Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
WAJIB PAJAK
Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Kewajiban Wajib Pajak
3 MMenghitungMenghitung
Pajak yang terutang
MelaporMelapor
MembayarMembayar
3 M• Menghitung pajak sesuai tarif dan
ketentuan yang berlaku
• Membayar pajak – melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
• Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan SPT (SPT)
Hak Wajib Pajak
• Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak
• Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran, WP berhak menerima bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan.
Dalam hal dilakukan pemeriksaan:
• Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
• Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
• Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
• Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
Hak Wajib Pajak
Hak Wajib Pajak
• Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak.
• Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak keputusdan keberatan diterima.
• Apabila belum puas dengan Putusan Banding, WP berhak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Hak Wajib Pajak
Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya:• SPT• Laporan Keuangan• Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia,• Dll.
Hak Wajib Pajak
• Pengangsuran Pembayaran
• Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
• Pengurangan PPh Pasal 25
• Pengurangan PBB
• Pembebasan Pajak
• Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Berkaitan dengan Pajak Penghasilan:
• Wajib Melaporkan SPT Masa
• SPT Tahunan
• Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.
Berkaitan dengan Pajak Penghasilan:Melaporkan SPT Masa
• PPh Pasal 21
• PPh Pasal 22
• PPh Pasal 23
• PPh Pasal 25
• PPh Pasal 26
• PPh Pasal 4 (2)
CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN
• Polan (tidak kawin) yang telah memiliki NPWP adalah karyawan Koperasi, menerima gaji Rp 1.700.000,-/bulan, tunjangan beras Rp 300.000,-/bulan. Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:
• Penghasilan bruto : (1.700.000,- + 300.000,-) = Rp 2.000.000,-
• Biaya jabatan : (5% x Rp 2.000.000) = Rp 100.000,-
• Iuran pensiun : = Rp 100.000,-
• Penghasilan neto sebulan = Rp 1.800.000,-
• Penghasilan neto setahun : (12 x Rp 1.800.000,-) = Rp 21.600.000,-
• Penghasilan Tidak Kena Pajak(TK/-) = Rp 15.840.000,-
• Penghasilan Kena Pajak = Rp 5.760.000,-
• PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp5.760.000,- = Rp 288.000,-
• PPh Pasal 21 sebulan : Rp288.000,- : 12 = Rp 24.000,-
CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN
Koperasi Unit Desa A bergerak dibidang simpan pinjam. Pada tahun 2010 memiliki penerimaan bruto dalam setahun sebesar Rp 500.000.000,- dan seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha (sesuai ketentuan perpajakan) sebesar Rp 425.000.000,-. •Dengan demikian, penghasilan netonya adalah : Rp 500.000.000,- – Rp 425.000.000,- = Rp 75.000.000,-•Pajak Penghasilan yang terutang : Rp75.000.000,- x 25% x 50% = Rp9.375.000,-•Tarif 50% di atas dikarenakan Koperasi Unit Desa A mendapat fasilitas.PPh Pasal 25 (angsuran) yang harus dibayar KUD A setiap bulan: Rp9.375.000,- : 12 = Rp781.250,-
Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai:
• Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut
• Membuat Faktur Pajak
• Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP
Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan
No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
1PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut2PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut3PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut4PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut5PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak
orang pribadi dan badanTgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
6PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa
Akhir masa pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat penyerahan barang
Tgl. 14 bulan berikut
9PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar
10PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
11PPN dan PPn BM - PKP Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan
Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut13PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
14PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu
Sesuai batas waktu per SPT Masa
Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan TahunanNo Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
1PPh - Orang Pribadi Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan
akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2PPh - Badan Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan
akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
Wajib melakukan pembukuan/pencatatan?
Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan.
Pembukuan
Proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: Keadaan harta Kewajiban atau utang Modal Penghasilan dan Biaya
Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada setiap akhir tahun pajak
Hubungi kami di:
Phone (021) 5251609, 5250208 ext. 3592/8
021-5251234Telepon
0800 1100 900 (toll-free)
Complaint Center
Email : [email protected]
Website : www.pajak.go.id
SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK )
( 08128 DARMIN ) 08128 327646Direktur Jenderal PajakSMS Langsung ke