Strategi RS Kariadi dalam pengaturan
"Case-Mix" claim BPJS (INA-CBGs &
Apotek BPJS Online) Obat Kronis
KusreniKepala Instalasi Farmasi
Efisiensi dalampenyelenggaraanlayanan kesehatan
Metode pembayaranprospektif
Perubahan paradigmadari Fee for service menjadi Ina Cbg
LATAR BELAKANG
KusreniPersi feb 2021
DASAR HUKUM
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang RI NO.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN)
PMK NO. 76 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBG) DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PMK NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK
Kusreni Persi 2021
Pembiayaan kesehatan merupakan bagian yang penting dalam implementasi
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembiayaan kesehatan di fasilitas
kesehatan diperoleh dengan dilakukannya pembayaran oleh penyelenggara
asuransi kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta,
yang bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan
berorientasi pasien, mendorong efisiensi dengan tidak memberikan reward
terhadap provider yang melakukan over treatment, under treatment maupun
melakukan adverse event dan mendorong pelayanan tim. Dengan sistem
pembiayaan yang tepat diharapkan tujuan diatas bisa tercapai.
Permenkes nomor 76 tahun 2016 tentang “PEDOMAN INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBG) DALAM
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Kusreni Persi 2021
Optimalisasi peran Dokter Layanan Primersebagai Gatekeeper sekaligus Manager
Kesehatan bagi Peserta
Transfer Of Knowledgedari Dokter Spesialis/Sub Spesialis ke Dokter Layanan Primer
Meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatanbagi peserta penderita penyakit
PERMENKES NO 59 TAHUN 2014
➢Suatu sistem pengklasifikasian penyakit yangmengkombinasikan antara sekelompok penyakitdengan karakteristik klinik serupa dengan biayaperawatan selama dirawat disuatu rumah sakit
➢Cara pembayaran oleh penyandang dana - besarbiaya tidak berdasar jenis dan jumlah layananyang diberikan untuk setiap pasien - tapiberdasarkan kesepakatan harga menurutkelompok diagnosis penyakit (CBG’s) dimanapasien tersebut termasuk
Casemix
Casemix
KalsifikasiPenyakit
Clinical Pathway
SistemInformasi
Costing
Komponen SistemCasemix
KusreniPersi feb 202
➢ Merupakan pola pembayaran prospektif dimana pembayaran/biaya ditentukan dan disepakati sebelum pelayanandiberikan.Tarif dibentuk berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur/tindakan yang dikaitkandengan biaya perawatan.Setiap satu kelompok memiliki ciri klinis dan pemakaiansumber daya/biaya perawatanyang sama/mirip.Berupa tarif paket, meliputi seluruh komponen biaya RS.
➢ Merupakan Sistem Casemix yang di Implementasikan di Indonesia saat iniDasar Pengelompokan denganmenggunakan :ICD – 10 Untuk Diagnosa ( kode)ICD – 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan (7.500kode)Dikelompokkan menjadi kode group INA-CBG(789 kode rawat inap dan 288 kode rawat jalan)Dijalankandengan menggunakan UNU-Grouper dari UNU-IIGH (United Nation University Internasional Institute for GlobalHealth)
SISTEM INA-CBG’S
KusreniPersi feb 202
Kewajiban PelayananKesehatan (pasal 56)
• Fasilitas kesehatanwajib menjaminpeserta mendapatkanobat, alt kesehatan danBMHP yang dibutuhkansesuai dengan indikasimedis
Tanggung JawabKetersediaan obat (pasal 58)
• Obat , alat kesehatan dan BMHP yang digunakan dalam program pemerintah , Selain untukpelayananan JKN, disediakan olehpemerintah pusat dan ataupemerintah daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan
Potensi Kekosongan Obat(pasal 61)
• Dalam hal terjadi permasalahanpengadaan obat,alat kesehatan & BMHP yang daptberpotensiterjadinya kekosonganobat, maka pemerintah pusat, daerah &pelayanan kesehatan, melalukan upaya penyelesaikansesuai permasalahan dankewenangan nya
KONSEP PELAYANAN OBAT
& BMHP
KusreniPersi feb 202
Sistem Pembiayaan kesehatan diIndonesia
Jaminan Kesehatan Nasionalyang dimulai pada tahun 2014 yang secara bertahap menujuke Universal Health Coverage
Tujuan Jaminan KesehatanNasional secara umum yaitumempermudah masyarakatuntuk mengakses pelayanankesehatan dan mendapatkanpelayanan kesehatan yang bermutu.
Perubahan pembiayaanmenuju ke Universal Coverage merupakan hal yang baiknamun mempunyai dampakdan risiko sampingan
KusreniPersi feb 202
Kemampuan
Rumah Sakit
Efisien
Kualitas
Cepat
Fleksibel
Inovatif
Kebutuhan Pelayanaan(Pasien)
Murah
Berkualitas
Tepat waktu
Bervariasi
KEBUTUHAN PELAYANAN DAN KEMAMPUAN RUMAH SAKIT
KusreniPersi feb 2021
UNIT COST
CLINICAL PATHWAY
STANDARISASI PELAYANAN
▪RS Tidak rugi▪Mutu Pelayanan Terjamin▪Dokter & Karyawan sejahtera▪Tidak Fraud▪Pasien terlayani dengan baik
TARIFSPM
KusreniPersi feb 2021
TingkatkanEfisiensi
Kurangi atau hilangkan potensiInefisiensi Pelayanan Rumah Sakit
➢ Farmasi➢ Alat Medik Habis pakai➢ Pemeriksaan penunjang➢ Lama rawat (LOS)➢ Overhead cost
KusreniPersi feb 2021
Tim Kendali Mutu & Kendali Biaya
• penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment)
• pertimbangan klinis (clinical advisory)
• penghitungan standar tarif
• monitoring dan evaluasi .
KusreniPersi feb 2021
• Sesuai PPK
• Sesuai CPTindakan
• Sesuai CP
• Formularium RSObat
• HTA
• Formularium RSAlat
KesehatanKusreni
Persi feb 2021
KESIMPULAN
KusreniPersi feb 2021
Pengaturan kewenangan tenaga kesehatan dalammenjalankan praktik profesi sesuai kompetensi
Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, AlatKesehatan, dan bahan medis habis pakai dalampelayanan kesehatan secara berkala
Tingkatkan pemahaman konsep INA-CBG
Perlu kerjasama tim RS Yang baik
RS dengan seluruh komponennya perlu melakukan upayaefisiensi tetapi mutu pelayanan harus tetap terjamin