BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN SINTANG
TAHUN 2013
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2014
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................ DAFTAR TABEL ...................................................................
Halaman i ii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. B. C. D. E.
Latar Belakang .............................................. Dasar Hukum ................................................ Hubungan Antar Dokumen ................................ Sistematika Dokumen RKPD ............................... Maksud dan Tujuan ........................................
1 1 1 1 1
- - - - -
1 2 3 3 4
BAB 2 EVALUASI HAIL PELAKSANAAN RKPD 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
A. B. C.
Gambaran Umum Kondisi Daerah ......................... Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD 2011-2015 ............ Permasalahan Pembangunan Daerah .....................
2
2 2
- - -
1 5 7
BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
A. B.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ......................... Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................
3 3
- -
1 10
BAB 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
A. B.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan ...................... Prioritas Pembangunan ....................................
4 4
- -
1 4
BAB 5 RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 .......................................................
5
-
1
BAB 6 PENUTUP ........................................................... 6 - 1
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
ii
DAFTAR TABEL
Halaman
2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Menurut Sektor Tahun 2007 – 2011 (Persen) ...........................................
2 - 3
2.2. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2007 s.d 2011 Kab. Sintang ......... 2 - 3
2.3. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2011 Kab. Sintang ...................................................................
2 - 4
2.4. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2007 s.d 2011 Kab. Sintang ..................................................
2 - 4
2.5. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kab. Sintang Tahun 2011/2012 .........................
2 - 5
2.6. Realisasi Belanja Langsung pada Setiap SKPD Tahun 2012 ........ 2 - 5
2.7. Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 ............ 2 - 7
3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Menurut Sektor Tahun 2007 – 2011 (Persen) ....................................................
3
-
1
3.2. Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang Tahun 2007 – 2011 (Persen) ...................................................................
3 - 2
3.3. Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2007 – 2011 ................ 3 - 3
3.4. Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 – 2011 .......................
3
-
3
3.5. Indeks LQ Kabupaten Sintang Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 .......................................................
3
-
4
3.6. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sintang Tahun 2010 – 2014 ..............................................................
3 - 10
3.7. Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Sintang Tahun 2010 – 2014 .......................................................................
3 - 12
4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan ........... 4 - 3
4.2. Penjelasan Program Pembangunan Daerah ......................... 4 - 5
5.1. Program Prioritas SKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014 .......... 5 - 2
5.2. Pagu Sementara RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014 ............ 5 - 21
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Pendahuluan Bab 1 - 1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional merupakan salah satu perencanaan pembangunan daerah yang
harus disusun secara tahunan oleh pemerintah daerah. BAPPEDA selaku
institusi perencanaan pembangunan di daerah melaksanakan proses
penyusunan RKPD, sebelum penyusunan Rancangan RKPD terlebih dahulu
disusun Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD ini memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan
daerah dan rencana kerja. Sehingga Rancangan Awal RKPD mencerminkan
aktualisasi dari visi dan misi pembangunan daerah seperti tertuang dalam
RPJMD pada tahun yang direncanakan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat : Rancangan
kerangka ekonomi daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi,
kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah tahun
sebelumnya, dan perkiraan maju tahun yang direncanakan, program
prioritas pembangunan daerah yang memuat program-program yang
berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian
keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun
yang direncanakan,
B. Dasar Hukum
Dalam menyusun RKPD Kabupaten Sintang tahun 2014 ini
mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Pendahuluan Bab 1 - 2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sintang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun
2006-2026;
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Pendahuluan Bab 1 - 3
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015.
C. Hubungan Antar Dokumen
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
rencana kerja tahunan daerah serta sekaligus merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.
D. Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Hubungan Antar Dokumen
D. Sistematika Dokumen RKPD
E. Maksud dan Tujuan
Bab 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD Tahun 2011-2015
C. Permasalahan Pembangunan Daerah
Bab 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Bab 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2014
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
B. Prioritas Pembangunan
Bab 5 RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014
Bab 6 PENUTUP
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Pendahuluan Bab 1 - 4
E. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
adalah:
1. Untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang
dilaksanakan SKPD berdasarkan Renstra SKPD yang mengacu pada
kebijakan pada RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2011-2015.
2. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam
proses perencanaan pembangunan tahunan daerah.
3. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun
2014 adalah:
1. Tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat;
2. Tersusunnya prioritas program dan kegiatan pembangunan
Kabupaten Sintang pada tahun 2014 yang mendukung pencapaian
RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.
3. Terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan
penganggaran pembangunan daerah tahun 2014.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2012 Bab 2 - 1
BAB 2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
1. Aspek Geografi dan Demografi
Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten bagian
timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa
dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 1o05’ Lintang Utara
dan 0o46’ Lintang Selatan serta 110o50’ sampai 113o20’ Bujur Timur.
Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah 21.635 km². Secara geografis
Kabupaten Sintang di bagian Utara berbatasan dengan Serawak,
Malaysia Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Bagian Selatan
berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi serta
Kabupaten Ketapang. Untuk bagian Timur berbatasan dengan
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu dan pada bagian Barat
berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau.
Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas
wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah
Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah
Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km². Dari luas tersebut, sebagian
besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75
km² atau 62,74 persen.
Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai
Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat bukit
yang cukup tinggi, yaitu: Bukit Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan
Serawai, Bukit Maherabut (tinggi 1.170 m), Bukit Beturan (tinggi 1.556
m), dan Bukit Sambung (tinggi 1.770m) di Kecamatan Ambalau.
Wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16
Kelurahan dan 281 Desa. Kecamatan-kecamatannya adalah: Ambalau,
Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau
Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk,
Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau
Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia
Timur/Sarawak.
Selain itu itu juga karena, memiliki arti yang strategis dengan
wilayah perbatasan, maka Kabupaten Sintang juga telah diwacanakan
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2012 Bab 2 - 2
untuk dimekarkan kembali sehingga wacana persiapan Kabupaten
Ketungau telah mulai dipersiapkan.
Karena rentang kendali Propinsi Kalimantan Barat yang cukup
luas yaitu mencakup 14 kabupaten/kota, maka Kalimantan Barat
diwacanakan untuk dimekarkan menjadi 1 Propinsi Baru di wilayah
Timur yaitu Propinsi Kapuas Raya. Selain itu Kabupaten Sintang juga
memiliki arti yang strategis dalam pengembangan kawasan di wilayah
timur Kalimantan Barat. Karena letaknya yang sangat strategis yaitu
berada di tengah 5 (lima) kabupaten di wilayah timur, juga
berbatasan langsung dengan negara Malaysia yaitu Malaysia Timur.
Dan Kabupaten Sintang juga diwacanakan sebagai ibukota Propinsi
Kapuas Raya apabila nantinya Provinsi Kalimantan Barat dimekarkan
menjadi Propinsi Baru.
Jumlah penduduk Kabupaten Sintang berdasarkan Kabupaten
Sintang Dalam Angka (KDA 2012) pada tahun 2011 sebanyak 371.322
jiwa atau rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan sebanyak
1.250 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,80% per
tahun periode 2010-2011. Penduduk ini tersebar di empat belas
kecamatan, namun persebarannya tidak merata. Jumlah penduduk
terbanyak berada di Kecamatan Sintang (61.521 jiwa). Secara
keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada
perempuan (sex ratio 107) dan kondisi ini terdapat di semua
kecamatan. Kabupaten Sintang dapat dikategorikan pada
berpenduduk jarang karena kepadatan penduduknya baru mencapai
17 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan
Sintang (222 jiwa/km2) dan terendah berada di kecamatan Ambalau (2
jiwa/km2).
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan PDRB
Perekonomian Kabupaten Sintang mengalami peningkatan
cukup signifikan, yang tercermin dari capaian Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2006–2010
seperti pada tabel pada halaman berikut :
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2012 Bab 2 - 3
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Menurut Sektor
Tahun 2007 – 2011 (Persen)
NO Sektor Pertumbuhan Ekonomi
2007 2008 2009 2010 2011*
1 Pertanian 3,71 4,09 4,89 3,54 3,44
2 Pertambangan & Penggalian 4,07 3,73 4,55 5,04 5,10
3 Industri Pengolahan 6,51 3,96 4,81 3,09 3,92
4 Listrik,Gas & Air bersih 1,21 3,04 5,94 3,48 4,85
5 Konstruksi 7,30 6,05 7,32 8,33 9,08
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6,18 5,30 5,50 6,63 6,87
7 Pengangkutan & Komunikasi 5,97 6,57 8,20 9,15 10,65
8 Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan 5,12 5,35 7,07 6,75 7,42
9 Jasa-jasa 6,04 5,04 5,05 6,40 6,68
PDRB 5,16 4,70 5,38 5,19 5,49
Sumber : PDRB Kabupaten Sintang, 2011
Laju Inflasi
Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas
ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik
turunnya harga. Keadaan ekonomi yang makin stabil
ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil.
Suatu daerah dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang lebih
stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan
daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu.
Laju inflasi yang menggambarkan besarnya perubahan harga
yang terjadi pada produsen dapat ditunjukkan oleh harga
implisit PDRB. Laju inflasi atas dasar harga produsen
Kabupaten Sintang Tahun 2011 sebesar 6,80 persen,
dibandingkan tahun sebelumnya laju inflasi ini mengalami
penurunan, dimana pada tahun 2010 sebesar 0,04 persen.
Untuk lebih jelas inflasi Kabupaten Sintang selama 5 tahun
belakang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.2
Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2007 s.d 2011
Kabupaten Sintang
Uraian 2007 2008 2009 2010 2011
Pertumbuhan Ekonomi 5,16 4,7 5,38 5,19 5,49
Laju Inflasi 7,39 8,05 6,41 6,84 6,80
Sumber : PDRB Kabupaten Sintang, 2011
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2012 Bab 2 - 4
2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Angka Melek Huruf
Melek Huruf merupakan salah satu indikator dalam Indeks
Pembangunan Manusia. Melek Huruf juga dapat
menggambarkan suatu daerah dalam melakukan pelayanan
di bidang pendidikan. Semakin tinggi angka melek huruf
maka semakin tinggi juga pelayanan pendidikan yang
diprioritaskan daerah tersebut. Angka melek huruf
Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Sintang
NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011
1 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
231.891 236.824 242.221 245.422 250.144
2 Angka melek huruf 86,20 90,41 90,45 90,46 90,54
Sumber : KDA Kabupaten Sintang, 2012
Ratio Guru/Murid
Perbandingan guru dan murid di Kabupaten Sintang dalam 5
tahun terakhir (2007 – 2011) dapat dilihat pada tabel berikut
dibawah ini :
Tabel 2.4 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Sintang
NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 3.120 2.795 2.795 3.265 3.157
1.2. Jumlah Murid 55.639 57.266 58.829 60.172 61.496
1.3. Rasio 17,83 20,49 21,05 18,43 19,47
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 938 919 919 1.114 1.113
2.2. Jumlah Murid 12.984 14.060 15.673 15.768 16.432
2.3. Rasio 13,84 15,30 17,05 14,15 14,76
3 SMA/MA
3.1. Jumlah Guru 462 478 478 712 712
3.2. Jumlah Murid 4.269 6.542 9.722 8.942 10.559
3.3. Rasio 9,24 13,68 20,34 12,56 14,83
Sumber : KDA Kabupaten Sintang, 2012
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2012 Bab 2 - 5
Tabel 2.5 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan Kabupaten Sintang Tahun 2011/2012
NO Kecamatan
SD/MI SMP/MTs SMA/MA
Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7) (9) (10) (11=9/10)
1 Sintang 571 8.234 0,0693 242 3.972 0,0609 410 6.589 0,0622
2 Kelam Permai 139 4.192 0,0332 63 842 0,0748 37 510 0,0725
3 Dedai 248 4.118 0,0602 85 1.336 0,0636 11 115 0,0957
4 Binjai Hulu 94 1.712 0,0549 35 414 0,0845 21 155 0,1355
5 Kayan Hilir 221 4.235 0,0522 87 936 0,0929 13 254 0,0512
6 Kayan Hulu 170 3.981 0,0427 51 714 0,0714 15 223 0,0673
7 Serawai 213 4.121 0,0517 54 1.132 0,0477 28 424 0,0660
8 Ambalau 150 3.294 0,0455 24 580 0,0414 13 181 0,0718
9 Sei Tebelian 249 4.072 0,0611 76 1.148 0,0662 24 422 0,0569
10 Tempunak 194 4.322 0,0449 93 1.137 0,0818 16 80 0,2000
11 Sepauk 30 7.187 0,0042 119 1.568 0,0759 51 591 0,0863
12 Ketungau Hilir 203 4.192 0,0484 55 809 0,0680 14 111 0,1261
13 Ketungau Hulu 185 3.973 0,0466 62 823 0,0753 15 331 0,0453
14 Ketungau Tengah 294 5.637 0,0522 67 1.021 0,0656 44 573 0,0768
JUMLAH 2.961 63.270 0,0522 1.113 16.432 0,0522 712 10.559 0,0522
Sumber : KDA Kabupaten Sintang, 2012
B. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD Tahun
2011-2015
1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2012
Secara umum pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2012 dapat terlaksana dengan baik, hal ini
dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung pada setiap
SKPD sampai dengan akhir Desember 2012. Realisasi belanja langsung
SKPD Kabupaten Sintang Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 2.6
Realisasi Belanja Langsung pada setiap SKPD Tahun 2012
No SKPD JUMLAH REALISASI
Rp. %
1 Dinas Pendidikan 122.437.300.310 111.627.581.362 91,17
2 Dinas Kesehatan 17.208.932.512 16.704.208.339 97,07
3 Rsud Ade M Djoen 34.260.034.937 27.544.452.493 80,40
4 Dinas Pekerjaan Umum 119.673.752.160 93.089.235.876 77,79
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.592.885.930 6.384.166.033 96,83
6 Dinas Perhubungan 7.820.534.450 7.242.179.456 92,60
7 Badan Lingkungan Hidup 4.063.289.600 4.023.915.384 99,03
8 Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran
25.983.292.660 22.947.492.535 88,32
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2012 Bab 2 - 6
9 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.920.058.650 2.867.961.361 98,22
10 Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3.148.219.080 2.896.646.494 92,01
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.104.155.586 1.993.603.619 94,75
12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.030.618.000 10.740.674.280 97,37
13 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
6.028.069.270 5.686.344.543 94,33
14 Bakesbanglinmas 3.527.865.894 3.365.330.072 95,39
15 Satuan Polisi Pamong Praja 1.559.999.920 1.523.950.870 97,69
16 Sekretariat Daerah 43.275.143.641 30.963.178.180 71,55
17 Sekretariat DPRD 14.361.124.700 12.356.009.389 86,04
18 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
15.945.553.817 11.497.909.330 72,11
19 Inspektorat Kabupaten 4.769.291.050 4.663.481.275 97,78
20 Badan Kepegawaian Daerah 9.338.285.300 7.810.814.712 83,64
21 Kantor Camat Sungai Tebelian 640.588.000 584.888.251 91,30
22 Kantor Camat Kelam Permai 949.668.600 914.178.528 96,26
23 Kantor Camat Binjai Hulu 580.414.000 572.967.500 98,72
24 Kantor Camat Tempunak 643.643.450 554.376.800 86,13
25 Kantor Camat Dedai 615.618.240 589.775.903 95,80
26 Kantor Camat Sepauk 880.280.970 834.279.350 94,77
27 Kantor Camat Ketungau Hilir 595.956.850 548.818.124 92,09
28 Kantor Camat Ketungau Tengah
915.666.800 888.167.012 97,00
29 Kantor Camat Ketungau Hulu 712.058.700 703.210.884 98,76
30 Kantor Camat Kayan Hilir 605.536.750 575.281.655 95,00
31 Kantor Camat Kayan Hulu 587.709.000 577.809.218 98,32
32 Kantor Camat Serawai 592.150.750 576.097.200 97,29
33 Kantor Camat Ambalau 603.412.900 401.823.720 66,59
34 Kantor Camat Sintang 1.000.042.750 943.755.242 94,37
35
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.585.049.500 1.484.133.444 93,63
36 Kelurahan Tanjung Puri 218.161.500 216.209.372 99,11
37 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu 135.713.750 133.322.772 98,24
38 Kelurahan Kapuas Kiri Hilir 123.180.750 117.936.274 95,74
39 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir 149.993.350 142.710.806 95,14
40 Kelurahan Ladang 207.261.200 185.571.290 89,53
41 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu 165.463.950 164.434.369 99,38
42 Badan Pengelola Perbatasan 1.963.890.470 1.848.475.326 94,12
43 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3.452.705.600 3.412.164.588 98,83
44 Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah
1.103.324.600 1.092.844.029 99,05
45 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
23.610.430.810 22.816.610.860 96,64
46 BP4KP 5.145.178.480 4.979.447.864 96,78
47 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
18.601.458.384 14.077.107.857 75,68
48 Dinas Pertambangan Dan Energi
2.531.216.650 2.464.689.784 97,37
49 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM
4.831.176.500 4.660.310.961 96,46
Total 529.795.360.721 452.990.534.586 85,50
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2012 Bab 2 - 7
2. Realisasi RPJMD Tahun 2011-2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang
Tahun 2011 – 2015, pada tahun 2014 memasuki tahun ke – 4
perencanaan pembangunan. Adapun target capaian RPJMD Kabupaten
Sintang Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7
Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN
SASARAN CAPAIAN KINERJA
Tahun 2010
Tahun 2015
1. Pertumbuhan Ekonomi % 5,38 6,69
2. PDRB Per Kapita Rp.000 9.332,96 13.852,40
3. Kebutuhan Investasi Milyar 475,47 1.267,86
4. Inflasi % 6,85 5,42
5. Tingkat Pengangguran % 3,12 3,40
6. Tingkat Kemiskinan % 11,50 7,92
7. IPM angka 68 70
C. Permasalahan Pembangunan Daerah
Dalam upaya mempertajam identifikasi isu strategis
pembangunan daerah, akan dipaparkan isu tersebut hingga tahun 2014
yang dipilah berdasarkan agenda pembangunan Kabupaten Sintang
berikut ini :
a. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar khususnya jalan dan
jembatan, yang dapat menghambat pengembangan usaha, pelayanan
publik dan investasi;
b. Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan akibat terbatasnya
fasilitas dan belum meratanya persebaran tenaga pendidikan dan
kesehatan;
c. Rendahnya produktifitas pertanian dan perkebunan rakyat ;
d. Tidak seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja dengan
pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya
pengangguran.
e. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan
pelayanan publik yang ramah investasi
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 1
BAB 3
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2014
a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011
1) Pertumbuhan Ekonomi 2011
Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Sintang mencapai 5,49 persen, pertumbuhan ini lebih tinggi
dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 5,19 persen.
Selama tahun 2011, hampir semua sektor ekonomi yang
membentuk PDRB Kabupaten Sintang mengalami petumbuhan
positif. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,65 persen, kemudian
sektor konstruksi sebesar 9,08 persen, disusul sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan sebesar 7,42 persen.
Sedangkan pertumbuhan terendah bahkan menurun dari tahun
sebelumnya yaitu sektor pertanian sebesar 3,44 persen.
Secara lebih rinci sumber pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Menurut Sektor
Tahun 2007 – 2011 (Persen)
No. Sektor Pertumbuhan Ekonomi
2007 2008 2009 2010 2011*)
1. Pertanian 3,71 4,09 4,89 3,54 3,44
2. Pertambangan dan Penggalian 4,07 3,73 4,55 5,04 5,10
3. Industri Pengolahan 6,51 3,96 4,81 3,09 3,92
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,21 3,04 5,94 3,48 4,85
5. Bangunan 7,30 6,05 7,32 8,33 9,08
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
6,18 5,30 5,50 6,63 6,87
7. Pengangkutan dan Komunikasi 5,97 6,57 8,20 9,15 10,65
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
5,12 5,35 7,07 6,75 7,42
9. Jasa - jasa 6,04 5,04 5,05 6,40 6,68
PDRB 5,16 4,70 5,38 5,19 5,49
Ket : *) Angka sementara
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 2
2) Struktur Perekonomian
Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam lima
tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor ekonomi yaitu
sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta
sektor industri.
Pada tahun 2010, ketiga sektor tersebut peranannya
mencapai 73,50 persen. Sektor pertanian memberikan
kontribusi terbesar yaitu 39,05 persen, kemudian diikuti sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,02 persen, serta
sektor industri sebesar 9,44 persen. Sektor yang paling kecil
sumbangannya yaitu sektor listrik, gas dan air bersih sebesar
0,34 persen.
Secara lebih rinci Struktur Perkonomian Kabupaten
Sintang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2 Struktur Perkonomian Kabupaten Sintang
Tahun 2007 – 2011 (Persen)
No. Sektor Struktur Ekonomi
2007 2008 2009 2010 2011*)
1. Pertanian 41,92 41,27 40,33 39,08 37,80
2. Pertambangan dan Penggalian 3,43 3,43 3,43 3,45 3,46
3. Industri Pengolahan 9,33 9,46 9,58 9,44 9,26
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34
5. Bangunan 6,40 6,50 6,70 6,99 7,34
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 23,42 23,82 24,24 25,97 25,66
7. Pengangkutan dan Komunikasi 3,14 3,16 3,24 3,38 3,54
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
3,08 3,11 3,17 3,23 3,29
9. Jasa - jasa 8,91 8,91 8,95 9,12 9,32
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ket : *) Angka sementara
3) PDRB Per Kapita
Pada tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Sintang
sebesar Rp. 11.858.362 yang berarti rata-rata pendapatan satu
orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah
sebesar Rp. 11.858.362 atau sebesar Rp. 988.196 per bulan.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya angka PDRB per kapita
meningkat sebesar Rp. 881.555 atau 8,03 persen.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 3
Tabel 3.3. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sintang Tahun 2007 – 2011
Tahun PRDB Per Kapita
Nilai (Rp.) Pertumbuhan (%)
2007 8.041.631 10,67
2008 8.907.950 10,77
2009 9.766.944 9,64
2010 10.976.807 12,39
2011*) 11.858.362 8,03
Ket : *) Angka sementara
4) Inflasi
Laju inflasi atas dasar harga produsen Kabupaten Sintang
tahun 2011 sebesar 6,80 persen, dibandingkan tahun
sebelumnya laju inflasi ini mengalami peningkatan, di mana
pada tahun 2011 mencapai 6,84 persen. Laju inflasi Kabupaten
Sintang tahun 2011 ini lebih tinggi dibandingkan angka inflasi
Provinsi Kalimantan Barat yang tercatat sebesar 4,19 persen,
ini berarti Provinsi Kalimantan Barat masih lebih stabil tingkat
harganya dibandingkan Kabupaten Sintang.
Tabel 3.4 Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi Kabupaten Sintang
dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 – 2011
Tahun
Sintang Kalimantan Barat
Indeks Harga
Laju Inflasi ADH
Indeks Harga
Laju Inflasi ADH
Implisit Produsen
(%) Implisit
Produsen (%)
2007 152,76 7,39 161,76 6,23
2008 165,06 8,05 179,06 7,01
2009 175,64 6,41 188,61 5,33
2010 187,65 6,84 199,64 5,85
2011*) 200,41 6,80 208,03 4,19
Ket : *) Angka sementara
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 4
5) Perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan indeks Location Quotient (LQ) Kabupaten
Sintang terhadap Provinsi Kalimantan Barat, sektor-sektor yang
memiliki indeks LQ lebih dari 1 (satu) yaitu sektor pertanian;
sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor perdagangan,
hotel dan restoran. Hal ini berarti bahwa ketiga sektor
tersebut merupakan sektor-sektor yang diharapkan dapat
menjadi tumpuan/ spesialisasi untuk dikembangkan, bahkan
untuk sektor pertanian serta sektor pertambangan dan
penggalian mampu untuk menjadi komoditi ekspor Kabupaten
Sintang.
Tabel 3.5 Indeks LQ Kabupaten Sintang Terhadap
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011
No. Sektor Peran Sektoral *)
L Q Kalbar Sintang
1. Pertanian 24,64 37,53 1,52
2. Pertambangan dan Penggalian 1,79 3,18 1,77
3. Industri Pengolahan 16,29 9,69 0,59
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,42 0,27 0,64
5. Bangunan 8,72 7,48 0,86
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 21,22 24,01 1,13
7. Pengangkutan dan Komunikasi 9,69 3,46 0,36
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
5,56 3,83 0,69
9. Jasa – jasa 11,67 10,54 0,90
Keterangan : *) Atas Dasar Harga Konstan 2000
2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014
Pada dasarnya, tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Sintang
tidak lepas dari kondisi faktor internal dan eksternal baik pada level
nasional maupun internasional. Dalam konteks sistem perekonomian
terbuka, dimana Indonesia termasuk negara yang menganut dan aktif dalam
globalisasi, kinerja makroekonomi nasional dan daerah cukup rentan dengan
gejolak eksternal. Namun signifikan tidaknya efek dari gejolak eksternal
tersebut tergantung pada karakteristik ekonomi dan kekuatan faktor
internal daerah Kabupaten Sintang.
a. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2014
Tantangan utama perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun
2014 secara internal antara lain adalah :
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 5
1) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
di Kabupaten Sintang masih dihadapkan pada permasalahan
yang merupakan tantangan antara lain masih terbatasnya
infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, keterbatasan
modal usaha, pengelolaan hasil produksi yang belum berjalan
sehingga nilai tambah produk relatif rendah, serta mekanisme
pasar yang belum memihak pada kepentingan masyarakat
(petani).
Percepatan pertumbuhan ekonomi perlu terus dipacu dengan
mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang
bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Pertumbuhan
ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas
ekonomi makro dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada
sektor riil, diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan
menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama
menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
2) Pembangunan sektor pertanian
Pembangunan pertanian masih dihadapkan pada
permasalahan dan tantangan pokok: (1) adanya konflik
kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang mempengaruhi
tingkat produksi pertanian, (2) masih kurang memadainya
infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan
usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian, (3)
lemahnya desiminasi pengembangan teknologi pertanian dan
pemanfaatan teknologi tersebut secara luas, (4) lemahnya
akses petani terhadap sumber informasi dan permodalan yang
ada, dan belum optimalnya kelembagaan pertanian,
khususnya kelembagaan pemerintah (terbatasnya jumlah PPL)
dan kelembagaan masyarakat tani (SDM Kelompok
Tani/Nelayan dan Gapoktan) dalam mendukung sektor
pertanian, masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan,
meningkatnya permintaan produk-produk hasil hutan
terutama kayu, sementara pasokan kayu dari hutan alam
semakin menurun.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 6
3) Peningkatan Ketahanan pangan
Dalam hal pencapaian stabilitas ekonomi, salah satu sektor
yang terpenting adalah sektor pangan, terutama dalam hal
ketahanan pangan. Bila ketahanan pangan dapat
ditingkatkan, stabilitas ekonomi akan lebih terjaga. Upaya
peningkatan ketahanan pangan akan dihadapkan pada
berbagai permasalahan dan tantangan pokok seperti: (1)
pemenuhan kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan
jumlah penduduk, (2) jumlah penduduk miskin dan
pengangguran terbuka masih cukup besar dengan daya beli
yang semaikn menurun, (3) produktivitas usaha tani yang
relatif rendah, (4) kuantitas dan kualitas sumber daya
alam/lahan yang semakin menurun, (5) konversi lahan
pertanian, khususnya pangan ke penggunaan non pertanian
(6) kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang dapat
mengancam produksi pangan, (7) teknologi pertanian yang
relatif tertinggal, (8) masih terbatasnya prasarana dan sarana
usaha di bidang pangan, (9) keterbatasan keterjangkauan
pangan terutama pada kelompok masyarakat miskin dan
daerah terpencil, (10) peningkatan peran daerah dalam
ketahanan pangan.
4) Produktivitas dan akses UMKM dan koperasi kepada sumber
daya produktif
Masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan
produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas
yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan
pasar internasional. Masalah daya saing dan produktifitas ini
disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan
kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan
demikian tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan
wirausaha yang berbasis iptek, industri kreatif, dan inovasi.
Di sisi lain skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan
modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk
meningkatkan nilai tambah usahanya. Hal ini menyebabkan
pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu,
tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai
tambahnya adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 7
dan penyediaan teknologi serta perbaikan kinerja wadah
kelembagaan usahanya melalui koperasi. Kinerja lembaga
seperti koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah
gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas
berkoperasi yang signifikan.
Terkait dengan koperasi, kinerja lembaga juga belum
menunjukkan perbaikan berkoperasi yang berarti. Masih
banyak UMKM yang kurang memahami prinsip dan praktek yang
benar dalam berkoperasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan
terkait dengan masalah koperasi adalah melakukan revitalisasi
kelembagaan koperasi melalui peningkatan pembinaan dan
penyediaan tenaga penyuluh perkoperasian.
5) Penanggulangan kemiskinan
Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang
dilaksanakan masih dihadapkan pada beberapa tantangan,
sehingga target pencapaian belum secara tuntas diselesaikan.
Beberapa tantangan pokok yang masih dihadapi antara lain
penduduk miskin yang terkonsentrasi di perdesaan, lemahnya
kelembagaan ekonomi perdesaan dalam mendukung sektor
pertanian sebagai penggerak utama ekonomi, serta
pelaksanaan program penanggulangan miskin yang belum
dilaksanakan secara terintegrasi.
6) Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
Produktivitas tenaga kerja dan kompetensi yang rendah
sangat mempengaruhi daya saing baik di tingkat lokal,
regional maupun nasional.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja adalah melalui pendidikan dan
pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.
Selain itu untuk menciptakan lapangan kerja yang besar dan
sekaligus mengentaskan kemiskinan, alternatif yang dapat
dipilih adalah pengembangan agroibisnis dan agroindustri
secara terpadu dan optimalisasi dalam mendayagunakan
angkatan kerja lokal yang diharapkan mampu mengakses
peluang kerja yang berkembang.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 8
b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014
Kondisi perekonomian di Kabupaten Sintang pada tahun 2014
diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sintang
memiliki beberapa faktor ekonomi:
1. Perekonomian Kabupaten Sintang didominasi oleh sektor
pertanian khususnya perkebunan yang merupakan sektor
unggulan daerah.
2. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih termasuk
infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus
barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan telah
mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi masyarakat
sehingga menahan laju inflasi.
3. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam
perekonomian yang tahan krisis berperan penting dalam
berbagai bidang usaha, khususnya pada usaha yang
memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak
memerlukan permodalan yang besar sebagai alternatif
penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan
masyarakat.
4. Kondisi iklim investasi yang semakin membaik dan optimisme
akan hadirnya investor pada sektor-sektor potensial dan
unggulan yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang
besar.
5. Transformasi struktural sektor primer ke sekunder dan tersier
menunjukkan trend positif yang dapat akan memacu perolehan
nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat
lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB.
Berdasarkan perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten
Sintang tersebut di atas, maka prospek perekonomian tahun 2014
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan akan
mengalami peningkatan yaitu diperkirakan tumbuh sebesar
6,33 %; yang disebabkan meningkatnya dorongan permintaan
(demand driven) dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi
karena situasi atau iklim usaha yang semakin stabil, dimana
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 9
ICOR Kabupaten Sintang pada 3 tahun terakhir menurun
berkisar antara 3-4;
2. PDRB per kapita pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat
menjadi sebesar Rp.12.563.357,-;
3. Inflasi tahun 2014 diperkirakan sekitar 5,93%, hal ini sejalan
dengan semakin stabilnya perekonomian nasional yang
berlanjut kepada perekonomian daerah;
4. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan berkurang pada tahun
2014 sebesar 5,22%;
5. Dengan kondisi di atas diharapkan penciptaan lapangan
pekerjaan baru pada tahun 2014 sebanyak 22.940 orang.
Upaya-upaya Pemerintahan Kabupaten Sintang yang dapat
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6,33% pada
tahun 2014 antara lain :
1. Melanjutkan pembangunan dan melengkapi infrastruktur
kebinamargaan, irigasi dan keciptakaryaan terutama jalan-
jalan menuju pusat produksi dan obyek wisata untuk
menunjang pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus
distribusi barang dan jasa;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur perdesaan bersama
masyarakat dengan pola kemitraan dalam rangka percepatan
pemenuhan jalan desa, air bersih, irigasi desa dan perumahan
keluarga miskin;
3. Menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif dan stabilitas
keamanan dan ketentraman sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki oleh daerah bersama aparat keamanan;
4. Meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-
kemudahan dalam bidang perijinan usaha dalam rangka
peningkatan investasi;
5. Melanjutkan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka
peningkatan peran serta dalam perekonomian dan
pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mengurangi
angka kemiskinan;
6. Meningkatkan pengembangan peran produksi primer dan
sekunder sesuai potensi wilayah dengan pendekatan sektoral
dan spasial berdasarkan Wilayah Pengembangan (WP);
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 10
7. Melanjutkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dan
dana dalam perekonomian daerah sesuai program perencanaan
termasuk ikut mengawal dana-dana dari provinsi maupun pusat
yang kegiatannya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sintang.
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Proses awal pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sintang
dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja SKPD.
Tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang adalah
sebagai berikut:
Penyusunan dan Penetapan APBD
Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sintang
difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan daerah, dengan
arah kebijakan sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara
peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.
b. Intensifikasi pendapatan asli daerah:
Melakukan pemutakhiran data objek pungutan (pajak dan
retribusi) daerah.
Memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi dan
manajemen pendapatan (retribusi dan pajak) daerah.
Mengembangkan sistem insentif pengelolaan pendapatan
daerah.
c. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah, dengan mengidentifikasi
sumber-sumber pendapatan baru (retribusi dan pajak) tanpa
menciptakan ekonomi biaya tinggi.
d. Optimalisasi asset daerah:
Memperbaiki sistem informasi dan pengelolaan asset daerah
Mendorong pendirian Badan Usaha Daerah.
Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain/swasta dalam
pengelolaan asset daerah.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 11
e. Mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan, melalui:
Updating data dan informasi.
Mengoptimalkan penyerapan dan pengelolaan dana.
Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sintang
Tahun 2010 - 2014
No. Pendapatan Daerah
Jumlah (Rp. Jutaan)
Realisasi
Tahun 2010
Realisasi
Tahun 2011
Realisasi
Tahun 2012 Tahun 2013
Proyeksi
Tahun 2014
1 Pendapatan Asli Daerah 26.869,902 40.656,131 40.053,18 45.827,28 44.471,421
2 Dana Perimbangan 574.404,600 659.867,255 759.128,29 905.773,48 808.233,552
3 Lain-lain Pendapatan
yang Sah 86.513,876 106.407,497 67.578,32 16.000,00
42.369,829
TOTAL
687.788,378 806.930,883 866.759,78 967.600,76 895.074,802
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran daerah, maka
arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sintang sebagai
berikut:
Mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan untuk
mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran
seperti yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2015.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa
yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik.
Mendorong pengelolaan belanja secara transparan dan akuntabel
melalui publikasi dan pertanggungjawaban anggaran setiap SKPD.
Mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi.
Mendukung pengembangan kawasan strategis dan sektor unggulan
daerah.
Mendukung peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan
publik, pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan
pemerataan
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rancangan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuangan Bab 3 - 12
Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2010 - 2014
No. Belanja Daerah
Jumlah (Rp. Jutaan)
Realisasi
Tahun 2010
Realisasi
Tahun 2011
Realisasi
Tahun 2012 Tahun 2013
Proyeksi
Tahun 2014
1 Belanja Tak Langsung 418.235,562 448.115,452 517.193,51 502.004,25 359.425,382
2 Belanja Langsung 356.927,730 459.098,473 529.795,36 561.794,38 552.007,672
TOTAL
775.163,292 907.213,925 1.046.988,87 1.063.798,63 911.433,054
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sintang diorientasikan
untuk memperkuat struktur anggaran daerah, dengan arah kebijakan
sebagai berikut:
1. Pinjaman daerah dimungkinkan untuk hal-hal berikut:
Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup
kekurangan arus kas.
Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai
penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan
penerimaan.
Pinjaman jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai
proyek investasi yang menghasilkan penerimaan (cost
recovery).
2. Mendorong investasi swasta:
Menyederhanakan prosedur perijinan.
Melakukan sinkronisasi peraturan/kebijakan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota, dan antarsektor.
Meningkatkan kepastian hukum terhadap pelaku usaha.
Mengembangkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
Meniadakan tumpang tindih pemungutan.
Meningkatkan infrastruktur pendukung.
Mengembangkan promosi investasi dan kerjasama investasi.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bab 4 - 1
BAB 4
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Adapun Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun
2011-2015 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera, dan Demokratis”
MELALUI GERBANG EMAS JAKARTA SELATAN
Ada lima kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Sintang
2011-2015, yaitu :
Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif, adalah masyarakat yang
kegiatan ekonominya berkembang dengan baik, kreatif dan inovatif yang
ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, baiknya infrastruktur dasar,
dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang optimal dengan tetap berwawasan
lingkungan.
Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Berkualitas, adalah masyarakat yang
derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya semakin membaik, berakhlak
mulia dan memiliki ketahanan budaya.
Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, adalah masyarakat yang
kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya terpenuhi, serta hidup dalam
lingkungan masyarakat yang aman dan damai.
Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Demokratis, adalah masyarakat yang
kehidupannya berasaskan tertib hukum dan sadar politik serta menegakkan
supremasi hukum dan HAM, dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika
masyarakat dalam suasana yang demokratis dan selaras dengan prinsip–prinsip
good governance.
Gerbang Emas Jakarta Selatan, adalah semangat (jiwa) yang menginspirasi
seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Sintang untuk bersama-sama
mewujudkan visi pembangunannya, melalui Gerakan Pembangunan Ekonomi
Masyarakat untuk peningkatan kapasitas (ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik)
dalam program pembangunan Jalan, Karet, Tanaman Pangan, Sekolah, dan
Kesehatan.
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang 2011-
2015 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai
berikut:
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bab 4 - 2
1. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada
kemampuan produksi dan pemasaran.
2. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
3. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang memacu
pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan
insfrastruktur.
4. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan
menyeluruh.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta
pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.
6. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika
masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
7. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik,
serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.
Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya pemberdayaan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah
pada kemampuan produksi dan pemasaran.
2. Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
3. Terwujudnya pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu
pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan
infrastruktur.
4. Meningkatnya pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan
menyeluruh.
5. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta
pembinaan generasi muda, seni budaya, dan kegiatan keagamaan.
6. Meningkatnya pelayanan publik sehingga sesuai tuntutan dan dinamika
masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
7. Terlaksananya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan
publik.
8. Terlaksananya upaya penegakan supremasi hukum dan HAM.
Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan di atas, maka sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun
2011-2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan.
2. Meningkatnya akses petani terhadap sumber daya produktif dan pasar.
3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani.
4. Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bab 4 - 3
5. Meningkatnya peluang mengembangkan usaha produktif.
6. Terlaksananya konsep pembangunan daerah yang serasi dan seimbang.
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
8. Optimalnya percepatan pembangunan infrastruktur.
9. Meningkatnya pembangunan transportasi darat, transportasi sungai, dan
transportasi udara.
10. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
13. Meningkatnya kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan
keagamaan.
14. Optimalnya pelayanan publik.
15. Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan otonomi daerah.
16. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah.
17. Terciptanya manajemen pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel.
18. Tersusunnya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan
publik.
19. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan HAM.
Adapun hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran dalam RPJMD
Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan /Sasaran Pembangunan
Visi Misi Tujuan Sasaran
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang Produktif
Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran
Terwujudnya pemberdayaan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran
1. Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan
2. Meningkatnya akses petani terhadap sumber daya produktif dan pasar
3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani
Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif
Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif
1. Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan
2. Meningkatnya peluang usaha produktif
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang berkualitas
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan
Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan
1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatnya kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bab 4 - 4
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera
Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur
Terwujudnya pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur
1. Terlaksananya konsep pembangunan daerah yang serasi dan seimbang
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
3. Optimalnya percepatan pembangunan infrastruktur
Meningkatkan pembangunan isfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh
Meningkatnya pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh
1. Meningkatnya pembangunan transportasi darat
2. Meningkatnya pembangunan transportasi sungai
3. Meningkatnya pembangunan transportasi udara
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang demokratis
Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah
Meningkatnya pelayanan publik sehingga sesuai tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah
1. Optimalnya pelayanan publik
2. Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan otonomi daerah
3. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah
4. Terciptanya manajemen pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel
Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM
Terlaksananya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik;menegakkan supremasi hukum dan HAM
1. Tersusunnya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik
2. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan HAM
B. Prioritas Pembangunan
Memperhatikan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten
Sintang Tahun 2011-2015, maka RKPD tahun 2014 diarahkan pada tema
sentral : “Peningkatan Infrastruktur Dasar, Ekonomi Kerakyatan dan
Pelayanan Publik”
Berdasarkan tema pembangunan tahun 2014 diatas, guna lebih
mempertajam penyelenggaraan pembangunan daerah, ditetapkan prioritas
utama pembangunan daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 dan dikaitkan
dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana, untuk lebih
jelas keterkaitan antara RKPD Tahun 2014 dengan RPJMD tahun rencana
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bab 4 - 5
Tabel 4.2
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
No. Prioritas Pembangunan Program Pembangunan SKPD
1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengelolaan Air Minum & Air
Limbah
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perbatasan
1. Dinas Pekerjaan
Umum
2. Dinas Kebersihan,
Pertamanan &
Pemadam
Kebakaran
3. Dinas
Pertambangan dan
Energi
4. Dinas Perhubungan
5. Badan Pengelola
Perbatasan
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia DIni
Program Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Tinggi
Program Formal dan Non Formal
1. Dinas Pendidikan
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Program Farmasian & Alat Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan &
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Program Pelayanan Kesehatan Pend.
Miskin
Program Bina Gizi & Keselamatan Ibu
& Anak
Program Percepatan Peningkatan IPM
1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Ade M. Djoen
4. Peningkatan Ekonomi
Kerakyatan
Program Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Program Pengembangan
Kewirausahaan UKM
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
1. Dinas Pertanian, Peternakan & Perikanan
2. Badan Pelaksana Penyuluhan PPKKP
3. Dinas Kehutanan & Perkebunan
4. Disperindagkop & UKM
5. Dinsosnakertrans
5. Optimalisasi Pelayanan Publik Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Seluruh SKPD
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 1
BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
Untuk mewujudkan Tema Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2014
yaitu “Peningkatan Infrastruktur Dasar, Ekonomi Kerakyatan dan
Pelayanan Publik”, maka prioritas pembangunan dijabarkan ke dalam
program-program pada masing-masing SKPD yang disertai dengan target yang
akan dicapai dan kebutuhan pendanaan disajikan dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014 ini.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 2
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 3
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 4
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 5
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 6
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 7
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 8
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 9
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 10
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 11
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 12
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 13
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 14
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 15
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 16
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 17
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 18
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 19
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 20
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 21
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 22
Tabel 5.2 Pagu Sementara RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
No SKPD Pagu Sementara RKPD 2014
Prioritas I Prioritas II
1 2 3 4
1 Dinas Pendidikan 91.534.216.457 102.626.276.846
2 Dinas Kesehatan 30.006.787.669 33.642.991.854
3 RSUD Ade M Djoen 45.962.508.754 51.532.217.465
4 Dinas Pekerjaan Umum 178.081.148.256 199.660.912.929
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.378.286.636 9.393.562.288
6 Dinas Perhubungan 14.957.680.379 16.770.242.943
7 Badan Lingkungan Hidup 4.669.344.012 5.235.172.265
8 Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran
35.870.809.980 40.217.612.803
9 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 3.763.037.928 4.219.040.564
10 Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4.652.887.668 5.216.721.751
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2.461.524.858 .759.810.935
12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.241.012.940 .754.936.295
13 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 6.048.000.000 .780.892.942
14 Bakesbanglinmas 3.168.294.311 3.552.226.278
15 Satuan Polisi Pamong Praja 2.029.621.344 2.275.569.618
16 Sekretariat Daerah 52.260.141.312 58.592.993.286
17 Sekretariat DPRD 16.752.000.156 18.781.997.293
18 Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 24.172.597.076 27.101.817.612
19 Dinas Pendapatan 4.943.819.580 5.542.908.614
20 Inspektorat Kabupaten 6.173.999.088 6.922.160.523
21 Badan Kepegawaian Daerah 9.623.592.077 10.789.773.081
22 Kantor Camat Sungai Tebelian 602.974.800 676.042.918
23 Kantor Camat Kelam Permai 621.935.760 697.301.555
24 Kantor Camat Binjai Hulu 644.953.200 723.108.234
25 Kantor Camat Tempunak 649.980.420 728.744.650
26 Kantor Camat Dedai 576.000.120 645.799.462
27 Kantor Camat Sepauk 794.882.400 891.205.763
28 Kantor Camat Ketungau Hilir 616.104.300 690.763.442
29 Kantor Camat Ketungau Tengah 765.969.528 858.789.247
30 Kantor Camat Ketungau Hulu 668.400.000 749.396.303
31 Kantor Camat Kayan Hilir 576.011.580 645.812.311
32 Kantor Camat Kayan Hulu 580.641.600 651.003.394
33 Kantor Camat Serawai 597.318.000 669.700.630
34 Kantor Camat Ambalau 702.000.420 787.068.402
35 Kantor Camat Sintang 826.799.760 926.990.849
36 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.440.000.096 1.614.498.427
37 Kelurahan Tanjung Puri 467.074.800 523.674.639
38 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu 384.044.640 430.582.935
39 Kelurahan Kapuas Kiri Hilir 141.444.360 158.584.501
40 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir 403.241.982 452.106.599
41 Kelurahan Ladang 157.795.440 176.916.995
42 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu 344.685.864 386.454.686
43 Kelurahan Akcaya 126.240.000 141.537.686
44 Kelurahan Alai 126.240.000 141.537.686
45 Kelurahan Rawa Mambok 126.240.000 141.537.686
46 Kelurahan Sengkuang 126.240.000 141.537.686
47 Kelurahan Mengkurai 126.240.000 141.537.686
48 Kelurahan Kedabang 126.240.000 141.537.686
49 Kelurahan Mekar Jaya 126.240.000 141.537.686
50 Kelurahan Batu Lalau 126.240.000 141.537.686
51 Kelurahan Menyumbung Tengah 126.240.000 141.537.686
52 Kelurahan Ulak Jaya 126.240.000 141.537.686
53 Badan Pengelola Perbatasan 40.600.428.636 45.520.363.756
54 Kantor Pemberdayaan Masyarakat & Desa 5.679.088.920 6.367.277.443
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bab 5 - 23
1 2 3 4
55 Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah 1.710.000.000 1.917.216.755
56 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan 25.343.657.747 28.414.786.698
57 Bada Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
5.270.941.236 5.909.670.673
58 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 15.950.044.013 17.882.860.595
59 Dinas Pertambangan Dan Energi 2.610.057.948 2.926.343.174
60 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM
13.413.072.000 15.038.459.865
Total 674.153.260.050 755.846.739.950
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
Penutup Bab 6 - 1
BAB 6
PENUTUP
Demikian RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014 ini disusun dan
diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) guna menyusun
Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Sintang Tahun 2014.
Semoga RKPD Kabupaten Sintang tahun 2014 ini dapat memberikan
gambaran tentang program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2014 guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten
Sintang periode 2011-2015.