0 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
STANDAR PROSEDUR OPERASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
1 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
KATA PENGANTAR
Dengan memuji kebesaran Allah SWT, kami Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan syukur atas segala rahmat-Nya sehingga dapat
menyusun Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi dengan dasar perundang-undangan yang berlaku.
Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan disusunnya SOP ini diharapkan
pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi dapat berjalan dengan prinsip-prinsip pengadaan (efektif, efisien, transparan, terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel).
Tentunya penyusunan Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini tidak lepas dari kekurangan, oleh karenanya masukan dan
saran sangat kami butuhkan dalam rangka menuju pengadaan yang lebih baik.
Banyuwangi, Februari 2013
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
2 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
Daftar Isi
Kata Pengantar ................................................................................................................ 1
Daftar Isi ......................................................................................................................... 2
Bab I Pendahuluan .......................................................................................................... 3
Bab II Standar Prosedur Operasi Kesekretariatan .......................................................... 8
Bab III Standar Prosedur Operasi Pemilihan Penyedia dalam
Pengadaan Barang dan Jasa Lain .................................................................................. 20
Bab IV Standar Prosedur Operasi Pemilihan Penyedia dalam
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi .................................................................................. 27
Bab V Standar Prosedur Operasi Pemilihan Penyedia dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi ......................................................................................... 33
Bab VI Penutup ............................................................................................................. 39
3 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
STANDAR PROSEDUR OPERASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I
PENDAHULUAN
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pementerian/
Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang
bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. (Prepres 70 Tahun
2012 ps.1 angka 8).
Dasar pembentukan ULP adalah:
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 14
dan 130 ayat (1), mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi Lainnya
membentuk unit Layanan Pengadaan.
b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan.
Maksud pembentukan ULP adalah sebagai implementasi amanat Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun
2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah khususnya pasal 14 dan 130 ayat (1)
Tujuan pembentukan ULP adalah:
a. Menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan
Tata Nilai Pengadaan; dan
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan
pengadaan oleh Pemerintah Daerah
Jenis layanan Unit Pelayanan Pengadaan:
a. Melaksanakan sebagian proses pelaksanaan pengadaan khususnya dalam pemilihan
penyedia barang/jasa.
4 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
b. Memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.
Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas (Perpres 54
Tahun 2010 ps.7 angka 4):
a. kepala;
b. sekretariat;
c. staf pendukung; dan
d. kelompok kerja.
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. (Perpres 54
Tahun 2010 ps.15 angka 1)
Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai
berikut (Perpres 70/2012 ps.17 angka 1):
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan yang bersangkutan;
d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang
dipersyaratkan; dan
f. menandatangani Pakta Integritas.
g. Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa pada huruf e dapat dikecualikan
untuk Kepala ULP.
Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi (Perpres 70 Tahun 2012 ps.17 angka 2a):
a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban
kerja masingmasing Kelompok Kerja ULP; dan
5 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada
PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan dan/atau KKN.
Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi (Perpres 70 Tahun
2012 ps.17 angka 2):
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan
dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
1) menjawab sanggahan;
2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah); atau
b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada PPK;
4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
h. khusus Pejabat Pengadaan:
1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
dan/atau
b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada PPK;
3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA.
i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA.
Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
a. perubahan HPS; dan/atau
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
Menjawab pemenuhan perundangan diatas maka dimulai tahun 2013 telah dibentuk Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan dasar Surat Keputusan
Bupati Banyuwangi nomor 188/171/KEP / 429.011 / 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan fungsinya Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertugas melakukan sebagian proses pengadaan
barang/jasa khususnya pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Namun tidak menutup kemungkinan instansi lain yang memerlukan fungsi ULP dapat dilaksanakan
pada ULP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang dan
jasa yang dilakukan melalui ULP, dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik,
(terkecuali apabila tidak tersedia layanan berkenaan) yang disediakan oleh Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Dengan mengacu penjelasan diatas maka perlu diperhatikan beberapa hal antara lain:
1. Kompleksitas tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan
2. Adanya beberapa bagian dari ULP berfungsi sebagai pelayanan publik yang harus seragam
dan terstandar.
Oleh karenanya sebagai bagian dari standarisasi pelayanan, maka dengan ini disusun Standar
Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang
terstruktur sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Standar Prosedur Operasi Kesekretariatan
Bab III Standar Prosedur Operasi Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang dan Jasa Lain
7 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
Bab IV Standar Prosedur Operasi Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Bab V Standar Prosedur Operasi Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Jasa Konsultansi
Bab VI Penutup.
Sebagai pendukung administrasi perkantoran maka dengan ini ditetapkan juga bentuk kepala surat,
registrasi surat menyurat khususnya surat keluar, alamat dan email.
1. Bentuk Kepala Surat:
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Sekretariat Jl. K.H. Agus Salim No. 09 Banyuwangi Telp. 0333-421135 http://lpse.banyuwangikab.go.id. email: [email protected]
2. Registrasi Surat Keluar
Registrasi surat ditetapkan sebagaimana berikut:
a) Untuk surat dari sekretariat dan ULP:
(kode surat)/(nomor register surat)/ULP/(tahun surat)
Contoh: 602.1/017/ULP/2013
b) Untuk surat keluar dari kelompok kerja ULP
(kode surat)/(nomor register surat)/(nomor paket)/pokja(nomor)/(tahun surat)
Contoh: 027/017/PBD-01/POKJA-I/2013
3. Alamat dan E-mail
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Sekretariat Jl. K.H. Agus Salim No. 09 Banyuwangi Telp. 0333-421135 Email : [email protected]
8 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
STANDAR PROSEDUR OPERASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BAB II
STANDAR PROSEDUR OPERASI KESEKRETARIATAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran bagian Surat Menyurat
a. Deskripsi:
Merupakan aktifitas perkantoran dalam rangka menjalin komunikasi dan kordinasi dalam
bentuk surat menyurat baik itu melalui kertas maupun melalui surat elektronik (e-mail)
b. Dasar Hukum:
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
a) instansi pemerintah;
b) intansi non pemerintah;
c) penyedia barang dan jasa
d. Janji Layanan:
Surat menyurat dilayani dalam rangka pemenuhan data sesuai dengan kewenangan ULP
selambatnya ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
e. Proses secara umum:
a) Surat masuk diterima front office dan diagendakan sesuai dengan tanggal
kedatangannya.
b) Dilampiri dengan lembar kendali atau disposisi
c) Diteruskan sesuai dengan tujuan masing-masing surat.
d) Diteruskan sesuai dengan lembar disposisi masing - masing surat.
e) Dilakukan kajian dan tindak lanjut.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Surat dalam bentuk kertas dan/ atau dalam bentuk surat elektronik (e-mail)
9 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
g. Bagan Arus (flowchart):
2. Pelayanan Pengajuan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
a. Deskripsi:
Merupakan pelayanan sebelum proses pelelangan / seleksi yang dilakukan dalam rangka
pemenuhan administrasi pelelangan. Meliputi pengajuan proses pelelangan/ seleksi paket
kegiatan yang akan dilaksanakan.
b. Dasar Hukum:
a) Undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
b) Undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
c) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi
d) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
e) Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Surat Masuk
Agendakan dan lembar disposisi
Disediakan Kepala ULP
Disposisi diteruskan/ ditindaklanjuti/ diarsip
10 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
Jasa Konstruksi
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
a) instansi pemerintah;
d. Janji Layanan:
a) Surat pengajuan secara tertulis/ dengan kertas dilayani pada hari kerja dan
mendapatkan lembar kendali pada hari tersebut. Surat pengajuan secara elektronik
(e-mail) terhitung mulai surat elektronik (e-mail) dibuka.
b) Pengajuan proses pelelangan/seleksi tidak dapat diproses selanjutnya sebelum
berkas dinyatakan lengkap oleh Sekretaris ULP.
c) Pengajuan yang dinyatakan lengkap selambatnya tujuh hari kerja dilaksanakan
pengkajian ulang dengan diikuti oleh Pengguna Barang/Jasa (Pihak PPK) dan ULP
(Kelompok Kerja ULP ULP dan tim teknis ULP)
e. Proses secara umum:
a) Pihak pengguna barang/jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen mengajuan secara
tertulis/ dengan kertas atau secara elektronik disertai kelengkapan berkas yaitu:
a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
b. Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
c. Salinan SK Pengangkatan PA/ KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen.
d. Rencana Umum Pengadaan secara lengkap disertai Kerangka Acuan Kerja dan
atau draft Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
e. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
f. Draft Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (SSKK)
g. Spesifikasi Teknis Barang/ Pekerjaan
h. Softcopy persyaratan yang dibutuhkan
b) Surat Pengajuan proses pelelangan/seleksi diterima front office/ administrasi untuk
11 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
kemudian dilampiri lembar kendali kelengkapan berkas dan diteliti kelengkapannya.
c) Berkas pengajuan yang dinyatakan lengkap selambatnya tujuh hari kerja dilaksanakan
pengkajian ulang dengan diikuti oleh Pengguna Barang/Jasa (Pihak PPK) dan ULP
(Kelompok Kerja ULP ULP dan tim teknis ULP).
d) Berkas pengajuan yang telah dikaji ulang dan dinyakan siap untuk proses
pengumuman pelelangan/ seleksinya akan diproses oleh Kelompok Kerja ULP ULP
yang ditunjuk.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
a) Undangan koordinasi pengkajian ulang RUP
b) Berita Acara Koordinasi Pengkajian Ulang RUP
c) Berkas pengajuan lelang/ seleksi yang siap diumumkan
d) Surat Perintah melaksanakan pelelangan/ seleksi.
g. Bagan Arus (flowchart):
12 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
3. Memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.
a. Deskripsi:
Merupakan pelayanan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa antara lain layanan
konsultansi penyedia barang/jasa, konsultansi intansional dan termasuk pembinaan untuk
kemajuan dan pengadaan yang lebih kredibel.
b. Dasar Hukum:
a) Undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
b) Undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
c) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi
d) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
e) Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
a) instansi pemerintah;
b) instansi non pemerintah
c) Penyedia barang/jasa
d. Janji Layanan:
a) Konsultansi dilayani pada hari kerja.
e. Proses secara umum:
a) Pihak yang berkepentingan datang langsung ke kantor Unit Layanan Pengadaan
13 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
b) Kegiatan pembinaan layanan pengadaan yang dilakukan secara instansional/
institusi bukan personal sehingga diharapkan dilakukan secara tertulis.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
a) Hasil konsultansi
b) Kegiatan pembinaan layanan pengadaan
g. Bagan Arus (flowchart):
Aduan atau permasalahan yang dikonsultasikan
Hasil kajian disampaikan
Dikaji sesuai perundangan yg berlaku
14 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
Lampiran:
1. Contoh Lembar Kendali / Disposisi Surat
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Sekretariat Jl. K.H. Agus Salim No. 09 Banyuwangi Telp. 0333-421135 http://lpse.banyuwangikab.go.id. email : [email protected]
LEMBAR DISPOSISI
Diterima tanggal :
Nomor Agenda :
Sifat : Sangat Segera Segera Rahasia
Surat Dari :
Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Perihal :
Diteruskan :
a. Sekretaris ULP
b. Pokja
c.
d.
Catatan:
15 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
2. Contoh Lembar Kendali Pengajuan Lelang
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Sekretariat Jl. K.H. Agus Salim No. 09 Banyuwangi Telp. 0333-421135 http://lpse.banyuwangikab.go.id. email : [email protected]
LEMBAR KENDALI PENGAJUAN LELANG
1. Nomor Paket :
2. Kegiatan/Pekerjaan :
3. Pagu / HPS :
4. Instansi / SKPD :
5. PPK :
6. Kontak person :
KELENGKAPAN BERKAS
No Uraian Kelengkapan Catatan
1. Surat permohonan lelang Ada / Tidak ada
2. Salinan DPA Ada / Tidak ada
3. a. Salinan SK PA/KPA /PPK Ada / Tidak ada
4. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Ada / Tidak ada
5. b. Salinan RAB; Harga satuan & Analisa harga (Pekerjaan konstruksi)
Ada / Tidak ada
6. c. HPS & data pendukung; Harga satuan & Analisa harga (apabila diperlukan)
Ada / Tidak ada
7. KAK (Jasa konsultansi) Ada / Tidak ada
8. d. Spesifikasi teknis Ada / Tidak ada
9. e. Gambar (apabila ada) Ada / Tidak ada
10. Draft Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
Ada / Tidak ada
11. Draft SSKK / Draf surat perjanjian Ada / Tidak ada
16 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
12. Softcopy Ada / Tidak ada Khusus point: 5,7, 8, 9, 11
Diajukan tanggal: Lengkap tanggal:
Diajukan oleh: Diperiksa Oleh:
17 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
3. Contoh Surat Perintah melaksanakan pelelangan/ seleksi. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Sekretariat Jl. K.H. Agus Salim No. 09 Banyuwangi Telp. 0333-421135 http://lpse.banyuwangikab.go.id. email : [email protected]
SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 900 / / ULP/ 2013
Dasar : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/171/KEP/429.011/2013
tanggal 25 Januari 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi .
Memerintahkan : Kepada : 1. Kelompok Kerja .... Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,
yang terdiri dari: a. Ketua : .................................
NIP. b. Anggota : .................................
NIP. c. Anggota : .................................
NIP. Untuk : Melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
2. Tenaga pendukung : a. Nama : .................................
NIP. b. Nama : .................................
NIP. Untuk : Membantu tugas administrasi Kelompok Kerja tersebut diatas dan
mendukung proses pemilihan penyedia barang/jasa
Dikeluarkan di : B a n y u w a n g i Pada tanggal : Pebruari 2013
KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
18 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
4. Contoh Undangan koordinasi pengkajian ulang RUP PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Sekretariat Jl. K.H. Agus Salim No. 09 Banyuwangi Telp. 0333-421135 http://lpse.banyuwangikab.go.id. email : [email protected]
Banyuwangi, Pebruari 2013
Nomor : 005 / / ULP / 2013 Kepada Sifat : Penting/Segera Yth. Pejabat pembuat komitmen pada Lampiran : -- ……………………………………
…………………………………… di-
Banyuwangi
Perhal : U N D A N G A N
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses pengadaan barang/jasa, untuk paket: Kegiatan/Pekerjaan :
dengan ini mengharap kehadiran saudara pada :
Hari/tanggal :
Jam :
Tempat : Ruang Rapat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi
Jl. KH. Agus Salim No. 09 Banyuwangi
Acara : Rapat koordinasi Pengkajian Ulang Rencana Umum
Pengadaan.
Catatan :
Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.
KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
19 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
5. Contoh Berita Acara Koordinasi Pengkajian Ulang RUP. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Sekretariat Jl. K.H. Agus Salim No. 09 Banyuwangi Telp. 0333-421135 http://lpse.banyuwangikab.go.id. email : [email protected]
BERITA ACARA HASIL RAPAT KOORDINASI
PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN Nomor : 602.1 / / KSL/PBD/PPK-.…. /POKJA-…. / 2013
Pada hari ini ………… tanggal …………….. bulan ………… tahun ..................., kami yang bertanda
tangan dibawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, telah melaksanakan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan untuk paket:
Kegiatan/Pekerjaan :
Pagu Anggaran :
Sumber Dana :
Dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
Metode pelaksanakan :
Nilai HPS :
KAK/Spesifikasi Barang/Pekerjaan :
Jenis Kontrak :
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa pekerjaan dimaksud.
Banyuwangi, Pebruari 2013
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN …………………………………………… NIP……
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Kelompok kerja - ……
1. ............. …………………
2. .............. ……………………
3. ............... …………………
Mengetahui, KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
20 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
STANDAR PROSEDUR OPERASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BAB III
STANDAR PROSEDUR OPERASI
PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA LAIN
a. Deskripsi:
Merupakan pelayanan proses pelelangan/ seleksi yang dilakukan secara elektronik/ e-
procurement melalui portal LPSE (layanan pengadaan secara elektronik). Khusus untuk proses
Penunjukan Langsung diusahakan dapat dilakukan melalui LPSE sepanjang tidak mengurangi
efektifitas pelaksanaan.
Pemilihan Penyedia barang / jasa dalam pengadaan barang dan jasa lainnya dilakukan
dengan metode Pelelangan sederhana, Pelelangan Umum dan Penunjukan Langsung. Pada
dasarnya metode pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan pelelangan namun pada
kondisi tertentu dapat dilakukan dengan penunjukan langsung yang mengacu pada prinsip
pengadaan barang dan jasa.
1. Pelelangan Sederhana; dilakukan untuk Paket Pekerjaan yang tidak kompleks dengan
nilai Pekerjaan sampai dengan 5 M Rupiah
2. Pelelangan Umum; dilakukan untuk Paket Pekerjaan dengan nilai lebih dari 5 M Rupiah
3. Penunjukan Langsung dilakukanan untuk :
a. Keadaan tertentu yaitu Penanganan hal – hal yang bersifat darurat dan tidak bisa
direncanakan sebelumnya dan penyelesaiannya tidak dapat ditunda, Misal :
- Untuk Pertahanan Negara
- Keamanan dan ketertiban masyarakat
- Keselamatan/perlindungan masyarakat akibat bencana, Pencegahan bencana
serta kerusakan sarana/prasarana yang mengakibatkan terhentinya pelayanan
public
b. Pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya bersifat
21 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
khusus, Misal :
- Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tariff resmi pemerintah (contoh : BBM)
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks dan hanya
bisa dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
penyedia yang mampu.
- Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis
pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan (contoh:
obat ASKES).
- Pengadaan Kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang
telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat (Contoh: Pengadaan
Kendaraan bermotor yang telah terdaftar dalam e-catalog inaproc).
- Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses
oleh masyarakat
- Lanjutan sewa gedung/kantor dan sewa ruang terbuka dan tertutup lainnya
dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang
dapat dipertanggungjawabkan.
- Pekerjaan Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di lingkungan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh
pengembang/developer yang bersangkutan.
b
.
Dasar Hukum:
a) Undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
c) Perundangan lain yang terkait dengan proses pengadaan.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
a. instansi pemerintah;
b. intansi non pemerintah;
c. penyedia barang dan jasa
22 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
d
.
Janji Layanan:
Proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan/ seleksi dilaksanakan
sesuai dengan jadwal pada portal LPSE melalui website http://lpse.banyuwangikab.go.id
e. Proses secara umum:
1. Pelayanan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Pelelangan Sederhana
a. Kelompok Kerja ULP menerima berkas pengajuan lelang/ seleksi yang sudah siap
diumumkan
b. Kelompok Kerja ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan jadwal
pelaksanaannya;
c. Kelompok Kerja ULP menetapkan Dokumen Pengadaan;
d. Kelompok Kerja ULP menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
e. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website
Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
paling kurang 4 (empat) hari kalender;
f. Kelompok Kerja ULP melakukan penjelasan pekerjaan (aanwizjing) yang dilaksanakan
paling cepat 3 (tiga) hari sejak pengumuman dan dilaksanakan pada hari kerja;
g. Kelompok Kerja ULP membuka penawaran yang masuk melalui LPSE
h. Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;
i. Kelompok Kerja ULP menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;
j. Kelompok Kerja ULP menetapkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa untuk
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
k. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa
untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung melalui LPSE
l. Masa Sanggah Hasil Lelang selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil
pelelangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggahan;
23 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
m. Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP.
n. Kelompok kerja ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
o. Kelompok kerja ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
2. Pemilhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan Pelelangan Umum
a. Kelompok Kerja ULP menerima berkas pengajuan lelang yang sudah siap diumumkan
b. Kelompok Kerja ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan jadwal
pelaksanaannya;
c. Kelompok Kerja ULP menetapkan Dokumen Pengadaan;
d. Kelompok Kerja ULP menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
e. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website
Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasionalpaling
kurang 7 (tujuh) hari kalender;
f. Kelompok Kerja ULP melakukan penjelasan pekerjaan (aanwizjing) yang dilaksanakan
paling cepat 3 (tiga) hari sejak pengumuman dan dilaksanakan pada hari kerja.
g. Kelompok Kerja ULP membuka penawaran yang masuk melalui LPSE
h. Kelompok Kerja ULP menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;
i. Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;
j. Kelompok Kerja ULP menetapkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa untuk
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
k. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa
untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung melalui LPSE
l. Masa Sanggah Hasil Lelang selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil
pelelangan dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggahan;
m. Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
24 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP.
n. Kelompok kerja ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
o. Kelompok kerja ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
3. Pemilhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan Penunjukan langsung
a. Kelompok Kerja ULP menerima berkas pengajuan lelang yang sudah siap diumumkan
b. Kelompok Kerja ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan jadwal
pelaksanaannya;
c. Kelompok Kerja ULP menetapkan Dokumen Pengadaan;
d. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website
Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. Kelompok Kerja ULP melakukan penjelasan pekerjaan (aanwizjing)
f. Kelompok Kerja ULP membuka penawaran yang masuk
g. Kelompok Kerja ULP menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;
h. Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;
i. Kelompok Kerja ULP menetapkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa untuk
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
j. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa
untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung melalui LPSE
k. Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP.
l. Kelompok kerja ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
m. Kelompok kerja ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
a) Dokumen Pelelangan
b) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
25 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
c) Berita Acara Evaluasi Penawaran
d) Berita Acara Hasil Pelelangan
e) Laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP
g. Bagan Arus (flowchart):
26 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
27 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
STANDAR PROSEDUR OPERASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BAB IV
STANDAR PROSEDUR OPERASI
PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
a. Deskripsi:
Merupakan pelayanan proses pelelangan/ seleksi yang dilakukan secara elektronik/ e-
procurement melalui portal LPSE (layanan pengadaan secara elektronik). Khusus untuk proses
Penunjukan Langsung diusahakan dapat dilakukan melalui LPSE sepanjang tidak mengurangi
efektifitas pelaksanaan.
Pemilihan Penyedia barang / jasa dalam pengadaan barang dan jasa lainnya dilakukan dengan
metode Pelelangan sederhana, Pelelangan Umum dan Penunjukan Langsung. Pada dasarnya
metode pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan pelelangan namun pada kondisi
tertentu dapat dilakukan dengan penunjukan langsung yang mengacu pada prinsip pengadaan
barang dan jasa.
1. Pelelangan Sederhana; dilakukan untuk Paket Pekerjaan yang tidak kompleks dengan
nilai Pekerjaan sampai dengan 5 M Rupiah
2. Pelelangan Umum; dilakukan untuk Paket Pekerjaan dengan nilai lebih dari 5 M Rupiah.
3. Penunjukan Langsung dilakukanan untuk :
a. Keadaan tertentu yaitu Penanganan hal – hal yang bersifat darurat dan tidak bisa
direncanakan sebelumnya dan penyelesaiannya tidak dapat ditunda, Misal :
- Untuk Pertahanan Negara
- Keamanan dan ketertiban masyarakat
- Keselamatan/perlindungan masyarakat akibat bencana, Pencegahan bencana
serta kerusakan sarana/prasarana yang mengakibatkan terhentinya pelayanan
public
b. Pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya bersifat
28 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
khusus, Misal :
- Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan system
konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen
condition).
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks dan hanya
bisa dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
penyedia yang mampu.
- Pekerjaan Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di lingkungan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh
pengembang/developer yang bersangkutan.
b
.
Dasar Hukum:
a) Undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
b) Undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
c) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi
d) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
e) Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
h) Perundangan lain yang terkait dengan proses pengadaan.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
a. instansi pemerintah;
b. intansi non pemerintah;
c. penyedia barang dan jasa
29 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
d
.
Janji Layanan:
Proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan/ seleksi dilaksanakan
sesuai dengan jadwal pada portal LPSE melalui website http://lpse.banyuwangikab.go.id
e. Proses secara umum:
1. Pemilhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan Pelelangan Sederhana
a. Kelompok Kerja ULP menerima berkas pengajuan lelang/ seleksi yang sudah siap
diumumkan
b. Kelompok Kerja ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan jadwal
pelaksanaannya;
c. Kelompok Kerja ULP menetapkan Dokumen Pengadaan;
d. Kelompok Kerja ULP menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
e. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website
Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
selama 4 (empat) hari kalender;
f. Kelompok Kerja ULP melakukan penjelasan pekerjaan (aanwizjing) paling cepat 3 (tiga)
hari kalender sejak tanggal pengumuman
g. Kelompok Kerja ULP membuka penawaran yang masuk melalui LPSE
h. Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;
i. Kelompok Kerja ULP menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi;
j. Kelompok Kerja ULP menetapkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa untuk
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
k. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa
untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung melalui LPSE
l. Masa Sanggah Hasil Lelang selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil
pelelangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggahan;
m. Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
30 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP.
n. Kelompok kerja ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
o. Kelompok kerja ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
2. Pemilhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan Pelelangan Umum
a. Kelompok Kerja ULP menerima berkas pengajuan lelang yang sudah siap diumumkan
b. Kelompok Kerja ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan jadwal
pelaksanaannya;
c. Kelompok Kerja ULP menetapkan Dokumen Pengadaan;
d. Kelompok Kerja ULP menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
e. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website
Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
selama 7 (tujuh) hari kalender.;
f. Kelompok Kerja ULP melakukan penjelasan pekerjaan (aanwizjing) paling cepat 3 (tiga)
hari kalender sejak tanggal pengumuman.
g. Kelompok Kerja ULP membuka penawaran yang masuk melalui LPSE
h. Kelompok Kerja ULP menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;
i. Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;
j. Kelompok Kerja ULP menetapkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa untuk
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
k. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pemenang lelang sebagai penyedia Barang/Jasa
untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung melalui LPSE
l. Masa Sanggah Hasil Lelang selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil
pelelangan dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggahan;
m. Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP.
n. Kelompok kerja ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
31 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
o. Kelompok kerja ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
a) Dokumen Pelelangan
b) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
c) Berita Acara Evaluasi Penawaran
d) Berita Acara Hasil Pelelangan
e) Laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP
g. Bagan Arus (flowchart):
32 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
33 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
STANDAR PROSEDUR OPERASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BAB V
STANDAR PROSEDUR OPERASI
PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI
a. Deskripsi:
Merupakan pelayanan proses seleksi yang dilakukan secara elektronik/ e-procurement melalui
portal LPSE (layanan pengadaan secara elektronik). Proses Seleksi dilaksanakan dengan Seleksi
Umum dan Seleksi Sederhana.
- Pada prinsipnya semua pengadaan menggunakan Seleksi Umum.
- Seleksi sederhana dapat digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan bernilai
sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
b. Dasar Hukum:
a) Undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
b) Undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
c) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi
d) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
e) Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
34 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
h) Perundangan lain yang terkait dengan proses pengadaan.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
a. instansi pemerintah;
b. intansi non pemerintah;
c. penyedia barang dan jasa
d. Janji Layanan:
Proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan/ seleksi dilaksanakan
sesuai dengan jadwal pada portal LPSE melalui website http://lpse.banyuwangikab.go.id
e. Proses secara umum:
1. Pelayanan Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Seleksi Sederhana
a. Kelompok Kerja ULP menerima berkas pengajuan lelang/ seleksi yang sudah siap
diumumkan
b. Kelompok Kerja ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan jadwal
pelaksanaannya;
c. Kelompok Kerja ULP menetapkan Dokumen Pengadaan;
d. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website
Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional,
Pengumuman Prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kalender;
e. Penyedia download Dokumen Prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
p. Kelompok Kerja ULP melakukan penjelasan dokumen Prakualifikasi; Penjelasan
Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman dan
dilaksanakan pada hari kerja;
f. Upload Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari kalender
setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi. Bila yang upload kurang dari
3 (tiga) penyedia maka lelang dianggap gagal, sehingga perlu diadakan retender/
prakualifikasi ulang bila waktunya mencukupi;
g. Kelompok kerja ULP melaksanakan evaluasi Dokumen Prakualifikasi dan pembuktian
kualifikasi dilaksanakan lamanya sesuai kebutuhan;
h. Kelompok kerja ULP menetapan hasil kualifikasi setelah evaluasi kualifikasi selesai
35 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
dilaksanakan;
i. Kelompok kerja ULP mengumumkan hasil prakualifikasi dan download dokumen
pemilihan dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Pemilihan;
j. Masa Sanggah Prakualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kalender setelah
pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding. Hari terakhir masa
sanggah tidak boleh hari libur;
k. Kelompok kerja ULP melaksanakan pemberian penjelasan pekerjaan atau dokumen
seleksi; penjelasan dokumen seleksi dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak berakhirnya masa sanggah Prakualifikasi, yang dilaksanakan pada hari kerja;
l. Penyedia upload Dokumen Penawaran File I (satu) : Penawaran Administrasi dan Teknis
serta File II (dua): Penawaran Harga,dimulai 1 (satu)hari setelah pemberian penjelasan
sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Pemberian Penjelasan;
m. Kelompok Kerja ULP melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran serta Koreksi
Aritmatik yang dilaksanakan lamanya sesuai dengan kebutuhan;
n. Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi penawaran yang lamanya sesuai kebutuhan.
Bila yang upload kurang dari 3 (tiga) penyedia maka seleksi dianggap gagal, sehingga
perlu diadakan retender bila waktunya memenuhi ;
o. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang melalui LPSE; Kelompok kerja ULP
menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
p. Masa Sanggah Hasil Lelang selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi
dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban
sanggahan;
q. Kelompok kerja ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadengan
memeriksa dokumen teknis pemenang lelang yang dilaksanakan lamanya sesuai
dengan kebutuhan;
r. Kelompok kerja ULP mengunggah/upload Berita Acara Hasil Pelelangan melalui LPSE;
s. Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
t. Kelompok kerja ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Pelayanan Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Seleksi Umum
36 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
a. Kelompok Kerja ULP menerima berkas pengajuan lelang/ seleksi yang sudah siap
diumumkan
b. Kelompok Kerja ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan jadwal
pelaksanaannya;
c. Kelompok Kerja ULP menetapkan Dokumen Pengadaan;
d. Kelompok Kerja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website
Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional,
Pengumuman Prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kalender;
e. Penyedia download Dokumen Prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai
dengan1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukanDokumen Kualifikasi;
f. Kelompok Kerja ULP melakukan penjelasan dokumen Prakualifikasi; Penjelasan
Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman dan
dilaksanakan pada hari kerja;
g. Upload Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari kalender
setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi. Bila yang upload kurang dari
5 (lima) penyedia maka lelang dianggap gagal, sehingga perlu diadakan retender bila
waktunya mencukupi;
h. Kelompok kerja ULP melaksanakan evaluasi Dokumen Prakualifikasi dan pembuktian
kualifikasi dilaksanakan lamanya sesuai kebutuhan;
i. Kelompok kerja ULP menetapan hasil kualifikasi setelah evaluasi kualifikasi selesai
dilaksanakan;
j. Kelompok kerja ULP mengumumkan hasil prakualifikasi dan download dokumen
pemilihan dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Pemilihan;
k. Masa Sanggah Prakualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kalender setelah
pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding. Hari terakhir masa
sanggah tidak boleh hari libur;
l. Kelompok kerja ULP melaksanakan pemberian penjelasan pekerjaan atau dokumen
seleksi; penjelasan dokumen seleksi dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak berakhirnya masa sanggah Prakualifikasi, yang dilaksanakan pada hari kerja;
m. Penyedia upload Dokumen Penawaran File I (satu) : Penawaran Administrasi dan Teknis
serta File II (dua): Penawaran Harga, dimulai 1 (satu) hari setelah pemberian penjelasan
sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kalender setelah Pemberian Penjelasan;
37 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
n. Kelompok kerja ULP melaksanakan pembukaan dan evaluasi penawaran file I(satu)
dilaksanakan lamanya sesuai kebutuhan. Bila yang upload kurang dari 3(tiga) penyedia
maka seleksi dianggap gagal, sehingga perlu diadakan retender bila waktunya
memenuhi;
o. Kelompok kerja ULP menetapkan peringkat teknissetelah evaluasi teknis selesai
dilaksanakan;
p. Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis dilaksanakan setelah penetapan
peringkat teknis;
q. Kelompok kerja ULP melakukan pembukaan dan evaluasi penawaran file II (dua) yang
lamanya sesuai kebutuhan;
r. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang melalui LPSE; Kelompok kerja ULP
menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
s. Masa Sanggah Hasil Lelang selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi
dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban
sanggahan;
t. Kelompok kerja ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan
memeriksa dokumen teknis pemenang lelang yang dilaksanakan lamanya sesuai
dengan kebutuhan;
u. Kelompok kerja ULP mengunggah/upload Berita Acara Hasil Pelelangan melalui LPSE;
v. Kelompok kerja ULP menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
w. Kelompok kerja ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
a) Dokumen Pemilihan (Dokumen Prakualifikasi dan dokumen seleksi)
b) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
c) Berita Acara Pembukaan Penawaran File I (satu) dan File II (dua)
d) Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul I/ File I (satu)
e) Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul II/ File II (dua)
f) Berita Acara Hasil Seleksi
g) Laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP
38 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
g. Bagan Arus (flowchart):
39 | Standar Prosedur Operasi ULP Pemkab Banyuwangi
STANDAR PROSEDUR OPERASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BAB VI
PENUTUP
I. Kesimpulan
Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pada Unit
Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada prinsipnya,
pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan
dilakukan dengan pelelangan atau seleksi (e-lelang atau e-seleksi). Perkecualiaan dapat
dilakukan untuk pengadaan yang secara peraturan perundang - undangan dibenarkan untuk
tidak melalui pelelangan atau seleksi.
II. Harapan
Dengan disusunnya SOP ini diharapkan bisa menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan
pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Dalam proses pengadaan barang/ jasa harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
pengadaan (efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa juga harus memegang teguh etika pengadaan
sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan lancar.
Banyuwangi, Februari 2013
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Kepala,
RIZA AL FAHROBY, S.T., M.Sc. NIP. 19820302 200501 1 005