARGET KINERJA
8
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
TARGET KINERJA
KEPALA DINAS KEHUTANAN
(9,732,755,000) PROVINSI SUMATERA UTARA,
Ir. HALEN PURBA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19620719 198802 1 001
2019 2020 2021
I ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1 Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi
A Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Umum, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan PersandianPDRB Harga Berlaku Triliun Rp)
PDRB Harga Konstan (Triliun Rp)
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tingkat Inflasi (%)
Ekspor (US$. Miliar)
Impor (US$. Miliar)
Neraca Perdagangan (US$. Miliar)
B Struktur PDRB Pendekatan Produksi
Atau Sektoral (ADHB) (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik, Gas
Pengadaan Air
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda MotorTransportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan
MinumInformasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial WajibJasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa lainnya
C Persentase Penduduk Miskin (%)
D Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
E Disparitas Pendapatan Regional yang
dilihat dari perbedaan :
RPJPD PROVSU PERIODE 2019 -2023 :
Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan
pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh
NO IKU
TARGET
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pendapatan Perkapita (Rp Juta)
Kemampuan Investasi (Rp Triliun)
Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)
Besaran IPM (indeks Pembangunan
Manusia)
2022 2023
RPJPD PROVSU PERIODE 2019 -2023 :
Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan
pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh
TARGET
INDIKATOR KINERJA UTAMA