Resume Pokok Pembahasan Rancangan Undang-undang PengelolaanLingkungan Hidup (Juni 2009-September 2009)
Dikompilasi Oleh:
IGAP Trisnajaya, S.H Yustisia Rahman, S.H
Tanggal Kegiatan Agenda Aktor/ Partisipan Resume Pokok15 Juni 2009 Penyampaian RUU
PengelolaanLingkungan Hidupkepada Presiden(Surat DPR RI No.LG.01.03/3613/DPRRI/VI/2009
DPR RI Surat kepada DPR kepada Presiden untuk memberitahukan mengenai rencanapembahasan RUU Pengeloaan Lingkungan Hidup guna dibahas bersama di sidang-sidang parlemen.
29 Juni 2009 Amanat Presidenperihal penunjukanperwakilan pemerintahdalam pembahasanRUU Pengelolaan LH(Surat Persiden No. R-34/Pres/6/2009)
Presiden Penunjukan Menteri LH, Mendagri, dan MenkumHAM sebagai perwakilan pemerintahdalam pembahasan bersama RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup di DPR RI
Selasa, 30 Juni2009
Rapat Kerja Komisi VII(RAKER)
Rencanapembahasan RUUPLH
DPR RI, KLH.Rapat dipimmpin oleh: Rafiudin Hamarung
Agenda rapat :1. Pengantar dari pimpinan Komisi VII2. Pandangan dan pendapat dari perwakilan DPD RI3. Pembahasan rencana rancangan kerja pembahasan RUU inisiatif DPR4. Hal lain
---Pandangan DPD disampaikan oleh Insyawati Ayus, Abdul Klian, MuhammadNatsir, Aspar, Hamdani (Paniti Ad Hoc II DPD RI, Bidang Sumber Daya Alamdan Ekonomi)1 ------P.6
1 Pembahasan RUU PPLH merupakan yang pertama kalinya melibatkan perwakilan DPD dalam
Abdul Klian :Ada lima permasalahan lingkungan hidup yang diidentifikasi DPD :
1. Penurunan kondisi dan kualitas hutan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua2. Kerusakan DAS sebagai dampa tidak sejalannya pembangunan di daerah
hulu dan hilir3. Meningkatnya pencemaran did aerah pesisir4. Aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan5. Penurunan kualitas air dan udara di daerah padat hunian serta industri.
Institusi lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah tidak berdaya mengatasipersoalan lingkungan hidup yang terjadi. Keterpaduan pengelolaan yang diharapkanoleh UU 23/1997 belum dapat diwujudkan sebab selama ini pengelolaan LH masihbersifat koordinatif. Wewenangan pengelolaan LH secara sektoral tetap berada didepartemen atau LPND sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing. Fungsikoordinatif ini tidak dapat dimaksimalkan karena Kementerian Negara LH tidakmemilki kewenangan administrative dan structural.
Persoalan berikutnya adalah AMDAL yang seharusnya menjadi instrumen untukmencegah pencemaran/kerusakan lingkungan hidup serta menilai layak tidaknyaaktivitas usaha dengan memperhatikan potensi yang dapat muncul kepada LH tidakberjalan efektif. Meski telah ada PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, terdapathambatan dalam penerapannya antara lain : peraturan yang tidak operasional, tidakadanya sistem pengawasan yang efektif, indikasi amdal hanya sekedar untukmemenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan bahkan disalahgunakan untukmembenarkan proyek yang jelas-jelas memiliki dampak negative kepada lingkunganhidup
DPD mengusulkan agar penyusunan RUU PLH mencapai tujuan berikut:1. Meminimalisasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta
memperbaiki dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup yang telahmenurun
2. Menciptakan harmonisasi dengan undang-undang sektoral yang terkaitdengan pengelolaan LH
3. Mempertagas kepastian hukum dalam pembagian kewenangan dankewajiban antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan LH sesuaidengan prinsip Good Environmental Governance dan Good Sustainable
Development Governance.4. Kepastian dalam penegakan hukum lingkungan sehingga tidak muncul
tumpang tindih dan benturan kewenagan antar institusi penegak hukum.5. Perluasan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup6. Merumuskan norma-norma lama dalam UU 23/1997 yang sudah tidak
relevan dan perumusan norma baru yang sesuai dengan perkembanganterakhir.
---Terdapat perdebatan mengenai perlu tidaknya melibatkan DPD dalampembahasan melalui mekanisme RDP. Anggota Zainal Arifin menyampaikanbahwa berdasarkan pengalaman, DPD menolak hadir jika diundang dalam RDPkedudukannya setara sebagai lembaga perwakilan. Pimpinan sidangmensepakati DPD akan dilibatkan sampai tingkat pertama pembahasan tetapitidak ikut dalam pengambilan keputusan---
Senin, 13 Juli2009
Rapat DengarPendapat Umum(RDPU)
RDPU dengankelompokmasyarakat sipil.
39 dari 53 anggotaPansus
Undangan : ICEL,WALHI, JATAM,KEHATI, HUMA,WWF,GREENOMICS, PCLI(sejumlah 30 orang)
Ketua rapat : SonyKeraf
Agenda Rapat:1. Mendengarkan presentasi Civil Society Organization yang diundang untuk
memberikan masukan kepada RUU
---Output yang diharapkan dari RDPU dengan civil society, disampaikan olehpimpinan rapat Sony Keraf --- P. 4
1. Masukan mengenai permasalahan bentuk kewenangan kelembagaan institusipengelolaan LH
2. Masukan mengenai sanksi pidana, perdata, dan admnistratif yang dapatdimaksilamkan dalam undang-undang ini
3. Masukan mengenai penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan4. Masukan mengenai Kewenangan PPNS LH5. Masukan mengenai pelaksanaan AMDAL dalam kaitannya dengan otonomi
daerah6. Masukan mengenai hak gugat masyarakat sebagai wujud partisipasi publik.
---Masukan Civil Society Organization terhadap RUU Pengelolaan LingkunganHidup---
Masukan PCLI: --- P.91. RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup agar dapat secara tegas dan lugas
memberikan amanat kepada pemerintah agar mampu mengembangkanpengelolaan yang bertumpu pada kondisi nyata tipelogi lingkungan Indonesia
2. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus pula didukung olehpengelolaan ekonomi berkelanjutan dan sosial berkelanjutan yang tidak dapatdipisahkan
3. Pengelolaan lingkungan hidup secara bersama-sama antara pemerintah danrakyat dalam bentuk komisi pengelolaan lingkungan hidup
4. Berkaitan dengan amdal, hal yang menjadi efektifitas dari pelaksanaan amdalbukan penyusunan amdal tersebut, namun pada pemantauan, pelaksanaanpengelolaan oleh KLH yang harus diefektifkan.
Masukan Greenomics Indonesia:---P.111. Berkaitan Pasal 65 ayat 2 yang mengatur pembuktian sepihak oleh pelaku
usaha atas adanya bencana alam sebagai dasar pembebasan kewajibanmembayar ganti rugi dihapuskan, diganti dengan pembuktian oleh komisiindependent penilai dampak lingkungan
2. Berkaitan dengan instrument ekonomi hijau yang sudah dimasukan dalamRUU sangat baik, namun belum mencakup pada tataran implementasi yangkonkrit
3. Legislasi hujau dan anggaran berbasis lingkungan, sama hal nya denganinstrument ekonomi hijau, masih belum mencapai tataran implementasi yangkonkrit
4. Berkaitan dengan audit lingkungan, RUU PLH masih sangat lemah yangmana tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban audit lingkungan ini
5. Berkaitan dengan kewenangan menteri lingkungan hidup dalam pembatalanizin yang belum jelas, yang mana RUU PLH tidak mengatur implementasinyaataupun peraturan pelaksanaannya dan kaitannya dengan pelaksana otonomidaerah dan otonomi khusus.
Masukan JATAM:---P.141. RUU PLH ini harus dapat diarahkan kepada bagaimana ada jaminan
keselamatan dan produktifitas rakyat2. Mengusulkan nama Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat menekankan perlindungan,pemulihan dan penegakan hukum lingkungan.
Usulan-usulan JATAM:1. Mandat kepada semua level pemerintah untuk menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa
2. Lembaga pengelolaan lingkungan hidup harus mencakup kewenangankoordinatif, sinkronisasi, fungsi kebijakan dan regulatory, serta dapat memilikicabang/kaki di tingkat daerah
Pembentukan komisi nasional perlindungan lingkungan hidup yang berfungsi untukmengangani pelanggaran dan kejahatan lingkungan
Masukan WALHI:---P.16Memberikan penekanan dan masukan prinsip-prinsip yang perlu dimasukan dalamRUU PLH, antara lain:
1. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis kepadabioregion
2. Prinsip FPIC, yakni prinsip persetujuan tanpa paksaaan yang didahului olehinformasio awal yang utuh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
3. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati
Usulan ICEL:---P.191. Perbaikan sistem perizinan yang terintegrasi, satu sistem perizinan yang
berantai, dimana amdal itu menjadi pra-syarat utama untuk mendapatkan izinlingkungan
2. Pengeluaran izin agar dapat memperhatikan daya dukung dan daya tampinglingkungan
3. Usulan masukan satu ayat pada Pasal 55 terkait dengan anti SLAPP(Strategic Lawsuit Again Public Participation)
4. Pengawasan dan penegakkan hukum secara berlapis, yakni pengawasanyang dilakukan oleh instansi yang diatasnya
5. Terkait dengan hak gugat LSM, bahwa persyaratan jangka waktu kegiatanLSM perlu dihapuskan
6. Hak gugat pemerintah mewakili LSM, mewakili masyarakat dihapuskan7. Penghapusan asas subsidaritas
8. Pengaturan tindak pindana pembiaran atau omission9. Pemidanaan atas dasar persetujuan amdal dan pengeluaran izin yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan10. Pengaturan mengenai pembuktian terbalik terbatas
Usulan TALIB : P.221. Pengusulan penamaan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan dengan penekanan pada kata perlindungan2. RUU PLH dapat memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan
terminasi, pembekuan atau pencabutan izin-izin yang tumpang tinding danseterusnya
DISKUSI:1. Drs. Kahar Muzakir (P.26): memberikan komentar bahwa semangat
perlindungan lingkungan yang disampaikan oleh CSO adalah sama denganapa yang diinginkan oleh DPR, namun beliau juga menyatakan bahwakesamaan persepsi ini harus dibentuk secara bersama untuk membentuk UULingkungan yang baik.
2. Effendi M.S. Simbolon (P.30) : mengomentari kurangnya political will daripemerintah untuk mendukung UU Lingkungan Hidup
3. Tjatur Saptoedy (P. 33): Menyatakan bahwa pembentukan UU merupakansuatu political process dan memberikan amanta kepada CSO untuk selalusedia mengawal proses tersebut dengan memberikan masukan
4. Dir. Greenomics (P. 34): usul dalam pasal 65 pembuktian masalah lingkungyang terjadi merupakan bencana alam harus dilaksanakan komisi independenpenilai, bukan pengusaha
5. Talib (P.36): (1) bersedia memberikan bantuan kepada DPR tentangperbandingan neghara lain mengenai pembentukan UU Lingkugan hidup, (2)mengusulkan bahwa UU ini harus didasarkan pada pasal 28 UUD ttg haklingkungan dan pasal 3 UUD --- sehingga tiga poin penting yang harusdiakomodir adalah perlindungan, pengelolaan dan pemulihan (restorasi)lingkungan
6. PCLI (P.38): Bahwa DPR harus memperhatikan definisi lingkungan hidupyang akan dituangkan dalam UU ini, bahwa lingkungan hidup harusdidefinisikan secara umu tidak sektoral
7. Ketua Rapat (P.38): “masukan izin lingkungan dari saudara khozo” ---- masih
perlu dibaca ulang lagi apakah betul.
Selasa, 14 Juli2009
RDPU RDPU denganperwakilankelompokpengusaha / sektorswasta
45 dari 53 anggotaPansus Komisi VII
Undangan : KADIN,BKKSI,ASEMBAYA,ABBEPSI, APK, API,dan ASI
---Usulan mengundang asosiasi pengusaha disampaikan Anggota Alvin Liepada sidang 30 Juni 2009---
Agenda Rapat:1. Pembukaan oleh Pimpinan Pansus2. Pemaparan oleh Asosiasi Perusahaan3. Tanya Jawab4. Penutup
Poin-Poin:1. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI),
Sujono ---P.6Masukan-masukan:a. Kinerja lingkungan hidup yang didasarkan pada sistem manajemen
lingkungan hidup, lingkungan terpadub. Tambahan asas, tujuan dan ruang lingkup: “pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan untuk menjamin keselamatan kesehatan manusia”c. Penjelasan mengenai kewajiban dan atau kewenangan bupati dalam
menetapkan keputusan kelayakan lingkungand. Terhadap instrumen legislasi hijau dan anggaran berbasis lingkunga perlu
diterbitkan aturan lebih lanjut atau penjelasan untuk pelaksanaan didaerah
e. Tambahan rekomendasi bupati dan walikota sebelum pemberian izinpengelolaan limbah B3
f. Surat peringatan sanksi administratif berdasarkan hasil pengawasanditembuskan kepada bupati atau walikota
g. Penentapan norma standar prosedur dan kriteria pengelolaan lingkunganhidup dengan keterlibatan pemerintah kabupate harus disinkronisasikandengan UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 38 tahun 2007
h. Penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerahi. Hak gugat masyarakat dikaji ulang karena dianggap dapat member
peluang ketidakstabilan kinerja pemerintah kabupaten dan menggangguinvestasi
j. Ketentuan pidana yang terlalu ringan perlu untuk ditingkatkan
k. Kendala di daerah: terbatasnya tenaga PPNS lingkungan hidup di daerahl. Perlunya keterlibatan pemerintah kabupaten dalam green investationm. NSPK yang lebih jelas atas asas tanggung jawab negaran. Sinkronisasi dengan UU tentang lingkungan hidup lainnyao. Draft yanga da terlalu teknis sulit untuk dapat diimplementasikan di daerah
2. Philipis (ASPEMBAYA) --- P.10 :Usulan-usulan ASPEMBAYA :a. Mengusulkan untuk menghilangkan kata beracun dalam ‘bahan
berbahaya dan beracun’ sesuai dengan istilah bakunyab. Menambahkan asas kearifan dalam pengelolaan lingkungan hidupc. Memperjelas masyarakat yang terlibat dalam penyusunan amdal,
terutama masyarakat sekitar kegiatand. Menambahkan kewajiban dari pihak pemangku kekuasaan untuk
merespon keberatan dari masyarakate. Menghapuskan pasal 58 dan 78 – merujuk pada draft awal DPRf. Menghapuskan kewenangan PPNS untuk menangkap dan menahan
pelaku karena dianggap dapat memicu tindakan yang berlebihan dariPPNS
g. Penambahan jangka waktu audit lingkungan dan perbaharui izn dalampasal 83 menjadi 5 tahun
3. Asosiasi Besi dan Baja Seluruh Indonesia (ABBEPSI), Ismail --- P.12Menyampaikan pandangan dan pendapat terkait masalah B3 danpengelolaannyaPerlu dikaji ulang mengenai kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup
4. Asosiasi Pulps dan Kertas Indonesia (APKI), Mansur --- P.14Wacana agar undang-undang lingkungn disamping menyangkut perlindunganterhadap lingkungan hidup, juga menyakut perlindungan industri, khususnyaindustry pulps and kertas tanpa mengkompromikan ketentuan-ketentuanperlindungan lingkungan hidupSaran untuk penyempurnaan baku mutu limbah B3Diperlukan adanya sosialisasi bimbingan, penyuluhan, pembianaan kepadaindustry tentang lingkungan hidup
5. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat ---P.16Masukan:a. Batas waktu pengeluaran izin
b. Kewenangan lembaga lebih diperjelas6. Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Urip Tri Muryono --- P.18
Meapresiasikan pengawasan lingkungan dalam RUU
DISKUSI1. Fachrudin (DPR)---P.21: penyampaian asosiasi yang bertolak belakang
dengan penyampaian CSO, asosiasi mengatakan bahwa RUU ini sudahlengkap dan tajam, dan tidak perlu apriori terhadap tidak sinkronnya RUUdengan peraturan lainnya
2. Isma Yatun (DPR) --- P.23: koordinasi dari asosiasi perusahaan dalampelaksanaan pengelolaan limbah yang mana limbah di sektor satu dapatdigunakan pada sektor lainnya sesuai dengan penjelasan sebelumnya
3. Muhammad Idris Lufthi (DPR)--- P.26: Pengelolaan limbah dengan Prinsip 3R(reduce, reuse and recycle)
4. Tyas Indiyah Iskandar (DPR) --- P.26: menyesuaikan konvensi basel denganlist limbah sesuai dengan masukan ABBEPSI
5. ASPEMBAYA --- P.28:Pasal 53 (lihat draft UU), masih tidak jelas larangan yang dimaksud disanasehingga leibh baik dihilangkan dan rumusannya dimasukan kepada pasal2lain
6. ABBEPSI --- P.29:Membahas concern dari asosiasi
--- terdapat perdebatan delisting slage atau list B3 atas masukan asosiasiyang menyatakan bahwa slage bukan merupakan B3---
Rabu, 15 Juli2009
RDPU RDPU denganperwakilan dariinstitusi perguruantinggi
DPR RI
Undangan : Rektor UI,UNDIP, UNPAD,UGM, IPB, ITB, danITS.
Ketua Rapat : SonyKeraf
Agenda Rapat:1. Pembukaan oleh Pimpinan Pansus2. Pemaparan oleh tamu undangan3. Tanya jawab4. Penutup
Masukan Institut Pertanian Bogor (Heri, Suryadi Wibowo, Sonny, Aris Satria): --- P.71. Sumber kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di
Indonesia berpangkal pada dua masalah utama, yakni masalah kelembagaanyang bersifat structural dan lemahnya penegakan hukum
2. Pasal-pasal mengenai mandat yang lebih luas kepada pengelolaanlingkungan hidup masih belum diatur secara mendetail
3. Diperlukan penataan rezim pengelolaan sumber daya alam dan pengendaliandampak negatif komulatif
4. Kecepatan kerusakan dan pencemaran melampaui kecepatan pemulihan5. Diperlukannya instrument integrasi pertimbangan lingkungan dan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan rencana maupunprogram pemerintah dan pemerintah daerah
6. Diperlukannya kepastian hak-hak atas sumber daya alam dan fungsinya bagilingkungan hidup termasuk hak-hak masyarakat adat dan lokal
7. Penguatan kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalampengendalian dampak komulatif maupun dalam melaksanakaanperencanaan, implementasi pengendalian dan pengawasan pengelolaanlingkungan hidup
Masukan Universitas Dipenogoro (Prof. Sudarto) --- P.111. Berkaitan dengan asas pada pasal 2, yang penting dalam pengelolaan
lingkungan hidup adalah asas demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan2. Berkaitan dengan perencanaan, yang penting adalah perlunya mendasarkan
perencanaan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, kordinasi,partisipatif, serta keterkaitan antar daerah
3. Pertanyaan: apakah RUU PLH ini perlu pula mencakup pengelolaan sumberdaya alam?
4. Memperjelas kekuatan kewenangan koordinasi yang dimiliki oleh kementerianlingkungan hidup
5. Pentingnya daya dukung dan daya tampung lingkungan diperhatikan dalampenataan ruang
6. Ketentua partisipatif masyarakat dalam amdal untuk dapat mencerminkanaspirasi pendapat dan kebutuhan masyarakat
7. Pasal 19 ada beberapa pengertian yang memerlukan penjelasan8. Menteri dapat menyerahkan kewenangan pemberian sanksi paksaan
pemerintahan kepada Gubernur, Bupati/walikota9. Penggantian sanksi pidana dengan uang paksa tidak efektif untuk
mengurangi perilaku pencemaran dari pelaku usaha10. Insturmen Kajian Lingkungan Strategis seharusnya dimasukan dalam pasal
10 sebagai salah satu instrumen pencegahan, pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan11. Diperlukan adanya kriteria ketentuan tindakan yang termasuk dalam
ketentuan pidana
Masukan Universitas Gadjah Mada (EKO, Ketua Pusat Studi Lingkungan): --- P.171. Sistem manajemen lingkungan bukan merupakan sistem ekonomi sehingga
perlu dibentuk dalam satu BAB atau minimal pasal yang lebih kuat.Manajemen lingkungan dilakukan dengan mengacu pada pola 4 langkah:“plan, do, check, action”
2. Penerapan sistem manajemen lingkungan akan otomatis menjalankan sistemaudit lingkungan
3. Pandangan umum UGM bahwa RUU PLH masih belum tajam untuk dapatmendorong perubahan yang signifikan dari UU 23
Masukan Universitas Padjajaran (Rukan A.):--- P.19Universitas Padjajaran memberikan masukan kepada naskah akademis dan RUUPLH. Adapun masukan kepada naskah akademis adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan lingkungan hidup harus ditujukan atau dalam kerangkamelindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuaidengan aleneia ke-empat Undang Undang Dasar 1945
2. Secara teoritis, Undang Undang Lingkungan Hidup berkedudukan sebagaiketentuan payung, yakni muatannya yang berfungsi sebagai payungperaturan lainnya
3. Perlu dirumuskan ketentuan tentang hak atas data dan informasi lingkungandan kewajiban untuk menyajikan data dan informasi secara terbuka dantransparan selain mekanisme partisipasi public
4. Ketentuan tentang AMDAL harus dilihat sebagai proses pengambilankeputusan dalam pemberian izin
5. Audit lingkungan harus dilandaskan secara sukarela atau kehendakpengusaha
Masukan terhadap RUU PLH, antara lain:1. Konsideran menimbang kurang landasan ekologis yang menyatakan perlunya
diatur hubungan antara manusia dengan alamnya dalam pengelolaanlingkungan hidup
2. Penambahan Undang-Undang tentang sistem perencanaan pembangunan,keuangan negara dan pemerintah daerah pada konsiderans mengingat
3. Pengertian tentang lingkungan hidup perlu dijelaskan lebih lengkap dalampenjelasan pasal
4. Perlunya penjelasan mengenai daya lenting5. Perlu dimasukan azaz tanggung jawab masyarakat atau pereorangan
sebagai landasan hak masyarakat untuk berperan serta dan menggugat6. Pengelolaan lingkungan harus mencakup pula ekonomi benefit, dengan
mencantumkan mengenai environment services7. Definisi kerusakan (environment damage) perlu diperluas, begitu pula definisi
pencemaran
Masukan Institut Teknologi Bandung (Idris): --- P.231. Baku mutu untuk limbah padat perlu dimasukan dalam RUU PLH ini2. Penguatan kelembagaan lingkungan di daerah3. Kebijakan extended producer responsibility perlu dimasukan dalam instrumen
ekonomi4. Indonesia lebih baik secara tegas tidak menerima import limbah dari negara
lain kecuali Indonesia memiliki fasilitas yang bisa menampung dan mengolahlimbah tersebut
5. Prinsip bahwa produsen limbah itu harus bertanggung jawab pada limbahyang ditimbulkannya harus dimasukkan dalam pengelolaan B3
6. Menyambut baik pencantuman konsep-konsep hijau dalam RUU PLH
Masukan Institut Teknologi Surabaya: --- P.25Wakil Rektor ITS pada kesempatan RDPU ini tidak menyampaikan masukan-masukan secara pasal per pasal dari RUU PLH ini, namum menyoroti secara khususpada permasalahan limbah cair industri. Permasalahan limbah cair industri yangdibahas dimuali dari penanganan limbah cair industri, pembuangan, pemasukanpada lingkungan, baku mutu, dan pengelolaan limbah cair berdasarkan PP 18 tahun99. Secara riil ITS menyimpulkan bahwa ketentuan peraturan yang telah ada tidakdapat berjalan secara baik.
--- Perwakilan IPB memberikan tambahan masukan pada P.30, untuk memperjelasmasukan sebelumnya, terutama mengenai ranah yang akan diambil oleh RUULingkungan Hidup termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam ---
*Ketua Rapat Pada P. 37 menyatakan bahwa KLHS merupakan masukan dari CSO*
---Perdebatan yang terjadi pada rapat ini tertuama membahasa mengenaibentuk kelembagaan pengeloaal lingkungan hidup dengan memberikanperbandingan lembaga yang ada di negara lain (contoh: USA EPA), tentangisntrumen KLHS dan AMDAL, dan pengelolaan Limbah---
1. Komentar UGM (p.38) --- mengenai kelembagaan MENLH dan memberikangambaran serta perbandingan dengan USA
2. UNDIP (P.39) --- permasalahan amdal dalam kewenangan daerah;komentar mengenai komisi perlindungan lingkungan yang dibawa oleh CSObahwa komisi tersebut diperlukan dan memberikan gambaran pulakelembagaan di negara lain;Komentar mengenai KLHS
3. IPB (P.40): komentar pengelolaan limbah dengan mengilustrasikan penelitiandengan JICAKLHS
Kamis, 16 Juli2009
Raker Rapat kerja denganKemen LH,Kemendagri, danKemenkumHAM
44 orang DPR RI35 orang dariKementerian
Rapat terbuka
Ketua Rapat :Rapiudiin Hamarung
Agenda:1. Mendengar pandangan pemerintah terhadap RUU PLH2. Membahas DIM yang dimasukan oleh Pemerintah
Kementerian Negara Lingkungan Hidup:---P.5Pada rapat kerja ini Kementerian Lingkungan Hidup memulai tanggapan denganmenjelaskan mengenai UU 23 Tahun 1997 yang secara umum ditanggapi pada duaaspek, yakni (1) aspek substansial yang lemah dengan adanya multitafsi terhadapnorma-norma dalam UU 23/97 sehingga penegakan hukum lingkungan tidak dapatdijalankan secara maksimal dan (2) Secara kultural, UU 23 Tahun 1997 masih tidakdapat menata pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidupdengan baik.
Poin-poin kelemahan UU 23/1997 --- P.6:1. Norma pengaturan yang multi tafsor2. Lemahnya kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan
Pejabat Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS)3. Kurang efektifnya instrument atur (instrument ekonomi) dan awas
(pengawasan contohnya izin dan amdal)4. Amdal belum dijadikan dasar penimbangan utama dalam pemberian izin dan
belum ada ancaman sanksi bagi pelanggaran amdal5. Lemahnys rumusan tentang sanksi administrasi6. Lemahnya delik pidana7. Lemahnya prinsip desentralisasi dan demokrasi terkait pengelolaan
lingkungan hidup8. Belum ada belum ada norma yang dapat dijadikan landasan hukum bagi
pemberlakuan konvensi internasional, global dan regional yang telahdiratifikasi
9. Minimnya pengaturan terkait dengan isu perubahan iklim
DIM pemerintah sebagai sandingan berjumlah 555 butir DIM, yang diklasifikasikandalam 3 kalsifikasi, yakni (1) DIM tetap tidak ada perubahan sejumlah 430 butir, (2)DIM bersifat Substansial sejumlah 25 DIM, (3) DIM bersifat redaksional dansinkronisasi, dan penambahan pasal dan ayat.
---DIM Pemerintah yang dibahas dalam Rapat---1. Berkaitan dengan Judul yang perlu memasukan kata perlindungan dan
pengelolaan dalam RUU PLH ini.
---Perdebatan mengenai prosedur pembahasan DIM-DIM yang telah diterimaDPR baik dari Civil Society, Asosiasi Perusahaan, Perguruan Tinggi, Pakar danPemerintahan---Diputuskan bahwa Pemerintah akan menggabungkan semua DIM yang telah diterimadi DPR dalam DIM Pemerintah dengan dibantu/difasilitasi oleh 7 Anggota DPR, danrapat selanjutnya mengenai DIM akan dilanjutkan pada tanggal 19.
Kamis, 16 Juli2009
RDPU RPDU dengan pakardi bidang lingkunganhidup
42 orang dari DPR RI,53 orang AnggotaPansus dan 30 tamuundangan
Undangan : Prof. Ir.
Agenda:1. Mendengar Masukan dari Pakar lingkungan untuk meperkaya RUU PLH
Tanggapan Prof. IR. Surna Cahyadiningrat --- P.5Prof Surna memaparkan dua permasalahan mendasar dalam pengelolaanlingkungan hidup, yakni: (1) Sulitnya negara memerankan diri sebagai manager
Cahayadiningrat,DR. HariadiKartodihardjo,DR. Setio SarwantoMursidik,Mas AchmadSantosa, YunaniKartawirya,Emi Hafildz
Ketua Rapat : SonyKeraf
lingkungan dan (2) kesulitan filosofis dan konseptual.
Negara pada dasarnya tidak diciptakan secara khusus untuk menjadi pengelolalingkungan, dimana kapasitas negara untuk menjalankan management sangatbergantung pada kelembagaan birokrasi pemerintah. Pendekatan managerialmenurut Prof Surna seharusnya:
1. Tidak ikut dalam persoalaan politik2. Management lingkungan melekat dalam management pembangunan dan
management kepentingan public3. Harapan yang terlalu besar bahwa negara dapat diserahkan tanggung jawab
penuh management lingkungan yang pada kenyataanya dilaksanakan tanpapenghayatan yang mendalam
Pada pokoknya, isu-isu yang dibahas oleh Prof Surna adalah:1. Kegiatan pemerintah harus didasarkan oleh prinsip-prinsip sustainable
development (pembangunan berkelanjutan) bukan pengembanganberkelanjutan, serta prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan ekologi harusdisatukan menjadi kesatuan yang masiv
2. Kedaulatan ekosistem3. Prinsip demokrasi dalam pengelolaan lingkungan4. Pengembangan sumber daya manusia yang bermoral dan berdikari
lingkungan serta memiliki kompetensi teknis dan manajerial.
Tanggapan Prof. DR. Hariyadi Kartodiharjo ---P.9Empat poin pemikiran yang disampaikan:
1. Diperlukannya mandat mengenai pelaksanaan inventarisasi sumber dayaalam, dan penetapan pencadangan sumber daya alam sebagai instrumentuntuk mengendalikan dampak negative kumulatif disuatu wilayah
2. Wilayah ekosistem/ekoregion/ekodas sebagai landasan kerja operasionalpelaksanaan RUU PLH
3. Pemanfaatan hak veto lingkungan4. Ketentuan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup
Masukan terkait DIM dan Isi dari RUU PLH berdasarkan kerangka berpikir diatas:1. Penambahan inventarisasi sumber daya alam sebagai dasar pembuatan
rencana pengelolaan lingkungan hidp2. Diperlukan penetapan pewilayahan sebagai dasar penetapan daya dukun dan
dayang tampung lingkungan --- masalah ekoregion3. Penetapan instrument amdal regional4. KLHS dimasukan sebagai komponen pencegahan yang didalamnya
terkandung konsep legislai hijau dan anggaran berbasis lingkungan.5. Pelaksanaan preservasi dianggap tidak tepat untuk dapat dilakukannya
rehabilitasi terhadap kawasan preservasi yang telah rusak karena denganpenetapan preservasi, manuisa tidak dapat bersentuhan dengan wilayahtersebut
6. Kewenangan pemerintah melalui KLH perlu lebih jelas diatur
Tanggapan Prof. DR. Setio Mursidik --- P.14Poin-poin pembicaraan Prof Setio:
1. Mengenai definisi lingkungan hidup yang perlu dijadikan sebagai dasar dalampembicaraan RUU PLH ini
2. Pentingnya pendekatan Ekosistem ataupun Ekoregion3. Penekanan fungsi lingkungan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup4. Penjabaran prinsip pembangunan berkelanjutan yang masih kurang dalam
RUU PLH5. Kedaulatan ekosistem, ruang, ekoregion ataupun bioregion seharusnya
mendapatkan bobot yang lebih untuk dituangkan pada satu bab6. Tentang dana lingkungan dan asuransi lingkungan7. Implementasi teknis dan berimbang dari pasal 1 (definisi pembangunan
berkelanjutan), pasal 2 (asas) dan pasal 19 (instrument ekonomi) pada RUUPLH
8. Kompensasi ganti rugi pada pasal 22 butir d dimasukan secara eksplisit9. Pasal-pasal larangan perlu mencakup pula larangan korporasi
TanggapanMas Achmad Santosa --- P.171. Pengembangan konsep hijau, sebagai contoh green legislation dan green
budget2. Pengembangan sistem perencanaan lingkungan secara partisipatif (strategic
environmental planning)3. Integrasi eksternal yakni pengintegrasian wewenang dalam penyelenggaraan
penataan ruang kedalam fungsi dan tugas kementerian lingkungan hidup4. Integrasi internal yakni pengintegrasian izin lingkungan kedalam suatu izin
(izin lingkungan terintegrasi)5. Berkaitan dengan penegakan hukum, penegakan hukum administratif
berdasarkan pada instrument perizinan dan pengawasan memiliki potensibesar untuk mendukung upaya pencegahan
6. Penumbuhan demokrasi lingkungan dan environmental government
Tanggapan Yunani Kartawirya --- P.231. Perencanaan yang berbasi pada ekosistem dengan wilayah ekologis2. Penegasan fungsi baku mutu lingkungan sebagai instrument pengendalian3. Pentingnya upaya pengawasan4. KLHS penting dlam penaatan lingkungan5. Pendidikan lingkungan perlu dimasukan sebagai hak dari masyarakat6. Pendelegasian kewenangan audit lingkungan
Tanggapan Emi Hafildz --- P.27Emi hafildz dalam tanggapannya lebih banyak membahas mengenai kelembagaankementerian lingkungan hidup yang harus diubah dari paradigam yang ada sebagaipelaksana regulasi saja. Kementerian lingkungan hidup perlu pula iktu dalampelaksanaan implementasi regulasi yang ada tidak hanya diserahkan kepada sektoralkementerian yang ada.
DISKUSI:1. Muhammad Nadjib (DPR) --- P.34: highlight pendapat Emil ttg keadilan antar
generasi2. Tyas Indiyah (DPR) --- P.35: Komentar mengenai kelembagaan lingkungan
hidup dimana kementerian sekarang diubah menjadi kementerian departemensepenuhnya
3. Fachrudin Djaya (DPR) --- P.36: Meminta pembentukan DIM dari para pakar,highlight pada ketentuan Pidana
4. Nazaruddin Kiemas (DPR) --- P.37:5. Wahyudin Munawir (DPR) --- P.39: Masalah kelembagaan, dan amanat
perlindungan lingkungan hidup6. Simon Patrice Morin (DPR) --- P.39: One gate policy masalah lingkungan,
kesulitan filosofis, pemasukan etika lingkungan7. Ichwan Ishak (DPR) --- P.41: Ideologi lingkungan8. Idris Luthfi (DPR) --- P.43: AMDAL
9. Emil Hafildz --- P.45: Pemisahaan kekuasaan dari segi good government padakelembagaan
10. Yunani Kartawirya --- P.46: Green design11. Prof Surna --- P.46: Pemisahaan kekuasaan sama dengan Emil; AMDAL12. Mas Achmad Santosa --- P.47: sertifikasi hakim; penguatan rule of law13. Hariyadi --- P.48: Pemisahan konservasi, pencadangan sumber daya alam
dan pemanfaatan14. Setio Mursidik --- P.50 : Komentar Pendidikan Lingkungan : Kelembagaan –
pemisahan regulator dan operatorJum’at 17 Juli2009
Raker Raker denganKemenLH,Kemendagri, danKemenkumHAM
40 orang DPR RI40 tamu undangan
Ketua rapat : RapiudinHammarung
Agenda:1. Pembahasan DIM yang dibahas pasal per pasal
Poin-poin pembahasan DIM:Dalam raker ini pembahasan DIM dilakukan per pasal untuk menghemat waktu.Apabila tidak ada komentar dari pemerintah dan stakeholder lainnya maka pasaltersebut akan disetujui dan sisanya akan dibahas di panja.
1. Judul --- P.4Usulan DPR: “Pengelolaan Lingkungan hidup” – disetujui pemerintahMasukan dari CSO: “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup”
2. Konsideran --- P.4Menugaskan Menteri Hukum dan Ham dan pihak pemerintah untukmempelajari masukan dari CSO dan dilaporkan nanti di Panja
3. Ketentuan umum – P.6Akan dibahas yang mendapat masukan dari pemerintah dan CSO, kalau tidakada berarti tidak dibahas
4. Bab I Pasal (2) --- P.7Disetujui untuk dibahas di panja
5. Pasal 3 --- P.7Disetujui untuk dibahas di panja
6. Pasal 4 --- P.7Disetujui untuk dibahas di panja
7. Pasal 5 --- P.88. Pasal 6 --- P.9
Disetujui untuk dibahas di panja9. Pasal 7 --- P.9
Disetujui untuk dibahas di panja
10. Bab IV --- P.10Disetujui untuk dibahas di panja
11. Pasal 8 --- P.10Disetujui untuk dibahas di panja
12. Bab V Pasal 9 --- P.11Disetujui untuk dibahas di panja
13. Pasal 10 --- P.12Disetujui untuk dibahas di panja
14. Pasal 11 --- P.12Disetujui untuk dibahas di panja
15. Pasal 12 --- P.12Disetujui untuk dibahas di panja
16. Pasal 13 --- P.13Disetujui untuk dibahas di panja
17. Paragraf 3 (Amdal UKL UPL) dan Pasal 14 --- P.13Disetujui untuk dibahas di panja
18. Pasal 15 --- P.13Disetujui untuk dibahas di panja
19. Pasal 16 --- P.14Disetujui untuk dibahas di panja
20. Pasal 17 --- P.14Disetujui untuk dibahas di panja
21. Pasal 18 --- P.14Disetujui untuk dibahas di panja
22. Instrument ekonomi --- P.15Disetujui untuk dibahas di panja
23. Legislasi hijau ---P.15Disetujui untuk dibahas di panja
24. Angaran berbasis lingkungan --- P.15Disetujui untuk dibahas di panja
25. Pasal 21 --- P. 15Disetujui untuk dibahas di panja
26. Pasal 23 --- P.15Disetujui untuk dibahas di panja
27. Pasal 25 --- P. 15
Disetujui untuk dibahas di panja28. Pasal 26 --- P.16
Disetujui untuk dibahas di panja29. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun --- P.16
Disetujui untuk dibahas di panja30. Pasal 28 --- P.16
Disetujui untuk dibahas di panja31. Pasal 29 --- P.16
Disetujui untuk dibahas di panja32. Pasal 30 --- P.16
Disetujui untuk dibahas di panja33. Pasal 31 ---P.17
Disetujui dalam raker34. Pasal 32 ---P.17
Disetujui untuk dibahas di panja35. Pasal 33 ---P.17
Disetujui untuk dibahas di panja36. Pasal 35 ---P.17
Disetujui untuk dibahas di panja37. Pasal 37 ---P.17
Disetujui dalam raker38. Pasal 38 --- P.17
Disetujui untuk dibahas di panja39. Bab IX ---P.18
Disetujui untuk dibahas di panja40. Pasal 41 ---P.18
Disetujui untuk dibahas di panja41. Pasal 44 ---P.18
Disetujui dalam raker42. Pasal 45 ---P.18
Disetujui dalam raker43. Pasal 46 ---P.18
Disetujui untuk dibahas di panja44. Pasal 47 ---P.19
Disetujui untuk dibahas di panja
45. Pasal 48 ---P.19Disetujui dalam raker
46. Pasal 49 ---P.19Masuk Timus-timsin - Disetujui untuk dibahas di panja
47. Pasal 50 ---P.19Disetujui dalam raker
48. Pasal 51 ---P.19Disetujui untuk dibahas di panja
49. Pasal 53 ---P.19Disetujui untuk dibahas di panja
50. Pasal 54 ---P.20Disetujui untuk dibahas di panja
51. Pasal 55 ---P.20Disetujui untuk dibahas di panja
52. Pasal 56 ---P.20Disetujui untuk dibahas di panja
53. Bab XIII Pasal 57 ---P.20Disetujui untuk dibahas di panja
54. Pasal 58 ---P.20Disetujui untuk dibahas di panja
55. Pasal 59 ---P.20Disetujui untuk dibahas di panja
56. Pasal 60 ---P.21Disetujui dalam raker
57. Pasal 61 ---P.21Disetujui untuk dibahas di panja
58. Pasal 62 ---P.21Disetujui raker
59. Pasal 63 ---P.21Disetujui untuk dibahas di panja
60. Pasal 64 ---P.21Disetujui raker
61. Paragraph 2 (tanggung jawab mutlak) ---P.21Disetujui untuk dibahas di panja
62. Pargraph 3 (rasa untuk pengajuan gugatan), Pasal 66 ayat (1)---P.21
Disetujui raker63. Pasal 66 ayat (2) ---P.21
Disetujui untuk dibahas di panja64. Hak gugat pemerintah ---P.21
Distujui raker65. Bab V hak gugat masyarakat ---P.22
Disetujui untuk dibahas di panja66. Pasal 68 ---P.22
Disetujui untuk dibahas di panja67. Pasal 69 ---P.22
Disetujui raker68. Pasal 70 ---P.22
Disetujui raker kecuali (C) Disetujui untuk dibahas di panja69. Pasal 72 ---P.22
Disetujui raker kecuali tambahan huruf (b) baru Disetujui untuk dibahas dipanja
70. Pasal 73 ---P.22Disetujui untuk dibahas di panja
71. Bab Pembuktian ---P.22Masukan baru dari pemerintah; Disetujui untuk dibahas di panja
72. Bab XVI ketentuan pidana ---P.22Disetujui untuk dibahas di panja
73. Tambahan pasal baru dari pemerintah ---P.23Disetujui untuk dibahas di panja
74. Pasal 75 ---P.23Disetujui untuk dibahas di panja
75. Ketentuan peralihan ---P.23Disetujui untuk dibahas di panja
76. Ketentuan penutup ---P.23Disetujui untuk dibahas di panja
*Sutan Bhatoegana --- Pembahasan panja di hotel intercontinental17 Juli 2009 Rapat Panitia Kerja
(PANJA)PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH(rapat tertutup).
28 orang PANJA35 orang undangan
Ketua rapat:
Agenda:Pembahasan per DIM yang sudah diselesaikan di pansus sebelumnya.Kesepakatan: Pasal-Pasal yang tidak dikomentari Pemerintah dan tidak adamasukan dari stakeholder dianggap sudah selesai.
Pembahasan DIMRapiuddinHammarung Catatan: Akan lebih memudahkan apabila dalam membaca risalah sidang ini sekalian
dengan membaca DIM Pemerintah.
Pembahasan DIM:1. Judul ---P.4
Penambahan kata ‘perlindungan’ untuk memperjelas misi pemerintah kedepannya untuk melindungi lingkungan. Perdebatan disini apakah denganjudul pengelolaan lingkungan hidup sudah mencukupi atau perlu dimasukankata perlindungan. --- Pembahasan mengenai pemasukan kata‘perlindungan’ pada judul dipending untuk melihat konsistensinya dengan isi(Pending)
2. Konsiderans Menimbang, Mengingat dan Memutuskan ---P.13Menugaskan Departemen Hukum dan ham untuk membahas mengenaikonsiderans yang merupakan landasan filosofis , yuridis dan sosioligis materimuatan RUU PLH --- akan dibahas lagi di akhir pembahasan RUU
3. Ketentuan Umum – Pengertian Konsep Lingkungan Hidup ---P.14Ada masukan dari IPB untuk menambahkan kata ‘alam itu sendiri’ padakonsep lingkungan hidup sehingga, ketentuannya menjadi: kesatuan ruangdan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia danperlikaunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.Diputuskan bahwa kata ‘alam itu sendiri’ tidak akan mempengaruhi substansiRUU PLH yang sudah dibuat sehingga disetujui bahwa kata tesebutdimasukan.(dibahas kembali di Timus)
4. Ketentuan Umum – Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ---P.17Pemerintah menambahkan angka baru yang memasukan konsep ‘rencanapengelolaan lingkungan hidup’. Pemerintah mengusulkan bahwa pengertianrencana pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang memuatpotensi dan masalah lingkungan hidup serta pengendaliannya dalam kurunwaktu tertentu.Diputuskan bahwa pengertian rencana pengelolaan lingkungan hidup yangdiartikan sebagai dokumen, hal ini lebih administrasi bukan bahasa hukum,maka perlu di kaji ulang penulisannya dan hal ini di pending untuk berikutnya.(Pending)
5. Ketentuan Umum – Daya Dukung --- P.19Pemerintah mengusulkan untuk menambahkan kata ‘Keseimbangan’,sehingga menjadi ‘untuk mendukung keseimbangan peri kehidupan manusiadan makhluk hidup lainnya’.Disetujui untuk dibawa ke timsus dengan pengertian dari pak sony keraf yangmemperluas pengertian daya dukung, yakni ‘daya dukung lingkunga hidupadalah kemampuan lingkungan hidup untuk menduku peri kehidupanmanusia, makhluk hidup lain, alam itu sendiri, dan keseimbangan diataranya’.(masuk Timus)
6. Ketentuan Umum – Sumber Daya Alam ---P.26Penyempurnaan dari pemerintah yang akan dibahas di timsus. Menurutpemerintah, ‘sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiridari sumber hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem’(masuk Timus)
7. Ketentuan Umum – Kajian Lingkungan Strategis ---P.26KLHS penting untuk dimasukan sebagai payung yang lebih luas daripadaamdal untuk pengendalian kerusakan lingkungan hidup, untuk perumusannyaakan dibicarakan di timsus(masuk Timus)
8. Ketentuan Umum – UKL-UPL ---P.27Redaksional dibahas dalam timsus
9. Ketentuan Umum – Pencemaran ---P.28Usulan IPB untuk menambahkan kata ‘mengubah keadaan alamiah’ padapengertian pencemaran yang berarti bahwa pencemaran tidak hanya dilihatdari baku mutu nya saja tapi ada suatu perubahan keadaan alamiah.Perdebatannya disini dengan kata alamiah tersebut akan menunjuk padaperubahan fisik semata, sedangkan pencemaran bukan hanya dilihat dariperubahan fisik semata. Masukan dari IPB juga lebih cenderung padapengertian kerusakan. Sehingga disetujui bahwa masukan tersebut tidakditerima dan tetap pada rumusan awal.(Disetujui panja kembali pada konsep awal)
10. Ketentuan Umum – Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup ---P.33Perbaikan dari pemerintah dan usul dari IPB dengan penambahan kata ‘kimia’saja.(Setuju?)
11. Ketentuan Umum – Perusakan Lingkungan Hidup ---P.33
Definisi kerusakan:melampaui kriteria baku(Setuju dengan Usul Pemerintah)
12. Ketentuan Umum – Konversi Sumber Daya ---P.34Ada masukan dari UGM, ‘konservasi sumber daya alam adalah pengelolaansumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secarabijaksana, dan sumber daya lam yang terbarui untuk menjaminpemanfaatannya serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetapmemelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamnnya’.(Pembahasan lebih lanjut dibawa ke timsus-timsin)
13. Ketentuan Umum – Perubahan Iklim ---P.35Pemerintah mengusulkan penambahan perubahan iklim pada ketentuanumum. ‘perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsungatau tidak langsung oleh aktifitas manusia yang menyebabkan perubahankomposisi atmosfir secara global, dan selain itu juga perubahan variabilitasiklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan’ ---mengikuti definisi baku UNFCCC(Disetujui oleh anggota rapat)
14. Ketentuan Umum – Limbah ---P.36Usul dari IPB, ‘limbah adalah …………. yang merupakan sisa dari suatuusaha dan/atau kegiatan’.Disetujui untuk penggunaan istilah yang sama dengan Undang-UndangSampah.(Disetujui oleh anggota rapat)
15. Ketentuan Umum – Bahan Berbahaya --- P.36Usulan dari ASPEMBAYA untuk menghilakan kata ‘beracun’, karena menurutmereka berbahaya itu sudah dengan sendirinya beracun.Masukan tersebut ditolak, perumusan akan dilanjutkan pada timsus dantimsin dengan memperhatikan usul IPB dan UGM(disetujui oleh anggota rapat)
16. Ketentuan Umum – Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ---P.37Usulan pemerintah di drop, karena pada sebelumnya sudah dijelaskanpengertian bahan berbahaya dan beracun sehingga dalam ini hanyadiperlukan penjelasan ttg limbahnya saja, yakni sisa dari bahan berbahayadan beracun.(disetujui konsep pemerintah oleh anggota rapat)
17. Ketentuan Umum – Pengelolaan limbah bahan berbahaya ---P.43
(Pending)18. Ketentuan Umum – Dumping ---P.43
Perlu dicarikan istilah nya dalam bahasa Indonesia baru dirumuskandefinisinya pada timus.(Pending)
19. Ketentuan Umum – Sengketa lingkungan hidup ---P.44Tidak ada komentar (disetujui rapat)
20. Ketentuan Umum --- Organisasi lingkungan hidup ---P.44Tidak ada komentar (disetujui rapat)
21. Ketentuan umum – Audit lingkungan hidup ---P.44Tidak ada komentar (disetujui rapat)
22. Ketentuan umum – Setiap orang ---P.45Tidak ada komentar (disetujui rapat)
23. Ketentuan Umum – MenteriDisesuaikan dengan ketentuan yang ada --- (dimasukan dalam Timus)
24. Ketentuan Umum – dampak lingkungan hidup ---P.45Penggunaan istilah bahasa Indonesia dari impact(dimasukan dalam timus)
Sabtu, 18 Juli2009
PANJA PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH(rapat tertutup)
Pembahasan DIM
28 Panja35 undangan
Ketua rapat :RapiuddinHammarung
Agenda:Pembahasan per DIM yang sudah diselesaikan di pansus sebelumnya.Kesepakatan: Pasal-Pasal yang tidak dikomentari Pemerintah dan tidak adamasukan dari stakeholder dianggap sudah selesai.
---Menlanjutkan Pemabahasan DIM Bab 2---Poin-poin:
1. Ketentuan Umum – Pembangunan Berkelanjutan ---P.4Penjelasan yang sudah ada pada UU 23/97 disalin dan dibawa langsung ketimus
2. Azas – Tanggung Jawab Negara ---P.5Usulan dari APKASI yang perlu dibuatkan norma, standar, proseder dankriteria lebih lanjut. Rapat memutuskan bahwa NPSK akan dibicarakan padapembahasan kewenangan tidak pada asas(Timus)
3. Azas – Kelestarian dan Keberlanjutan ---P.6Dipakai keduanya karena merupakan pengertian yang lebih lengkap
(disetujui rapat)4. Azas – Manfaat ---P.7
ASPEMBAYA mengusulkan untuk menambahkan kata kearifan sehinggamenjadi ‘manfaat dan kearifan’.(Timus)
5. Azas –Keadilan ---P.9(disetujui rapat)
6. Azas – Deferensiasi Regional ---P.9Masukan dari organisasi non pemerintah bahwa deferensiasi regional digantidengan kata bioregion(disetujui rapat)
7. Azas – Perlindungan Keanekaragaman Hayati ---P.10Terdapat perdebatan mengani konservasi dan perlindungan keanekaragamanhayati apakah redundan.
8. Azas – Pencemar membayar ---P. 13(disetujui rapat)
9. Azas – Parsipatoris ---P.13Usulannya diganti menjadi ‘partisipatif’, ornop menambahkan ‘transparan,partisipatif dan akuntabel’ --- yang disetujui oleh rapat adalah penambahandari ornop.(disetujui rapat)
10. Azas – Penjaminan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal ---P.14Substansi jaminan terhadap hak masyarakat adat diterima namun akan dilihatlebih lanjut penempatannya, karena jaminan tersebut bukan merupakan asaz.(disetujui substansinya di rapat)
11. Azas – Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ---P.15Tata kelola pemerintahan yang baik telah mencakup prinsip transparan,partisipatif dan akuntabel, sehingga penambahan ini diterima dan sebelumnyadari ornop dihapus dan dimasukan dalam penjelasan mengenai prinsip ini.(disetujui rapat)
12. Tujuan – Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbanganlingkungan hidup ---P.16Terdapat perdebatan apakah kemudian diperlukan dimasukan kata manusiadan makhluk lain, karena berdasarkan pengertian lingkungan hidup manusiadan mahkluk lain sudah jelas termasuk dalam pengertian itu, sehinggadiputuskan bahwa manusia dan makhluk lain tidak perlu dimasukan
(disetujui rapat)13. Tujuan – Menjamin terpenuhinya kepentingan generasi masa kini dan
generasi masa depan ---P.20Usulan IPB mengganti kata ‘kepentingan’ menjadi kebutuhan yang disetujuidalam rapat karena merupakan definisi baku dalam pembangunanberkelanjutan yang diartikan dari kata needs, namun diperlukan penjelasantentang ‘kebutuhan tersebut’.(disetujui rapat)
14. Tujuan – Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secarabijaksana ---P.21Usulan IPB untuk mengganti kata ‘mengendalikan’ menjadi ‘mengatur’ dimanadalam pengertian mengatur sudah termasuk juga pengertian mengendalikan.Perdebatan disini berlangsung dengan melihat apakah yang lebih tepat kata‘mengatur’ atau ‘mengendalikan’.Disetujui terlebih dahulu dengan kata ‘mengendalikan’ namun akan disesuaikan dengan ahli bahsa di timus
15. Tujuan – Melindungi wilayah negara kesatuan RI ---P.23Tidak ada komentar (disetujui rapat)
16. Tujuan – menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup ---P.23Tidak ada komentar (disetujui rapat)
17. Tujuan – Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasanlingkungan hidup --- P.23Usulan IPB untuk menganti menjadi ‘mewujudkan pembangunanberkelanjutan’ karena dalam pengertian pembangunan berkelanjutan itusudah merupakan berwawasan lingkungan. Namun hal ini tidak disetujuikarena kata ‘berkelanjutan dan berwawasan lingkungan’ itu disesuaikandengan UUD Pasal 33 ayat 4.(disetujui rapat)
18. Tujuan – Mengendalikan kerusakan lingkungan akibta perubahan iklim ---P.24Perdebatan kata ‘mengendalikan’ yang dapat diintepretasikan bermacam-macam sehingga dalam peraturan akan diberikan penjelasan tentang apayang dimaksud dengan pengendalian dalam RUU PLH(masuk Timus)
19. Tujuan – Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan hak atas lingkunganhidup sebagai bagian dari hak asasi manusia --- P.29
Diterima dalam rapat karena sesuai dengan ketentuan yang dituang padaUUD 1945
20. Ruang Lingkup – Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian danpemeliharaan ---P.30Masukan dari ornop untuk memasukan ‘perlindungan’ yang diterima dalamrapat untuk dimasukan ke dalam RUU PLH
21. Bab/Pasal mengenai PengedalianUsulan Ornop untuk memasukan pengendailan dalam RUU PLH diakomodirdengan menunjuk pemerintah untuk membuat konsep bab/pasal mengenaipengendalian sebelum masuk ke bab perencanaan.
22. Perencanaan – Pasal 5 --- P.34Usulan Ornop: ‘menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup denganberdasarkan KLHS dengan melibatkan masyarkat’.Perdebatan mengenai kewenangan pembuatan penetapan isi dan maksuddari KLHS.Perdebatan mengenai kata ‘melibatkan masyarakat’ yang perlu dijabarkancara dan prosedur keterlibatan masyarakat.Perdebatan peraturan pelaksanaan yang akan dimuat dalam Perpres atau PP
23. Pasal 6 – Invetarisasi sumber daya alam ---P.43Akan disusun terlebih dahulu dengan pemerintah dan dilaporkan pada panjaterkahir
24. Pasal 7 ---P.47Perdebatan mengenai pelaksanaan dan koordinasi Menteri Lingkungan Hidup
25. Pasal 8 ---P.54Perdebatan mengenai cakupan sumber daya alamDisetujui : ‘Pemanfaatan sumber daua alam dilakukan denganmemperhatikan rencana pengelolaan lingkungan hidup’
26. Pasal 9 ---P.5927. Pasal 10 ---P.60
Usulan Ornop untuk ditambah instrument pencegahan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup antara lain: tata ruang, baku mutu, kriteriakerusakan, amdal, ukl, upl, perizinan, insturmen ekonomi dan anggaranberbasis lingkungan.
28. Pasal 12 ---P.70Perdebatan mengenai cakupan baku mutu lingkungan apakah juga mencakupbaku mutu limbah – pemerintah ditugaskan untuk merumuskan kembali baku
mutu lingkunganPerdebatan mengenai instrument ekonomi atau instrument pasar yangdigunakan
29. Pasal 13 ---P.72Perdebatan mengenai bentuk hukum peraturan pelaksanaan megenai bakumutu ambient dan emisi
30. Pasal 14 ---P.79Perdebatan mengenai izin lingkungan sebagai pelaksanaan hak vetolingkungngan dan dasar pemberian izin usaha
31. Kewenangan MENLH dalam Mencabut Amdal ---P.88Ketentuan yang ada pada DIM 162-163 perlu disempurnakan dan ditulisulang. Dalam rapat ada perdebatan mengenai kewenangan pencabutankeputusan daerah oleh MENLH dan kepentingan kewenangan pencabutanAmdal.
32. Pasal 15 ---P.92Ada tambahan dari Pemerintah ‘setiap usaha dan/atau kegiatan yangdiperkirakan berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkunga’.Dalam rapat diperdebatkan kata ‘diperkirakan’ yang ambigu, perlu diperjelas.
33. Izin Lingkungan ---P.96Perdebatan mengenai apa itu izin lingkungan, konsep dan yang lainnya yangbelum jelas diatur dalam RUU PLH. DPR menginginkan izin lingkungan yangsuper power.
34. Pasal 16 ---P.99Perdebatan mengenai pengertian ‘masyarakat’ --- masyarakat mana yangdikatakan perlu untuk ikut dalam proses perizinan, yang benar2 terdampakoleh suatu kegiatan.Pasal 16 disetujui sesuai dengan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah
35. Instrumen Ekonomi---P.106Masukan dari IPB pada DIM 188 untuk memakai istilah instrumen ekonomi,dibandingkan dengan instrumen mekanisme pasar.
36. Legislasi Hijau---P.116Kata ‘hijau’ tidak dipakai, melainkan lebih condong ke ‘legislasi berbasislingkungan’, disetujui untuk ditulis ulang dan dibahas kembali oleh pemerintahdan pakar untuk kemudian dibahas selanjutnya
37. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup---P.125Masukan dari IPB untuk membuat satu bab tentang pemulihan tersendiri.
Perumusan pemulihan dikembalikan kepada pemerintah dan termasuk pulajaminan dari pemulihan tersebut. Dalam rapat ini DPR menginginkan adanyajaminan atas pemulihan yang dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi bentukjaminannya diberikan kepada pemerintah untuk merumuskan
38. Pemeliharaan lingkungan hidup ---P.Perdebatan mengenai bentuk pemeliharaan yang terdiri dari konservasi,persevasi dan reservasi
39. Pengelolaan bahan beracun ---.P143Perdebatan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan bahan beracun
40. Sanksi Administrasi ---P.16441. Pengawasan ---P.165
Selasa, 28 Juli2009
PANJA PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH(rapat tertutup)
Pembahasan DIM
28 Panja37 undangan
Katua rapat:RapiuddinHammarung
Agenda:1. Melanjutkan pembahasan DIM Pemerintah.
Poin-poin DIM:1. Uang Paksa ---P.3
Perdebatan mengenai tepatkah pengenaan uang paksa.Masukan UNDIP: uang paksa malah dapat menyebabkan pelaku usaha untuktetap mencemari dan tidak efektif. Uang paksa yang diterima oleh pemerintahtidak ditempatkan pada pos yang semestinya. Diperlukan pengaturanmekanisme uang paksa.Disepakati bahwa yang dipakai adalah ‘paksaan pemerintah’, bukan ‘uangpaksa’
2. Pembagian Kewenangan Pengawasan ---P.18Perdebatan mengenai pembagian kewenangan pusat dan daerah
3. Pasal 37 – disetujui ---P.234. Pasal 38 – pencabutan izin ---P.23
Perdebatan mengenai kewenangan pencabutan izin – apakah penjabat yangmengeluarkan atau MENLH?
5. Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup ---P.27Masukan dari Ornop, namun pemerintah tidak menyetujui karenapermasalahan kepentingannya.
6. Pendidikan Lingkungan ---P.30Menurut komentar Yunani Kartawati bahwa pendidikan lingkunganmerupakan hak yang penting untuk dimasukan dalam undang-undang ini,
sehingga untuk mendapatkan pendidikan lingkungan masyarakat memilikidasar hak yang diakui oleh undang-undang ---- disetujui untuk dimasukan ketimus
7. Strategic Legal Action Against Public Participation ---P.33Masukan dari ornop untuk memasukan SLAAPP di RUU PLH ini. --- disetujuiuntuk masuk ke timus dengan perbaikan perumusan.
8. Larangan memberikan informasi palsu ---P.35Disinkonkan dengan UU No. 14 Tahun 2008 --- perdebatannya: apa yangdimaksud dengan informasi palsu disini
9. Pasal 51 – Izin pembuangan limbah ke lingkungan –P.37Dibahas ulang pemerintah dan diberikan ke timus
10. Larangan – penebangan pohon ---P.48‘setiap orang dilarang menebang pohon yang dapat mengakibatkankerusakan lingkungan’ – penjelasan dari pemerintah --- dikaitkan denganpasal 51
Sabtu, 29 Juli2009
PANJA PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH
Pembahasan DIM(rapat tertutup)
22 Panja32 KLH
Ketua rapat :RapiuddinHammarung
Agenda:1. Melanjutkan pembahasan DIM Pemerintah --- mulai Bab XII ttg Peran Serta
Masyarakat
Poin-poin Pembahasan:1. Peran Serta Masyarakat --- P.3
Masukan ornop: peran serta aktifPerdebatan mengenai peran serta atau peran serta aktif yang dipakai dalmRUU PLH ini --- ada masukan menggunakan prean serta masyarakat ---disetujui untuk dibahas di timus
2. Peran Serta Masyarakat ---P.6Usulan IPB, penambahan ayat ‘peran masyarakat adalah bagian penting danterpadu dalam penetapan kebijakan, keputusan, perencanaan, pengelolaandan pengawasan lingkungan’.---- akan diintegrasikan dengan ayat-ayat mengenai peran serta masyarakatoleh pemerintah
3. Bentuk Peran Serta Masyarakat ---P.8Ayat (2) dari penjelasan sebelumnya di drop karena akan membuat rancumasyarakat
4. Audit Lingkungan Hidup ---P.13
Komen Pemerintah:Pasal 57 sifatnya voluntaryPasal 58 bersifat wajibPerdebatan apakah audit lingkungan harus diwajibkan dalam RUU PLHataukah bersifat voluntary, namun bagi perusahaan yang bermasalahdiwajibkan oleh pemerintahDiserahkan kembali kepada pemerintah untuk membahas mengenai auditlingkungan hidup untuk kemudian dimasukan ke timus
5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ---P.28Perdebatan mengenai posisi RUU PLH sebagai lex specialist atas tindakanpelanggaran hukum lingkungan.Perdebatan mengenai penyelesaian di luar pengadilanPerdebatan mengenai kerugian --- perlunya memasukan kerugian imaterial
6. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan ---P.34Pengaturannya masih kurang jelas, baru hanya ada dua pasal abstrak, perluditambah
7. Pasal 63 ---P.43Merupakan lex specialist dari Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat diKUHPerdata.Perdebatan untuk memasukan unsur pidana juga tidak hanya perdata.
8. Pasal 64 ---P.46Permasalahan gugatan balik dari pencemar, --- perumusannya diperbaiki dandibawa ke timus
9. Tanggung Jawab Mutlak ---P.48Masukan dari IPB menggunakan kata “penanggungjawab usaha dan/ataukegiatan” daripada “setiap orang”.Perdebatan: tanggung jawab mutlak tidak sama dengan pembuktian terbalikPerdebatan: ganti rugi seketikaPerdebatan: Strict liability and absolute liability
10. Daluarsa mengajukan gugatan ---P.58Pemerintah memberi masukan bahwa untuk B3 daluarse yang diatur dalamKUHPerdata tidak berlaku karena waktu untuk melihat dampak daripencemaran B3 lama, Rapat menyetujui untuk pasal ini diubahperumusannya dan dibawa ke timus
11. Hak Gugat Pemerintah ---P.60Perdebatan: tidak hanya MENLH yang harusnya memiliki hak gugat
pemerintah tetapi semua departemen12. Hak Gugat Masyarakat ---P.61
Perdebatan pada ayat ke-2 tentang kewenangan menteri mewakilimasyarakat untuk menggugat pencemar
13. Pasal 70 ---P.66Perdebatan: perlu tidak perlunya surat kuasa khusus pada gugatan classaction
14. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup---P.69Perdebatan mengenai LSM
15. Penyidikan---P.73Perdebatan kewenangan POLRI dan PPNS yang diperlukan adanyakerjasama dalam penyidikan
16. Pembuktian ---P.77Perdebatan mengenai kewenangan UUPLH untuk mengatur mengenai alatbukti
17. Kelembagaan Lingkungan hidup ---P.83Opsi :1. Tetapmenjadi kementerian negara, akan tetapi membentuk badan baru
berfungsi untuk penegakkan hukum lingkungan2. Berubah menjadi kementerian departemen sepenuhnya3. Pembentukan komisi independan: Komisi Nasional Perlindungan
LingkunganRabu, 5Agustus 2009
PANJA PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH
Pembahasan DIM
(rapat tertutup)
28 Panja37 KLH
Ketua rapat :RapiuddinHammarung
Catatan: 001_DIM
Agenda:1. Melakukan penyisiran DIM yang akan dimasukan ke timus
Poin-poin:1. Judul ---P.32. Konsiderans---P.33. Ketentuan umum---P.3
Masukan pengertian KLHS dari Pemerintah dan Perdebatana mengenaiKLHS, akan disusun ulang oleh pemerintah untuk memberikan penjelasanyang lebih
4. Azaz ---P.12Memasukan bio region dalam ketentuan umum
5. Tujuan---P.13Perdebatan mengenai pengertian azas dan tujuan
6. Ruang Lingkup---P.157. Pasal 5---P.15
Perdebatan mengenai struktur penulisan undang-undang LHPerdebatan prosedur penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup
8. Bab IV Pemanfaatan---P.20Perdebatan bio region dalam kewenangan menteri LH dan daerah
9. Bab V Pengendalian---P.2410. Pasal 10---P.2411. Tata ruang ---P.25
Masukan: rencan kegiatan yang bertentangan dengan tata ruang, termasukamdal akan gugur dengan sendirinya
12. Baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan---P.2513. Amdal, ukl/upl dan perizinan ---P.25
Perdebatan mengenai keikutsertaan masyarakatPerdebatan izin lingkungan
14. Instrumen Ekonomi---P.29Perdebatan mengenai daftar/isi isntrumen ekonomi
15. Legislasi hijau---P.3616. Anggaran berbasis lingkungan---P.17. Analisis Resiko Lingkungan ---P.3718. Penanggulangan, Pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan19. Pemulihan---P.38
Perdebatan mengenai dana penjamin20. Perlindungan ---P.3821. Pengelolaan Limbah B3---P.3922. Dumping B3---P.40
Perdebatan penggunaan istilah dumping23. Bab VIII Pengawasan dan Sanksi Administratif---P.4124. Kewenangan Pejabat Lingkungan---P.41
Perdebatan pembuatan bab baru sanksi administrative25. Bab IX ---P.4226. Bab X ---P.42
27. Hak, Kewajiban dan Larangan ---P.43Perdebatan kewajiban pemerintah untuk membuka informasi ke publik
Kamis, 6Agustus 2009
PANJA PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH
Pembahasan DIM
(rapat tertutup)
28 Panja37 undangan
Ketua rapat :RapiuddinHammarung
Catatan:001_DIMAgenda:
1. Melanjutkan penyisiran pasal-pasal sebelumnya, dimulai dari Bab XII
Poin-poin:1. Peran Serta Masyarakat ---P.3
Perdebatan mengenai bentuk peran serta masyarakat2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – Pasal 59 ---P.53. Pasal 61 ---P.94. Pasal 65 – Tanggung jawab mutlak ---P.10
Perdebatan absolute liability versus strict liability5. Pasal 66---P.11
Perdebatan penggunaan kata daluarsa, kedaluarasa6. Pasal 67 – Hak Gugat Pemerintah---P.137. Pasal 68 – Hak Gugat Masyarakat---P.13
Perdebatan mekanisme class action8. Pasal 69 ---P.15
Perdebatan mengenai status Peraturan MA dalam tata urutan peraturanperundang-undangan
9. Pasal 70 ---P.15Perdebatan ‘pola kemitraan’ dari organisasi lingkungan hidup yang dapatmengajukan gugatanPerdebatan mengenai berapa lama kegiatan LSM yang dapat mengajukangugatan, opsi : 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun
10. Gugatan TUN---P.2311. Bab XV Penyidikan---P.26
Perdebatan kewenangan PPNS LingkunganGagasan Polisi Lingkungan
12. Pembuktian---P.29Perdebatan mengenai alat bukti
13. Ketentuan Pidana ---P.32Perdebatan mengenai hukuman maksimal dan minimal, tentang pasal-pasalyang perlu ditambahkan sanksi pidana
CATATAN:Risalah rapat tidak lengkap, karena tidak ada catatan mengenai keputusan skorsatau penutupan rapat.
Minggu, 23Agustus 2009
PANJA PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH
Pembahasan DIM
(rapat tertutup)
28 Panja37 undangan
Ketua Rapat:Rapiuddin Hamarung
Agenda:1. Menyetujui Struktur Bab RUU PLH2. Membahas pasal-pasal berdasarkan DIM3. Buka Puasa dengan Menteri Lingkungan Hidup
Kerangka RUU PLH:Bab 1: Ketentuan UmumBab 2: Azas dan TujuanBab 3: Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah DaerahBab 4: Manajemen Lingkungan – perencanaan, pemanfaatan dan pengendalianBab 5: Sistem InformasiBab 6: Hak, Kewajiban dan LaranganBab 7: Peran MasyarakatBab 8: Pengawasan dan Sanksi AdministratifBab 9: Penyelesaian Sengketa LingkunganBab 10: Penyidikan dan PembuktianBab 11; Ketentuan PidanaBab 12: Ketentuan PeralihanBab 13: Ketentuan Penutup
Komentar dan masukan untuk struktur Bab RUU PLH:1. Ruang lingkup yang sebelumnya ada dihapus karena melihat UU 23/97 tidak
ada ruang lingkup2. Komentar mengenai kelembagaan --- kementerian lingkungan hidup3. Perdebatan mengenai jumlah bab dari draft sebelumnya yang banyak
berkurang4. Masukan untuk konsiderans menimbang: Pasal 28 h UUD 1945, UU Otonomi
Daerah
Cat: Pada rapat ini judul RUU sudah disetujui menjadi ‘Undang-Undang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup’
Poin-poin pembahasan permasalahan:
1. Ketentuan Umum – lingkungan hidup---P.8Pengertian lingkungan hidup: perdebatan penggunaan kata ‘kesatuan ruang’
2. Ketentuan Umum – Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup---P.133. Ketentuan Umum – Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup---P.13Perdebatan apakah hal ini merupakan dokumen atau apa --- perdebatanmengenai definisi
4. Ketentuan umum – Daya dukung lingkungan hidup---P.185. Ketentuan umum – daya tampung lingkungan hidup---P.186. Ketentuan umum – Sumber daya alam---P.197. Ketentuan umum – Kajian Lingkungan Hidup Strategis---P.19
Perbaikan segi bahasa perumusan dan perumusan mengenai apa yangdimaksud sebagai KLHS --- Intepretasi Sonny Keraf: potret tentang kondisilingkungan dan daya tampungnys di sebuah kawasan
8. Ketentuan Umum – Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup---P.23Perdebatan mengenai penggunaan perumusan dalam UU 23/1997, titikperdebatan pada penggunaan kata ‘dampak besar dan penting’ karena dirasakeduanya memiliki arti yang sama yang diambil dari kata ‘significant’
9. Ketentuan umum – Upaya kelola lingkungan hidup dan upaya pantaulingkungan hidup---P.26
10. Ketentuan umum – baku mutu lingkungan hidup---P.2611. Ketentuan umum – pencemaran lingkungan hidup ---P.2712. Ketentuan umum – kerusakan lingkungan hidup---P.28
Perdebatan mengenai penyebab kerusakan lingkungan hidup, manusia ataualam
13. Ketentuan umum – konservasi sumber daya alam ---P.3114. Ketentuan umum – perubahan iklim ---P.3115. Ketentuan umum – Limbah---P.3216. Ketentuan umum – bahan berbahaya dan beracun ---P.3217. Ketentuan umum – limbah bahan berbahaya dan beracun---P.3218. Ketentuan umum – pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ---P.3219. Ketentuan umum – dumping ---P.32
Perdebatan dalam penggunaan kata ‘pembuangan’ sebagai penggantidumping
20. Ketentuan umum – sengketa lingkungan hidup---P.34
21. Ketentuan umum – dampak lingkungan hdup---P.3422. Ketentuan umum – organisasi lingkungan hidup ---P.34
Perdebatan dalam perumusan arti organisasi lingkungan hidup apakah akanterpaku pada kegiatan yang hanya lingkungan hidup atau semua kegiatanyang memiliki kaitan dengan lingkungan hidup
23. Ketentuan umum – audit lingkungan hidup ---P.36Dirumuskan untuk menjadi kegiatan yang sukarela (voluntary)
24. Ketentuan umum – orang---P.3825. Ketentuan umum – pemerintah pusat---P.3826. Ketentuan umum – pemerintah daerah---P.3827. Ketentuan umum – menteri ---P.3828. Ketentuan umum – pembangunan berkelanjutan ---P.38
Masukan ke pemerintah untuk mendefinisikan tentang kearifan tradisional,masyarakat hukum adat dan hukum adat
29. Bab II – tanggung jawab negara---P.39Perdebatan mengenai tanggung jawab negara dan perlu dimasukannyatanggung jawab masyarakat
30. Bab II – Tujuan ---P.44Penambahan perlindungan dalam tujuan yang sebelumnya hanyapengelolaan
31. Bab II – ruang lingkup---P.45Kembali memasukan ruang lingkup dalam struktur RUU PLH sesuai denganmasukan Sonny Keraf
32. Pasal 5 ---P.45Butir dua dan tiga dalam ketentuan umum dikaitkan dengan Pasal 5
33. Inventarisasi dan penetapan wilayah ---P.45Perdebatan hubungan inventarisasi dan penetapan wilayah dengan ekoregion
34. Pasal 8 RPPLH---P.4835. Pasal 9 Penyusunan RPPLH---P.4936. Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH---P.5037. Pasal 11 pemanfaatan sumber daya alam ---P.5038. Pasal 12 ---P.5039. Pasal 13 ---P.54
Perdebatan penggunaan kata instrumentPerdebatan tentang pengertian instrument ekonomi lingkungan hidup
40. Pasal 15---P.5941. Pasal 16 ---P.62
Perdebatan kewenangan ketentuan pelaksanaan pengukuran baku mutulingkungan hidup
42. Pasal 17 – Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup---P.65Perdebatan dalam aspek bahasa perumusan pasal 17
43. Pasal 18 – Amdal---P.74Perdebatan mengenai kedudukan amdal dalam perizinanPerdebatan penetapan dan perumusan kegiatan yang dikenakan amdal olehmenteri
Senin, 24Agustus 2009
PANJA PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH
Pembahasan DIM(rapat tertutup)
28 Panja25 Undangan
Agenda:1. Melanjutkan pembahasan DIM sebelumnya
Poin-poin :1. Amdal ---P.3
Perdebatan tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDALPerdebatan sertifikat/sertifikasi AMDAL
2. Pasal 22 ---P.53. Pasal 23 – Pasal 24---P.6
Perubahan posisi pasal4. Pasal 25---P.7
Perdebatan mengenai perumusan amdal yang sudah berjalan dan sifat amdaltersebutPerdebatan politisasi dalam penyusunan amdal – terutama dalam prosedurPerdebatan kewenangan dan prosedur komisi penilai amdalPerdebatan mengenai sanksi bagi pejabat dalam pelaksanaan amdalPerdebatan mengenai waktu amdal
5. Pasal 31 ---P.386. Pasal 32 – UKL/UPL ---P.38
Perdebatan mengenai kegiatan yang bagaimanakah yang dikenakanUKL/UPL dan perumusan bahasa yang baik --- disetujui bahwa UKL/UPLdiwajibkan bagi usaha/kegiatan yang tidak berdampak penting terhadaplingkungan dengan mengacu pada ketentuan mengenai amdal sebelumnya
7. Pasal 33 – Izin Lingkungan---P.40Perdebatan kedudukan izin lingkungan dengan amdal, UKL/UPL, dan izinusaha
8. Pasal 34 ---P.569. Pasal 35 ---P.5610. Pasal 36---P.5611. Pasal 37---P.5612. Pasal 38 ---P.5813. Pasal 39 ---P.5914. Pasal 40 ---P.6115. Pasal 41---P.61
Perdebatan mengenai penggunaan istilah instrument ekonomi lingkunganatau masukan baru dengan sistem pendanaan lingkunganMasukan untuk tetap menggunakan istilah instrumen ekonomu lingkungandengan penyederhanaan definisi oleh pemerintah dan memberikan listinstrumen ekonomi yang lebih jelasPenjelasan fungsi instrument ekonomi lingkungan dari pemerintah
16. Pasal 43 ---P.66Perdebatan bahwa setiap penyusunan legislasi yang ada di tingkat nasionalmaupun di tingkat daerah harus berdasarkan prinsip lingkungan, terutamaprinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi tumpuan utama
17. Pasal 44---P.73Perdebatan mengenai ruang lingkung anggaran yang berbasis lingkungan,tidak hanya mengenai anggaran kementerian lingkungan hidup namun lebihluas dalam anggaran daerah dan nasionalKondisinya sebelum adanya UU PLH, bahwa anggaran terhadapperlindungan lingkungan itu tidak memadai sehingga diusulkan untukmendorong anggaran yang lebih pro lingkunganAda masukan untuk fokus kepada anggaran yang berbasiskan prinsippembangunan berkelanjutan
18. Pasal 45---P.84Perdebatan untuk mengintegrasikan analisa resiko lingkungan ke dalamamdal
19. Pasal 46 – Penganggulangan---P.86Perdebatan mengenai pemberian informasi lingkungan kepada masyarakatuntuk memperjelas perumusan pada pasal
20. Pasal 48 – dana jaminan---P.88Pertanyaan mengenai siapakah yang berhak menggunakan dana jaminantersebut dimana dalam perumusan belum jelas
21. Pasal 49 ---P.89Kerusakan diubah/disinkronisasikan semuanya menjadi perusakan
22. Bab VI – Pasal 50 Pemeliharaan---P.89Masukan untuk mengganti judul bab menjadi perlindungan danmenghilangkan pasal mengenai preservasiPerdebatan mengenai pengertian preservasi dan penggunaan definisikonservasi/preservasi yang sudah ada dalam uu kehutanan
23. Pasal 51 – Pengelolaan B3---P.9224. Pasal 52---P.93
Perdebatan mengenai pemberian kewenangan pengelolaan limbah padapihak lain oleh pelaku usaha --- memperjelas siapa yang dimaksud sebagaipihak lain dalam UU
25. Pasal 53 – Dumping/Pembuangan---P. 94Perdebatan mengenai ruang lingkup pembuangan --- apakah hanyapembuangan limbah ke wilayah laut sajaBagaimana mekanisme dumping/pembuangan
26. Pasal 54 – Pengawsan---P.97Perdebatan akan kewenangan pengawasan menteri kepada pelaku usahasecara langsung atau kan pelaksanaan ketentuan peraturan RUU saja
27. Pasal 55 ---P.98Perdebatan dalam pengawasan penaataan izin tidak dilimpahkan ke daerah
28. Pasal 56 ---P.9929. Pasal 57---P.101
Masukan tentang koordinasi PPNS hanya dilakukan dalam tindakan yangmengandung unsur Pidana
30. Pasal 59 ---P.102Sepakat tidak ada penurunan kewenangan pengawasan perizinan darimenteri
31. Pasal 60 ---P.10232. Pasal 61---P.102
Masukan: memberikan definisi terhadap “pelanggaran yang serius”33. Pasal 62, 63 dan 64---P.10334. Pasal 65---P.10335. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah ---P.103
Masukan untuk memindahkan posisinya ke bagian awal36. Pasal 67 ---P.104
Perdebatan mengenai kewenangan pemerintah37. Pasal 69 ---P.106
Senin,24Agustus 2009
PANJA PANJA denganKementerian LH
Pemaparan daritamu/undangan
42 Panja40 KLH
Catatan: ISI NOTULENSI SIDANG SAMA DENGAN YANG DIATAS/SEBELMUNYA.TERDAPAT 2 LAMPIRAN SIDANG PADA TANGGAL 24 AGUSTUS !
Selasa, 25Agustus 2009
Panja PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH(rapat tertutup)
28 Panja25 Undangan
Ketua rapat :RapiuddinHammarung
Agenda:1. Melanjutkan pembahasan DIM/Pasal sebelumnya yang terhenti pada pasal 69
Poin-poin:1. Pasal 70 – Hak, Kewajiban dan Larangan---P.3
Masukan: masih ada kata yang dapat ditafsirkan berbeda pada ayat 3:“diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup”
2. Pasal 71 – Anti SLAAP---P.3Perdebatan dianggap sebagai bertentangan dengan kewajiban hakim untuktidak menolak perkara
3. Bagian kedua – Kewajiban (Pasal 72) ---P.4. Pasal 73 ---P.55. Pasal 74---P.66. Pasal 75---P.6
Hampir sama dengan Pasal 72 sehingga disetujui untuk dihapus7. Pasal 76---P.68. Pasal 77 – Pasal 80---P.6
Perdebatan mengenai kewenangan komisi penilai amdal9. Pasal 81 ---P.8
Perdebatan mengenai peran aktif masyarakat yang akan dibentuk sebagaihak, kesempatan atau kewajiban dalam RUU PLH
10. Pasal 82 – Pasal 83---P.11Masukan mengenai definis ‘berisiko tinggi ‘Perdebatan mengenai kewajiban perusahaan yang terdaftar dalam pasarmodal
11. Pasal 84 ---P.15Perdebatan mengenai pengenaan beban audit lingkungan hidup oleh menteri
12. Pasal 85---P.1713. Pasal 86---P.17
Perdebatan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yangdianggap sebagai suatu hal yang dapat dipermainkan
14. Pasal 87---P.18Perdebatan mengenai penyelesaian sengketa di dalam dan di luarpengadilan, mengenai mekanisme dan prosedurnya
15. Pasal 88---P.22Perdebatan keperluan adanya lembaga indpenden (yang dibentuk olehmasyarakat sendiri atau oleh pemerintah) pelayanan penyelesaian sengketalingkungan --- yang dibentuk dengan kewenangan pusat, daerah
16. Pasal 89 ---P.24Perdebatan mengenai subjek dari perbuatan apakah dirumuskan denganmenggunakan term yang general ‘setiap orang ‘ atau ‘setiappenanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum’Perdebatan mengenai kewajiban atas hukuman yang ada tidak hilang akibatpemindahtangan korporasi
17. Pasal 90 Tanggung Jawab Mutlak---P.31Perdebatan mengenai pembuktian kesalahan dalam prinsip tanggung jawabmutlak
18. Pasal 91 – tenggat kadaluarsa---P.33Masukan --- menggunakan istilah yang sudah lumrah dipakai dalam hukumacara perdata
19. Pasal 92---P.3420. Pasal 93 – Hak gugat masyarakat---P.34
Perdebatan mengenai pentingnya pengaturan class action dalam RUU PLH21. Pasal 94 – Hak gugat organisasi lingkungan hidup---P.36
Perdebatan mengenai fungsi hak gugat organisasi lingkungan hidup yangmenyebabkan adanya pembatasan ganti kerugian yang dapat dimintakanoleh organisasi lingkungan kepada pengadilanPerdebatan mengenai definisi dari ganti rugi
22. Pasal 95 – gugatan administrasi---P.41Perdebatan mengenai obyek gugatan
23. Bab Penyidikan ---P.45Perdebatan mengenai kewenangan PPNS Lingkungan dalam pelaksanaanpenyidikan kasus lingkunganPerdebatan mengenai prosedur penyidikan, apakah RUU PLH perlu mengaturlex specialist dari ketentuan KUHAP
24. Pasal 97---P.47Perdebatan mengenai koordinasi/keterpaduan kerja antar penegak hukum
25. Pasal 98---P.5126. Pasal 99 – ketentuan Bab Pidana ---P.52
Perdebatan mengenai besaran sanksi yang dapat diberikan dalam UU PLH27. Pasal 118 ---P.5428. Pasal 121 ---P.54
Perdebatan mengenai perusahaan yang sudah memiliki izin / izin perusahanayang sudah dimiliki
Catatan : Waktu rapat tidak jelas ---- kemungkinan dilanjutkan malam nya lagi karenadalam risalah rapat tidak ada kejelasan apakah rapat sempat di skors atau tidak,karena pada paragraf selanjutnya pembicaraan ketua rapat adalah pembukaan yangbiasa dibicarakan dalam pembukaan rapat (p.62)
Identifikasi permasalahan :1. Penyempurnaan konsiderans menimbang2. Sinkronisasi ketentuan umum butir dua dan tiga dalam pasal 53. Penjelasan ulang ketentuan umum4. Penulisan ulang KLHS5. Amdal6. Instrumen Ekonomi Lingkungan7. Koordinasi dengan departemen keuangan8. Sistemisasi pasal mengenai ekoregion9. Kaitan tata ruang dengan KLHS dan koordinasi dengan Departemen PU10. Koordinasi dengan Polisi mengenai PPNS11. Tulis ulang ketentuan peralihan12. Pemecahan pasal 7913. Pembahasan penjelasan umum dan penjelasan pasal
Poin-Poin :1. Konsiderans Menimbang ---P.63
Perdebatan mengenai posisi hak asasi dan hak konstitusional sertapenempatan urutan konsideransPembangunan yang dilandaskan atas dasar prinsip berkelanjutan dan
berwawasan lingkunganPenjelasan keterkaitan perumusan pasal dan ketentuan konsideranmenimbang oleh pemerintah
2. Butir kedua dan ketiga ketentuan umum yang dikaitkan dengan pasal 5---P.69Perdebatan mengenai perumusan perlindungan dan pengelolaan yangterpisah atau digabung
3. KLHS---P.73Perdebatan mengenai esensi dari KLHS yang tidak tegambarkan padadefinisi yang diberikan oleh PemerintahPerdebatan perbedaan internalisasi dan KLHS
4. Pasal 14---P.84Disesuaikan dengan definisi KLHSPerdebatan mengenai kegunaan/fungsi KLHS dalam sistem perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup
5. Instrumen Ekonomi---P.97Perdebatan pajak lingkungan dan pengertian dari instruman ekonomi
6. Pasal 41 ---P.102
Rabu, 26Agustus 2009
Panja PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH(rapat tertutup)
Pembahasan DIM
28 Panja25 KLH
Ketua : RapiuddinHammarung
Agenda:1. Melanjutkan pembahasan permasalahan yang ditulis ulang atau diberikan
kepada pemerintah untuk menyelesaikan
Poin-poin:1. AMDAL ---P.3
Masyarakat terkait dengan amdal merupaka masyarakat yang terkenadampak
2. Pasal 18 ---P.19Kriteria dampak penting
3. KLHS ---P.4. Pemeliharaan dan Kerusakan Baku Mutu---P.30
Perdebatan mengenai parameter baku mutu5. Dumping ---P.33
Perdebatan mengenai prosedure dan syarat dumping6. Pasal 6 – ekoregion ---P.43
Perdebatan mengenai proses ekoregion dan KLHS dan amdal
Perdebatan kewenangan penentuan ekoregion7. Ketentuan umum ---P.56
Perdebatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang perludidefinisikan terpisah atau bersama-sama
8. Instrumen lingkungan ---P.61Perdebatan mengenai pengembangan pasar modal yang ramah lingkungan
9. PPNS---P.63Perdebatan kewenangan PPNS untuk menangkap dan menahan
Minggu, 30Agustus 2009
Panja PANJA denganSekretaris MenteriNegara LH(rapat tertutup)
Pembahasan DIM
28 orang25 undangan
Ketua : RapiuddinHammarung
Agenda:1. Penyisiran semua ketentuan dalam RUU PLH dari awal
Poin-poin perdebatan:1. Konsiderans
Sampai e disetujui2. Ketentuan umum
Perdebatan dalam audit lingkungan hidup masalah prinsip voluntary dari auditlingkungan hidpu yang dilaksanakan oleh pelaku usahaPerdebatan izin lingkungan
3. Pasal 24Perdebatan dampak penting dalam perumusan amdal
4. Pasal 35Perdebatan mengenai kriteria dampak
5. Pasal 37Perdebatan mengenai kategori kegiatan/usaha yang dikenakan UKL/UPLatau amdal
6. Pasal 43 ---- hapus7. Pasal 44 ---- hapus8. Pasal 46
Perdebatan perlukah instrument ekonomi dibentuk sebagai suatu kewajibandalam RUU PLH
9. Pasal 70 ---- hapus10. Pasal 92
Perdebatan pembatasan tuntutan ganti rugi
Selasa, 1September
Raker Raker dengan KLH ,Pembahasan DIM
40 Pansus32 KLH
Agenda:1. Laporan Timus dan Timsin
2009Ketua : SutanBhatogana
Struktur UUPLH:BAB I Ketentuan UmumBAB II Azas Tujuab dan Ruang Lingkup,BAB III Perencanaan,BAB IV PernanfaatanBAB V Pengendalian,BAB VI PerneliharaanBAB VII Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun dan lirnbah berbahasa danberacun,BAB VIII Sistern InforrnasiBAB IX Tugas Kewenangan pernerintah dan pernerintah daerah,BAB X Hak dan Kawajibandan dan Laranagan,BAB XI Peran MasyarakatBAB XII Pengawasan dan sanksi adrninistrasi,BAB XIII Penyelesaian Sengketa LingkunganBAB XIV Penyidikan dan PernbuktianBAB XV Ketentuan Pidana,BAB XVI Ketentuan Peralihan danBAB XVII Ketentuan Penutup