2
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan nasional saat ini telah ditetapkan arahnya melalui RPJMN 2015-
2019 yang antara lain memberikan penekanan pada pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berdasar pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia melalui pengembangan IPTEK, selain juga memperhatikan pemantapan
pembangunan di segala bidang1.
Pada level pemerintahan di bawahnya, arah pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke
dalam berbagai arahan pembangunan daerah. Di Provinsi Jawa Tengah telah disusun RPJMD
2013-2018 yang menjabarkan arah pembangunan nasional dengan mengaitkannya pada
konteks daerah. Pemerintah Kabupaten Blora sebagai salah satu kabupaten yang ada di
Provinsi Jawa Tengah mengaktualisasikan perencanaan pada level yang lebih atas dengan
memperhatikan kondisi dan potensi setempat. Pengaktualisasian tersebut dijabarkan dalam
berbagai bentuk dokumen formal antara lain RPJMD sebagai dokumen pokok arah
pembangunan daerah serta dokumen-dokumen lain yang menjabarkannya secara lebih detail.
Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu dokumen yang menjabarkan
secara lebih detail arah pembangunan daerah dalam hal pengembangan potensi-potensi lokal
dengan mengutamakan penumbuhkembangan inovasi oleh institusi-institusi pemerintah
daerah baik secara sektoral maupun lintas sektor, oleh lembaga kelitbangan, lembaga
pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha serta masyarakat di daerah2. Dengan
Road Map SIDa tersebut, diharapkan potensi-potensi lokal dapat diidentifikasi untuk
selanjutnya, dengan memperhatikan arah pembangunan yang telah direncanakan pada level
pemerintahan yang lebih atas, potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan secara inovatif
untuk memperoleh outcome yang optimal.
Dalam Road Map SIDa Kabupaten Blora tahun 2015-2019 ini disusun arahan inovasi-inovasi
yang perlu dilaksanakan untuk mendukung RPJMD Kabupaten Blora, RPJMD Provinsi Jawa
Tengah 2013-2018 dan RPJMN 2013-2018. Dokumen-dokumen perencanaan terkait juga
akan ditinjau dan dikaitkan dengan arahan pengembangan inovasi dalam Road Map ini.
1 RPJMN 3 2013-2019
2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012
dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
3
2. Landasan Hukum
Ketentuan hukum yang melandasi penyusunan Road Map SIDa Kabupaten Blora ini adalah
sebagai berikut:
a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5;
b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Repblik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4219);
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan
Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan
Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4497);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
g. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
h. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
i. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi
Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;
4
k. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tentang Pedoman Penyusunan
Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Sistem Inovasi
Daerah Provinsi Jawa Tengah;
m. Keputusan Bupati Blora Nomor .......... tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Blora Tahun ...........;
n. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Nomor .......... tentang Pembentukan
Tim Penyusunan Roadmap dan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Inovasi Daerah
(SIDa) Kabupaten Blora Tahun ..........
3. Tujuan
Penyusunan Road Map SIDa ini bertujuan untuk memberikan arahan pengembangan inovasi
daerah Kabupaten Blora sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang telah
direncanakan baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat-tingkat kewilayahan di
atasnya.
Road Map ini ditujukan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora pada khususnya dan juga para stakeholder lain yang
terlibat dalam kegiatan pengembangan daerah di Kabupaten Blora.
4. Sasaran
Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan di atas, ditetapkan sasaran-sasaran yang
merupakan dasar-dasar pijakan untuk melangkah. Sasaran-sasaran tersebut adalah:
1. Identifikasi kondisi SIDa saat ini;
2. Identifikasi kondisi SIDa yang akan dicapai;
3. Identifikasi kesenjangan antara kondisi SIDa saat ini dengan yang akan dicapai;
4. Identifikasi tantangan untuk mengatasi kesenjangan tersebut;
5. Identifikasi potensi-potensi unggulan untuk mengatasi kesenjangan tersebut;
6. Pembentukan strategi dan arah kebijakan penguatan SIDa;
7. Penyusunan program prioritas penguatan SIDa;
8. Penetapan rencana aksi penguatan SIDa.
5
BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLORA
1. Letak Geografis
Kabupaten Blora yang ber slogan “Blora Mustika”, secara geografis terletak di antara 1110
16’ s/d 1110 338’ Bujur Timur dan diantara 6
0 528’ s/d 7
0 248’ Lintang Selatan, jarak terjauh
dari barat ke timur sepanjang 87 km dan utara ke selatan sejauh 58 km. Secara administrasi
Kab. Blora terletak di ujung paling timur Propinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten
Rembang.
2. Luas Penggunaan Lahan
Kabupaten Blora dengan luas 182.058,797 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 46.035,71
hektar (25,29 persen) dan sisanya lahan bukan sawah, sebesar 74,71 persen. Menurut luas
penggunaan lahan, lahan terbesar adalah hutan sebesar 49,66 persen, lahan sawah sebesar
25,29 persen dan tegalan sebesar 14,38 persen.
3. Ketinggian dan Iklim
Menurut Kantor Pertanahan, ketinggian tanah Kabupaten Blora berada pada 25 hingga 500 m
dpl. Banyaknya hari dan curah hujan selama tahun 2013 relatif lebih banyak dibanding
dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2013, curah hujan tertinggi di Kecamatan Todanan
sebanyak 2.255 mm, untuk hari hujan terbanyak terdapat di Kecamatan Randublatung
sebanyak 157 hari
4. Batas Administratif
Sebelah Utara : Kab. Rembang dan Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah
Sebelah Timur : Kab. Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur
Sebelah Selatan : Kab. Ngawi, Propinsi Jawa Timur
Sebelah Barat : Kab. Grobogan, Propinsi Jawa Tengah
5. Jarak dari Kota Blora ke beberapa kota lainnya di Jawa.
Bandung 494 ; Jakarta 612 : Purwokerto 337
Banyuwangi 622 Blora 98 Semarang 127
Bogor 622 Malang 188 Surabaya 179
Cilacap 373 Pacitan 253 Surakarta 130
Cirebon 354 Pekalongan 228 Yogyakarta 195
6
6. Topografi
Topografi Kabupaten Blora datar sampai bergelombang, pada bagian Utara membujur
Pegunungan Kendeng Utara dari arah Barat ke Timur, sedangkan di sebelah Selatan
membujur Pegunungan Kendeng Selatan yang membujur dari Barat ke Timur.
Ditinjau dari ketinggiannya Kabupaten Blora terbagi dalam empat bagian yaitu:
- Ketinggian 25 - 40 m dari permukaan laut, terdapat di daerah Kunduran, Jati,
Randublatung dan Cepu.
- Ketinggian 40 - 100 m dari permukaan air laut, terdapat di daerah Kradenan dan
Kedungtuban.
- Ketinggian 100 - 500 m dari permukaan air laut, terdapat di derah Todanan, Japah,
Ngawen, Tunjungan, Bogorejo, Jiken dan Sambong.
- Ketinggian lebih dari 500 m dari permukaan air laut, terdapat di daerah Blora, Jepon dan
Banjarejo.
Berdasarkan kondisi topografi yang demikian maka rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten
Blora berbeda-beda, dengan posisi wilayah terendah di daerah Cepu yaitu 31 m dari
permukaan air laut dan tertinggi di daerah Japah (280 m). Kondisi topografi Kabupaten Blora
seperti terlihat pada peta berikut Sedangkan ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten
Blora dikelompok dalam empat kelas yaitu:
- Kelas lereng 1 (kemiringan 0-2%) meliputi daerah seluas 567,46 km2 atau 31,7%.
- Kelas lereng 2 (kemiringan 2-15%) melipiti daerah seluas 750,30 km2 atau 41,21%.
- Kelas lereng 3 (kemiringan 15-40%) meliputi daerah seluas 500,20 km2 atau 27,47%.
- Kelas lereng 4 (kemiringan > 40%) meliputi daerah seluas 261,00 km2
atau 0,14%.
7. Demografi
Penduduk sebagai sumberdaya manusia merupakan salah satu modal utama dalam
pembangunan ekonomi. Penduduk berperan ganda sebagai subyek atau pelaku pembangunan
dan juga sebagai obyek atau sasaran pembangunan. Besarnya jumlah penduduk dapat
menjadi pendorong ataupun penghambat pembangunan. Bila sebagian besar penduduk
memiliki kualitas dan etos kerja yang tinggi maka dapat menjadi motor pendorong
pembangunan, namun sebaliknya bila jumlah penduduk besar dan berkualitas rendah maka
akan menjadi beban pembangunan.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Blora dari tahun 2010-2014 terus
meningkat. Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Blora tercatat sebesar 848.369 atau
tumbuh sebesar 0,46 persen per tahun. Gambar 2.1 menunjukkan pertumbuhan penduduk dari
tahun 2010 sampai 2014.
7
Gambar 2.1 Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 – 2014
Dari sisi ketenagakerjaan, prosentase jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten
Blora yang bekerja menurut lapangan usaha ditunjukkan dalam gambar 2.2. Tampak bahwa
sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian meskipun menunjukkan
kecenderungan yang menurun tiap tahunnya. Kecenderungan tersebut dapat disebabkan oleh
antara lain berkurangnya kepemilikan lahan oleh petani, menurunnya minat masyarakat untuk
bekerja di sektor pertanian serta beratnya tantangan dalam dunia pertanian terutama dalam
hal ketersediaan air, penyakit tanaman, pupuk maupun harga komoditas pertanian yang
kurang menguntungkan petani. Berbeda dengan sektor pertanian, peningkatan minat usaha
terlihat terjadi di sektor perdagangan.
8. Keadaan Ekonomi
Berdasarkan tinjauan distribusi PDRB Adh Konstan, maka pada tahun 2014 sektor pertanian
masih menyumbang porsi terbesar, disusul oleh sektor perdagangan kendaraan bermotor dan
sektor pertambangan dan penggalian. Gambar 2.3 menunjukkan sebaran PDRB tersebut.
9. Sektor Unggulan
Berdasarkan analisa dalam buku Analisa Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015,
maka kelompok usaha primer diisi oleh sektor-sektor usaha di bidang pertanian, kehutanan,
perikanan dan pertambangan/penggalian. Kelompok usaha sekunder diisi oleh lapangan
industri pengolahan, pengadaan listrik/gas dan pengadaan air bersih, pengelolaan sampah,
limbah dan daur ulang bangunan/konstruksi, sedangkan kelompok usaha tersier terdiri dari
sektor-sektor usaha perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum,
lapangan usaha pengangkutan, pergudangan, lapangan usaha informasi, komunikasi, jasa
831,093
835,781
840,208
844,444
848,369
820,000
825,000
830,000
835,000
840,000
845,000
850,000
2010 2011 2012 2013 2014
8
keuangan, asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan/hankam dan jasa-
jasa.
Gambar 2.2
Prosentase Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Di Kabupaten Blora
Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Berdasarkan analisa Local Quotient (LQ), maka dalam lingkup wilayah kabupaten terdapat
dua sektor unggulan yaitu sektor pertanian dengan LQ 1,84 serta sektor pertambangan dan
penggalian dengan LQ 7,17. Analisa Local Quotient (LQ) digunakan untuk menentukan
sektor basis dan non basis dengan tujuan untuk melihat keunggulan komparatif suatu daerah
dalam menentukan sektor andalannya. Jika nilai LQ suatu sektor > 1 maka sektor tersebut
mempunyai potensi atau merupakan sektor basis di daerahnya. Jika nila LQ suatu sektor < 1
maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan tidak memiliki potensi. Tabel 1.1
menunjukkan berbagai sektor usaha di Kabupaten Blora dengan nilai LQ masing-masing.
27.22
14.64
11.41
0.06 0.05
4.32
16.7
2.76
3.43
1.1 3.23
1.37 0.3
3.81
6.45
0.96 2.19
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur UlangKonstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran, ReparasiMobil dan Sepeda MotorTransportasi dan Pengadaan
Penyediaan Akomodasi dan MakanMinumInformasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertanahandan Jaminan Sosial WajibJasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya
9
Tabel 1.1 Nilai LQ Kabupaten Blora Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2014
No. Sektor 2010 2011 2012 2013 2014
01 Pertanian 1.93 1.90 1.88 1.88 1.84
02 Pertamb.& Penggalian 6.49 7.06 7.13 7.20 7.17
03 Industri Pengolahan 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31
04 Pengadaan Listrik & Gas 0.72 0.76 0.76 0.76 0.77
05 Pengadaan Air 0.63 0.66 0.66 0.67 0.69
06 Konstruksi 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42
07 Perdagangan 1.20 1.20 1.22 1.23 1.27
08 Transp. & Pergudangan 0.94 0.92 0.93 0.94 0.96
09 Peny. Akom. Mkn Minum 1.19 1.19 1.20 1.19 1.21
10 Inform. & Kom. 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38
11 Jasa Keuangan 1.12 1.14 1.15 1.15 1.19
12 Real Estate 0.83 0.84 0.85 0.85 0.87
13 Jasa Perusahaan 0.88 0.89 0.89 0.90 0.93
14 Adm. Pemerintahan 1.33 1.33 1.33 1.33 1.36
15 Jasa Pendidikan 1.52 1.57 1.61 1.61 1.66
16 Jasa Keg. Sosial 1.19 1.20 1.20 1.20 1.22
17 Jasa Lainnya 1.47 1.49 1.48 1.49 1.53
Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015
10
BAB III
KONDISI SIDa KABUPATEN BLORA SAAT INI
Sesuai dengan Platform Kabupaten Blora sebagai Rancangan Teknokratik RPJMD
Kabupaten Blora Tahun 2015-2020 maka visi dan misi kebijakan pembangunan Kabupaten
Blora dapat dinyatakan sebagai berikut:
A. Visi
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Blora
B. Misi
Dengan mengacu pada Platform Kabupaten Blora sebagai Rancangan Teknokratik
RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2015-2020, maka misi kebijakan pembangunan
Kabupaten Blora 2015-2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat
3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis
6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan
aman
Untuk mendukung visi dan misi tersebut, dengan memperhatikan sektor-sektor unggulan,
maka strategi penguatan SIDa Kabupaten Blora saat ini dapat dilihat dari sudut pandang
4 prakarsa utama dan 3 prakarsa tematik, yaitu:
1. Prakarsa Utama
a. Penguatan SIDa,
b. Pengembangan Klaster Industri,
c. Pengembangan Jaringan Inovasi,
d. Pengembangan Teknoprener.
2. Prakarsa Pengembangan Pilar-Pilar Tematik
a. Pengembangan Electronic Goverment
b. Pengembangan Sektor Usaha Pertanian,
c. Pengembangan Sektor Usaha Pertambangan,
11
Sesuai dengan berbagai penjelasan di atas, maka kondisi SIDa Kabupaten Blora saat ini dapat
dirangkum dalam Tabel di bawah ini:
Tabel 1.30 Kondisi Sistem Inovasi Daerah
No. Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi Saat Ini
(2014)
(1) (2) (3)
1. Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. Belum optimalnya pengembangan sistem
inovasi dalam perencanaan pembangunan
daerah.
Belum terdapat kajian kebijakan penanaman
modal yang komprehensif.
2. Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan
inovasi (IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan absorpsi
industri, khususnya usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM)
Belum sinerginya antar lembaga dalam
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
3. Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan
difusi inovasi Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan
pelaporan penggunaan DBHCHT. 4. Elemen 4: Budaya Inovasi Belum terbinanya kreativitas dan inovasi
teknologi masyarakat.
5. Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah Belum terdapatnya dokumen rencana aksi
penguatan inovasi tahunan.
6. Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global Kurangnya kajian penelitian.
Tabel 1.31 Kondisi Klaster Industri
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi Saat Ini
(2014)
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. Belum optimalnya pembinaan industri kecil dan
menengah dalam memperkuat jaringan klaster
industri
Belum adanya Masterplan Industri Perdagangan
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
Belum optimalnya promosi dan kerjasama
investasi
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan
masalah keamanan pangan.
Belum optimalnya pengembangan jangkauan
pemasaran industri.
Belum terwujudnya daya saing yang handal.
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. Terbatasnya jaringan bisnis pemasaran global
Masih rendahnya keikutsertaan dalam forum
kemitraan perdagangan luar negeri
Belum adanya pengembangan database sistem
informasi sejarah purbakala
Belum terdapatnya sistem informasi database
bidang kebudayaan
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. Belum berkembangnya kebudayaan dan
12
pariwisata lokal Kabupaten Blora
Belum terkelolanya karya cetak dan karya rekam
kekayaan budaya
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global. Terbatasnya kegiatan promosi perdagangan
internasional dan regional
Tabel 1.32 Kondisi Jaringan Inovasi
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi Saat Ini
(2014)
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. Perlunya interkonektivitas kepariwisataan yang
ditopang oleh ketersediaan infrastruktur terminal
wisata
Belum memadainya ketersediaan infrastruktur
komuikasi dengan kebutuhan pengembangannya.
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
Belum optimalnya pemeliharaan jaringan
komunikasi dan informasi.
Belum kuatnya database pelayanan sebagai
landasan pengambilan kebijakan.
Belum optimalnya kegiatan pengkajian dan
penelitian bidang informasi dan komunikasi jasa
postel.
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. Belum optimalnya fasilitasi dalam
pengembangan kerjasama antar daerah.
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. Belum optimalnya penerapan Iptekin dalam
menunjang berbagai aktivtas masyarakat
Perlunya pengembangan aparatur sesuai dengan
kompetensi dan prestasi.
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah. Belum komprehensifnya data sistem angkutan
guna menudukung konektifitas fisik antardaerah
di kabupaten.
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global. Belum meratanya konektivitas sosial secara
nasional dalam distribusi Iptekin.
Tabel 1.33 Kondisi Teknoprener
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi Saat Ini
(2014)
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. Masih rendahnya kualitas SDM usaha
perdagangan luar negeri
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
Belum terlatihnya masyarakat petani mengenai
penerapan teknologi pertanian/perkebunan
modern
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. Belum terlatihnya petani mengenai teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. Belum optimalnya pengembangan agribisnis
peternakan
13
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah. Belum optimalnya pengembangan dan pelayanan
teknologi industri
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global. Belum optimalnya kegiatan penyuluhan guna
meningkatkan produksi pertanian/perkebunan
Tabel 1.34 Kondisi Electronic Government
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi Saat Ini
(2014)
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. Belum adanya perencanaan arah pengembangan
e-gov
Belum utuhnya pemahaman masyarakat akan arti
pentingnya pencatatan sipil dan pendaftaran
penduduk
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
Perlunya peningkatan pengelolaan sistem
informasi keuangan daerah. Belum terwujud
Tertib Administrasi Kependudukan
Belum terwujud Tertib Administrasi
Kependudukan
Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya
komunikasi dan informasi dalam LPSE
Belum optimalnya pengelolaan data jasa postel.
Belum optimalnya pelayanan informasi di
lingkunganSetda
Belum optimalnya penyebaran informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Belum optimalnya Pengembangan Database
Kependudukan
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. Perlunya peningkatan kapasitas manajemen
bidang komunikasi dan informasi.
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. Masih adanya aparatur yang belum menguasai
TI.
Belum meratanya kapasitas aparat kependudukan
dan catatan sipil
Perlunya peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa.
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah. Bulum semua SKPD Kabupaten memiliki
website.
Belum terwujudnya keterpaduan/koherensi dalam
pendaftaran kependudukan
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global. Masih belum meratanya informasi pembangunan
di masyarakat.
Tabel 1.35 Kondisi Sektor Usaha Pertanian
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi Saat Ini
(2014)
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
14
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi.
4 Elemen 4: Budaya Inovasi.
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah.
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global.
Tabel 1.36 Kondisi Sektor Usaha Pertambangan
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi Saat Ini
(2014)
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi.
4 Elemen 4: Budaya Inovasi.
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah.
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global.
15
BAB II
TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
A. Tantangan Sistem Inovasi Derah
1. Tantangan Internal
Sebagai salahsatu daerah industri, maka permasalahan umum Kabupaten Blora
adalah bagaimana mampu meningkatkan iklim investasi, penyediaanSDM dan
infrastruktur, energi serta regulasi. Beberapa permasalahan pembangunan daerah
Kabupaten Blora sesuai dengan urusan kewenangannya yang teridentifikasi adalah
sebagai berikut:
Pendidikan
Tantangan umum dibidang pendidikan adalah belum optimalnya kualitas, akses,
relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan, minat baca masyarakat. Selain itu
masihdidapati adanya kesenjangan kualitas sarpras sekolah yang cukup lebar antara di
Kota dengan di Desa. Di sisi lain juga terjadi ketidakmerataan jumlah siswa di semua
tingkatan sekolah, baik SD, SMP dan SMA antara di Kota dengan di Desa. Tantanagn
lainnya adalah peningkatan kualitas guru dalam pendidikan formal (S1/D4), terutama
guru SD.
Kesehatan
Di bidang kesehatan terdapat masalah masih belum optimalnya kualitas
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, sarana dan prasarana masih belum
sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Selain itu masih kurangnya kualitas
Sumber Daya Kesehatan yang berkompetensi terhadap pelaksanaan tugas. Di sisi lain
dalam penganggaran terjadi masalah masih minimnya anggaran untuk pencapaian
target SPM dan MDGs.
Peekonomian
Permasalahan pada bidang industri adalah terbatasnya aksesibilitas industri ke
permodalan. Kemudian juga terdapat masalah terbatasnya kemampuan pemasaran baik
dalam promosi, kemasan, jangkauan pemasaran, maupun. Di sisi lain terdapat masalah
kurangnya penyesuaian terhadap permintaan pasar karena keterbatasan informasi dan
pemanfaatan teknologi. Industri juga menghadapi masalah daya saing produk.
Kabupaten Blora memiliki produk manufaktur, kerajinan dan wisata, namun berbagai
produk tersebut menghadapi persiangan produk lain dari berbagai daerah dan negara.
Oleh sebab itu kesiapan industri dalam negeri perlu diperhatikan dalam rangka
meningkatkan daya saing produk. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Blora menghadapi
masalah terbatasnya promosi dan jejaring pariwisata, aksesibilitas, amenitas, atraksi
dan aktifitas pariwisata.
Pada sektor perdagangan dan jasa secara umum terdapat masalah keterbatasan
kemampuan pemerintah dalam intervensi kebijakan atas ekspansi pasar modern,
16
perlindungan pasar tradisional. Serbuan produk dan pasar yang lebih modern telah
mengancam eksistensi pasar tradisional yang ada. Di sektor Koperasi dan UKM
terdapat masalah belum optimalnya kualitas manajemen dan SDM pengelola koperasi
dan UMKM. Pada sektor penanaman modal terdapat masalah belum optimalnya
informasi potensi dan peluang investasi.
Terkait masalah pertanian terdapat masalah belum optimalnya produksi dan
produktivitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta
ketidakpastian pasar produk hasil pertanian serta belum optimalnya penanganan JUT
dan JITUT. Pada masalah ketahanan pangan terdapat masalah belum optimalnya
peningkatan diversifikasi pangan. Pada sektor kehutanan terdapat masalah adanya
kerusakan hutan dan lahan.
Infrastruktur
Dalam urusan pekerjaan umum, terjadi masalah belum optimalnya kualitas dan
kapasitas prasarana jalan dan jembatan, dan sistem jaringan transportasi. Sistem
transportasi menghadapi masalah belum optimalnya sistem dan kualitas pelayanan
perhubungan. Selain itu uga terdapat masalah terbatasnya kemampuan rehabilitasi
terhadap kerusakan jaringan irigasi, kemampuan pengendalian banjir, serta penyediaan
air baku pertanian. Dalam urusan komunikasi dan informatika masih terjadi masalah
terbatasnya penyebaran informasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan dalam rangka
keterbukaan informasi publik. Kemudian dalam sector energi dan sumberdaya mineral
terdapat masalah belum optimalnya penataan lampu penerangan jalan.
Penataan Ruang
Masalah utama dalam tata ruang adalah rendahnya pengendalian alih fungsi
lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, terutama untuk keperluan perumahan dan
industri. Namun di sisi lain masih banyak rumah yang belum memadai. Masih banyak
rumah tidak layak huni bagi masyarakat, dengan jumlah rumah tidak layak huni
sebesar 10,16% dari jumlah backlog rumah sebesar 19.402 unit. Dalam urusan
pertanahan, terdapat masalah terkait administrasi.
Sosial Budaya
Masalah sosial yang terjadi adalah belum memadainya penanganan terhadap
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta masih terbatasnya upaya
pengurangan resiko bencana, antisipasi perubahan iklim, serta penanganan rehabilitasi
dan rekontruksi pasca bencana yang komprehensif.
Pada sektor ketenagakerjaan terdapat masalah masih rendahnya kualitas sumber
daya manusia, yang dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan
pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada
perkembangan kebutuhan dunia usaha. Sektor transmigrasi ditandai dengan masalah
belum memadainya keterampilan calon transmigran sesuai dengan daerah tujuan
transmigrasi
17
Pada sektor kebudayaan, terdapat masalah belum memadainya pelestarian benda
cagar budaya dan pengembangan budaya. Untuk urusan pemberdayaan perempuan
terjadi permasalahan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep
perlindungan anak sesuai dengan UU No 23 tahun 2002, belum melembaganya
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam masyarakat serta masih terbatasnya
perlindungan pada korban kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak anak.
Untuk urusan kependudukan terdapat masalah masih belum idealnya jumlah
personil tenaga lapangan penyuluh KB untuk mencakup masyarakat di Blora sehingga
membuat terbatasnya pelayanan KB yang diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain
juga minimnya kader yang bersedia dan mampu dalam mengelola program KB di
tingkat desa/kelurahan sehingga membuat program KB kurang optimal berjalan di
tengah masyarakat.
Pemerintahan
Pada sektor pemerintahan terdapat masalah belum mantapnya pelaksanaan tata
kelola pemerintahan daerah, keseimbangan aparatur teknis dan administrasi,
pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah.
Pada sisi lain terdapat masalah belum terlaksananya kerjasama antar daerah terkait
pelayanan publik.
Pada sektor pemberdayaan masyarakat desa adalah belum optimalnya upaya
pemberdayaan masyarakat akibat keterbatasan kapasitas kader pemberdayaan
masyarakat serta masih belum optimalnya pemanfaatan hasil pengembangan teknologi
tepat guna karya masyarakat untuk mendukung produktifitas kerja
2. Tantangan Eksternal
Sebagai bagian dari masyarakat nasional dan internasional. Maka ada beberapa
permasalahan yang menjadi isu bersama dimana memerlukan partisipasi daerah.
Persoalan tersebut berupa pencapaian target pembangunan serta masalah hajat hidup
orang banyak terkait perubahan iklim dan dampaknya.
Dalam urusan target pembangunan, ada agenda pencapaian MDG’s, MP3EI dan
persiapan pasar bebas. Kemudian terkait hajat hidup atau kebutuhan masyarakat
terdapat persoalan pangan, energi dan perubahan iklim.
Pencapaian MDG’s sampai dengan tahun 2015 semua negara harus mampe
mencapai 8 tujuan pokok, yaitu: 1). Penurunan angka kemiskinan sampai setengahnya,
2). Pelayanan pendidikan dasar untuk semua, 3). Kesetaraan gender dan pemebrdayaan
perempuan, 4). Menurunkan angka kematian anak, 5). Meningkatkan kesehatan Ibu, 6).
Memerangi HIV, malaria dan penyakit menular lainnya, 7). Keberlanjutan lingkungan
hidup, dan 8). Membangun kemitraan global dalam pembangunan.
18
Untuk pencapaian MP3EI, Kabupaten Blora sebagai bagian dari Koridor Jawa
diarahkan kepada industri makanan dan minuman serta tekstil. Kabupaten Blora
sebagai salahsatu penyumbang industri pengolahan di Jawa Tengah, harus mampu
meningkatkan diri sebagai penopang pengembangan perekonimian wilayah berbasis
produk tersebut.
Sebagai bagian dari perekonomian global, maka isu persaingan bebas juga mesti
mendapatkan perhatian. Era perdagangan bebas pada tahun 2015 nanti untuk Asean
(AFTA) sudah mulai dijalankan. Oleh sebab itu harus segera dipersiapkan elemen-
elemen dasar dalam persaingan, yaitu kekuatan inovasi. Dengan inovasi maka kita tetap
dapat bertahan dalam persiangan yang menuntut adanya daya saing tinggi.
Terkait pemenuhan kebutuhan hidup, dalam hal ini pangan dan energi, sebagian
besar negara di dunia telah mengupayakan pemecahan permasalahan tersebut. Sumber
pangan dan energi berasal dari berbagai unsur, baik mineral maupun makhluk hidup.
Keberadaan sumber-sumber tersebut sangatlah terbatas untuk menopang kebutuhan
manusia yang terus berkembang. Perkembangan jumlah manusia yang diikuti
perkembangan industri memicu kebutuhan yang berlipat akan pangan dan energi. Pada
sisi lain perolehan sumber energi baru kadang bertolak belakang dengan pemenuhan
kebutuhan pangan, msialnya pemanfaatan biodiesel akan mempengaruhi luasan lahan
pertanian. Oleh sebab itu perlu ditemukan solusi yang tepat untuk mewujudkan
kemandirian pangan dan energi setiap wilayah.
Di sisi lain, perubahan iklim berupa musim yang ekstrim dan pergeseran musim,
pemanasan global dan kerusakan alam merupakan situasi yang dapat memperburuk
keadaan. Oleh sebab itu pemanfaatan sumber pangan dan energi hendaklah tidak
merubah kondisi lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan manusia.
B. Peluang Pengembangan SIDa
SIDa Kabupaten Blora memiliki agenda menjawab tantangan internal dan eksternal
sebagaimana dikemukakan di atas. Isu-isu lokal yang menjadi perhatian adalah
peningkatan perekonomian makro yang mengandalkan sektor industri pengolahan,
kerajinan, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Sedangkan isu eksternal meliputi isu
nasional yaitu pencapaian MP3EI, serta menanggapi isu global seperti pencapaian MDG’s
dan menanggapi persaingan global.
Agenda terkait pemenuhan hajat hidup orang banyak meliputi bagaimana
mewujudkan kemandirian pangan dan energi. Langkah ini dilakukan melalui pemanfaatan
Iptek untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya alam yang terpat di Kabupaten Blora
agar dimaksimalkan untuk menghasilkan sumber pangan dan energi tanpa saling
mengganggu.
19
Sejalan dengan tantangan di atas, dapat dijabarkan 3 (tiga) tugas utama penataan dan
penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai berikut:
1. Membangun kelembagaan sistem inovasi yang handal sampai pada tata pemerintahan
terendah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat
2. Mewujudkan keberlangsungan komunikasi intensif dan mobilisasi Iptek yang difasilitasi
oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota yang inovatif
3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya SIDa yang terintegrasi guna
menumbuhkembangkan ekonomi produktif berbasis potensi lokal
Tabel 2.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program
dan Penguatan SIDa Kabupaten Blora
No Sasaran Pokok SIDa Indikator dan
Target SIDa
Permasalahan
Penguatan SIDa
Faktor-faktor Penentu
Keberhasilan (1) (2) (3) (4) (5)
1. Membangun
kelembagaan sistem
inovasi Kabupaten Blora
yang efektif dan efisien
dengan pengembangan
e-government sampai
pada tata pemerintahan
terendah dan
masyarakat.
kuatnya tim
koordinasi
SIDa.
Belum kuatnya
pengorganisasian
berbagai aktivitas
inovasi di
Kabupaten Blora.
Visi dan komitmen
kepala daerah serta
prioritas pembangunan
daerah yang
mendukung
pelembagaan sistem
inovasi.
regulasi
kerjasama
kelitbangan.
kebijakan
berbasis
inovasi.
Belum terciptanya
iklim inovasi yang
didukung oleh
kerangka regulasi
yang memadai.
Konteks dinamis dalam
kebijakan yang
terdesentralisasi dan
peningkatan kesadaran
politik partisipatif
masyarakat sehingga
memungkinkan
dilahirkannya produk
hukum yang
berkesesuian dengan
kebutuhan dinamis di
daerah.
insentif
kelitbangan
pembinaan
kelitbangan
Masih lemahnya
budaya kerja
inovatif di
lingkungan
lembaga
pemerintahan,
kegiatan ekonomi
masyarakat, dan
dunia usaha.
Mulai tumbuhnya para
perintis inovasi di
perdesaan dan
eksistensi kearifan
masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan
yang potensial sebagai
basis pembangunan.
E-government
Masih belum
optimalnya
pendayagunaan
perkembangan
Iptekin,
pemanfaatan
informasi,
pengetahuan, dan
Peningkatan
pemanfaatan berbagai
teknologi informasi (e-
goverment) di tengah
masyarakat sebagai
peluang peningkatan
efisiensi dan efektivitas
pelayanan masyarakat.
20
No Sasaran Pokok SIDa Indikator dan
Target SIDa
Permasalahan
Penguatan SIDa
Faktor-faktor Penentu
Keberhasilan (1) (2) (3) (4) (5)
teknologi di
masyarakat.
2. Mewujudkan kolaborasi
multipihak (ABCG)
guna mewujudkan
konektivitas dan
pengelolaan lingkungan
fisik dan sosial.
kuatnya
jejaring
inovasi.
Masih belum
tingginya sinergi
komunikasi yang
intensif antar
stakeholders dalam
mendukung
kegiatan inovasi.
Kebijakan desentralisasi
melahirkan potensi bagi
Pemerintahan
Kabupaten Blora
menjadi dinamisator
aktivitas inovasi di
berbagai bidang
pembangunan.
kerjasama
ABCG
Keterbatasan saran
dan prasarana Iptek
di berbagai unit
usaha masyarakat.
Peningkatan kesadaran
berbagai pihak terhadap
aspek strategis Iptekin
bagi pengembangan
kegiatan ekonomi dan
bidang fisik dan sosial.
3. Meningkatkan kemampuan
pengelolaan potensi
inovasi daerah yang
terintegrasi guna
menumbuhkembangkan
ekonomi produktif berbasis
potensi Kabupaten Blora.
eksplorasi dan
efisinesi SDA
inovasi
produk
unggulan
Potensi SDA yang
belum sepenuhnya
didayagunakan
melalui
pemanfaatan
Iptekin.
Variasi potensi dan
mulai berkembangnya
berbagai kegiatan
ekonomi sejenis dalam
suatu kawasan yang
potensial dikembangkan
melalui model
pelembagan klaster
industri dan UMKM.
Penciptaan dan
pengembangan
kapasitas SDM
inovatif
Problem
ketersediaan SDM
(teknoprener) yang
mampu mengelola
berbagai kegiatan
inovasi menuju
pada pembentukan
keuntungan
ekonomi.
Munculnya para
pelopor inovasi
diberbagai bidang
kegiatan yang potensial
dikembangkan sebagai
teknoprener.
21
Pengembangan dan penguatan SIDa di atas merupakan strategi utama menghadapi
isu-isu strategis di berbagai lingkup yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 2.2 Identifikasi Isu-isu Penguatan SIDa Kabupaten Blora
No
Isu Strategis
Dinamika
Internasional
Dinamika
Nasional Dinamika Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pencapaian MDG’s Pencapaian Tujuan
Pembangunan
Nasional
Menuju Kabupaten
Blora yang Semakin
Sejahtera.
Tata Kelola
Pemerintahan
Pelayanan
Publik,
Demokratisasi
Kondusivitas
wilayah
2 Ekonomi global Daya saing produk
Pengurangan
Kemiskinan dan
Pengangguran.
3 Krisis energi Kedaulatan Energi Infrastruktur.
4 Krisis pangan
Kedaulatan Pangan Menuju Jawa
Tengah Sejahtera
dan Berdikari.
5 Perubahan iklim
22
BAB III
KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN DICAPAI
Kondisi pembangunan Kabupaten Blora sampai saat ini masih cenderung dijelaskan
oleh besaran faktor-faktor ekonomi yang menggerakkan proses pembangunan. Oleh karena
itu, guna meningkatkan daya saing dan kompetensi pengelolaan potensi ekonomi Kabupaten
Blora, perlu dilakukan upaya transformasi secara sistemik. Melalui kerangka Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) diharapkan menggeser paradigma pembangunan Kabupaten Blora agar mulai
digerakkan oleh proses-proses yang semakin efisien dengan mendayagunakan Iptekin. Pada
posisi tersebut, faktor inovasi menjadi kata kunci baru dalam mewujudkan peningkatan
efisiensi dan kualitas proses dan hasil pembangunan. Berpangkal pada argumentasi
kebutuhan transformasi dalam pembangunan Kabupaten Blora di atas, maka perlu disusun
strategi sekaligus peta rencana atau Road Map SIDa yang sinergis dengan RPJMD Kabupaten
Blora.
Roadmap SIDa lebih lanjut perlu menyusun skema pentahapan penciptaan kondisi
inovasi sebagai penggerak proses pembangunan (innovation-driven development) Kabupaten
Blora Tahun 2014-2018. Untuk mencapai kondisi innovation-driven development pada tahun
2018, Pemerintah Kabupaten Blora akan melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan
pembangunan guna memperkuat penataan unsur-unsur strategis dalam penguatan sistem
inovasi daerah. Target capaian kondisi innovation-driven development pada tahun 2018 akan
diwujudkan melalui suatu pentahapan. Berikut dideskripsikan berbagai kondisi strategis yang
diharapkan terwujud dalam tiga tahapan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten
Blora, yaitu:
A. Terciptanya Daya Dukung SIDa Kabupaten Blora (Tahun 2014-2015)
Untuk meningkatkan kerangka dasar (pondasi) SIDa Kabupaten Blora, kebijakan
penguatan daya dukung bagi berbagai aktivitas inovatif dapat menjadi jawabannya.
Sistem inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari kolaborasi
aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi, dan proses produktif yang
memengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi pembangunan daerah.
Penguatan daya dukung SIDa perlu diarahkan kepada proses pengembangan
Iptekin pada berbagai basis produksi unggulan sampai pada tataran masyarakat
perdesaan. Transformasi basis produksi unggulan perlu diarahkan menuju terwujudnya
kapasitas daya dukung kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan yang handal.
Kebijakan penguatan daya dukung sistem inovasi di Kabupaten Blora merupakan
wahana memperkuat pondasi SIDa dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat
yang semakin sejahtera menuju penciptaan kondisi innovation-driven development.
Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berbasis innovation-driven development
23
pada 2018, ada beberapa fokus penguatan tahap awal (pertama) atau penciptaan daya
dukung SIDa yaitu:
1. Penataan Kerangka Kelembagaan Bagi Inovasi Pembangunan
Tahapan (milestone) awal ini berfokus pada upaya penataan unsur
kelembagaan guna mendukung penciptaan daya dukung SIDa khususnya pada upaya
mendukung penciptaan kerangka umum yang kondusif bagi berbagai kegiatan
inovasi. Arah pengembangan kelembagaan pada pada tahap awal ini berkaitan
dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif, khususnya bagi aktivitas
pemerintahan, aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan, dan dunia usaha. Penguatan
pondasi sistem inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Blora dilakukan melalui penataan
daya dukung unsur kerangka regulasi, organisasi (Tim Koordinasi dan
Kesekretariatan SIDa), dan internalisasi budaya inovasi melalui berbagai sosialisasi
keinovasian.
Tahap pertama penataan kerangka kelembagaan SIDa Kabupaten Blora ini
juga terkait dengan upaya pengenalan budaya inovasi dalam berbagai
organisasi/lembaga inovasi daerah. Tujuan agenda itu ialah membangun landasan
budaya kreatif-inovatif pada masyarakat Kabupaten Blora.
Penataan daya dukung kelembagan Iptekin perlu ditopang melalui agenda
pemetakan potensi unggulan desa-desa di Kabupaten Blora untuk dikembangkan
secara inovatif. Maka, dalam tataran pengembangan kelembagan perlu dibanguan
kerangka model pengembangan desa inovasi sebagai strategi pengembangan basis
kelembagaan SIDa yang terarah secara kokoh, sistematis, berkelanjutan, dan
bersinergi dengan agenda penguatan SIDa pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan SINas (Sistem Inovasi Nasional).
2. Penataan Kerangka Jejaring Bagi Inovasi Pembangunan
Pada unsur jejaring, yang perlu diperhatikan pada tahapan awal adalah
menumbuhkembangkan berbagai kolaborasi atau kerja sama dalam proses inovasi
dan difusi Iptekin (praktik baik/terbaik dan/atau hasil kelitbangan). Tujuan utamanya
ialah merintis terciptanya interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan
bagi perkembangan inovasi dan difusinya, serta penyebarluasan hasil-hasil litbang
yang sesuai dengan potensi terbaik di lingkup Kabupaten Blora.
Guna menciptakan kerangka sistemik dalam pengembangan kerangka jejaring
SIDa, maka perlu didorong melalui agenda Pengembangan Kabupaten Blora
Inovatif. Pengembangan iklim yang kondusif bagi proses-proses inovasi hanya
mungkin dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan unsur-unsur
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten secara inovatif. Kemajuan SIDa di
Kabupaten Blora, sebenarnya akan ditentukan oleh seberapa cepat dan kuat pondasi
24
jejaring inovasi dapat didorong oleh pemerintah kabupaten dengan segenap
pemangku kepentingan yang ada.
3. Penataan Kerangka Penguatan Kesumberdayaan Bagi Inovasi Pembangunan
Penataan kerangka penguatan kesumberdayaan sangat strategis dalam upaya
mengantisipasi dinamika sosial masyarakat memasuki era ekonomi pengetahuan
(knowledge economy) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society). Dan, arah
pengembangan kesumberdayaan SIDa Kabupaten Blora perlu diwujudkan melalui
peningkatan kesadaran berbagai pihak terhadap aspek strategis Iptekin bagi
pengembangan kegiatan ekonomi dan bidang-bidang pembangunan.
Maka, tahap awal penataan kerangka kesumberdayaan perlu dilakukan melalui
upaya menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan
kesumberdayaan UMKM. Tujuan utamanya ialah mendorong aktivitas inovasi
UMKM saling bersinergi, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mulai
memahami perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan
daerah. Tujuan utamanya adalah terjadinya penguatan rantai nilai Pengembangan
UMKM berbasis teknologi di Kabupaten Blora. Lebih jauh perlu mulai membentuk
jiwa kewirausahaan (teknoprener) masyarakat agar mampu mengelola berbagai
aktivitas inovatif menuju pada pembentukan keuntungan ekonomi bagi masyarat dan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Blora.
B. Pemantapan Kapasitas SIDa di Kabupaten Blora (Tahun 2015-2016)
Tahapan kedua ini merupakan tahap lanjut dari proses Pembangunan Daya
Dukung (pondasi) pada tahap pertama roadmap penguatan SIDa Kabupaten Blora. Arah
pengembangan pada tahapan kedua ini adalah tercapainya pemantapan kapasitas inovasi
dari berbagai kelembagaan SIDa di Kabupaten Blora. Hal tersebut akan terlihat dari
semakin luasnya wilayah pengembangan dan hasilnya pada peningkatan besaran
produksi berbagai usaha masyarakat, dan perluasan bidang-bidang baru yang mampu
dikembangkan secara inovatif baik pada organisasi pemerintahan, masyarakat, maupun
dunia usaha.
1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Bagi Inovasi Pembangunan
Tahap (milestone) kedua yang hendak dicapai dalam penataan unsur
kelembagaan guna mendukung pemantapan kapasitas SIDa adalah semakin kuatnya
unsur-unsur kelembagaan guna mendukung penciptaan kerangka umum yang
semakin kondusif bagi inovasi. Arah pengembangan kelembagaan pada pada tahap
kedua ini intinya berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang semakin
kondusif, khususnya bagi aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi masyarakat
perdesaan, dan dunia usaha. Perwujudan pemantapan kapasitas Sistem Inovasi
25
Daerah (SIDa) dilakukan melalui pemantapan daya dukung unsur organisasi,
kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi.
Penataan kapasitas kelembagan Iptekin perlu ditopang melalui pengembangan
berbagai potensi unggulan desa-desa di Kabupaten Blora. Maka, target capaian
dalam tataran pengembangan desa inovasi adalah semakin kuatnya kelembagaan
proses inovasi produktif di segenap pedesaan Kabupaten Blora.
Tahap kedua penataan kerangka kelembagaan SIDa Kabupaten Blora ini
terkait pula dengan upaya pemantapan budaya inovasi dalam berbagai
organisasi/lembaga inovasi di lingkup Kabupaten Blora. Tujuan agenda itu ialah
mulai mantapnya landasan budaya kreatif-inovatif dan kohesi sosial masyarakat.
2. Penguatan Kapasitas Jejaring Bagi Inovasi Pembangunan
Tahap kedua unsur jejaring yang perlu dicapai dalam mendukung pemantapan
kapasitas SIDa Kabupaten Blora adalah semakin banyaknya kolaborasi atau
kerjasama dalam proses inovasi dan difusi Iptekin (praktik baik/terbaik dan/atau
hasil kelitbangan). Tujuan utamanya ialah tercapainya interaksi intensif dan
produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan
difusinya, penyebarluasan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik di
lingkup kabupaten.
Guna menciptakan kerangka sistemik dalam pengembangan kerangka jejaring
SIDa, maka agenda Pengembangan Blora Inovatif perlu memiliki target
pengembangan yang lebih luas. Pengembangan iklim inovasi yang semakin kondusif
yang diwujudkan melalui semakin mantapnya dukungan penyelenggaraan unsur-
unsur pemerintahan dalam berbagai proses inovatif di daerahnya. Pengembangan
kapasitas SIDa Kabupaten Blora ditentukan oleh komitmen dukungan pemerintahan
daerah melakukan pengembangan jejaring inovasi sebagai proses yang produktif dan
mampu meningkatakan kesejahteraan masyarakat.
3. Penguatan Kapasitas Kesumberdayaan Bagi Inovasi Pembangunan
Arah pengembangan kesumberdayaan SIDa pada tahap kedua perlu
diwujudkan melalui peningkatan kesadaran dan perhatian nyata berbagai pihak
terhadap aspek strategis Iptekin bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan bidang-
bidang pembangunan.
Pemantapan kapasitas kesumberdayaan SIDa perlu diwujudkan melalui upaya
pemantapan berbagai proses inovatif dan memperkuat keterpaduan pemajuan
kesumberdayaan UMKM di Kabupaten Blora. Tujuan utamanya ialah mendorong
aktivitas inovasi UMKM yang semakin bersinergi, mampu meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan semakin dapat memahami dan menguasai
perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah. Tujuan
khususnya adalah terjadinya penguatan kapasitas Pengembangan UMKM Berbasis
26
Teknologi di Kabupaten Blora dan perluasan jiwa kewirausahaan (teknoprener)
masyarakat agar mampu mengelola berbagai kegiatan inovasi menuju pada
pembentukan keuntungan ekonomi yang semakin nyata.
C. Terwujudnya Daya Saing SIDa Kabupaten Blora (Tahun 2017-2018)
Tahapan ketiga ini merupakan tahap lanjut dari proses Pemantapan Kapasitas
SIDa Kabupaten Blora. Arah pengembangan pada tahapan (milestones) ketiga ini adalah
tercapainya daya saing berbagai inovasi yang dikembangkan oleh berbagai lembaga. Hal
tersebut akan terlihat dari semakin luasnya wilayah pengembangan, mantapnya produksi
dan kualitas berbagai usaha masyarakat, kemampuan penyesuaian dengan berbagai
tuntutan global, dan perluasan cakupan bidang-bidang baru yang mampu dikembangkan
secara inovatif baik pada organisasi pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.
1. Penciptaan Daya Saing Unsur Kelembagaan Bagi Inovasi Pembangunan
Tahap (milestones) ketiga yang hendak dicapai dalam penataan unsur
kelembagaan guna mendukung perwujudan daya saing SIDa Kabupaten Blora
adalah semakin kuatnya unsur-unsur kelembagaan guna mendukung penciptaan
kerangka umum yang semakin kondusif bagi inovasi. Arah pengembangan
kelembagaan pada pada tahap ketiga ini intinya berkaitan dengan tujuan
menciptakan iklim daerah yang semakin kondusif, khususnya bagi aktivitas
pemerintahan, aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan, dan dunia usaha.
Perwujudan perwujudan daya saing Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Blora
dilakukan melalui pemantapan kapasitas organisasi, kerangka regulasi, dan
internalisasi budaya inovasi.
Perwujudan daya saing kelembagan Iptekin perlu ditopang melalui
pengembangan daya saing desa-desa di Kabupaten Blora. Maka, target capaian
dalam tataran pengembangan desa inovasi adalah semakin efisiennya kelembagaan
proses inovasi produktif di perdesaan.
Tahap ketiga penataan kerangka kelembagaan SIDa terkait pula dengan upaya
pemantapan budaya inovasi dalam berbagai organisasi/ lembaga inovasi daerah.
Tujuan agenda itu ialah semakin handalnya landasan budaya kreatif-inovatif,
kewirausahaan, dan kohesi sosial masyarakat di Kabupaten Blora.
2. Penciptaan Daya Saing Jejaring Bagi Inovasi Pembangunan
Tahap ketiga unsur jejaring yang perlu dicapai dalam mendukung perwujudan
daya saing SIDa di Kabupaten Blora adalah semakin meratanya kolaborasi atau
kerjasama dalam proses inovasi dan difusi Iptekin (praktik baik/terbaik, dan/atau
hasil kelitbangan). Tujuan utamanya ialah tercapainya interaksi yang semakin
intensif dan produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan
inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang
27
sesuai dengan potensi terbaik di lingkup kabupaten dan interelasinya dengan
kabupaten lain di Jawa Tengah.
Guna menciptakan kerangka sistemik dalam pengembangan kerangka jejaring
SIDa di Kabupaten Blora, maka agenda Pengembangan Kadus Inovatif perlu
membidik target pengembangan kualitas daya saing. Pengembangan iklim inovasi
yang semakin kondusif yang diwujudkan melalui semakin real dan mantapnya
dukungan penyelenggaraan unsur-unsur pemerintahan kabupaten dalam berbagai
proses inovatif.
3. Penciptaan Daya Saing Kesumberdayaan Bagi Inovasi Pembangunan
Arah pengembangan kesumberdayaan SIDa Kabupaten Blora pada tahap
ketiga perlu melakukan pemantapan kesadaran dan perhatian nyata berbagai pihak
terhadap aspek strategis Iptekin bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan bidang-
bidang pembangunan.
Perwujudan daya saing kesumberdayaan SIDa perlu diwujudkan melalui
upaya pemantapan berbagai proses inovatif dan memperkuat keterpaduan pemajuan
kesumberdayaan UMKM. Tujuan utamanya ialah mendorong aktivitas inovasi
UMKM yang semakin berkualitas, bersinergi, mampu meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan semakin dapat menguasai dan mampu lakukan penyesuaian
dengan perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.
Lebih lanjut dalam aspek kewirausahaan (teknoprener) masyarakat perlu
senantiasa didorong agar semakin menunjukkan prospek pengembangan dan
keuntungan yang semakin mantap. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai penyesuaian
atas berbagai tantangan dan tuntutan dalam persaingan global.
Lebih jauh, kondisi SIDa Kabupaten Blora yang akan dicapai pada akhir tahun 2018
adalah terciptanya arah dan kondisi indikator pembangunan daerah yang kondusif dalam
menjawab berbagai tantangan yang ada. Hal tersebut akan dilakukan melalui upaya
pencapaian 4 pilar prakarsa utama dan 3 pilar tematik SIDa Kabupaten Blora yang
disinergikan dalam 6 elemen Kerangka Kebijakan Inovasi sebagai berikut:
Tabel 3.1 Pilar Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi Daerah
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi yang Akan Dicapai
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. Tersusun dan terlaksananya pengembangan
sistem inovasi perencanaan pembangunan
daerah.
Terdapatnya kajian pendukung Kebijakan
Penanaman Modal. 2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
Terlaksanaya pembinaan dan evaluasi SIDa
dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah
28
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. Optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan
penggunaan DBHCHT
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi
kreativitas dan inovasi teknologi masyarakat
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah. Terdapatnya dokumen perencanaan tahunan/
agenda aksi pengembangan inovasi daerah
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global. Terlaksananya kajian penelitian
Tabel 3.2 Pilar Prakarsa Pengembangan Klaster Industri
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi yang Akan Dicapai
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. Peningkatan pembinaan industri kecil dan
menengah dalam memperkuat jaringan klaster
industri
Penyusunan Masterplan Industri Perdagangan
peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
dalam pemasaran pariwisata
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
Peningkatan pengawasan dan pembinaan masalah
keamanan pangan.
Pengembangan jangkauan pemasaran industri.
Peningkatan daya saing industri yang handal.
3 Eelemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi Menambah dan memperluas jaringan bisnis
dengan para eksportir
Peningkatan keikutsertaan dalam Forum
kemitraan luar negeri.
Tersedianya database sistem informasi sejarah
purbakala
Tersedianya sistem informasi database bidang
kebudayaan
4 Eelemen 4: Budaya Inovasi Terdapatnya pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Terkelolanya karya cetak dan karya rekam
kekayaan budaya
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah. Meningkatnya pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global. Peningkatan promosi perdagangan internasional
dan regional
29
Tabel 3.3 Pilar Prakarsa Pengembangan Jaringan Inovasi
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi yang Akan Dicapai
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. Pembangunan Akses Jalan Terminal Wisata
Pembangunan Terminal Wisata
Peningkatan infrastruktur jaringan komunikasi
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
Peningkatan jaringan komunikasi dan informasi.
Peningkatan kemutahiran data pelayanan
perhubungan.
Optimalisasi kegiatan pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan komunikasi jasa postel.
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. Terciptanya koordinasi dan fasilitasi kerjasama
pembangunan
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. Pengembangan Blora Cyber City
Peningkatan kegiatan pengembangan aparatur
sesuai dengan kompetensi dan prestasi.
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
infrastruktur angkutan di kabupaten Blora.
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global Peningkatan deseminasi dan distribusi informasi
nasional melalui media massa.
Tabel 3.4 Pilar Prakarsa Pengembangan Teknoprener
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi yang Akan Dicapai
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. Peningkatan kualitas SDM usaha perdagangan
luar negeri
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
Penguasaan teknologi pertanian perkebunan
modern oleh kader saka taruna bumi
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. Peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan yang tepat guna bagi petani
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. Pengembangan agribisnis peternakan
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global. Perbaikan kualitas dan volume penyuluhan guna
meningkatkan produksi pertanian/perkebunan
30
Tabel 3.5 Pilar Tematik Pengembangan E-Government
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi yang Akan Dicapai
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis Penyusunan Master Plan E-Gov
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan arti
pentingnya pencatatan sipil dan pendaftaran
penduduk
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM)
Optimalisasi sistem informasi manajemen
keuangan daerah.
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
kependudkan dan pencatatan sipil
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
kependudkan dan pencatatan sipil secara
elektronik
Peningkatan kualitas pengelolaan LPSE
Peningkatan kualitas dan pemutahiran data jasa
postel.
Penyusunan SIM Pelayanan Setda
Penguatan kapasitas kelembagaan dalam
penyebaran informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Optimalisasi Pengembangan Database
Kependudukan
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi
dan informasi
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. Peningkatan kapasitas penguasaan TI bagi
aparatur.
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
dan Catatan Sipil
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan
desa.
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah Pendampingan penyusunan website SKPD
(paket)
Peningkatan keterpaduan/koherensi dalam
pendaftaran kependudukan
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Tabel 3.6 Pilar Tematik
Pengembangan Sektor Usaha Pertanian
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi yang Akan Dicapai
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis Kondisi yang kondusif dalam aspek-aspek:
a. Pra Produksi
pengelolaan tempat usaha,
pemilihanbenih/bibit,
b. Proses Produksi:
metode budidaya,
pengumpulan hasil,
c. Pasca Produksi
distribusi produk,
31
pengolahan produk,
pengemasan produk, dan
pemasaran
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM)
Kondisi yang kondusif dalam aspek-aspek:
a. Pra Produksi
pengelolaan tempat usaha,
pemilihanbenih/bibit,
b. Proses Produksi:
metode budidaya,
pengumpulan hasil,
c. Pasca Produksi
distribusi produk,
pengolahan produk,
pengemasan produk, dan
pemasaran
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. Kondisi yang kondusif dalam aspek-aspek:
a. Pra Produksi
pengelolaan tempat usaha,
pemilihanbenih/bibit,
b. Proses Produksi:
metode budidaya,
pengumpulan hasil,
c. Pasca Produksi
distribusi produk,
pengolahan produk,
pengemasan produk, dan
pemasaran
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. Kondisi yang kondusif dalam aspek-aspek:
a. Pra Produksi
pengelolaan tempat usaha,
pemilihanbenih/bibit,
b. Proses Produksi:
metode budidaya,
pengumpulan hasil,
c. Pasca Produksi
distribusi produk,
pengolahan produk,
32
pengemasan produk, dan
pemasaran
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah Kondisi yang kondusif dalam aspek-aspek:
a. Pra Produksi
pengelolaan tempat usaha,
pemilihanbenih/bibit,
b. Proses Produksi:
metode budidaya,
pengumpulan hasil,
c. Pasca Produksi
distribusi produk,
pengolahan produk,
pengemasan produk, dan
pemasaran
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global Kondisi yang kondusif dalam aspek-aspek:
a. Pra Produksi
pengelolaan tempat usaha,
pemilihanbenih/bibit,
b. Proses Produksi:
metode budidaya,
pengumpulan hasil,
c. Pasca Produksi
distribusi produk,
pengolahan produk,
pengemasan produk, dan
pemasaran
Tabel 3.7 Pilar Tematik Pengembangan Sektor Usaha Pertambangan / Penggalian
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi yang Akan Dicapai
(1) (2) (3)
1 Elemen 1: Kerangka Umum yang
kondusif bagi inovasi dan bisnis. a. Pra Produksi
Penyelidikan Umum (prospecting)
Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan,
eksplorasi rinci
Studi
kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (ter
masuk studi amdal)
33
Persiapan produksi (development,
construction)
b. Proses Produksi
Penambangan (Pembongkaran,
Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan)
Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
Pengolahan (mineral dressing)
Pemurnian / metalurgi ekstraksi
c. Pasca Produksi
Pemasaran
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengakhiran Tambang (Mine Closure)
2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya
dukung ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian,
pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan
absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM).
a. Pra Produksi
Penyelidikan Umum (prospecting)
Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan,
eksplorasi rinci
Studi
kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (ter
masuk studi amdal)
Persiapan produksi (development,
construction)
b. Proses Produksi
Penambangan (Pembongkaran,
Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan)
Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
Pengolahan (mineral dressing)
Pemurnian / metalurgi ekstraksi
c. Pasca Produksi
Pemasaran
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengakhiran Tambang (Mine Closure)
3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi
dan difusi inovasi. a. Pra Produksi
Penyelidikan Umum (prospecting)
Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan,
eksplorasi rinci
Studi
34
kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (ter
masuk studi amdal)
Persiapan produksi (development,
construction)
b. Proses Produksi
Penambangan (Pembongkaran,
Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan)
Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
Pengolahan (mineral dressing)
Pemurnian / metalurgi ekstraksi
c. Pasca Produksi
Pemasaran
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengakhiran Tambang (Mine Closure)
4 Elemen 4: Budaya Inovasi. a. Pra Produksi
Penyelidikan Umum (prospecting)
Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan,
eksplorasi rinci
Studi
kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (ter
masuk studi amdal)
Persiapan produksi (development,
construction)
b. Proses Produksi
Penambangan (Pembongkaran,
Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan)
Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
Pengolahan (mineral dressing)
Pemurnian / metalurgi ekstraksi
c. Pasca Produksi
Pemasaran
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengakhiran Tambang (Mine Closure)
5 Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi
pemajuan sistem inovasi di daerah. a. Pra Produksi
Penyelidikan Umum (prospecting)
Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan,
35
eksplorasi rinci
Studi
kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (ter
masuk studi amdal)
Persiapan produksi (development,
construction)
b. Proses Produksi
Penambangan (Pembongkaran,
Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan)
Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
Pengolahan (mineral dressing)
Pemurnian / metalurgi ekstraksi
c. Pasca Produksi
Pemasaran
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengakhiran Tambang (Mine Closure)
6 Elemen 6: Keselarasan dengan
perkembangan global. a. Pra Produksi
Penyelidikan Umum (prospecting)
Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan,
eksplorasi rinci
Studi
kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (ter
masuk studi amdal)
Persiapan produksi (development,
construction)
b. Proses Produksi
Penambangan (Pembongkaran,
Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan)
Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
Pengolahan (mineral dressing)
Pemurnian / metalurgi ekstraksi
c. Pasca Produksi
Pemasaran
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengakhiran Tambang (Mine Closure)
36
BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BLORA
C. Visi
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Blora
D. Misi
Dengan mengacu pada Platform Kabupaten Blora sebagai Rancangan Teknokratik
RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2015-2020, maka misi kebijakan pembangunan
Kabupaten Blora 2015-2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat
3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis
6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan
aman
E. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptekin sebagai
penentu daya saing. Pertumbuhan ekonomi perlu digerakkan oleh metode yang
tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan
Iptekin (innovation driven). Diperlukan adanya upaya sinergi antar pihak pemerintah
daerah, swasta, perguruan tinggi, dan berbagai kepentingan terkait. Dalam hal ini
pengoptimalan jejaring antar lembaga melalui e-government perlu ditingkatkan.
Persoalan penting yang perlu mendapat perhatian adalah pemberdayaan klaster-
klaster industri bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; mewujudkan wajib
belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas; penyediaan fasilitas dan pelayanan
kesehatan yang murah dan terjangkau; perlindungan usaha dan kesempatan kerja
secara luas dan menyeluruh; meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya
saing; pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan; mewujudkan tata kelola
pemerintahanyang baik (good governance); serta mewujudkan masyarakat yang
religius, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, berbagai persoalan perlu
menjadi arena kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak secara inovatif. Maka tujuan
penguatan SIDa Kabupaten Blora dapat dirumuskan sebagai berikut:
37
a. Pengembangan Kelembagaan Inovasi Daerah Kabupaten Blora.
b. Pengembangan Jejaring Inovasi Daerah Kabupaten Blora.
c. Pengembangan Kesumberdayaan Inovasi Daerah Kabupaten Blora.
2. Sasaran
a. Membangun kelembagaan sistem inovasi Kabupaten Blora yang efektif dan
efisien dengan pengembangan e-government sampai pada tata pemerintahan
terendah dan masyarakat,
b. Mewujudkan kolaborasi multipihak (ABCG) guna mewujudkan konektivitas dan
pengelolaan lingkungan fisik dan sosial,
c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan potensi inovasi daerah yang terintegrasi
guna menumbuhkembangkan ekonomi produktif berbasis potensi Kabupaten
Blora.
F. Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blora
Strategi penguatan SIDa Kabupaten Blora terdiri dari 4 prakarsa utama dan 3
prakarsa tematik, yaitu:
3. Prakarsa Utama
e. Penguatan SIDa,
f. Pengembangan Klaster Industri,
g. Pengembangan Jaringan Inovasi,
h. Pengembangan Teknoprener.
4. Prakarsa Pengembangan Pilar-Pilar Tematik
d. Pengembangan Electronic Goverment
e. Pengembangan Sektor Usaha Pertanian,
f. Pengembangan Sektor Usaha Pertambangan,
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sektor usaha pertanian:
d. Pra Produksi
pengelolaan tempat usaha,
pemilihanbenih/bibit,
e. Proses Produksi:
metode budidaya,
pengumpulan hasil,
f. Pasca Produksi
distribusi produk,
pengolahan dan
pengemasan produk, dan
38
pemasaran
Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep
Pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan, yang meliputi:
d. Pra Produksi
Penyelidikan Umum (prospecting)
Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci
Studi kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
Persiapan produksi (development, construction)
e. Proses Produksi
Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan)
Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
Pengolahan (mineral dressing)
Pemurnian / metalurgi ekstraksi
f. Pasca Produksi
Pemasaran
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengakhiran Tambang (Mine Closure)
Pilar-pilar Prakarsa Utama dan Tematik di atas dirangkum dalam tiga tujuan
utama penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 4.1.
Penjabaran arah kebijakan penguatan SIDa Kabupaten Blora berdasarkan pilar-pilar
tersebut ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut:
Gambar 4.1 Arah Kebijakan Penguatan SIDa Kabupaten Blora
39
Tabel 4.1 Arah Kebijakan Penguatan SIDa Kabupaten Blora
VISI: Terwujudnya Blora yang Semakin Sejahtera.
MISI: Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Blora yang Berdaya Saing.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Penguatan
Kelembagaan
Inovasi Daerah
Kabupaten Blora.
Membangun
kelembagaan
sistem inovasi
Kabupaten Blora
yang efektif dan
efisien dengan
pengembangan e-
government
sampai pada tata
pemerintahan
terendah dan
masyarakat.
Fasilitasi
Penguatan SIDa
termasuk e-
government untuk
mendukung aspek-
aspek pra produksi,
proses produksi
dan pasca produksi
dalam sektor usaha
pertanian dan
pertambangan /
penggalian
1. Mengembangkan
kerangka umum kebijakan
inovasi dan bisnis di
Kabupaten Blora;
2. Memperkuat kelembagaan
dan daya dukung ilmu
pengetahuan, teknologi
dan inovasi (Iptekin)/
penelitian, pengembangan,
dan perekayasaan
(Litbangyasa) kelitbangan
serta kemampuan absorpsi
Iptekin oleh industri
khususnya usaha mikro,
kecil dan menengah
(UMKM);
3. Menumbuhkembangkan
kolaborasi bagi inovasi
dan meningkatkan difusi
inovasi, praktik
baik/terbaik (good/best
practice), dan hasil
litbangyasa;
4. Membangun budaya
inovasi di Kabupaten
Blora;
5. Menumbuhkembangkan
dan memperkuat
keterpaduan pemajuan
sistem inovasi Kabupaten
Blora;
6. Meningkatkan
penyelarasan
pembangunan dengan
perkembangan global.
Penguatan Jejaring
Inovasi Daerah
Kabupaten Blora.
Mewujudkan
kolaborasi
multipihak
(ABCG) guna
mewujudkan
konektivitas dan
pengelolaan
lingkungan fisik
dan sosial.
a. Pengembangan
Jaringan Inovasi
dengan
menguatkan
jaringan e-
government untuk
mendukung aspek-
aspek pra
produksi, proses
produksi dan
pasca produksi
dalam sektor
usaha pertanian
dan pertambangan
/ penggalian
Penguatan
Kesumberdayaan
Inovasi Daerah
Kabupaten Blora.
Meningkatkan
kemampuan
pengelolaan
potensi inovasi
daerah yang
terintegrasi guna
menumbuhkem-
bangkan ekonomi
produktif berbasis
potensi
Kabupaten Blora.
a. Pengembangan
Klaster Industri,
b. Pengembangan
Teknoprener,
c. Pengembangan
Sumber Daya
Daerah untuk
mendukung aspek-
aspek pra
produksi, proses
produksi dan
pasca produksi
dalam sektor
usaha pertanian
dan pertambangan
/ penggalian
40
BAB V
FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BLORA
A. Fokus Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Fokus Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blora adalah uraian rinci
dari kerangka kebijakan inovasi yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:
1. Mengembangkan kerangka umum kebijakan inovasi dan bisnis di Kabupaten Blora;
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi
(Iptekin)/ atau penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (Litbangyasa)
kelitbangan serta kemampuan absorpsi Iptekin oleh industri khususnya usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM);
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi,
praktik baik/terbaik (good/best practice), dan hasil litbangyasa,
4. Membangun budaya inovasi di Kabupaten Blora;
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi
Kabupaten Blora;
6. Meningkatkan penyelarasan dengan perkembangan global.
B. Program Prioritas Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Mengacu pada fokus penguatan SIDa Kabupaten Blora, maka prioritas Program
Penguatan Sistem Inovasi Daerah Blora dapat dirumuskan dalam Tabel 5.1 sebagai
berikut:
41
BAB VI
RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN BLORA
Ruang lingkup Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03
Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah Otonom yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berisikan kebijakan SIDa, penataan Unsur SIDa, dan
pengembangan SIDa.
Mengacu pada beberapa regulasi di atas, maka Pemerintah Kabupaten Blora lebih
lanjut menyusun Rencana Aksi Penguatan SIDa Kabupaten Blora yang merupakan wujud
implementasi Visi, Misi, dan Tujuan Penguatan SIDa Kabupaten Blora. Rencana Aksi
Penguatan SIDa Kabupaten Blora dijabarkan lebih lanjut dalam Strategi dan Arah Kebijakan,
Indikator Kinerja, Capaian Kinerja, Program SIDa, Bidang Urusan, dan Institusi/lembaga
penanggung jawab. Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blora
selengkapnya dirinci dalam format Tabel 6.1 sebagai berikut: