TAX TREATYINDONESIA - KOREA
SELATANPengertian dan Model Tax Treaty
Tax Treaty Indonesia – Korea Selatan
Domisili Kepedudukan Tax Treaty
Bentuk Usaha Tetap
Kebijakan B.U.T Indonesia-Korea Selatan
Dividen
PERTUKARAN INFORMASI (Exchange Of Information)
Kebijakan PPN Atas Jasa Pelabuhan Internasional
Pertemuan DJP – Dubes & Pengusaha Korea Selatan
Contoh Soal
TAX TREATYkontrak yang mengikat suatu Negara dengan Negara lain dalam
hal perlakuan pajaknya.
MODEL OECD adalah model yang dikembangkan oleh Organization of
Economic Cooperation and Development
model UN adalah model yang dikembangkan oleh PBB untuk memperjuangkan kepentingan Negara-negara berkembang, sehingga prinsip
yang dipakai adalah prinsip sumber penghasilan.
Model tax treaty yang dipakai oleh Indonesia adalah campuran dari model OECD dan UN yaitu disebut dengan P3B. P3B Indonesia ini diatur dan disepakati secara sendiri-sendiri dengan tiap-tiap Negara sehingga ketentuan
pasal maupun ayat bagi setiap Negara berbeda.
TUJUAN DAN AZAS P3B
(TAX TREATY)
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar
kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang
terlibat dalam perjanjian tersebut.
a. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan ikim dunia usaha;
b. Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;
c. Peningkatan sumber daya manusia;
d. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;
e. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.
TUJUAN P3B
(TAX TREATY)
a.Azas domisili /Azas kependudukan
b. Azas Sumber
c. Azas Nasionalitas/ Azas kewarganegaraan
AZAS utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan
pajak
• Pajak penghasilan dan sejauh dinyatakan dalam pajak penghasilan tersebut
• Pajak perseroan• Pajak atas Bunga• Dividen dan Royalti
INDONESIA
• Pajak penghasilan• Pajak perseroan• Pajak penduduk yang dikenakan
dalam kaitannya dengan pajak atas penghasilan atau pajak atas perseroan.
KOREA SELATAN
TAX TREA
TYINDONESI
A-SOUT
H KORE
A
Dalam pelaksanaan P3B, periode ditandatanganinya P3B ternyata tidak harus
sama dengan periodediberlakukannya.
Berdasarkan Undang-Undang kedua negara.
Bila tidak dapat ditentukan menurut
undang-undang, maka status
seseorang akan ditentukan
berdasarkan tempat di mana
pusat kepentingan
pokoknya (centre of vital
interest) berada,
Bila tidak dapat ditentukan juga maka statusnya akan ditentukan
menurut kebiasaannya
berdiam.
Apabila status seseorang tidak
dapat ditentukan juga dengan ketiga cara di atas, maka status
orang tersebut akan ditentukan melalui mutual
agreement yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (competent
authority) dari kedua belah
pihak.
Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, orang atau badan, selain dari orang pribadi, merupakan penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka ia
akan dianggap sebagai penduduk di Negara dimana tempat kedudukan manajemen yang efektif berada.
(PENDUDUK)DOMISILI
PAJAK
pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa karena penggunaan atau hak untuk menggunakan, hak cipta kesusasteraan, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film-film
sinematografi, atau film-film atau pita -pita yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau
model, rencana, rumus, atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk penggunaan, atau hak untuk
menggunakan perlengkapan industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan, atau keterangan menyangkut pengalaman di
bidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan.
ROYALTI
Royalti yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat
dikenakan pajak di Negara lain tersebut.Namun demikian, royalti tersebut dapat juga
dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal dan sesuai dengan
perundang-undangan negara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati
royalti itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti.
Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya tersebut. (Pasal 10 Ayat 1 dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indoesia-Korea Selatan)
• Namun demikian, dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan
dan sesuai dengan perundang- undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak
yang dikenakan tidak akan melebihi. (Pasal 10 Ayat 2 dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indoesia-Korea Selatan)
DIVIDENPenghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat
piutang, namun berhak atas pembagian laba, demikian pula penghasilan dari hak-hak dari
perseroan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya sebagai penghasilan dari
saham-saham oleh undang-undang Negara pihak pada Persetujuan dimana perusahaan yang
membagikan dividen berkedudukan.
BUNGAIstilah "bunga" disini ialah penghasilan dari semua jenis
tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik ataupun tidak, dan baik yang berhak maupun tidak atas
bagian laba debitur dan pada khususnya penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah-hadiah yang terikat pada surat-surat berharga, obligasi maupun surat-surat hutang tersebut, demikian pula penghasilan yang oleh undang-undang perpajakan
dari Negara dimana penghasilan itu timbul dipersamakan dengan penghasilan dari peminjaman uang.Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan
dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain
tersebut.Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di
Negara pihak pada Persetujuan dimana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut akan
tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan
melebihi 10 persen dari jumlah kotor bunga.
BENTUK USAHA TETAP
BUT yang diutamakan
pemberian jasa-jasa termasuk
jasa konsultasi,
oleh perusahaan
melalui karyawannya atau personil lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan untuk tujuan
itu, tetapi hanya
apabila kegiatan-kegiatan tersebut
berlangsung (untuk
proyek yang sama atau yang ada
kaitannya) di Negara itu dalam masa atau masa-masa lebih dari tiga
bulan dalam jangka waktu
12 bulan.
suatu proyek perakitan
atau instalasi yang
dilakukan lebih dari
enam bulan.
suatu lokasi bangunan,
proyek konstruksi,
atau kegiatan-kegiatan
pengawasan yang
berhubungan dengan hal tersebut, dimana lokasi,
proyek atau kegiatan-kegiatan
berlangsung untuk
periode lebih dari enam
bulan;
suatu tempat kedudu
kan manajemen;
suatu
cabang;
suatu kantor;
suatu pabrik;
suatu
bengkel;
dan
suatu pertambangan, suatu ladang
minyak atau gas, suatu tempat penggali
an atau tempat
penambangan sumber alam lainnya.
BUT
Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik dari Korea maupun Indonesia tidak
akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan . Hal ini dapat dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap
perusahaan-perusahaan di salah satu negara (Indonesia/ Korea) yang menjalankan kegiatan yang sama.
Bentuk Usaha Tetap(permanent establishment)
bertindak di Negara pihak pada
Persetujuan atas nama perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan
lainnya, maka perusahaan tersebut
akan dianggap mempunyai bentuk
usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama
berkenaan dengan setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut untuk kepentingan perusahaan, jika
orang atau badan itu :
Memiliki kuasa dan biasa
melaksanakannya untuk menutup
kontrak di Negara tersebut atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan orang
atau badan itu dibatasi pada hal-hal
yang diatur pada ayat 4, yang
meskipun dilakukan melalui suatu tempat
tetap tidak akan menjadikan tempat
tetap itu suatu bentuk usaha tetap
berdasarkan ketentuan dalam
ayat tersebut; atau
Tidak memiliki kuasa semacam itu, tetapi
mempunyai kebiasaan untuk
mengurus persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara
yang disebut pertama dan secara
teratur menyerahkan
barang-barang atau barang dagangan itu
atas nama perusahaan
tersebut;
PERTUKARAN INFORMASI Exchange Of Information
Indonesia dan Korea Selatan telah menyetujui untuk melakukan tukar- menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan yg
telah dibuat (Tax Treaty INDOESIA-KOREA SELATAN) dan atau untuk mencegah tindak pidana fiskal atau penggelapan pajak atau untuk pengadministrasian ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut pencegahan penggelapan pajak
yang dicakup oleh Persetujuan tersebut.Setiap informasi yang dipertukarkan akan diperlakukan
secara rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada setiap orang atau badan atau yang berwenang selain yang telah
disebutkan di atas, termasuk pengadilan, sehubungan dengan penetapan dan penagihan, pelaksanaan atau
keputusan yang berhubungan dengan pajak-pajak tersebut atau penentuan dari banding dalam kaitannya dengan itu dan orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan
informasi itu.
Adapun hal-hal yang wajib di ketahui mengenai apa saja yang tidak termasuk
• untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang- undangan atau praktek administrasi di Negara tersebut atau di Negara pihak pada Persetujuan lainnya;
Ketentuan-ketentuan sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk mewajibkan kedua negara (Indoensia – Korea Selatan) dalam hal pertukaran Informasi
CONT.
Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1015/PJ.343/2005 tentang Pengenaan PPN yang
terdapat Tax Treaty Indonesia – Korea Selatan tanggal 24 Nopember 2005, menegaskan bahwa:a. Sepanjang jasa-jasa kepelabuhanan yang
diserahkan pihak Indonesia – Korea Selatan dimaksud terkait dengan international
traffic dan penerima jasa betul-betul merupakan kapal-kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Korea Selatan, maka secara timbal
balik dibebaskan dari pengenaan PPN;
b. Untuk mengantisipasi bahwa fasilitas P3B tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak
yang tidak berhak, maka diharapkan dapat meneliti lebih lanjut apakah kapal-kapal yang
mengaku atau berbendera Korea Selatan tersebut betul-betul dimiliki dan manajemennya dioperasikan oleh perusahaan yang merupakan
residen Korea Selatan.
KEBIJAKAN PPN ATASJASA PELABUHA
NINTERNASIONAL
UPDATE PADA TAHUN 2005
Siaran PERS
Ditjen Pajak Mengadakan Pertemuan dengan Dubes dan Pengusaha Korea
Selatan"Pertemuan ini dilaksanakan
untuk memperkuat
kerjasama dan meningkatkan
kepatuhan perpajakan perusahaan-perusahaan
Korea Selatan yang berinvestasi
di Indonesia," ~Mekar Satria
Utama, Direktur Penyuluhan,
Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat DJP
Atas royalti yang dibayarkan PT HANA kepada TAEGUK Co. dapat dipajaki di Indonesia dengan berdasarkan pada pasal 12 ayat (2) P3B Indonesia-Korea Selatan sebesar 15% (sepanjang TAEGUK Co. merupakan beneficial owner atas royalti tersebut). Karena dalam hal ini syarat administrasi telah terpenuhi (CoD tertanggal 1 Oktober 2013, berakhir Oktober 2014), maka perusahaan dapat menerima manfaat atas P3B Indonesia-Korea Selatan ini. Oleh karena itu, perhitungan atas pajak yang dikenakan terhadap pembayaran royalti yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Pada tanggal 3 Juli 2014, PT HANA membayar royalti kepada TAEGUK CO. atas penggunaan merek dagang senilai USD250.000. TAEGUK CO. berdomisili di Korea Selatan dan merupakan induk perusahaan dari SUJU CO. Nilai wajar dari pembayaran royalti tersebut adalah USD200.000. TAEGUK CO. sudah menyerahkan SKD bertanggal 1 Oktober 2013 kepada PT HANA.
15% * USD 250.000 * KMK IDR 11.150 * 50% * 100% = IDR 209.062.500
CONTOH KASUS
KESIMPULAN P3B RI – Korea Selatan:
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua Negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua Negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Pada prinsipnya, kehadiran Tax Treaty adalah untuk mencegah terjadinya juridical double taxation, yaitu dimana atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua Negara yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya Tax Treaty maka Negara sumber membagi hak pemajakan kepada source country dalam hal terbentuknya Permanent Estabilishment di Source Country.
Perjanjian penghindaran pajak berganda tidak hanya mengatur pajak penghasilan akan tetapi perjanjian penghindaran pajak berganda juga mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti antara Indonesia- Korea selatan.
DAFTAR PUSTAKAhttp://pajakonline.com/engine/treaty/view.php?id=24&l=id
http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=p3b
www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013_kajian_pkpn_Kebijakan_PPN_Jasa_Kepelabuhanan.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran%2520Pers%2520Pertemuan%2520DJP%2520-%2520PMA%2520Korea.pdf+&cd=18&hl=id&ct=clnk&gl=id