SKRIPSI
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO, DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS
PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI PULAU KALIMANTAN)
OLEH :
YOLANDA SIMANJUNTAK
150503152
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK
NAMA : YOLANDA SIMANJUNTAK
NIM : 150503152
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI :
Tanggal Ketua Departemen Akuntansi
(Dr. Syafruddin Ginting Sugihen, MAFIS, Ak, CPA)
NIP. 19580222 198203 1003
Tanggal Dekan
(Prof. Dr. Ramli, SE MS)
NIP. 19580602 198803 1001
PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO, DANA ALOKASI
UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN LUAS
WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI PULAU KALIMANTAN)
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
PENANGGUNG JAWAB SKRIPSI
NAMA : YOLANDA SIMANJUNTAK
NIM : 150503152
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI :
Medan, 2019
Menyutujui
Pembimbing
(Drs. Rasdianto, M.Si.,Ak)
NIP. 19550908 198103 1 005
PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO, DANA ALOKASI
UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN LUAS
WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI PULAU KALIMANTAN)
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
Telah diuji pada
Tanggal 24 Mei 2019
TIM PENGUJI SKRIPSI
Ketua Penguji : Drs. Rasdianto, M.Si, Ak
Penguji : Dra. Mutia Ismail, MM, Ak
Pembanding : Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak, CA
Universitas Sumatera Utara
i
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada
Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan)” adalah benar hasil karya tulis saya
sendiri yang disusun sebagai tugas akademik guna menyelesaikan beban
akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
Bagian atau data tertentu yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah
mendapat izin, dan/atau dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma,
kaidah dan etika penulisan ilmiah.
Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dan plagiat dalam
skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Medan, 2019
Yang Membuat Pernyataan
Yolanda Simanjuntak
NIM 150503152
Universitas Sumatera Utara
ii
ABSTRAK
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO, DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI PULAU KALIMANTAN)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana
Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.
Jenis penelitian ini adalah penelitian sebab akibat (causal research). Pengujian
hipotesis dilakukan dengan analisa regresi linier berganda yang menggunakan alat bantu pengolahan data dengan program aplikasi SPSS Variabel Independen pada
penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dana
alokasi umum, jumlah penduduk dan luas wilayah sedangkan Variabel
Dependennya adalah belanja modal Jumlah sampel yang digunakan adalah
sebanyak 55 sampel yang merupakan Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada
Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah,
Produk Domestik Regional Bruto dan Luas Wilayah berpengaruh positif
signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau
Kalimantan. Sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif signifikan
terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Lain
halnya dengan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap Belanja Modal.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto,
Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan
Belanja Modal
Universitas Sumatera Utara
iii
ABSTRACT
INFLUENCE OF LOCAL OWN REVENUE, BRUTO REGIONAL DOMESTIC
PRODUCT, GENERAL ALLOCATION FUNDS, TOTAL POPULATION
AND WIDE OF REGION TOWARD CAPITAL EXPENDITURE
(CASE STUDY IN REGENCY AND CITY ON THE ISLAND
OF KALIMANTAN)
This study aims to determine and analyze whether the influence of Local
Own Revenue, Bruto Regional Domestic Product, General Allocation Funds,
Total Population and Wide of Region toward Capital Expenditure. The type of the
research was a causal research. The hypothesis was tested by using multiple
linear regression analysis, using auxiliary apparatus of data processing with
application SPSS program. The independent variable used in this research are
Local Own Revenue, Bruto Regional Domestic Product, General Allocation
Funds, Total Population and Wide of Region, dependent variable is Capital
Expenditure. The number of samples used is 55 samples which is the Regency and
City on the Island of Kalimantan. Type of data used is secondary data.
The results of this study prove that simultaneously Local Own Revenue,
Bruto Regional Domestic Product, General Allocation Funds, Total Population
and Wide of Region had significant effect on capital expenditures in Regency and
City on the Island of Kalimantan. Partially Local Own Revenue, Bruto Regional
Domestic Product and Wide of Region have a significant positive effect on the
Capital Expenditure in Regency and City on the Island of Kalimantan. While
Total Population has a significant negative effect on the Capital Expenditure in
Regency and City on the Island of Kalimantan. Another case with General
Allocation Funds influentlial negative insignificant effect on the Capital
Expenditure.
Keywords: Local Own Revenue, Bruto Regional Domestic Product, General
Allocation Funds, Total Population, Wide of Region and Capital
Expenditure
Universitas Sumatera Utara
iv
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yang Maha
Esa yang selalu melimpahkan berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada
Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan)” dengan baik sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis di Universitas Sumatera Utara.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak
mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dukungan, dorongan, bimbingan,
nasehat dan doa dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh
karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis
mengucapkan terimakasih sebesarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ramli, SE, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syafruddin Ginting S. MAFIS, Ak, selaku Ketua Departemen S-1
Akuntansi dan Alm. Bapak Drs. Syahrul Rambe, MM, selaku Sekretaris
Departemen S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Rasdianto, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang selalu
memberi dorongan, nasehat dan sangat membantu penulis dalam melakukan
penelitian ini untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Jurusan
Universitas Sumatera Utara
v
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Ibu
Dra. Mutia Ismail, MM, AK, selaku dosen penguji dan Bapak Drs. Idhar
Yahya, MBA, Ak, CA, selaku dosen pembanding yang sudah memberikan
bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orangtua penulis, Ir. Mahadi Simanjuntak, M.Si, MM dan Nurhaida
Damanik yang selalu memberi perhatian lebih, semangat, doa, kasih sayang
dan dukungan secara moral ataupun material selama penulisan skripsi dan
proses pendidikan. Semoga dengan selesainya skripsi ini menjadi salah satu
kado terbaik atas perjuangan dalam membesarkan penulis hingga menjadi
seperti sekarang ini. Untuk kedua saudari penulis, dr. Mawar Intan
Sarahwaty Simanjuntak dan Henny Arianti Simanjuntak, S.H yang selalu
mendukung dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi imi dan
mendukung dalam segala hal.
5. Seluruh teman-teman Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara Tahun 2015 yang telah bersama dengan penulis
yang berjuang untuk mendapatkan ilmu bermanfaat agar kelak kita dapat
memberikan yang terbaik tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga
untuk bangsa dan tanah air.
6. Kepada Ibu Wulan Rahmawati, S.E, M.Sc dan juga untuk sahabat yang
selalu menemani penulis, Putri, Mia dan Feby, untuk Melissa, Naomi,
Sardes, Myron dan Gege, untuk Mega, Monica, Sarah, Liona, Priscilla, dan
Yemima, untuk Yesaya, Rachel, Shinta, Sucita, Rini, Parlin dan Donny dan
untuk teman-teman pengurus di Himpunan Mahasiswa Akuntansi.
Universitas Sumatera Utara
vi
Terimakasih untuk menjadi teman yang selalu memotivasi dalam
penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar
kesuksesan masing-masing.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu penulis sangat menerima saran dan kritik konstruktif yang bertujuan
untuk menyempurnakan skripsi ini.
Medan, 2019
Yang membuat pernyataan
Yolanda Simanjuntak
NIM: 150503152
Universitas Sumatera Utara
vii
DAFTAR ISI
Halaman
PERNYATAAN .................................................................................................. i
ABSTRAK .......................................................................................................... ii
ABSTRACT ...................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv
DAFTAR ISI ................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................. 11
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................... 11
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................. 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori ....................................................................... 13
2.1.1 Belanja Modal ............................................................. 13
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah .............................................. 15
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ................. 17
2.1.4 Dana Alokasi Umum ................................................... 17
2.1.5 Jumlah Penduduk ........................................................ 19
2.1.6 Luas Wilayah .............................................................. 20
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu ................................................ 21
2.3 Kerangka Konseptual.............................................................. 30
2.4 Hipotesis Penelitian ................................................................ 37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ....................................................................... 39
3.2 Jenis dan Sumber Data ............................................................ 39
3.2.1 Jenis Data .................................................................... 39
3.2.2 Sumber Data ............................................................... 39
3.3 Populasi dan Penentuan Sampel .............................................. 40
3.3.1 Populasi ...................................................................... 40
3.3.2 Penentuan Sampel ....................................................... 40
3.4 Definisi Operasional ............................................................... 42
3.4.1 Variabel Dependen ...................................................... 43
3.4.2 Variabel Independen ................................................... 43
3.5 Metode Pengumpulan Data ..................................................... 45
3.6 Teknik Analisis Data .............................................................. 46
3.6.1 Statistik Deskriptif ...................................................... 46
Universitas Sumatera Utara
viii
3.6.2 Uji Asumsi Klasik ....................................................... 46
3.6.2.1 Uji Norrnalitas ............................................... 47
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas ..................................... 47
3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas .................................... 48
3.6.2.4 Uji Autokorelasi ............................................ 48
3.7 Analisis Regresi ...................................................................... 49
3.8 Pengujian Hipotesis ................................................................ 50
3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) ................................... 50
3.8.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) .................................... 51
3.8.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) ............................... 52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian...................................................... 53
4.2 Statistik Deskriptif .................................................................. 53
4.3 Uji Asumsi Klasik .................................................................. 55
4.3.1 Uji Normalitas ............................................................. 56
4.3.2 Uji Multikolinearitas ................................................... 58
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas ................................................ 59
4.3.4 Uji Autokorelasi .......................................................... 61
4.4 Analisis Regresi ...................................................................... 62
4.5 Pengujian Hipotesis ................................................................ 64
4.5.1 Koefisien Determinasi (R2) ......................................... 64
4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) .................................... 65
4.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) ............................... 68
4.6 Pembahasan Penelitian ........................................................... 69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ............................................................................ 74
5.2 Keterbatasan Penelitian .......................................................... 75
5.3 Saran ...................................................................................... 75
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 76
LAMPIRAN ......................................................................................................................... 80
Universitas Sumatera Utara
ix
DAFTAR TABEL
No Tabel Judul Halaman
1.1 Research Gap .......................................................................................... 8
1.2 Tingkat Belanja Modal Pulau Kalimantan Tahun 2014-2016 .................. 10
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu ................................................................ 27
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .............................................................. 41
4.1 Statistik Deskriptif.................................................................................. 54
4.2 Kolmogorov-Smirnov Test ..................................................................... 57
4.3 Uji Multikolinearitas .............................................................................. 59
4.4 Uji Autokorelasi ..................................................................................... 61
4.5 Uji Regresi Berganda ............................................................................. 62
4.6 Koefisien Determinasi ............................................................................ 64
4.7 Uji Signfikansi Parsial (uji-t) ................................................................. 66
4.8 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) ........................................................... 69
Universitas Sumatera Utara
x
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Judul Halaman
2.1 Kerangka Konseptual ............................................................................. 31
4.1 Grafik Histogram ................................................................................... 56
4.2 Grafik Normal P-Plot.............................................................................. 58
4.3 Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot) ...................................................... 60
Universitas Sumatera Utara
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada prinsipnya, otonomi daerah adalah bentuk konkret dari pelaksanaan
desentralisasi. Adapun konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat
memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk merencanakan dan
melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing dengan seminimal
mungkin campur tangan dari pemerintah pusat namun dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut diatur dalam UU
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi
menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Wajong
(1975) dalam Yuwono, dkk (2015) mendefinisikan otonomi daerah sebagai
kebiasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan
keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintahan sendiri.
Pendapat tersebut didukung oleh Syafruddin (1985) dalam Yuwono, dkk (2015)
yang menguraikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi
bukan kemerdekaan. Dari pengertian itu jelas bahwa penekanannya lebih kepada
kebebasan yang terbatas sebagai wujud dari pemberian kesempatan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan
masyarakat.
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
Universitas Sumatera Utara
2
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Desentralisasi atau otonomi daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan
prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai keanekaragaman
kondisinya masing-masing. Melalui desentralisasi, daerah akan mengalami proses
pemberdayaan yang signifikan sehingga memacu kemampuan prakarsa dan
kreativitas daerah serta meningkatkan kapabilitas daerah dalam menangani
berbagai masalah domestik. Dengan kata lain, melalui penerapan kebijakan sistem
otonomi, daerah ditantang untuk menemukan solusi yang lebih kreatif atas
berbagai masalah yang dihadapinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran
dengan sumber daya yang terbatas.
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat
untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan
keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa
yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi
kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua
aktivitas dari berbagai unit kerja. Dokumen anggaran daerah disebut Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten
dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca 22/1999 (dan UU 32/2004)
melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim
atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi
Universitas Sumatera Utara
3
daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa
diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
APBD menurut Wajong (1962) dalam Halim (2008) didefenisikan sebagai
rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka
waktu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif
(kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga
daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan
yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.
Pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan pendapatan yang diperoleh
untuk belanja daerah yang bersifat produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas
pembangunan. Selama ini pemerintah daerah lebih banyak menggunakan
pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal
(Darwanto dan Yustikasari, 2007:6). Pengalokasian sumber daya ke dalam
anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh Pemerintahan
daerah, namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat
dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal
terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat.
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan
sosial. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja
Universitas Sumatera Utara
4
modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada
publik.
Menurut Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), belanja modal adalah
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya
menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu
periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta
meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dengan meningkatnya belanja modal
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari belanja modal
adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam
memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Harianto dan Adi (2007)
menjelaskan, meningkatnya belanja modal aset atau barang milik daerah akan
mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui penggunaan aset atau
barang milik daerah itu sendiri namun kondisi ini sulit ditemui untuk daerah-
daerah di Indonesia, karena hampir sebahagian besar belanja modal yang
dilakukan pemerintah daerah hanya mampu memberikan kontribusi kecil dalam
pembentukan PAD dan sumber penerimaan daerah. Rendahnya kemampuan
belanja modal dalam memberikan kontribusi pada penerimaan daerah, disebabkan
oleh kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola, ketidakjelasan status aset
yang dikelola, kurang optimalnya penggunaan barang milik daerah dalam rangka
mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah, kurang optimalnya pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka menghasilkan
pendapatan daerah, kurangnya kemampuan meminimalisasi terjadinya kerugian
Universitas Sumatera Utara
5
daerah sebagai akibat dari pengelolaan barang milik daerah. Beberapa hal yang
mempengaruhi peningkatan belanja modal diantaranya naiknya pendapatan asli
daerah, produk domestik regional bruto, dana alokasi umum, jumlah penduduk
dan luas wilayah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang penting
dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip
otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan
daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah
dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka
akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan
untuk membiayai penyelenggarakan otonomi daerah. PAD merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari
pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen
terbesar dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah pada beberapa
daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang
memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016), PAD berpengaruh positif signifikan
terhadap Belanja Modal. Sementara, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira
(2013), PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang
merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu
wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas
dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas
Universitas Sumatera Utara
6
dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan,
sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu
tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun
2010 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2013), PDRB berpengaruh
positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara, menurut penelitian yang
dilakukan oleh Fatmawati (2014), tidak terdapat pengaruh dari PDRB terhadap
Belanja Modal.
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal
tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan penting dari pengalokasian DAU adalah
dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar
pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Susanti dan Fahlevi (2016), DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja
Modal. Sementara, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2015), DAU
tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Penduduk diartikan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah
tertentu. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat
kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan
prasarana (infrastruktur-infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Universitas Sumatera Utara
7
Anggaran belanja modal pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah
akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah
maupun fasilitas publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiagma
(2015), Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Sementara, menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati (2017), Jumlah
Penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Luas Wilayah
merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan
prasarana per satuan wilayah. Semakin besar Luas Wilayah suatu daerah
pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus
disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Wilayah
adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah
kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh
batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas Wilayah
pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu
pemerintahan, baik itu pemerintahan Kabupaten, Kota, maupun geografis suatu
daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2017), Luas Wilayah
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara,
menurut penelitian yang dilakukan oleh Junaedy (2014), Luas Wilayah tidak
berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Universitas Sumatera Utara
8
Tabel 1.1
Research Gap
No Variabel Peneliti Hasil
1. Pendapatan Asli Daerah Ginting (2017)
Berpengaruh
Wandira (2013) Tidak
Berpengaruh
2. Produk Domestik Regional
Bruto
Puspitawati (2017)
Berpengaruh
Fatmawati (2014) Tidak
Berpengaruh
3. Dana Alokasi Umum Susanti dan Fahlevi
(2016)
Berpengaruh
Sartika (2015) Tidak
Berpengaruh
4. Jumlah Penduduk Widiagma (2015) Berpengaruh
Puspitawati (2017) Tidak
Berpengaruh
5. Luas Wilayah Ginting (2017) Berpengaruh
Junaedy (2014) Tidak
Berpengaruh
Komponen belanja modal kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat pada
tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Secara umum, proporsi realisasi belanja Kalimantan Barat pada
triwulan IV 2016 didominasi oleh belanja pegawai dan belanja hibah dengan porsi
masing-masing sebesar 100,57% dan 98,99%. Melihat adanya kondisi Belanja
modal dalam APBD di Pemerintahan provinsi Indonesia kurang diperhatikan,
Pemerintahan daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja
modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.
Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintahan daerah
untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi
Universitas Sumatera Utara
9
daerah tersebut maka Pemerintahan daerah perlu meningkatkan anggaran belanja
modal.
Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan Belanja Modal
daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah penetapan
APBD yang terlambat, adanya efisiensi Belanja Modal dan berbagai kebijakan
penghematan. APBD yang terlambat ditetapkan dapat menyebabkan pelaksanaan
proyek jadi terhambat. Penyerapan belanja yang tidak dapat dimulai pada awal
tahun anggaran akan menyebabkan proyek yang direncanakan pemerintah tidak
dapat diselesaikan tepat waktu sehingga akan menghambat daya dorong
pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan realisasi serapan belanja
modal lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menguatnya belanja modal
adalah sinyal positif bagi realisasi belanja pemerintah dalam rangka mendorong
pembangunan ekonomi daerah, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat
untuk tetap mengalokasikan belanja modal dan barang jasa ditengah kebijakan
pemotongan anggaran. Rasio belanja modal terhadap belanja pada tahun 2015
lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Besarnya rasio belanja modal terhadap total
belanja pada tahun 2015 mencerminkan besarnya perhatian pemerintah untuk
membiayai pembangunan sarana dan prasarana untuk mendorong investasi dan
mempelancar distribusi sehingga dapat meningkatkan kapasitas perekonomian
Indonesia.
Dengan melihat perhitungan mengenai belanja operasi dan rasio belanja
modal menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah
Universitas Sumatera Utara
10
Provinsi Kalimantan Timur masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi,
sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Besarnya alokasi dana untuk belanja
operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai
untuk gaji pegawai negeri sipil. Sama dengan pemerintahan daerah di
kabupaten/kota di Provinsi lainnya, pada umumnya pemerintah daerah masih
lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktifitas
pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah, hal ini dapat juga
dipengaruhi karena belum tersedianya batasan yang pasti untuk belanja modal,
sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja
operasi yang mengakibatkan belanja modal masih kecil atau belum terpenuhi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, Penyerapan Belanja Modal di Triwulan I sampai
dengan III sangat rendah, namun melonjak tinggi di akhir November sampai
Desember, hal ini terjadi karena perencanaan belanja modal yang kurang baik dan
proses lelang yang memakan waktu lama.
Tabel 1.2
Tingkat Belanja Modal Pulau Kalimantan Tahun 2014-2016
(dalam juta rupiah)
Sumber : www.djpk.depkeu.go.id
Provinsi 2014 2015 2016
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
Kalimantan
Barat
4.535.884
4.378.536 96,53
4.506.887
4.555.772 101,08
5.804.576
5.483.272 94,46
Kalimantan
Tengah
4.355.669
4.424.173 101,5
4.644.864
5.089.588 109,57
6.137.216
5.271.958 85,90
Kalimantan
Selatan
5.930.376 5.344.591 90,12 5.738.369
6.080.305 105,96 7.013.732 6.738.489 96,08
Kalimantan
Timur
16.368.850 12.363.938 75,53 13.668.275
13.080.301 95,70
15.692.532
8.666.668 55,23
Kalimantan
Utara
4.806.153 4.047.383 84,21 3.053.573
2.820.994 92,38 735.505
797.282 108,40
Universitas Sumatera Utara
11
Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti perlu mengkaji ulang
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan
Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di
Pulau Kalimantan)”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka
rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah: Apakah Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasikan diatas, maka
penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:
Menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana
Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan.
1.4 Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:
1. Bagi Pemerintah
Menyediakan informasi bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau
Kalimantan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan
Universitas Sumatera Utara
12
asli daerah, produk domestik regional bruto, dana alokasi umum, jumlah
penduduk dan luas wilayah terhadap belanja modal.
2. Bagi Peneliti
Memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh
pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dana alokasi umum,
jumlah penduduk dan luas wilyah terhadap belanja modal.
3. Bagi Akademisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan
wawasan mengenai belanja modal.
4. Bagi Peneliti lainnya
Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik
pada bidang kajian ini.
Universitas Sumatera Utara
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan
dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. (Erlina, dkk : 2015).
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengertian belanja modal
adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang
sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari
satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta
meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Belanja modal terdiri dari:
a. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa
tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan
Universitas Sumatera Utara
14
sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas
tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang untuk
pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan
dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi
siap.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang
digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan
bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang
digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan
pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk
perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang
menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam
kondisi siap pakai.
Universitas Sumatera Utara
15
e. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan
untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan
serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan ke dalam kriteria
belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan
irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak
sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala.
Suatu belanja modal dapat dikategorikan sebagai belanja modal apabila:
1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang
dengan demikian menambah aset Pemda; 2) Pengeluaran tersebut melebihi
batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh
Pemda; 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1
angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Menurut Mardiasmo (2002 :146) pengertian Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yaitu:
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran
pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi
Universitas Sumatera Utara
16
asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun
infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna
meningkatkan pendapatannya”.
Kelompok Pendapatan Asli Daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun
2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci
menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah
dan retribusi daerah.
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik pemerintah (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah; penerimaan
keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan
denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak;
pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan
Universitas Sumatera Utara
17
dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum; pendapatan dari
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan pendapatan dari angsuran atau
cicilan penjualan. (Erlina, dkk : 2015).
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto adalah semua barang dan jasa sebagai
hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik,
memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh
penduduk daerah tersebut. Menurut Kuncoro (2004) “Penghitungan produk
domestik bruto yang merupakan salah satu indikator makro yang dapat
menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah pada satuan waktu tertentu.”
Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan
menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Produk Domestik Regional Bruto atas dasar
harga berlaku adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tahun berjalan atau
harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dengan masih adanya faktor
inflasi di dalamnya. PDRB atas dasar harga konstan adalah penghitungan PDRB
berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan
faktor inflasi.
2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah bahwa Dana
Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
Universitas Sumatera Utara
18
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan PP
No.55 tahun 2005 adalah sebagai berikut:
a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari
penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota
ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum
sebagaimana ditetapkan diatas.
c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu kabupaten atau kota tertentu
ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk
kabupaten/ kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten atau kota
yang bersangkutan.
d. Porsi kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi
bobot kabupaten atau kota di seluruh Indonesia
Undang–undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu
daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan
pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU dalam suatu daerah ditentukan
atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana alokasi umum digunakan
untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi
penerimaan daerah yang ada. Fiscal gap terjadi karena karakteristik daerah di
Indonesia yang sangat beraneka ragam.
Universitas Sumatera Utara
19
2.1.5 Jumlah Penduduk
Penduduk merupakan populasi atau sumber daya manusia yang mendiami
atau menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk dewasa ini merupakan subyek
pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis
adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik dari aspek
kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan
kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.
Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan
anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik,
pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan. Pengelompokan data
kependudukan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang sama dinamakan
komposisi penduduk, oleh karena itu, komposisi penduduk menggambarkan
susunan penduduk berdasarkan karakteristik yang sama, misalnya komposisi
penduduk menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Umur dan
jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang paling pokok, komposisi
penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling sering digunakan dalam
berbagai bidang.
Komposisi penduduk menurut umur dikenal dengan istilah struktur
penduduk, biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Setiap kelompok
umur pada umumnya memiliki jarak antara umur 5 tahun, misalnya 0-4, 5-9, 10-
14,….60-64, 65+. Struktur penduduk tidak sama antara negara yang satu dan
negara yang lain, antara daerah perdesaan dan perkotaan, serta antara pulau yang
Universitas Sumatera Utara
20
satu dan pulau yang lain. Struktur penduduk ini depengaruhi oleh tiga faktor
demografis, yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi
(perpindahan penduduk).
2.1.6 Luas Wilayah
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan aspek fungsional. Wilayah dapat diartikan sebagai suatu ruang
pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi dapat menunjuk pada tempat
atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal, termasuk yang ada dibawah
permukaan bumi. Wilayah sering dibedakan artinya dengan kata daerah atau
kawasan. Wilayah diartikan sebagai satu kesatuan ruang yang mempunyai tempat
tertentu tanpa terlalu memerhatikan soal batas dan kondisinya. Daerah dapat
didefinisikan sebagai bagian ruang di permukaan bumi dengan batas secara jelas
berdasarkan jurisdiksi administrasi. Pengertian kawasan dapat disamakan dengan
istilah area yang mempunyai batas-batas yang jelas berdasarkan unsur-unsur yang
sama.
Untuk kepentingan perencanaan, wilayah harus dapat dibagi ke dalam satu
kesatuan agar dapat dibedakan dengan kesatuan lain. Pembagian wilayah
tergantung pada titik awal ruang wilayah yang kita maksudkan. Apabila titik awal
adalah ruang yang luas dan ingin dianalisis dalam bentuk sub bagiannya, yang
kita lakukan adalah membagi wilayah yang luas ke dalam beberapa sub wilayah
yang lebih sempit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sebaliknya, apabila titik
awalnya adalah wilayah yang kecil-kecil dan ingin dikelompokkan dalam
Universitas Sumatera Utara
21
beberapa kesatuan yang lebih besar, maka harus mengikuti kriteria yang
digunakan. Satuan yang baru itu tetap juga dinamakan wilayah, tetapi dengan
tambahan ciri atau karakter tertentu sehingga dapat kita bayangkan luasnya, lebih
kecil atau lebih besar daripada luas titik awalnya. Misalnya, wilayah negara
Republik Indonesia dapat dibagi atas provinsi, provinsi dapat dibagi atas
kabupaten, kabupaten dibagi atas kecamatan. Di sisi lain, kita dapat beranjak dari
wilayah yang kecil, misalnya beberapa desa atau kelurahan digabung menjadi
kecamatan, kecamatan digabung menjadi kabupaten, dst. Dasar dari perwilayahan
dapat dibedakan berdasarkan wilayah administrasi pemerintah, kesamaan kondisi,
ruang lingkup pengaruh ekonomi dan wilayah perencanaan atau program.
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pendapatan
Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Alokasi Umum terhadap
Belanja Modal yaitu :
1. Tuasikal (2008), Judul penelitian ini adalah Pengaruh DAU, DAK, PAD,
dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Indonesia. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah DAU (X1),
DAK (X2), PAD (X3), dan PDRB (X4) sedangkan variabel dependennya
adalah Belanja Modal (Y). Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2005. Dari
468 kabupaten/kota di Indonesia, 326 yang diamati. Alasan dilakukan
penelitian yang hanya difokuskan pada tahun 2005 adalah: (1) Penelitian-
penelitian sebelumnya difokuskan pada pemerintah daerah di Jawa dan Bali,
Universitas Sumatera Utara
22
(2) Karakteristik kemampuan keuangan dan geografis yang relatif sama dan
secara teoritis dan empiris Jawa dan luar Jawa berbeda. Data yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber
dari Biro Pusat Statistik Indonesia dan Laporan Realisasi APBD pemerintah
daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang diperoleh dari website Dirjen
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah
Secara simultan, temuan penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK,
PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa manajemen
pengeluaran pemerintah daerah, khususnya belanja modal pemerintah
daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dana dari
pemerintah pusat, baik DAU maupun DAK, dan PAD serta PDRB. Secara
parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD
berpengaruh postif signifikan terhadap belanja modal daerah kabupaten/kota
di Indonesia. Sementara PDRB tidak berpengaruh.
2. Hartati (2013), Judul penelitian ini adalah Pengaruh Pengaruh Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Belanja Modal di Kota Balikpapan. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (X1) dan Pendapatan
Asli Daerah (X2) sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Modal
(Y). Data yang digunakan adalah sekunder dan time series tahun 2002-2011.
Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan pemerintah daerah Kota
Balikpapan, yaitu data keuangan berupa Belanja modal daerah, PDRB dan
Universitas Sumatera Utara
23
PAD. Untuk sampelnya adalah Belanja Modal, PDRB dan PAD selama
periode 2002-2011, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan teknik purpossive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja
Modal di Kota Balikpapan.
3. Fatmawati (2014), Judul penelitian ini adalah Pengaruh Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Produk
Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal. Variabel independen
dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi
Khusus (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3) dan Produk Domestik Regional
Bruto (X4) sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Modal (Y).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kota/Kabupaten di
Jawa Tengah dari tahun 2010-2012. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari dokumen laporan
realisasi APBD Kabupaten/Kota Povinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari
Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini
adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial
berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, dan secara parsial
tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari PDRB terhadap Belanja Modal,
sedangkan secara parsial tidak terdapat pengaruh positif Dana Alokasi
Khusus terhadap Belanja Modal.
4. Sartika (2015), Judul penelitian ini adalah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Universitas Sumatera Utara
24
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada
Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini
adalah Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dan Dana
Alokasi Umum (X3) sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Modal
(Y). Populasi dari penelitian ini adalah 33 Provinsi di Indonesia, dan dari
populasi ini diambil 31 Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai sampel.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil
penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel Pertumbuhan
Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Modal
5. Ukwueze (2015), Judul penelitian ini adalah Determinants of The Size of
Public Expenditure in Nigeria. Variabel Independen dalam penelitian ini
adalah Revenue (X1), Growth of national income (X2), Private Investment
(X3) dan Public Debts (X4), sedangkan variabel dependennya adalah Public
Expenditure. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari publikasi CBN,
yaitu, Buletin Statistik untuk 2008 dan 2012, dan Laporan Tahunan untuk
2010 dan 2012. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran
pendapatan dan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional (output) dan
investasi swasta secara signifikan mempengaruhi ukuran pengeluaran publik
Universitas Sumatera Utara
25
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Utang eksternal dan
domestik secara signifikan mempengaruhi ukuran pengeluaran pemerintah.
6. Susanti dan Fahlevi (2016), Judul penelitian ini adalah Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di
Wilayah Aceh). Variabel independen dalam penelitian ini adalah
Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Bagi
Hasil (X3) sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Modal (Y). Data
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintahan Kabupaten/Kota di
Wilayah Aceh periode 2011-2014. Populasi dalam penelitian ini yaitu
seluruh kabupaten/kota di wilayah Aceh dari 23 kabupaten/kota yang terdiri
dari 18 kabupaten dan 5 kota yang akan diamati selama 4 tahun. Hasil dari
penelitian ini adalah diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh
terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada
periode 2011-2014 dan secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan
terhadap Belanja Modal.
7. Ginting (2017), Judul penelitian ini adalah Pengaruh Dana Alokasi Umum,
Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas
Wilayah terhadap Belanja Modal. Variabel independen dalam penelitian ini
adalah Dana Alokasi Umum (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Sisa Lebih
Universitas Sumatera Utara
26
Pembiayaan Anggaran (X3), dan Luas Wilayah (X4), sedangkan variabel
dependennya adalah Belanja Modal (Y). Jenis penelitian ini menggunakan
metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan
dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Riau dari tahun 2011- 2015. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh bahwa
Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Luas
Wilayah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal
sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak memiliki
pengaruh terhadap Belanja Modal.
8. Puspitawati (2017), Judul penelitian ini adalah Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Belanja Modal. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1),
Jumlah Penduduk (X2), dan PDRB (X3) sedangkan variabel dependennya
adalah Belanja Modal (Y). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni data
mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, PAD, Jumlah
Penduduk, Inflasi dan PDRB dari tahun 2010-2015 yang diperoleh dari situs
Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui internet. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Nusa
Tenggara Barat (NTB). Jumlah Kabupaten/Kota di NTB adalah sebanyak 10
Universitas Sumatera Utara
27
kabupaten dan 2 kota. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli
Daerah dan PDRB secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap
Belanja Modal, sedangkan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap
Belanja Modal.
Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu
Nama
Peneliti
Judul
Penelitian
Variabel
Penelitian
Hasil Penelitian
1. Tuasikal
(2008)
Pengaruh DAU,
DAK, PAD, dan
PDRB terhadap
Belanja Modal
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
di Indonesia.
Independen :
1. DAU
2. DAK
3. PAD
4. PDRB
Dependen :
Belanja Modal
1. Secara simultan, temuan
penelitian menunjukkan
bahwa DAU dan DAK,
PAD dan PDRB
berpengaruh terhadap
belanja modal pemerintah
daerah kabupaten/kota di
Indonesia.
2. Secara parsial, hasil
penelitian menunjukkan
bahwa DAU, DAK, dan
PAD berpengaruh positif
signifikan terhadap belanja
modal daerah
kabupaten/kota di
Indonesia. Sementara PDRB
tidak berpengaruh
2. Hartati
(2013)
Pengaruh
Pengaruh Produk
Domestik
Regional Bruto
(PDRB) dan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
terhadap Belanja
Modal di Kota
Balikpapan
Independen :
1. Produk
Domestik
Regional Bruto
2. Pendapatan Asli
Daerah
Dependen :
Belanja Modal
1. Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), dan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berpengaruh ter-
hadap Belanja Modal di
Kota Balikpapan baik secara
parsial maupun secara
simultan.
3. Fatmawati
(2014)
Pengaruh Dana
Alokasi Umum,
Dana Alokasi
Independen:
1. Dana Alokasi
Umum
1. Tidak terdapat pengaruh
yang signifikan dari PDRB
terhadap Belanja Modal
Universitas Sumatera Utara
28
Khusus,
Pendapatan Asli
Daerah dan
Produk
Domestik
Regional Bruto
terhadap Belanja
Modal.
2. Dana Alokasi
Khusus
3. Pendapatan Asli
Daerah
4. Produk
Domestik
Regional Bruto
Dependen :
Belanja Modal
2. Terdapat pengaruh positif
signifikan pada Dana
Alokasi Umum terhadap
Belanja Modal
3. Tidak terdapat pengaruh
positif Dana Alokasi
Khusus terhadap Belanja
Modal
4. Terdapat pengaruh positif
signifikan Pendapatan Asli
Daerah terhadap Belanja
Modal.
4. Sartika
(2015)
Pengaruh
Pertumbuhan
Ekonomi,
Pendapatan Asli
Daerah, Dana
Alokasi Umum
terhadap Belanja
Modal pada
Pemerintah
Provinsi se-
Indonesia.
Independen :
1. Pertumbuhan
Ekonomi
2. Pendapatan Asli
Daerah
3. Dana Alokasi
Umum
Dependen :
Belanja Modal
1. Secara parsial varibel
Pertumbuhan Ekonomi, dan
Pendapatan Asli Daerah
memiliki pengaruh positif
yang signifikan terhadap
Belanja Modal, sedangkan
Dana Alokasi Umum tidak
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Belanja
Modal.
2. Secara simultan
Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah,
dan Dana Alokasi Umum
berpengaruh signifikan
terhadap Belanja Modal.
5. Ukwueze
(2015)
Determinants of
The Size of
Public
Expenditure in
Nigeria
Independen:
1. Revenue
2. Growth of
national income
3. Private
Investment
4. Public Debts
Dependen :
Public Expenditure
1. This study has been able to
unravel the puzzle of what
determines the size of the
public sector in Nigeria as
the size of revenue, growth
of national income (output
growth), private investment,
but public debts (external
and domestic) negatively
affect the government
spending.
6. Susanti dan
Fahlevi
(2016)
Pengaruh
Pendapatan Asli
Daerah (PAD),
Dana Alokasi
Umum (DAU)
dan Dana Bagi
Independen:
1. Pendapatan Asli
Daerah
2. Dana Alokasi
Umum
3. Dana Bagi Hasil
1. Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum, dan
Dana Bagi Hasil secara
bersama-sama berpengaruh
terhadap Belanja Modal
Pada Kabupaten/Kota di
Universitas Sumatera Utara
29
Hasil (DBH)
terhadap Belanja
Modal (Studi
pada
Kabupaten/Kota
di Wilayah
Aceh).
Dependen :
Belanja Modal
Wilayah Aceh pada periode
2011-2014
2. Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh positif
signifikan terhadap Belanja
Modal Pada
Kabupaten/Kota di Wilayah
Aceh pada periode 2011-
2014.
3. Dana Alokasi Umum
berpengaruh positif
signifikan terhadap Belanja
Modal Pada
Kabupaten/Kota di Wilayah
Aceh pada periode 2011-
2014.
4. Dana Bagi Hasil
berpengaruh positif
signifikan terhadap Belanja
Modal Pada
Kabupaten/Kota di Wilayah
Aceh pada periode 2011-
2014.
7. Ginting
(2017)
Pengaruh Dana
Alokasi Umum,
Pendapatan Asli
Daerah, Sisa
Lebih
Pembiayaan
Anggaran dan
Luas Wilayah
terhadap Belanja
Modal (Studi
Empiris Pada
Pemerintah
Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau)
Independen:
1. Dana Alokasi
Umum
2. Pendapatan Asli
Daerah
3. Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran
4. Luas Wilayah
Dependen:
Belanja Modal
1. Dana Alokasi Umum
(DAU), Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dan Luas
Wilayah berpengaruh positif
signifikan terhadap Belanja
Modal.
2. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) tidak
memiliki pengaruh terhadap
Belanja Modal.
8. Puspitawati
(2017)
Pengaruh
Pendapatan Asli
Daerah, Jumlah
Penduduk, dan
PDRB terhadap
Belanja Modal
(Studi Empiris
Pemerintahan
Kabupaten &
Independen :
1. Pendapatan Asli
Daerah
2. Jumlah
Penduduk
3. PDRB
Dependen :
Belanja Modal
1. Pendapatan Asli Daerah dan
PDRB secara parsial
berpengaruh positif
signifikan terhadap Belanja
Modal
2. Jumlah Penduduk tidak
berpengaruh terhadap
Belanja Modal.
Universitas Sumatera Utara
30
2.3 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana
hubungan teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam
suatu masalah tertentu. Penelitian ini mengunakan lima variabel independen yaitu
Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum,
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah serta satu variabel dependen yaitu Belanja
Modal.
Untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel
dependen yang diteliti, maka perlu dikemukan suatu kerangka konseptual, dimana
Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum,
Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah menggambarkan pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal secara parsial dan
menggambarkan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel
dependen.
Kota di NTB
2010-2015)
Universitas Sumatera Utara
31
Variabel Independen Variabel Dependen
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanakan kebijakannya sebagai
daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam
menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah
yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut
dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian
daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan
Pendapatan Asli
Daerah (X1)
Produk Domestik
Regional Bruto (X2)
Dana Alokasi Umum
(X3)
Jumlah Penduduk
(X4)
Luas Wilayah
(X5)
Belanja Modal
(Y)
Universitas Sumatera Utara
32
melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui
belanja modal.
Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini
dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor
penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah
dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi Belanja
Modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan
mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila pemerintah daerah
ingin meningkatkan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali PAD yang
sebesar-besarnya.
2.3.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal
Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini
mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat. Tetapi, kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang
lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta
sumber daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan
ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Universitas Sumatera Utara
33
PDRB atau Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per
kapita. Umumnya Pertumbuhan Ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang
berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian
daerah dengan PDRB yang tinggi dalam satu periode menunjukkan bahwa lokasi
tersebut memiliki banyak aktivitas yang menunjang pendapatan daerah seperti
misalnya di sektor industri maupun jasa serta pelayanan publik. Hal inilah yang
mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi
lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Secara teori, semakin besar Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan
yang diterima oleh kabupaten / kota. Dengan semakin besar pendapatan yang
diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih
besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk
kepentingan pelayanan publik.
Fatmawati (2014) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan
pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh anggaran Belanja Modal yang signifikan.
Ini bukan berarti bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah yang
terkait dengan alokasi belanja modal, PDRB tidak menjadi acuan utama dalam
proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor
tertentu yang mempengaruhinya.pertimbangan tersebut maka hanya beberapa
daerah.
2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
Universitas Sumatera Utara
34
kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer
yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah
untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk
keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar dana alokasi umum ke
pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan
pemerintah daerah. Pemberian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah
didasarkan pada besar kecilnya bobot masing masing daerah. Jika bobot suatu
daerah besar, maka Dana Alokasi Umum yang akan diterima daerah tersebut akan
besar.
Hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa
terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal.
Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik,
bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah
daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.
Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah
khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.
Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka
belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang
memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk belanja daerah
(belanja modal) akan meningkat.
Universitas Sumatera Utara
35
2.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal
Penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia. Jumlah penduduk dapat didefinisikan sebagai
jumlah orang yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah
serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
Pencatatan seseorang menjadi penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah
ditetapkan.
Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat
kemampuan betambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta infrastuktur-
infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pada daerah yang
memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak maka akan membuat belanja modal
pada daerah tersebut lebih banyak daripada daerah dengan jumlah penduduk lebih
sedikit.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Sudarti (2018)
menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan.
Berdasarkan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk pada
suatu daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal
pemerintah.
2.3.5 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel
yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan
wilayah. Belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk
Universitas Sumatera Utara
36
fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan
prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila
dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. (Siswantoro
dan Kusnandar, 2012) Kaitan antara Luas Wilayah daerah dengan Belanja Modal
yang kemudian dihubungkan dengan adanya hubungan keagenan hal ini dapat
terlihat ketika suatu daerah ingin melakukan pemekaran wilayah dimana disitu
terjadi konflik antara daerah dan pusat. Daerah mengalami kecemburuan sosial
pada pusat karena alokasi dan distribusi pendapatan yang dikembalikan dari
pemerintah pusat ke daerah dari hasil eksplorasi sumber-sumber daya di daerah
dirasa kurang adil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siswantoro dan
Kusnandar (2012), luas wilayah daerah memang mempunyai pengaruh yang
positif terhadap Belanja Modal. Namun jika dianalisis, daerah yang mempunyai
wilayah yang cukup luas hal itu justru akan memakan biaya pembangunan yang
cukup besar. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah harus
menyediakan anggaran yang cukup besar jika ingin daerah tersebut benar-benar
maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu semua maka pemerintah harus cerdas
dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran yang akan dibawa oleh
pemerintah untuk mewujudkan daerah yang sejahtera.
2.3.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto,
Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap
Belanja Modal
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel
independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional
Universitas Sumatera Utara
37
Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah
secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja
Modal.
2.4 Hipotesis Penelitian
Pada dasarnya, ada dua sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Setiap daerah memiliki jumlah penerimaan
yang berbeda serta memiliki perbedaan dalam prioritas pembangunannya. Salah
satu tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
suatu daerah pada setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat
mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi
belanja modal daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah,
maka daerah dituntut untuk menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang
memadai. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan Belanja Modal seperti
pengadaan lahan, gedung, peralatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini
tentunya akan disesuaikan dengan besarnya penerimaan dari daerah yang
bersangkutan. Daerah dengan wilayah yang lebih luas dan jumlah penduduk yang
lebih padat membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat
untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah
yang tidak begitu luas dan sedikit penduduk.
Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka peneliti membuat hipotesis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendapatan Asli Daerah, Produk
Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas
Universitas Sumatera Utara
38
Wilayah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Belanja Modal pada
Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan.
Universitas Sumatera Utara
39
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Data menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk kausalitas.
Penelitian ini dikatakan kausalitas untuk mengetahui hubungan sebab akibat
antara dua variabel atau lebih. Sesuai dengan variabel yang diteliti dalam
penelitian ini, maka penelitian ini ingin menjelaskan tentang pengaruh Pendapatan
Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.
3.2 Jenis Data dan Sumber Data
3.2.1 Jenis Data
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dengan melihat dokumen laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Pulau
Kalimantan tahun anggaran 2014-2016. Data sekunder adalah data yang
dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal
dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi. Dalam
pemerolehan informasi melalui data sekunder peneliti bisa memperoleh informasi
melalui media elektronik, artikel, majalah ataupun segala sesuatu yang bisa
memberikan informasi mengenai penelitian yang sedang dilakukan.
3.2.2 Sumber Data
Sumber data diperoleh dari dokumen laporan realisasi APBD yang
diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui
website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2014-2016
Universitas Sumatera Utara
40
dapat diperoleh data mengenai jumlah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah diperoleh dari Badan Pusat Statistik
(BPS) melalui website www.bps.go.id
3.3 Populasi dan Penentuan Sampel
3.3.1 Populasi
Populasi menurut Sugiyono (2008) adalah “wilayah generalisasi yang
terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang
ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah
kesimpulannya”. Populasi pada penelitian ini adalah 55 kabupaten dan kota yang
melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Produk Domestik
Regional Bruto atas dasar harga konstan, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah
pada pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2014-
2016.
3.3.2 Penentuan Sampel
Sampel menurut Erlina (2011) adalah “bagian dari populasi yang
digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi”. Dalam penelitian ini
menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh (sensus sampling) yaitu semua
anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah pengamatan pada penelitian
ini adalah 165 (55 sampel dikali 3 tahun). Adapun pertimbangan yang dilakukan
peneliti dalam pengambilan sampel adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Pulau
Kalimantan yang melaporkan secara lengkap data anggaran PAD, DAU dan
Belanja Modal dari laporan anggaran APBD, Produk Domestik Regional Bruto
Universitas Sumatera Utara
41
(PDRB) atas dasar harga konstan 2010, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah
untuk periode 2014-2016.
Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian
No Kabupaten dan Kota
Kalimantan Barat
1. Kabupaten Bengkayang
2. Kabupaten Landak
3. Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kabupaten Ketapang
5. Kabupaten Sambas
6. Kabupaten Sanggau
7. Kabupaten Sintang
8. Kabupaten Sekadau
9. Kabupaten Melawi
10. Kabupaten Kayong Utara
11. Kabupaten Kubu Raya
12. Kabupaten Mempawah
13. Kota Pontianak
14. Kota Singkawang
Kalimantan Tengah
15. Kabupaten Barito Selatan
16. Kabupaten Barito Utara
17. Kabupaten Kapuas
18. Kabupaten Kotawaringin Barat
19. Kabupaten Kotawaringin Timur
20. Kabupaten Katingan
21. Kabupaten Seruyan
22. Kabupaten Sukamara
23. Kabupaten Lamandau
24. Kabupaten Gunungmas
25. Kabupaten Pulang Pisau
26. Kabupaten Murung Raya
Universitas Sumatera Utara
42
27. Kabupaten Barito Timur
28. Kota Palangkaraya
Kalimantan Selatan
29. Kabupaten Banjar
30. Kabupaten Barito Kuala
31. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
32. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
33. Kabupaten Hulu Sungai Utara
34. Kabupaten Kota Baru
35. Kabupaten Tabalong
36. Kabupaten Tanah Laut
37. Kabupaten Tapin
38. Kabupaten Balangan
39. Kabupaten Tanah Bumbu
40. Kota Banjarbaru
41. Kota Banjarmasin
Kalimantan Timur
42. Kabupaten Berau
43. Kabupaten Kutai Barat
44. Kabupaten Kutai Timur
45. Kabupaten Paser
46. Kabupaten Penajam Paser Utara
47. Kabupaten Mahakam Ulu
48. Kota Balikpapan
49. Kota Bontang
50. Kota Samarinda
Kalimantan Utara
51. Kabupaten Bulungan
52. Kabupaten Malinau
53. Kabupaten Nunukan
54. Kabupaten Tana Tidung
55. Kota Tarakan
Sumber :www.bps.go.id , www.djpk.depkeu.go.id
3.4 Definisi Operasional
Universitas Sumatera Utara
43
Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang merupakan
titik perhatian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari:
3.4.1 Variabel Dependen
Variabel dependen merupakan sebuah variabel dimana nilainya sendiri
bergantung atau dipengaruhi dari nilai variabel lainya. Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Belanja Modal
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja Modal adalah
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya
menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu
periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta
meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
3.4.2 Variabel Independen
Variabel Independen, yaitu variabel yang dianggap sebagai penyebab
munculnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi
Universitas Sumatera Utara
44
daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah pada
periode tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir dihasilkan
oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai
tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap
tahunnya, sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan nilai tambah barang
dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun
tertentu sebagai tahun dasar.
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator DAU adalah
sebagai berikut :
1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari : pengeluaran atau belanja daerah
rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan,
indeks kemiskinan relatif.
2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari : penerimaan daerah, indeks industri,
indeks sumber daya alam (SDA), indeks sumber daya manusia (SDM).
Universitas Sumatera Utara
45
4. Jumlah Penduduk
Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia adalah semua orang
yang berdomisili di wilayah territorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan
atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Dalam
hal ini, berarti jumlah penduduk disuatu provinsi itu sangat berpengaruh terhadap
peningkatan belanja daerah. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan
seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan
serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
5. Luas Wilayah
Menurut Undang undang Nomor 33 Tahun 2004, Luas Wilayah merupakan
variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per
satuan wilayah. Semakin besar Luas Wilayah suatu daerah pemerintahan maka
semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah
daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Wilayah adalah sebuah daerah
yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau,
seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam
misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas Wilayah pemerintahan merupakan
jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan
kabupaten, kota, maupun geografis suatu daerah.
3.5 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan teknik
dokumentasi, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan
Universitas Sumatera Utara
46
dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan
dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk
menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan.
Sumber dan penggunaannya didapat dari data eksternal yaitu data yang
diperoleh dari situs BPS (Badan Pusat Statistik) melalui www.bps.go.id dan
dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan
Keuangan Pemerintahan Daerah melalui www.djpk.depkeu.go.id. Sifat datanya
adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, dan bersifat obyektif.
Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur melalui buku-buku dan jurnal
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji asumsi
klasik dan pengujian hipotesis.
3.6.1 Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau generalisasi.
3.6.2 Uji Asumsi Klasik
Analisis multivariate telah banyak digunakan untuk memecahkan masalah
penelitian. Hal ini disebabkan permasalahan bisnis dan lainnya mempunyai aspek
multidimensional. Dalam melaksanakan pengujian dalam analisis multivariate,
penelitian perlu melakukan pengujian atas data yang akan digunakan. Pengujian
Universitas Sumatera Utara
47
tersebut dilakukan untuk menghindari atau mengurangi bias atas hasil penelitian
yang diperoleh. Asumsi klasik yang dianggap paling penting adalah:
1. Memiliki distribusi normal
2. Tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen
3. Tidak terjadi heterokedastisitas atau varian variabel pengganggu yang
konstan (homoskedastisitas)
4. Tidak terjadi autokorelasi antar residual setiap variabel independen.
Pengujian asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas,
heterokedastisitas dan autokorelasi, yang penjelasannya sebagai berikut :
3.6.2.1 Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah mengetahui apakah dalam model regresi
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik dan
layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.
Menurut Ghozali (2011 : 160) meyatakan bahwa ada dua cara untuk mendeteksi
apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan analisis grafik dan
uji statistik. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov,
distribusi data dikatakan normal jika signifikan > 0,05.
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas
Tujuan uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi
ditemukan dengan adanya korelasi diantara variabel independen. Suatu model
regresi yang baik tidak ditemukannya hubungan atau korelasi di antara variabel
independen. Penguji multikolinearitas menggunakan metode Variance Inflasation
Universitas Sumatera Utara
48
Factor (VIF). Metode VIF ini menjelaskan hubungan variabel independen yang
mana menjelaskan variabel independen yang lain. Tolarance mengukur
variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Menurut Ghozali (2011:143) “Nilai tolarance yang rendah
sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance
≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10”.
3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas
Tujuan uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homokesdatisitas atau tidak terjadi
heterokedastisitas. Beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya
heterokedastisitas:
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
yang teratur (bergelombang menyebar kemudian menyempit), maka
mengindikasikan yang telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
3.6.2.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi ini mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam
suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
Universitas Sumatera Utara
49
t dengan kesalahan pada periode t – 1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang
berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian ini dilakukan
dengan menggunakan uji Durbin Watson (Durbin – Watson Test), yaitu untuk
mengetahui dan menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan
menghitung nilai d statistik. Menurut Santoso (2000 : 210) menyatakan bahwa:
Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan
menggunakan nilai uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Angka D – W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
b. Angka D – W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
c. Angka D – W di atas + berarti ada autokorelasi negatif.
Run test sebagai bagian dari statistik non parametrik dapat pula
digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika
antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual
adalah acak atau random yaitu dengan melihat nilai probabilitasnya. Bila
signifikansi > 0,05 dengan α = 5% berarti residual tidak random dan H0 ditolak.
3.7 Analisis Regresi
Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih
dari satu variabel independen. Pada penelitian ini terdapat lima variabel
independen, yakni Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto,
Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah. Model regresi linier
berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memiliki asumsi
normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik baik
Universitas Sumatera Utara
50
multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Persamaan regresi linier
berganda yaitu:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4+ β5X5+e
Keterangan :
Y = Belanja Modal,
X1 = Pendapatan Asli Daerah,
X2 = Produk Domestik Regional Bruto
X3 = Dana Alokasi Umum
X4 = Jumlah Penduduk
X5 = Luas Wilayah
α = Konstanta
e = Faktor lain ( Faktor Pengganggu)
β1, β2, β3, β4, β5 = koefisien regresi yang menunjukkan perubahan variabel
dependen berdasarkan pada variabel independen.
Jika terdapat masalah asumsi klasik, dapat dilakukan dengan cara
melakukan transformasi logaritma, hal ini dilakukan agar setiap variabel yang
digunakan dapat memenuhi asumsi klasik.
Persamaan regresi logaritma yang digunakan adalah sebagai berikut :
LnY = a + b1LnX1+b2LnX2+b3LnX3+b4LnX4+b5LnX5+e
Keterangan :
LnY = Belanja Modal
A = Konstanta
b1b2b3b4b5 = Koefisien Regresi untuk X1, X2, X3, X4 dan X5
LnX1 = PendapataAsli Daerah (PAD)
LnX2 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
LnX3 = Dana Alokasi Umum (DAU)
LnX4 = Jumlah Penduduk
LnX5 = Luas Wilayah
e = Faktor lain ( Faktor Pengganggu)
3.8 Pengujian Hipotesis
3.8.1 Uji Koefisien Determinasi ( )
Universitas Sumatera Utara
51
Pengujian koefisien determinasi ( ) digunakan untuk mengukur
proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap
variasi naik turunnya variabel dependen atau dengan kata lain untuk menguji
goodness-fit dari model regresi. Nilai ( ) koefisien determinasi berkisar antara
0 sampai 1 (0 ≤ ≤ 1). Nilai dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai
berkisar antara 0 sampai 1. Nilai menunjukkan
tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Bila semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuat pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen dan bila semakin kecil
mendekati nol menunjukkan semakin kecil pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.
3.8.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji – t)
Uji statistik t merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk
menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua
buah mean sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama, tidak dapat
perbedaan yang signifikan. Uji statistik t untuk menguji pengaruh variabel
independen (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) secara parsial terhadap variabel
dependen (Belanja Modal) atau untuk melihat variabel apa yang memberikan
pengaruh yang paling dominan diantara variabel yang ada.
Hipotesis untuk uji statistik t adalah sebagai berikut:
1. H0 : bi = 0, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap Peringkat variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
52
2. H1 : bi ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen.
Selain hipotesis di atas, hipotesis uji statistik t adalah :
1. Jika Sig > α maka H0 diterima, artinya variabel independen secara parsial
berpengaruh tidak signifikan terhadap Peringkat variabel dependen.
2. Jika Sig < α maka H0 ditolak, artinya variabel independen secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Peringkat variabel dependen.
3.8.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji – F)
Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua independen yang
dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap
variabel dependen.
Penggunaan taraf signifikan uji F beragam, tergantung pemilihan peneliti
yaitu 0,01 (1%), 0,05 (5%) dan 0,10% (10%). Sebagai contoh jika pengujian
dilakukan dengan taraf pengujian α=5% (0,05). Bentuk pengujiannya, yaitu:
1. Jika nilai Sig > 0,05, H0 diterima, artinya variabel independen berpengaruh
tidak signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai Sig < 0,05, maka H1 diterima, artinya variabel independen
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
53
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pulau
Kalimantan yang terdiri dari 55 kabupaten/kota. Setelah data terkumpul, yang
termasuk dalam populasi diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Dari penyeleksian tersebut diperoleh 55 yang terdiri dari 46 kabupaten dan 9 kota
yang menjadi sampel atau 165 data observasi yang memenuhi kriteria, data
didapatkan dari situs Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan situs Departemen
Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
(www.djpk.kemenkeu.go.id).
4.2 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai
standar deviasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dalam perhitungan
statistik deskriptif adalah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Produk
Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas
Wilayah. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel
sebagai berikut :
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Universitas Sumatera Utara
54
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PAD 165 22.04 27.35 25.1280 .79465
PDRB 165 13.16 18.25 15.8526 .91130
DAU 165 25.37 27.76 26.9459 .39841
Jumlah_Penduduk 165 9.86 13.63 12.2584 .73279
Luas_Wilayah 165 4.29 10.66 8.4276 1.49520
Belanja_Modal 165 25.53 28.01 26.6184 .49408
Valid N (listwise) 165
Sumber : data olahan SPSS,2019
Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah unit analisis (N)
dalam penelitian ini adalah sebanyak 165 unit analisis yang terdiri dari 46
Kabupaten dan 9 Kota di pulau Kalimantan yang melaporkan laporan realisasi
APBD pada website (http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan melaporkan Produk
Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah pada website
(http://bps.go.id) pada periode tahun 2014-2016. Tabel 4.1 menjelaskan bahwa :
1. Nilai minimum Pendapatan Asli Daerah adalah 22,04, nilai maksimum
27,35, nilai rata-rata (mean) 25,0798 dan standar deviasi 0,79465 dengan
jumlah sampel sebanyak 165. Nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten
Mahakam Ulu dan maksimum oleh Kota Balikpapan.
2. Nilai minimum Produk Domestik Regional Bruto adalah 13,16, nilai
maksimum 18,25, nilai rata-rata (mean) 15,8526 dan standar deviasi
0,91130 dengan jumlah sampel sebanyak 165. Nilai minimum dimiliki oleh
Kabupaten Seruyan dan maksimum oleh Kabupaten Kutai Timur.
3. Nilai minimum Dana Alokasi Umum adalah 25,37, nilai maksimum 27,76,
nilai rata-rata (mean) 26,9459 dan standar deviasi 0,39841 dengan jumlah
Universitas Sumatera Utara
55
sampel sebanyak 165. Nilai minimum dimiliki oleh Kota Bontang dan
maksimum oleh Kabupaten Deli Ketapang.
4. Nilai minimum Jumlah Penduduk adalah 9,86, nilai maksimum 13,63, nilai
rata-rata (mean) 12,2584 dan standar deviasi 0,73279 dengan jumlah sampel
sebanyak 165. Nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Tana Tidung dan
maksimum oleh Kota Samarinda.
5. Nilai minimum Luas Wilayah adalah 4,29, nilai maksimum 10,66, nilai
rata-rata (mean) 8,4276 dan standar deviasi 1,49520 dengan jumlah sampel
sebanyak 165. Nilai minimum dimiliki oleh Kota Banjarmasin dan
maksimum oleh Kabupaten Malinau.
6. Nilai minimum Belanja Modal adalah 25,53, nilai maksimum 28,01, nilai
rata-rata (mean) 26,6184 dan standar deviasi 0,49408 dengan jumlah sampel
sebanyak 165. Nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Sanggau dan
maksimum oleh Kabupaten Kutai Timur.
4.3 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan data yang diteliti dapat
digunakan dalam analisis model regresi linear. Setelah data yang diteliti lolos
dalam uji asumsi klasik, uji regresi akan dilakukan untuk melihat tingkat
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji-uji yang
dilakukan terdiri dari:
4.3.1 Uji Normalitas
Universitas Sumatera Utara
56
Uji normalitas bertujuan menguji apakah variabel residual berdistribusi
normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas terhadap residual
menggunakan analisis grafik histogram, uji statistic nonparametric Kolmogorov-
Smirnov dan analisis grafik normal plot, dimana distribusi data dapat dilihat
dengan kriteria sebagai berikut :
H0 : data residual berdistribusi normal
Ha : data residual tidak berdistribusi normal
Apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan
sebaliknya jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak atau Ha
diterima. Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram yang diolah
dengan SPSS adalah sebagai berikut :
Sumber: data
olahan SPSS,
2019
Gambar 4.1
Grafik Histogram
Universitas Sumatera Utara
57
Grafik histogram pada Gambar 4.1 menunjukkan data berdistribusi normal
karena grafik tidak menceng kiri maupun menceng kanan. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji non parametric
Kolmogorov-smirnov menunjukkan hasil sebagai berikut :
Sumber: data olahan SPSS, 2019
Tabel 4.2 di atas menunjukkan nilai probabilitas p atau Asymp.Sig. (2-
tailed) adalah 0,200 dan di atas nilai signifikan (0,05) maka H0 diterima yang
berarti variabel residual berdistribusi normal. Demikian pula hasil uji
normalitas dengan menggunakan grafik normal p-plot.
Tabel 4.2
Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 165
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std.
Deviation
.34582978
Most Extreme Differences Absolute .056
Positive .053
Negative -.056
Test Statistic .056
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Universitas Sumatera Utara
58
Sumber : data olahan SPSS, 2019
Gambar 4.2
Grafik Normal P-Plot
Pada grafik normal probability plot di atas terlihat bahwa titik-titik atau
data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
4.3.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi
antar variabel independen dalam model regresi. Jika pada model regresi terjadi
multikolinearitas, maka koefisien regresi tidak dapat ditaksir dan nilai standard
error menjadi tidak terhingga. Deteksi multikolenaritas pada suatu model dapat
dilihat yaitu jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai
tolerance lebih dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari
multikolenearitas (Erlina, 2011 : 102).
Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. Collinearity Statistics
Universitas Sumatera Utara
59
Sumber: data olahan SPSS, 2019
Dari data pada Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala
multikolinearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai
tolerance setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil
dari 10.
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan
varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini
merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi
linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi
dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Prasyarat yang harus terpenuhi
dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas agar data
sesuai. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik scattter plot
model tersebut. Dasar analisisnya:
1) Jika ada pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola
tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas,
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 19.462 2.654 7.334 .000
PAD .411 .071 .660 5.757 .000 .234 4.268
PDRB .171 .059 .315 2.903 .004 .262 3.823
DAU -.141 .113 -.114 -1.250 .213 .372 2.687
Jumlah_Penduduk -.235 .073 -.349 -3.246 .001 .266 3.757
Luas_Wilayah .097 .025 .295 3.895 .000 .537 1.861
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Universitas Sumatera Utara
60
2) Jika tidak ada pola yang jelas atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau
terjadi homokedastisitas
Sumber: data olahan SPSS, 2019
Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)
Hasil uji heteroskedastisitas dari Gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik
scatterplot menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar diatas dan
dibawah 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada data yang digunakan.
4.3.4 Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi
antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu
Universitas Sumatera Utara
61
periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model
regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga
model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara
untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian
Durbin Watson (DW), tidak terjadi autokorelasi apabila :
1. Angka D – W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D – W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D – W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi
S
u
m
b
e
r
:
data olahan SPSS, 2019
Tabel 4.4 menyajikan hasil uji autokorelasi yang menunjukkan nilai
statistik Durbin Watson (DW) sebesar 1,634. Nilai ini di antara -2 sampai +2.
Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi baik positif
maupun negatif.
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-Watson
1 .714a .510 .495 .35123 1.634
a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana
Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Universitas Sumatera Utara
62
4.4 Analisis Regresi
Analisis ini untuk mengetahui apakah arah hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel
independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari
variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupun
penurun dari data yang diolah.
Tabel 4.5
Uji Regresi Berganda
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 19.462 2.654 7.334 .000
PAD .411 .071 .660 5.757 .000
PDRB .171 .059 .315 2.903 .004
DAU -.141 .113 -.114 -1.250 .213
Jumlah_Penduduk -.235 .073 -.349 -3.246 .001
Luas_Wilayah .097 .025 .295 3.895 .000
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber: data olahan SPSS, 2019
Dari hasil output regresi diatas didapat persamaan regresi linear berganda
adalah sebagai berikut:
Y = 19,462 + 0,411X1 + 0,171X2 – 0,141X3 – 0,235X4 + 0,097X5 + e
Dimana :
Y = Belanja Modal
X1 = Pendapatan Asli Daerah
X2 = Produk Domestik Regional Bruto
X3 = Dana Alokasi Umum
X4 = Jumlah Penduduk
X5 = Luas Wilayah
e = Faktor lain ( Faktor Pengganggu)
Universitas Sumatera Utara
63
Berdasarkan Tabel 4.5 disajikan kembali nilai koefisien regresi untuk
masing-masing variabel independen. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah
bernilai 0,411 (bernilai positif), berarti Pendapatan Asli Daerah memiliki
pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang semakin
tinggi berdampak akan meningkatkan Belanja Modal.
Variabel Produk Domestik Regional Bruto bernilai 0,171 (bernilai positif),
berarti Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif terhadap
Belanja Modal. Produk Domestik Regional Bruto yang semakin tinggi berdampak
akan meningkatkan Belanja Modal.
Variabel Dana Alokasi Umum bernilai -0,141 (bernilai negatif), berarti
Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Dana
Alokasi Umum yang semakin tinggi tidak berdampak terhadap peningkatan
Belanja Modal.
Variabel Jumlah Penduduk bernilai -0,235 (bernilai negatif), berarti
Jumlah Penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Jumlah
Penduduk yang semakin tinggi tidak berdampak terhadap peningkatan Belanja
Modal.
Variabel Luas Wilayah bernilai 0,097 (bernilai positif), berarti Luas
Wilayah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Luas Wilayah yang
semakin tinggi berdampak akan meningkatkan Belanja Modal.
4.5 Pengujian Hipotesis
Universitas Sumatera Utara
64
Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi berganda.
Data diolah dengan menggunakan program SPSS. Berdaarkan hasil pengolahan
data dengan program SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
4.5.1 Koefisien Determinasi (R2)
Nilai koefisien korelasi R menunjukkan seberapa besar korelasi atau
hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.
Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila nilai R berada di atas 0,5 dan mendekati
1. Koefisien determinasi (R2) menunjukkan seberapa besar variabel independen
menjelaskan variabel dependennya. Nilai adjusted R square adalah nol sampai
dengan satu. Apabila nilai adjusted R square semakin mendekati satu, maka
variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai adjusted R
square, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen semakin terbatas.
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi
Sumber: data olahan SPSS, 2019
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 .714a .510 .495 .35123
a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Produk Domestik Regional
Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli
Daerah
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Universitas Sumatera Utara
65
Dari tabel 4.6 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai R sebesar 0,714 menunjukkan hubungan antara variabel independen
yakni Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana
Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah dengan variabel
dependen Belanja Modal yaitu sebesar 71,4 %
2. Nilai R Square 0,510 atau sebesar 51% yang berarti bahwa Belanja Modal
mampu diperdiksi oleh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional
Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah sebesar
51%, Sisanya yaitu sebesar 49% mampu diprediksi oleh variabel lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini 49,5% yang berarti bahwa
Belanja Modal mampu diprediksi oleh Pendapatan Asli Daerah, Produk
Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas
Wilayah sebesar 49,5%. Sisanya yaitu 50,5% diprediksi oleh variabel lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
4. Nilai standart error of the estimate yang diperoleh adalah 0,35123.
Semakin kecil nilai yang diperoleh, maka model regresi yang dihasilkan
akan semakin tepat untuk memprediksi variabel.
4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)
Universitas Sumatera Utara
66
Uji parsial (t-test) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Uji ini
dilakukan dengan membandingkan signifikasi thitung dengan ttabel dengan
ketentuan:
1. Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak untuk α = 5% atau
signifikansi > 0,05,
2. Jika thitung > ttabel, maka Ha diterima dan H0 ditolak untuk α = 5% atau
signifikansi < 0,05.
Tabel 4.7
Uji Signfikansi Parsial (uji-t)
Sumber: data olahan SPSS, 2019
Hasil pengujian statistik thitung pada Tabel 4.7 dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05
dan nilai dari uji t = 5,757 > nilai t tabel 1,654. Dengan demikian diterima
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 19.462 2.654 7.334 .000
PAD .411 .071 .660 5.757 .000
PDRB .171 .059 .315 2.903 .004
DAU -.141 .113 -.114 -1.250 .213
Jumlah_Penduduk -.235 .073 -.349 -3.246 .001
Luas_Wilayah .097 .025 .295 3.895 .000
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Universitas Sumatera Utara
67
Ha artinya variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh
positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau
Kalimantan. Karena bernilai positif, hal ini berarti semakin tinggi
Pendapatan Asli Daerah maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal
juga semakin tinggi. Maka hal ini menunjukkan hasil penelitian ini sejalan
dengan hipotesis penelitian.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan nilai signifikansi
0,004 < 0,05 dan nilai dari uji t = 2,903 > nilai t tabel 1,654. Dengan
demikian diterima Ha artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. Karena bernilai positif,
hal ini berarti semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto maka
pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal juga semakin tinggi. Hal ini
menunjukkan hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai signifikansi 0,213 > 0,05 dan
nilai dari uji t = -1,250 < nilai t tabel 1,654. Dengan demikian diterima H0
artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota
di Pulau Kalimantan. Karena bernilai negatif, hal ini berarti Dana Alokasi
Umum berbanding terbalik dengan Belanja Modal pemerintah. Hal ini
menunjukkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian.
Universitas Sumatera Utara
68
4. Jumlah Penduduk menunjukkan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dan nilai dari
uji t = -3,246 > nilai t tabel 1,654. Dengan demikian diterima Ha artinya
variabel Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh negatif signifikan
terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. Karena
bernilai negatif, hal ini berarti Jumlah Penduduk berbanding terbalik
dengan Belanja Modal pemerintah. Hal ini menunjukkan hasil penelitian ini
tidak sejalan dengan hipotesis penelitian.
5. Luas Wilayah menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai dari uji t
= 3,895 > nilai t tabel 1,654. Dengan demikian diterima Ha artinya variabel
Luas Wilayah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. Karena bernilai positif,
hal ini berarti semakin luas suatu wilayah maka pengeluaran pemerintah
atas Belanja Modal juga semakin tinggi. Hal ini menujukkan hasil penelitian
sejalan dengan hipotesis penelitian.
4.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara
simultan antara pertumbuhan ekonomi, luas wilayah, dan dana perimbangan
terhadap belanja modal dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung
dengan Ftabel pada tingkat signifikansi (α) = 5%. Hasil uji simultan melalui
pengolahan SPSS dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Universitas Sumatera Utara
69
Sumber: olahan data SPSS, 2019
Tabel 4.8, dari uji ANOVA (Analysis of Variance) didapat Fhitung sebesar
33,108 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan Ftabel diketahui
sebesar 2,27. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel
(33,108 > 2,27) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Variabel Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan.
4.6 Pembahasan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan melalui berbagai pengujian
di atas dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh variabel independen dan variabel
dependen adalah sebagai berikut :
Tabel 4.8
Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
ANOVAa
Model Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
1 Regression 20.421 5 4.084 33.108 .000b
Residual 19.614 159 .123
Total 40.035 164
a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana
Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah
Universitas Sumatera Utara
70
a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
Adanya pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
memiliki penjelasan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi, maka
Belanja Modalnya semakin tinggi juga yang bisa dialokasikan oleh pemerintah
daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan memberikan manfaat
untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana
dan prasarana terutamanya pembangunan infrastruktur. Dengan ditemukannya
hasil penelitian ini, diharapkan masing-masing daerah dapat menggali potensi
penerimaan daerahnya secara maksmial. Dari hasil pengujian secara parsial
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai uji t = 5,757 >
nilai t tabel 1,654 dan memiliki nilai signifikansi 0,000, lebih kecil dari tingkat
signifikansi, yakni 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal
pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. Artinya apabila Pendapatan Asli
Daerah meningkat, maka Belanja Modal juga semakin meningkat.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori penelitian dan sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016) yang menyatakan
bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja
Modal. Sementara hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat
pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
Universitas Sumatera Utara
71
b. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal
Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Produk Domestik
Regional Bruto mempunyai nilai uji t = 2,903 > nilai t tabel 1,654 dan memiliki
nilai signifikansi 0,004, lebih kecil dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, sehingga
dapat disimpulkan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional Bruto
berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di
Pulau Kalimantan. Artinya apabila Produk Domestik Regional Bruto semakin
meningkat maka Belanja Modal juga semakin meningkat. Dengan demikian
dapat diketahui bahwa Belanja Modal di tahun berikutnya akan mengalami
kenaikan jika Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori penelitian dan sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2013) yang menyatakan bahwa Produk
Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Sementara hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Fatmawati (2014) yang menyatakan bahwa Produk Domestik
Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
c. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal
Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi
Umum mempunyai nilai dari uji t = -1,250 < nilai t tabel 1,654 dan memiliki nilai
signifikansi 0,213, lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, sehingga dapat
Universitas Sumatera Utara
72
disimpulkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan.
Artinya apabila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan, belum tentu hal
tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap Belanja Modal.
Dengan demikian dapat diketahui Belanja Modal di tahun berikutnya tidak dapat
diprediksi mengalami kenaikan atau penurunan.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori penelitian dan tidak sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016) yang
menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap
Belanja Modal. Sementara hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Meianto, dkk (2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi
Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
d. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal
Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat
kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan
prasarana (infrastruktur-infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Belanja Modal pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan
sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah
maupun fasilitas publik. Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa
Jumlah Penduduk mempunyai nilai uji t = -3,246 > nilai t tabel 1,654 dan
memiliki nilai signifikansi 0,001, lebih kecil dari tingkat signifikansi, yakni 0,05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh
Universitas Sumatera Utara
73
negatif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau
Kalimantan. Artinya apabila Jumlah Penduduk mengalami peningkatan, maka
Belanja Modal akan semakin menurun.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori penelitian dan tidak sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiagma (2015) yang menyatakan
bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Sementara hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sumarsono (2017) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh
negatif signifikan terhadap Belanja Modal.
e. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal
Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Luas Wilayah
mempunyai nilai uji t = 3,895 > nilai t tabel 1,654 dan memiliki nilai signifikansi
0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa secara parsial Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. Dengan demikian
dapat diketahui bahwa semakin besar Luas Wilayah suatu daerah maka
semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah
daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori penelitian dan sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2017) yang menyatakan bahwa Luas
Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara hasil
dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Universitas Sumatera Utara
74
Junaedy (2014) yang menyatakan bahwa Luas Wilayah tidak berpengaruh
terhadap Belanja Modal.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh
Pendapatan asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana
Alokasi Umum (DAU), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan pada bab-
bab terdahulu dan dengan pengujian-pengujian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dan Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap
Belanja Modal. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap
Belanja Modal. Sementara Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau
Kalimantan.
2. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Jumlah Penduduk, dan Luas
Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Universitas Sumatera Utara
75
5.2 Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini hanya menggunakan data pada Kabupaten/Kota di Pulau
Kalimantan, hal ini mengakibatkan hasil penelitian belum dapat
digeneralisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia.
2. Penelitian ini mengambil beberapa variabel independen sehingga
penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang
mempengaruhi Belanja Modal.
5.3 Saran
Mengacu dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang
dapat penulis berikan adalah:
1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar peneliitian yang dilakukan
menambahkan variabel independen yang lebih bervariasi, misalnya jenis-
jenis penerimaan daerah lainnya dan menggunakan periode yang lebih
lama serta objek yang lebih luas lagi.
2. Bagi pemerintah daerah, dengan melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum
(DAU), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal
diharapkan dapat lebih meningkatkan proporsi masing-masing variabel
tersebut.
Universitas Sumatera Utara
76
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diakses dari
http://www.kalbar.bps.go.id/, diakses pada tanggal 14 September 2018 pada
jam 20.20
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, diakses dari
http://www.kalteng.bps.go.id/, diakses pada tanggal 14 September 2018 jam
20.35
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, diakses dari
http://www.kalsel.bps.go.id/, diakses pada tanggal 14 September 2018 jam
20.50
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, diakses dari
http://www.kaltim.bps.go.id/, diakses pada tanggal 14 September 2018 jam
21.05
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, diakses dari
http://www.kaltara.bps.go.id/, diakses pada tanggal 14 September 2018 jam
21.15
Darwanto dan Yustikasari, Yulia 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id).
Erlina. 2011. Metodologi Penelitian. USU Press, Medan
Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah
Berbasis Akrual, Salemba Empat : Jakarta
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi. Buku Petunjuk
Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi. Medan.
Fatmawati, Siti Aisyah. 2014. Pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), terhadap Realisasi Anggaran Belanja
Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2012. Skripsi.
Universitas Diponegoro.
Fitriana, Nihayatul dan Sudarti. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap pengalokasian Anggaran Belanja
Universitas Sumatera Utara
77
Modal kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2012-2016.” Jurnal Ilmu
Ekonomi. Vol 2 No.2, 332-345.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi
Lima, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
Ginting, Rahmi. 2017. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja
Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)”.
Jurnal JOM Fekon, Vol. 4 No. 2.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,
Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Harianto, David dan Adi, Priyo Hari. 2007. “Hubungan Antara Dana Alokasi
Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per
Kapita”.Simposium Nasional Akuntansi X.
Hartati, Hariani Dwi. 2013. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto,
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
di Kota Balikpapan”. Jurnal. Ekonomika-Bisnis. Vol. 4 No.2, 113-130.
Indiyani, Devi Asih. 2014. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten
dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2012”. Jurnal.
Universitas Negeri Riau.
Junaedy. 2014. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana
Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap
Belanja Modal”. Jurnal. Universitas Yapis Papua.
Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi
Meianto, Edy, Betri dan Wenny Chrerrya Dhia. 2015. “Pengaruh DAU, DAK,
PAD dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di
Sumatera Selatan”. Jurnal. STIE Multi Data: Palembang
Mentayani dan Rusmanto. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Terhadap
Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan”. Jurnal
InFestasi. Vol.9 No.2, 91-102.
Universitas Sumatera Utara
78
Prasetya, Ikhwan. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di
Indonesia Tahun 2012. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Puspitawati, Gina. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk,
dan PDRB terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pemerintahan Kabupaten
& Kota di NTB 2010-2015). Skripsi. Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
______________, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan.
______________, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
______________, Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara.
______________, Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah.
______________, Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rusmita, Sari. 2016. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat”.
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.5 No.3, 237-257.
Santoso, Singgih. 2000. Latihan SPSS Statistik Parmetik. Jakarta : Gramedia.
Sartika, Edna. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi se-
Indonesia. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
Siswantoro, Dodik dan Kusnandar. 2012. “Pengaruh Dana Alokasi Umum,
Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas
Wilayah Terhadap Belanja Modal”.Jurnal. Universitas Indonesia. Jakarta.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta.
Universitas Sumatera Utara
79
Sumarsono, Dimas Swara Dwipa. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk terhadap Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Kota di Pulau Jawa. Skripsi. Universitas Airlangga.
Susanti, Susi dan Fahlevi, Heru. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada
Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi
Akuntansi (JMEKA)
Tuasikal, Askam. 2008. “Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap
Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.” Jurnal
Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 1 No. 2, 142-155.
Ukwueze, Ezebuilo Romanus. 2015. “Determinants of the Size of Public
Expenditure in Nigeria”. Journal. University of Nigeria.
Wandira, A.G. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)
terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah
Provinsi se Indonesia tahun 2012). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
Widiagma, Aditya Putra. 2015. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Jurnal. Universitas Jember.
Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo, H Suheiry Zein dan H.Azrafiany. 2015.
Memahami APBD dan Permasalahnnya (Panduan Pengelolaan Keuangan
Daerah). Edisi Pertama. Malang : Bayumedia.
Universitas Sumatera Utara
80
LAMPIRAN 1
(data dalam bentuk LN)
Kabupaten/Kota Tahun LN X1 LN X2 LN X3 LN X4 LN X5 LN Y
Kalimantan Barat
Kab Bengkayang
2014 24,35 15,31 26,93 12,36 8,59 26,34
2015 24,40 15,35 27,00 12,36 8,59 26,32
2016 24,48 15,40 27,08 12,40 8,59 26,55
Kab Landak
2014 25,17 15,52 27,10 12,77 9,20 26,58
2015 24,57 15,57 27,15 12,79 9,20 26,80
2016 24,77 15,62 27,24 12,8 9,20 26,96
Kab Kapuas Hulu
2014 25,12 15,44 27,50 12,39 10,30 26,65
2015 24,97 15,48 27,54 12,41 10,30 26,64
2016 24,93 15,53 27,61 12,43 10,30 26,97
Kab Ketapang
2014 25,43 16,37 27,65 13,05 10,35 26,65
2015 25,53 16,42 27,70 13,07 10,35 26,65
2016 25,63 16,50 27,76 13,09 10,35 26,64
Kab Sambas
2014 25,51 16,19 27,36 13,16 8,76 26,42
2015 25,17 16,23 27,40 13,17 8,76 26,42
2016 25,35 16,28 27,51 13,17 8,76 26,52
Kab Sanggau
2014 25,13 16,18 27,33 12,99 9,46 26,26
2015 25,15 16,22 27,36 13,00 9,46 25,53
2016 25,26 16,27 27,45 13,02 9,46 26,54
Kab Sintang
2014 25,29 15,83 27,43 12,88 9,98 26,18
2015 25,37 15,87 27,49 12,89 9,98 26,63
2016 25,41 15,92 27,55 12,90 9,98 26,82
Kab Sekadau
2014 24,26 14,99 26,77 12,16 8,60 26,04
2015 24,24 15,05 26,82 12,17 8,60 26,1
2016 24,32 15,11 26,95 12,18 8,60 26,33
Kab Melawi
2014 24,03 14,80 27,05 12,17 9,27 26,19
2015 24,12 14,85 27,09 12,19 9,27 26,14
2016 24,25 14,89 27,15 12,20 9,27 26,53
Kab Kayong
Utara
2014 23,58 14,49 26,66 11,55 8,43 25,92
2015 23,30 14,54 26,75 11,57 8,43 25,95
2016 23,10 14,60 26,87 11,58 8,43 26,17
Kab Kubu Raya
2014 25,30 16,43 27,27 13,20 8,85 26,47
2015 25,18 16,49 27,32 13,21 8,85 26,63
2016 25,34 16,55 27,39 13,23 8,85 26,43
Universitas Sumatera Utara
81
Kab Mempawah
2014 24,82 15,19 26,94 12,43 7,15 25,99
2015 24,72 15,24 26,99 12,44 7,15 26,35
2016 24,90 15,30 27,10 12,45 7,15 26,69
Kota Pontianak
2014 26,42 16,80 27,23 13,30 4,68 26,77
2015 26,54 16,85 27,25 13,32 4,68 26,86
2016 26,69 16,90 27,29 13,33 4,68 26,72
Kota Singkawang
2014 25,22 15,49 26,87 12,22 6,22 25,89
2015 25,31 15,55 26,89 12,24 6,22 26,09
2016 25,36 15,60 26,94 12,26 6,22 26,17
Kalimantan Tengah
Kab Barito
Selatan
2014 24,21 15,03 27,04 11,78 9,09 25,92
2015 24,37 15,08 27,07 11,79 9,09 25,91
2016 24,51 15,14 27,09 11,8 9,09 25,82
Kab Barito Utara
2014 24,45 15,50 26,97 11,75 9,02 26,02
2015 24,64 15,56 26,97 11,76 9,02 26,6
2016 24,76 15,61 27,07 11,76 9,02 26,46
Kab Kapuas
2014 25,00 15,85 27,41 12,75 9,62 26,47
2015 25,21 15,92 27,43 12,76 9,62 26,75
2016 25,18 16,00 27,51 12,77 9,62 26,98
Kab
Kotawaringin
Barat
2014 25,52 16,06 27,12 12,50 9,28 26,7
2015 25,54 16,13 27,14 12,54 9,28 26,41
2016 25,69 16,19 27,22 12,57 9,28 26,67
Kab
Kotawaringin
Timur
2014 25,87 16,37 27,38 12,94 9,73 26,78
2015 25,79 16,44 27,39 12,96 9,73 26,39
2016 25,97 16,52 27,45 12,99 9,73 26,41
Kab Katingan
2014 24,65 15,14 27,19 11,97 9,77 26,5
2015 24,43 15,20 27,23 11,98 9,77 26,55
2016 24,56 15,26 27,29 12,00 9,77 26,46
Kab Seruyan
2014 24,13 15,36 27,02 12,03 9,71 26,38
2015 24,36 15,41 27,06 12,07 9,71 26,51
2016 24,76 13,16 27,16 12,11 9,71 26,60
Kab Sukamara
2014 23,84 14,57 26,74 10,88 8,25 26,29
2015 24,12 14,62 26,73 10,92 8,25 26,4
2016 24,38 14,68 26,78 10,96 8,25 26,56
Kab Lamandau
2014 24,21 14,81 26,77 11,18 8,77 25,94
2015 24,46 14,87 26,8 11,21 8,77 26,55
2016 24,54 14,94 26,87 11,24 8,77 26,53
Kab Gunungmas
2014 24,19 14,73 26,97 11,58 9,29 26,09
2015 24,21 14,80 27,00 11,61 9,29 26,18
2016 24,35 14,87 27,06 11,63 9,29 26,40
Universitas Sumatera Utara
82
Kab Pulang Pisau
2014 24,16 14,73 26,95 11,73 9,10 26,11
2015 24,32 14,80 26,98 11,73 9,10 26,57
2016 24,36 14,86 27,08 11,74 9,10 26,58
Kab Murung
Raya
2014 24,37 15,29 27,10 11,59 10,07 26,34
2015 24,73 15,36 27,11 11,61 10,07 26,59
2016 24,25 15,42 27,24 11,63 10,07 26,69
Kab Barito Timur
2014 24,83 15,22 26,86 11,61 8,25 25,66
2015 24,36 15,27 26,87 11,64 8,25 25,82
2016 24,26 15,32 26,90 11,67 8,25 25,79
Kota
Palangkaraya
2014 25,20 15,86 27,10 12,44 7,78 25,98
2015 25,53 15,93 27,12 12,47 7,78 26,05
2016 25,51 16 27,21 12,50 7,78 26,38
Kalimantan Selatan
Kab Banjar
2014 25,80 16,07 27,16 13,21 8,46 26,53
2015 25,87 16,11 27,21 13,23 8,46 26,42
2016 25,97 16,16 27,31 13,24 8,46 26,41
Kab Barito Kuala
2014 24,96 15,32 26,96 12,59 7,77 26,56
2015 24,95 15,37 26,99 12,61 7,77 26,74
2016 24,86 15,42 27,08 12,62 7,77 26,76
Kab Hulu Sungai
Selatan
2014 25,17 15,08 26,89 12,32 7,50 26,11
2015 25,35 15,13 26,90 12,33 7,50 26,7
2016 25,47 15,19 27,00 12,35 7,50 26,65
Kab Hulu Sungai
Tengah
2014 25,17 15,13 26,89 12,46 7,29 26,25
2015 25,14 15,19 26,91 12,47 7,29 26,34
2016 25,30 15,25 26,99 12,48 7,29 26,55
Kab Hulu Sungai
Utara
2014 25,25 14,75 26,84 12,31 6,86 26,06
2015 25,33 14,81 26,85 12,33 6,86 26,50
2016 25,28 14,85 26,92 12,34 6,86 26,66
Kab Kota Baru
2014 25,47 16,47 27,14 12,66 9,15 26,76
2015 25,74 16,51 27,12 12,68 9,15 26,72
2016 25,67 16,55 27,13 12,69 9,15 26,66
Kab Tabalong
2014 25,56 16,35 26,82 12,37 8,19 26,47
2015 25,54 16,37 26,79 12,39 8,19 26,61
2016 25,70 16,40 26,94 12,40 8,19 26,88
Kab Tanah Laut
2014 25,62 15,97 26,86 12,67 8,22 26,54
2015 25,75 15,99 26,81 12,69 8,22 27,00
2016 25,73 16,03 27,01 12,70 8,22 27,14
Kab Tapin
2014 24,74 15,45 26,76 12,10 7,68 26,26
2015 24,85 15,49 26,75 12,11 7,68 26,81
2016 24,77 15,54 26,83 12,12 7,68 26,55
Universitas Sumatera Utara
83
Kab Balangan
2014 24,61 15,92 26,49 11,71 7,51 26,43
2015 24,63 15,94 26,47 11,72 7,51 26,40
2016 24,84 15,97 26,69 11,74 7,51 27,24
Kab Tanah
Bumbu
2014 25,49 16,39 26,78 12,66 8,53 26,94
2015 25,53 16,42 26,82 12,69 8,53 26,44
2016 25,48 16,45 26,87 12,72 8,53 26,33
Kota Banjarbaru
2014 25,55 15,31 26,69 12,33 5,80 26,37
2015 25,76 15,38 26,70 12,36 5,80 26,89
2016 25,85 15,45 26,80 12,39 5,80 26,88
Kota
Banjarmasin
2014 26,10 16,62 27,24 13,41 4,29 26,50
2015 26,14 16,68 27,24 13,42 4,29 26,58
2016 26,23 16,74 27,29 13,44 4,29 26,61
Kalimantan Timur
Kab Berau
2014 26,21 17,01 26,93 12,22 9,99 27,67
2015 26,18 17,07 26,83 12,25 9,99 27,89
2016 26,06 17,05 27,02 12,28 9,99 27,39
Kab Kutai Barat
2014 25,39 16,76 26,87 11,88 9,53 27,28
2015 25,15 16,74 26,93 11,89 9,53 27,51
2016 25,14 16,73 27,14 11,89 9,53 26,81
Kab Kutai Timur
2014 26,09 18,24 27,06 12,63 10,34 28,01
2015 25,62 18,25 26,56 12,68 10,34 27,97
2016 26,89 18,24 26,99 12,72 10,34 27,75
Kab Paser
2014 25,43 17,36 26,45 12,45 9,31 27,48
2015 25,38 17,35 26,29 12,48 9,31 27,41
2016 25,49 17,31 26,68 12,50 9,31 26,51
Kab Penajam
Paser Utara
2014 24,78 15,67 25,96 11,93 7,98 27,05
2015 24,91 15,67 25,65 11,95 7,98 26,83
2016 26,14 15,67 26,26 11,96 7,98 26,73
Kab Mahakam
Ulu
2014 22,04 14,17 25,68 10,16 9,88 25,7
2015 23,44 14,20 26,42 10,16 9,88 26,98
2016 23,65 14,24 26,90 10,17 9,88 26,40
Kota Balikpapan
2014 27,35 18,05 26,83 13,31 6,24 27,66
2015 27,08 18,06 26,68 13,33 6,24 27,72
2016 27,05 18,11 26,69 13,35 6,24 27,06
Kota Bontang
2014 25,80 17,54 25,75 11,98 5,09 26,84
2015 25,68 17,59 25,37 12,00 5,09 27,11
2016 25,86 17,57 26,04 12,02 5,09 26,24
Kota Samarinda
2014 26,80 17,49 27,14 13,59 6,57 27,91
2015 26,76 17,49 27,10 13,61 6,57 27,82
2016 26,69 17,49 27,22 13,63 6,57 27,27
Universitas Sumatera Utara
84
Kalimantan Utara
Kab Bulungan
2014 25,56 16,07 26,53 11,74 9,54 27,40
2015 25,52 16,09 26,44 11,77 9,54 27,22
2016 25,23 16,11 26,86 11,79 9,54 25,84
Kab Malinau
2014 25,36 15,64 27,21 11,22 10,66 27,48
2015 24,99 15,68 27,19 11,26 10,66 26,90
2016 25,35 15,70 27,37 11,30 10,66 27,14
Kab Nunukan
2014 25,44 16,33 26,47 11,28 9,54 27,37
2015 25,38 16,35 26,37 12,09 9,54 27,10
2016 25,00 16,38 26,72 12,13 9,54 26,70
Kab Tana Tidung
2014 24,55 14,98 26,04 9,86 8,48 27,01
2015 24,26 14,99 25,87 9,99 8,48 26,40
2016 23,92 15,00 26,56 10,06 8,48 27,12
Kota Tarakan
2014 25,20 16,59 26,24 11,59 5,52 27,48
2015 25,06 16,64 26,07 12,37 5,52 25,58
2016 25,25 16,69 26,54 12,41 5,52 26,78
Universitas Sumatera Utara
85
LAMPIRAN 2
HASIL UJI SPSS
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PAD 165 22.04 27.35 25.1280 .79465
PDRB 165 13.16 18.25 15.8526 .91130
DAU 165 25.37 27.76 26.9459 .39841
Jumlah_Penduduk 165 9.86 13.63 12.2584 .73279
Luas_Wilayah 165 4.29 10.66 8.4276 1.49520
Belanja_Modal 165 25.53 28.01 26.6184 .49408
Valid N (listwise) 165
Uji Normalitas Data
Grafik Histogram
Universitas Sumatera Utara
86
Grafik Normal P-Plot
Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 165
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std.
Deviation
.34582978
Most Extreme Differences Absolute .056
Positive .053
Negative -.056
Test Statistic .056
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Universitas Sumatera Utara
87
Uji Multikolinieritas
Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 19.462 2.654 7.334 .000
PAD .411 .071 .660 5.757 .000 .234 4.268
PDRB .171 .059 .315 2.903 .004 .262 3.823
DAU -.141 .113 -.114 -1.250 .213 .372 2.687
Jumlah_Penduduk -.235 .073 -.349 -3.246 .001 .266 3.757
Luas_Wilayah .097 .025 .295 3.895 .000 .537 1.861
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Universitas Sumatera Utara
88
Uji Autokorelasi
Uji Regresi Berganda
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 19.462 2.654 7.334 .000
PAD .411 .071 .660 5.757 .000
PDRB .171 .059 .315 2.903 .004
DAU -.141 .113 -.114 -1.250 .213
Jumlah_Penduduk -.235 .073 -.349 -3.246 .001
Luas_Wilayah .097 .025 .295 3.895 .000
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-Watson
1 .714a .510 .495 .35123 1.634
a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana
Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 .714a .510 .495 .35123
a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Produk Domestik Regional
Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli
Daerah
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Universitas Sumatera Utara
89
Uji Signfikansi Parsial (uji-t)
Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 19.462 2.654 7.334 .000
PAD .411 .071 .660 5.757 .000
PDRB .171 .059 .315 2.903 .004
DAU -.141 .113 -.114 -1.250 .213
Jumlah_Penduduk -.235 .073 -.349 -3.246 .001
Luas_Wilayah .097 .025 .295 3.895 .000
a. Dependent Variable: Belanja Modal
ANOVAa
Model Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
1 Regression 20.421 5 4.084 33.108 .000b
Residual 19.614 159 .123
Total 40.035 164
a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana
Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah
Universitas Sumatera Utara
90
Universitas Sumatera Utara