BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR
TANGGAL
(UNAUDITED)
LAP- 13 /PW04/1/2015
15 JANUARI 2015
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 OPekanbaru, 28282
Telepon (0761) 857400 - 39414-39415, Faks 35001
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempw1yai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
Penyusw1ru1 Laporru1 Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah denga.Il Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akw1tru1si dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57 /PB/2013 tentang Pedoman Penyusw1an Laporan Keuangan Kementeriru1
Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya tela11 disusun sesuai ketentuan
perw1dang-undangan yru1g berlaku.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparruisi pengelolaan keuangan
negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau . Disamping itu, laporan keuru1gan ini juga
dimaksudkan w1tuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan
kepulusru1 dalam usal1a untuk mewujudkan tata kelola pemerintaha.Il yang baik (good
governa nee).
....___ PANIJO ~~1985031001
Kntn Pengm1tnr- i -
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Riau Tahun 2014
DAFTARISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi u
Daftar Tabel iii
Daftar Lampiran iv
Pemyataan Tanggung Jawab v
Ringkasan Laporan Keuangan 1
I. Laporan Realisasi Ai1ggaran 4
II. Neraca 5
III. Cata.tan atas Laporan Keuangan 7
A Penjelasan Umum 7
Al. DasarHukum 7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis 7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 9
A.4. Kebijakan Akw1tansi 10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 17
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 17
B.2. Belanja Negara 17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 22
C.1. Aset La.near 22
C.2. Aset Tetap 23
C.3. Aset Lainnya 27
C.4. Kewajiban Jangka Pendek 29
C.5. Ekuitas Dana La.near 30
C.6. Ekuitas Dana Investasi 31
D. Pengungkapan Penting Lainnya 32
D.1. Informasi Dana Mitra Kerja 32
D.2. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKP 32
Tahun 2013
Dnftar lsi - ii -
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Riau Tahun 2014
DAFfAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 1
Tabel 2 R:ingkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013 3
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang 14
Tabe14 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap 16
Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 17
Tabel6 Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2014 18
Tabel7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014 18
Tabel8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 19
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013 20
TabellO Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013 21
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 21
Tabel12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 22
Tabel13 Rincian Persediaan 22
Tabel 14 Rincian Aset Tetap 23
Tabel15 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31Desember2014 26
Tabel 16 Rincian Aset Lainnya per 31Desember2014 dan 2013 27
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31Desember2014 29
Tabel 18 R:i.ncian Kewajiban Jangka Pendek per 31Desember2014 dan 2013 29
Tabel 19 Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 30
Dnftnr Tnbel - iii -
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Riau Tahun 2014
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Keuangan Pokok
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Neraca Percobaan
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
7. Daftar Persediaan - SIMAK BMN
8. Daitar Tindak Lanjut atas Temuan BPK
9. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Untuk Periode yang Berakhir
31Desember2014
10. Lampiran Pendukung Lainnya
a. Daftar Tanah Per 31Desember2014
b. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku A.set Tetap Untuk
Periode yang Berakhir pada 31Desember2014
Dnftnr Ln111pirn11 - iv -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
PERWAKILAN BPKP PROVINS! RIAU
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014 yang terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Cata.tan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir,
adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pt;NIJO NIP 1963oS031985031001 ~
Pemyata1111 Trmgguug jmuab - v -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/ 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
menyusw1 dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
Pemerinta11 Pusat (LKPP).
Laporan Keua.ngan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014 ini telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerinta11an (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya,
yang mencakup unsur-W1Sur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2014.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp84.801.900,00.
Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp23.527.073.662,00 atau mencapai 97,40
persen dari alokasi anggaran sebesar Rp24.154.148.000,00.
Ringkasa.n Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 disajikan sebagai berikut:
Tabel 1
Ringkasan Laporart Realisasi Anggarart TA 2014 dan 2013
TA2014 TA2013
Uraian % Real. thd Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Anggaran Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara - 84.801.900 - 38.854.800
Belanja Negara (RM) 24.154.148.000 23.527.073.662 97,40 18.099.232.522
Belanja Negara (PH LN) - - - -
Total Belanja 24.154.148.000 23.527.073.662 97,40 18.099.232.522
Ringknsnn - 1 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
2.NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada
31 Desember 2014 dan 2013.
Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang
diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp37.407.758.129,00 yang terdiri
atas Aset Lancar sebesar Rp109.335.819,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan)
sebesar Rp37.280.651.562,00, dan Aset Laiimya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar
Rp17.770.748,00.
Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp46.247.925,00 yang seluruhnya merupakan
Kewajiban Ja.ngka Pendek.
Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp37.361.510.204,00 yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar
sebesar Rp63.087.894,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp37.298.422.310,00.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:
Ri11gknsmi - 2 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Tabel2
Ringkasan Neraca per 31Desember2014 dan 2013
Tanggal Neraca Kenaikan / (Penurunan) Uraian
31Des2014 (Rp) 31Des2013 (Rp) Rp %
Aset
Aset Lancar 109 .335.819 123.280.713 -13.944.894 (11,31)
AsetTetap 37.280.651.562 37.073.942.625 206.708.937 0,56
Aset Lainnya 17.770.748 10.557.240 7.213.508 68,33
Jum1anAset .:u .'!U'/ .1 ::Jo . . 1.~~ ~1.:lU'/ .IOU.::JIO 1,.,.,,.11.::J;)J U~'!
KewaJit>an
Kewajiban Jangka Pendek 46.247.925 29.371.607 16.876.318 57,46
Jumlah Kewajiban 46.247.925 29.371.607 16.876.318 57,46
tkwtas
Ekuitas Dana Lancar 63.087.894 93.909.106 -30.821.212 (32,82)
Eku itas Dana Investasi 37.298.422.310 37.084.499.865 213. 922.445 0,58
Jumlah Ekuitas Dana 37.361.510.204 37.178.408.971 183.101.233 0,49
Juml:ih Kewa110an aan t.Kwtas ~1.'!U'/ .I ::JO.l:l~ ~1.:llTI . /ISU.::JICI l""·" 11 ,::J;>J U,M
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan
oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan
basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.
Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31Desember2014, nilai A.set, Kewajiban, dan
Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan
timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan
dari rekening kas negara.
Ringkasan - 3 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
NO.
A
B
B.1
B.2
B.3
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINS! RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dalam Rupiah)
TAHUN2014
% REAUSASI TA 2013
URAIAN CATATAN ANGGARAN REALISASI TIID REALISASI
ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA DAN B.1
lllBAH
• Penerimaan Negara Bukan Pajak - 84.801.900 - 38.854.800
J umJah Pendapatan - 84.801.900 - 38.854.800
BELANJA B.2
Rupiah Murni 24.154.148.000 23.527.073.662 97,40 18.099.232.522
• Belanja Pegawai 17.218.68-1.000 16.817.082.999 97,67 8.626.784.449
• Belanja Barang 6.729.404.000 6.504.180.663 96,65 6.822.762.056
• Belanja Modal 206.060.000 205.810.000 99,88 2.649.686.017
Hibah Luar Negeri - - - -
• Belanja Pegawai - - - -
• Belanja Barang - - - -
• Belanja Modal - - - -
Pinjaman Luar Negeri - - - -
• Belanja Pcp,awai - - - -• Belanja Barang - - - -
• Belanja Modal - - - -
Jumlah Belanja 24.154.148.000 23.527.073.662 97,40 18.099.232.522
Lnpom11 Realisasi Auggnrnn - 4 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
PERW AKILAN BPKP PROVINS! RIAU NERACA
PER 31 DES EMBER 2014 DAN 2013
NAMA PERKIRAAN CAT AT AN
ASET -ASETLANCAR C.1
• Perscd iaan C.1.1
JUMLAH ASET LANCAR
ASETTETAP C.2
• Tanah C.2.1
• Peralatan dan Mesin C.2.2
• Gedung dan Bangunan C.2.3
• Jalan, Irigasi dan jaringan C.2.4
• Asel Telap Lainnya C.2.5
• Akumulasi Penyusulan C.2.6
JUMLAH ASET TETAP
ASET LAINNYA C.3
• AsetTak Berwujud C.3.1
• Aset Lain-lain C.3.2
• Akumulasi Penyusulan/ Amortisasi Aset Lainnya C.3.3
JUMLAH ASET LAINNYA
JUMLAHASET
NAMA PERKIRAAN CAT AT AN
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.4
• Ut:ang Kepada Pihak Ketiga C.4.1
JUMLAHKEWAPBANJANGKAPENDEK
JUMLAH KEWApBAN
EKUITAS DANA
EKUITASDANALANCAR C.5
• Cadangan Persediaun C.5.1
•Dana Yang Harus Disediakan unluk Pemb. Utang Jangka Pendek C.5.2
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
II. NERACA
(dalam rupiah)
31 DES2014 31 DES2013
109.335.819 123.280.713
109.335.819 123.280.713
21.815.384.500 21.815.384.500
7.398.764.064 7.412.676.746
15.534.758.543 15.534.758.543
497.177.514 497.177.514
30.367.200 30.367.200
(7.995.800.259) (8.216.421.878)
37.280.651.562 37.073.942.625
0 8.056.125
368.574.181 195.995.374
(350.803.433) (193.494.259)
17.770.748 10.557.240
37.407.758.129 37.207.780.578
(dalam rupiaJ1)
31 DES2014 31DES2013
46.247.925 29.371.607
46.247.925 29.371.607
46.247.925 29.371.607
109.335.819 123.280.713
(46.247.925) (29.371.607)
63.087.894 93.909.106
Neraca- 5 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
EKUITAS DANAINVESTASI C.6
• Oiinveslasikan Dalam Aset Teta p C.6.1 37.280.651.562 37.073.942.625
• Diinveslasikan Dalam Aset Lain.nya C.6.2 17 .770.748 10.557.240
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 37.298.422.310 37.084.499.865
JUMLAH EKUITAS DANA 37.361.510.204 37.178.408.m
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 37.407.758.129 37.207.780.578
Nemca- 6 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
D11s11rHuku111
Proftl d1111
Kebij11k11u Teknis
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Norn.or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahw12004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahw1 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahnn 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57 /PB/2013
tentang Pedoman Penyusnnan Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga.
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga
pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahw1 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakh:ix dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013.
Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahnn 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP
merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan
bertanggungjawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalal1 menyelenggarakan
urusan pemerintah dibidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan
Cntntn11 ntns Lnporn11 Keuangan - 7 -
pembangunan nasional.
Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan nntuk
membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan
bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan
masukan/ solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah
adalah dalam arti BPI<P lebih mengedepankan peran proaktif nntuk dapat
memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini,
BPKP berperan nntuk meningkatkan proses goveniance, manajemen risiko
dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahnn 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, menyatakan BPI<P berperan dalam mendukung
akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara
melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini
selanjutnya dituangkan dalam pemyataan visi, yaitu sebagai "Auditor
Presiden yang Responsif, lnteraktif, dan Terpercaya, unruk Mewujudkan
Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas".
Misi BPI<P dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasamya
merupakan rumusan yang mennnjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam
sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi
BPKP ditetapkan dalam empat rumusan, yaitu:
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap aknntabilitas keuangan
negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan
bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten;
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi presiden/ pemerintah.
Organisasi dan Tata Kerja BPI<P diatur dengan Keputusan Kepala BPI<P
·-··----------·---~ -------Catatan atas Laporan Keuangan - 8 -
Pendekatan Penyusuna11 Laporan Keuanga11
Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. BPKP
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingktmgan
Perwakilan BPKP Provinsi Riau posisi 31 Desember 2014 adalah sebagai
berikut:
1. Kepala Perwakilan Panijo
2. Kepala Bagian Tata Usaha Yulissa Ananda
3. Kepala Bidang Pengawasan IPP Uripto
4. Kepala Bidang APD Rustam
5. Kepala Bidang Akuntan Negara Mala di
6. Kepala Bidang Investigasi Kisyadi
7. Kepala Sub Bagian Prolap Zulhanafi
8. Kepala Sub Bagian Keuangan Iskandar Zulkarnaen
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Patardo H Nainggolan
10. Kepala Sub Bagian Umum DodoWidodo
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi lnstansi (SAi)
yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada
Kementerian Negara/Lembaga.
SAi terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAI<-BMN). SAi
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang
-·--.. -··-.. -··-.. ------·---··· .. ,..,. __ ,. __________ ,,_._..,. .... _..._ ..... ___________ ... --Catalan alas Laporan Keuangan - 9 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Kebijnk1111 Aku11tn11si atns Pe11dnpata11
Kebijaka11 Ak1111tansi atas Belnnjn
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan
informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca
dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
A.4. KEBIJAKAN AKUNT ANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaida11-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP
Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan
• Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak
pemer:intah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
pusat.
• Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Urnum Negara
(KUN).
• Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan rnernbukukan penerimaan bmto, dan tidak rnencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan disajikan rnenurut klasifikasi sumber pendapatan.
(2) Kebijakan Aknntansi atas Belanja
• Belanja adalah sernua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam peliode tahun yang bersangkutan yang tidak aka.n
diperoleh pernbayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat perta.nggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
Catatan atns Laporan Keuangmi - 10 -
Kebijakan Akunta11si atas As et
Aset La11car
• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja.
(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset
• Aset adalah sum.her daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sum.her daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
um.um dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk
sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan
kandnngan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada
saat hak kepemilikan berpindah.
• Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki nntuk dijual dalam
waktu 12 ( dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. I<as
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 ( dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
• Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo
12 ( dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar Tagihan TGR.
• Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untul< mendukung kegiatan
operasional pemerintah.
Catatan atas Laporan Keua11gan -11-
AsetTetap
Piutang /angka Panjang
• Persediaan dicatat di neraca berdasarkan basil perhitungan fisik
pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir,
apabila diperoleh dengan pembelian.
b. Aset Tetap
• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan
oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
• Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan
atau harga wajar.
• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup da1am batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/jaringan, dan aset tetap
la.innya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian.
c. Piutang Jangka Panjang
• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo
atau akan direalisasikan lebih dari 12 bu1an sejak tanggal
pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP /TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
• TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan
melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/ daerah.
• TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri
atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
------~---------------------,
Catalan atas Laporan Keum1gan - 12 -
Aset LaiHnya
Kebijakan Ala111ta11si atas Kewajiban
negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
d. Aset Lainnya
• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,
dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah
Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
• Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dilientikan dari
penggunaan operasional pemerintah.
(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban
• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
• Kewajiban pemerintah dil<lasifikasikan kedalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diliarapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam. waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di
Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka
Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam. waktu lebih
dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
----~--·----·---------·------
Catalan atas Laporan Keua11gan - 13 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Kebijaka11 Ak1111ta11si atas Ekuitas Dana
Kebijakm1 Aku11ta11si atas Penyisihm1 Pi11ta11gTak Tertagilz
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana
• Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.
• Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana
Investasi.
• Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan
kewajiban jangka pendek.
• Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar
dan kewajiban jangka panjang.
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang haius
dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan
dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang
dilakukan pemerintah.
• Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang
pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian
Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih.
Kualitas Piutang
Lancar
Kurang Lancar
Di.ragukan
Macet
Tabel3 Penggolongan Kualitas Piutang
Uraian
Belum dilaku.kan pelw1asan s.d. tanggal jatuh tempo
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan pelunasan
Satu bulan terhitung sejak tanggal Su.rat Tagil1an
Kedua tidak diJakukan pelunasan
1. Sa tu bulan terhitung sejak tanggal Su.rat Tagihan
Ketiga tidak diJakukan pelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/ DJKN
Penyisihan
0,5%
10%
50%
100%
Catatan atns Lapornn Keu.angan - 14 -
Kebijakan Akunta11si atas Peny11sutan AsetTetap
(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap
• Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013,
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengetjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.
• Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat
dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang
diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset
Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang
disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
• Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.6/2014
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat, Aset Tetap yang
diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan, dikenakan koreksi
penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila diperoleh sebelum tahun 2005, dikenakan koreksi
penyusutan terhitung mulai Semester II Tahun 2010, berdasarkan
sisa manfaat pada Semester II Tahun 2010. Jika terdapat sisa
Catatan atas Laporan Keua11gan -15 -
Lapor~n_Keu~n~an Perwakilan BPKP Provin~i Riau Tahun 2014
manfaat, maka nilai aset tetap disusutkan seluruhnya.
b. Apabila diperoleh sejak tahun 2005, dikenakan koreksi penyusutan
terhitung mulai perolehannya.
• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan
dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.
Tabel4 Penggolongan Masa Manf aat Kelompok Aset T etap
Kelompok AsetTetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan ll·igasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap La inn ya (Alat Musil< Modem) 4 tahun
Catalan atas Laporan Keuangan - 16 -
Laporan Keuangan Perwaki.lan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Rea/isasi Pe11dapatan Negara da11 Hi/Jah Rp84.801.900.,-
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2014 adalah sebesar Rp84.801 .900,-. Keseluruhan Pendapatan
Negara dan Hiba11 Perwakilan BPKP Provinsi Riau merupakan Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Riau tidak
membuat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2014.
Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2014 m engalami kenaikan sebesar
Rp45.947.100,- atau 118,25 p ersen dibandingkan realisasi PNBP TA 2013
sebesar Rp38.854.800,- disebabkan adanya kenaikan pendapatan pengelolaan
BMN dan penerimaan pendapatan lain-lain.
Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 5 di
bawah ini:
Tabel5 Perband.ingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013
Realisasi PNBP Naik I (Turun)
Uraian Jenis PNBP TA 2014 {Rp) TA2013(Rp) Rp %
1. Pendapatan Pengelolaan BMN 83.043 .000 3 7.582.800 45.460.200 120,96
2. Pendapatan furan dan Denda 0 1.272.000 -1.272.000 0
3. Pendapatan Lain-Lain 1 .758.900 0 1.758.900 0
Jumlah 84.801.900 38.854.800 45.947.100 118,25
Realisasi Belanja B.2. Belan1' a Negara Negara Rp23.52 7.073.662.,-
Realisasi belanja Pe1wakilan BPKP Provinsi Riau pada TA 2014 setelah dikurangi
pengembalian belanja adalah sebesar Rp23.527.073.662,- atau 97,40 persen dari
anggaran sebesar Rp24.154.148.000,-
Catalan atns Lapormi Keuaugan - 17-
•
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahw1 2014
Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2014 menurut program dapat dilihat pada
Tabel 6 di bawah ini:
Tabel6 Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2014
KodeProg. Uraian Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
01 Program Dukungan Manajemen dan 20.109.013.000 19.640.788.964 97,67 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
02 Program Peningkatan Sarana dan 186.560.000 186.560.000 100,00
Prasarana Aparatw·-BPKP
06 Program Pengawasan Intern 3.858.575.000 3.699.724.698 95,88
Akuntabili tas Keuangan Negara dan Pe mbinaan Penyelenggaraan SP.IP
Jumlah 24.154.148.000 23.527.073.662 97,40
Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada
Tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014
Kode Anggaran Realisasi Belanja %
Jenis Blj. Urcrian Jenis Belanja
(Rp) (Rp) Realisasi
51 Belanja Pegawai 17.218.684.000 16.817.082.999 97,67
52 Belanja Baran g 6.729.404.000 6.504.180.663 96,65
53 Belanja Modal 206.060.000 205.810.000 99,88
Jumlal1 24.154.148.000 23.527.073.662 97,40
Catalan atas Laporan Keuangan - 18-
Lapora.n Keuangan Petwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1 berikut ini:
18.000.000.000
16.000.000.000
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
Belanja Pegawai
Belanja Ba rang
Grafik 1
Belanja Modal
• Anggaran
• Realisasi belanja
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013
Realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar RpS.427.841.140,
dibandingkan realisasi belanja TA 2013 disebabkan antara lain bertambalmya
jumlah pegawai dan belanja pegawai. Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan
2013 dapat dilihat pada Tabel8 berikut ini:
Tabel8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013
Ko de Realisasi Belanja Naik/ (Turun)
Jenis Uraian Jenis Belanja
Belanja TA2014 (Rp) TA2013 (Rp) Rp %
51 Belanja Pegawai 16.817.082.999 8.626.784.449 8.190.298.550 94,94
52 Belanja Barang 6.504.180.663 6.822.762.056 -318.581.393 -4,67
53 Belanja Modal 205.810.000 2.649.686.017 -2.443.876.017 -92,23
Jumlah 23.527.073.662 18.099.232.522 5.427.841.140 29,99
Catatan ntas Laporan Ke1umgan - 19-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tah un 2014
Belanja Pegawai Rp16.817.082.999
B.2.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau TA 2014 dan 2013
setelah dikura.ngi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp16.817.082.999
da.n RpS.626.784.449. Kenaika.n realisasi Belanja Pegawai sebesar RpS.190.298.550
atau 94,94 persen antara lain clisebabkan penambahan pegawai baru da.n
kenaikan belanja pegawai. Rincian realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam
Tabel 9 berikut ini:
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013
Realisasi Belanja Naik/ (Turun)
Uraian TA2014(Rp) TA2013 (Rp) Rp %
1:3e lanja Gap dan 1unjangan
PNS 8.620.682.115 8.343.941.237 276.740.878 3,32
Belanja Lembur 329.883.000 285.541.000 44.342.000 15,53 t5elanja lunjangan Khusus
dan Belanja Pegawai Transito 7.879.168.865 - 7.879.168.865 100,00
RealisasiBelanjaBruto 16.829. 733.980 8.629.482.237 8.200.251.743 95,03
Pengembalian Belanja -12.650.981 -2.697.788 -9.953.193 368,94
RealisasiBelanjaNetto 16.817.082.999 8.626.784.449 8.190.298.550 94,94
Belmija Bara1tg B.2.2 Belanja Barang Rp6.504.180.663,·
Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian
belanja masing-masing sebesar Rp6.504.180.663,- dan Rp6.822.762.056,-.
Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp318.581.393,- atau 4,67 persen
antara lain disebabkan menurmmya kegiatan yang terkait dengan belanja barang.
Rincian realisasi Belanja Barang clisajikan dalam Tabel 10 berikut ini:
Cntntan ntas Lnpornn Keuangnn - 20-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov.i.nsi Riau Tahun 2014
Bela11ja Modn/ Rp205.810.000,-
TabellO Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013
Realisasi Belanja Naik/ (Turun)
Uraian TA 2014 (Rp) TA2013 (Rp) Rp %
Belanja BarangOperasional 926,371,692 862,428,670 63,943,022 7.41
Belanja Barang Non
Operasional 278,352,740 364,397,375 -86,(J44,635 -23.61
BelanjaJasa 384,910,128 353,111,334 31,798,794 9.01
Belanja Pemeliharaan 740,010,857 853,379,393 -113,368,536 -13.28 oeian1a Pe rjalananDalamNegeri 4,187,452,451 4,391,280,623 -203,828,172 -4.64
RealisasiBelanjaBruto 6,517,097,868 6,824,597 ,395 -307,499,527 -4.51
Pe n gem balianBelanja -12,917,205 -1,835,339 -11,081,866 603.80
Realisasi Belanj aN etto 6,504,180,663 6,822,762,056 -318,581,393 -4.67
B.2.3 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian
belanja masing-masing sebesar Rp205.810.000,- dan Rp2.649.686.017,-. Penunman
realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.443.876.017,- atau 92,23 persen antara lain
menunmnya anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2014
dibandingkan dengan TA 2013. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan dalam
Tabel 11 berikut ini:
Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013
R ealisasi Belanja N a ik/ (Turun)
Uraian TA2014 (Rp) TA2013(Rp) Rp O/o
Belanja Modal Pe r alatan dan
M es in 205.810.000 83.268.000 122.542.000 147,17
Be la n.jaModal Gedung dan
Bang unan - 2.566.418.017 -2.566.418.017 -100,00
R e alisasiBelanjaBruto 205.810.000 2.649.686.017 -2.443.876.017 -92,23
Pe nge mbaJianBel anja - - 0
R ealisasiBelanjaNetto 205.810.000 2.649.686.017 -2443.876.017 -92,23
Catalan atns Laporan Keuangan - 21-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
AsetLmzcar
Rp109.335.819,-
Persedi1111 11 Rp109.335.819,-
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1. Aset Lancar
Nilai Aset La.near per 31 Desember 2014 da.n 2013 adalah masing-masing
sebesar Rp109.335.819,- da.n Rp123.280.713,-
Aset la.near merupaka.n aset yang dil1arapka.n segera untuk dapat direalisasika.n
atau d.imiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bula.n sejak
ta.nggal pelapora.n.
Rincia.n Aset La.near pada Perwakila.n BPKP Provinsi Riau per 31 Desember
2014 disajika.n pada Tabel 12 berikut ini:
Tabel12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013
No. AsetLancar 31 Desember 31 Desember 2014 (Rp) 2013 (Rp)
1 Persediaan 109.335.819 123.280.713
Jumlah 109.335.819 123.280.713
C.1.1 Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2014 da.n 2013 masing-masing adalah
sebesar Rp109.335.819,- da.n Rp123.280.713,- . Persediaa.n merupaka.n jenis aset
dalam bentuk bara.ng atau perlengkapa.n (supplies) pada ta.nggal neraea yang
diperoleh denga.n maksud u.ntuk mendukung kegiata.n operasional. Rineia.n
Persediaa.n per 31 Desember 2014 da.n 2013 tersaji pada Tabel 13 sebagai
berikut:
No.
1
2
3
4
Uraian
Barang Konsumsi
Tabel 13 Rincian Persediaan
31 Desember 2014
(Rp)
97.352.450
Barang Untuk Pemeliharaan 1.401.400
Bahan Baku 0
Persediaan Lainnya 10.581.969
Jumlah 109.335.819
31 Desember 2013 (Rp)
103.365.095
2.390.300
1.716.000
15.809.318
123.280.713
Semua jenis persediaan pada tanggal pelapora.n berada dalam kondisi baik .
Catalan atas Laporan Keuangan - 22 -
Laporan Keuangan Perwalcilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Asl!l Tl!lap C.2 Aset Tetap Rp37.280.651.562,-
Tarra/I Rp21.815.384.500,-
Pernin tau da11 Mesi11 Rp7.398. 764.064.,-
Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar
Rp37.280.651.562,- dan Rp37.073.942.625,- yang merupakan aset berwujud
dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan
<la.lam kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Rincian Aset
Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 14 sebagai berikut:
No. Ura.ian
1 Tan ah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 jalan lrigasi dan jaringan
5 Aset Tetap Lainnya
6 Akumulasi Penyusutan
Nila.i Buku
C.2.1 Tanah
Tabel14 Rincian Aset Tetap
31 Desember 2014
(Rp)
21.815.384.500
7.398.764.064
15.534.758.543
497.177.514
30.367.200
(7.995.800.259)
37.280.651562
31 Desember 2013
(Rp)
21.815.384.500
7.412.676.746
15.534.758.543
497.177.514
30.367.200
(8.216.421.878)
37.073.942.625
Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 adala.11 masing
masing sebesar Rp21.815.384.500,- dan Rp21.815.384.500,-. Dalam Tal1Un
2014 tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai perolehan Tanah. Tanah
terse but terdiri dari 9 sertifikat hak milik seluas 16.856 M2
C.2.2 Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Pera.Iatan dan Mesin yang dimiliki Perwakilan BPKP
Provinsi Riau per 31 Desember 2014 clan 2013 adalah masing-masing sebesar
Rp7.398.764.064,- clan Rp7.412.676.746,- . Sedangkan nilai buku Pera.Iatan
dan Mesin pad.a tangga.l pelaporan dikurangi dengan akumulasi penyusutan
adalah sebesar Rpl.216.633.218,- .
Calatan alas Lapom11 Keuangau - 23 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 Rp 7.412.676.746
Mutasi Tambah
- Pembelian Rp 205.810.000
Mutasi Kurang
- Penghentian Aset dari Penggunaan Rp 164.522.682
- Penghapusan Rp 55.200.000
Saldo per 31 Desember 2014 Rp 7.398.764.064
AkumuJasi Penyusutan s.d. 31 Desember Rp 6.182.130.846
2014
Nilai Buku per 31 Desember 2014 Rp 1.216.633.218
Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah
berupa:
• Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp43.560.000,- merupakan
realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesi:n berupa pembelian lemari
kayu 2 (dua) buah sebesar RplS.400.000,- dan meja kerja kayu 32 (tiga
puluh dua) buah sebesar Rp28.160.000,-
• Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp143.000.000,- merupakan
realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa :
1) Pembelian UPS 6 (enam) buah sebesar Rp6.105.000,-
2) Pembelian PC Unit 7 (tujuh) buah sebesar Rp74.305.000,-
3) Pembelian Note Book 4 (empat) buah sebesar Rp44.440.000,-
4) Pembelian Printer 7 (tujuh) buah sebesar Rp9.625.000,-
5) Pembelian Scru.mer 1 (satu) buah sebesar Rp8.525.000,-
• Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp19.250.000,- merupakan
realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pembelian Meja Kerja
Kayu sebanyak 15 (lima belas) buah.
• Penghapusan Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp55.200.000,
berupa Mobil sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Keputusan
Sekretaris Utama Nomor: KEP-637 /K.SU/05/2014 tanggal 26 Mei
2014 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor
Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
• Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin yang
Cnt11fnn atns Lapom11 Keun11gn11 - 24 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Ged1111g da11 Ba11gu11a11 R15.534. 758.5-13,-
j ala11, lrigasi da11 jari11ga11 Rp497.1n.514,-
direklasifikasi ke Aset Lain-lain dengan nilai Rp164.522.682,-.
C.2.3 Gedung dan Bangunan
Nilai perolehan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perwakilan BPKP
Provinsi Riau per 31 Desember2014 dan 2013 adalah ma.sing-ma.sing sebesal'
Rp15.534.758.543,- dan Rp15.534.758.543,-.
Tidak terdapat perubahan nilai perolehan Gedung dan Bangunan yang
dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau selama Tahun 2014. Saldo
tersebut terdiri atas 12 unit bangunan gedung tempat ketja senilai
Rp13.140.162.122,- dan 31 unit bangw1an gedung tempat tinggal senilai
Rp2.012.653.000,- serta 1 unit tugu/ tanda batas senilai Rp381.943.421
Sedangkan nilai buku pada Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan
setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adala.11 sebesar
Rp13.861.242.251,- .
Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan
Bangunan
C.2.4 J alan, Irigasi dan J aringan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah
ma.sing-ma.sing sebesar Rp497.177.514,- dan Rp497.177.514,-. Tidak terdapat
perubahan nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Sedangkan nilai buku pada Jalan, lrigasi, dan Jaringan pada tanggal
pelaporan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar
Rp357.024.393,- .
Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan
Jaringan.
Cntntnn atns Lnporn11 Ke11n11gnn - 25 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Aset Tetnp L11i1111y11 Rp30.367.200,-
Akw11u/asi Peny11s11ta11 A set Tetap (Rp 7.396.366.011 )
C.2.5 Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing
masing sebesar Rp30.367.200,- dan Rp30.367.200,-.
Jumlah tersebut merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan.
Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya.
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 adalah
sebesar minus Rp?.396.366.011,-.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang
disaji.kan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan
dengan penunman kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan
Konstruksi dalam Pengetjaan (KDP).
Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014
disajikan pada Tabel 15, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap
disajikan pada Lampiran Al.
Tabel 15 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014
No. Uraian Nilai Akumulasi Nilai Buku
Perolehan (Rp) Penyusutan (Rp) (Rp)
1 Peralatan dan Mesin 7.398.764.064 6.182.130.846 1.216.633.218
2 Gedung dan Bangunan 15.534.758.543 1.673.516.292 13.861.242.251
3 jalan, lrigasi dan jaringan 497.177.514 140.153.121 357.024.393
4 Aset Tetap La inn ya 30.367.200 - 30.367.200
Jumlah 23.461.067.321 7.995.800.259 15.465.267.062
Catntrm atns Lapom11 Keunugau - 26 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Aset Lai1111yn Rp17. 770. 748.,-
Aset Tak Bemmjud RpO,-
Koreksi Penyusutan per 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:
Saldo per 30 Juni Saldo per30
Koreksi Juni 2014 No Uraian 2014 Sebelum
Penyusutan Setelah Koreksi
Koreksi 1 Peralatan Mesin 6.062.383.840 (3.502.173) 6.058.881.667 2 Gedungdan 2.398.641.058 (910.181.467) 1.488.459.591
Ban gun an 3 Jalan, lrigasi dan 135.348.978 (3) 135.348.975
Jaringan 4 Aset Tetap Lainnya - - -5 Aset Lain-lain 195.995.374 - 195.995.374
Tumlah 8.792.369.250 (913.683.643) 7.878.685.607
C.3 Aset Lainny a
Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing
sebesar Rp17.770.748,- dan Rpl0.557.240,- yang merupakan a.set yang tidak
dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset La.near maupun Aset Tetap.
Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada
Tabel 16 sebagai berikut:
Tabel16 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013
Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
No. (Rp) (Rp)
1 Aset Tak Berwujud 0 8.056.125
2 Aset Lain-Lain 368.574.181 195.995.374
3 N iJai Perolehan 368.574.181 204.051.499
4 Akumulasi Penyusutan (350.803.433) (193.494.259)
Nilai Buku 17.770.748 10.557.240
C.3.1 Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah
masing-masing sebesar RpO,- dan Rp8.056.125,-.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang <la.pat diidentifikasi dan dimiliki,
tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Perwakilan
BPKP Provinsi Riau berupa software dan aset tak berwujud lainnya yang
digunakan untuk menunjang operasional kantor.
Catatan atas Lapomn Keuangrm - 27 -
Laporan Ke uangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Ta hun 2014
A set Lni11-Lni11 Rp368.574.181,-
Ak1111111/nsi Pe11y11s11tn11/A111orti snsi Aset Lni1111yn (Rp350.803.433)
Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 Rp 8.056.125
Mutasi Tambah Rp -Mutasi Kurang Rp 8.056.125
Saldo per 31 Desember 2014 Rp 0
C.3.2 Aset Lain-Lain
Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-rnasing
sebesar Rp368.574.181,- dan Rp Rp195.995.374,- .
Jumlah tersebut merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam
kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perwakilan
BPKP Provinsi Riau serta dalam proses penghapusan dari BMN.
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp368.574.181,- adalal1
sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 Aset Lain-Lain -2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan 368.574.181
Ju ml ah 368.574.181
Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2014 adalah sebagai beril"Ut:
Saldo per 31 Desember 2013 Rp 195.995.374
Mutasi Tambah
- Reklasifikasi dari AsetTetap ke Aset Lainnya Rp 164.522.682
- Penghentian Aset dari Penggunaan 8.056.125
Mutasi Kurang Rp -Saldo per 31Desember2014 Rp 368.574.181
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014 Rp 350.803.433
Nilai Buku per 31 Desember 2014 Rp 17.770.748
C.3.3 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset La:iimya per 31 Desember
2014 adalah sebesar minus Rp350.803.433,-.
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun
Aset Lainnya yang clisajikan berdasarkan pengakurnulasian atas penyesuaia.n
nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lallmya.
Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014
Catnfan nfns Lnpornn Keun11gn11 - 28 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Kewnjibn11 jn11glrn
Pe11dek
Rp46.247.925,-
Utn11g Kepndn Pil1nk Ketign Rp46.247.925,-
disajikan pada Tabel 17.
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014
Nilai Akumulasi Nilai Buku No. Uraian
Perolehan (Rp) Penyusutan (Rp) (Rp)
1 Aset Tak Berwujud 0 0 0
2 Aset Lain-lain 368.574.181 350.803.433 17.770.748
Jum1ah 368.574.181 350.803.433 17.770.748
C.4 Kewajiban Jangka Pendek
Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing
masing sebesar Rp46.247.925,- dan Rp.29.371.607,-.
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 telah di Jurnal Balik pada
tanggal 31Januari2014.
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan
segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 disajikan pada
Tabel 18 beri.kut i.ni:
Tabel18 Rindan Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2014
No. Uraian Jumlah (Rp)
1. Utang Kepada Pihak Ketiga 46.247.925
Jumlab 46.247.925
C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing
masing sebesar Rp46.247.925,- dan Rp29.371.607,-.
Jumlah tersebut merupakan belanja yang masih dibayar per tanggal
pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:
Catatau atas Lnpom11 Keuangmi - 29 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Ek11it11s 0111111 L1111c11r Rp63.087.894,-
C11d1111g1111 Persedi111111 Rp109.335.819,-
0111111 y1111g Hams Disedi11k1111 1111h1k Pe111b11y11ra11 Ut1111g ]1111gk11 Perrdek (Rp46.247.925,-)
Uraian Nilai (Rp)
• Tagiha11 Listr ik Bulan Desember 2014 26.400.925
. Kekurangan Uang Makan BuJan Desember 2014 19.847.000
Jumlah 46.247.925
C.5 Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan dari beberapa akun yang
ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek.
Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan
2013 tersaji dalam Tabel 18 di bawah ini:
Tabel19 Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013
No Uraian 31 Desember 31 Desember 2014 (Rp) 2013 (Rp)
1. Cadangan Persediaan 109.335.819 123.280.713
2. Dana Yang Harus Disediakan Untuk
(46.247.925) (29.371.607) Pembayaran Utang Jangka Pendek
Jumlah 63.087.894 93.909.106
C.5.1 Cadangan Persediaan
Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing
masing sebesar Rp109.335.819,- dan Rp123.280.713,- merupakan jumlah
ekuitas dana lancar Perwakilan BP.KP Provinsi Riau dalam bentuk
persediaan.
C.5.2 Dana yang Haros Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar minus
Rp46.247.925,-dan minus Rp29.371.607,- . Perkiraan tersebut merupakan
bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka
pendek.
Catalan atas Lapora11 Keuangan - 30 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Ek11itns Dn11n l1roestnsi
Dii1roestnsikm1 Dnlnm AsetTetnp Rp37.280.651.562-
Diim1estnsikn11 Dnlnm Aset Lni1111yn Rp1 7.770.748,-
C.6 Ekuitas Dana lnvestasi
C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan
2013 adalah sebesar Rp37.280.651.562,- dan Rp37.073.942.625,- merupakan
jumlal1 ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.
C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan
2013 masing-masing sebesar Rp17.770.748,- dan Rpl0.557.240,- merupakan
jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam
bentuk Asel Labmya.
Cntntnn atns Lapora11 Keua11gm1 - 31 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Peug1111gkn.pnn Pe11ti11g Lni1111yn
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNY A
D.1 Infom1asi Dana Mitra
Selama Tahun 2014 kegiatan pengawasan selain didanai dari DIPA
Perwakilan BPKP Provinsi Riau, juga didanai dari biaya penugasan oleh
pihak ketiga. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis
dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemda/Kementerian/Lembaga,
dan BUMN/BUMD/BLU yang menjadi mitra kerja. Sampai dengan tanggal
31 Desember 2014 jumlah penugasan yang dibiayai dari mitra kerja
sebanyak 236 PP dan telah menghasilkan 94 LHP, dan realisasi biaya
penugasan tersebut sebesar Rp2.309.790.300,- dengan rincian sebagai berikut:
Kedeputian/Bidang Jumlah Penugasan Jumlah LHP Jumlah Dana (Rp)
Perekonomian 34 17 402.899.900
Polsoskam 40 16 292.327.800
Keuangan Daerah 136 49 1.322.923.600
Akw1tan Negara 21 11 291.639.000
lnvestigasi 5 1 -
Jumlah 236 94 2.309.790.300
Jumlah dana tersebut selurulmya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh
pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing
masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit
masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban
anggaran mitra kerja, dan pada akh:ir kegiatan/ penugasan pegawai
dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya
perjalanan dinas/ transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada mas:ing-masing mitra kerja.
D.2 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan
BPKP Tahun 2013
Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Perwakilan
BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 telah di Tindak Lanjuti sesuai dengan
Nota Dinas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : ND-
797 /PW04/1/2014 dan Nomor : ND-798/PW04/1/2014 tanggal 30
Catatau atas Lapornn Keuangan- 32 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Juni 2014, serta Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 004
tanggal 28 April 2014 sebesar Rpl.758.900,- (Satu juta tujuh ratus lima
puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
Catatan atas Laporan Keuangau- 33 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Lampiran A1
No
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B
1
2
3
c 1
2
3
D
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014
Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
Peralatan dan Masin 7 ,398,764,064.00 6, 182,130,846.00 1,216,633,218.00
Alai Bantu 631 ,237,000.00 406, 148,070.00 225,088,930.00
Alai Angkutan Darat Bermotor 67 4, 709,000.00 674,709,000.00 -Alat Kantor 1,380,747,805.00 1,258,476, 107.00 122,271 ,698.00
Alat Rumah Tangga 2,7 49,781 ,374.00 2,531,983,305.00 217,798,069.00
Alat Studio 53,930,375.00 46,297,075.00 7,633,300.00
Alai Komunikasi 94,209,879.00 87,607,379.00 6,602,500.00
Peralatan Pemancar 975,000.00 536,250.00 438,750.00
Alat Kedokteran 11 ,084,631.00 10,507,481.00 577,150.00
Komputer Unit 1,087,752,363.00 870,064,835.00 217,687,528.00
Peralatan Komputer 284,464,870.00 252,814, 168.00 31,650,702.00
Sumur 429,871 ,767.00 42,987,176.00 386,884,591 .00
Gedung dan Bangunan 16,634, 758,543.00 1,673,516,292.00 13,861,242,251.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja 13, 140, 162, 122.00 1,206,280,925.00 11,933,881, 197.00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2,012,653,000.00 428,916,479.00 1,583,736,521 .00
Tuguffanda Batas 381 ,943,421 .00 38,318,888.00 343,624,533.00
Jalan, Jembatan dan Jaringan 497,177,514.00 140,153,121.00 367 ,024,393.00
Jalan 87,307,51 5.00 87,307,515.00 -Jembatan 127,691 ,440.00 14,046,054.00 11 3,645,386.00
Jamgan Listrik 282, 178,559.00 38,799,552.00 243,379,007.00
Aset Tetap Lalnnya 30,367,200.00 30,367,200.00
Catatmr atas Laporau Keuangnri- 34 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Lampiran A2
KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31DESEMBER2014
BA/UAPA Eselon 1/UAPPA-E1 UAPPA-W
: ( 1 ) 089/089 : (2) 01 : (3)450670 : (4)450670 Satuan Kerja/UAKPA
Pendapatan/Belanja Realisasi Menu rut
No. Kade Basis Kas Akun Uraian (Rp) (5) (6) (7)
1. 212112 Bel. Daya & 0 Jasa (Listrik)
Bel. Pegawai 2. 212111 0 (Uang Makan)
Penyesuaian Akrual Realisasi (Rp) Menu rut
Basis Akrual Tambah Ku rang (Rp)
(8) (9) (10)
26.400.925 0 26.400.925
19.847.000 0 19.847.000
Pekanbaru, 31 Desember 2014
An. Kepala Perwakilan Kepala Sub Bagian Keuangan
Iskandar Zulkarnaen NIP 19650219198503 1 002
Dokumen Sumber
(11} Rek. Listrik Des 2014 Daftar Permintaan UM Des2014
Catatan atas Laporan Keuangan- 35 -
BA ES·l
:089 :01
INFORMASI l'ENOAPATAN DAN BELAN)A SECARA AKllUAL UNTUK PERIODEYANG BERAKHIR 31 DESEMDER 2014
BA DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEl\IBANGUNAN BA DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN l'EMBANGUNAN
SATKER : 450670 Pennkil•n BPKP Provins! Riau
. Pendaoaf•nlBelanla - - Realliul l\ienunll PenvHnlan Alaual /Rnl ':. No •. : odeAltU ' "·'
.. Ur.ii an - Buis Ku Rl.nl Tam bah . Kuranr. "• Pendilpilliln
1 423129 Pendaaatan dari Pemindahtanl?.anan BMN Lainnva 40,200,CXX>.OO 2 423141 Pendapatan Sewa Tanah Gedune. dan Bangunan 42,843,CXX>.OO
3 423142 Pendapatan Scwa Peralatan dan Mes.in 4 423227 Pendapatan Bea Lelang 5 423752 Pend11patan Denda Keterlambatan Pcnyelesaian Pekcrjaan Pemerintah 6 423911 Penerimazm Kcmball Delanfa Pev.i\wal Pusat TA YL 1,758,900.00 7 423913 Penerfmaan Kembali Delanja Lainnva RMTAYL . 8 423921 Pendapalan Pclunasan Piutang Non Bendahara . 9 423922 Pendaoatan Pelunasan Gantl Ruv.t aw Kerul?ian v~ dldenta oteh Ntt.ar• 10 423991 Pe.neriman kemball e!:rsekot I uans muka &•ji II 423999 Penda~tan An&&ar>n Lain-lain .
,_ Jumtah re nd1oalan 84,801,900.00 . Belon!•
1 511111 Delanja Gajl Pokok PNS 5,9Gl,191,540.00 2 511119 llelanja Pembulatan Goji PNS 113,046.00 3 511121 Belanja TunjanganSuami/lstrf PNS 453,340,892.00 4 511122 Delanja Tunjanr,an Anak PNS 154,277,712.00 5 511123 Betanja Tunjangan Struktural PNS 152,230,CXX>.OO 6 511124 Delan[a Tunjan5an Funi;sionol PNS 770,580,CXX>.OO
--7- 511125 llelan[a Tun[nn6an PPh PNS 156,284,565.00 8 511126 Delanjn Tunjangan Deras PNS 346,360,360.00 9 511129 Delanjn Uanr. Makan PNS 602,854,CXX>.OO 19,847,CXX>.00 10 511147 Delanja Tunj. uin Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan LN 11 511151 Delanja Tunjangan Umum PNS 80,450,CXX>.OO 12 512211 Belanja Uang Lembur 329,883,CXX>.OO . 13 512411 Delanja Pegawal (Tunj Khusus/keglotan) 7,879, 168,865.00 14 512412 Belania PeP.awai Transil'o
Sub Jumlah DeJanJ1 Pegi1wai 16,829,733,980.00 19,847,000.00 1 521111 Dclanla Kcocrlu:m Perkantornn 629,067,324.00 2 521113 Delan~ ~ambahan dara tahan tubuh 114,342,350.00 3 521114 Oelanj" r>enPfrlrnan surat dinr.s POS pusat 35,962,018.00 . 4 521 115 BelanJa Honor .mera.sional Saluan Kerja 147,CXX>,CXX>.OO 5 521119 BelanJa Barans O,e!;rasional lainn~n 6 521211 llelanja Dahan 257,937,740.00 7 521213 Delan~ Honor Outeut K!Jli•tan 20,415,CXX>.OO 8 521219 DelanJa Daran& Non O~rasional Lainnr o
·~ 522111 llelanja Langganan listrik 363,097, 176.00 26,400,925.00 28,878,295.00 10 522112 Oclanja Lanp.gonan tclepon 5,812,952.00 493,312.00 II 522113 belanja langganan air
~ 522119 belanJa langr,anan daya dan jasa lainnya 13 522131 Bel.)asa Konsultan 14 522141 Belanja Sewa
---.s 522151 llelan[a )asa Profcsi 16,CXX>,CXX>.OO 16 523111 Delanla Olaya Pemeliharaan GedunP. dan B•ngunan 448,073,745.00 17 523119 Bel.Biayn pemcllharann 2eclunP.: dnn banr.unon Lainnya . 18 523121 Belania Olaya Pemeliharaan Peralaton dan Mcsin 291,937, 112.00 . 19 524111 llelanlo """alanan blasa 3,953,708,901.00 20 524113 belanfa nerialanan dinas dalam kola 162,360,CXX>.OO 21 524114 belanja nerialanan Paket Meetinv. D1lam Kot• 22 524119 betane e!~alanan Paket Meeting Luar Kola 71,383,550.00
Sub Iumlah D•l•nj• Darons 6,517,097,868.00 26,400,925.00 29,371,607.00 l 53211 1 Delanla Modal Peralatan don Mcsln 186,560,CXX>.OO . 2 532121 BelanJa Pcnamb.man Nllai Peralatan dan Mcsin 19,250,CXX>.OO . 3 533121 Ocl.Pennmbnhan Nllnf Gedun& dan Dnne:unan . 4 536111 Belani• Modal Flsik Lainnva
Sub Juml•h Del•nl• Mod•I 205,810,CXX>.00 )uml•h Del anJ• 23,552,641,848.00 46,247,925.00 29,371,607.00
Jn!ormul _?okumtn_Sumber Aknial !Rol
40,200,CXX>.00 42.843,CXX>.OO
1,758,900.00
84,801,900.00
5, 9(>1, 191,540.00 113,046.00
453,340,892.00 154,277,712.00 152,230,CXX>.OO 770,580,CXX>.OO 156,284,565.00 346,360,360.00 622,701,000.00
80,450,000.00 329,883,CXX>.00
7,879, 168,865.00 .
16,849,580,980.00 629,067,324.00 114,342,350.00 35,962,018.00
147,CXX>,CXX>.OO
257,937,740.00 20,415,CXX>.00
360,619,806.00 5,319,640.00
. 16,CXX>,CXX>.OO
448,073,745.00
291,937,112.00 3,953,708,901.00
162,360,000.00
71,383,550.00 6,514,127,186.00
186,560,CXX>.00 19,250,000.00
205,810,000.00 23,569,518,166.00
NIP 19650219 198503 I 002