SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)
gajahguling
Dasar Hukum
• Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara• Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara• Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah• Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan• Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan perubahannya (PP No. 38 Tahun 2008)• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah• Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat• Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar• Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara• Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2010 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara
2
Dasar Hukum (baru)
• Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
• Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
3
Pokok Bahasan
| 4
Cakupan Barang Milik Negara dan urgensi SIMAK-BMN dalam pengelolaan BMN
1
• Migrasi/Konversi SIMAK-BMN3
Atribut Barang Milik Negara2
Output SIMAK-BMN4
• Sistem dan Prosedur SIMAK-BMN5
Rekonsiliasi BMN6
Barang Milik Negara
• Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
• Perolehan lainnya yang sah:– Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis;– Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;– Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-
undang; atau– Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.
5
Penyajian BMN dalam Laporan Keuangan
• Neraca– Aset Lancar
• Persediaan
– Aset Tetap• Tanah• Peralatan dan Mesin• Gedung dan Bangunan• Jalan, Irigasi dan Jaringan• Aset Tetap Lainnya• Konstruksi Dalam Pengerjaan
– Aset Lainnya• Aset Tak Berwujud• Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan Aktif Pemerintah
• Catatan atas Laporan Keuangan– Aset Bersejarah– Ekstrakomptabel– Penjelasan atas BMN yang disajikan di Neraca
6
Ruang Lingkup Pengelolaan BMN
7
Identitas BMN
• Kode Nama BMN• Nomor Aset/Nomor Urut Pendaftaran (NUP) • Kode Kepemilikan• Label BMN (Register)• Tanggal Perolehan• Tanggal Pembukuan• Satuan BMN• Dasar Harga • Kondisi BMN
8
Kodifikasi Barang Milik Negara
• Nama BMN dirumuskan dalam suatu tabel BMN, dilambangkan dalam bentuk kode angka dan dibakukan dalam PMK.
• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang mengusulkan BMN yang belum tercantum dalam Lampiran PMK kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
• Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan kajian bersama Kementerian Negara/Lembaga atas usulan penambahan kode BMN.
• Dalam hal berdasarkan kajian usulan dinilai layak, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri menetapkan pencantuman Barang Milik Negara dalam Penggolongan dan Kodefikasi Barang.
9
Levelisasi Penggolongan BMN
• Golongan• Bidang• Kelompok• Sub Kelompok• Sub-sub
Kelompok
Sem
akin
Detil
Sem
aki
n G
lob
al
10
Tabel Kode BMN
11
Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh
X . XX . XX. XX . XXX
Sub-sub Kelompok BarangSub Kelompok Barang
Kelompok BarangBidang Barang
Golongan Barang
3 . 10 . 01 . 02 . 001PC Unit
Personal KomputerKomputer Unit
Komputer
Peralatan dan Mesin
`
12
Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh
X . XX . XX. XX . XXX
Sub-sub Kelompok BarangSub Kelompok Barang
Kelompok BarangBidang Barang
Golongan Barang
3 . 10 . 02 . 03 . 003PrinterPeralatan Personal Komputer
Peralatan Komputer Komputer
Peralatan dan Mesin
13@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |
Kode Kepemilikan
XXX . XX . XX. XXXXXX . XXXUAPKPB (Pembantu Satuan Kerja)
UAKPB (Satuan Kerja)
UAPPB-E1 (Eselon 1)UAPPB-W (Kantor/Koordinator Wilayah)
UAPB (Kementerian Negara/Lembaga)
015 . 11 . 0199. 477198 . 000N/A (Pembantu KPB-optional)
STAN
BPPKInstansi Pusat
Departemen Keuangan
14@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |
Nomor Urut Pendaftaran (NUP)/ Nomor Aset
` ` ` ` `
NUP: 1 NUP: 2 NUP: 4NUP: 3 NUP: 5
KB: 3 .10 .01. 02 . 001
KB: 3.10. 03.03.003
NUP: 1 NUP: 2 NUP: 4NUP: 3 NUP: 5
PRINTER
P.C UNIT
15
Label (Register) BMN
XXX . XX . XXXX. XXXXXX . XXX. XXXX
UAKPBUAPPB-WUAPPB-E1UAPB
Tahun Perolehan
X . XX . XX. XX . XXX. XXXXXX
Sub-sub Kelompok BarangSub Kelompok BarangKelompok BarangBidang BarangGolongan Barang
Nomor Urut Pendaftaran
UAPKPB
16
Label (Register) BMN: Sebuah Contoh
17
Printer milik STAN, diperoleh tahun 2007, nomor urut pendaftaran 7
015 .11 . 00 . 477198 . 000 . 20073 . 10 . 02 . 03 . 003 . 7
Kondisi BMN Tanah
Baik•siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Rusak Ringan•karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.
Rusak Berat•tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
18
Kondisi BMN Peralatan dan Mesin
Baik• dalam
keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
Rusak Ringan• dalam keadaan
utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
Rusak Berat• tidak utuh dan
tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/ rehabilitasi.
19
Kondisi BMN Bangunan
Baik•utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
Rusak Ringan
•masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
Rusak Berat•tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.
20
Kondisi BMN Jalan dan Jembatan
Baik•kondisi fisik dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
Rusak Ringan
•kondisi fisik dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
Rusak Berat•kondisi fisik dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.
21
Tanggal Perolehan dan Pembukuan
• Tanggal perolehan tanggal saat terjadi serah terima BMN yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang
• Tanggal pembukuan tanggal pencatatan/ penginputan transaksi BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN
• Tanggal perolehan harus lebih dulu atau sama dengan tanggal pembukuan.
22
Dasar Harga
• BMN dicatat/dibukukan sebesar biaya perolehannya.
• Biaya perolehansemua biaya yang dikeluarkan sampai BMN siap digunakan.
• Apabila biaya perolehan tidak tersedia, digunakan harga taksiran.
23
Satuan BMN
• Setiap BMN dicatat dengan nama satuan yang baku.
• Contoh: Tanah dengan m2, Peralatan dan Mesin dengan buah, set, atau unit, dsb.
24
MIGRASI/KONVERSI SIMAK-BMN
Dinamika Aplikasi BMN
• PMK 59/2005• KMK 18/1999
SABMN
2006 2008 2010
Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007Pelaksana Penatausahaan dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada
sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.
KONVERSI SABMN KE SIMAK-BMN
SABMN KONVERSI SIMAKBMN
PERSEDIAAN
SAKPA
KONVERSI
REQUIREMENT: SABMN dengan data aktif SIMAK-BMN terinstall
HIGHLIGHTS: Pergeseran Saldo Data Manajerial
MIGRASI/KONVERSI SIMAK-BMN 2008 KE 2010
SIMAKBMN 2008
PERSEDIAAN 2008
SAKPA
REQUIREMENT: SIMAK-BMN 2008 dengan data aktif SIMAK-BMN 2010 terinstall
HIGHLIGHTS: Pergeseran Saldo Pergeseran Akun dan Kelompok Data Manajerial
KONVERSIMIGRASI/KONVERSI
KONVERSIMIGRASI/KONVERSISIMAKBMN 2010
PERSEDIAAN 2010
SAKPA
SUBSTANSI Perubahan -1PMK 97/2007 PMK 29/2010
1. Penambahan kode BMN baru;• Aset Tetap renovasi, Makanan/Sembako (Natura).
2. Perubahan dari beberapa BMN yang memiliki nomenklatur yang sama menjadi 1 (satu) kode BMN;• Printer; Candi Hindu, Candi Budha, dan Candi
Lainnya Menjadi Candi.
3. Perubahan dari beberapa kode BMN menjadi 1 (satu) kode BMN (many to one);• Ikan Mujair, Ikan Mas menjadi Ikan Air Tawar
Budidaya;
29
SUBSTANSI Perubahan -2 PMK 97/2007 PMK 29/2010
4. Perubahan dari satu kode BMN menjadi beberapa kode BMN (one to many);• Perubahan BMN dari kode sementara ke kode yang
sebenarnya.
5. Perubahan kode BMN;• Berubah dari kode lama (PMK 97/2007) menjadi
kode baru (PMK 29/2010).
6. Pergeseran Akun Neraca;• Peluru berubah dari Peralatan dan Mesin menjadi
Persediaan, Peralatan Olah Raga berubah dari Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin.
30
KONSEKUENSI PERUBAHAN KODE BMN
1. Aplikasi konversi kodifikasi barang;
2. Pergeseran nilai akun neraca;
3. Perubahan penyajian pelaporan barang milik negara;
4. Reklasifikasi barang dari kode yang lama ke kode yang baru;
5. Reklasifikasi barang dari kode sementara (999) ke kode yang baru.
31
OUTPUT SIMAK-BMN
Output SIMAK-BMN: Laporan Barang
• Laporan BMN Intrakomptabel Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu.
• Laporan BMN Ekstrakomptabel Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu.
33
Output SIMAK-BMN: Buku BMN
• Buku BMN Intrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal transaksi ke tanggal transaksi per klasifikasi tertentu.
• Buku BMN Ekstrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal ke tanggal per klasifikasi tertentu.
34
Output SIMAK-BMN: Jurnal BMN
• Data elektronis yang berisi jurnal BMN untuk meng-update posisi BMN di Neraca (UAKPA).
• Hanya berkaitan dangan BMN yang mutasi nilainya memenuhi syarat kapitalisasi.
• Terbentuk dalam file pengiriman data BMN ke UAKPA
35
Output SIMAK-BMN: Posisi BMN di Neraca
• Menyajikan nilai akhir BMN yang akan tersaji di neraca.
• Cakupan: – Aset Lancar Persediaan.– Aset Tetap.– Aset Lainnya Aset Tetap yang dihentikan
dalam kegiatan Pemerintah.– Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud: Hak
Cipta, Paten, dsb.
36
Output SIMAK-BMN: Berbagai Kartu Pengontrol
• DBR Kartu pengendali barang-barang yang ada di dalam ruangan.
• KIB Kartu pengendali untuk BMN berupa Tanah, Bangunan Air, Gedung dan Bangunan, Alat Besar, Alat Angkutan dan Alat Persenjataan.
• DBL Kartu pengendali untuk BMN yang tidak masuk dalam DBR maupun KIB.
37
SISTEM DAN PROSEDUR SIMAK-
BMN
Alur Pengiriman dan Rekonsiliasi Data SAI
39
UAKPB UAKPA
UAPPB-W
UAPPB-E1
UAPPA-W
UAPPA-E1
UAPAUAPB
KPPN
KANWIL DJPBN
Dit. APK DJPBN
KPKNL
KANWIL DJKN
Dit. BMN I/II DJKN
SIMAK-BMN PADA UAKPB
Pemrosesan BMN dalam Aplikasi SAI
BMN Pakai HabisBMN tidak pakai habis diperoleh dalam rangka dijual atau dibagikan kepada masyarakat dalam operasi normal satuan kerja
Aplikasi SIMAK BMN• Aset Tetap• Aset Bersejarah• Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif• Aset Tidak Berwujud• Ekstrakomptabel• Aset hasil renovasi terhadap aset tetap pihak lain
41
Ikhtisar Tugas KPBMenyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna secara berkala
Uraian H B S T
Membukukan BMN berdasarkan dokumen sumber
Memberi tanda registrasi pada BMN
Membuat/meng-update DBR/KIB/DBL
Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAKPA
Menyusun LBKP
Menyusun LKB
Menyusun Catatan atas LBKP
Melakukan rekonsiliasi data dengan KPKNL
Menyampaikan LBKP dan CaLBKP ke UAPPBW/E1
Menyampaikan LKB ke UAPPBW/E1
Memelihara dokumen sumber dan laporan 42
SIMAK-BMN: AKUNTANSI PERSEDIAAN
Cakupan Persediaan
• Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
• Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
• Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
• Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
44
BAS Persediaan (1/3)
Kode BAS Uraian
1151 Persediaan
11511 Persediaan Bahan Operasional
115111 Barang Konsumsi
115112 Amunisi
115113 Bahan Untuk Pemeliharaan
115114 Suku Cadang
45
BAS Persediaan (2/3)Kode BAS Uraian
11512 Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat115121 Pita cukai, Meterai dan Leges115122 Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat115123 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat115124 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat115125 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat115126 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat115127 Asrakatet Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat115128 Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masya
46
BAS Persediaan (3/3)
Kode BAS Uraian11513 Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
115131 Bahan Baku115132 Barang Dalam Proses11519 Persediaan Bahan Lainnya
115191 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga115192 Persediaan Barang Hasil Sitaan115193 Persediaan Lainnya
47
Contoh Persediaan per Kode Akun
• Alat Tulis Kantor• Kertas dan Cover• Bahan Cetak• Bahan Komputer• Alat Listrik
115111Barang
Konsumsi
•Bahan Peledak115112Amunisi
•Semen, cat, dll. dalam rangka pemeliharaan
115113Bahan untuk Pemeliharaan
48
Contoh Persediaan per Kode Akun
• Berbagai sparepart untuk perbaikan115114
Suku Cadang
•Bahan Kimia•Bahan Bakar dan Pelumas•Bahan Baku untuk proses produksi•Bahan Nuklir
115131Bahan Baku
•Komponen•Pipa
115192Persediaan
Lainnya49
Kebijakan Akuntansai Persediaan
Pengakuan• Diakui pada saat
diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah,
• Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dinilai dengan harga pembelian terakhir.
Pengukuran• Biaya perolehan
apabila diperoleh dengan pembelian,
• Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
• Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Pengungkapan• Kebijakan akuntansi
yang digunakan dalam pengukuran persediaan,
• Penjelasan lebih lanjut persediaan,
• Kondisi persediaan,• Hal-hal lain yang perlu
diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.
50
Input-Proses-Output SIMAK BMN-KPB
Input
• Berita Acara Serah Terima
• Bukti Kepemilikan
• Faktur• Kuitansi• Dokumen
Lain yang sah
sProses
• Rekam Data• Verifikasi• Cetak• Kirim ADK
51
Prosedur Akuntansi Persediaan
Mulai
Akhir semester
?
Terdapat mutasi?
Input dalam aplikasi
Persediaan
Lakukan inventarisasi
Hasil inv vs.
catatan berbeda ?
Input Hasil inventarisasi
dalam Aplikasi
Lakukan pengiriman
data ke SIMAK-BMN
Buku/Laporan
Persediaan
Buku/Laporan
Persediaan
T
Y
Y Y
T
Selesai
T
52
• Habis Pakai• Transfer Keluar• Hibah Keluar• Usang• Rusak• Penghapusan
Lainnya
Jenis Transaksi Persediaan
• Saldo Awal• Pembelian• Transfer Masuk• Hibah Masuk• Rampasan• Perolehan
Lainnya
Persediaan Masuk Persediaan Keluar Koreksi
Mencatat hasil opname fisik tiap akhir semester
Hasil Opname Fisik
53
Jurnal Persediaan
Dr. <Nama Persediaan dalam Klasifikasi BAS 6 digit> ... RpXXXXCr. Cadangan persediaan …………………..……… RpXXXX
Penambahan
Dr. Cadangan persediaan ……..……… RpXXXXCr. <Nama Persediaan dalam Klasifikasi BAS 6 digit> …………..... RpXXXX
Pengurangan
54
SIMAK-BMN NON PERSEDIAAN
Kebijakan Akuntansi Tanah
Pengakuan• Kepemilikan atas
Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah.
Pengukuran• Tanah dinilai
dengan biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai
Pengungkapan• disajikan di Neraca
sebesar nilai moneternya,
• Dasar penilaian yang digunakan,
• Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:• -Penambahan;• -Pelepasan;• -Mutasi Tanah
lainnya.
56
Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi,dan Jaringan
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Tetap Lainnya
2.01—Tanah
dengan biaya perolehan > Rp 1 Dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca
57
Jurnal Standar Tanah
58
Jurnal Penambahan Tanah dari Non Realisasi Anggaran Belanja Modal
Dr. 131111 Tanah XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Jurnal Pengurangan Tanah
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131111 Tanah XXXX
Jurnal Penambahan Tanah dari Realisasi Anggaran Belanja Modal Tanah
Dr. 131111 Tanah XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131211 Tanah Sebelum Disesuaikan XXXX
Kebijakan Akuntansi: Peralatan dan Mesin
Pengakuan• Non-donasi:
diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut
• Donasi:diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah
Pengukuran• Pembelian: harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
• Kontrak: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
• Swakelola: biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut ).
Pelaporan• Disajikan di Neraca
sebesar nilai moneternya,
• Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
• Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan.
• Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
59
Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset TetapTanah Peralatan dan
MesinGedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi,dan Jaringan
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Tetap Lainnya
Biaya perolehan > Rp 300.000; yang diperoleh sejak 1/1/2002; dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca• Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK.
60
3.01 — Alat Besar3.02 — Alat Angkutan3.03 — Alat Bengkel dan Alat Ukur
3.04 — Alat Pertanian3.05 — Alat Kantor dan Rumah Tangga3.06 — Alat Studio, Komunikasi dan
Pemancar3.07 — Alat Kedokteran dan Kesehatan3.08 — Alat Laboratorium 3.09 — Alat Persenjataan
3.10 — Komputer 3.11 — Alat Eksplorasi3.12 — Alat Pengeboran3.13 — Alat Produksi, Pengolahan
dan Pemurnian3.14 — Alat Bantu Eksplorasi3.15 — Alat Keselamatan Kerja 3.16 — Alat Peraga 3.17 — Peralatan Proses/Produksi 3.18 — Rambu-Rambu 3.19 — Peralatan Olah Raga
Jurnal Standar Peralatan dan Mesin
61@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |
Jurnal Penambahan Peralatan dan Mesin dari Non Realisasi Anggaran Belanja ModalDr. 131311 Peralatan dan Mesin XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Jurnal Pengurangan Peralatan dan Mesin
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131311 Peralatan dan Mesin XXXX
Jurnal Penambahan Peralatan dan Mesin dari Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan MesinDr. 131311 Peralatan dan Mesin XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131411 Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan XXXX
Kebijakan Akuntansi: Gedung dan Bangunan
Pengakuan• Non-donasi:
diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut
• Donasi:diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah
Pengukuran• Pembelian: harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Gedung dan Bangunan tersebut siap digunakan.
• Kontrak: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
• Swakelola: biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Gedung dan Bangunan tersebut ).
Pelaporan• Disajikan di Neraca
sebesar nilai moneternya,
• Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
• Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan.
• Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
62
Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset TetapTanah Peralatan dan
MesinGedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi,dan Jaringan
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Tetap Lainnya
4.01 — Bangunan Gedung4.02 — Monumen4.03 — Bangunan Menara4.04 — Tugu Titik Kontrol/Pasti
•biaya perolehan > Rp 10.000.000, yang diperoleh sejak 1/1/2002, dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca
•Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK.
63
Jurnal Standar Gedung dan Bangunan
64
Jurnal Penambahan Gedung dan Bangunan dari Non Realisasi Anggaran Belanja ModalDr. 131511 Gedung dan Bangunan XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131511 Gedung dan Bangunan XXXX
Jurnal Penambahan Gedung dan Bangunan dari Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan BangunanDr. 131511 Gedung dan Bangunan XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131611 Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan XXXX
Kebijakan Akuntansi: Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Pengakuan• Non-donasi: diakui
pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut
• Donasi:diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah
Pengukuran• Kontrak: biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
• Swakelola: biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
Pelaporan• Disajikan di Neraca sebesar
nilai moneternya,• Dasar penilaian yang
digunakan untuk menentukan nilai.
• Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan.
• Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
65
Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset TetapTanah Peralatan dan
MesinGedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi,dan Jaringan
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Tetap Lainnya
5.01 — Jalan dan Jembatan5.02 — Bangunan Air5.03 — Instalasi5.04 — Jaringan
dengan biaya perolahan > Rp 1
66
Jurnal Standar Jalan Irigasi dan Jaringan (1/2)
67
Jurnal Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Non Realisasi Anggaran Belanja ModalDr. 131711 Jalan dan Jembatan XXXX
Dr. 131712 Irigasi
Dr. 131713 Jaringan
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Jurnal Pengurangan Jalan, irigasi dan Jaringan
Dr. 131711 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131712 Jalan dan Jembatan XXXX
Cr. 131713 Irigasi XXXX
Cr. 131711 Jaringan XXXX
68
Jurnal Penambahan Jalan, irigasi dan Jaringan dari Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, irigasi dan JaringanDr. 131711 Jalan dan Jembatan XXXX
Dr. 131712 Irigasi XXXX
Dr. 131713 Jaringan XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131811 Jalan dan Jembatan Sebelum Disesuaikan XXXX
Cr. 131812 Irigasi Sebelum disesuaikan XXXX
Cr. 131813 Jaringan Sebelum disesuiakan XXXX
Jurnal Standar Jalan Irigasi dan Jaringan (2/2)
Kebijakan Akuntansi: Aset Tetap Lainnya
Pengakuan• Non-donasi: diakui pada
periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut
• Donasi:diakui pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah
Pengukuran• Kontrak: pengeluaran
nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.
• Swakelola: biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Pelaporan• Disajikan di Neraca
sebesar nilai moneternya,• Dasar penilaian yang
digunakan untuk menentukan nilai.
• Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan.
• Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
69
Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset TetapTanah Peralatan dan
MesinGedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi,dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
6.01 — Bahan Perpustakaan6.02 — Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah
Raga6.03 — Hewan 6.04 — Ikan6.05 — Tanaman 6.06 — Aset Tetap dalam Renovasi
dengan biaya perolahan > Rp 170
Jurnal Standar Aset Tetap Lainnya
71
Jurnal Penambahan Aset Tetap Lainnya
Dr. 131911 Aset Tetap dalam Renovasi XXXX
Dr. 131921 Aset Tetap Lainnya XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131911 Aset Tetap dalam Renovasi XXXX
Cr. 131921 Aset Tetap Lainnya XXXX
Kebijakan Akuntansi: Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pengakuan• Aset tersebut
dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah/ dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
• Biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.
• Dipindahkan ke aset tetap setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
Pengukuran• Swakelola: biaya yang
berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi dan biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi
• Kontrak: termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
Pelaporan• Disajikan di Neraca
sebesar nilai moneternya,• Rincian kontrak
konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;Uang muka kerja yang diberikan; dan Retensi.
72
Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset TetapTanah Peralatan dan
MesinGedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi,dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
7.01 — Konstruksi Dalam Pengerjaan
73
Jurnal Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan
74
Jurnal Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Non Belanja Modal
Dr. 132111 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Jurnal Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 132111 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX
Jurnal Penambahan Gedung dan Bangunan dari Realisasi Anggaran Belanja Modal
Dr. 132111 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX
Cr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131XXX <Nama Aset Tetap> Sebelum disesuaikan XXXX
Kebijakan Akuntansi Barang Bersejarah
Karakteristik• Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh
dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; • Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya
untuk dijual; • Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan
walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;• Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai
ratusan tahun.
Pengungkapan• Disajikan dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan tanpa nilai.• Aset bersejarah yang digunakan dalam
kegiatan pemerintahan diperlakukan sebagaimana Aset Tetap pada umumnya.
Aset Bersejarah1.07 Monumen/Bangunan Bersejarah
75
Kebijakan Akuntansi Perolehan BMN Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.
76
Input-Proses-Output SIMAK BMN-KPB
Input
• Data kiriman dari aplikasi persediaan
• Berita Acara Serah Terima
• Bukti Kepemilikan
• Faktur• Kuitansi• SPM/SP2D• Dokumen
Lain yang sah
sProses
• Rekam Data• Verifikasi• Cetak• Kirim ADK
77
Transaksi BMN-AT Non KDPSaldo Awal
• Pembelian• Transfer masuk• Hibah• Rampasan• Penyelesaian
Pembangunan• Pembatalan
Penghapusan• Reklasifikasi Masuk• BSG• BGS• Pertukaran• Perolehan Lainnya
Perolehan
• Pengurangan kw/nilai
• Pengembangan Langsung
• Pengembangan dengan KDP
• Perubahan Kondisi• Koreksi Perubahan
Nilai/Kuantitas• Penerimaan aset
dari engembangan aset Renovasi
Perubahan
• Penghapusan• Transfer Keluar• Reklasifikasi Keluar• Koreksi Pencatatan• Hibah
Penghapusan
Perubahan Nilai Koreksi Tim
Penertiban Aset
78
Transaksi BMN-AT KDP
Perolehan KDP
Untuk mencatat
perolehan KDP
untuk pertama
kalinya pada
tahun anggaran
berjalan
Pengembangan KDPUntuk mencatat
penambahan KDP yang perolehan
pertamanya telah diinput di menu
Saldo Awal KDP maupun Perolehan
KDP
Saldo Awal KDP
Untuk mencatat saldo akhir KDP akhir
tahun lalu yang belum diinput di
Aplikasi SIMAK-BMN
79
Input-Proses-Output SIMAK BMN-PPB-W
Input
• Data kiriman dari aplikasi SIMAK BMN KPB
• Laporan Barang Kuasa Pengguna
• Laporan Kondisi Barang
• Catatan atas Laporan BMN KPB
sProses
• Gabung Data
• Verifikasi• Cetak
Laporan• Kirim ADK
80
Ikhtisar Tugas PPB-W
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah secara berkala
Uraian S T
Membukukan BMN ke dalam Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah berdasarkan LBKP/ADK
Menyusun LBPPW Menyusun LKB
Menyusun Catatan atas LBPPW Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJKN Menyampaikan LBPPW dan CaLBPPW ke UAPPB-E1 Menyampaikan LKB ke UAPPB-E1 Memelihara dokumen sumber dan laporan
81
Input-Proses-Output SIMAK BMN-PPB-E1
Input
• Data kiriman dari aplikasi SIMAK BMN KPB dan PPB-W
• Laporan Barang Kuasa Pengguna
• Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah
• Laporan Kondisi Barang KPB dan PPB-E1
• Catatan atas Laporan BMN KPB dan PPB-W
sProses
• Gabung Data
• Verifikasi• Cetak
Laporan• Kirim ADK
82
Ikhtisar Tugas PPB-E1
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 secara berkala
Uraian S T
Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 berdasarkan LBKP(LBPPW)/ADK
Menyusun LBPPE1
Menyusun LKB
Menyusun Catatan atas LBPE1
Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN
Menyampaikan LBPPE1 dan CaLBPPE1 ke UAPB
Menyampaikan LKB ke UAPB
Memelihara dokumen sumber dan laporan 83
Input-Proses-Output SIMAK BMN-PB
Input
• Data kiriman dari aplikasi SIMAK BMN PPB-E1
• Laporan Barang PPB-E1
• Laporan Kondisi Barang PPB-E1
• Catatan atas Laporan PPB-E1
sProses
• Gabung Data
• Verifikasi• Cetak
Laporan• Kirim ADK
84
Ikhtisar Tugas PB
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna secara berkala
Uraian S T
Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pengguna berdasarkan LBPP-E1/ADK
Menyusun LBPP
Menyusun LKB
Menyusun Catatan atas LBP
Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN
Menyampaikan LBP dan CaLBP ke DJKN
Menyampaikan LKB ke DJKN
Memelihara dokumen sumber dan laporan
85
REKONSILIASIBARANG MILIK NEGARA
(PMK 102/2009)
Rekonsiliasi Internal Satker (UAKPA vs UAKPB)
Rekonsiliasi KL vs Pengelola Barang (UAKPB-KPKNL, UAPPBW-KANWIL DJKN,UAPPBE1/UAPB – KPDJKN)
Rekonsiliasi KPKNL vs KPPN, Kanwil DJKN-Kanwil DJPB, KP DJKN – KP DJPB (DAPK)
CAKUPAN REKONSILIASI BMN
Ruang LingkupRekonsiliasi Barang Milik Negara
• Tk. Satker• Tk. Wilayah• Tk. Pusat
Rekonsiliasi Internal
1
2
LBKP LBP LBMN-KD LBMN-KW LBMN LBMN
bulanan semesteran
Bagan AlurRekonsiliasi Barang Milik Negara
1
2 23
5
66
9
13 13
12 12
14
7
1110 10
8 8
4 4
optional
mandatory
REKONSILIASI INTERNAL SATKERUAKPB vs UAKPA
Rekonsiliasi Internal Satker dilakukan setiap bulan sebelum UAKPA rekon ke KPPN
Rekonsiliasi Internal Satker dilakukan untuk memastikan data BMN dari UAKPB sudah tersaji dalam laporan NERACA UAKPA dengan benar
Cakupan rekonsiliasi internal satker :
Menu rekonsiliasi Internal ada di aplikasi SAKPA
- Rekon BMN per akun neraca per jenis transaksi
- Rekon SPM/SP2D terkait BMN
- Informasi PNBP terkait penggunaan dan/ atau pemindahtanganan BMN
Menu rekonsiliasi Internal ada di aplikasi SAKPA
Menu rekonsiliasi Internal ada di aplikasi SAKPA
REKONSILIASI KL VS PENGELOLA BMN
Rekonsiliasi dilakukan tiap semester (Semesteran)
Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPB(Satker) vs KPKNL, UAPPBW vsKanwil DJKN dan UAPPBE1/UAPB dengan KP DJKN
Pengawasan dan PengendalianRekonsiliasi Barang Milik Negara
Pengelola/Pengguna Barang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan rekonsiliasi secara berjenjang terhadap unit akuntansi yang berada di wilayah kerjanya yang antara lain meliputi: Kepatuhan pelaksanaan; Ketepatan waktu; Kelengkapan dan kebenaran data; Tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam
rekonsiliasi. Pengelola Barang menyampaikan informasi pelaksanaan rekonsiliasi
bersamaan dengan permintaan penyampaian laporan kepada pengguna/kuasa pengguna barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi.
Pengawasan dan Pengendalian Rekonsiliasi Barang Milik Negara
Pengelola Barang melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan rekonsiliasi, dengan kewenangan: dilaksanakan 5 (lima) hari setelah batas akhir pelaksanaan
pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN pada masing-masing unit organisasi dan wilayah kerja, berupa:
menerbitkan surat peringatan kepada yang tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan rekonsiliasi
dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat peringatan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN, berupa:
menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN
memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D kepada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
www.perbendaharaan.go.id
TERIMA KASIHMudah-mudahan bermanfaat ……..