www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) TERHADAP
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP Judul berubah:
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (Pasal dan ayat batang tubuh berubah dan menyesuaikan dengan susunan judul RUU).
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 2.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Diubah:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Dengan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP PERUBAHAN SUSUNAN DAN REDAKSI: - Konsideran menimbang a menjadi menimbang b - Setelah kata ’pemilihan umum’ konsideran b
ditambahkan kata ’secara langsung oleh rakyat’ Ket: Disesuaikan dengan UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Menimbang : a. bahwa pemilihan umum secara langsung
oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PPP PD Tetap Tetap
3. Menimbang : a. bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan pemilihan umum;
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Ada tambahan konsideran:
b. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan penyalur aspirasi politik rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan penyalur aspirasi keaneka ragaman daerah.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Diubah, karena perlunya kita menyusun logika hukum
yang sistimatis dalam konsideran menimbang, sehingga penting menempatkan hakekat pemilu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis pada huruf a.
a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap 4. b. bahwa pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
PDIP PERUBAHAN SUSUNAN: - Konsideran menimbang b menjadi menimbang a
b. bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan pemilihan umum;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU Ket: Sesuai dengan konsideran menimbang UU No. 12 Tahun 2003 yang masih relevan dicantumkan dalam RUU ini.
c. bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU Ket: Sesuai dengan konsideran menimbang UU No. 12 Tahun 2003 yang masih relevan dicantumkan dalam RUU ini.
d. bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;
PPP Dilengkapi dengan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. bahwa pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Penambahan huruf c. c. bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
PD
Penambahan huruf d d. bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
Republik Indonesia Tahun 1945;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Diubah, karena terkait dengan huruf a yaitu dengan menempatkan maksud penyelenggaraan pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan amanat UUD 1945 pada huruf b.
b. bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ditambahkan huruf c, rumusan ini penting karena substansinya memuat prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi.
c. bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;
BPD
Ditambahkan huruf d, rumusan ini penting karena substansinya memuat partisipasi rakyat dan asas-asas pemilihan umum.
d. bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
5. c. bahwa Undang-undang Nomor PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: - Substansi tetap - Butir c menjadi butir e
e. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai dengan tuntutan, perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, sehingga perlu diganti;
PPP
12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PD Menjadi huruf e Rumusan tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Frase ”perlu diganti” diubah dengan ”perlu disempurnakan”.
c. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu disempurnakan;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
Menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai dengan tuntutan, perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, sehingga perlu diganti;
BPD Huruf c diubah menjadi huruf e, dengan rumusan tetap
e. .......... rumusan tetap ...........
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Redaksi disempurnakan dengan merevisi kalimat ”sudah tidak sesuai dengan tuntutan, perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, sehingga perlu diganti” terlalu di dramatisir karena perubahan UU No. 12 tahun 2003 bukan desakan publik melainkan desakan elitis dari kelompok politik tertentu. Kalimat tersebut harus dirubah menjadi ”perlu disempurnakan kembali untuk memperbaiki kualitas hasil pemilu dan demokrasi.
c. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-undang, perlu disempurnakan kembali untuk memperbaiki kualitas hasil pemilu dan demokrasi;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP PERUBAHAN REDAKSI:
- Butir d menjadi butir f. - Diantara kata ”huruf b, dan huruf c” ditambah kata
”huruf d, dan huruf e”
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
PPP PD Menjadi huruf f. Rumusan tetap
PAN Tetap Tetap
6. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD
Huruf d diubah menjadi huruf f, selanjutnya frasa “dan” sebelum huruf c dihapus, dan setelah frasa “huruf c,” ditambahkan frasa “huruf d, dan huruf e,”
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
7.
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 22E Undang-
PG Ada tambahan Pasal yakni: Pasal 27, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E dan Pasal 27ayat 1, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan Konsiderans: 2. Undang-undang No 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara nomor 3)
3. Undang-undang Republik Indenesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135)
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
2. Undang-undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara nomor 3)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135)
5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 )
PDIP Tetap Tetap PPP Tetap Tetap
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PD
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tambahan: - Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat
(2) - TAP MPR No 1/MPR/2003 Pasal 2
tentang TAP MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
Mengingat Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TAP MPR No 1/MPR/2003 Pasal 2
tentang TAP MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. :
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Frasa “dan” sebelum frasa “Pasal 22E” dihapus,
selanjutnya ditambahkan frasa “, dan Pasal 27 ayat (1)” sesudah frasa “Pasal 22E”. Usulan ini terkait dengan partisipasi rakyat dalam pemilu tanpa diskriminasi mengingat warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan urutan menjadi nomor 6
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
PG
7. Undang-undang No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
7 Undang-undang No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744)
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Angka 2 menjadi angka 3
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD
Tetap
Rumusan tetap PBR Tetap Tetap
8.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
PDS Tetap Tetap
9.
3. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
PG Perubahan urutan menjadi nomor 8 8. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Ket: Konsideran mengingat 3 dapat dicantumkan jika UU tentang Parpol sudah dituangkan dalam bentuk lembaran Negara sesuai dengan UU No 10 tahun 2004
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Angka 3 menjadi angka 4 KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Rumusan tetap PBR Tetap Tetap
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Rumusan tetap PBR Tetap Tetap
10.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap 11. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP Judul berubah: PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (Pasal dan ayat batang tubuh berubah dan menyesuaikan dengan susunan judul RUU).
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Rumusan tetap PBR Tetap Tetap
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Rumusan tetap PBR Tetap Tetap
12.
BAB I KETENTUAN UMUM
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
13. Pasal 1
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Rumusan tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Rumusan tetap PBR Tetap Tetap
14.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
PDS Tetap Tetap PG Penambahan substansi dalam definisi Pemilu
dengan menambahkan kalimat ...”mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai ” sebelum kata sarana
1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.
1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP Setelah kata sarana disisipkan: ..untuk memilih wakil rakyat yang merupakan...
Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Rumusan tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Ditambahkan kalimat ”selanjutnya disebut pemilu
legislatif” sebelum kata adalah.... 2. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut pemilu legislatif adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16.
2. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Substansi diubah menjadi: Pemilu anggota legislatif adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu anggota legislatif adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PPP
Penambahan ayat baru: (urutan penomoran ayat disesuaikan) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Rumusan tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 17. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
PPP Menjadi ayat 4 Susunan DPR, DPD, dan DPRD diubah menjadi: DPR, DPRD, dan DPD.
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD
Tetap
Rumusan tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 5 PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus karena substansinya sudah termuat pada angka
3
dihapus
PBR Tetap Tetap
18.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 7, setelah DPRD. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. 5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus karena substansinya sudah termuat pada
angka 3
Dihapus PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan substansi 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah.
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan Penyebutan pada Pasal 1 Ayat (4) UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
Tetap
PPP Menjadi ayat 6 6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus karena substansinya sudah termuat pada
angka 3
Dihapus PBR Tetap Tetap
20.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
PDS Tetap Tetap 21. 7. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 8 PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Angka 7 diubah menjadi angka 4, selanjutnya rumusan
tetap 4. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
PDS Tetap Tetap PG Pada akhir kalimat ditambahkan kata ”bersifat
hirarkis”. Ket : Sinkron dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota bersifat hirarkis
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 9 PD Ditambah : yang merupakan bagian dari KPU 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.
22.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
Penambahan huruf 9 9. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Perlu penambahan rumusan dengan mencantumkan
kalimat yang bersifat penegasan menyangkut hubungan/ relasi organisasional antara KPUD dengan KPU. Hal ini diperlukan untuk mempetegas keutuhan dari organisasi penyelenggara pemilu
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari KPU.
PKS Tetap Tetap BPD
Angka 8 diubah menjadi angka 5, selanjutnya rumusan tetap
5. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 10 PD Menjadi huruf 10 Tetap
PAN KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Angka 9 diubah menjadi angka 6, selanjutnya rumusan
tetap 6. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap
23.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan atau sebutan lain, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 11 PD Menjadi huruf 11 Tetap
24. 10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan atau nama lainnya. PAN
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Angka 10 diubah menjadi angka 7, selanjutnya
rumusan tetap 7. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 12 PD Menjadi huruf 12 Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah redaksionalnya untuk menjaga konsisensi dan
memperjelas posisi PPLN yang pada dasarnya memiliki fungsi dan tugas yang sama dengan PPK dan PPS.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
PKS Tetap Tetap BPD
Angka 11 diubah menjadi angka 8, selanjutnya rumusan tetap
8. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap
25.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU yang mempunyai tugas melaksanakan Pemilu di luar negeri.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 13 PD Menjadi huruf 13 Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
26. 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
BPD Angka 12 diubah menjadi angka 9, selanjutnya rumusan tetap
9. ............ rumusan tetap .................
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 14 PD Menjadi huruf 14 Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Angka 13 diubah menjadi angka 10, selanjutnya
rumusan tetap 10. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap
27.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPSLN.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 15 PD Menjadi huruf 15 Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Angka 14 diubah menjadi angka 11, selanjutnya
rumusan tetap 11. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap
28.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 16 PD Menjadi huruf 16 Tetap
PAN Tetap Tetap
29. 15. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara di luar negeri.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Angka 15 diubah menjadi angka 12, selanjutnya
rumusan tetap 12. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 17 PD Menjadi huruf 17 Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Redaksionalnya 16. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya
disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007.
PKS Tetap Tetap BPD Angka 16 diubah menjadi angka 13, selanjutnya
rumusan tetap 13. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap
30.
16. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 18 PD Menjadi huruf 18 Tetap
31. 17. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah Redaksionalnya 17. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007..
PKS Tetap Tetap BPD Angka 17 diubah menjadi angka 14, selanjutnya
rumusan tetap 14. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap
provinsi dan kabupaten/kota.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 19 PD Menjadi huruf 19 Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Redaksionalnya 18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau
sebutan lain, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan atau sebutan lain, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau sebutan lain, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007.
PKS Tetap Tetap
32. 18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau sebutan lain, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan atau sebutan lain, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau sebutan lain.
BPD Angka 18 diubah menjadi angka 15, selanjutnya rumusan tetap
15. ............ rumusan tetap .................
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 20 PD Menjadi huruf 20 Tetap
PAN Tetap Tetap Perlu ditambah pengaturan tentang
Dewan Kehormatan (20). Dewan Kehormatan adalah alat
kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD
Angka 19 diubah menjadi angka 16, selanjutnya rumusan tetap
16. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap
33.
19. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh panwaslu kecamatan atau sebutan lain untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP PERUBAHAN REDAKSI:
Setelah kata ’Indonesia’ ditambahkan ’dan Orang Asing’ Ket: Disesuaikan dengan UUD 1945 dan adminduk
20. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
PPP Menjadi ayat 21
34. 20. Penduduk adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
PD Menjadi huruf 21 Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah : - Penduduk diganti dengan warga negara - berdomisili diganti dengan bertempat tinggal -di wilayah Republik Indonesia diganti dengan di Indonesia
Warga negara ialah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan di luar negeri.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Angka 20 diubah menjadi angka 17, selanjutnya
rumusan tetap 17. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP PERUBAHAN REDAKSI:
- Kata ’penduduk’ diganti menjadi ’Warga Negara Republik Indonesia
- Anak kalimat ”atau pernah/sudah kawin” diganti menjadi ”atau sudah/pernah kawin”
Ket: • Dipergunakan juga dalam UU No. 12 Tahun 2003
(Pasal 1 Ayat (8) dan Pasal 13). • Konsisten dengan Pasal 20
21. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
PPP Menjadi ayat 22 PD Menjadi huruf 22 Tetap
PAN - kata ”penduduk” diganti ”warga negara”
21. Pemilih adalah warga negara yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau pernah/sudah kawin.
KB Tetap Tetap
35. 21. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau pernah/sudah kawin yang terdaftar dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Angka 21 diubah menjadi angka 18, selanjutnya rumusan tetap
18. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP Dibagi menjadi 2 ayat:
23. Peserta Pemilu anggota legislatif adalah Partai Politik.
23. Peserta Pemilu anggota legislatif adalah Partai Politik.
Ayat baru, pecahan ayat 22 draft ruu: 24. Peserta Pemilu anggota DPD adalah
perseorangan.
24. Peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan.
PD Menjadi huruf 23 Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Angka 22 diubah menjadi angka 19, selanjutnya
rumusan tetap
19. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap
36.
22. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta perseorangan untuk pemilu anggota DPD.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 25 PD Menjadi huruf 24 Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
37. 23. Partai Politik peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Angka 23 diubah menjadi angka 20, selanjutnya rumusan tetap
20. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP PERUBAHAN REDAKSI:
Kata ’partai politik’ diganti menjadi ’peserta pemilu’ Ket: Karena DPD juga menawarkan visi dan misi (yang bukan merupakan partai politik) namun merupakan peserta pemilu.
24. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi peserta pemilu.
PPP Menjadi ayat 26, DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif.
Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu calon anggota legislatif dan calon anggota DPD untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi partai politik dan calon anggota DPD.
PD Menjadi huruf 25 Tetap PAN Diubah:
Visi dan misi partai politik dalam kalimat terakhir diganti dengan visi dan misi peserta pemilu.
24. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi serta program Peserta Pemilu
KB Tetap Tetap
38. 24. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan dengan menawarkan visi dan misi partai politik.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Angka 24 diubah menjadi angka 21, selanjutnya frasa ”calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota” dihapus karena siapa peserta pemilu sudah dijelaskan pada angka 19 (lihat DIM No.38) sbgmn usul perubahan sehingga calon anggota DPD juga berkampanye, dan selanjutnya frasa “visi dan misi partai politik” diubah dengan rumusan frasa “visi, misi dan programnya”.
21. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
Tetap Tetap PG Penambahan Ketentuan Umum Ket : Ditambahkan dua ketentuan umum mengenai pemantau pemilu dan tahapan pemilu. Redaksi sama dengan UU Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilu Legislatif ketentuan umum 15
26. Pemantau Pemilu adalah lembaga yang melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, dan perwakilan pemerintah luar negeri.
27. Tahapan Penyelenggaraan pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
39. 25. Bilangan Pembagi Pemilihan yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP Menjadi ayat 27 DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif.
Bilangan Pembagi Pemilihan yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan terpilihnya anggota legislatif.
Menjadi huruf 26 Tetap Ditambah huruf 27 Perlu ditambah dengan pengertian Hakim ad-hoc Pemilu
27. Hakim ad hoc pemilu adalah hakim ad hoc yang diberikan wewenang untuk menyelesaian tindak pidana pemilu dan perselisihan administrasi pemilu, yang terdiri dari hakim karier dan hakim non karier.
Ditambah huruf 28 Perlu ditambahkan pengertian perselisihan administrasi pemilu.
28. Perselisihan administrasi pemilu adalah perselisihan pada setiap tahapan pemilu yang diajukan oleh pihak yang keberatan oleh keluarnya keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh KPU/ KPUD
Ditambah huruf 29 Perlu ditambahkan pengertian Tindak Pidana Pemilu
29. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam tahapan pemilu yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini
PD
Ditambah huruf 30 Perlu ditambahkan pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu
30. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu yang tidak mengandung unsur pidana.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Ada tambahan
26. Daerah pemilihan adalah kesatuan wilayah yang ditetapkan sebagai tempat perolehan suara bagi para peserta pemilu.
27. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum
28. Pelaksana kampanye adalah pihak yang mempersiapkan dan melaksanakan kampanye
29. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat pemilih.
30. Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
KB Tetap
Tetap
Penambahan Butir Baru 26. Perselisihan administrasi Pemilu adalah perselisihan pada setiap tahapan Pemilu yang diajukan oleh pihak yang keberatan atas keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh KPU/KPUD.
Penambahan Butir Baru 27. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam tahapan Pemilu yang melanggar ketentuan dalam undang undang ini.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan Butir Baru 28. Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilu yang melanggar ketentuan peraturan perundag-undangan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana.
Penambahan Butir Baru 29. Hakim ad hoc pemilu adalah hakim yang khusus diberikan wewenang untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu dan perselisihan administrasi pemilu, yang anggotanya diangkat dari unsur hakim karier dan non karier berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang hakim karier dan 3 (tiga) orang hakim non karier.
Penambahan Butir Baru 30. Penyidik pemilu adalah penyidik Polri pada Pengawas Pemilu.
Penambahan Butir Baru 31. Penuntut tindak pidana pemilu adalah penuntut umum pada Pengawas Pemilu.
PKS Tetap Tetap BPD
Angka 25 diubah menjadi angka 22, selanjutnya rumusan tetap
22. ............ rumusan tetap .................
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP
Tetap BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN
LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU
40. BAB II
ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap Pasal 2 PBR Tetap Tetap
41.
Pasal 2
PDS Tetap Tetap PG Penambahan substansi
Ditambahkan kata “dengan mengedepankan prinsip efektiftitas dan efisiensi” sebelum kata berdasarkan
Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU 12 Tahun 2003
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap ..... rumusan tetap ......
42.
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP tetap Pasal 3 PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD PBR Tetap Tetap
43.
Pasal 3
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU 12 Tahun 2003
Tetap
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif dan anggota DPD.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap PBR Tetap Tetap
44.
Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
45. Pasal 4
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD tetap Pasal 4 PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU 12 Tahun 2003
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap (1) ............ rumusan tetap ................. PBR Tetap Tetap
46.
(1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU 12 Tahun 2003
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap (2) ............ rumusan tetap ................. PBR Tetap Tetap
47.
(2) Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:
PDS Tetap Tetap 48. a. pemutakhiran dan penyusunan daftar PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU 12 Tahun 2003
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
Menjadi 2 tidak menggunakan kata sambung dan untuk memperjelas tanggung jawab
a pemutakhiran data pemilih PKS
b penyusunan daftar pemilih BPD tetap PBR Tetap Tetap
pemilih;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU 12 Tahun 2003
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap PBR Tetap Tetap
49.
b. pendaftaran peserta pemilu;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU 12 Tahun 2003
Tetap 50. c. penetapan peserta pemilu;
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Penambahan substansi
Kata ”daerah pemilihan” dan kata ”masing-masing” d. penetapan daerah pemilihan dan
jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah: Kursi menjadi wakil
Penetapan jumlah wakil dan daerah pemilihan;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD tetap PBR Tetap Tetap
51.
d. penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket : Adalah pengusulan caleg oleh peserta pemilu dan penetapan daftar calon oleh KPU
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. pencalonan anggota legislatif dan DPD; PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
52.
e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Penambahan substansi
Kalimat “dan masa tenang” f. kampanye dan masa tenang;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap PBR Tetap Tetap
53.
f. kampanye;
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket : Pemungutan termasuk hari pencoblosan
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap PBR Tetap Tetap
54.
g. pemungutan dan penghitungan suara;
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket : Didahului dengan hasil akhir perhitungan suara
Tetap 55.
h. penetapan hasil pemilu; dan
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. pengucapan sumpah/janji anggota legislatif dan
DPD. PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD PBR Tetap Tetap
56.
i. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah dengan menghapus kata “hari libur” (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada
hari yang diliburkan. PKS Tetap Tetap BPD tetap (3) ............ rumusan tetap .................
57. (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap Pasal 5 PBR Tetap Tetap
58.
Pasal 5
PDS Tetap Tetap
59.
(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.
PG Setelah kalimat terakhir ditambahkan kata “terbatas”. Pengertian terbatas adalah bahwa ada batasan angka tertentu yang harus dicapai untuk dapat menjadi calon terpilih. Hal ini tidak mereduksi tujuan disusunnya daftar calon secara terbuka.
(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Ket: • Anggota parlemen, selain berperan sebagai wakil
rakyat juga adalah merupakan wakil partai. Oleh sebab itu, khususnya untuk Pemilu 2009, pemahaman Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI atas Sistem Proporsional dengan daftar calon terbuka adalah sistem proporsional terbuka terbatas, dalam arti adanya nomor urut calon sehingga partai dapat menentukan kader-kader terbaiknya untuk duduk di parlemen.
• Sistem Proporsional Terbuka Murni mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelaksanaannya maupun bagi rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya.
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah; dengan mempertimbangkan alokasi untuk suara partai
Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dengan mempertimbangkan alokasi untuk suara partai
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD tetap (1) ............ rumusan tetap ................. PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
60. (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU No 12 Tahun 2003
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap (2) ............ rumusan tetap ................. PBR Tetap Tetap
dengan sistem distrik berwakil banyak.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap Pasal 6 PBR Tetap Tetap
61.
Pasal 6
PDS Tetap Tetap PG Setelah kata Pemilu ditambahkan kata “Legislatif” dan
setelah kalimat terakhir ditambahkan kata “dan/atau struktur dibawahnya”
(1) Pemilu Legislatif diselenggarakan oleh KPU dan/atau struktur dibawahnya.
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU No 22 Tahun 2007
Tetap
62.
(1) Pemilu diselenggarakan oleh KPU.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap (1) ............ rumusan tetap ................. PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Penambahan kalimat (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilu
legislatif dilaksanakan oleh Bawaslu dan/atau struktur dibawahnya.
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU No 22 Tahun 2007
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap (2) ............ rumusan tetap ................. PBR Tetap Tetap
63.
(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
64. BAB III PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI
PEMILU
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap BAB III PESERTA DAN PERSYARATAN
MENGIKUTI PEMILU PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Kalimat ‘Partai Politik” diubah menjadi “DPR dan DPRD”
Bagian Kesatu Peserta Pemilu DPR dan DPRD
PDIP Tetap Tetap PPP Judul bagian kesatu diubah menjadi:
Peserta Pemilu Anggota Legislatif Bagian Kesatu:
Peserta Pemilu Anggota Legislatif PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap
Bagian Kesatu Peserta Pemilu Partai Politik
PBR Tetap Tetap
65.
Bagian Kesatu Peserta Pemilu Partai Politik
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. Peserta pemilu untuk memilih anggota legislatif
adalah partai politik. PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
66. Pasal 7
BPD Tetap Pasal 7
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Catatan: Pengaturan tentang DPRD di Papua dan Aceh merujuk pada pengaturan UU Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 21 Tentang Otsus Papua.
Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ............ rumusan tetap ................. PBR Tetap Tetap
67.
Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Pasal 8 PBR Tetap Tetap
68.
Pasal 8
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan substansi Pada akhir kalimat ditambahkan kata ‘persyaratan” Ket: Persyaratan ini berlaku untuk partai politik yang belum mengikuti pemilu/parpol baru.
Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
69.
Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi:
PDIP Tetap Ket: • Dalam rangka penguatan sistem presidensial di
Indonesia, perlu dilakukan penyederhanaan sistem kepartaian. Hal ini dilakukan bukan bertujuan untuk mengebiri hak-hak politik masyarakat seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru. Pendirian partai politik tetap diberi kebebasan karena telah dijamin oleh konstitusi, namun yang perlu diperketat adalah persyaratan untuk mengikuti Pemilu, dengan tujuan agar :
pemilu bisa berlangsung dengan efektif; biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak; masyarakat tidak menjadi bingung dalam
menentukan pilihan (pada pemilu 2004, suara tidak sah mencapai 10.957.925 (8,81%), salah satu penyebabnya karena rumitnya kertas suara).
demokrasi yang dihasilkannya lebih efektif dan produktif.
Sistem Presidensial yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan efektif.
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• Sistem kepartaian yang dianut oleh suatu negara harus sejalan dengan sistem Pemilu dan Sistem Pemerintahan. Dengan demikian, dalam rangka penguatan sistem presidensial, maka penyederhanaan sistem kepartaian juga perlu dilakukan.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• Dalam sistem presidensial, idealnya partai politik yang ikut Pemilu terbatas jumlahnya (dan dengan demikian jumlah fraksi di parlemen juga tidak terlalu banyak), sehingga dapat menghasilkan pemerintahan koalisi yang ringkas dan oposisi yang bermakna.
• Patut dicatat bahwa ketika kesempatan untuk mendirikan partai politik begitu terbuka, partai politik bertumbuhan seperti jamur di musim hujan, baik dalam Pemilu 1999, maupun Pemilu 2004. Maraknya pertumbuhan partai politik ini, menunjukkan bahwa negara telah menjamin hak bagi warga negara untuk mendirikan partai seperti yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kondisi ini sebenarnya sangat tidak sehat bagi perkembangan demokrasi. Sebab pendirian partai baru belum tentu didasari oleh keinginan untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat, namun lebih sering disebabkan oleh kepentingan segelintir elite-elite partai. Dalam beberapa kasus, pendirian partai politik diduga disebabkan oleh kekecewaan aktor-aktor politik sehingga mereka membuat partai baru sebagai pecahan dari partai-partai sebelumnya.
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Rumusan diubah (1) Partai politik dapat menjadi peserta
pemilu apabila memenuhi syarat: PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus
Ket : FPG tidak mengkategorikan adanya persyaratan umum dan khusus.
Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus a. berstatus badan hukum sesuai
dengan Undang-Undang Nomor .... Tahun .... tentang Partai Politik;
PBR Tetap Tetap
70.
a. persyaratan umum;
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
71. b. persyaratan khusus.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Dihapus b. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari seluruh jumlah provinsi;
c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap;
e. memperhatikan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai di tingkat pusat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus); dan
f. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
BPD
Dimasukkan ayat baru yaitu ayat (2)
(2) Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta pemilu.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus 72.
Pasal 9 PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 9 dihapus
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus, karena substansinya dimasukkan menjadi
ayat 1 dalam Pasal 8
PBR Tetap Tetap
73.
(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah; Nomor ---- Tahun 2007
(a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang Undang Nomor ... Tahun 2007 tentang Partai Politik;
KB Tetap Tetap
74. a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Substansi rumusan dimasukan menjadi rumusan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagaimana usulan.
PBR Redaksi disempurnakan Ket : Karena Undang-Undang tentang Partai Politik belum di sahkan, untuk sementara digunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebagai subtitusi.
a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi b. memiliki kepengurusan lengkap di 75% dari
jumlah provinsi; 75. b. memiliki kepengurusan lengkap di seluruh provinsi;
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: Diantara kata ”lengkap” dan kata ”di seluruh” ditambah anak kalimat ”sekurang-kurangnya di di 75% (tujuh puluh lima perseratus)”
b. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari seluruh provinsi;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Ket: • Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003. • Dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian
(Lihat DIM No. 59) usulan ini memang sangat baik, namun sangat berat untuk dipenuhi, (bahkan oleh partai besar). Bagaimana seandainya suatu ketika ada kepengurusan di tingkat provinsi yang dibekukan karena berbagai alasan atau belum terbentuk (misalnya di provinsi baru hasil pemekaran), apakah partai politik bersangkutan tidak dapat mengikuti pemilu dengan alasan tidak memenuhi persyaratan?
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Frasa ”di seluruh provinsi” dihapus, yang
selanjutnya diubah menjadi rumusan baru yang dimasukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sebagaimana usulan FBPD.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kata “diseluruh provinsi” diganti “sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah provinsi di Indonesia” Keterangan: Pasal 9 nyata-nyata melanggar pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang Hak setiap orang untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun untuk kestabilan politik perlu rasionalisasi dan proporsionalitas tentang persyaratan umum parpol menjadi peserta pemilu. Bukan mengedepankan arogansi dengan menafikan hak dan pilihan politik setiap orang.
b. memiliki kepengurusan lengkap “sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah provinsi di Indonesia”
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 76. c. memiliki kepengurusan lengkap
sekurang-kurangnya di 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi;
PDIP PERUBAHAN REDAKSI - Kata ”75% (tujuh puluh lima perseratus)” diganti
menjadi “50% (lima puluh perseratus)” - Kata ”tiap” diantara kata ”di” dan kata ”provinsi”
dihapus. - Diakhir kalimat ditambah anak kalimat
”sebagaimana dimaksud dalam huruf b”
c. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU - Menjadi huruf d.
d. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan/atau nama lain di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap Ada tambahan: (d) memiliki kepengurusan lengkap
sekurang-kurangnya di 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan di tiap kabupaten/kota;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Frasa ”75 % (tujuh puluh lima perseratus)” diubah
menjadi ”50 % (lima puluh persertaus)”, yang selanjutnya disusun dengan rumusan baru yang dimasukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sebagaimana usulan FBPD.
PBR angka “75%” diganti dengan “2/3” dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi
c. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3” dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi;
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Ket: Perlu disinkronkan dengan pembahasan RUU tentang Partai Politik, apakah ketentuan ini sudah berlaku sebagai persyaratan untuk mengikuti pemilu 2009?
Tetap
PDIP PERUBAHAN REDAKSI - Butir d menjadi butir e - Setelah kata ”memperhatikan” ditambah kata
”dengan sungguh-sungguh”
e. memperhatikan dengan sungguh-sungguh keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
PPP PD Tetap Tetap
PAN Diganti; memperhatikan diganti dengan mengupayakan dengan sungguh-sungguh
c. mengupayakan dengan sungguh-sungguh keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus);
KB Diubah redaksi dan substansinya d. Mengakomodasi keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
PKS Tetap Tetap BPD Ditambahkan frasa ”di tingkat pusat” setelah frasa
”partai”, yang selanjutnya disusun menjadi rumusan baru yang dimasukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e sebagaimana usulan FBPD.
PBR Tetap Tetap
77.
d. memperhatikan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perbaikan substansi: Kalimat “sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau” dan “kata huruf b dan” dihapus
e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota.
PERBAIKAN REDAKSI : - Butir e menjadi butir f - Kata ’huruf b dan’ DIHAPUS Ket: Disesuaikan dengan UU No 12 Tahun 2003
f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota.
PDIP
PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU Ket: • Sesuai dengan fungsinya sebagai wadah pendidikan
politik bagi rakyat, maka Parpol harus lebih dekat dengan rakyat.
• Anggota ini juga akan berfungsi sebagai saksi bagi Parpol bersangkutan pada saat pelaksanaan Pemilu.
g. memiliki anggota sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang pada setiap kelurahan/desa di kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota.
PPP
78.
e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota.
PD Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Ditambah; partai yang bersangkutan.
e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk, mana yang lebih tinggi pada setiap kepengurusan parpol sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota partai yang bersangkutan
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Syarat keanggotaan dihapus.
Karena Pasal 22E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD adalah partai politik. Dengan demikian persyaratan kepesertaan pemilu itu secara logika hukumnya melekat pada persyaratan untuk memperoleh pengesahan badan hukum partai politik sbagaimana diatur dalam UU Parpol.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Sejalan dengan itu, ketentuan lebih lanjut tentang pemilu yang diatur dengan UU sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 tersebut substansinya adalah yang mengenai pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengalokasian kursi, penetapan hasil pemilu. Karena itu keanggotaan parpol sebagai syarat kepesertaan pemilu dapat dikatakan mengarah pada pengebirian hak warga negara dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (bagi yang berhimpun dalam parpol) untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diamanatkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan kata lain keanggotaan parpol sebagai syarat kepesertaan pemilu itu bukan merupakan amanat konstitusi. Sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, fakta menunjukkan bahwa tidak ada korelasi kuat antara jumlah anggota dengan perolehan jumlah suara/kursi parpol dalam pemilu, bahkan sebaliknya fakta membuktikan bahwa keberhasilan parpol memperoleh suara/kursi sesuai yang ditargetkan dalam pemilu itu berkorelasi kuat dengan kerja mesin politiknya parpol (infrastruktur & kepengurusan parpol). Karena itu menurut FBPD, kepengurusan dapat dimasukkan sebagai syarat menjadi peserta pemilu, sedangkan keanggotaan parpol tidak dimasukkan sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Ket: Berkantor tetap setidaknya untuk 5 (lima) tahun tidak dalam pengertian harus memiliki, tapi cukup dengan surat kontrak/sewa atau surat ijin untuk menempati.
Tetap
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: Butir f menjadi butir h Ket: Penjelasan pasal 9 ayat (1) butir f: Pengertian ’kantor tetap’ adalah tempat beralamat tetap dan/atau kontrak dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.
h. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap; dan
PPP PD Menjadi huruf e Rumusan tetap
PAN Ada perubahan f. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf c tambahan harus mempunyai kantor tetap; dan
KB Menghapus kata ”tetap” dan menggantinya dengan
kata ”representatif atas nama lembaga”. f. pengurus sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor yang representatif atas nama lembaga; dan
PKS Tetap Tetap
79.
f. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap; dan
BPD Rumusan tetap namun dipindahkan dengan memasukkannya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d sebagaimana usulan FBPD.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PERUBAHAN REDAKSI: Butir g menjadi butir i
i. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU Ket: • Sesuai Pasal 6A UUD 1945 • Calon presiden yang akan diusung oleh suatu partai
politik pada pemilihan presiden harus dijadikan satu paket untuk Pemilu Legislatif. Dengan demikian pilihan rakyat terhadap suatu partai politik dalam pemilu legislatif juga tidak akan jauh berbeda dengan pilihan terhadap calon presiden yang diajukan partai politik tersebut pada saat dilakukan pemilihan presiden.
j. mengumumkan nama bakal calon Presiden oleh partai politik bersangkutan pada Pemilihan Umum Presiden.
80. g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. PDIP
• Ketika pemerintahan terbentuk juga akan jelas partai mana yang menjadi partai pemerintah (atau mendukung pemerintah) dan partai oposisi, dalam arti akan dihasilkan pemerintahan koalisi yang ringkas dan oposisi yang bermakna (bukan seperti saat ini, hanya PDI Perjuangan yang secara tegas menyatakan sebagai oposisi, sedangkan partai lain sangat cair dan sangat tergantung kepada kepentingan politik masing-masing).
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• Apakah calon yang diajukan tersebut dapat mengikuti pemilihan presiden atau tidak, juga tergantung kepada pemenuhan persyaratan seperti yang diatur dalam UU tentang Pemilihan Presiden.
Catatan : Usulan ini merupakan alternatif jika konsep untuk melaksanakan pemilihan presiden terlebih dahulu sebelum pemilu legislatif tidak dapat diterima.
PPP PD Menjadi huruf f Rumusan Tetap
PAN Ditambah; yang sah
g. mengajukan nama dan tanda gambar yang sah partai politik kepada KPU.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Rumusan tetap namun dipindahkan dengan
memasukkannya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f sebagaimana usulan FBPD.
PBR Tetap
Tetap
PDS Tetap Tetap 81. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud PG Pasal Baru Pasal 9
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Menjadi substansi Pasal baru Ket: Berkenaan dengan ketentuan ET FPG sependapat dengan Pemerintah memberlakukan persyaratan 5%; namun untuk pemilu 2009 partai politik yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya diberlakukan syarat 3%. Pengaturan selanjutnya berkenaan dengan UU ini selain ketentuan ET sebagai persyaratan untuk mengikuti pemilu berikutnya juga perlu dirumuskan ketentuan Parliamentary Threshold (PT) sebagai persyaratan untuk bisa duduk di DPR.
Persyaratan bagi Partai politik untuk mengikuti pemilu berikutnya:
dalam Pasal 8 huruf b, yaitu:
PDIP TETAP Ket: • Sesuai dengan pasal 9 UU No 12 Tahun 2003 • Peningkatan prosentase electoral threshold dari 3 %
(tiga persen) menjadi 5 % (lima persen) memang baik untuk melihat partai mana yang sebenarnya mendapat dukungan nyata (real) dari rakyat. Selain itu, mekanisme ini juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai di Indonesia, karena dengan ambang batas yang semakin tinggi (5%) maka akan terjadi seleksi secara alamiah terhadap partai-partai yang ada.
(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• Namun jika penerapan electoral threshold masih sama seperti yang berlaku pada Pemilu 2004, maka peningkatan presentase ini tetap tidak efektif. Sebab walaupun suatu partai tidak memenuhi electoral threshold, pada pemilu berikutnya masih dapat menjadi kontestan dengan syarat yang sangat ”sederhana” yaitu bergabung dengan partai lain, atau mengubah nama partai dengan menambah kata baru dibelakang nama partai dan mendaftar kembali sebagai partai baru.
• Penerapan electoral threshold perlu diubah menjadi : partai politik dapat mengirim wakilnya ke parlemen, jika memperoleh sekurang-kurangnya .... % jumlah suara secara nasional (dipahami sebagai parliamentary threshold). Dengan demikian, pada pemilu berjalan hanya partai yang memenuhi persyaratan electoral threshold yang dapat menempatkan wakilnya di legislatif. Hal ini akan membuat persaingan di antara partai politik semakin sehat.
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Ayat (2) dihapus sebagai konsekuensi dari usulan
penghapusan huruf a dan huruf b dalam Pasal 8 RUU (lihat DIM No.72, No.73)
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Penambahan kata “atau” a. memperoleh sekurang-kurangnya 5 %
(lima perseratus) jumlah kursi DPR ; atau
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI: - Angka ’5%’ diganti menjadi ’3%’ - Setelah tanda ; ditambahkan kata ’atau’
a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR; atau
PPP PD Tetap Tetap
PAN Diganti; 3 %
a. memperoleh sekurang-kurangnya 3 % (tiga perseratus) jumlah kursi DPR
KB 1. Jumlah 5% diubah menjadi 4% sebagai bagian dari upaya menstabilisasi proses pelembagaan dan penguatan parpol.
2. Dan menambah kata ”atau” yang berarti optional dan
dimaksudkan mewadahi aspirasi politik lokal.
a. memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) jumlah kursi DPR; atau
PKS Usul minimal 3%
a. memperoleh sekurang-kurangnya 3 % (tiga perseratus) jumlah kursi DPR;
82. a. memperoleh sekurang-kurangnya 5 %
(lima perseratus) jumlah kursi DPR;
BPD Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Angka 5% diganti 3%, setelah tanda ; ditambahkan kata atau Undang-undang No. 12 Tahun 2003 sudah mencerminkan asas keadilan dengan penghargaan terhadap prinsip-prinsip keterwakilan dan proposionalitas dalam politik, sehingga syarat khusus (angka 3%) ini masih relevan untuk diakomodasi,
a. Memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR; atau
PDS a. memperoleh sekurang-kurangnya 2 % (dua perseratus) jumlah kursi DPR;
PG Tetap Tetap PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI:
Angka ’5%’ diganti menjadi ’4%’
b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
PPP PD Tetap Tetap
PAN Diganti; 3 %
b. memperoleh sekurang-kurangnya 3 % (tiga perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia .
83. b. memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; atau
KB 1. Jumlah 5% diubah menjadi 4% 2. Menghapus kata ”yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ jumlah propinsi di Indonesia”
b. memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi; atau
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Usul minimal 4% Catatan: dapil DPRD 1 tetap (UU 12/2003)
b. memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; atau
BPD Dihapus PBR Angka 5% diganti 4%
Undang-undang No. 12 Tahun 2003 sudah mencerminkan asas keadilan dengan penghargaan terhadap prinsip-prinsip keterwakilan dan proposionalitas dalam politik, sehingga syarat khusus (angka 4%) ini masih sangat relevan untuk diakomodasi,
b. Memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; atau
PDS b. memperoleh sekurang-kurangnya 2 % (dua perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; atau
84. c. memperoleh sekurang-kurangnya 5 % PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Keterangan:
Perlu penambahan pasal yang memuat pengaturan tentang prosedur dan mekanisme penggabungan (yang bukan fusi) parpol peserta pemilu 2009 yang tidak mencapai bilangan ET untuk bisa mengikuti Pemilu 2014. bentuk penggabungan tersebut apakah dalam bentuk afiliasi atau konfederasi tanpa melalui mekanisme verifikasi yang pada prinsipnya tidak menghilangkan eksistensi masing-masing parpol yang bersangkutan. Terkait dengan pengaturan ini perlu dibuat pengaturan yang menegaskan bahwa parpol yang tidak memenuhi electoral treshold tidak dapat sekedar “berganti baju” dengan menggunakan tokoh pendiri, pimpinan parpol dan infrastruktur parpol lama untuk mendaftarkan diri sebagai Parpol baru
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI: Angka ’5%’ diganti menjadi ’4%’
c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.
PPP
(lima perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diganti; 3 %
c. memperoleh sekurang-kurangnya 3 % (tiga perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia
KB 1. Jumlah 5% diubah menjadi 4% 2. Menghapus kata ”yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia”
c. memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota.
PKS Usul minimal 4% Catatan: dapil DPRD 2 tetap (UU 12/2003)
c. memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
BPD Dihapus PBR Angka 5% diganti 4%, dan ditambahkan lagi dengan
ayat-ayat yang mengatur klausul gabungan partai politik. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 sudah mencerminkan asas keadilan dengan penghargaan terhadap prinsip-prinsip keterwakilan dan proposionalitas dalam politik, sehingga syarat khusus (angka 4%) ini masih sangat relevan untuk diakomodasi,
c. Memperoleh sekuarng-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(3) Partai politik peserta pemilu yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 hanya dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila melakukan penggabungan dengan partai politik lain sampai ketentuan ayat 2 terpenuhi;
(4) Bergabung dengan partai politik lain dapat dilakukan dengan cara: a. bergabung dengan partai politik lain
yang telah memenuhi ketentuan ayat 2;
b. bergabung dengan partai lain yang tidak memenuhi ketentuan ayat 2 dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai yang bergabung atau nama dan tanda gambar baru.
(5) Partai politik yang bergabung dengan cara seperti ketentuan ayat 4 huruf (b) disebut koalisi dapat dilakukan oleh dua partai politik atau lebih tanpa harus menghilangkan badan hukum masing-masing partai politik;
Ditambahkan ayat (3) s/d ayat (7) perlu memberikan peluang kepada partai politik yang belum memenuhi ambang batas minimal suara yang dipersyaratkan sebagaimana ayat (2) di atas, sebagai konsistensi dan spirit Pasal 9 ayat (2) huruf a UU No. 12 Tahun 2003, untuk bergabung atau mengikatkan diri dalam bentuk koalisi partai. Dengan demikian ada penghargaan dan kedaulatan terhadap hak-hak politik setiap warga negara
(6) Partai politik koalisi berdasarkan akta notaris dan didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(7) Partai politik yang melakukan koalisi yang mengikuti ketentuan ayat 4 huruf (a) dan (b) dan telah memenuhi ketentuan ayat 2 ditetapkan sebagai peserta pemilu.
PDS c. memperoleh sekurang-kurangnya 2 % (dua perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9, karena Pasal 9
RUU diusulkan dihapus (lihat DIM No.79) Pasal 9
PBR Tetap Tetap
85.
Pasal 10
PDS PG Ditambahkan angka ” 8 dan” sebelum angka 9 (1) KPU melaksanakan penelitian dan
penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9.
PDIP Tetap Tetap
86.
(1) KPU melaksanakan penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Diubah dengan rumusan baru (1) KPU menetapkan tata cara penelitian dan
melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah; (2) Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU berdasarkan hasil rapat pleno KPU.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Diubah dengan rumusan baru, dan penambahan
frasa ”bersifat final” dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari timbulnya komplain dari parpol agar jadwal kegiatan pemilu terlaksana tepat waktu.
(2) Penetapan tata cara penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU yang diatur dengan Peraturan KPU dan bersifat final.
PBR Tetap Tetap
87.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
PDS Tetap Tetap 88. PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10 Pasal 10 PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata pasal 9 ayat (1) dihapus diganti dengan kata
Pasal 8 huruf g Nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilarang sama dengan:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
89.
Nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dilarang sama dengan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap .....
90. a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
91.
b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
Penambahan huruf baru d. nama, gambar, lambang keagaman dan simbol-simbol lainnya yang disakralkan
IDEM e. nama, gambar, simbol dan lambang yang
bertentangan dengan semangat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
PKS Tetap Tetap BPD
Tetap ..... rumusan tetap .....
PBR Tetap Tetap
92.
c. nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/badan internasional;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 93. d. nama dan gambar seseorang; atau
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Menjadi huruf f. f. nama dan gambar seseorang; atau
PKS Tetap Tetap BPD
Tetap ..... rumusan tetap .....
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket : Apakah perlu diatur pelarangan nama dan tanda gambar yang memiliki kemiripan atau sama dengan organisasi terlarang
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Tambahan poin: f. nama, bendera, dan/atau lambang organisasi
terlarang, separatis, dan teroris.
f. nama, bendera, dan/atau lambang organisasi terlarang, separatis, dan teroris.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Menjadi huruf g. g. nama dan tanda gambar yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama dan tanda gambar partai politik lain.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
94.
e. nama dan tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama dan tanda gambar partai politik lain.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata Perseorangan diganti menjadi “DPD”. Bagian Kedua
Peserta Pemilu DPD PDIP Tetap Tetap PPP Judul bagian kedua diubah menjadi:
Peserta Pemilu Anggota DPD Bagian Kedua
Peserta Pemilu Anggota DPD PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD
Tetap Bagian Kedua Peserta Pemilu Perseorangan
PBR Tetap Tetap
95.
Bagian Kedua Peserta Pemilu Perseorangan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 12 diubah menjadi Pasal 11 Pasal 11 PBR Tetap Tetap
96.
Pasal 12
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
97. (1) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Penambahan satu ayat dengan redaksi bahwa
“perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah anggota partai politik maupun bukan anggota partai politik Untuk membedakan antara kata “independen” dan “perseorangan”. Kata Independen berkonotasi tidak terikat secara organisatoris oleh institusi yang berbadan hukum.
(2) perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah anggota partai politik maupun bukan anggota partai politik.
PDS Tetap Tetap PG Kata “kualifikasi” dihapus (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dan dukungan minimal pemilih.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
Penambahan ayat (3)dengan menambahkan ketentuan untuk ET anggota DPD dengan alasan karena DPD juga peserta pemilu dengan besara ET 3%
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi anggota DPD yang mendapatkan suara sekurang kurangnya 3% pada Pemilu sebelumnya.
PKS Tetap Tetap
98.
(2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan kualifikasi dan dukungan minimal pemilih.
BPD Tetap ..... rumusan tetap .....
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Ayat berikutnya menjadi ayat (3), setelah “(1)” ditambahkan kalimat “dan (2)”
(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan kualifikasi dan dukungan minimal pemilih.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12 Pasal 12 PBR Tetap Tetap
99.
Pasal 13
PDS Tetap Tetap PG Kata “kualifikasi” dihapus Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) meliputi: PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Akibat penambahan satu ayat, redaksi disesuaikan
dengan mengganti ayat (2) diganti menjadi ayat (3) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:
100.
Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
PDS Tetap Tetap 101. a. warga negara Indonesia yang berumur 21 (dua PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
puluh satu) tahun atau lebih;
PDS a. warga negara Indonesia yang sudah dewasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
Dewasa atau belum dan tidak dibawah pengampuan (masih diwakili oleh walinya )
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
102.
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
Ket : Sudah ada di poin berikutnya, huruf m.
Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP
103. c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
104.
d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
PDS Tetap Tetap PG Ditambahkan kata “tamat” setelah kata serendah-
rendahnya e. berpendidikan serendah-rendahnya tamat
SLTA atau sederajat; PDIP Tetap Tetap PPP Setelah SLTA ditambah lulusan pondok pesantren e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA,
lulusan pondok pesantren, atau sederajat; PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Perubahan redaksional dengan mempertegas
pencantuman klasifikasi pendidikan yang dipersyaratkan yang meliputi, SLTA, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren setingkat Mandrasah Aliyah.
e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA, Madrasah Aliyah, Madrasah pada Pondok Pesantren setingkat Madrasah Aliyah dan lembaga pendidikan kejuruan setingkat SLTA;
105. e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
106.
f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
PDS Tetap Tetap PG Frasa “hak pilihnya” diganti menjadi “hak dipilihnya” g. tidak sedang dicabut hak dipilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
107.
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
PDS Tetap Tetap
108.
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
PG Kata “pernah” dihapus diganti dengan kata “sedang”; kemudian kata “yang diancam” dihapus
h. tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI Kata ’pernah’ diganti menjadi kata ’sedang’ Ket: Orang sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak memenuhi persyaratan.
h. tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
PPP PD Pergantian kata : 5 (lima) menjadi 2 (dua) h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
PDS Tetap Tetap PG Kata “jiwa” dihapus diganti dengan kalimat “rohani
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter”
i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah redaksionalnya i. Mampu secara jasmani dan kejiwaan;
109. i. sehat jasmani dan jiwa;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
110.
j. terdaftar sebagai pemilih;
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
111.
k. bersedia bekerja sepenuh waktu;
PDS Tetap Tetap PG Setelah kata “jabatan’ ditambahkan kata ‘lain” k. bersedia untuk tidak merangkap jabatan lain
sebagai pejabat negara, hakim pada badan peradilan, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
112.
l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD; PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata ‘swasta” dihapus
Ket : Perlu diperjelas pengertian berpraktek supaya tdk ada conflict of interest.
l. bersedia untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan, tidak berpraktek sebagai akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan kata : dosen tetap
m. bersedia untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, dosen tetap, tidak berpraktek sebagai akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD;
113.
m. bersedia untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, tidak berpraktek sebagai akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD;
PAN Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata bersedia untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta di drop, karena lembaga pendidikan swasta bersifat nirlaba dan pengabdian masyarakat.
m. bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD;
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap PDS
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP
114. n. berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut terhitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan;
PD Penambahan : dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.
n. berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut terhitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diganti; “berdomisili” diganti dengan “bertempat tinggal”
n. Pernah bertempat tinggal secara de facto di provinsi daerah pemilihan sekurang kurangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal pengajuan calon dengan dibuktikan identitas yang sah atau pernah menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPD dari Daerah Pemilihan dari Provoinsi tersebut.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi n. tidak sedang menjadi pengurus partai
politik pada saat pendaftaran; PDIP Dihapus
Ket: - Tidak menjadi pengurus partai politik, dapat
menghambat kader partai menjadi anggota DPD. - Kompromi yang bisa diterima adalah mengundurkan
diri sebagai pengurus partai politik pada saat pengajuan calon anggota DPD.
Dihapus
PPP Drop PD Tetap Tetap
115. o. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon;
PAN Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Perubahan substansi dengan menghapus ketentuan tentang limitasi waktu, karena profesionalitas dan akuntabilitas seorang anggota DPD terpilih tidak ada hubungannya dengan apakah ia pernah menjadi pengurus parpol atau tidak. Bahkan jika ditinjau dari sudut kemungkinan kecakapan berpolitik, adalah lebih baik apabila pada anggota DPD terpilih merupakan orang-orang yang berpengalaman berpolitik, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil-wakil Daerah.
o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
PKS DIHAPUS Semangat fungsional DPD sebagai perwakilan daerah (serta diusulkan oleh perorangan) bukan asal-usulnya (partai atau bukan partai).
Dihapus
BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Dihilangkan
Konsisten terhadap definisi calon “perseorangan” ihapus
PDS Usulan 2 tahun tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon;
116.
p. bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD apabila ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD;
PG Ditambahkan kata “dan wajib” setelah kata “bersedia” o. bersedia dan wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD apabila ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: - Kata ’bersedia’ DIHAPUS - Anak kalimat ”apabila ditetapkan sebagai calon
terpilih angota DPD” DIHAPUS Ket: • Harus mengundurkan diri dari jabatan-jabatan
tersebut ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPD, bukan setelah ditetapkan sebagai calon terpilih.
• Sesuai dengan Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2003.
p. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
PPP Menjadi poin o PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Poin p menjadi poin o. o. bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD apabila ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD;
BPD Tetap ..... rumusan tetap .....
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR sehingga huruf p menjadi o o. bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD apabila ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi poin p PD Tetap Tetap
PAN Diubah q. dicalonkan hanya di DPD dalam pemilu KB Tetap Tetap
PKS Poin q menjadi poin p. p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR huruf q menjadi p p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga
perwakilan; dan
117.
q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi poin q PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
118. r. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan Huruf Baru s. Tidak pernah menjad anggota DPD 2 (dua)
kali, baik berturut-turut ataupun tidak dari Daerah Pemilihan yang sama;
PKS Poin r menjadi poin q. q. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah
pemilihan. BPD Tetap
..... rumusan tetap ..... PBR huruf r menjadi q q. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah
pemilihan. PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13 Pasal 13 PBR Tetap Tetap
119.
Pasal 14
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket : Sama dengan substansi UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif
Tetap
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan UU No 12 Tahun 2003
Tetap
PPP
120.
(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Ayat (2) menjadi ayat (3) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) meliputi: PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
121.
a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
122.
b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 123. c. provinsi yang berpenduduk lebih dari
5.000.000 (lima juta) sampai dengan PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
124.
d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
125.
e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 126. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Perubahan : 50% (perseratus) menjadi 25%
(perseratus) (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tersebar di paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
(1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
127.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
128. (4) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Pergantian Kata : batal diganti menjadi tidak sah (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari
satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sah.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
129.
(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap
130.
(6) Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 131. Bagian Ketiga
Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Diganti Bagian Ketiga
Calon Peserta Pemilu KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Bagian Ketiga
Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14 Pasal 14 PBR Tetap Tetap
132.
Pasal 15
PDS Tetap Tetap PG Kata “permohonan” diubah menjadi “pendaftaran” (1) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu
dengan mengajukan surat pendaftaran menjadi peserta pemilu kepada KPU.
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: - Kata ’surat’ DIHAPUS - Kata ’permohonan’ diganti menjadi ’pendaftaran’
(1) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran menjadi peserta pemilu kepada KPU.
PPP
133. (1) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu
dengan mengajukan surat permohonan menjadi peserta pemilu kepada KPU.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diganti (1) Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap (1) ..... rumusan tetap ..... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata “permohonan” diubah menjadi “pendaftaran” (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain pengurus pusat partai politik.
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: Kata ’surat permohonan’ diganti menjadi ’dokumen pendaftaran’
(2) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua umum atau sebutan lain pengurus pusat partai politik.
PPP Setelah kata ketua umum ditambah dan sekretaris jenderal
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pengurus pusat partai politik.
PD Penambahan : dan sekertaris jenderal (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekertaris jenderal atau sebutan lain pengurus pusat partai politik.
PAN Diganti (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftar sebagai peserta pemilu kepada KPU
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap (2) ..... rumusan tetap .....
134.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain pengurus pusat partai politik.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Kata “permohonan” diubah menjadi “pendaftaran”.
Kata “dokumen; kata “umum dan persyaratan khusus” dihapus. Kemudian ditambahkan kata “sebagaimana pasal 8 dan Pasal 9”
(3) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: Kata ’surat permohonan’ diganti menjadi ’dokumen pendaftaran’
(3) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus.
PPP PD Tetap Tetap
PAN Diganti (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) .
KB Penambahan kata ”sebagaimana dimaksud pasal 8” (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus, sebagaimana dimaksud pasal 8.
PKS Tetap Tetap BPD Frasa ”persyaratan umum dan persyaratan khusus”
dihapus dan diganti dengan frasa ”yang meliputi” (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
PBR Tetap Tetap
135.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 136.
Pasal 16 PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Dihapus PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata “dokumen” dan kata “umum” dihapus. Kalimat
Pasal 9 ayat (1) diganti menjadi Pasal 8 (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 meliputi: PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Dihapus PBR Tetap Tetap
137.
(1) Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: Setelah kata ’departemen’ ditambahkan kata ’yang membidangi’
a. Berita Negara yang memuat tanda terdaftar sebagai badan hukum partai politik yang diterbitkan oleh Departemen yang membidangi Hukum dan HAM;
PPP PD Tetap Tetap
138. a. Berita Negara yang memuat tanda terdaftar sebagai badan hukum partai politik yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
PAN Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD
Dimasukkan jadi rincian dari Pasal 14 ayat (3) a. Berita Negara yang memuat tanda
terdaftar sebagai badan hukum partai politik yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata ”pusat” dihapus
Ket : - Sinkronisasi dengan RUU Parpol - Minta penjelasan pemerintah tentang perbedaan
struktur kepengurusan diantara partai politik yang berbeda-beda
b. keputusan pengurus partai politik tentang pembentukan pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
PDIP PERUBAHAN REDAKSI:
b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pembentukan pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku di dalam partai politik bersangkutan;
PPP PD Dihilangkan kata pusat b. keputusan pengurus partai politik tentang
pembentukan pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
PAN Dihapus
KB Tetap Tetap
139.
b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pembentukan pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Dimasukkan jadi rincian dari Pasal 14 ayat (3)
b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pembentukan pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata ”pusat” dihapus
Ket : Ditanyakan tentang pembuatan surat keterangan menjadi tanggungjawab siapa.
c. surat keterangan dari pengurus partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
PDIP Tetap Ket: • Kepemilikan kantor partai politik harus dipertegas. • Lihat Penjelasan DIM NO. ... Pasal 9 Ayat (1)
huruf f.
Tetap
PPP PD Dihilangkan kata pusat c. surat keterangan dari pengurus partai politik
tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
PAN Dihapus
KB Kata kantor tetap diubah menjadi “kantor yang representatif atas nama lembaga”.
c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota yang representatif atas nama lembaga beserta alamatnya.
140.
c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Dimasukkan jadi rincian dari Pasal 14 ayat (3)
c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket : Sinkronisasi dengan RUU Parpol dalam Pasal Peralihan
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Ditambah : sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh
perseratus) d. surat pernyataan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) oleh pengurus parpol;
PAN Dihapus
KB Penambahan kata 30% (tiga puluh perseratus) d. surat pernyataan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) oleh pengurus parpol.
PKS Tetap Tetap BPD
Dimasukkan jadi rincian dari Pasal 14 ayat (3) d. surat pernyataan keterwakilan
perempuan oleh pengurus parpol; PBR Tetap Tetap
141.
d. surat pernyataan keterwakilan perempuan oleh pengurus parpol;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
142. e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang dan tanda gambar partai politik dari Departemen Hukum dan HAM.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Dihapus
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
Dimasukkan jadi rincian dari Pasal 14 ayat (3) e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang dan tanda gambar partai politik dari Departemen Hukum dan HAM.
BPD
Tambahan ayat baru yaitu ayat (4) (4) Bagi partai politik peserta pemilu sebelumnya yang memenuhi ketentuan perolehan jumlah kursi atau jumlah suara sah secara nasional wajib menyertakan dokumen berupa surat keterangan KPU mengenai perolehan kursi pada DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau perolehan suara sah secara nasional.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Dihapus
Konsekuensi dari usulan dihapusnya Pasal 9 ayat (2), lihat DIM No.88
143. (2) Dokumen persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa surat keterangan KPU mengenai perolehan kursi pada DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap Bagian Keempat
Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu PBR Tetap Tetap
144.
Bagian Keempat Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 17 diubah menjadi Pasal 15 Pasal 15 PBR Tetap Tetap
145.
Pasal 17
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi: Pada akhir kalimat
ditambahkan kata “persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8”
(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
146. (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
dan kebenaran:
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Diubah rumusannya (1) KPU melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus PBR Tetap Tetap
147.
a. dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus PBR Tetap Tetap
148.
b. dokumen persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Catatan: ditanyakan tentang rincian tahapan dan waktu untuk verifikasi
Tetap
PDIP PERUBAHAN REDAKSI Kata 9 (sembilan) diganti ”12 (dua belas)”
(2) Verifikasi harus selesai dilaksanakan paling lambat 12 (duabelas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Penghapusan kata ”harus”, untuk menghindarkan KPU
dari keterjebakan akibat munculnya permasalaha yang muncul di luar kekuasaan KPU. Karena pencantuman kata “harus” ini menimbulkan implikasi serius, apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh faktor di luar kekuasaan KPU, maka KPU akan tetap divonis bersalah.
(2) Verifikasi selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
PKS Tetap Tetap BPD tetap (2) .......rumusan tetap ............ PBR Tetap Tetap
149.
(2) Verifikasi harus selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
PDS Tetap Tetap PG Catatan:
ditanyakan tentang rincian tahapan dan waktu untuk verifikasi
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
150.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD tetap (3) .......rumusan tetap ............ PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Bagian Kelima
Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu
PBR Tetap Tetap
151.
Bagian Kelima Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 18 diubah menjadi Pasal 16 Pasal 16 PBR Tetap Tetap
152.
Pasal 18
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
153. (1) Partai politik yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Frasa “Pasal 17” diubah jadi “Pasal 15” (1) Partai politik yang lulus verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Redaksi ayat (2) dihapus diganti dengan rumusan “Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik Peserta pemilu” Ket : UU No 12/2003 tentang pemilu legislatif pasal 18 ayat (2)
(2) Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik Peserta Pemilu
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Setelah kata sidang pleno KPU ditambah dengan kata
”yang dilaksanakan secara terbuka untuk publik”. (2). Penetapan partai politik sebagai peserta
pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU yang dilaksanakan secara tebuka untuk publik.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (2) .....rumusan tetap PBR Tetap Tetap
154.
(2) Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan subsansi (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam sidang pleno dan diumumkan oleh KPU.
PDIP PERUBAHAN REDAKSI
Pada akhir ayat ditambah selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum pemungutan suara.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum pemungutan suara.
PPP PD Tetap
Tetap
PAN Tetap Tetap Tambah ayat (4) Partai politik peserta pemilu tahun 2004
yang memperoleh 3% (tiga perseratus) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh paling sedikit 3% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu setelah pemilu tahun 2004.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap (3) .....rumusan tetap
155.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Bagian Keenam
Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
PBR Tetap Tetap
156.
Bagian Keenam Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai
Politik Calon Peserta Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 19 diubah menjadi Pasal 17 Pasal 17 PBR Tetap Tetap
157.
Pasal 19
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
158. (1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap (1) .....rumusan tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Minta penjelasan pemerintah mengenai kata
“kesengajaan atau kelalaian”. Ada hubungannya dengan sanksi yang akan diberikan.
(2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi yang merugikan partai politik calon peserta pemilu, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan kata : dan/atau menguntungkan (2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi yang merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
159.
(2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi yang merugikan partai politik calon peserta pemilu, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Penambahan kata ”atau menguntungkan” setelah kata merugikan, guna mengantisipasi kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KP{U dalam melaksanakan verifikasi yang justru menguntungkan parpol yang semestinya tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu.
(2). Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi yang merugikan atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap BPD
Tetap (2) .....rumusan tetap
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP PERUBAHAN REDAKSI Kata ayat (1) diganti menjadi ayat (2) (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU
kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
160. (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BPD Tetap (3) .....rumusan tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap BAB IV
HAK MEMILIH PBR Tetap Tetap
161.
BAB IV HAK MEMILIH
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 23 Pasal 23
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 20 diubah menjadi Pasal 18 Pasal 18 PBR Tetap Tetap
162.
Pasal 20
PDS Tetap Tetap PG Setelah kata “sudah” ditambahkan kata “genap” Warga Negara Indonesia yang pada hari
pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
PDIP Tetap Tetap
163.
Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penambahan : yang dilengkapi bukti diri. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih yang dilengkapi bukti diri.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap .....rumusan tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 24 Pasal 24
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 21 diubah menjadi Pasal 19 Pasal 19 PBR Tetap Tetap
164.
Pasal 21
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diganti (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus memiliki tanda bukti diri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
165. (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (1) .....rumusan tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah (2) Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga negara Indonesia harus:
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap (2) .....rumusan tetap PBR Tetap Tetap
166.
(2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap a. ...............rumusan tetap PBR Tetap Tetap
167.
a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Dihapus Ket : Pada prinsipnya seseorang yang dihukum hak memilihnya tidak hilang. Adakah ketetapan hukum yang menetapkan seseorang yang dicabut hak pilihnya?
Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap b. ...............rumusan tetap PBR Tetap Tetap
168.
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
Ket: Apakah seseorang yang terganggu jiwa dan ingatannya masih dapat mengingat tentang hak pilihnya?
Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Setelah kata ayat (2) ditambah dengan kata ”yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang”. Hal ini diperlukan karena mennyangkut hak asasi warga negara.
(3) Seorang warga begara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagmna dimak\sud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
169.
(3) Seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD tetap (3) .....rumusan tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
“penyebutan Daerah Pemilihan lebih didahulukan daripada jumlah kursi ”
BAB V DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
Sinkron
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap BAB V
JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN PBR Tetap Tetap
170.
BAB V JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Kata “kursi” dihapus Ket: Sinkron dengan Pasal 4 point d
Bagian Pertama Jumlah Anggota DPR dan Daerah Pemilihan
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
171.
Bagian Pertama Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR
BPD Tetap Bagian Pertama Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota
DPR
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Dihapus Dihapus PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 25 Pasal 25
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 22 diubah menjadi Pasal 20 Pasal 20 PBR Tetap Tetap
172.
Pasal 22
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Kata kursi dihapus. Setelah kata “pada” ditambahkan kata “prinsipnya”
Jumlah anggota DPR dari setiap provinsi pada prinsipnya merupakan perwujudan perwakilan penduduk.
PDIP Dihapus Dihapus PPP Diakhir Pasal ditambah: di propinsi tersebut Jumlah kursi anggota DPR pada setiap propinsi
merupakan perwujudan DPR sebagai perwakilan penduduk di propinsi tersebut.
PD Penggantian kata : perwakilan menjadi keterwakilan (representativeness)
Jumlah kursi anggota DPR pada setiap provinsi merupakan perwujudan DPR sebagai keterwakilan penduduk.
PAN Diganti; Penduduk menjadi rakyat
Jumlah kursi anggota DPR pada setiap provinsi merupakan perwujudan DPR sebagai perwakilan rakyat.
173. Jumlah kursi anggota DPR pada setiap provinsi merupakan perwujudan DPR sebagai perwakilan penduduk.
KB Penggunaan kata “pada” dalam ketentuan ini dapat mengakibatkan arti kalimat tersebut menjadi rancu atau diartikan sebagai anggota DPR di Provinsi. Karena itu kata ”pada” harus diganti dengan ”dari”.
Jumlah kursi DPR dari setiap provinsi merupakan perwujudan DPR sebagai perwakilan penduduk.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap .....rumusan tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL Pasal 22 PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 26 Pasal 26
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 23 diubah menjadi Pasal 21 Pasal 21 PBR Tetap Tetap
174.
Pasal 23
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Catatan: Apa dasar penetapan angka 560 ini. Bukankah perubahan 550 baru terjadi pada Pemilu 2004?
Jumlah anggota DPR ditetapkan paling banyak 560 (lima ratus enam puluh).
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI PASAL: - Angka ’560’ menjadi angka ’550’ - Kata ’paling banyak’ menjadi kata ’sebanyak’ Ket: Angka 550 disesuaikan dengan pasal 47 UU No 12 Tahun 2003
Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh).
175.
Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan paling banyak 560 (lima ratus enam puluh).
PPP 560 diganti 550 Pertanyaan: Apa alasan pemerintah menaikan jumlah anggota DPR? Kenapa naiknya menjadi 560?
Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan paling banyak 550 (lima ratus lima puluh).
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Jumlah kursi 550 (lima ratus lima puluh) seperti kondisi sekarang, penambahan jumlah pemilih cukup diakomodir dengan peningkatan BPP.
Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan paling banyak 550 (lima ratus lima puluh)
PAN Ditambah; kata “ orang “ Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan paling banyak 560 (lima ratus enam puluh) orang
KB Angka 560 diubah menjadi 576 untuk menjamin terlaksananya prinsip One Person One Vote Value.
Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan paling banyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam).
PKS Paling banyak diubah menjadi sebanyak Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).
BPD Frasa ”560 (lima ratus enam puluh)” diubah dengan ”600” (enam ratus), dan frasa ”paling banyak” diubah jadi ”sebanyak” Usulan jumlah kursi ini didasarkan pada pertimbangan agar didapat angka perimbangan yang wajar dengan memperhatikan perimbangan sepantasnya antara daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah, supaya rentang/selisih angka antara kuota maksimal dan minimum tidak terlalu besar sehingga banyaknya jumlah suara sah yang hilang dapat dikurangi.
Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 600 (enam ratus).
PBR Tetap Tetap PDS 600 (enam ratus kursi) Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan paling
banyak 600 (enam ratus) (kursi Dapil di Pemilu 2004 tidak boleh berkurang)
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Perubahan nomor ‘pasal 24’ menjadi ‘pasal 23’ Pasal 23 PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 27 Pasal 27
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 24 diubah menjadi Pasal 22 Pasal 22 PBR Tetap Tetap
176.
Pasal 24
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi (1) Penetapan alokasi anggota DPR untuk
setiap provinsi pada prinsipnya dilakukan berdasarkan hasil pembagian antara jumlah penduduk dengan angka kesetaraan nasional.
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI
Perubahan nomor ’pasal 23 ’ baru tanpa ayat Ket: Penjelasan pasal 23 baru ayat (1) : yang dimaksud dengan perimbangan yang wajar adalah alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah.
Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar.
177.
(1) Penetapan alokasi kursi anggota DPR untuk setiap provinsi dilakukan berdasarkan hasil pembagian antara jumlah penduduk dengan angka kesetaraan nasional.
PPP Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan angka kesetaraan nasional? Berapa angka dimaksud?
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN F-PAN mengusulkan perubahan redaksi dan
substansi “dengan memperhatikan perimbangan yang wajar”
(1) Penetapan alokasi kursi anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip perimbangan wajar.
(2) Perimbangan wajar sebagaimana
dimaksud pada ayat satu (1) adalah perimbangan berdasarkan prinsip keutuhan NKRI, keluasaan wilayah dan persebaran warga negara.
Tetap Tetap KB Penambahan Ayat Baru Untuk menghindari munculnya kasus ”Maluku” pada pemilu tahun 2004, maka perlu diatur bahwa jumlah penduduk yang dimaksud adalah jumlah penduduk saat tertentu yang waktunya relatif bersamaa untuk seluruh Indonesia dan diperoleh dengan metode serupa. Untuk itu, perlu ditetapkan secara tegas jumlah penduduk masing-masing provinsi sebagai acuan dalam menetapkan alokasi kursi DPR untuk tiap provnsi
(2) Jumlah penduduk sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah jumlah penduduk berdasarkan hasil pendataan penduduk yang dilakukan oleh BPS pada Tahun 2008
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Rumusan baru, dengan alasan : Perimbangan yang wajar adalah alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi maksimal dihitung berapa angkanya, dan kuota setiap kursi untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah minimum dihitung berapa angkanya. Hal ini sesuai dengan sistim proporsional terbuka dalam pemilu kita.
(1) Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar.
PBR Redaksi disesuaikan “ hasil pembagian antara jumlah penduduk dengan angka kesetaraan nasional” dirubah dengan “jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar”. Dan agka (1) dihilangkan. Angka kesetaraan nasional perlu penjelasan dan penegrtian lebih lanjut.
Penetapan alokasi kursi anggota DPR untuk setiap provinsi dilakukan berdasarkan jumalah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar.
PDS Tetap Tetap Ketentuan ayat (2) dihapus. Bahwa UU ini tidak tepat jika memberikan ketentuan khusus pada propinsi tertentu karena kekhususan pada kedua daerah ini sudah ada di dalam UU tersendiri.
Dihapus
178.
(2) Bagi provinsi Papua, provinsi Irian Jaya Barat dan provinsi NAD jumlah kursi anggota DPR sama dengan jumlah kursi anggota DPR pada pemilu tahun 2004.
PG
Ayat baru: Dengan prinsip alokasi jumlah kursi berlaku bagi semua propinsi yang berbunyi: jumlah anggota DPR pada setiap propinsi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah anggota DPR pada pemilu 2004
(2) Jumlah anggota DPR pada setiap propinsi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah anggota DPR pada pemilu 2004.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Ditempatkan Pada Ketentuan Peralihan PPP Pertanyaan:
Mengapa di ketiga propinsi dimaksud jumlahnya tetap? Bagaimana kalau jumlah penduduknya bertambah?
Tetap Tetap PD Penambahan ayat (3) (3) Bagi dapil luar negeri dipisahkan dari provinsi
DKI Jakarta. PAN F-PAN mengusulkan perubahan substansi (3) Jumlah kursi anggota DPR di setiap
provinsi paling sedikit sama dengan jumlah kursi anggota DPR pada pemilu tahun 2004 kecuali bagi Provinsi baru.
KB Di Drop PKS Tetap Tetap
Tetap (2) .............rumusan tetap......... BPD Tambahan ayat baru (3) Jumlah kursi pada setiap provinsi
dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai pada pemilu sebelumnya.
PBR Dihapus Alasannya tidak relevan bahkan cederung dibuat-buat dengan mengabaikan prinsip rasionalitas.
Dihapus
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Perubahan nomor ‘pasal 25’ menjadi ‘pasal 24’ Pasal 24
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
179. Pasal 25
KB Menjadi Pasal 28 Pasal 28
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 25 diubah menjadi Pasal 23 Pasal 23 PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Ket : Menggunakan ketentuan UU 12/2003 Pasal 46.
(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan daerah pemilihan sebagai berikut :
a. Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi yang merupakan Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota;
b. Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota.
c. Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Frasa ”bagian” diubah jadi ”bagian-bagian” (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah
provinsi atau bagian-bagian provinsi. PBR Tetap Tetap
180.
(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi.
PDS Tetap (Kembali ke UU No. 12 Tahun 2003)
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan substansi Ket: Usulan FPG tentang ini bermaksud untuk memaknai proporsional terbuka dengan jumlah calon yang lebih fokus dan akan memberikan kemudahan bagi pemilih dalam mengenali calon-calon sekaligus akan lebih mudah menentukan pilihannya dengan surat suara yang lebih sederhana. Dengan coverage yang lebih kecil, akan lebih mendekatkan calon dengan konstituen.
(2) Alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 6 (enam).
PG
Tambahan Ayat Baru
(3) Penetapan daerah pemilihan dengan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
181.
(2) Setiap daerah pemilihan anggota DPR mendapatkan alokasi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI: Kata ‘12 (dua belas)’ diganti menjadi ‘6 (enam)’. Ket: • Apabila setiap daerah pemilihan mendapat alokasi
kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kursi dan jumlah anggota DPR RI berjumlah 550 orang, maka diperkirakan akan ada sekitar 120 atau 130 daerah pemilihan untuk seluruh Indonesia.
• Apabila setiap daerah pemilihan mendapat alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kursi, maka ongkos politik akan dapat ditekan dan komunikasi dengan konstituen akan lebih efektif.
• Semakin kecil daerah pemilihan maka akan semakin kuat legitimasi wakil rakyat.
(2) Setiap daerah pemilihan anggota DPR mendapatkan alokasi antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kursi.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan ayat baru (3) Penetapan daerah pemilihan dengan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.
PPP Diperlukan exercise terkait masalah magnitude alokasi kursi.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Angka 3 diubah menjadi 10 untuk meningkatkan
rasio keterwakilan dan mempermudah hubungan komunikasi dan akuntabilitas anggota DPR
(2) Setiap daerah pemilihan anggota DPR mendapatkan alokasi 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi.
PKS Tetap Tetap BPD tetap (2) .....rumusan tetap ...... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 29 Pasal 29
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 26 diubah menjadi Pasal 24 Pasal 24 PBR Tetap Tetap
182.
Pasal 26
PDS Tetap Tetap 183. Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR PG Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Anak kalimat ”ditetapkan oleh KPU” diganti menjadi ” ditetapkan dalam bentuk lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”
Ket: • Penetapan daerah pemilihan mempunyai dampak
politik, oleh sebab itu penentuan daerah pemilihan seharusnya diatur oleh lembaga politik yang akan merasakan dampak yang ditimbulkan olehnya.
(1) Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR ditetapkan dalam bentuk lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
• Agar masalah seperti yang terjadi pada Pemilu 2004 tidak terulang dikemudian hari, maka penetapan daerah pemilihan dan tata cara penentuan alokasi kursi sebaiknya diatur dalam Undang-Undang ini (setidaknya untuk daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR RI), apakah dalam bentuk lampiran atau bentuk lainnya yang disepakati.
PENAMBAHAN SUBSTANSI (2) Alokasi kursi dan daerah pemilihan angota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.
PDIP
PENAMBAHAN SUBSTANSI (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus selesai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Undang-Undang ini disahkan.
PPP
ditetapkan oleh KPU.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah Jumlah daerah pemilihan di masing-masing provinsi untuk DPR RI ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan
KB Penambahan ayat Untuk menjaga kesetaraan harga kursi DPR, khusunya di provinsi yang terdiri dari beberapa DP, maka perlu ada ketentuan bahwa perbedaan jumlah kursi antar DP di satu provinsi tidak boleh lebih dari 2 kursi.
(1) Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR ditetsapkan oleh KPU.
(2) Perbedaan jumlah kursi DPR per daerah pemilihan di provinsi yang terbagi dalam beberapa DP, tidak boleh lebih dari dua kursi.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ....rumusan tetap... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Subsatnsi
Ket: Dalam hal pengaturan tentang jumlah anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, FPG berpendapat bahwa pengaturannya tidak perlu dilakukan perubahan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kecuali jumlah maksimal kursi DPRD Kabupaten/Kota menjadi 50 (lima puluh) untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa. Dengan demikian maka DIM No. 189 s.d DIM No. 201 dan DIM No. 218 s.d DIM No. 226 dirumuskan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003 dengan penambahan untuk kursi maksimal untuk DPRD Kabupaten/Kota.
Bagian Kedua Jumlah Anggota DPRD Provinsi
184.
Bagian Kedua Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD
Provinsi
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Bagian Kedua
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Dihapus Dihapus PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 30 Pasal 30
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 27 diubah menjadi Pasal 25 Pasal 25 PBR Tetap Tetap
185.
Pasal 27
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Dihapus Ket: Penetapan jumlah kursi anggota DPRD provinsi cukup seperti UU No. 12 Tahun 2003.
Dihapus
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
186. Jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD tetap ......Rumusan tetap..... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Dihapus Dihapus PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap a. ....rumusan tetap.... PBR Tetap Tetap
187.
a. DPRD provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Dihapus Dihapus PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah: Penduduk di ubah dengan “aspirasi politik rakyat“ sedangkan kalimat “dan Perwakilan wilayah kabupaten / kota di provinsi“ dihilangkan
DPRD provinsi sebagai lembaga perwakilan aspirasi politik rakyat di provinsi
KB Tetap Tetap PKS diubah b. DPRD provinsi sebagai lembaga
perwakilan penduduk dan perwakilan daerah pemilihan
188. b. DPRD provinsi sebagai lembaga perwakilan penduduk dan perwakilan wilayah kabupaten/kota di provinsi.
BPD Frasa “dan perwakilan wilayah kabupaten/kota di provinsi” dihapus.
c. DPRD provinsi sebagai lembaga perwakilan penduduk.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “dan perwakilan wilayah” di hilangkan. Wilayah sebagai territorial tidak perlu perwakilan
DPRD provinsi sebagai lembaga perwakilan penduduk kabupaten/kota di provinsi
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal 28 menjadi Pasal 26 Ket: Pasal 26 menggunakan redaksi dan substansi UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif pasal 49
Pasal 26
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: - Pasal 28 menjadi Pasal 27 Pasal 27
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 31 Pasal 31
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 28 diubah menjadi Pasal 26 Pasal 26 PBR Tetap Tetap
189.
Pasal 28
PDS Tetap Tetap
190.
(1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) dan paling banyak 90 (sembilan puluh).
PG (1) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: - Anak kalimat “paling sedikit 30 (tiga puluh) dan paling
banyak 90 (sembilan puluh)” diganti menjadi “sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi”
Ket: • Sesuai dengan Pasal 49 UU No. 12 Tahun 2003. • Tidak ada alasan yang sangat mendasar untuk
mengurangi jumlah kursi anggota DPRD provinsi.
(1) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.
PPP 90 diganti 100 (1) Jumlah kursi anggota DPRD propinsi ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) dan paling banyak 100 (seratus).
PD Perubahan : 30 (tiga puluh) menjadi 35 (tiga puluh lima) dan 90 (sembilan puluh) menjadi 100 (seratus)
(1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
PAN Kembali kepada UU No. 12 tahun 2003 (1) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.
KB Diubah rentang jumlah menjadi 40-100 kursi mengikuti
UU sebelumnya. (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi
ditetaqpkan paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling banyak 100 (seratus).
PKS Kembali ke UU No 12/2003
Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa “30 (tiga puluh) diganti “35 (tiga puluh lima) “90 (sembilan puluh)” diganti dengan “100 (seratus).Usulan ini merujuk UU No.12 Th.2003 agar tidak terjadi masalah sosial politik di masyarakat
(1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
PBR 30 (tiga puluh) diganti 35 (tiga puluh lima) dan 90 (sembilan puluh) diganti 100 (seratus)
Jumlah kursi yang proporsional masih harus didiskusikan sesuai dengan prinsip-prinsip keterwakilan dan jumlah penduduk.
Jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
PDS Kembali ke UU No.12/2003 Kursi : 35-100
PG (2) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (2) ……rumusan tetap….. PBR Tetap Tetap
191.
(2) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
PDS Tetap Tetap
192. a. provinsi dengan jumlah penduduk
sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa PG a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai
dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Anak kalimat “memperoleh alokasi 30 kursi” diganti menjadi “mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi”
a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
PPP PD Perubahan : 30 kursi menjadi 35 kursi a. provinsi dengan jumlah penduduk
sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 kursi;
PAN Kembalikan kepada UU No. 12 tahun 2003 a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
KB Kata 30 kursi diubah menjadi 40 kursi. a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 40 kursi;
PKS Kembali ke UU No 12/2003
a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
BPD Diubah dengan rumusan menurut UU No.12 Th.2003 a. provinsi dengan jumlah penduduk
sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
PBR 30 kursi diganti 35 kursi Jumlah kursi yang proporsional masih harus didiskusikan sesuai dengan prinsip-prinsip keterwakilan dan jumlah penduduk.
provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 kursi;
memperoleh alokasi 30 kursi;
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
PDIP Anak kalimat “memperoleh alokasi 40 kursi” diganti menjadi “mendapat 45 (empat puluh lima) kursi”
b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
PPP PD Perubahan : 40 kursi menjadi 45 kursi b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 kursi;
PAN Kembalikan kepada UU No. 12 tahun 2003 b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
KB Kata 40 kursi diubah menjadi 50 kursi. b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 50 kursi;
193.
b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 40 kursi;
PKS Kembali ke UU No 12/2003 b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah dengan rumusan menurut UU No.12 Th.2003 b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45(empat puluh lima) kursi;
PBR 40 kursi diganti 45 Jumlah kursi yang proporsional masih harus didiskusikan sesuai dengan prinsip-prinsip keterwakilan dan jumlah penduduk.
provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 kursi;
PDS Tetap Tetap PG c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih
dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
PDIP Anak kalimat “memperoleh alokasi 50 kursi” diganti menjadi “mendapat 55 (lima puluh lima) kursi”
c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
PPP
194.
c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 50 kursi;
PD Perubahan : 50 kursi menjadi 55 kursi c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 kursi;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Kembalikan kepada UU No. 12 tahun 2003 c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
KB Kata 50 kursi diubah menjadi 60 kursi. c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 60 kursi;
PKS Kembali ke UU No 12/2003 c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
BPD Diubah dengan rumusan menurut UU No.12 Th.2003 c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih
dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
PBR 50 kursi diganti 55 kursi Jumlah kursi yang proporsional masih harus didiskusikan sesuai dengan prinsip-prinsip keterwakilan dan jumlah penduduk.
provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 kursi;
PDS Tetap Tetap
195.
d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh
PG d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Anak kalimat “memperoleh alokasi 60 kursi” diganti menjadi “mendapat 65 (enam puluh lima) kursi”
d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;
PPP PD Perubahan : 60 kursi menjadi 65 kursi d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 kursi;
PAN Kembalikan kepada UU No. 12 tahun 2003 d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih
dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;
KB Kata 60 kursi diubah menjadi 70 kursi. d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 70 kursi;
alokasi 60 kursi;
PKS Kembali ke UU No 12/2003 d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah dengan rumusan menurut UU No.12 Th.2003 d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
PBR 60 kursi diganti 65 kursi
Jumlah kursi yang proporsional masih harus didiskusikan sesuai dengan prinsip-prinsip keterwakilan dan jumlah penduduk.
provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 kursi;
PDS Tetap Tetap PG e. provinsi dengan jumlah penduduk
lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;
PDIP Anak kalimat “memperoleh alokasi 70 kursi” diganti menjadi “mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi”
e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;
PPP PD Perubahan : 70 kursi menjadi 75 kursi e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih
dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 kursi;
196.
e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 70 kursi;
PAN Kembalikan kepada UU No. 12 tahun 2003 e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata 70 kursi diubah menjadi 80 kursi. e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 80 kursi;
PKS Kembali ke UU No 12/2003 e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;
BPD Diubah dengan rumusan menurut UU No.12 Th.2003 e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
PBR 70 kursi diganti 75 kursi Jumlah kursi yang proporsional masih harus didiskusikan sesuai dengan prinsip-prinsip keterwakilan dan jumlah penduduk.
provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 kursi;
PDS Tetap Tetap PG f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih
dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
PDIP Anak kalimat “memperoleh alokasi 80 kursi” diganti menjadi “mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi”
f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
197.
f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 80 kursi;
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Perubahan : 80 kursi menjadi 85 kursi f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 kursi;
PAN Kembalikan kepada UU No. 12 tahun 2003 f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
KB Kata 80 kursi diubah menjadi 90 kursi. f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 90 kursi;
PKS Kembali ke UU No 12/2003 g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
BPD Diubah dengan rumusan menurut UU No.12 Th.2003 f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih
dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
PBR 80 kursi diganti 85 kursi Jumlah kursi yang proporsional masih harus didiskusikan sesuai dengan prinsip-prinsip keterwakilan dan jumlah penduduk.
Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 kursi;
PDS Tetap Tetap
198. g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih
dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa PG
g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan Ayat baru (3) Jumlah anggota DPRD setiap Provinsi sebagaimana dimaksudkan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.
PDIP Anak kalimat “memperoleh alokasi 90 kursi” diganti menjadi “mendapat 100 (seratus) kursi”
g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.
PPP 11.000.000 sampai dengan 13.000.0000 g. propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa sampai dengan 13.000.000 (tiga belas juta) jiwa memperoleh alokasi 90 kursi.
Tambah poin: h. propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
13.000.000 (tiga belas juta) jiwa memperoleh 100 kursi.
h. propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 13.000.000 (tiga belas juta) jiwa memperoleh 100 kursi.
PD Perubahan : 90 kursi menjadi 100 kursi g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 kursi.
PAN Kembalikan kepada UU No. 12 tahun 2003 f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.
KB Kata 90 kursi diubah menjadi 100kursi. g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 kursi.
memperoleh alokasi 90 kursi.
PKS Kembali ke UU No 12/2003 g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah dengan rumusan menurut UU No.12 Th.2003 g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.
PBR 90 kursi diganti 100 kursi Jumlah kursi yang proporsional masih harus didiskusikan sesuai dengan prinsip-prinsip keterwakilan dan jumlah penduduk.
provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 kursi.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Ket :
Pemerintah diminta untuk menjelaskan dalam sebuah simulasi tentang tahapan dalam menentukan alokasi kursi DPRD di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 ini. Sekaligus dengan DIM 229 s.d DIM 234.
Pasal 27
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: Pasal 29 menjadi Pasal 28 Pasal 28
PPP PD
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 32 Pasal 32
199.
Pasal 29
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan
200.
Alokasi jumlah kursi anggota DPRD provinsi untuk setiap daerah pemilihan dilakukan dengan tahapan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Ditambah
penetapan angka kesetaraan kursi dengan cara membagi jumlah penduduk yang WNI provinsi dengan jumlah kursi DPRD provinsi
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan
201.
a. penetapan angka kesetaraan kursi dengan cara membagi jumlah penduduk provinsi dengan jumlah kursi DPRD provinsi;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 202. b. penetapan alokasi 1 (satu) kursi langsung
untuk setiap kabupaten/kota; PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Dihapus Dihapus PAN KB Catatan :
Diganti dengan rumusan batas minimal dan maksimal alokasi kursi per-dapil. Bandingkan dengan jumlah penduduk per-kabupaten, provinsi dan perolehan suara PKB luar Jawa.
b. Setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi mendapatkan alokasi antara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi.
PKS Kembali ke UU No 12/2003
b. setiap daerah pemilihan mendapat alokasi setiap daerah pemilihan antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.
BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Ditambah penetapan sisa jumlah penduduk yang WNI setiap kabupaten/kota dengan cara melakukan pengurangan jumlah penduduk yang WNI kabupaten/kota dengan angka kesetaraan provinsi sebagai nilai dari alokasi 1 (satu) kursi;
KB Tetap Tetap PKS Dihilangkan, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 29
butir b
Dihapus
BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan
203.
c. penetapan sisa jumlah penduduk setiap kabupaten/kota dengan cara melakukan pengurangan jumlah penduduk kabupaten/kota dengan angka kesetaraan provinsi sebagai nilai dari alokasi 1 (satu) kursi;
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihilangkan, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 29 butir b
Dihapus
BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan
204.
d. penetapan sisa jumlah penduduk provinsi dilakukan dengan cara menjumlahkan sisa penduduk setiap kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihilangkan, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 29 butir b
Dihapus
BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan
205.
e. penetapan sisa alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dilakukan dengan cara membagi sisa jumlah penduduk kabupaten/kota dengan sisa jumlah penduduk provinsi dikalikan dengan sisa jumlah kursi anggota DPRD provinsi.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 28 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL
- Pasal 30 menjadi Pasal 29 Pasal 29 PPP PD Menjadi Pasal 29 Selanjutnya Pasal lain mengikuti
206. Pasal 30
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi pasal 33 Pasal 33 PKS Tetap Tetap BPD Pasal 30 diubah menjadi Pasal 27 Pasal 27 PBR
Pasal 30 berubah menjadi Pasal 29 Pasal 29 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP PERUBAHAN REDAKSI Pada akhir kalimat ditambah anak kalimat ”atau bagian-bagian Kabupaten/ kota, atau gabungan Kabupaten/Kota” Ket: Karena mungkin saja terjadi daerah pemilihan anggota DPRD provinsi hanya merupakan bagian-bagian Kabupaten/Kota namun bisa juga berupa gabungan Kabupaten/Kota.
(1) Daerah Pemilihan anggota DPRD provinsi adalah Kabupaten/Kota atau bagian-bagian Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota.
PPP Diakhir ayat ditambah: atau gabungan kabupaten/kota
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD propinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
PD Ditambah kata : atau gabungan kabupaten/kota (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota
PAN Diubah; Atau gabungan Kabupaten/Kota
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota
207. (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota.
KB Penambahan redaksi ”atau gabungan kabupaten/kota”. (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan Kabupaten/Kota”.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Kembali ke UU No 12/2003 (1) Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah Pemilihan;
BPD Sesudah frasa ”kota” ditambahkan frasa atau
gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah pemilihan. (lihat UU No.12 Th.2003)
Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah pemilihan.
PBR Ditambahkan kalimatnya “atau gabungan kabupaten kota”
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Diganti : (2) Setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi mendapatkan alokasi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.
(3) Dalam hal terjadi penyimpangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPU meminta pesetujuan DPR RI
KB Dihapus sebagai konsekuensi dari perubahan ayat (1) Dihapus PKS Dihilangkan, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 29
butir b Dihapus
208. (2) Kabupaten/kota sebagai daerah pemilihan memperoleh alokasi paling sedikit 1 (satu) kursi.
BPD Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Setelah“kabupaten/kota ditambahakan kalimat “atau kabupaten/kota, dan kalimat “paling sedikit 1 (satu) kursi” dirubah menjadi “kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.
(2) Kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/ kota sebagai daerah pemilihan memperoleh alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 29 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 31 menjadi pasal 30 Pasal 30
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 34 Pasal 34
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 31 diubah menjadi Pasal 28 Pasal 28 PBR
Pasal 31 berubah menjadi Pasal 30 Pasal 30
209.
Pasal 31
PDS Tetap Tetap PG Setelah kalimat terakhir ditambahkan kata “dengan
alokasi kursi 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kursi” Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU dengan alokasi kursi 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kursi.
PDIP Tetap Tetap PPP
210.
Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah Jumlah daerah pemilihan di masing-masing provinsi untuk DPRD Provinsi ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan
KB Tetap Tetap PKS Dihilangkan, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 29
butir b Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU.
BPD Diubah dengan rumusan baru Jumlah kursi angota DPRD setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh KPU
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap Bagian Ketiga
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
PBR Tetap Tetap
211.
Bagian Ketiga Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Dihapus Dihapus PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
212. Pasal 32
KB Diubah menjadi pasal 35 Pasal 35
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 32 diubah menjadi Pasal 29 Pasal 29 PBR
Pasal 32 berubah menjadi Pasal 31 Pasal 31 PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Dihapus Ket: Penetapan jumlah kursi anggota DPRD propvinsi cukup seperti UU No. 12 Tahun 2003.
Dihapus
PPP PD Penggantian : perwakilan menjadi keterwakilan
Penghapusan kata : dan perwakilan kecamatan atau sebutan lain.
Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota mencerminkan DPRD kabupaten/kota sebagai keterwakilan penduduk di kabupaten/kota.
PAN F-PAN mengusulkan penambahan frase dengan memperhatikan perimbangan yang wajar
Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota mencerminkan DPRD kabupaten/kota sebagai perwakilan penduduk dan perwakilan kecamatan atau sebutan lain di kabupaten/kota dengan memperhatikan perimbangan yang wajar .
KB Tetap Tetap
213. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota mencerminkan DPRD kabupaten/kota sebagai perwakilan penduduk dan perwakilan kecamatan atau sebutan lain di kabupaten/kota.
PKS diubah Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota mencerminkan DPRD kabupaten/kota sebagai perwakilan penduduk dan perwakilan daerah pemilihan.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa “dan perwakilan kecamatan atau sebutan lain di kabupaten/kota” dihapus.
Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota mencerminkan DPRD kabupaten/kota sebagai perwakilan penduduk.
PBR Kalimat “dan perwakilan kecamatan atau sebutan lain” dihilangkan
Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota mencerminkan DPRD kabupaten/kota sebagai perwakilan penduduk di kabupaten/kota
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Ket : Menggunakan substansi dan redaksi UU No 12 tahun 2003 tentang pemilu Legislatif pasal 50
Pasal 30
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: Pasal 33 menjadi Pasal 31 Pasal 31
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 36 Pasal 36
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 33 diubah menjadi Pasal 30 Pasal 30 PBR
Pasal 33 berubah menjadi Pasal 32 Pasal 32
214.
Pasal 33
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG (1) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) kursi.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Sama dengan ketentuan mengenai jumlah kursi kabupaten kota dalam UU No. 12 Tahun 2003,
Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 45 (empat puluh lima).
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap (1) ...rumusan tetap... PBR Tetap Tetap
215.
(1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 45 (empat puluh lima).
PDS RUU sesuai dengan UU No.12/2003 PG (2) Jumlah kursi anggota DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan ketentuan:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (2) ...rumusan tetap... PBR Tetap Tetap
216.
(2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa mendapat 20 (dua puluh) kursi;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap a. ...rumusan tetap... PBR Tetap Tetap
217.
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 kursi;
PDS Tetap Tetap PG b. kabupaten/kota dengan jumlah
penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua puluh lima) kursi;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap b. ...rumusan tetap... PBR Tetap Tetap
218.
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 kursi;
PDS Tetap Tetap
219.
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 kursi;
PG c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap c. ...rumusan tetap... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG d. kabupaten/kota dengan jumlah
penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap d. ...rumusan tetap... PBR Tetap Tetap
220.
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 kursi;
PDS Tetap Tetap PG e. kabupaten/kota dengan jumlah
penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40 (empat puluh) kursi;
PDIP Tetap Tetap
221.
e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 kursi;
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap e. ...rumusan tetap... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi.
PG
Ket : Penambahan jumlah maksimal anggota DPRD Kab/Kota dengan mempertimbangkan penambahan jumlah penduduk.
g. Kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 50 (lima puluh) kursi.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap f. ...rumusan tetap... PBR Tetap Tetap
222.
f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 45 kursi
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan urutan Pasal Ket: Pemerintah diminta untuk menjelaskan dalam sebuah simulasi tentang tahapan dalam menentukan alokasi kursi DPRD di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 ini.
Pasal 31
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: Pasal 34 menjadi Pasal 32 Pasal 32
PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 37 Pasal 37
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan
223.
Pasal 34
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Dihapus Dihapus
224. Alokasi kursi DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dilakukan dengan tahapan:
PBR Dihilangkan Dihilangkan
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap Ada tambahan (b). Daerah pemilihan anggota DPRD
kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan
(c). Setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota mendapatkan alokasi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.
KB Tetap Tetap PKS Kata propinsi diganti dengan kabupaten/kota a. penetapan angka kesetaraan kursi dengan
cara membagi jumlah penduduk kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota;
BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan
225.
a. penetapan angka kesetaraan kursi dengan cara membagi jumlah penduduk provinsi dengan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
226. b. penetapan alokasi 1 (satu) kursi langsung untuk setiap kecamatan atau sebutan lain;
PAN (Dihapus, dan point-point selanjutnya mengacu kepada UU No. 12 tahun 2003 Pasal 46 (1 [a, b, c])
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Catatan : Diganti dengan rumusan batas minimal dan maksimal alokasi kursi per-dapil.
b. Setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten mendapatkan alokasi antara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi.
PKS berubah b. setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.
BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN KB Tetap Tetap
PKS Dihilangkan, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 34 butir b
Dihapus
BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan
227.
c. penetapan sisa jumlah penduduk setiap kecamatan atau sebutan lain dengan cara melakukan pengurangan jumlah penduduk kecamatan atau sebutan lain dengan angka kesetaraan kabupaten/kota sebagai nilai dari alokasi 1 (satu) kursi;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN KB Tetap Tetap
PKS Dihilangkan, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 34 butir b
Dihapus
228. d. penetapan sisa jumlah penduduk provinsi dilakukan dengan cara menjumlahkan sisa penduduk setiap kecamatan atau sebutan lain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
BPD Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Dihilangkan Dihilangkan PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN KB Tetap Tetap
PKS Dihilangkan, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 34 butir b
Dihapus
BPD Dihapus Dihapus PBR Dihilangkan Dihilangkan
229.
e. penetapan sisa alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara membagi sisa jumlah penduduk kecamatan atau sebutan lain dengan sisa jumlah penduduk kabupaten/kota dikalikan dengan sisa jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus lihat pasal di atas Dihapus
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL - Pasal 35 menjadi Pasal 33
Pasal 33
PPP PD Menjadi Pasal 33 Selanjutnya Pasal lain mengikuti
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 38 Pasal 38
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 35 diubah jadi Pasal 31 Pasal 31 PBR
Pasal 35 berubah menjadi pasal 33 Pasal 33
230.
Pasal 35
PDS Tetap Tetap 231. (1) Daerah pemilihan anggota DPRD PG Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: - Pada akhir kalimat ditambah anak kalimat ”atau
bagian-bagian kecamatan, atau gabungan Kecamatan atau sebutan lain”
Ket: Karena mungkin saja terjadi daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota hanya merupakan bagian-bagian kecamatan, namun bias juga berupa gabungan kecamatan atau sebutan lain.
(1) Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau bagian-bagian kecamatan, atau gabungan Kecamatan atau sebutan lain.
PPP Diakhir ayat ditambah: dan/atau gabungan kecamatan (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau sebutan lain dan/atau gabungan kecamatan.
PD Penghilangan kata : sebutan lain dan Penambahan kata : gabungan Kecamatan sebagai Daerah Pemilihan
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan Kecamatan sebagai Daerah Pemilihan
PAN Diubah; gabungan kecamatan.
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau sebutan lain atau gabungan kecamatan.
KB Penambahan redaksi “atau gabungan kecamatan” (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau sebutan lain.
kabupaten/kota adalah kecamatan atau sebutan lain.
PKS Kembali ke UU 12/2003 Daerah Pemilihan anggota DPRD kabupaten/ Kota adalah Kecamatan (atau sebutan lain) atau gabungan Kecamatan (atau sebutan lain) sebagai daerah Pemilihan.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah dengan rumusan sesuai UU No.12 Th.2003 Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan sebagai daerah pemilihan.
PBR Kalimat “sebutan lain” diganti dengan kalimat “gabungan kecamatan”.
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan
PDS TETAP Kembali Ke UU No 12/2003
PG Dihapus Dihapus PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN (2) Kecamatan atau sebutan lain atau gabungan kecamatan sebagai daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota memperoleh alokasi kursi paling sedikit 2 (dua).
KB Dihapus sebagai konsekwensi dari perubahan ayat (1) Dihapus PKS Dihilangkan, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 34
butir b Dihapus
BPD Dihapus Dihapus PBR Kalimat “sebutan lain” di ganti “gabungan
kecamatan” dan kalimat paling sedikit 1 (satu) diganti “antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas)
(2) Kecamatan atau gabungan kecamatan sebagai daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota memperoleh alokasi krsi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas).
232.
(2) Kecamatan atau sebutan lain sebagai daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota memperoleh alokasi kursi paling sedikit 1 (satu).
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan urutan Pasal Minta Pemerintah untuk memberi penjelasan lebih lanjut tentang kondisi yang menyebabkan hilangnya daerah pemilihan dan kaitannya dengan wilayah administratif pemerintahan.
Pasal 32
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: Pasal 36 menjadi Pasal 34 Pasal 34
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 39 Pasal 39
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 36 diubah jadi Pasal 32 Pasal 32 PBR
Pasal 36 berubah menjadi pasal 34 Pasal 34
233.
Pasal 36
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap tetap PBR Tetap Tetap
234.
(1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 235. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap tetap PBR Tetap Tetap
diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk.
PDS Tetap Tetap PG
Dihapus karena sudah ada di atas Pasal 33 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 37 menjadi Pasal 35 Pasal 35
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 40 Pasal 40
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 37 diubah jadi Pasal 33 Pasal 33 PBR
Pasal 37 berubah menjadi pasal 35 Pasal 35
236.
Pasal 37
PDS Tetap Tetap PG Setelah kalimat terakhir ditambahkan kata “ dengan
alokasi kursi 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kursi” Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU dengan alokasi kursi 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kursi .
PDIP Tetap Tetap PPP
237.
Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah Jumlah daerah pemilihan di masing-masing provinsi untuk DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan
KB Tetap Tetap PKS berubah Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR
kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU. BPD Diubah rumusan Jumlah kursi angota DPRD setiap provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh KPU
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Penempatan Pasal 38 dan Pasal 39 digabung
dengan Pasal 79.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
238.
Bagian Keempat Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPD
PDS Tetap Tetap PG Penempatan Pasal 38 dan Pasal 39 digabung
dengan Pasal 79.
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: Pasal 38 menjadi Pasal 36 Pasal 36
PPP
239. Pasal 38
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 41 Pasal 41
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 38 diubah jadi Pasal 34 Pasal 34 PBR
Pasal 38 berubah menjadi pasal 36 Pasal 36 PDS Tetap Tetap PG Penempatan Pasal 38 dan Pasal 39 digabung
dengan Pasal 79.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ....rumusan tetap.... PBR Tetap Tetap
240.
Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Penempatan Pasal 38 dan Pasal 39 digabung
dengan Pasal 79.
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: Pasal 39 menjadi Pasal 37 Pasal 37
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 42 Pasal 42
PKS Tetap Tetap
241. Pasal 39
BPD Pasal 39 diubah jadi Pasal 35 Pasal 35
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Pasal 39 berubah menjadi pasal 37 Pasal 37
PDS Tetap Tetap PG Penempatan Pasal 38 dan Pasal 39 digabung
dengan Pasal 79.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap ....rumusan tetap.... PBR Tetap Tetap
242.
Jumlah anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) orang.
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Catatan : Perlu ada masa konfirmasi kepada masyarakat
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD tetap BAB VI
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PBR Tetap Tetap
243.
BAB VI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 244. Bagian Pertama
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Bagian Pertama
Data Kependudukan PBR Tetap Tetap
Data Kependudukan
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 34 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 40 menjadi Pasal 38 Pasal 38
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 43 Pasal 43
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 40 diubah jadi Pasal 36 Pasal 36 PBR
Pasal 40 berubah menjadi pasal 38 Pasal 38
245.
Pasal 40
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket : Apakah data penduduk ini adalah hasil dari penataan administrasi kependudukan yang sudah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)?
Tetap
246.
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus; Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, dihapus.
(1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan data penduduk.
KB Tetap Tetap Tetap Tetap PKS
Usul ditambah 1 ayat Ayat (2) Penyerahan data penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu disertai dengan berita acara serah terima.
Ayat (2) Penyerahan data penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu disertai dengan berita acara serah terima dari pemerintah daerah kepada KPU.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus; dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(2)Pemerintah wajib menyerahkan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
247. (2) Data penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Menjadi Ayat (3) (3) Data penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah; kata wajib
(3) KPU kabupaten/kota wajib menyiapkan data pemilih dan menyusun daftar pemilih berdasarkan data penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) .
KB Tetap Tetap Menjadi Ayat (4)
(4). KPU kabupaten/kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan dalam penyusunan daftar pemilih.
PKS
Tambahan pasal (5) Dalam keadaan banyaknya pemilih potensial yang tidak terdaftar, KPU dapat menerima dan mengadakan pendaftaran susulan.
248. (3) KPU kabupaten/kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan dalam penyusunan daftar pemilih.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 35 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
- Pasal 41 menjadi Pasal 39 Pasal 39
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 44 Pasal 44
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 41 diubah jadi Pasal 37 Pasal 37 PBR
Pasal 41 berubah menjadi pasal 39 Pasal 39
249.
Pasal 41
PDS Tetap Tetap PG Kata Pasal 40 ayat (3) diganti menjadi Pasal 36 ayat
(3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) KPU kabupaten/kota dibantu PPS.
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI: - Menambah substansi PPK
Dalam penyusunan daftar pemilih sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) KPU kabupaten/kota dibantu PPS dan PPK.
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 40 diubah menjadi pasal 43 Dalam penyusunan daftar pemilih sebagimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) KPU kabupaten/kota dibantu PPS.
250. Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) KPU kabupaten/kota dibantu PPS.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa “Pasal 40” diubah jadi “Pasal 36”
Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) KPU kabupaten/kota dibantu PPS.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
251.
Bagian Kedua Pemutakhiran Data Pemilih
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 36 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
- Pasal 42 menjadi Pasal 40 Pasal 40
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 45 Pasal 45
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 42 diubah jadi Pasal 38 Pasal 38 PBR
Pasal 42 berubah menjadi pasal 40 Pasal 40
252.
Pasal 42
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah; kata “wajib”
(1)KPU kabupaten/kota wajib melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah
KB Tetap Tetap PKS Ditambah kata wajib
KPU kabupaten/kota wajib melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
253.
(1) KPU kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap Ada tambahan (3) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan
masukan dari masyarakat setempat. KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
254.
(2) Dalam pemutakhiran data pemilih KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS dan PPK.
PDS Tetap Tetap 255. (3) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ada perubahan (4) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara.
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan urutan Pasal Pasal 37
PDIP Perubahan Nomor Pasal: Pasal 43 menjadi Pasal 41 Pasal 41
PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus
KB Diubah menjadi pasal 46 Pasal 46 PKS Tetap Tetap BPD Pasal 43 diubah jadi Pasal 39 Pasal 39 PBR
Pasal 43 berubah menjadi pasal 41 Pasal 41
256.
Pasal 43
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata Pasal 42 menjadi Pasal 36 (1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) PPS dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri dari perangkat desa, rukun warga, rukun tetangga atau nama lain dan warga masyarakat.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus
KB Kata pasal 42 diubah menjadi pasal 45 (1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) PPS dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri dari perangkat desa, rukun warga, rukun tetangga atau nama lain dan warga masyarakat.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
257.
(1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) PPS dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri dari perangkat desa, rukun warga, rukun tetangga atau nama lain dan warga masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
258. (2) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus
KB Tetap Tetap PKS Ditambah kalimat “setelah diterimanya Data
Penduduk dan Data Potensial Pemilih Pemilu dari pemerintah dan pemerintah daerah.”
Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Data Penduduk dan Data Potensial Pemilih Pemilu dari pemerintah dan pemerintah daerah
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
259.
(3) Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
260.
Bagian Ketiga Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan urutan Pasal Ket: Untuk mengurangi kelemahan dalam stelsel aktif pendaftaran pemilih, FPG mengusulkan dalam masa peralihan ini untuk melibatkan pengurus RT/RW yang berfungsi sebagai Pantarlih yang membantu PPS.
Pasal 38
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: Pasal 44 menjadi Pasal 42 Pasal 42
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 47 Pasal 47
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 44 diubah jadi Pasal 40 Pasal 40 PBR
Pasal 44 berubah menjadi pasal 42 Pasal 42
261.
Pasal 44
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
262. (1) Daftar Pemilih Sementara disusun oleh PPS berbasis TPS.
Ada tambahan: (2) TPS harus sudah ditentukan jumlah, lokasi dan nomornya sebelum penyusunan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah (3) Daftar Pemilih Sementara disusun paling lambat …. hari dan tanggal sebelum hari pemungutan suara. (5/9/07)
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
263.
(2) Daftar Pemilih Sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket: Masukan dari masyarakat harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetap
PPP (3) Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari kerja oleh PPS untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
264. (3) Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 4 (empat) hari kerja oleh PPS untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
PD Pergantian : 4 (empat) menjadi 10 (sepuluh) (3) Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 10 (sepuluh) hari kerja oleh PPS untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah (4) Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari kalender oleh PPS dengan cara ditempelkan di setiap rumah tangga untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
KB Penumuman DPS dilakukan di setiap RT/RW . (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 4 (empat) hari kerja oleh PPs di setiap RT untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
PKS Ditambah kalimat ”di kantor kelurahan atau sebutan lainnya”
Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 4 (empat) hari kerja oleh PPS di kantor kelurahan atau sebutan lainnya untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkan.
PD Tetap Tetap PAN KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
265.
(4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPS paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diumumkan.
PDS Tetap Tetap 266. (5) PPS wajib memperbaiki Daftar Pemilih PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Penambahan ayat (6) (6) Bagi pemilih yang tidak tercantum pada daftar pemilih sementara dapat mengajukan keberatan pada PPK
PAN Diubah Ada tambahan ayat:. (6) Tidak diperbaikinya Daftar Pemilih
Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat, merupakan tindak pidana pemilu
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 39 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 45 menjadi Pasal 43 Pasal 43
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 48 Pasal 48
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 45 diubah jadi Pasal 41 Pasal 41
267. Pasal 45
PBR Pasal 45 berubah menjadi pasal 43 Pasal 43
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Kata Pasal 44 diganti Pasal 38
(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 setelah diperbaiki, diumumkan kembali oleh PPS untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
PDIP Tetap Ket: Masukan dari masyarakat harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 44 diubah menjadi pasal 47 (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 setelah diperbaiki, diumumkan kembali oleh PPS untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
PKS Ditambah kalimat ”di kantor kelurahan atau sebutan lainnya”
Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 setelah diperbaiki, diumumkan kembali oleh PPS di kantor kelurahan atau sebutan lainnya untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
268.
(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 setelah diperbaiki, diumumkan kembali oleh PPS untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 269. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. PPP (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Pergantian : 3 (tiga) menjadi 5 (lima) (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
PAN Diubah Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
270.
(3) PPS melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Tetap Tetap PD Tetap Tetap
PAN KB Tetap Tetap
271. (4) Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim oleh PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
272.
Bagian Keempat Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 40 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 46 menjadi Pasal 44 Pasal 44
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 49 Pasal 49
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 46 diubah jadi Pasal 42 Pasal 42 PBR
Pasal 46 berubah menjadi pasal 44 Pasal 44
273.
Pasal 46
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 274. (1) KPU kabupaten/kota menyusun dan
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dengan basis TPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah Penetapan Daftar Pemilih Tetap selambat-lambatnya ditetapkan 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
275.
(2) Penetapan Daftar Pemilih Tetap dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dari PPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Diakhir ayat ditambah: paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum hari pemungutan suara (3) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU propinsi, PPK dan PPS paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
PD Tetap Tetap
276. (3) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 41 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 47 menjadi Pasal 45 Pasal 45
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 50 Pasal 50
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 47 diubah jadi Pasal 43 Pasal 43 PBR
Pasal 47 berubah menjadi pasal 45 Pasal 45
277.
Pasal 47
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
278. (1) PPS mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sejak diterima dari KPU kabupaten/kota sampai hari pemungutan suara.
PAN Diubah PPS mengumumkan Daftar Pemilih Tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan tanggal sebelum hari pemungutan suara dan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya daftar pemilih tetap dari KPU Kabupaten/Kota
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
279.
(2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 42 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 48 menjadi Pasal 46 Pasal 46
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 51 Pasal 51
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 48 diubah jadi Pasal 44 Pasal 44 PBR
Pasal 48 berubah menjadi pasal 46 Pasal 46
280.
Pasal 48
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata Pasal 46 diganti Pasal 40
(1) Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Perubahan sampai hari pemungutan suara.
PDIP Tetap Tetap PPP Pertanyaan:
Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan validasi dan menetapkan daftar pemilih perubahan? Referensi no Pasal disesuaikan
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 46 diubah menjadi pasal 49 (1) Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Perubahan sampai hari pemungutan suara.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
281.
(1) Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Perubahan sampai hari pemungutan suara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Ditambah ayat (3) (3) Bagi pemilih yang tidak tercantum pada daftar pemilih tetap dapat mengajukan kleberatan pada PPK.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
282. (2) Daftar Pemilih Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi pindah tempat tinggal, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
283.
Bagian Kelima Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih di Luar
Negeri
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 43 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 49 menjadi Pasal 47 Pasal 47
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 52 Pasal 52
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 49 diubah jadi Pasal 45 Pasal 45 PBR
Pasal 49 berubah menjadi pasal 47 Pasal 47
284.
Pasal 49
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
285. (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data penduduk dan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Kepala perwakilan Indonesia melaporkan data warga negara Indoensia yang tempat tinggal di wilayahnya kepada PPLN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah PPLN menggunakan Data sebagaimana dimasksud ayat (1) untuk menyusun daftar luar negeri.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
286.
(2) PPLN menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu untuk menyusun daftar pemilih di luar negeri.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 44 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 50 menjadi Pasal 48 Pasal 48
PPP
287. Pasal 50
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 53 Pasal 53
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 50 diubah jadi Pasal 46 Pasal 46 PBR
Pasal 50 berubah menjadi pasal 48 Pasal 48 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah PPLN melakukan pemutakhiran Data Pemilih Pemilu.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
288.
(1) PPLN melakukan pemutakhiran Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
289.
(2) Pemutakhiran data pemilih oleh PPLN dibantu petugas pemutakhiran data pemilih.
PDS Tetap Tetap 290. (3) Petugas pemutakhiran data pemilih PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
291.
(4) Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 45 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 51 menjadi Pasal 49 Pasal 49
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 54 Pasal 54
PKS Tetap Tetap
292. Pasal 51
BPD Pasal 51 diubah jadi Pasal 47 Pasal 47
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Pasal 51 berubah menjadi pasal 49 Pasal 49
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
293.
(1) PPLN menyusun Daftar Pemilih Sementara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah: Menjadi Paling lambat
Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
294.
(2) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.
PDS Tetap Tetap 295. (3) Daftar Pemilih Sementara diumumkan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Ket: Masukan dari masyarakat harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetap
PPP 4 menjadi 7 (3) Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari kerja oleh PPLN untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
PD Pergantian : 4 (empat) menjadi 10 (sepuluh) (3) Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 10 (sepuluh) hari kerja oleh PPLN untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
selama 4 (empat) hari kerja oleh PPLN untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP 7 menjadi 14 (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkan.
PD Tetap Tetap PAN Diubah:
Menjadi Paling lambat Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diumumkan.
296. (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diumumkan.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
297.
(5) PPLN wajib memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 46 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 52 menjadi Pasal 50 Pasal 50
PPP PD Tetap Tetap
PAN KB Diubah menjadi pasal 55 (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 setelah diperbaiki, diumumkan kembali oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
PKS Tetap Tetap BPD PBR Pasal 52 diubah jadi Pasal 48 Pasal 48
298.
Pasal 52
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata Pasal 51 diganti dengan Pasal 45 (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 setelah diperbaiki, diumumkan kembali oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
PDIP Tetap Ket: Masukan dari masyarakat harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 51 diubah menjadi pasal 54 (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 setelah diperbaiki, diumumkan kembali oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
299.
(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 setelah diperbaiki, diumumkan kembali oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP 3 menjadi 7 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
PD Pergantian : 3 (tiga) menjadi 10 (sepuluh) (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
300. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
301.
(3) PPLN melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
302.
(4) Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 47 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 53 menjadi Pasal 51 Pasal 51
PPP
303. Pasal 53
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 56 Pasal 56
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 53 berubah menjadi Pasal 49 Pasal 49 PBR
Pasal 53 berubah menjadi pasal 51 Pasal 51 PDS Tetap Tetap PG Kata Pasal 52 diganti Pasal 46 (1) PPLN menetapkan Daftar Pemilih
Sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) menjadi Daftar Pemilih Tetap.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 52 diubah menjadi pasal 55 (1) PPLN menetapkan Daftar Pemilih Sementara
hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) menjadi Daftar Pemilih Tetap.
PKS Tetap Tetap BPD Frasa “Pasal 52” diubah jadi “Pasal 48” (2) PPLN menetapkan Daftar Pemilih
Sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) menjadi Daftar Pemilih Tetap.
PBR Tetap Tetap
304.
(1) PPLN menetapkan Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) menjadi Daftar Pemilih Tetap.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 305. (2) PPLN mengirim Daftar Pemilih Tetap
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (2) …..rumusan tetap PBR Tetap Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 48 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 54 menjadi Pasal 52 Pasal 52
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 57 Pasal 57
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 54 diubah jadi Pasal 50 Pasal 50 PBR
Pasal 54 berubah menjadi pasal 52 Pasal 52
306.
Pasal 54
PDS Tetap Tetap PG Kata Pasal 53 diganti Pasal 47 (1) PPLN menyusun Daftar Pemilih Tetap
dengan basis TPSLN berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
PDIP Tetap Tetap
307.
(1) PPLN menyusun Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPSLN berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan ayat: (2) PPLN mengumumkan daftar pemilih tetap paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara.
(2) PPLN mengumumkan daftar pemilih tetap paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 53 diubah menjadi pasal 56 (1) PPLN menyusun Daftar Pemilih Tetap dengan
basis TPSLN berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
PKS Tetap Tetap BPD Frasa “Pasal 53” diubah jadi “Pasal 49” (1) PPLN menyusun Daftar Pemilih Tetap
dengan basis TPSLN berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi ayat 3 PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (2) …..rumusan tetap…. PBR Tetap Tetap
308.
(2) Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.
PDS Tetap Tetap
309. Pasal 55 PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 49
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: Pasal 55 menjadi Pasal 53 Pasal 53
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 58 Pasal 58
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 55 diubah jadi Pasal 51 Pasal 51 PBR
Pasal 55 berubah menjadi pasal 53 Pasal 53 PDS Tetap Tetap PG Kata Pasal 54 ayat (2) menjadi Pasal 48 ayat (2) (1) Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPSLN
sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Perubahan sampai hari pemungutan suara.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 54 diubah menjadi pasal 57 (1) Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPSLN
sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Perubahan sampai hari pemungutan suara.
PKS Tetap Tetap
310.
(1) Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPSLN sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Perubahan sampai hari pemungutan suara.
BPD Frasa “Pasal 54” diubah jadi “Pasal 50” (1) Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPSLN sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Perubahan sampai hari pemungutan suara.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (2) …..rumusan tetap PBR Tetap Tetap
311.
(2) Daftar Pemilih Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi pindah tempat tinggal, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Bagian Keenam
Rekapitulasi Pemilih PBR Tetap Tetap
312.
Bagian Keenam Rekapitulasi Pemilih
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 50 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 56 menjadi Pasal 54 Pasal 54
313. Pasal 56
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 59 Pasal 59
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 56 diubah jadi Pasal 52 Pasal 52 PBR
Pasal 56 berubah menjadi pasal 54 Pasal 54 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
314.
(1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
315.
(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 316. (3) KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Penggantian kata : secara nasional menjadi di dalam
dan di luar negeri (3) KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap di dalam dan di luar negeri PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Tetap secara nasional.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap
Tetap
KB Tetap
Tetap
PKS Tetap
Tetap
BPD Tetap Bagian Ketujuh Pengawasan dan Penyelesaian
Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih
PBR Tetap
Tetap
317.
Bagian Ketujuh Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan
dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar
Pemilih
PDS Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan urutan Pasal
Pasal 51
PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL: Pasal 57 menjadi Pasal 55
Pasal 55
PPP
PD Tetap
Tetap
PAN Tetap
Tetap
KB Diubah menjadi pasal 60
Pasal 60
PKS Tetap Tetap
BPD Pasal 57 diubah jadi Pasal 53 Pasal 53 PBR
Pasal 57 berubah menjadi pasal 55 Pasal 55
318.
Pasal 57
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
319. (1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain dan pengawas pemilu lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.
PDS Tetap Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
320.
(2) Pengawas pemilu luar negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.
PDS Tetap Tetap PG
Perubahan urutan Pasal Pasal 52 PDIP PERUBAHAN NOMOR PASAL:
Pasal 58 menjadi Pasal 56 Pasal 56
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 61 Pasal 61
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 58 diubah jadi Pasal 54 Pasal 54 PBR
Pasal 58 berubah menjadi pasal 56 Pasal 56
321.
Pasal 58
PDS Tetap Tetap 322. (1) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap
PPP
PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
BPD Tetap Tetap
PBR Tetap Tetap
Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN.
PDS Tetap Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
323. (2) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap DISCLAIMER: Informasi dalam dokumen ini merupakan hasil catatan pemantauan tim pemantau www.parlemen.net terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan dalam rapat terbuka, dengan tujuan mendorong kebebasan memperoleh informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. PSHK maupun tim pemantau www.parlemen.net tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan dokumen ini di luar tujuan tersebut. Segala informasi yang terkandung dalam dokumen ini memerlukan konfirmasi ulang dan penelitian lebih lanjut. Dokumen ini bukanlah notulensi resmi dari Pemerintah ataupun DPR-RI.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) TERHADAP
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. BAB VII
PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN DPD
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
324.
BAB VII PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. Bagian Pertama
Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
325. Bagian Pertama Persyaratan Bakal Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal
Ket: Pasal 53 Konkordan dengan Pasal 13
Pasal 53
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 62 Pasal 62
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 59 diubah jadi Pasal 55 Pasal 55 PBR
Pasal 59 berubah menjadi pasal 57 Pasal 57
326.
Pasal 59
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
327.
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat:
PDS Tetap Tetap PG Sebelum kata “21 (dua puluh satu) ditambah kata
“genap” a. warga negara Indonesia yang berumur
genap 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; PDIP Tetap Tetap
328. a. warga negara Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
329.
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah; berdomisili diganti dengan bertempat tinggal
b. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
330.
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
PDS Tetap Tetap 331. d. cakap berbicara, membaca, dan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
menulis dalam bahasa Indonesia;
PDS Tetap Tetap PG Penambahan substansi e. berpendidikan serendah-rendahnya tamat
SLTA atau sederajat; PDIP Tetap Tetap PPP Setelah SLTA ditambah lulusan pondok pesantren e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA,
lulusan pondok pesantren atau sederajat; PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Perubahan redaksional dengan mempertegas
pencantuman klasifikasi pendidikan yang dipersyaratkan yang meliputi, SLTA, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren setingkat Madrasah Aliyah.
e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA, Madrasah Aliyah, Madrasah pada Pondok Pesantren setingkat Madrasah Aliyah. atau lembaga pendidikan kejuruan setingkat SLTA;
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
332.
e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
333. f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Frasa “hak pilihnya” berubah menjadi “hak dipilihnya” g. tidak sedang dicabut hak dipilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
334.
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi h. tidak sedang dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: Kata ”pernah” diganti kata ”atau sedang” Ket: Orang sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih juga tidak memenuhi persyaratan.
h. tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
335.
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penggantian Kata : 5 (lima) tahun diganti menjadi 2 (dua) tahun
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ada perubahan j. sehat jasmani dan jiwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten;
KB Kata Sehat diganti menjadi mampu, untuk tetap membuka peluang bagi kaum difable
i. mampu secara jasmani dan kejiwaan;
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
336.
i. sehat jasmani dan jiwa;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
337. j. terdaftar sebagai pemilih;
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
338.
k. bersedia bekerja sepenuh waktu;
PDS Tetap Tetap PG Setelah kata “jabatan’ ditambahkan kata ‘lain” k. bersedia untuk tidak merangkap jabatan
lain sebagai pejabat negara, hakim pada badan peradilan, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
PDIP Tetap Tetap PPP
339.
l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN l. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata ‘swasta” dihapus
Ket: Perlu diperjelas pengertian berpraktek supaya tdk ada conflict of interest.
l. bersedia untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan, tidak berpraktek sebagai akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD;
PDIP Tetap Tetap PPP
340.
m. bersedia untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, tidak berpraktek sebagai akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
PD Penambahan : dosen tetap m. bersedia untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, dosen tetap, tidak berpraktek sebagai akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN m. Bila terpilih, bersedia melepaskan jabatan atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
KB Kata bersedia untuk tidak menduduki jabatan struktural pad lembaga pendidikan swasta didrop karena lembaga pendidikan swasta bersifat nirlaba dan pengabdian masyarakat.
m. surat pernyataan tentang keseiaan untuk tidak bekerja sebagai akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek, dan pekerjaan lain yang ada hubunganya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI: Kata ’6 (enam) bulan’ diganti menjadi ”1 (satu) tahun”
n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu paling singkat 1 (satu) tahun;
PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah; sampai mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD
n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu paling singkat 6 (enam) bulan sampai mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD
341. n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu paling singkat 6 (enam) bulan;
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Enam bulan diubah menjadi 2 (dua) tahun n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu paling singkat 2 (dua) tahun
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: - Kata ’bersedia mengundurkan diri sebagai’ diganti
kata ’bukan’ - Kalimat ”apabila ditetapkan sebagai calon terpilih
anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota” DIHAPUS.
Ket: • Penjelasan pasal 59 butir o: bagi pegawai negeri
sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/ atau APBD yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD harus mengundurkan diri pada saat pencalonan.
• Harus mengundurkan diri dari jabatan-jabatan tersebut ketika mencalonkan diri sebagai anggota anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, bukan setelah ditetapkan sebagai calon terpilih.
o. bukan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
PPP
342. o. bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD apabila ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN o. Tidak sedang menjabat sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD apabila ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
KB Perubahan substansi, pengunduran diri dilaksanakan pada saat pencalonan, karena ybs sudah memasuki wilayah politik, sekaligus untuk menjaga konsistensi dengan UU lain seperti UU TNI.
o. bersedia menghundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Naasional Indonesia, atau anggota Keppolisian Negara Republik Indonesia, pagawai pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan /atau APBD;
PKS Ditambah kalimat “2 (dua) tahun sebelum pencalonan”; o. bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD apabila ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 2 (dua) tahun sebelum pencalonan;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Berdasar syarat huruf n dan ketentuan perundang-undangan yang melarang anggota TNI/POLRI/Pegawai negeri sipil/pegawai BUMN/BUMD menjadi anggota parpol, maka diusulkan frasa “bersedia” diubah jadi “telah”, dan frasa “apabila ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota” dihapus dan diganti dengan frasa “sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pimpinan partai mengajukan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.
o. telah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pimpinan partai mengajukan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
343.
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
344. q. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
345.
(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN “dan/atau akte kelahiran” dihapus a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Diubah rumusan a. foto kopi kartu tanda penduduk dan/atau
akte kelahiran warga negara Indonesia yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
PBR Tetap Tetap
346.
a. kartu tanda penduduk dan/atau akte kelahiran warga negara Indonesia;
PDS Tetap Tetap 347. b. ijasah asli atau sertifikat keahlian asli PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan kata : Fotokopi yang telah dilegalisir asli
Penghilangkan kata asli b. Fotokopi ijasah atau sertifikat yang telah
dilegalisir asli dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan resmi;
PAN b. ijasah asli atau sertifikat keahlian asli, atau bukti yang sah, yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan resmi;
KB Diubah menjadi copy ijasah yang dilegalisir yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
b. Copy ijasah atau sertifikat keahlian yang dilegalisir yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
PKS Tetap Tetap BPD Diubah rumusan b. Foto kopi ijasah asli atau sertifikat keahlian
asli yang dilegalisasi oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
PBR Tetap Tetap
yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan resmi;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
348.
c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari kepolisian setempat;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 349. d. surat keterangan berbadan sehat
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan jiwa dari dokter yang berkompeten
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
jasmani dan jiwa dari dokter rumah sakit pemerintah;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
350.
e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
351. f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja sepenuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
PKS Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap
Tetap
PBR Tetap
Tetap
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan :
dosen tetap
g. surat pernyataan tentang kesediaan untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, dosen tetap, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
352. g. surat pernyataan tentang kesediaan untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
PAN
g. surat pernyataan tentang kesediaan bila terpilih untuk dan tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata kesediaan untuk tidak menduduki jabatan sruktural pada lembaga pendidikan swasta didrop karena lembaga pendidikan swasta bersifat nirlaba dan pengabdian masyarakat
g. surat pernyataan tentang kesediaan untuk tidak bekerja sebagai akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
PKS Tetap
Tetap
BPD Tetap
Tetap
PBR Tetap
Tetap
PDS Tetap Tetap 353. h. surat pernyataan tentang kesediaan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP PERUBAHAN REDAKSI: - Kata ’pernyatan tentang kesediaan’ diganti menjadi
’keterangan telah’ - Anak kalimat ”sejak ditetapkan sebagai calon terpilih
anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota” diganti menjadi kata ’dari instansi yang berwenang’
Ket: Penjelasan pasal 59 ayat (2) butir h: bahwa surat keterangan telah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, dari instansi yang berwenang ditembuskan kepada BKN.
h. surat keterangan telah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD, dari instansi yang berwenang.
PPP PD Tetap Tetap
PAN h. Surat pernyataan telah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD sejak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD sejak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Ditambah frase “ tertanggal 2 (dua) tahun sebelum pencalonan”.
surat pernyataan tentang kesediaan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD sejak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tertanggal 2 (dua) tahun sebelum pencalonan.
BPD Diubah dengan rumusan baru terkait syarat keanggotaan parpol paling singkat 6 bulan.
h. surat keputusan atau surat persetujuan dari pimpinan yang berwenang tentang pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD terhitung 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
354. i. Kartu Tanda Anggota partai politik peserta pemilu;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
355.
j. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap Tetap Tetap
Penambahan ayat (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku bagi tindak pidana politik.
356. k. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
KB
Penambahan ayat (4) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak berlaku bagi anggota partai baru.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan ayat; apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan telah bubar atau dibubarkan, maka dibutuhkan pernyataan di atas materai dari para saksi, masyarakat sekitar, pimpinan yayasan, alumni, guru atau pengasuh lembaga pendidikan.
(5) Dalam hal lembaga pendidikan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b telah bubar atau dibubarkan, maka dibutuhkan pernyataan diatas materai dari para saksi, masyarakat sekitar, pimpinan yayasan, alumni, guru atau pengasuh lembaga pendidikan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Calon Anggota Legislatif
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
357.
Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 54
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 63 Pasal 63
358. Pasal 60
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Pasal 60 diubah jadi Pasal 56 Pasal 56 PBR
Pasal 60 berubah menjadi pasal 58 Pasal 58 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan pasal 67 ayat (1) UU No 12 Tahun 2003
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
359.
(1) Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket: Sesuai dengan pasal 67 ayat (1) UU No 12 Tahun 2003
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
360.
(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 55 361.
Pasal 61 PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 64 Pasal 64
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 61 diubah jadi Pasal 57 Pasal 57 PBR
Pasal 61 berubah menjadi pasal 59 Pasal 59 PDS Tetap Tetap PG Kata Pasal 60 diganti Pasal 54 (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 disusun dalam daftar bakal calon oleh masing-masing partai politik.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 60” diganti menjadi “Pasal 58”
(1) Bakal calon sebagimana dimaksud dalam Pasal 58 disusun dalam daftar bakal calon oleh masing-masing partai politik.
362.
(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disusun dalam daftar bakal calon oleh masing-masing partai politik.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
363. (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus pusat partai politik peserta pemilu.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
364.
(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
365.
(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota.
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan urutan Pasal
Pasal 56 366. Pasal 62 PDIP Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP
PD Tetap
Tetap
PAN Tetap
Tetap
KB Diubah menjadi pasal 65
Pasal 65
PKS Tetap
Tetap
BPD Pasal 62 diubah jadi Pasal 58
Pasal 58
PBR Pasal 62 berubah menjadi pasal 60
Pasal 60
PDS Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan substansi Akhir kalimat ditambahkan “pada akumulasi daftar calon di setiap provinsi” Ket: Pengaturan tentang 30% keterwakilan perempuan adalah suatu affirmative action untuk mewujudkan suatu sistem bernegara dan sistem politik yang berakeadilan dalam perspektif jender. Sebagai sebuah affirmative action maka perlu disusun sebuah strategi dan tahapan pencapaiannya, antara lain dengan pengaturan tentang ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya diskriminatif tapi semata sebagai sebuah perlakuan khusus (dalam waktu tertentu) agar peran politik perempuan meningkat dan pada akhirnya dapat melahirkan kebijakan-kebijakan politik yang lebih memperhatikan kepentingan perempuan saat ini yang pada akhirnya akan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.
(1) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 harus memuat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada akumulasi daftar calon di setiap provinsi.
PG
Tambahan ayat baru (2) Daftar calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan cara selang-seling 2:1
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
367.
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 harus memperhatikan keterwakilan bakal calon perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus).
PAN Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 61 harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus)
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata harus diganti ”dengan” Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dengan memperhatikan keterwakilan bakal calon perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus).
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 61” di ganti menjadi “Pasal 59” Daftar calon sebagaimana dimaksud pada pasal 59
harus memperhatikan keterwakilan bakal calon perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan urutan Pasal
Pasal 57
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 66
Pasal 66
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 63 diubah jadi Pasal 59
Pasal 59
PBR Pasal 63 berubah menjadi pasal 61
Pasal 61
368.
Pasal 63
PDS Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Ket: Bagi FPG kesempatan parpol untuk bisa mencalonkan 150% dari jumlah kursi ini merupakan pemberian ruang yang cukup bagi parpol dan hal ini sejalan dengan semangat bahwa pembatasan jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan tidaklah bermaksud untuk mempersempit ruang bagi parpol dalam mengajukan kader terbaiknya sebagai caleg.
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memuat sebanyak-banyaknya 150% (seratus lima puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
PDIP Tetap Ket: Jika mengacu kepada sistem abjad, maka peningkatan jumlah calon yang dapat diajukan menjadi 150% (seratus lima puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan menjadi relevan, karena dapat mengurangi derajat konflik internal dalam proses pencalonan. Namun pada sisi lain, penambahan jumlah calon ini akan menimbulkan kesulitan teknis, khususnya untuk surat suara yang akan sangat lebar (terutama jika surat suara juga disertai dengan pas photo calon).
Tetap
PPP PD Perubahan : 150 % (seratus lima puluh perseratus)
menjadi 120% (seratus dua puluh perseratus) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memuat sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
369.
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memuat sebanyak-banyaknya 150% (seratus lima puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
PAN Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memuat sebanyak-banyaknya 100% (seratus perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Angka 150 % diubah menjadi 100 % Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memuat sebanyak-banyaknya 100% (seratus perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
PKS 150% diganti 120% Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memuat sebanyak-banyaknya 120% (seratus lima puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 62” diganti menjadi “Pasal 60” Daftar bakal calon sebagimana dimaksud dalam
Pasal 60 memuat sebanyak-banyaknya 150% (seratus lima puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
PDS Kembali ke UU No.12/2003 PG Perubahan urutan Pasal Pasal 58
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi Pasal 63 PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 67 Pasal 67
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 64 diubah jadi Pasal 60 Pasal 60 PBR
Pasal 64 berubah menjadi pasal 62 Pasal 62
370.
Pasal 64
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata “urutan abjad” diganti dengan “nomor urut”. Ket: Pengaturan daftar calon berdasarkan abjad menurut FPG adalah satu upaya yang berlebihan dalam pengadministrasian daftar calon. Dengan cara seperti ini akan mendorong para caleg “mengubah” namanya agar berabjad “A”. bukankah Penentuan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara dukungan pemilih.
(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disusun berdasarkan nomor urut .
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI: Ket: Sesuai dengan pasal 67 ayat (3) UU No 12 Tahun 2003
(1) Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
PPP Urutan abjad diganti nomor urut yang dibuat oleh partai politik.
(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun berdasarkan nomor urut yang dibuat oleh partai politik.
371.
(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun berdasarkan urutan abjad.
PD Pergantian kata : urutan abjad menjadi urutan yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya. Pergantian kata : disusun menjadi menjadi disahkan.
(1) Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan disahkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN F-PAN mengusulkan kata abjad diganti dengan berdasarkan nomor urut
(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun berdasarkan nomor urut
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Diubah menurut nomor urut
Frasa “Pasal 63” diubah jadi “Pasal 59”, dan frasa “urutan abjad” diubah jadi “nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik peserta pemilu sesuai tingkatannya”.
(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disusun berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik peserta pemilu sesuai tingkatannya.
PBR Kalimat “urutan abjad” di hapus dan digantikan dengan “nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatanya. Kalimat “Pasal 63” jadi “Pasal 61”
Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 disusun berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatanya.
PDS Alternatif : 1. Kembali ke UU No.12/2003, berdasarkan
NOMOR URUT. dalam semua tingkatan ( DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota )
Suara terbanyak berjenjang : a.DPR : 25 % BPP b.DPRD Prov : 25 % BPP c.DPRD Kab/Kota : 25 % BPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata “pas’ sebelum kata photo dihapus Ket: Usul FPG untuk perubahan dari pasphoto menjadi photo didasakan pada kehendak untuk mengoptimalkan pengenalan pemilih terhadap calonnya sehingga pemilih lebih disajikan gambaran calon yang dekat dengan keasliannya dan juga dengan mempertimbankan aspek kemajuan teknik fotografi dan dengan tidak menampilkan kesan yang lebih formal dan cenderung “kaku”.
(2) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan photo diri bakal calon.
PDIP Dihapus Dihapus PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
372.
(2) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas photo diri bakal calon.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 59
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Dihapus Dihapus KB Diubah menjadi pasal 68 Pasal 68
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 65 diubah jadi Pasal 61 Pasal 61
373. Pasal 65
PBR Pasal 65 berubah menjadi pasal 63 Pasal 63
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket: Pada prinsipnya dihilangkan namun tetap dicantumkan
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Masukkan di Penjelasan: pengumuman dilakukan di kantor parpol sesuai dengan tingkatan kepengurusan
Tetap
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
374.
(1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diumumkan oleh partai politik sesuai dengan tingkatan kepengurusan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket: Pada prinsipnya dihilangkan namun tetap dicantumkan
Tetap
PDIP Tetap Ket: Perlu diatur parameter dan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap daftar bakal calon, sehingga masukan yang diberikan benar-benar bersifat objektif dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetap
PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Dihapus (sudah ditampung di pasal 73, diumumkan oleh KPU)
KB Tetap Tetap
375. (2) Masyarakat dapat memberi masukan terhadap
daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada partai politik sesuai dengan tingkatan kepengurusan.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 60
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Dihapus Dihapus KB Diubah menjadi pasal 69 Pasal 69
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 66 diubah jadi Pasal 62 Pasal 62 PBR
Pasal 66 berubah menjadi pasal 64 Pasal 64
376.
Pasal 66
PDS Tetap Tetap PG Pasal Menyesuaikan Dalam hal terdapat masukan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) partai politik melakukan perbaikan terhadap daftar bakal calon.
PDIP Tetap Tetap PPP Rumusan diubah menjadi:
Partai politik wajib memperhatikan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
Partai politik wajib memperhatikan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
PD Dihapus Dihapus PAN Dihapus Dihapus KB Kata pasal 65 diubah menjadi pasal 68 Dalam hal terdapat masukan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) partai politik melakukan perbaikan terhadap daftar bakal calon.
377.
Dalam hal terdapat masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) partai politik melakukan perbaikan terhadap daftar bakal calon.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa ”Pasal 65” diubah jadi ”Pasal 61” Dalam hal terdapat masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) partai politik melakukan perbaikan terhadap daftar bakal calon.
PBR Kalimat “Pasal 65” diganti menjadi “Pasal 63” Dalam hal terdapat masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) partai politik melakukan perbaikan terhadap daftar bakal calon.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 61
PDIP Tetap Tetap PPP PD Menjadi Pasal 63 Selanjutnya Pasal lain mengikuti
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 70 Pasal 70
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 67 diubah jadi Pasal 63 Pasal 63 PBR
Pasal 67 berubah menjadi pasal 65 Pasal 65
378.
Pasal 67
PDS Tetap Tetap PG Pasal menyesuaikan Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diajukan kepada:
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif
Anak kalimat setelah diperbaiki diganti setelah diumumkan diajukan kepada:
Daftar bakal calon anggota legislatif yang telah diumumkan diajukan kepada:
379.
Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diajukan kepada:
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Kalimat “yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66” dihapus
Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diajukan kepada:
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Frasa ”Pasal 66” diubah jadi ”Pasal 62” Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diajukan kepada:
PBR Kalimat “Pasal 66” diganti menjadi “Pasal 64” Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diajukan kepada:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
380.
a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
381. b. KPU provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
382.
c. KPU kabupaten/kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif Bagian Ketiga
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
383.
Bagian Ketiga Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 62
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
384. Pasal 68
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi pasal 71 Pasal 71 PKS Tetap Tetap BPD Pasal 68 diubah jadi Pasal 64 Pasal 64 PBR
Pasal 68 berubah menjadi pasal 66 Pasal 66 PDS Tetap Tetap PG Kata “dokumen” dihilangkan (1) KPU melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Kebenaran diganti keabsahan (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
385.
(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR.
PDS Tetap Tetap PG Kata “dokumen” dihilangkan (2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi.
PDIP Tetap Tetap PPP
386.
(2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN (2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata “dokumen” dihilangkan (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
387.
(3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 63
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
388. Pasal 69
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi pasal 72 Pasal 72 PKS Tetap Tetap BPD Pasal 69 diubah jadi Pasal 65 Pasal 65 PBR
Pasal 69 berubah menjadi pasal 67 Pasal 67 PDS Tetap Tetap PG - Pasal menyesuaikan
- Kata “dokumen” dihilangkan (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan
administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) Dalam hal kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu dengan pemberitahuan tertulis, untuk diberi kesempatan melengkapai dan/atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon lain.
KB Tetap Tetap
389.
(1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa ”Pasal 68” diubah jadi ”Pasal 64” (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diganti
(2) Kesempatan untuk melengkapai dan/atau memperbaiki syarat bakal calon atau mengajukan bakal calon lain dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
390.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan Peraturan KPU.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal
Pasal 64
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
391. Pasal 70
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi pasal 73
Pasal 73
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 70 diubah jadi Pasal 66
Pasal 66
PBR Pasal 70 berubah menjadi pasal 68
Pasal 68
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan substansi Kalimat “KPU, KPU Propinsi dan KPU Kab/ Kota berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dihapus diganti dengan “maka calon bersangkutan dianggap gugur”
Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota maka calon yang bersangkutan dianggap gugur
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dalam hal bakal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pasal 68, maka partai politik peserta pemilu dapat mengajukan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagai perbaikan daftar calon sementara.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
392.
Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 74 Pasal 74
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 71 diubah jadi Pasal 67 Pasal 67 PBR
Pasal 71 berubah menjadi pasal 69 Pasal 69
393.
Pasal 71
PDS Tetap Tetap 394. Dalam hal putusan pengadilan telah PG Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Ket: • Proses peradilan untuk memeriksa perkara seperti
yang disebutkan pada Pasal ini harus dilakukan secara cepat sehingga ketika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu, tidak menghambat seorang calon untuk mengikuti tahapan selanjutnya (misalnya batas waktu yang ditetapkan telah lewat ketika putusan pengadilan dikeluarkan).
• Lihat kaitannya dengan Pasal 72 Ayat (2) yang hanya memberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dari KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik untuk melakukan penggantian bakal calon.
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus
memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, putusan tersebut tidak mempengaruhi pengembalian dokumen persyaratan administrasi yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
KB Kata pasal 70 diubah menjadi pasal 73, dan kata pasal 69 diubah menjadi pasal 72
Dalam hal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, putusan tersebut tidak mempengaruhi pengembalian dokumen persyaratan administrasi yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Frasa ”Pasal 70” diubah jadi ”Pasal 66”, dan frasa
”Pasal 69” diubah jadi ”Pasal 65”
Dalam hal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, putusan tersebut tidak mempengaruhi pengembalian dokumen persyaratan administrasi yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 65
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 75 Pasal 75
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 72 diubah jadi Pasal 68 Pasal 68 PBR
Pasal 72 berubah menjadi pasal 70 Pasal 70
395.
Pasal 72
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Pasal menyesuaikan
(1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota baru sebagai pengganti bakal calon yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap
Tetap
PAN Dihapus (sudah ada di pasal 69 ayat (2))
KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota baru sebagai pengganti bakal calon yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
KB Kata pasal 70 diubah menjadi pasal 73
(1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota baru sebagai pengganti bakal calon yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
396.
(1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota baru sebagai pengganti bakal calon yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
PKS Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa ”Pasal 70” diubah jadi ”Pasal 66”
(1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota baru sebagai pengganti bakal calon yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
PBR Kalimat “Pasal 70” diganti menjadi “Pasal 68”
(1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota baru sebagai pengganti bakal calon yang ditolak sebagaimana Pasal 68.
PDS Tetap
Tetap
397. (2) Partai politik mengajukan nama bakal PG Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI: Setelah kata ’oleh partai politik’ ditambahkan kalimat ’setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu’ Ket: Penggantian tidak dapat dilakukan jika pengadilan memutuskan bahwa tidak ada pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu oleh seorang bakal calon.
(2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dari KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu.
PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dari KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
398.
(3) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
PDS Tetap Tetap 399. Bagian Keempat PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif Bagian Keempat
Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 66
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 76 Pasal 76
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 73 diubah jadi Pasal 69 Pasal 69 PBR
Pasal 73 berubah menjadi pasal 71 Pasal 71
400.
Pasal 73
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
401. (1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU,
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
402.
(2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP
403. (3) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN
(3) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengumumkan hasil tindak lanjut tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan temuan.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif Bagian Kelima
Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
404. Bagian Kelima Penyusunan Daftar Calon Sementara
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPR
Kabupaten/Kota
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 67
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 77 Pasal 77
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 74 diubah jadi Pasal 70 Pasal 70 PBR
Pasal 74 berubah menjadi pasal 72 Pasal 72
405.
Pasal 74
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Frasa “Pasal 68” diganti menjadi “Pasal 62” (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Pergantian kata : disusun menjadi menjadi disahkan. (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 disahkan dalam daftar calon sementara oleh:
PAN “Lulus” diganti “lolos”
(1) Bakal calon yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
KB Kata pasal 68 diubah menjadi pasal 71
(1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
406. (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 68” diganti menjadi “Pasal 66” Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
407.
a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
408.
b. KPU provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
409. c. KPU kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
410.
(2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas photo bakal calon.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP 5 diganti 7 (3) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD
propinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU propinsi dan KPU kabupaten/kota selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mendapat masukan dari masyarakat.
411. (3) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selama 5 (lima) hari kerja untuk mendapat masukan dari masyarakat.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Ada tambahan (3) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada partai politik peserta pemilu dan diumumkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selama 5 (lima) hari kerja untuk mendapat masukan dari masyarakat.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 68
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 78 Pasal 78
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 75 diubah jadi Pasal 71 Pasal 71 PBR
Pasal 75 berubah menjadi pasal 74 Pasal 74
412.
Pasal 75
PDS Tetap Tetap 413. (1) Masyarakat dapat memberi masukan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Ket: Perlu diatur parameter dan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap daftar bakal calon, sehingga masukan yang diberikan benar-benar bersifat objektif dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetap
PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
414.
(2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
415. (3) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dari
PD Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah
(3) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memberitahukan masukan masyarakat secara tertulis dan rahasia kepada partai politik.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 69
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 79 Pasal 79
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 76 diubah jadi Pasal 72 Pasal 72 PBR
Pasal 75 berubah menjadi pasal 73 Pasal 73
416.
Pasal 76
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
417. (1) Dalam hal terdapat masukan dari masyarakat yang dapat digunakan untuk perbaikan daftar calon sementara
PD Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah (1) Dalam hal terdapat masukan dari masyarakat, yang dapat digunakan untuk perbaikan daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, maka partai politik peserta pemilu dapat mengajukan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan mengubah nomor urut sebagai perbaikan daftar calon sementara.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 75” diganti menjadi “Pasal 73”
Dalam hal terdapat masukan dari masyarakat yang dapat digunakn untuk perbaikan daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota meminta kepada partai politik peserta pemilu untuk mengajukan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota baru sebagai perbakan daftar calon sementara.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota meminta kepada partai politik peserta pemilu untuk mengajukan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota baru sebagai perbaikan daftar calon sementara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
418. (2) Pengajuan bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permintaan
PD Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah (2) Pengajuan bakal calon baru dan nomor urut bakal calon baru oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
dari KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Dihapus Dihapus
PAN (3) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bagi bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sebagimana dimaksud dalam ayat (2).
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
419.
(3) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Catatan : substansi pasal 38 dan Pasal 39 soal Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPD digabungkan pada pembahasan di bagian ini
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif Bagian Keenam
Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
420.
Bagian Keenam Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 70
PDIP Tetap Tetap PPP PD Menjadi Pasal 71 Selanjutnya Pasal lain mengikuti
Tetap Tetap PAN (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
KB Diubah menjadi pasal 80 Pasal 80 PKS Tetap Tetap BPD Pasal 77 diubah jadi Pasal 73 Pasal 73
421. Pasal 77
PBR Pasal 77 berubah menjadi pasal 75 Pasal 75
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Kata “ketua’ dihapus (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota
DPR. PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
422.
(1) Ketua KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Kata “ketua’ dihapus (2) KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap
anggota DPRD provinsi. PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
423.
(2) Ketua KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Kata “ketua’ dihapus (3) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon
tetap anggota DPRD kabupaten/kota. PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus
424. (3) Ketua KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Kata ”urutan abjad” pada akhir kalimat diganti menjadi ”nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya” Ket: • Sesuai dengan usulan mempergunakan Sistem
Proporsional Terbuka Terbatas. • Lihat Penjelasan DIM No. ... [Pasal 5 Ayat (1)]
(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya.
PPP Urutan abjad diganti nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik
(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik.
PD Pergantian kata : disusun menjadi disahkan Pergantian kata : urutan abjad menjadi urutan yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya
(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disahkan berdasarkan urutan yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya
PAN Diubah (2) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh masing-masing partai politik
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Frasa ”urutan abjad” diubah jadi ”nomor urut” (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut.
425. (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan urutan abjad.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 71
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 81 Pasal 81
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 78 diubah jadi Pasal 74 Pasal 74 PBR
Pasal 78 berubah menjadi pasal 76 Pasal 76
426.
Pasal 78
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Diakhir Pasal ditambah: paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum hari pemungutan suara. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diumumkan oleh KPU, KPU propinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
PD Tetap Tetap PAN Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diberitahukan secara tertulis kepada partai politik peserta pemilu dan diumumkan oleh KPU.
427. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan bagian ketujuh yang mengatur tentang tata cara pengjuan keberatan bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merasa diperlakukan tidak adil oleh keputusan KPU dalam penetapan calon.
Bagian ketujuh Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Hasil
Penetaan Dafatar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 82 Demi terciptanya pemilu yang demokratis, harus dibuka peluang bagi parpol untuk mengajukan keberatan apabila merasa dirugikan oleh keputusan pennyelenggara pemilu mengenai penetapan daftar calon anggota DPRD dan DPR.
(1) Bakal calon atau calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tentang penetapan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat mengajukan keberatan kepada hakim ad hoc pemilu, dengan mekanisme sebagai berikut.
a. Bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota mengajukan keberatan kepada hakim ad hoc pemilu di pengdilan.
b. Bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi mengajukan keberatan kepada hakim ad hoc di mahkamah agung.
Pasal 84 (1) Hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi atau di
Mahkamah Agung merupakan yang pertama dan terakhir dan putusanya bersifat final dan mengikat.
Pasal 85 KPU atau KPU wajib menyesuaikan keputusanya
dengan putusan pengadilan sebagimana tersebut diatas.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa “Pasal 77” diubah jadi “Pasal 73” Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
PBR Kalimat “Pasal 77” diganti menjadi “Pasal 75” Daftar calon tetap anggota DPR,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dmaksud dalam Pasal 75 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
428.
Bagian Ketujuh Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota DPD
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 72
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 86 Pasal 86
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 75 Pasal 75 PBR
Pasal 79 berubah menjadi pasal 77 Pasal 77
429.
Pasal 79
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan substansi Kata “kualifikasi, Pasal 13, dan Pasal 14” masing-masing diganti dengan kata “persyaratan, Pasal 12, dan Pasal 13”.
(1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan memenuhi dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah (1) Perseorangan yang memenuhi kualifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan memenuhi dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi, dengan menyebut provinsi yang diwakilinya.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
430.
(1) Perseorangan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan memenuhi dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.
BPD Frasa “Pasal 13” diubah jadi “Pasal 12” (lihat DIM No.106), dan frasa “Pasal 14” diubah jadi “Pasal 13” (lihat DIM No.126)
(1) Perseorangan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan memenuhi dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata “kualifikasi” dan kata “dengan” dihapus. (2) Bakal calon anggota DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada saat mendaftarkan diri melampirkan bukti dukungan minimal pemilih dan persyaratan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
431.
(2) Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mendaftarkan diri dengan melampirkan bukti dukungan minimal pemilih dan persyaratan kualifikasi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD PBR Tetap Tetap
432.
Bagian Kedelapan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon
Anggota DPD
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 73
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
433. Pasal 80
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi pasal 87 Pasal 87 PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 76 Pasal 76 PBR
Pasal 80 berubah menjadi pasal 78 Pasal 78 PDS Tetap Tetap PG Kata “dokumen” dihapus. (1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan
kebenaran persyaratan kualifikasi dan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
434.
(1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kualifikasi dan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
435.
(2) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PDS Tetap Tetap 436. PG Perubahan urutan Pasal Pasal 74
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 88 Pasal 88
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 77 Pasal 77 PBR
Pasal 81 berubah menjadi pasal 79 Pasal 79 PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Frasa “Pasal 80” diganti menjadi “Pasal 73”. Catatan: secara substansi ada surat yang formnya disiapkan oleh KPU
(1) Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol tangan dan foto copy kartu tanda penduduk.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah (1) Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk dan tanda tangan atau cap jempol tangan
KB Tetap Tetap
437.
(1) Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol tangan dan foto copy kartu tanda penduduk.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa “Pasal 80” diubah jadi “Pasal 76” (1) Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol tangan dan foto copy kartu tanda penduduk.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
438.
(2) Seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.
PDS Tetap Tetap PG Kata “dokumen” dihapus. (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu
terkait dengan persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai sanksi berupa pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 100 (seratus) kali temuan bukti data palsu.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
439.
(3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai sanksi berupa pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 100 (seratus) kali temuan bukti data palsu.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Diakhir judul ditambah Anggota DPD Bagian Kesembilan
Penetapan Perseorangan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
440.
Bagian Kesembilan Penetapan Perseorangan sebagai Peserta Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 75
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 89 Pasal 89
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 78 Pasal 78 PBR
Pasal 82 berubah menjadi pasal 80 Pasal 80
441.
Pasal 82
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
442. KPU menetapkan dan mengumumkan nama-nama bakal calon anggota DPD.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
443.
Bagian Kesepuluh Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Bakal Calon Anggota DPD
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 76
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 90 Pasal 90
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 79 Pasal 79 PBR
Pasal 83 berubah menjadi pasal 81 Pasal 81
444.
Pasal 83
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
445. (1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah (1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tiga (3) hari sejak diterimanya laporan temuan dari bawaslu
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP
446. (2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Diubah (2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD yang merugikan bakal calon anggota DPD, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
447.
(3) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 448. Bagian Kesebelas
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal
Pasal 77
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 91
Pasal 91
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 80
Pasal 80
PBR Pasal 84 berubah menjadi pasal 82
Pasal 82
449.
Pasal 84
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
450. (1) KPU menyusun daftar calon sementara anggota DPD.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket: Perlu diatur parameter dan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap daftar bakal calon, sehingga masukan yang diberikan benar-benar bersifat objektif dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD PBR Tetap Tetap
451.
(2) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU untuk mendapat masukan dari masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 78
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 92 Pasal 92
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 81 Pasal 81 PBR
Pasal 85 berubah menjadi pasal 83 Pasal 83
452.
Pasal 85
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan substansi Frasa “Pasal 84” diganti dengan “Pasal 81”
(1) Masyarakat dapat memberi masukan untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Frasa ”Pasal 84” diubah jadi Pasal 80 (1) Masyarakat dapat memberi masukan untuk
perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PBR Kalimat “Pasal 84” diganti menjadi “Pasal 82” Masyarakat dapat memberi masukan untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.
453.
(1) Masyarakat dapat memberi masukan untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
454. (2) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dari masyarakat.
BPD
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 79
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 93 Pasal 93
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 82 Pasal 82 PBR
Pasal 86 berubah menjadi pasal 84 Pasal 84
455.
Pasal 86
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 85 diubah menjadi pasal 92
(1) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap
456. (1) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota.
BPD Frasa “Pasal 85” diubah jadi Pasal 81
(1) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “Pasal 85” diganti menjadi “Pasal 83”
(1) Daftar calon sementara senagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Ket : Perlu diatur parameter dan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap daftar bakal calon, sehingga masukan yang diberikan benar-benar bersifat objektif dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetap
PPP 10 diganti 14 (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan untuk mendapat masukan dari masyarakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD PBR Tetap Tetap
457.
(2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan untuk mendapat masukan dari masyarakat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 80 458.
Pasal 87 PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 94 Pasal 94
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 83 Pasal 83 PBR
Pasal 87 berubah menjadi pasal 85 Pasal 85 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD PBR Tetap Tetap
459.
Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD, KPU berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 81
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 95 Pasal 95
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 84 Pasal 84 PBR
Pasal 88 berubah menjadi pasal 86 Pasal 86
460.
Pasal 88
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan substansi Frasa “Pasal 87” diganti dengan “Pasal 80”
Dalam hal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, KPU melakukan pengesahan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPD.
PDIP Tetap Ket: Proses peradilan untuk memeriksa perkara seperti yang disebutkan pada Pasal ini harus dilakukan secara cepat sehingga ketika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu, tidak menghambat seorang calon untuk mengikuti tahapan selanjutnya (misalnya batas waktu yang ditetapkan telah lewat ketika putusan pengadilan dikeluarkan).
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
461.
Dalam hal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, KPU melakukan pengesahan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPD.
KB Penambahan rumusan pasal dengan mengubah isi pasal menjadi 2 ayat. Ayat pertama mempertahankan isi pasal, ditambah ayat kedua yang berisi pembatalan status pencalonan apabila terbukti terjadi pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu.
(1) Dalam hal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, KPU menetapkan pembatalan calon anggota DPD sebagai peserta pemilu.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(2) Dalam hal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, KPU melakukan pengesahan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota.
PKS Tetap Tetap BPD Frasa “Pasal 87” diubah jadi “Pasal 83” Dalam hal putusan pengadilan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, KPU melakukan pengesahan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPD.
PBR Kalimat “Pasal 87” diganti menjadi “Pasal 85” Dalam hal putusan pengadilan telah mmperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu sebagaiman dimaksud dalam Pasal 85, KPU melakukan pengesahan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPD.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
462. Bagian Keduabelas Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 82
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 96 Pasal 96
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 85 Pasal 85 PBR
Pasal 89 berubah menjadi pasal 87 Pasal 87
463.
Pasal 89
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
464.
(1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPD dengan Keputusan KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 465. (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan urutan abjad. PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan ayat: (3) Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum hari pemungutan suara.
(3) Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum hari pemungutan suara.
PD Pergantian kata : urutan abjad dirubah menjadi hasil undian dimasing-masing KPU provinsi
(2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil undian dimasing-masing KPU provinsi
PAN Tetap Tetap Tetap Tetap
Penambahan bagian ketiga belas yang mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan bagi calon anggota DPD yang merasa diperlakukan tidak adil oleh keputusan KPU dalan penetapan calon
Bagian Ketigabelas Tat Cara Pengajuan Keberatan atas Hasil Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD
Pasal 97 Demi terciptanya pemilu yang demokratis, harus dibuka peluang bagi parpol untuk mengajukan keberatan apabila merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu mengenai penetapan daftar calon anggota DPRD dan DPR.
(1) Bakal calon atau calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tentang penetapan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat mengajukan keberatan kepada hakim ad hoc pemilu, dengan mekanisme sebagai berikut.
a. Bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota mengajukan keberatan kepada hakim ad hoc pemilu di pengdilan.
KB
b. Bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi mengajukan keberatan kepada hakim ad hoc di mahkamah agung.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(2) Pengjuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak penetapan calon anggota DPR atau DPRD
Pasal 98 Setiap bakal calon anggota DPR atau DPRD
sebagiman disebut diatas wajib menyerahkan uang jaminan sebesar RP. 25
Pasal 99 (1) Hakim ad hoc di pengadilan Tinggi atau di
Mahkamah Agung memeriksa dan memutus keneratan yang diajukan oleh bakal calon anggota DPRD atau DPR dalam waktu paling lambat 7 hari.
(2) Pemeriksaan perkara oleh hakim ad hoc di pengadilan Tinggi atau di Mahkamah Agng merupakan yang pertam dan terakhir dan putusanya bersifat final dan mengikat.
Pasal 100 PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
466. BAB VIII KAMPANYE
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
467.
Bagian Pertama Kampanye Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 83
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 101 Pasal 101
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 86 Pasal 86 PBR
Pasal 90 berubah menjadi pasal 88 Pasal 88
468.
Pasal 90
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Catatan : Minta penjelasan tentang makna kalimat ”prinsip pembelajaran bersama”
Tetap
PDIP Tetap Tetap
469.
Kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggung jawab.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap Dihapus; Kata pembelajaran (1). Kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip
adil, jujur, mendidik dan bertanggung jawab
(2). Pihak-pihak sebagaimana disebutkan di
bawah ini, dilarang terlibat dalam kampanye:
a. Presiden dan/atau wakil presiden
b. Ketua/Wakil Ketua/Ketua
Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi dan hakim-hakim pada semua badan peradilan;
c. Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan d. Gubernur, Deputi Gubernur Senior,
dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
PAN
e. Menteri, gubernur, dan/atau wakil
gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
f. Pejabat BUMN/BUMD;
g. Pegawai Negeri Sipil;
h. Anggota TNI/Polri;
i. Kepala Desa atau sebutan lain;
j. Perangkat desa atau sebutan lain;
k. Anggota Badan Permusyaratan
Desa; dan
l. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 84
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 102 Pasal 102
470. Pasal 91
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah jadi Pasal 87 Pasal 87 PBR
Pasal 91 berubah menjadi pasal 89 Pasal 89 PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Kata pelaksana pemilu diganti menjadi ’peserta Pemilu’
(1) Kampanye pemilu dilaksanakan oleh peserta Pemilu.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Perlu dimasukan dalam ketentuan umum atau penjelasan tentang definisi petugas kampanye
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
471.
(1) Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Ditambahkan kalimat” yang merupakan masyarakat pemlih”.
(2) Kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye yang merupakan masyarakat pemlih.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
472.
(2) Kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan substansi: “Peserta pemilu membentuk petugas kampanye”
(3) Peserta pemilu membentuk petugas kampanye
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap (1) Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam pasal 90 dapat dilakukan dalam bentuk: (a) kampanye umum dan/atau (b) kampanye khusus
(2) Kampanye umum adalah segala bentuk
kampanye yang tidak masuk dalam kategori kampanye khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal ( ) ayat ( )
473. (3) Kampanye pemilu didukung oleh petugas
kampanye.
PAN
(3) Kampanye khusus adalah kampanye
dalam bentuk: (a) penyebaran dan/atau penyiaran dalam
bentuk iklan, melalui media massa cetak maupun elektronik
(b) pemasangan alat peraga di tempat-tempat umum
(c) rapat umum di tempat terbuka dan/atau pawai.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(4) Kampanye dalam bentuk kampanye khusus sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan sejak 10 (sepuluh) hari kerja setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dimulainya masa tenang, yakni selama 14 (empat belas) hari kerja.
(5) Masa tenang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) selama 3 (tiga) hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(6) Pembatasan waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dan (5) tidak berlaku dalam kampanye dalam bentuk kampanye umum
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
Perubahan urutan Pasal Pasal 85 PG
Tambahan ayat baru (1) Peserta pemilu membentuk pelaksana
kampanye PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
474. Pasal 92
PAN Seluruh ayat dalam pasal 92 dipindahkan ke Ketentuan Umum.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi pasal 103 Pasal 103 PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 88 Pasal 88 PBR
Pasal 92 berubah menjadi pasal 90 Pasal 90 PDS Tetap Tetap PG Perubahan redaksional
Kata “satgas” dihapus dan ditambahkan kata”petugas lainnya”
(2) Pelaksana kampanye terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, juru kampanye dan petugas lainnya.
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (1) Pelaksana kampanye terdiri atas pengurus
partai politik, calon anggota legislatif, dan DPD, juru kampanye dan satgas.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
475.
(1) Pelaksana kampanye terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, juru kampanye dan satgas.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus;
kemudian digabung dengan ayat 2 di atas
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
476. (2) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat pemilih.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
477.
(3) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 86
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 104 Pasal 104
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 89 Pasal 89 PBR
Pasal 93 berubah menjadi pasal 91 Pasal 91
478.
Pasal 93
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Frasa “Pasal 92” diganti denngan “Pasal 85” (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN.
PDIP Tetap Tetap PPP
479.
(1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 92 diubah menjadi pasal 103 (1) pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud
dalam pasal 103 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN.
PKS Tetap Tetap BPD Frasa “Pasal 92” diubah jadi Pasal 88 (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN.
PBR Kalimat ”Pasal 92” diganti menjadi ”Pasal 90” (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 harus diadaftarkan pada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota/ PPK, PPS, dan PPLN.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
480.
(2) Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
481. Bagian Kedua Materi Kampanye
PAN Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 87
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Diubah menjadi pasal 105 Pasal 105
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 90 Pasal 90 PBR
Pasal 94 berubah menjadi pasal 92 Pasal 92
482.
Pasal 94
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (1) Materi kampanye partai politik peserta pemilu
yang dilaksanakan oleh calon anggota legislatif meliputi visi dan misi partai politik.
PD Tetap Tetap PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
483.
(1) Materi kampanye partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi dan misi partai politik.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 484. (2) Materi kampanye perorangan peserta pemilu
yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
meliputi visi dan misi yang bersangkutan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
485.
Bagian Ketiga Metode Kampanye
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 88
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 106 Pasal 106
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 91 Pasal 91 PBR
Pasal 95 berubah menjadi pasal 93 Pasal 93
486.
Pasal 95
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan substansi Frasa “Pasal 90” diganti dengan “Pasal 83”
(1) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dilakukan melalui:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 90 diubah menjadi pasal 101 Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 dapat dilakukan melalui: PKS Tetap Tetap BPD Frasa “Pasal 90” diubah jadi Pasal 86 Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 dapat dilakukan melalui: PBR Kalimat ”Pasal 90” diganti menjadi ”Pasal 88” Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 dapat dilakukan melalui:
487.
Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat dilakukan melalui:
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket: Pertemuan dilakukan di ruang tertutup dengan jumlah peserta tidak melebihi 500 orang
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
488.
a. pertemuan terbatas;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 489. b. tatap muka;
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
490.
c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
491.
d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 492. e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
493.
f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
494.
g. rapat umum; dan
PDS Tetap Tetap 495. h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan Substansi
(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud huruf c, d dan g pelaksanaannya diatur KPU
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap Ditambah; Pasal Baru
Pasal 95
(1) Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye Pemilu.
(2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang iklan Pemilu dalam rangka kampanye
(3) Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menggunakan fasilitas umum.
(4) Semua pihak yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh suatu peserta Pemilu hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan
perundang-undangan.
PAN
(5) KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(6) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh peserta Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
(8) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
(9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KPU
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 89
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 107 Pasal 107
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 92 Pasal 92
496. Pasal 96
PBR Pasal 96 berubah menjadi pasal 94 Pasal 94
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Pasal menyesuaikan (1) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari kerja setelah peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 95 diubah menjadi pasal 106. angka 3 hari
diubah menjadi 1 (satu). (1) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sejak 1 (satu) hari kerja setelah peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
PKS Tetap Tetap BPD Frasa “Pasal 95” diubah jadi Pasal 91
(1) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari kerja setelah peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
PBR Kalimat ”Pasal 95” diganti menjadi ”Pasal 93”
(1) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari kerja setelah peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
497.
(1) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari kerja setelah peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 95 diubah menjadi pasal 106. (2) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
PKS Tetap Tetap BPD Frasa “Pasal 95” diubah jadi Pasal 91 (2) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
PBR Kalimat ”Pasal 95” diganti menjadi ”Pasal 93” (2) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
498.
(2) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS 3 (tiga) hari diubah menjadi 1 (satu) hari (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 1 (satu) hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
BPD Tetap Tetap
499. (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 90
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 108 Pasal 108
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 93 Pasal 93 PBR
Pasal 97 berubah menjadi pasal 95 Pasal 95
500.
Pasal 97
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1). Pengaturan mengenai pelaksanaan kampanye khusus, waktu dan tempat kampanye dikoordinasikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
501.
(1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara nasional, waktu, tata cara, dan tempat kampanye di pusat, diatur dengan peraturan KPU;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
502. (2) Ketentuan mengenai waktu dan tanggal pelaksanaan kampanye di provinsi, diatur dengan keputusan KPU provinsi.
PAN Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
503.
(3) Ketentuan mengenai waktu dan tanggal pelaksanaan kampanye di kabupaten/kota, diatur dengan keputusan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
504.
Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 91
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
505. Pasal 98
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi pasal 109 Pasal 109 PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 94 Pasal 94 PBR
Pasal 98 berubah menjadi pasal 96 Pasal 96 PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Frasa “Pelaksana kampanye” diganti dengan “Peserta pemilu dalam kampanye”
(1) Peserta pemilu dalam kampanye dilarang:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
506.
(1) Pelaksana kampanye dilarang:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
507.
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 508. b. melakukan kegiatan yang membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Indonesia;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap PAN Dari butir (j) menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya
kepada peserta kampanye. KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
509.
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain;
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Catatan : kata ”mengadu domba” dicari padanan kata yang lebih tepat
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
510.
d. menghasut dan mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelompok masyarakat;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
511.
e. mengganggu ketertiban umum;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
512.
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
513. g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Penambahan substansi
Setelah kata terakhir ditambah frasa “kecuali dengan izin”
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan kecuali dengan izin;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan selain perguruan tinggi
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
514.
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut partai lain
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
515.
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Dihapus Catatan : sudah ada dalam ketentuan pidana tentang money politic
Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Posisi diubah dipoin d dan d menjadi, dan yang lain menyesuaikan
PAN
(2) Pelanggaran terhadap semua larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (….) merupakan tindak pidana pemilu.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
516.
j. menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan subsansi
Kata pelaksana kampanye diubah menjadi ”peserta pemilu”
(2) Peserta Pemilu dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Perlu ditambahkan butir; dilarang mengikut sertakan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
517. (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan
kampanye dilarang mengikutsertakan:
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
518.
a. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi dan hakim-hakim pada semua badan peradilan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
519.
b. Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
520. c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
521.
d. Pejabat BUMN/BUMD;
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
Ket: Karena ada kekhawatiran seolah-olah dan diterjemahkan PNS tidak boleh menghadiri kampanye.
Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
522.
e. Pegawai Negeri Sipil;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
523. f. Anggota TNI/Polri;
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
524.
g. Kepala Desa atau sebutan lain;
PDS Tetap Tetap PG
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
525.
h. Perangkat desa atau sebutan lain;
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
526. i. Anggota Badan Permusyaratan Desa; dan
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Dihapus Ket: Sangat sulit untuk mengetahui seseorang yang mengikuti kampanye memiliki hak memilih atau tidak. Lebih realistis jika dikatakan : Warga Negara Indonesia yang masih di bawah umur (anak-anak).
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihapus Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
527.
j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus (3) Pelanggaran terhadap semua larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (….) merupakan tindak pidana pemilu.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
528. (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf I, dan huruf j, serta pada ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 92
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 110 Pasal 110
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 95 Pasal 95 PBR
Pasal 99 berubah menjadi pasal 97 Pasal 97
529.
Pasal 99
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
530.
(1) Kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden/Wakil Presiden, menteri, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
531. a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG diubah redaksinya menjadi cuti pada saat kampanye a. cuti pada saat kampanye
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
532.
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
533.
(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
534. Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan
Kampanye
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 93
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 111 Pasal 111
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 96 Pasal 96 PBR
Pasal 100 berubah menjadi pasal 98 Pasal 98
535.
Pasal 100
PDS Tetap Tetap PG kata “denda kepada” dihapus diganti dengan kata
“keputusan penghentian kampanya”. Kata “pelaksana kampanye” diganti “peserta pemilu”. Kemudian kata Pasal 98 ayat (2) diganti Pasal 91 ayat (2)
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana kampanye, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan peserta pemilu dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).
PDIP Tetap Tetap PPP
536.
(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana kampanye, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan denda kepada pelaksana kampanye dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2). PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Perlu diatur sanksi pidana (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (...) ayat (...), maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan denda kepada peserta pemilu yang bertanggung jawab.
KB Kata pasal 98 diubah menjadi pasal 109 (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana kampanye, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan denda kepada pelaksana kampanye dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2).
PKS Ditambah kata penghubung “atau” diantara kata KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten Perubahan Argumentasi: pelanggaran di tingkatannya diputus oleh KPU di tingkatannya
(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana kampanye KPU atau KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menjatuhkan denda kepada pelaksana kampanye dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).
BPD Frasa “Pasal 98” diubah jadi Pasal 95
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “Pasal 98” diganti menjadi “Pasal 96” (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana kampanye, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan denda kepada pelaksana kampanye dan peserta kampanye sebagimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2).
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
537.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan ke kas negara.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Dihapus Dihapus
PKS Tetap Tetap
538. Pasal 101
BPD Diubah jadi Pasal 97 Pasal 97
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Pasal 101 berubah menjadi pasal 99 Pasal 99
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dalam hal ditemukan dugaan yang cukup, yang dilakukan oleh siapa saja dalam menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
539.
Dalam hal ditemukan dugaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
Ket: Substansinya dipindahkan ke Pasal-pasal tentang Sanksi
Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
540. Pasal 102
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi pasal 112 Pasal 112 PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 98 Pasal 98 PBR
Pasal 102 berubah menjadi pasal 100 Pasal 100 PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Ket: Proses peradilan untuk memeriksa perkara seperti yang disebutkan pada Pasal ini harus dilakukan secara cepat sehingga ketika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu, tidak menghambat tahapan yang dilakukan (misalnya nama seorang calon sudah dibatalkan dari daftar calon tetap, seperti yang disebutkan pada huruf a --- DIM No. ..., atau dibatalkan sebagai calon terpilih seperti yang disebutkan pada huruf b --- DIM No. ...).
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
541. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk:
PAN Dalam hal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 101 adalah calon angota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten, maka putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk:
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Penyempurnaan Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara pelanggran larangan kampanye sebagaimana disebut pada pasal 102 ayat (1) huruf j, digunakan sebagai dasar untuk:
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif a. membatalkan nama calon anggota legislatif dan
DPD dari daftar calon tetap; PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Ditambah kata penghubung “atau” diantara DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
a. membatalkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap;
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
542.
a. membatalkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap;
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif b. membatalkan penetapan calon anggota
legislatif dan DPD sebagai calon terpilih. PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
543. b. membatalkan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Ditambah kata penghubung “atau” diantara DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
b. membatalkan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Penambahan substansi
Ditambahkan kata “dan Penyiaran Kampanye” Bagian Keenam
Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah “penyiaran dan iklan” Bagian Keenam Penyiaran dan Iklan Kampanye
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
544.
Bagian Keenam Pemberitaan Kampanye
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 94
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 113 Pasal 113
PKS Tetap Tetap
545. Pasal 103
BPD Diubah jadi Pasal 99 Pasal 99
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Pasal 103 berubah menjadi pasal 101 Pasal 101
PDS Tetap Tetap PG Penambahan substansi
Ditambahkan kata ‘dan penyiaran” (1) Pemberitaan dan penyiaran kampanye dapat
dilakukan melalui media massa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Semua kata “pemberitaan” diganti “penyiaran dan iklan” (1) Penyiaran dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KB Setelah kata “kampanye” ditambah dengan “iklan kampanye”.
(1). Pemberitaan kampanye dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
546.
(1) Pemberitaan kampanye dapat dilakukan melalui media massa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (2) Penyiaran dalam bentuk Pemberitaan, dialog, talk show dan sejenisnyanya, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
547. (2) Pemberitaan kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN a. adil, berimbang, dan tidak berpihak KB Tetap Tetap
PKS Pemerintah diminta membuat penjelesan BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
548.
a. adil dan berimbang;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Pemerintah diminta membuat penjelesan BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
549.
b. faktual;
PDS Tetap Tetap 550. c. tidak mengandung unsur SARA; dan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS c. tidak mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan -- Pemerintah diminta membuat penjelesan
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN d. Tidak bersifat menghasut KB Tetap Tetap
PKS Pemerintah diminta membuat penjelesan BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
551.
d. tidak provokatif.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
kata “berita, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya” dihapus
(3) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama minggu tenang dilarang menyiarkan iklan yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu.
552.
(3) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama minggu tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN (3) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama minggu tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu tertentu.
KB Tetap Tetap PKS Konkordan Pasal 96 Ayat (3)
Kata minggu diganti masa (3) Media massa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 95
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 114 Pasal 114
PKS Tetap Tetap
553. Pasal 104
BPD Diubah jadi Pasal 100 Pasal 100
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Pasal 104 berubah menjadi pasal 102 Pasal 102
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
kata pelaksana kampanye diganti “peserta pemilu” (1) Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio
Republik Indonesia (RRI), sebagai lembaga penyiaran publik, memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Perlu penjelasan tentang pengertian kesempatan yang sama
(1) Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI), sebagai lembaga penyiaran publik, memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
554.
(1) Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI), sebagai lembaga penyiaran publik, memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye untuk menyampaikan materi kampanye.
PDS Tetap Tetap PG Penambahan dan perubahan substansi
kata perlakuan diganti kesempatan dan ; lau kata pelaksana kampanye diganti “peserta pemilu”.
(2) Media massa swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada peserta pemilu dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDIP Tetap Tetap PPP
555.
(2) Media massa swasta memberikan perlakuan yang sama kepada pelaksana kampanye dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Diubah menjadi:
(2) Media massa swasta memberikan perlakuan yang sama dan terbatas kepada peserta pemilu dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU
Pasal Baru
(1) Kampanye khusus dalam bentuk iklan
dibatasi secara proporsional.
PAN
(2) Pembatasan sabagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.
KB Penambahan kata “dalam pemberitaan dan pemasangan iklan kampanye”
(2) Media massa swasta memberikan perlakuan yang sama dalam pemberitaan dan pemasangan iklan kampanye kepada pelaksana kampanye dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 96
PDIP Tetap Tetap PPP
556. Pasal 105
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 115 Pasal 115
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 101 Pasal 101 PBR
Pasal 105 berubah menjadi pasal 103 Pasal 103 PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket: Bagaimana dengan peran Dewan Pers dan media cetak?
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap (perlu diperjelas mekanisme kerja pengawasan KPI agar jelas)
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
557.
(1) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pengawasan atas penyiaran kampanye yang dilakukan oleh media massa.
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 104” diganti pasal 95 (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, KPI menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
558.
(2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, KPI menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Frasa ”Pasal 104” diubah jadi ”Pasal 100” (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, KPI menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PBR Kalimat “Pasal 104” diganti menjadi “Pasal 102” (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, KPI menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
559.
(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU Provinsi.
PDS Tetap Tetap Dihapus Dihapus
Tambahan Pasal Baru Pasal 97 PG
Tentang pengaturan pemberitaan dan penyiaran kampanye
Pengaturan lebih lanjut untuk pemberitaan dan penyiaran kampanye disusun bersama oleh KPU, KPI, dan Dewan Pers untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU.
PDIP Tetap Tetap
560. (4) Dalam hal KPI tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
561.
Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 98
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 116 Pasal 116
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 102 Pasal 102 PBR
Pasal 106 berubah menjadi pasal 104 Pasal 104
562.
Pasal 106
PDS Tetap Tetap 563. (1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lain atau nama lain, desa atau sebutan lain/kelurahan atau nama lain, dan perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap Tetap Tetap KB
Penambahan ayat baru (3) Penyelenggara pemilu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah menrtibkan alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebuat dalam ayat (2).
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
564.
(2) Pemasangan alat peraga kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP
565. (3) Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
tersebut.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Setelah kata “pemilu” ditambahkan kata “dalam radius 100 (seratus) meter dari TPS”. Setelah kata “dibersihkan” ditambah kata “oleh pemerintah”
(4) Alat peraga kampanye pemilu dalam radius 100 (seratus) meter dari TPS harus sudah dibersihkan oleh pemerintah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pemungutan suara.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS 3 (tiga) hari diubah menjadi 1 (satu) hari (4) Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pemungutan suara.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
566.
(4) Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pemungutan suara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
567. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPU.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
kata “TNI dan Polri” dihapus sehingga menjadi “Peranan Pemerintah Dalam Kampanye”
Bagian Kedelapan Peranan Pemerintah dalam Kampanye
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
568.
Bagian Kedelapan Peranan Pemerintah, TNI dan Polri dalam
Kampanye
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 99
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 117 Pasal 117
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 103 Pasal 103 PBR
Pasal 107 berubah menjadi pasal 105 Pasal 105
569.
Pasal 107
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan substansi penyampaian materi kampanye” dihapus
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam penggunaan fasilitas umum.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN pelaksana kampanye diganti dengan peserta kempanye
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
570.
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan redaksional :
Kata “pelaksana kampanye” diganti “peserta pemilu”.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lain, desa atau sebutan lain/kelurahan, TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
PDIP Tetap Tetap PPP
571.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lain, desa atau sebutan lain/kelurahan, TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pelaksana kampanye atau merugikan pelaksana kampanye lainnya.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN F-PAN mengusulkan agar ada ketentuan lebih lanjut kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lain, desa atau sebutan lain/kelurahan, TNI dan Polri, yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pelaksana kampanye atau merugikan pelaksana kampanye lainnya.
KB Tetap Tetap PKS Frase “Salah satu” dihapus,
(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lain, desa atau sebutan lain/kelurahan, TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksana kampanye.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
572.
Bagian Kesembilan Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan urutan Pasal Ket: Pengaturan pada DIM No. ... s.d DIM No. .. menurut FPG dikonkordan dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, kecuali jika ada hal-hal khusus yang belum diatur.
Pasal 100
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 118 Pasal 118
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 104 Pasal 104 PBR
Pasal 108 berubah menjadi pasal 106 Pasal 106
573.
Pasal 108
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
574. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu. PAN Catatan:
-Perlu penganturan dengan prinsip pelaksanaan pengewasan secara berjenjang asal 108-129 dengan melibatkan Bawaslu, peserta pemilu dan masyarakat untuk diproses lebih lanjut oleh aparat hukum dan diputuskan oleh pengadilan khusus pemilu ( Ad Hoc) Adapun mengenai sanksi administratif ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Panwaslu pada setiap jenjang, dengan mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Bawaslu.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 101
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 119 Pasal 119
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 105 Pasal 105 PBR
Pasal 108 berubah menjadi pasal 107 Pasal 107
575.
Pasal 109
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
576. (1) Pengawas pemilu lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
577.
(2) Pengawas pemilu lapangan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 102
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 120 Pasal 120
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 106 Pasal 106 PBR
Pasal 110 berubah menjadi pasal 108 Pasal 108
578.
Pasal 110
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 579. (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang
cukup bahwa PPS melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, pengawas pemilu lapangan menyampaikan laporan kepada panwaslu kecamatan atau sebutan lain.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
580.
(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, pengawas pemilu lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 103
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 121 Pasal 121
581. Pasal 111
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah jadi Pasal 107 Pasal 107 PBR
Pasal 111 berubah menjadi pasal 109 Pasal 109 PDS Tetap Tetap PG Kata ”Pasal 110” diganti menjadi pasal 102 (1) PPS menindaklanjuti temuan dan laporan
tentang dugaan kesengajaan dan kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dengan melakukan:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Kata dugaan dihilangkan (1) PPS menindaklanjuti temuan kesengajaan dan kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan melakukan:
KB Setelah kata “PPS” ditambah kata “wajib” (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan dan kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dengan melakukan:
PKS Tetap Tetap
582.
(1) PPS menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan dan kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan melakukan:
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat ”Pasal 110” diganti menjadi ”Pasal 108”
(1) PPS menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesenjangan dan kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dengan melakukan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
583.
a. penghentian pelaksanaan kampanye yang terjadwal hari itu;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN b. menjadi ayat 2 (2) laporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
584. b. laporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
KB Kata “laporan” diganti dengan kata “Pelaporan”. b. Pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
585.
c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
586.
d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya;
PDS Tetap Tetap 587. (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN 2 Menjadi ayat 3 (3) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
KB Setelah kata “PPK” ditambah kata “wajib” c. PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 104
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 122 Pasal 122
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 108 Pasal 108 PBR
Pasal 112 berubah menjadi pasal 110 Pasal 110
588.
Pasal 112
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 589. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan dikenakan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 105
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 123 Pasal 123
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 109 Pasal 109 PBR
Pasal 113 berubah menjadi pasal 111 Pasal 111
590.
Pasal 113
PDS Tetap Tetap PG Kata Pasal 110 diganti kata “pasal 102”
(1) Panwaslu kecamatan atau sebutan lain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
PDIP Tetap Tetap PPP Tetap Tetap PD Tetap Tetap
591.
(1) Panwaslu kecamatan atau sebutan lain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Setelah kata “sebutan lain” ditambah kata “wajib”
(1) Panwaslu kecamatan atau sebutan lain wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
PKS Tetap Tetap BPD Frasa “Pasal 110” diubah jadi Pasal 106
(1) Panwaslu kecamatan atau sebutan lain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
PBR Kalimat “Pasal 110” diganti menjadi “Pasal 108” (1) Panwaslu kecamatan atau sebutan lain menindaklanjuti laporan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 108 ayat (1) denngan melaporkan kepada PPK.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Tetap Tetap PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Setelah kata “PPK” ditambah kata “wajib” (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan kepada KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
592.
(2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan kepada KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 593. (3) KPU kabupaten/kota menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP Tetap Tetap PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Setelah kata “KPU Kabupaen/Kota” ditambah kata
“wajib” (3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
memberikan sanksi administratif kepada PPS.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 106
PDIP Tetap Tetap PPP Tetap Tetap PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 124 Pasal 124
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 110 Pasal 110 PBR
Pasal 114 berubah menjadi pasal 112 Pasal 112
594.
Pasal 114
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
595. (1) Pengawas pemilu kecamatan atau sebutan lain melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
596.
(2) Pengawas pemilu kecamatan atau sebutan lain menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 107
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 125 Pasal 125
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 111 Pasal 111 PBR
Pasal 115 berubah menjadi pasal 113 Pasal 113
597.
Pasal 115
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
598. (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu kecamatan atau sebutan lain menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
599.
(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu kecamatan atau sebutan lain menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK. PDS Tetap Tetap
PG Perubahan urutan Pasal Pasal 108 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 126 Pasal 126
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 112 Pasal 112 PBR
Pasal 116 berubah menjadi pasal 114 Pasal 114
600.
Pasal 116
PDS Tetap Tetap 601. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain dikenakan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 109
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 127 Pasal 127
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 113 Pasal 113 PBR
Pasal 117 berubah menjadi pasal 115 Pasal 115
602.
Pasal 117
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 115” diganti dengan pasal 107 (1) PPK menindaklanjuti temuan dan laporan
tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dengan melakukan:
PDIP Tetap Tetap PPP
603.
(1) PPK menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dengan melakukan:
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Setelah kata “PPK” ditambah dengan kata “wajib”. (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan
tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) dengan melakukan:
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 115” diubah menjadi “Pasal 113” (1) PPK menindaklanjuti temuan dan laporan
tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dengan melakukan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
604.
a. penghentian pelaksanaan kampanye yang terjadwal hari itu;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 605. b. laporan kepada KPU kabupaten/kota
dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana pemilu PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Menjadi ayat 2 (2) Laporan kepada KPU kabupaten/kota dalam
hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
terkait dengan pelaksanaan kampanye;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
606.
c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
607. d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya;
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Menjadi ayat 3 (3) KPU kabupaten/kota menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
KB Tetap Tetap PKS Kata undang-undang huruf ”U” nya huruf besar KPU kabupaten/kota menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
608.
(2) KPU kabupaten/kota menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 110
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 128 Pasal 128
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 114 Pasal 114
609. Pasal 118
PBR Pasal 118 berubah menjadi pasal 116 Pasal 116
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 115” diganti dengan pasal 107 (1) Panwaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti
laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian PPK dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 115 diubah menjadi pasal 125 (1) Panwaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti
laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian PPK dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Psal 115” di ubah menjadi “Pasal 113” (1) Panwaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti
laporan tentang dugaan kesengajaan PPK dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.
610.
(1) Panwaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian PPK dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 611. (2) KPU kabupaten/kota menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
memberikan sanksi administratif kepada PPK.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 111
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 129 Pasal 129
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 115 Pasal 115 PBR
Pasal 119 berubah menjadi pasal 117 Pasal 117
612.
Pasal 119
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
613. (1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota, meliputi:
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
614.
a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana pemilu atau tindakan administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
615.
b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana pemilu atau tindakan administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
616. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota:
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
617.
a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
618.
b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
619. c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran kampanye pemilu untuk ditindaklanjuti; PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
620.
d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana pemilu kepada instansi yang berwenang;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
621.
e. menyampaikan laporan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu;
PDS Tetap Tetap 622. f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 112
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 130 Pasal 130
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 116 Pasal 116 PBR
Pasal 120 berubah menjadi pasal 118 Pasal 118
623.
Pasal 120
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
624. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye di tingkat kabupaten/kota telah melakukan tindak pidana pemilu yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung, dikenakan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 113
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 131 Pasal 131
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 117 Pasal 117 PBR
Pasal 121 berubah menjadi pasal 119 Pasal 119
625.
Pasal 121
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 119” diganti kata “pasal 111” (1) Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan atas
laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 119 diubah menjadi pasal 129 Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan atas
laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
626.
(1) Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan atas laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 119” di ubah menjadi “Pasal 117”
(1) Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan atas laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
627.
(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
628. (3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
629.
(4) Dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 114
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 132 Pasal 132
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 118 Pasal 118 PBR
Pasal 122 berubah menjadi pasal 120 Pasal 120
630.
Pasal 122
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata “pasal 121” diganti kata “pasal 113” (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 121 diubah menjadi 131 (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan
sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “ Pasal 121” diganti menjadi “Pasal 119” (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan
sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
631.
(1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 121” diganti kata “pasal 113” (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDIP Tetap Tetap
632.
(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 121 diubah menjadi 131 (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 121” diganti menjadi “Pasal 119” (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) selain yang di atur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 115
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 133 Pasal 133
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 119 Pasal 119 PBR
Pasal 123 berubah menjadi pasal 121 Pasal 121
633.
Pasal 123
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata “pasal 119” diganti kata “pasal 111” Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 119 diubah menjadi 129 Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima
laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 19” diganti menjadi “Pasal 117”
Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:
634.
Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 635. a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana
pemilu dimaksud kepada kepolisian; PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Penambahan : /instansi yang berwenang sesuai
peraturan perundang-undangan a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana
pemilu dimaksud kepada kepolisian/ instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan ;
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
636.
b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 116
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 134 Pasal 134
637. Pasal 124
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah jadi Pasal 120 Pasal 120 PBR
Pasal 124 berubah menjadi pasal 122 Pasal 122 PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 122” diganti kata “pasal 114” Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 122” diganti menjadi “Pasal 120” Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.
638.
Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 117
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 135 Pasal 135
PKS Tetap Tetap
639. Pasal 125
BPD Diubah jadi Pasal 121 Pasal 121
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Pasal 125 berubah menjadi pasal 123 Pasal 123
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
640.
(1) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi, terhadap:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
641.
a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
642. b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
643.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Provinsi:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
644.
a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 645. b. menyelesaikan temuan dan laporan
pelanggaran kampanye pemilu yang tidak PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
mengandung unsur pidana;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
646.
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran kampanye pemilu untuk ditindaklanjuti;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan : Kepolisian dan sesuai peraturan
perundang-undangan d. meneruskan temuan dan laporan tentang
pelanggaran tindak pidana pemilu kepada kepolisian/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
647. d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana pemilu kepada instansi yang berwenang;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
648.
e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan kampanye pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
649.
f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 118
PDIP Tetap Tetap PPP
650. Pasal 126
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 136 Pasal 136
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 122 Pasal 122 PBR
Pasal 126 berubah menjadi pasal 124 Pasal 124 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
651.
Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye di tingkat provinsi telah melakukan tindak pidana pemilu yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung, dikenakan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 119
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 137 Pasal 137
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 123 Pasal 123 PBR
Pasal 127 berubah menjadi pasal 125 Pasal 125
652.
Pasal 127
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata “pasal 125” diganti kata pasal 118 (1) Panwaslu provinsi menyelesaikan atas laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 125 diubah menjadi 135 (1) Panwaslu provinsi menyelesaikan atas laporan
dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 125” diganti menjadi “Pasal 123” (1) Panwaslu provinsi menyelesaikan atas laporan
dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
653.
(1) Panwaslu provinsi menyelesaikan atas laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
654. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
655.
(3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
656.
(4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 120 657.
Pasal 128 PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 138 Pasal 138
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 124 Pasal 124 PBR
Pasal 128 berubah menjadi pasal 126 Pasal 126 PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 127” diganti kata pasal 119 (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan
sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 127 diubah menjadi 137 (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan
sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
658.
(1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
PBR Kalimat “Pasal 127” diganti menjadi “Pasal 125” (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 127” diganti kata pasal 119 (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 127 diubah menjadi 137 (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 127” diganti menjadi “Pasal 125” (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
659.
(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 121
PDIP Tetap Tetap PPP
660. Pasal 129
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 139 Pasal 139
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 125 Pasal 125 PBR
Pasal 129 berubah menjadi pasal 127 Pasal 127 PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 127” diganti kata pasal 119 Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan
dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Panwaslu provinsi melakukan:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 127 diubah menjadi 137 Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan
dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Panwaslu provinsi melakukan:
PKS Tetap Tetap
661.
Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Panwaslu provinsi melakukan:
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “Pasal 127” diganti menjadi “Pasal 125” Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Panwaslu provinsi melakukan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan : /instansi yang berwenang sesuai
peraturan perundang-undangan a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana
pemilu dimaksud kepada kepolisian/ instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan ;
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
662.
a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana pemilu dimaksud kepada kepolisian;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
663. b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 122
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 140 Pasal 140
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 126 Pasal 126 PBR
Pasal 130 berubah menjadi pasal 128 Pasal 128
664.
Pasal 130
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 128” diganti kata pasal 120 Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 128 diubah menjadi 138 Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
665.
Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 123
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 141 Pasal 141
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 127 Pasal 127 PBR
Pasal 131 berubah menjadi pasal 129 Pasal 129
666.
Pasal 131
PDS PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
667.
(1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Kemungkinan diganti dugaan
668. a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan kampanye yang sedang berlangsung; PDS Tetap Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Kemungkinan diganti dugaan
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
669.
b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan kampanye yang sedang berlangsung.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
670.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 671. a. menerima laporan dugaan adanya
pelanggaran terhadap ketentuan PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pelaksanaan kampanye pemilu;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
672.
b. menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
673. c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran kampanye pemilu untuk ditindaklanjuti;
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan : Kepolisian dan sesuai peraturan
perundang-undangan d. meneruskan temuan dan laporan tentang
pelanggaran tindak pidana pemilu kepada kepolisian/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
674.
d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana pemilu kepada instansi yang berwenang;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
675.
e. mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan kampanye pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
PDS Tetap Tetap
676. f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan kampanye yang sedang berlangsung. PDS Tetap Tetap
PG Perubahan urutan Pasal Pasal 124 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Diubah menjadi pasal 142 Pasal 142
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 128 Pasal 128 PBR
Pasal 132 berubah menjadi pasal 130 Pasal 130
677.
Pasal 132
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Perlu ketentuan pidana dalam hal pelanggaran administratif
678. Dalam hal ditemukan adanya dugaan kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye di tingkat pusat telah melakukan tindak pidana pemilu yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung, dikenakan tindakan hukum KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 125
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 143 Pasal 143
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 129 Pasal 129 PBR
Pasal 133 berubah menjadi pasal 131 Pasal 131
679.
Pasal 133
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 131” diganti kata pasal 123 (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan adanya
dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.
PDIP Tetap Tetap PPP
680.
(1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Dalam hal Bawaslu menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a, Bawaslu mengambil langkah tindak lanjut pada hari yang sama diterimanya laporan.
Perlu ketentuan pidana dalam hal pelanggaran administratif
KB Kata pasal 131 diubah menjadi pasal 141 (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 131” diganti menjadi “Pasal 129” (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan adanya
dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
681. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya dugaan pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya dugaan pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung mengambil langkah tindaklanjut pada hari yang sama diterimanya laporan.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
682.
(3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya dugaan pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
683. (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris, pegawai sekretariat KPU provinsi, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi. PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 126
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 144 Pasal 144
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 130 Pasal 130 PBR
Pasal 134 berubah menjadi pasal 132 Pasal 132
684.
Pasal 134
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 133” diganti kata pasal 125 (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 133 diubah menjadi pasal 143 (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
685.
(1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu.
PBR Kalimat “Pasal 133” diganti menjadi “Pasal 131” (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 133” diganti kata pasal 125 (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4) selain yang diatur dalam undang-undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 133 diubah menjadi pasal 143 (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) selain yang diatur dalam undang-undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 133” diganti menjadi “Pasal 131” (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) selain yang diatur dalam undang-undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
686.
(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) selain yang diatur dalam undang-undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 127
PDIP Tetap Tetap 687.
Pasal 135 PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 145 Pasal 145
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 131 Pasal 131 PBR
Pasal 135 berubah menjadi pasal 133 Pasal 133 PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 131” diganti kata pasal 123 Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan
adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), dalam pelaksanaan kampanye pemilu Bawaslu melakukan:
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
688.
Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), dalam pelaksanaan kampanye pemilu Bawaslu melakukan:
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata pasal 131 diubah menjadi pasal 141 Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), dalam pelaksanaan kampanye pemilu Bawaslu melakukan:
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 131” diganti menjadi “Pasal 129” Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan
adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), dalam pelaksanaan kampanye pemilu Bawaslu melakukan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 689. a. pelaporan tentang adanya dugaan tindak pidana
pemilu dimaksud kepada kepolisian; PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penambahan : /instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan
a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana pemilu dimaksud kepada kepolisian/ instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan ;
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
690.
b. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 128
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 146 Pasal 146
691. Pasal 136
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah jadi Pasal 132 Pasal 132 PBR
Pasal 136 berubah menjadi pasal 134 Pasal 134 PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 135” diganti kata pasal 127 Bawaslu melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris, pegawai sekretariat KPU provinsi, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
692.
Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris, pegawai sekretariat KPU provinsi, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata pasal 135 diubah menjadi pasal 145 Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris, pegawai sekretariat KPU provinsi, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 135” diganti menjadi “Pasal 133” Bawaslu melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris, pegawai sekretariat KPU provinsi, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 129
PDIP Tetap Tetap 693.
Pasal 137 PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 147 Pasal 147
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 133 Pasal 133 PBR
Pasal 137 berubah menjadi pasal 135 Pasal 135 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
694.
Pengawasan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak mempengaruhi seluruh pelaksanaan kampanye.
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket: Perlu adanya aturan kelonggaran soal dana kampanye dengan tetap memperhatikan prinsip tansparansi dan akuntabilitas.
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
695.
Bagian Kesembilan Dana Kampanye Pemilihan Umum
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 130
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 148 Pasal 148
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 134 Pasal 134 PBR
Pasal 138 berubah menjadi pasal 136 Pasal 136
696.
Pasal 138
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Ket: Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan tentang ruang lingkup seluruh kegiatan kampanye.
Tetap 697.
(1) Seluruh kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota didanai oleh masing-masing partai politik peserta pemilu.
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PENAMBAHAN AYAT BARU DAN SUBSTANSI BARU: Rumusan tentang Batasan Jumlah Dana Kampanye Ket: • Penjelasan pasal 138 ayat (2) baru: nilai Rp.
20.000.00 diperhitungkan adalah setara dengan pendapatan minimum per bulan bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan
• Penetapan DANA MAKSIMAL untuk kampanye bertujuan membatasi dana-dana ”khusus” yang kemungkinan akan dipergunakan oleh partai-partai tertentu dalam melaksanakan kampanye.
• Dengan demikian, seberapa besarpun kemampuan suatu partai menggalang dana atau sebarapa besarpun dana yang dimiliki oleh suatu partai, tidak dengan serta merta dapat dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan kampanye partai bersangkutan.
(2) Jumlah Dana Kampanye Pemilihan Umum yang dapat digunakan oleh partai politik paling banyak setara dengan jumlah anggota partai politik bersangkutan dikalikan dengan Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah).
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (1) Seluruh kegiatan kampanye pemilu anggota legislatif didanai oleh masing-masing partai politik peserta pemilu.
PD Penambahan kata : dan Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sesuai dengan daerah pemilihannya.
(1) Seluruh kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota didanai oleh masing-masing partai politik peserta pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sesuai dengan daerah pemilihannya.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP TETAP - Menjadi ayat (3) (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditempatkan dalam 1 (satu) rekening yang khusus dibuka untuk keperluan kegiatan kampanye pemilu.
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
698.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam 1 (satu) rekening yang khusus dibuka untuk keperluan kegiatan kampanye pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP TETAP - Menjadi ayat (4) (4) Sumber pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari : PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
699. (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari :
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
700.
a. partai politik;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif b. calon anggota legislatif yang bersangkutan;
dan PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
701.
b. calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN c. Sumbangan pihak lain yang jelas identitasnya
702. c. sumbangan pihak lain.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Dihilangkannya kata ”barang dan/atau jasa” Ket: Karena barang dan jasa sulit dikonversi dalam bentuk uang terlebih untuk dilakukan standar nilai yang sama. Tidak bisa diadministrasikan seperti bantuan uang.
(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang.
PDIP TETAP - Menjadi ayat (5) (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
PPP PD Tetap Tetap
PAN (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, jasa, dan/atau utang.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD PBR Tetap Tetap
703.
(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
PDS Tetap Tetap
704. (5) Uang, barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai penerimaan khusus kampanye.
PG Perubahan substansi Dihilangkannya kata ”barang dan/atau jasa”
(5) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai penerimaan khusus kampanye.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP TETAP - Menjadi ayat (6) - Kata ayat (4) menjadi ayat (5)
(6) Uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai penerimaan khusus kampanye.
PPP PD Tetap Tetap
(5) Uang, barang, jasa, dan/atau utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai penerimaan khusus kampanye dan dinilai dalam rupiah
PAN
Tambahkan UU No. Pasal 78 ayat (3), ”badan hukum swasta” diganti ”perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah”
Dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk utang dari perseorangan atau perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh melebihi jumlah 100.000.000,00
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP TETAP - Menjadi ayat (7) - Kata ayat (2) menjadi ayat (4)
(7) Sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah.
705. (6) Sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Angka Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) diganti dengan Rp 2.000.000.000,00 Ket: Konkordan dengan sumbangan kepada partai politik
(7) Sumbangan dari perseorangan nilainya tidak boleh melebihi Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah nilainya tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
PDIP TETAP - Menjadi ayat (8)
(8) Sumbangan dari perseorangan nilainya
tidak boleh melebihi Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah nilainya tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
PPP PD Tetap Tetap
PAN (7) Sumbangan dari perseorangan nilainya tidak boleh melebihi Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dan dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah nilainya tidak boleh melebihi Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
706.
(7) Sumbangan dari perseorangan nilainya tidak boleh melebihi Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah nilainya tidak boleh melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Ditambah kata ”orang” di depan kata ”perorangan” Sumbangan dari orang perseorangan nilainya tidak boleh melebihi Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah nilainya tidak boleh melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 131
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 149 Pasal 149
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 135 Pasal 135 PBR
Pasal 139 berubah menjadi pasal 137 Pasal 137
707.
Pasal 139
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
708. (1) Seluruh kegiatan kampanye pemilu anggota DPD didanai oleh masing-masing calon anggota DPD yang bersangkutan.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (2) Dana untuk kegiatan kampanye pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula bersumber dari sumbangan pihak lain yang jelas identitas kependudukannya.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
709.
(2) Dana untuk kegiatan kampanye pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula bersumber dari sumbangan pihak lain.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (3) Seluruh dana untuk kegiatan kampanye pemilu anggota DPD ditempatkan dalam rekening khusus yang dibuka untuk keperluan kegiatan kampanye pemilu
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
710.
(3) Seluruh dana untuk kegiatan kampanye pemilu anggota DPD ditempatkan dalam 1 (satu) rekening yang khusus dibuka untuk keperluan kegiatan kampanye pemilu.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan substansi
(4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, jasa, dan/atau utang.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
711.
(4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi (5) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dicatat sebagai penerimaan khusus kampanye.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (5) Uang, barang, jasa, dan/atau utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai penerimaan khusus kampanye.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
712.
(5) Uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai penerimaan khusus kampanye.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
713.
(6) Sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak mengikat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (7) Sumbangan dari perseorangan nilainya tidak boleh melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah nilainya tidak boleh melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KB Tetap Tetap PKS Ditambah kata ”orang” di depan kata ”perorangan” Sumbangan dari orang perseorangan nilainya tidak
boleh melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah nilainya tidak boleh melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
BPD Tetap Tetap
714. (7) Sumbangan dari perseorangan nilainya tidak boleh melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah nilainya tidak boleh melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 132
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 150 Pasal 150
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 136 Pasal 136 PBR
Pasal 140 berubah menjadi pasal 138 Pasal 138
715.
Pasal 140
PDS Tetap Tetap PG Kata “pasal 138” diganti pasal 130 Kata “pasal
139” diganti pasal 131
(1) Pembukaan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan Pasal 131 ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu.
PDIP Tetap Tetap PPP 3 diganti 7
(1) Pembukaan rekening khusus dana kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu.
716.
(1) Pembukaan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN (1) Pembukaan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah calon peserta pemilu dan calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu.
KB Kata pasal 138 & 139 diubah menjadi 148 & 149 (1) Pembukaan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat ”Pasal 138” dan ”Pasal 139” diganti menjadi
masing-masing ”Pasal 136” dan ”Pasal 137” (1) Pembukaan rekening khusus dana kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dan Pasal 137 ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
717. (2) Partai politik peserta pemilu memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN (2) Partai politik peserta pemilu memberikan laporan dana awal kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari pertama pelaksanaan kampanye dalam bentuk kampanye khusus.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari pertama pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (3) Calon anggota DPD peserta pemilu memberikan laporan dana awal kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari pertama pelaksanaan kampanye dalam bentuk kampanye khusus.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
718.
(3) Calon anggota DPD peserta pemilu memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari pertama pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN
(4) Batas akhir penyetoran dana kampanye ke rekening khusus dana kampanye dilakukan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye khusus berakhir.
KB Tetap Tetap PKS Tetap
Tambahan penjelasan: rekening khusus kampanye dibuka dan ditutup serentak
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
719.
(4) Batas akhir penyetoran dana kampanye ke rekening khusus dana kampanye dilakukan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye berakhir.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 151 Pasal 151
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 137 Pasal 137 PBR
Pasal 141 berubah menjadi pasal 139 Pasal 139
720.
Pasal 141
PDS Tetap Tetap 721. (1) Dalam hal penerimaan khusus kampanye PG Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) Dalam hal penerimaan khusus kampanye dalam bentuk barang, jasa, dan/atau utang partai politik dan calon anggota DPD peserta pemilu menetapkan nilai taksiran sumbangan berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
dalam bentuk barang dan/atau jasa, partai politik dan calon anggota DPD peserta pemilu menetapkan nilai taksiran sumbangan berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
722.
(2) Penetapan nilai taksiran menggunakan dasar :
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP
723. a. nilai jual obyek pajak untuk tanah dan bangunan;
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
724.
b. nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
725.
c. bukti pembelian (faktur, kuitansi, dan lain-lain);
PDS Tetap Tetap 726. d. tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat PG Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
diterimanya sumbangan; atau
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
727.
e. harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal
Ket: Menggunakan Pasal 79 UU No. 12 Th. 2003
Pasal 133
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 152 Pasal 152
728. Pasal 142
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah jadi Pasal 138 Pasal 138 PBR
Pasal 142 berubah menjadi pasal 140 Pasal 140 PDS Tetap Tetap PG Perubahan batas waktu
Ket: Redaksi Pasal ini menggunakan UU No. 12 Th 2003 tentang Pemilu Legislatif Pasal 79
(1) Seluruh laporan dana kampanye peserta Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan kepada akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah hari pemungutan suara.
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI: Kata ”30 (tiga puluh) diganti menjadi ’60 ( hari” diantara kata ”lama” dan kata ”kerja” diubah menjadi kata ”60 (enam puluh) hari” Ket: - Sesuai dengan pasal 79 UU No 12 Tahun 2003 - Untuk memberikan kesempatan kepada partai politik
peserta pemilu menyusun laporan dana kampanye secara baik, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 142 (1) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana
kampanye partai politik sesuai tingkatannya disampaikan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sesudah hari pemungutan suara.
PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu sesuai tingkatannya disampaikan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah hari pemungutan suara.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
729.
(1) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik sesuai tingkatannya disampaikan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah hari pemungutan suara.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
730.
(2) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPD disampaikan kepada KPU melalui KPU provinsi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah hari pemungutan suara.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
731.
(3) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
732. (4) KPU menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan. PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
Dihapus Ket: UU No. 12 Th. 2003 Pasal 79.
(2) Akuntan publik terdaftar wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PG
Tambah Ayat baru (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada KPU dan peserta Pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah selesainya audit.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
733.
(5) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
734. (6) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit terhadap dana kampanye masing-masing peserta pemilu kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
kantor akuntan publik.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
735.
(7) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil audit.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 134
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 153 Pasal 153
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 139 Pasal 139 PBR
Pasal 143 berubah menjadi pasal 141 Pasal 141
736.
Pasal 143
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Pasal menyesuaikan (1) Kantor akuntan _ublic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh KPU atas rekomendasi Ikatan Akuntan Indonesia.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 142 diubah menjadi pasal 152 (1) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh KPU atas rekomendasi Ikatan Akuntan Indonesia.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 142” diganti menjadi “Pasal 140” (1) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 140 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh KPU atas rekomendasi Ikatan Akuntan Indonesia.
737.
(1) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh KPU atas rekomendasi Ikatan Akuntan Indonesia.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
738. (2) Kantor akuntan publik yang direkomendasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
BPD Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap
Tetap
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN
a. tidak berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak berhubungan keluarga dengan salah satu partai politik dan calon anggota DPD peserta pemilu;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
739.
a. tidak berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan salah satu partai politik dan calon anggota DPD peserta pemilu;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
740. b. seluruh partner(rekan) dan auditor pada akuntan publik bukan merupakan anggota dan/atau sebagai pengurus partai politik.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
741.
(3) Kantor akuntan publik partner(rekan) dan auditor yang direkomendasikan wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
PDS Tetap Tetap PG (4) Audit atas laporan penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) dibebankan pada APBN.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 142 diubah menjadi pasal 152 (4) Audit atas laporan penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4) dibebankan pada APBN.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
742.
(4) Audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (4) dibebankan pada APBN.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 135
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 154 Pasal 154
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 140 Pasal 140 PBR
Pasal 144 berubah menjadi pasal 142 Pasal 142
743.
Pasal 144
PDS Tetap Tetap PG Kata ”pasal 140” diganti pasal 131 (1) Dalam hal pengurus partai politik tingkat
pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
PDIP Tetap Tetap
744.
(1) Dalam hal pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penambahan : dari sanksi yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis sampai dengan yang paling berat
(1) Dalam hal pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi dari sanksi yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis sampai dengan yang paling berat berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
PAN (1) Dalam hal pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota peserta pemilu tidak menyampaikan laporan dana awal kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pelarangan mengikuti kampanye pemilu pada wilayah yang bersangkutan sampai yang bersangkutan menyampaikan laporannya .
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata pasal 140 diubah menjadi pasal 150 (1) Dalam hal pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat ”Pasal 140” diganti menjadi ”Pasal 138” (1) Dalam hal pengurus partai politik tingkat pusat,
tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
PDS Tetap Tetap
745.
(2) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.
PG Kata ”pasal 140” diganti pasal 131 (2). Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan : dari sanksi yang ringan berupa teguran
lisan dan tertulis sampai dengan yang paling berat (2) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu
tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi dari sanksi yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis sampai dengan yang paling berat berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.
PAN (2) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pelarangan mengikuti kampanye pemilu pada wilayah yang bersangkutan sampai yang bersangkutan menyampaikan laporannya .
KB Kata pasal 140 diubah menjadi pasal 150 (2) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat ”Pasal 140” diganti menjadi ”Pasal 138” (2) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Kata ”pasal 142” diganti pasal 133 (3). Dalam hal pengurus partai politik tingkat
pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
PDIP Tetap Tetap
746.
(3) Dalam hal pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penambahan : dari sanksi yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis sampai dengan yang paling berat
(3) Dalam hal pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi dari sanksi yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis sampai dengan yang paling berat berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
PAN (3) Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa penundaan ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih sampai yang bersangkutan menyampaikan laporannya.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata pasal 142 diubah menjadi pasal 152 (3) Dalam hal pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat ”Pasal 142” diganti menjadi ”Pasal 140” (3) Dalam hal pengurus partai politik tingkat pusat,
tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Kata ”pasal 142” diganti pasal 133 (4) Dalam hal calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan : dari sanksi yang ringan berupa teguran
lisan dan tertulis sampai dengan yang paling berat (4) Dalam hal calon anggota DPD tidak
menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi dari sanksi yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis sampai dengan yang paling berat berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.
747.
(4) Dalam hal calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.
PAN (4) Dalam hal calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa penundaan ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih sampai yang bersangkutan menyampaikan laporannya.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata pasal 142 diubah menjadi pasal 152 (4) Dalam hal calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat ”Pasal 142” diganti menjadi ”Pasal 140” Dalam hal calon anggota DPD tidak menyampaikan
laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU dan KPU provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 136
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 155 Pasal 155
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 141 Pasal 141 PBR
Pasal 145 berubah menjadi pasal 143 Pasal 143
748.
Pasal 145
PDS Tetap Tetap 749. Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye pemilu yang berasal dari:
KB Kata pasal 91 diubah menjadi pasal 102 Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye pemilu yang berasal dari:
PKS Tetap Tetap BPD PBR Kalimat ”Pasal 91” diganti menjadi ”Pasal 89 Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye pemilu yang berasal dari:
Pasal 91 dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye pemilu yang berasal dari:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
750.
a. pihak asing;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
751. b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
PD Dihapus Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Menjadi huruf c Tetap
PAN c. pemerintah, pemerintah daerah BUMN, dan BUMD, atau nama lainnya
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
752.
c. pemerintah, BUMN, dan BUMD; atau
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Menjadi huruf d Tetap
PAN d. Pemerintah desa/kelurahan dan Badan Usaha Milik Desa atau nama lainnya.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
753. d. pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan urutan Pasal Pasal 137
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 156 Pasal 156
PKS Tetap Tetap BPD Diubah jadi Pasal 142 Pasal 142 PBR
Pasal 146 berubah menjadi pasal 144 Pasal 144
754.
Pasal 146
PDS Tetap Tetap PG
Kata “pasal 145” diganti dengan pasal 136 Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa peserta pemilu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 145 diubah menjadi pasal 155 Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup
bahwa pelaksana kampanye melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
PKS Tetap Tetap
755.
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “Pasal 145” diganti menjadi “Pasal 143” Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
PDS Tetap Tetap DISCLAIMER: Informasi dalam dokumen ini merupakan hasil catatan pemantauan tim pemantau www.parlemen.net terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan dalam rapat terbuka, dengan tujuan mendorong kebebasan memperoleh informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. PSHK maupun tim pemantau www.parlemen.net tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan dokumen ini di luar tujuan tersebut. Segala informasi yang terkandung dalam dokumen ini memerlukan konfirmasi ulang dan penelitian lebih lanjut. Dokumen ini bukanlah notulensi resmi dari Pemerintah ataupun DPR-RI.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) TERHADAP
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN BAB IX TEMPAT DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
756.
BAB IX PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal
Keterangan/Catatan: Pengaturan tentang perlengkapan pemungutan suara dimintakan konfirmasi kepada KPU untuk tidak terjadi duplikasi terhadap perlengkapan yang sudah ada dan pelaksanaan pengadaan yang tidak tersentralisasi kecuali untuk tinta, surat suara dan kertas segel.
Pasal 138
757.
Pasal 147
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap
Tetap
Tetap Tetap (1) Pemungutan suara dilakukan di tempat
pemungutan suara
PAN
(2) Tempat pemungutan suara berada di lokasi yang netral
KB Diubah Menjadi Pasal 157 Pasal 157 PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 145 Pasal 145 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (3) Jenis perlengkapan pemungutan yang wajib ada di tempat pemungutan suara terdiri atas:
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
758.
(1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
759. a. kotak suara;
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Perubahan: b. surat suara berlatar belakang logo KPU berwarna hitam putih
b. surat suara berlatar belakang logo KPU berwarna hitam putih
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
760.
b. surat suara;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
761.
c. tinta;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 762. d. bilik pemungutan suara;
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap PAN Tambahan Huruf baru f. Lembar berita acara pemungutan dan penghitungan suara
dan sertifikasi hasil penghitungan suara KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
763.
e. segel;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Huruf menyesuaikan g. Bantalan KB Tetap Tetap
PKS Diganti: f. alas tulis f. alas tulis BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
764.
f. bantalan;
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN h. Paku KB Tetap Tetap
PKS Diganti: g. alat tulis permanen. g. alat tulis permanen. BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
765.
g. paku; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Dihapus PAN i. papan penghitungan suara
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
766.
h. tempat pemungutan suara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Menjadi ayat (4) (4) Bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU.
767. (2) Bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU.
PAN
Tambahan ayat (5) (5) Jumlah lembar berita acara “pemungutan dan penghitungan suara” dan sertifikasi hasil penghitungan suara tidak boleh kurang dari jumlah peserta pemilu
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Huruf a dan d dihilangkan
Keterangan/Catatan: Perlu ditambahkan dalam penjelasan bahwa untuk pengadaan surat suara pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh sekretariat KPUD masing-masing.
(3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ayat menyesuaikan (6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
768.
(3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 769. (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penghapusan : bekerjasama dengan masyarakat (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh KPPS.
PAN Ayat menyesuaikan (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh KPPS bekerjasama dengan masyarakat.
KB Tetap Tetap PKS Pemerintah diminta membuat penjelasan pasal
tentang definisi masyarakat.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
(1) huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh KPPS bekerjasama dengan masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Keterangan/Catatan: Yang perlu dibuat pengaturannya adalah paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara semua perlengkapan pemilu sudah harus diterima oleh KPPS
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ayat menyesuaikan (5) Distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
770.
(5) Distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS 1 (satu) bulan diubah menjadi 10 (sepuluh) hari
(5) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan : tanggung jawab (6) Distribusi, tanggung jawab dan pengamanan
perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri.
(6) Pengamanan distribusi dan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU dengan dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
PAN
Tambahan Ayat baru (7) lokasi dan nama TPS dan daftar pemilih di masing-masing TPD tersebut wajib diumumkan oleh PPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
KB Tetap Tetap PKS Penulisannya mendahulukan kata Polri dari kata TNI
Argumentasi: pendekatan tugas dan fungsi. Pendekatan keamanan (oleh Polri) lebih menonjol
(6) Distribusi dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Polri, dan TNI.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
771.
(6) Distribusi dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 139
PDIP Tetap Tetap 772.
Pasal 148 PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 158 Pasal 158
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 146 Pasal 146 PDS Tetap Tetap PG Kata ”Pasal 147” diganti pasal 138
Keterangan/Catatan: Konkordan dengan Pasal 61 Perlu ada foto.
(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memuat:
PDIP Tetap Tetap PPP Perlu penjelasan dan contoh surat suara PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 147 diubah menjadi pasal 157 (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memuat:
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 147” diganti menjadi “Pasal
145” (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145
ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memuat:
773.
(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memuat:
PDS Tetap Tetap
774.
a. tanda gambar partai politik yang di dalamnya berisi nama calon yang tercantum dalam daftar calon tetap partai politik setiap daerah pemilihan;
PG Perubahan substansi a. tanda gambar partai politik, nama dan foto calon tersusun secara horisontal pada surat suara calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disusun secara vertikal berdasarkan nomor urut untuk setiap partai politik pada masing-masing daerah pemilihan;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Perubahan Substansi
Keterangan: Sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003.
a. nomor dan tanda gambar partai politik peserta pemilu dan calon untuk setiap daerah pemilihan;
PPP PD Tetap Tetap
PAN a. tanda gambar peserta pemilu dan nama calon yang tercantum dalam daftar calon tetap peserta pemilu setiap daerah pemilihan;
KB Ditambah dan foto calon a. tanda gambar partai politik yang di dalamnya berisi nama dan foto calon yang tercantum dalam daftar calon tetap partai politik setiap daerah pemilihan;
PKS Berubah menjadi a. tanda gambar partai politik yang di sebelah
kanan gambar partai tersebut berisi daftar nama calon tetap partai politik di setiap daerah pemilihan;
a. tanda gambar partai politik yang di sebelah kanan gambar partai tersebut berisi daftar nama calon tetap partai politik di setiap daerah pemilihan;
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG
PDIP Perubahan Substansi Keterangan: - Sesuai dengan usulan mempergunakan
Sistem Proporsional Terbuka Terbatas. - Lihat Penjelasan DIM No. 53 [Pasal 5 ayat (1)]
b. nama calon anggota DPR, DPRD provinsid an DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dicetak berurutan secara vertikal berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya;
775. b. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dicetak berurutan secara vertikal berdasarkan abjad nama depan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
PPP abjad nama depan calon anggota DPR... dst diganti nomor urut calon anggota legislatif
b. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dicetak berurutan secara vertikal berdasarkan nomor urut calon anggota legislatif;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Pergantian kata : urutan abjad menjadi urutan yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya
b. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dicetak berurutan secara vertikal berdasarkan urutan nama depan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya;
PAN Diganti; abjad menjadi nomor urut “nama depan” dihapus
b. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dicetak berurutan secara vertikal berdasarkan nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
KB Diubah, nomor urut ditetapkan oleh DPP b. Nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ditettapkan oleh partai;
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “berdasarkan abjad nama depan calon
anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota” diganti menjadi “berdasarkan nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”
b. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dicetak berurutan secara vertikal berdasarkan nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 776. c. nama calon sebagaimana dimaksud pada
huruf a paling banyak 150% (seratus lima puluh perseratus) dari alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada setiap daerah pemilihan;
PDIP Perubahan Substansi ”150% (seratus lima puluh perseratus” diganti menjadi ”120% (seratus dua puluh perseratus)” Keterangan: - Disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2003. - Lihat Penjelasan DIM No. … [Pasal 63]
c. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada setiap daerah pemilihan;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP 150% diganti 120% DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif
c. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 120% (seratus lima puluh perseratus) dari alokasi kursi anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan;
PD Pergantian kata : 150% (seratus lima puluh perseratus) menjadi 120% (seratus dua puluh perseratus)
c. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada setiap daerah pemilihan;
PAN c. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 100% (seratus puluh perseratus) dari alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada setiap daerah pemilihan;
KB Angka 150 % diubah menjadi 100 % c. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 100% (seratus perseratus) dari alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada setiap daerah pemilihan;
PKS 150% diganti 120% c. nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 120% (seratus lima puluh perseratus) dari alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada setiap daerah pemilihan;
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata ”Pasal 147” diganti pasal 138 (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD adalah tanda gambar yang berisi foto dan nama calon tetap anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
PDIP Tetap Tetap PPP
777.
(2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD adalah tanda gambar yang berisi foto dan nama calon tetap anggota DPD untuk setiap daerah pemlihan.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN “tanda gambar yang berisi” dihapus (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD adalah foto dan nama calon tetap anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
KB Kata Pasal 147 diubah menjadi pasal 157 (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD adalah tanda gambar yang berisi foto dan nama calon tetap anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 147” diganti menjadi “Pasal
145” (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145
ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD adalah tanda gambar yang berisi foto dan nama calon tetap anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 140
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap Masukkan sebagai ayat (1) UU No 12 tahun 2003 pasal 43 dan 44
(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
778. Pasal 149
PAN
(2) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(3) Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.
(4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan
pelaksana Pemilu dilaksanakan oleh KPU.
(5) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
(6) KPU dapat meminta bantuan aparat keamanan
untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
(7) Secara periodik surat suara yang telah
selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(8) KPU menempatkan petugas KPU di lokasi pencetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
(9) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
(10) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap
pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.
KB Diubah Menjadi Pasal 159 Pasal 159
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 147 Pasal 147 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Kata “Jumlah” dihapus (..) Jenis, bentuk, ukuran, warna dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU.
779. (1) Jumlah, jenis, bentuk, ukuran, warna dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Berubah Kata “warna” dihapus Tambahan Ayat (2) (2) Surat suara hitam putih
(1) Jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU.
(2) Surat suara hitam putih
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Kata “dalam peraturan KPU” dihapus diganti
dengan “lewat undian”. Pasal 148 diganti pasal 139
(2) Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) ditetapkan lewat undian
PDIP Perubahan Redaksi: Kata ”ayat (2)” Dihapus
Keterangan: Pasal 148 Ayat (2) berbicara tentang anggota DPD dan tidak ada kaitannya dengan partai politik.
(2) Nomor urut tanda gambar dan calon anggota DPD sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan dalam peraturan KPU.
PPP PD Tetap Tetap
“tanda gambar partai politik” dihapus (...) Nomor urut peserta pemilu dan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) dilakukan melalui undian dan ditetapkan dalam peraturan KPU .
Ditambah (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disediakan di setiap daerah pemilihan adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di daerah pemilihan yang bersangkutan.
780. (2) Nomor urut tanda gambar partai politik dan
calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan KPU.
PAN
(4) Tambahan surat suara dengan jumlah paling banyak 1 % (satu persen) yang digunakan sebagai cadangan disediakan di KPU Kabupaten/Kota.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata Pasal 148 diubah menjadi Pasal 158 (2) Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan KPU.
PKS Menjadi Ayat (3) (3) Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan KPU.
BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 148” diganti menjadi “Pasal 146” (2) Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon
anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan KPU.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 141
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 160 Pasal 160
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 148 Pasal 148
781.
Pasal 150
PDS Tetap Tetap PG Kata ”Pasal 147” diganti pasal 138 (1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
782.
(1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata Pasal 145 diubah menjadi Pasal 157 (1). KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 147” diganti menjadi “Pasal
145” (1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
783.
(2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi dan sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 142
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 161 Pasal 161
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
784. Pasal 151
PBR Menjadi Pasal 149 Pasal 149
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG
Kata ”Pasal 147” diganti pasal 137 Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan.
KB Setelah kata “dilaksanakan oleh” ditambah kata “Bawaslu dan”
Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan.
PKS Tetap Tetap
785.
Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “Pasal 147” diganti menjadi “Pasal 145” Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
786.
BAB X PEMUNGUTAN SUARA
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 143
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 162 Pasal 162
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 150 Pasal 150
787.
Pasal 152
PDS Tetap Tetap 788. (1) Pemungutan suara pemilu anggota DPR, PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (1) Pemungutan suara pemilu anggota legislatif dan
DPD diselenggarakan secara serentak. PD Tetap Tetap
(1) Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak
PAN
(2) Waktu pemungutan suara pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah pemilu presiden/wakil presiden
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan
anggota legislatif dan DPD untuk semua daerah pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU.
PD Tetap Tetap PAN (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU dengan memperhatikan ayat (2) di atas
KB Tetap Tetap
789. (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 144
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 163 Pasal 163
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 151 Pasal 151
790.
Pasal 153
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
791.
(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
792. a. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
793.
b. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih perubahan; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
794.
c. pemilih yang oleh karena keadaan terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP
795. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN tidak diperlukan surat pemberitahuan (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih untuk memberikan suara di TPS dari PPS dan/atau KPPS.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
TPS dari PPS dan/atau KPPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
796.
(3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 145
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 164 Pasal 164
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 152 Pasal 152
797.
Pasal 154
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Angka 300 (tiga ratus) menjadi 500 (lima ratus) (1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
798.
(1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang pemilih.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap
Keterangan: Harus diperjelas alasan menambah cadangan surat suara dari 2,5% (dua setengah perseratus) seperti yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 menjadi 5% (lima perseratus)
(2) Jumlah surat suara pada setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 5% (lima perseratus) sebagai cadangan.
PPP 5% menjadi 2,5%
(2) Jumlah surat suara pada setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2,5% (satu perseratus) sebagai cadangan.
PD Tetap Tetap PAN (2) Jumlah surat suara pada setiap TPS sama dengan
jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 1% (satu persen) sebagai cadangan.
799. (2) Jumlah surat suara pada setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 5% (lima perseratus) sebagai cadangan.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Surat suara cadangan diubah dari 5% diganti 2,5%
(2) Jumlah surat suara pada setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2,5% (lima perseratus) sebagai cadangan.
BPD Tetap Tetap PBR Angka “5%” diganti menjadi “2%”
Keterangan: Menghindari kecurangan dengan memanfaatkan surat suara cadangan
(2) Jumlah surat suara pada setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua perseratus) sebagai cadangan.
PDS Dihapus
Keterangan: Untuk menghindari kecurangan
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
800.
(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
801. (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan KPU.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 146
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 165 Pasal 165
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 153 Pasal 153
802.
Pasal 155
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
803.
(1) Pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
804. (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan : dan (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi dari
partai politik dan atau calon anggota DPD. PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
805.
(3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi dari partai politik atau calon anggota DPD.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
806.
(4) Penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan oleh PPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
807. (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh pengawas pemilu lapangan.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
808.
(6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Disisipi frase “di tingkat kecamatan”
(7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menunjukkan mandat secara tertulis dari partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan atau calon anggota DPD.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
809.
(7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menunjukkan mandat secara tertulis dari partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPD.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 147
PDIP Tetap Tetap 810.
Pasal 156 PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 166 Pasal 166
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 154 Pasal 154 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
811.
(1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
812.
a. penyiapan TPS;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 813. b. mengumumkan dan menempelkan
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
daftar pemilih tetap di TPS;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
814.
c. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir dan pengawas pemilu lapangan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
815.
(2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
816.
a. memastikan semua persiapan pemungutan suara telah dilaksanakan;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
817.
b. mengadakan rapat pemungutan suara;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
818. c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS;
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
819.
d. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
820.
e. pelaksanaan pemberian suara.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 148
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 167 Pasal 167
PKS Tetap Tetap
821. Pasal 157
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Menjadi Pasal 155 Pasal 155 PDS Tetap Tetap PG Penambahan substansi:
Kata “yang tercetak di atas “ dan kata “partai politik” dihapus selanjutnya ditambahkan kalimat “salah satu kolom yang memuat tanda gambar partai, nama dan foto calon yang untuk setiap partai tersusun secara vertikal berdasarkan nomor urut”
(1) Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan mencoblos pada salah satu kolom yang memuat tanda gambar partai, nama dan foto calon yang untuk setiap partai tersusun secara vertikal berdasarkan nomor urut.
822.
(1) Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos dalam kolom salah satu nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercetak di atas tanda gambar partai politik.
PDIP Perubahan Substansi Keterangan: • Sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) UU No. 12
Tahun 2003. • Sesuai dengan usulan mempergunakan
Sistem Proporsional Terbuka Terbatas.
(1) Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam surat suara.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• Lihat Penjelasan DIM No. .. [Pasal 5 Ayat (1)].
• Pencetakan nama calon di atas tanda gambar partai politik berarti bahwa yang ditonjolkan adalah calon anggota dan gambar partai politik hanya dijadikan sebagai latar belakang dalam surat suara, hal mana sesungguhnya telah mengingkari hakekat pemilu yang menegaskan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik (seperti yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 maupun Pasal 7 RUU ini)
PPP Perlu penjelasan pemerintah dan simulasi pencoblosan suara DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif
PD Penambahan : dengan mencoblos tanda gambar partai politik dan atau
(1) Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos tanda gambar partai politik dan atau dengan mencoblos dalam kolom salah satu nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercetak di atas tanda gambar partai politik.
PAN Diubah (1) Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos dalam kolom salah satu nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercetak di bawah tanda gambar partai politik.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Setelah kata “kolom salah satu nama” ditambah dengan kata “dan foto”
(1) Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos dalam kolom salah satu nama dan foto calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercetak di atas tanda gambar partai politik.
PKS Diubah menjadi (1) Pemberian suara untuk pemilu anggota
DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan menghubungkan kolom gambar partai dengan salah satu nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Argumentasi: relevan dengan sistem proporsional terbuka murni dan menjembatani pilihan terhadap partai atau nama calon
(1) Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan menghubungkan kolom gambar partai dengan salah satu nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “ dalam kolom salah satu nama calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercetak diatas salah satu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercetak di atas tanda gambar partai poltik” diganti menjadi “salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara”
(1) Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara.
PDS Tetap Tetap 823. (2) Pemberian suara untuk pemilu anggota PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Mencoblos diubah menjadi memberi tanda silang (2) Pemberian suara untuk pemilu anggota DPD dilakukan dengan memberi tanda silang pada foto salah satu calon anggota DPD dalam surat suara.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
DPD dilakukan dengan mencoblos foto salah satu calon anggota DPD dalam surat suara.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 149
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 168 Pasal 168
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 156 Pasal 156
824.
Pasal 158
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
825. (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
826.
a. pembukaan kotak suara;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
827.
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
828. c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap Tambah poin e. penghitungan jumlah kertas suara Tambah poin f. menandatangani kertas suara yang akan digunakan
oleh pemilih
PAN
Tambah poin g. memeriksa keadaan seluruh kertas suara KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
829.
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Diganti (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disaksikan oleh peserta Pemilu dan pengawas Pemilu
PAN
Tambah ayat (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
KB Tetap Tetap
830. (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ketua KPPS wajib membuat berita acara yang ditandatangani olehnya dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS dan saksi peserta pemilu.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
831.
(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 150
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 169 Pasal 169
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 157 Pasal 157
832.
Pasal 159
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
833. (1) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Prinsip dihapus (1) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarakan urutan kehadiran pemilih yang tercatat.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
834.
(2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
835. (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS hanya memberikan surat suara PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Dihapus
Keterangan: Surat suara yang dikembalikan kepada petugas KPPS karena salah mencoblos dikategorikan sebagai surat suara yang rusak
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pengganti satu kali.
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 151 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 170 Pasal 170
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 158 Pasal 158
836.
Pasal 160
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
837. (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain saat akan memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. PAN “atau anggota KPPS” dihapus (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai
halangan fisik lain saat akan memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (2) Orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
838.
(2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
839.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 152 840.
Pasal 161 PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP Diakhir Pasal ditambah: daerah pemilihan DKI Jakarta.
(1) Pemungutan suara bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya memilih calon anggota DPR daerah pemilihan Jakarta.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 171 Pasal 171
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 159 Pasal 159 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Diakhir Pasal ditambah: daerah pemilihan DKI
Jakarta. (1) Pemungutan suara bagi warga negara Indonesia yang
berada di luar negeri hanya memilih calon anggota DPR daerah pemilihan Jakarta.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
841.
(1) Pemungutan suara bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya memilih calon anggota DPR.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penggantian : waktu menjadi hari dan tanggal (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan di setiap kantor perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu di Indonesia.
842. (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap kantor perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama dengan waktu pemungutan suara Pemilu di Indonesia.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
843.
(3) Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 153
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 172 Pasal 172
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 160 Pasal 160
844.
Pasal 162
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
845. (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi :
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tidak perlu ada daftar pemilih tetap pada TPSLN, tetapi cukup dengan passport
a. pemilih warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, melaksanakan hak pilihnya dengan alat bukti passport;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
846.
a. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN yang bersangkutan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
847.
b. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih perubahan; dan
PDS Tetap Tetap 848. c. pemilih yang oleh karena keadaan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Huruf menyesuaikan b. pemilih yang oleh karena keadaan terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dapat menggunakan hak pilihnya di TPSLN lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN dari KPPSLN.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
849.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan hak pilihnya di TPSLN lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN dari KPPSLN.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
850. (3) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melaporkan kepada PPLN.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 154
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Diubah Menjadi Pasal 173 Pasal 173
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 161 Pasal 161
851.
Pasal 163
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
852.
Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 155
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 174 Pasal 174
853. Pasal 164
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 162 Pasal 162 PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
854.
(1) Pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
855.
(2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
856. (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi dari partai politik.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
857.
(4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh pengawas pemilu luar negeri.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
858.
(5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
859. (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa dan menunjukkan surat mandat dari partai politik peserta pemilu.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 156 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 163 Pasal 163
860.
Pasal 165
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
861.
(1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
862. a. penyiapan TPSLN
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
863.
b. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPSLN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
864.
c. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir dan pengawas pemilu luar negeri.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 865. (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan
suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
meliputi:
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
866.
a. memastikan semua persiapan pemungutan suara telah dilaksanakan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
867.
b. mengadakan rapat pemungutan suara;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 868. c. pengucapan sumpah atau janji
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
anggota KPPSLN dan petugas ketentraman, ketertiban dan keamanan TPSLN;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
869.
d. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
870.
e. pelaksanaan pemberian suara.
PDS Tetap Tetap 871. PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 157
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 176 Pasal 176
PKS Pasal 166 Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 164 Pasal 164 PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
872.
(1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihapus
Pasal selanjutnya menyesuaikan.
BPD Tetap Tetap
873. (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 158
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 177 Pasal 177
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 165 Pasal 165
874.
Pasal 167
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda tinta khusus pada jarinya oleh KPPS atau KPPSLN.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
875.
(1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS atau KPPSLN.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
876. (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan KPU.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 159
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 178 Pasal 178
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 166 Pasal 166
877.
Pasal 168
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
878.
(1) KPPS dan KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
879. (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan dalam peraturan KPU.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 160
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 179 Pasal 179
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 167 Pasal 167
880.
Pasal 169
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara jujur, adil, tertib dan lancar.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
881.
(1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
882. (2) Pemilih berkewajiban melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
883.
(3) Saksi berkewajiban melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
884.
(4) Petugas ketertiban, ketentraman dan keamanan berkewajiban menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
885. (5) Pengawas pemilu lapangan/pengawas pemilu luar negeri berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 161
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Diubah Menjadi Pasal 180 Pasal 180
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 168 Pasal 168
886.
Pasal 170
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
887.
(1) Anggota masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
888. (2) Pemantau pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
PAN Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Diubah menjadi
(2) Pemantau pemilu diperkenankan berada di dalam TPS/TPSLN.
(2) Pemantau pemilu diperkenankan berada di dalam TPS/TPSLN.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
889.
(3) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memelihara ketentraman dan ketertiban serta dilarang mengganggu pelaksanaan pemungutan suara.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 162
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 181 Pasal 181
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 169 Pasal 169
890.
Pasal 171
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 891. (1) Dalam hal terjadi penyimpangan
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS, pengawas pemilu lapangan memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas keamanan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
892.
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPSLN, pengawas pemilu luar negeri memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (3) KPPS/KPPSLN menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
893. (3) KPPS/KPPSLN menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 163
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 182 Pasal 182
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 170 Pasal 170
894.
Pasal 172
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
895.
(1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau pemilu, petugas keamanan melakukan penanganan secara memadai.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
896. (2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas keamanan, anggota masyarakat dan atau pemantau pemilu diserahkan kepada petugas kepolisian.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
897.
BAB XI PENGHITUNGAN SUARA
PDS Tetap Tetap
898.
Pasal 173 PG Perubahan Urutan Pasal
Keterangan/Catatan: Pada prinsipnya pengaturan penghitungan suara pada DIM No. 906 s.d DIM No. 926 dan DIM No. 936 s.d DIM No. 1013 dilakukan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pada bagian ini FPG mengusulkan adanya pengaturan bahwa keberatan terhadap hasil penghitungan tidak dapat dilakukan oleh perserta pemilu bila pada proses penghitungan suara yang digugat tersebut peserta pemilu tidak menempatkan saksi. Khusus untuk Pasal 177 pada DIM No. 928 s.d DIM No. 931 (tentang “tanda coblos”) FPG mengajukan usul perubahan substansi supaya memudahkan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya dan mempertegas penetapan perolehan suara calon.
Pasal 164
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 183 Pasal 183
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 171 Pasal 171 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) Penghitungan suara anggota legislatif dan DPD di
TPS dilaksanakan oleh KPPS. PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
899.
(1) Penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS dilaksanakan oleh KPPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) Penghitungan suara anggota legislatif dan DPD di
TPS disaksikan oleh saksi peserta pemilu.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
900. (2) Penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS disaksikan oleh saksi peserta pemilu.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (3) Penghitungan suara anggota legislatif dan DPD di
TPS diawasi oleh pengawas pemilu lapangan.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
901.
(3) Penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS diawasi oleh pengawas pemilu lapangan.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (4) Penghitungan suara anggota legislatif dan DPD di TPS
dipantau oleh pemantau pemilu dan masyarakat. PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
902.
(4) Penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS dipantau oleh pemantau pemilu dan masyarakat.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
903. (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat dari peserta pemilu dan menyerahkan kepada
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
ketua KPPS.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 165
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 184 Pasal 184
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 172 Pasal 172
904.
Pasal 174
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Ada Perubahan (1) Penghitungan suara dilakukan ketika seluruh pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap telah melaksanakan hak pilihnya atau batas waktu pemilihan telah berakhir
PAN
(2) Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah waktu yang paling lambat ditetapkan KPU secara nasional
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
905. Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 166
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 185 Pasal 185
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 173 Pasal 173
906.
Pasal 175
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) KPPS melakukan penghitungan suara anggota
legislatif dan DPD di dalam TPS. PD Tetap Tetap
PAN Kata di dalam dihapus; (1) KPPS melakukan penghitungan suara anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
907.
(1) KPPS melakukan penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 908. (2) Saksi menyaksikan pelaksanaan
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) Saksi menyaksikan pelaksanaan pengitungan suara anggota legislatif dan DPD di dalam TPS.
PD Penambahan : dan mencatat (2) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan pengitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
PAN Kata di dalam dihapus (2) Saksi menyaksikan pelaksanaan pengitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pengitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (3) Pengawas pemilu lapangan mengawasi
pelaksanaan penghitungan suara anggota legislatif dan DPD di dalam TPS.
PD Tetap Tetap PAN Dihapus;
Kata di dalam (3) Pengawas pemilu lapangan mengawasi pelaksanaan
penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
909.
(3) Pengawas pemilu lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 910. (4) Pemantau pemilihan umum memantau
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (4) Pemantau pemilihan umum memantau pelaksanaan penghitungan suara anggota legislatif dan DPD di luar TPS.
PD Tetap Tetap PAN Diubah (4) Pemantau pemilihan umum memantau pelaksanaan
penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS
KB Tetap Tetap PKS Diubah menjadi
(4) Pemantau pemilihan umum memantau pelaksanaan penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat berada di dalam TPS.
(4) Pemantau pemilihan umum memantau pelaksanaan penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat berada di dalam TPS.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pelaksanaan penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di luar TPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (5) Anggota masyarakat menyaksikan pelaksanaan
penghitungan suara anggota legislatif dan DPD di luar TPS.
PD Penambahan : diperbolehkan (5) Anggota masyarakat diperbolehkan menyaksikan
pelaksanaan penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di luar TPS.
PAN Diubah (5) Anggota masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
911. (5) Anggota masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di luar TPS.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal
Keterangan/Catatan: Supaya suara sah diperhatikan
Pasal 167
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 186 Pasal 186
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 174 Pasal 174
912.
Pasal 176
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
913.
(1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
914. a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
915.
b. jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap PAN d. Jumlah surat suara yang diterima KPPS untuk TPS tersebut
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
916.
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap
917. d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau kesalahan mencoblos; dan PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN “atau kesalahan mencoblos;” dihapus e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena
rusak dan sisa surat suara tambahan. KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
918.
e. sisa surat suara tambahan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (2) Penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS/KPPSLN dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN dan saksi peserta pemilu.
919. (2) Penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS/KPPSLN dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 168
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 187 Pasal 187
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 175 Pasal 175
920.
Pasal 177
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) Suara untuk pemilu anggota legislatif dinyatakan sah
apabila: PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
921.
(1) Suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
922. a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tetap Tetap b. Apabila ketua KPPS berhalangan atau tidak bersedia
menandatangani, maka salah satu anggota KPPS dapat menandatangani.
PAN
c. Penandatanganan pada butir a di atas dilakukan setelah acara pembukaan dan sebelum dilaksanakan pemungutan suara disaksikan oleh saksi peserta pemilu.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
Penambahan substansi Ditambahkan kata “berada” dan kalimat ”salah satu kolom yang memuat tanda gambar partai, nama calon dan foto calon”
b. tanda coblos berada dalam salah satu kolom yang memuat tanda gambar partai, nama calon dan photo calon.
Penambahan point c c. tanda coblos sebagaimana dimaksud pada huruf b
diangap sah apabila tanda coblos berada dalam kolom dafar calon yang meliputi tanda gambar partai, nama calon dan photo calon.
PG
Penambahan point d d. apabila didapat lebih dari satu tanda coblos sepanjang masih dalam kolom sebagaimana dimaksud pada huruf c. dianggap sah.
Perubahan Substansi b. tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan; atau
923.
b. tanda coblos dalam kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di atas tanda gambar partai politik.
PDIP
Penambahan Substansi Baru Keterangan: • Disesuaikan dengan pasal 93 UU No 12
Tahun 2003
c. tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• Jika mempergunakan sistem Proporsional Terbuka MURNI, maka ketentuan tentang tanda coblos pada kolom nama calon anggota legislatif menjadi relevan, sebab penentuan calon terpilih akan tergantung kepada jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi seperti saat ini, dimana jumlah partai yang akan mengikuti pemilu mungkin masih banyak, dapat dibayangkan betapa rumitnya kertas suara yang akan dipergunakan ditambah lagi dengan masih banyaknya masyarakat pemilih yang belum dapat memahami sistem pemilu dengan benar. Oleh sebab itu ketentuan yang ditawarkan pemerintah masih belum dapat diterapkan.
• Jika mengacu kepada rumusan pemerintah, peran partai politik menjadi tereliminasi, sebab tanda gambar partai politik hanya dijadikan sebagai latar belakang untuk daftar nama calon. Hal ini tentunya bertentangan dengan hakekat yang terkandung dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 7 RUU ini yang menegaskan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.
• Sesuai dengan usulan mempergunakan Sistem Proporsional Terbuka Terbatas.
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. b. tanda coblos pada tanda gambar, dalam kolom nama anggota legislatif dan/atau keduanya.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penggantian : di atas menjadi dan atau b. tanda coblos dalam kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan atau tanda gambar partai politik.
PAN F-PAN mengusulkan perubahan redaksi dan substansi
d. tanda coblos dalam kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di bawah tanda gambar partai politik.
KB Tetap Tetap PKS Diubah menjadi
b. tanda hubung antara kolom gambar partai dengan salah satu nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
b. tanda hubung antara kolom gambar partai dengan salah satu nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
BPD Diubah rumusannya,karena terkait dengan usulan daftar calon berdasarkan nomor urut.
b. tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan
PBR Redaksinya diganti menjadi ”tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan atau tanda coblos pada tanda gambar partai politik saja yang berada pada kolom yang disediakan”
b. tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan atau tanda coblos pada tanda gambar partai politik saja yang berada pada kolom yang disediakan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
924. (2) Suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap PAN b. Apabila ketua KPPS berhalangan atau tidak
bersedia menandatangani, maka salah satu anggota KPPS dapat menandatangani.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
925.
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Diubah menjadi b. tanda silang terdapat pada foto salah satu
calon anggota DPD;
b. tanda silang terdapat pada foto salah satu calon anggota DPD;
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
926.
b. tanda coblos terdapat pada foto salah satu calon anggota DPD;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 927. (3) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
ayat (2) diatur lebih lanjut oleh KPU.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 169
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 188 Pasal 188
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 176 Pasal 176
928.
Pasal 178
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
929.
(1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar.
PDS Tetap Tetap 930. (2) Penghitungan suara dicatat pada papan PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap PAN (3) Format penulisan pada papan penghitungan suara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetakan dalam peraturan KPU
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap Tetap Tetap BPD
Tambahan ayat baru (3) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN oleh KPPS/KPPSLN dan dapat dihadiri oleh saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat.
PBR Tetap Tetap
penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 170
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 189 Pasal 189
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 177 Pasal 177
931.
Pasal 179
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 932. (1) Peserta pemilu, saksi, pengawas pemilu
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
lapangan/pengawas pemilu luar negeri dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap Ditambahkan (3) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi
peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAN
(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.
933. (2) KPPS/KPPSLN menindaklanjuti temuan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Ketentuan ini tidak mengatur mengenai bagaimana jika keberatan itu tidak diterima oleh KPPS/KPPSL, sehingga mereka tidak mau melakukan pembetulan, padahal peserta pemilu dan/atau warga masyarakat merasa tidak puas dengan hal ini. Karena itu, perlu diatur mengenai hal tersebut.
(3) Jika KPPS/KPPSL tidak menerima keberatan sebagaimana disebut dalam ayat (2), maka peserta pemilu dan/atau warga masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada PPK.
(4) PPK menyelesaikan keberatan yang diajukan sebagaimana disebut pada ayat (3), dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan pendapat masing masing.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal
Keterangan/Catatan: Kehadiran saksi penting. Masyarakat tidak dibenarkan melakukan protes langsung; harus melalui saksi.
Pasal 171
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 190 Pasal 190
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 178 Pasal 178
934.
Pasal 180
PDS Tetap Tetap 935. (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
dituangkan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi peserta pemilu
KB Tetap Tetap PKS Kata “seluruh” dihapus
(2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan
sertifikat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
936.
(2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP
937. (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN yang tidak bersedia menandatangani, sebagaimana dimaksud
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN yang tidak bersedia menandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat penghitungan suara ditanda tangani oleh anggota KPPS/KPPSLN yang bersedia menandatangani dan saksi peserta pemilu
KB Tetap Tetap
PKS Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat penghitungan suara ditanda tangani oleh anggota KPPS/KPPSLN yang bersedia menandatangani.
PDS Tetap Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
938.
(4) Dalam hal tidak ada seorangpun anggota KPPS/KPPSLN yang bersedia menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat penghitungan suara dalam waktu 2 (dua) jam setelah penghitungan suara selesai, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat penghitungan suara sah dan berlaku.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 172
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 191 Pasal 191
939. Pasal 181
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 179 Pasal 179 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah (1) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara masing-masing kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
940.
(1) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah (2) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara masing-masing kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu luar negeri dan PPLN pada hari yang sama
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
941. (2) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu luar negeri dan PPLN pada hari yang sama.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah (3) KPPS/KPPSLN wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dalam keadaan tersegel.
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
942.
(3) KPPS/KPPSLN wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan disegel.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
943. (4) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
PAN Ditambah (4) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara kepada PPK dan kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(5) Kotak suara tersegel sebagaimana ayat (4) harus berisi surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak, dan sisa surat suara tambahan yang masing-masing dimasukkan dalam amplop secara terpisah dan juga dalam kotak suara tersebut dimasukkan satu copy berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
Tetap Tetap Tambahan ayat baru (5) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap sebanyak jumlah peserta pemilu, ditambah untuk kepentingan lainnya sesuai yang diatur dalam undang-undang ini.
BPD
Tambahan ayat baru ini untuk menghindari terjadinya kecurangan.
(6) KPPS/KPPLN wajib menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaui PPS/PPLN kepada peserta pemilu yang tidak menghadirkan saksi di TPS/TPSLN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 173
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
944. Pasal 182
KB Diubah Menjadi Pasal 192 Pasal 192
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 180 Pasal 180 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
F-PAN mohon penjelasan terhadap ketentuan “PS/PPLN wajib mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS/TPSLN di wilayah kerjanya”
(1) PPS wajib mengumpulkan hasil penghitungan suara dan hasil rekapitulasi di PPK yang telah ditandatangani oleh PPK, dan kemudian PPS/PPSLN mengumumkan dengan cara menempelkan di tempat umum.
(2) Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) wajib: a. hadir dalam penghitungan suara di PPK
PAN
b. mengkonfirmasikan kebenaran hasil penghitungan suara di tingkat TPS harus sesuai dengan berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang diperolehnya dari KPPS.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
Dijadikan ayat (1) (1) PPS/PPLN wajib mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS/TPSLN di wilayah kerjanya.
945. PPS/PPLN wajib mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS/TPSLN di wilayah kerjanya.
BPD
Tambahan ayat baru (2) PPS/PPLN wajib menyerahkan menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterimanya dari KPPS/KPPLN kepada partai politik peserta pemilu.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan ayat baru (3) PPS/PPLN dilarang membuka kotak suara tersegel yang berisi surat suara sebelum diserahkan kepada PPK.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
946.
Bagian Pertama Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat
PPK
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 174
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 193 Pasal 193
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 181 Pasal 181
947.
Pasal 183
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 948. (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil
penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari TPS melalui PPS.
PDIP Setelah kata PPK ditambah kata ’wajib’ (1) PPK wajib membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari TPS melalui PPS.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara anggota legislatif dan DPD dari TPS melalui PPS.
PD Tetap Tetap PAN Diubah (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil
penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari TPS
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Setelah kata PPK ditambah kata ’wajib’ (2) PPK wajib melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu.
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota legislatif dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu.
PD Tetap Tetap PAN (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno yang dihadiri saksi peserta pemilu, panwas pemilu kecamatan, pemantau, dan masyarakat.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
949.
(2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu.
PDS Tetap Tetap 950. (3) PPK membuat berita acara rekapitulasi suara PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Setelah kata PPK ditambah kata ’wajib’ (3) PPK wajib membuat berita acara rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (3) PPK membuat berita acara rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Setelah kata PPK ditambah kata ’wajib’ (4) PPK wajib mengumumkan hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi suara anggota
legislatif dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
PD Tetap Tetap PAN (4) PPK wajib mengumumkan hasil rekapitulasi suara
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat-tempat umum.
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
951. (4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Setelah kata PPK ditambah kata ’wajib’ (5) PPK wajib menyerahkan berita acara rekapitulasi
suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kecamatan atau sebutan lain dan KPU kabupaten/kota.
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota legislatif dan DPD kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kecamatan atau sebutan lain dan KPU kabupaten/kota.
PD Tetap Tetap PAN Diubah (6) PPK wajib menyerahkan berita acara rekapitulasi suara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kecamatan atau sebutan lain dan KPU kabupaten/kota
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
952. (5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kecamatan atau sebutan lain dan KPU kabupaten/kota.
BPD Ditambahkan frasa “wajib” sesudah frasa “PPK”. Dan ditambahkan frasa “atau peserta pemilu yang tidak menghadirkan saksi” setelah frasa “pemilu”
(5) PPK wajib menyerahkan berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi peserta pemilu atau peserta pemilu yang tidak menghadirkan saksi, panwaslu kecamatan atau sebutan lain dan KPU kabupaten/kota.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 175
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 194 Pasal 194
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 182 Pasal 182
953.
Pasal 184
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) Saksi dan panwaslu kecamatan atau sebutan lain dapat
menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD kepada PPK.
PD Tetap Tetap Diubah (1) Saksi menyampaikan laporan dugaan adanya
pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK
954. (1) Saksi dan panwaslu kecamatan atau sebutan lain dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK.
PAN
(2) panwaslu kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada hari rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD.
PD Tetap Tetap PAN Ditambah (3) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada waktu dilakukannya penghitungan dan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Tetap Tetap Ketentuan ini tidak mengatur mengenai bagaimana jika keberatan itu tidak diterima oleh PPK, sehingga mereka tidak mau melakukan pembetulan, padahal peserta pemilu dan/atau warga masyarakat merasa tidak puas dengan hal ini. Karena itu, perlu diatur mengenai hal tersebut.
(3) Jika PPK tidak menerima keberatan sebagaimana disebut dalam ayat (1), maka peserta pemilu dan/atau warga masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota..
KB
(4) KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan keberatan yang diajukan sebagaimana disebut pada ayat (2), dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan pendapat masing masing.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
955. (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 176
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 195 Pasal 195
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 183 Pasal 183
956.
Pasal 185
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK
dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
PD Tetap Tetap
957. (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
PAN (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(2) berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam format baku yang berlaku untuk penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana terlampir dalam undang-undang.
(3) lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang.
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat
hasil rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK.
PD Tetap Tetap PAN Diubah (4) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat
hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu
958. (2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (3) Dalam hal terdapat anggota PPK yang tidak
bersedia menandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD ditandatangani oleh anggota PPK yang bersedia menandatangani.
PD Tetap Tetap PAN Tetap (5) Dalam hal terdapat anggota PPK yang tidak bersedia
menandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota PPK yang bersedia menandatangani dan saksi peserta pemilu
KB Tetap Tetap PKS Tambah kata “atau berhalangan”
(3) Dalam hal terdapat anggota PPK yang tidak bersedia
menandatangani atau berhalangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota PPK yang bersedia menandatangani.
BPD Tetap Tetap
959. (3) Dalam hal terdapat anggota PPK yang tidak bersedia menandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota PPK yang bersedia menandatangani.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (4) Dalam hal tidak ada seorangpun anggota PPK yang
bersedia menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD dalam waktu 2 (dua) jam setelah rekapitulasi suara selesai, berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD sah dan berlaku.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
960.
(4) Dalam hal tidak ada seorangpun anggota PPK yang bersedia menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam waktu 2 (dua) jam setelah rekapitulasi suara selesai, berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sah dan berlaku.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 177
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 196 Pasal 196
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 184 Pasal 184
961.
Pasal 186
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 962. PPK menyerahkan kotak suara yang berisi surat
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. PPK menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara anggota legislatif dan DPD tersegel kepada KPU kabupaten/kota.
PD Tetap Tetap PAN PPK wajib menyerahkan kotak suara yang berisi surat
suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tersegel kepada KPU kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tersegel kepada KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 178
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 197 Pasal 197
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 185 Pasal 185
963.
Pasal 187
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap
964. (1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penambahan : dalam rapat yang dapat dihadiri saksi peserta pemilu
(1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya, serta melakukan penghitungan suara yang diterima melalui Pos, dalam rapat yang dapat dihadiri aksi peserta pemilu.
PAN (1) PPLN wajib melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya, serta melakukan penghitungan suara yang diterima melalui Pos.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya, serta melakukan penghitungan suara yang diterima melalui Pos.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (2) PPLN wajib menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
965.
(2) PPLN menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
966.
Bagian Kedua Rekapitulasi Suara di Kabupaten/Kota
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 179
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 198 Pasal 198
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 186 Pasal 186
967.
Pasal 188
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) KPU kabupaten/kota membuat berita acara
penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan suara legislatif dan DPD dari PPK.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
968. (1) KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari PPK.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil
penghitungan suara anggota legislatif dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu.
PD Tetap Tetap (2) KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan rekapitulasi
terhadap hasil rekapitulasi pada tingkat PPK sebagaimana dimaksud pada pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 185 ayat (1) dalam rapat pleno yang dihadiri saksi peserta pemilu, panwaslu kecamatan, pemantau, dan masyarakat.
(3) Hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada huruf (a) adalah hasil suara sah untuk pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
PAN
(4) Hasil rekapitulaasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) wajib diumumkan secara nasional dan digunakan sebagai dasar untuk penetapan pemilu
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
969.
(2) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 970. (3) KPU kabupaten/kota membuat berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (3) KPU kabupaten/kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota legislatif dan DPD.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (4) KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil rekapitulasi
suara anggota legislatif dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
971.
(4) KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
972. (5) KPU kabupaten/kota menetapkan hasil rekapitulasi suara anggota DPRD kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP DPR, DPD, dan DPRDPropinsi diubah
menjadi: DPR, DPRD Propinsi, dan DPD. (6) KPU kabupaten/kota menyerahkan berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPD kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU propinsi.
PD Tetap Tetap PAN Diubah (6) KPU kabupaten/kota menyerahkan berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU provinsi
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
973.
(6) KPU kabupaten/kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU provinsi.
PDS Tetap Tetap
974. Pasal 189
PG Perubahan Urutan Pasal
Keterangan/Catatan: Prinsip: Kehadiran saksi penting. Masyarakat tidak dibenarkan melakukan protes langsung; harus melalui saksi.
Pasal 180
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 187 Pasal 187 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) Saksi dan panwaslu kabupaten/kota menyampaikan
laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD kepada KPU kabupaten/kota.
PD Penambahan : dapat (1) Saksi dan panwaslu kabupaten/kota dapat
menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.
975. (1) Saksi dan panwaslu kabupaten/kota menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.
PAN perubahan (1) Saksi menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(2) Panwaslu kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) KPU kabupaten/kota menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD.
PD Tetap Tetap PAN (3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Tetap
Keterangan: Ketentuan ini tidak mengatur mengenai bagaimana jika keberatan itu tidak diterima oleh KPU, sehingga mereka tidak mau melakukan pembetulan, padahal peserta pemilu dan/atau warga masyarakat merasa tidak puas dengan hal ini. Karena itu, perlu diatur mengenai hal tersebut melalui penambahan pasal baru.
Tetap
976. (2) KPU kabupaten/kota menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
KB
Usulan Rumusan Pasal Baru Pasal 200
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(1) Peserta pemilu yang merasa dirugikan atas penghitungan dan penetapan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota dapat menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten/ Kota
(2) Jika keberatan diterima, maka KPU Kabupaten/ Kota melakukan pembetulan.
(3) Jika keberatan tidak diterima, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan sebagai perselisihan pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Pasal 201 (1) Peserta pemilu yang merasa keberatan atas
penghtungan suara untuk anggota DPRD provinsi dapat mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(2) Jika keberatan tersebut diterima, maka KPU Kabupaten/ Kota melakukan pembetulan.
(3) Jika keberatan tersebut tidak diterima, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi.
(4) Atas keberatan ini, KPU Provinsi menetapkan apakah keberatan itu diterima. Jika keberatan diterima, maka KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan.
Pasal 202 (1) Peserta pemilu yang merasa keberatan atas
penghtungan suara untuk anggota DPR RI dapat mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(2) Jika keberatan diterima, maka KPU Kabupaten/ Kota melakukan pembetulan.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(3) Jika keberatan tersebut tidak diterima, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi.
(4) Atas keberatan ini, KPU Provinsi menetapkan apakah keberatan itu diterima. Jika keberatan diterima, maka KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan.
Pasal 203 (1) Peserta pemilu yang merasa keberatan atas
penghtungan suara untuk anggota DPD dapat mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(2) Jika keberatan diterima, maka KPU Kabupaten/ Kota
melakukan pembetulan.
(3) Jika keberatan tersebut tidak diterima, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi.
(4) Atas keberatan ini, KPU Provinsi menetapkan apakah
keberatan itu diterima. Jika keberatan diterima, maka KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
977. PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 181
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 204 Pasal 204
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 188 Pasal 188 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU
kabupaten/kota dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
PD Tetap Tetap
978. (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
PAN (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam format baku yang berlaku untuk penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana terlampir dalam undang-undang.
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil
rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota.
PD Tetap Tetap
PAN (3) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi peserta pemilu
KB Tetap Tetap
979. (2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 182
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 205 Pasal 205
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 189 Pasal 189
980.
Pasal 191
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. KPU kabupaten/kota menyimpan, menjaga dan mengamankan
keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
981.
KPU kabupaten/kota menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
982. Bagian Ketiga Rekapitulasi Suara di Provinsi
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 183
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 206 Pasal 206
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 190 Pasal 190
983.
Pasal 192
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (1) KPU propinsi membuat berita acara penerimaan hasil
rekapitulasi suara anggota legislatif dan DPD. PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
984.
(1) KPU provinsi membuat berita acara penerimaan hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dari KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 985. (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil
penghitungan suara anggota DPR, DPD, dan PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) KPU propinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu.
PD Tetap Tetap (2) KPU provinsi wajib melakukan rekapitulasi terhadap hasil
rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno yang dihadiri saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota, pemantau, dan masyarakat
PAN
(3) Hasil rekapitulasi pada ayat (2) hanya bersifat adminstratif dan digunakan hanya sepanjang dibutuhkan untuk mendukung hasil rekap di tingkat kabupaten/kota
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (3) KPU propinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPD.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
986.
(3) KPU provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
987.
(4) KPU provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Keterangan/Catatan: Kehadiran saksi penting. Masyarakat tidak dibenarkan melakukan protes langsung; harus melalui saksi.
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
988.
(5) KPU provinsi menetapkan hasil rekapitulasi suara anggota DPRD provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
989. (6) KPU provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD kepada saksi peserta PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Ditambah (6) KPU Provinsi menyerahkan berita acara penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berasal dari masing-masing PPK dan KPU Kabupaten/Kota, hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU provinsi.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pemilu, panwaslu provinsi dan KPU.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 184
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD PBR Menjadi Pasal 191 Pasal 191
990.
Pasal 193
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 991. (1) Saksi dan Panwaslu Provinsi
menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, dan
PPP DPR, DPD, dan DPRDPropinsi diubah menjadi: DPR, DPRD Propinsi, dan DPD.
(1) Saksi dan Panwaslu Propinsi menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPD kepada KPU propinsi.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penambahan : dapat (1) Saksi dan Panwaslu Provinsi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi kepada KPU provinsi.
(1) Saksi menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi kepada KPU provinsi.
PAN
(2) Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi kepada KPU provinsi.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
DPRD provinsi kepada KPU provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR, DPD, dan DPRDPropinsi diubah menjadi:
DPR, DPRD Propinsi, dan DPD. (2) KPU propinsi menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada hari rekapitulasi suara anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPD.
PD Tetap Tetap PAN (3) KPU provinsi wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada hari rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi.
Tetap Tetap
992. (2) KPU provinsi menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi.
KB Usulan Rumusan Pasal Baru Pasal 208
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(1). Peserta pemilu yang merasa dirugikan atas penghitungan dan penetapan perolehan suara pemilu anggota DPRD Provinsi dapat menyampaikan keberatan kepada KPU Provinsi
(2). Jika keberatan diterima, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan.
(3). Jika keberatan tidak diterima, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan sebagai perselisihan pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Pasal 209 (1). Peserta pemilu yang merasa keberatan atas
penghtungan suara untuk anggota DPR RI dapat mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi.
(2). Jika keberatan diterima, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan.
(3) Jika keberatan tersebut tidak diterima, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan kepada KPU.
(4). Atas keberatan ini, KPU menetapkan apakah keberatan itu diterima. Jika keberatan diterima, maka KPU memerintahkan KPU provinsi melakukan pembetulan.
Pasal 210 (1). Peserta pemilu yang merasa keberatan atas
penghtungan suara untuk anggota DPD dapat mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi.
(2). Jika keberatan diterima, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan.
(3) Jika keberatan tersebut tidak diterima, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan kepada KPU.
(4). Atas keberatan ini, KPU menetapkan apakah keberatan itu diterima. Jika keberatan diterima, maka KPU memerintahkan KPU provinsi melakukan pembetulan.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 185
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 211 Pasal 211
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 192 Pasal 192
993.
Pasal 194
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR, DPD, dan DPRDPropinsi diubah menjadi:
DPR, DPRD Propinsi, dan DPD. (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU propinsi
dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPD dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPU.
PD Tetap Tetap PAN Ada tambahan (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi
dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang ini
KB Tetap Tetap
994. (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPU.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR, DPD, dan DPRDPropinsi diubah menjadi:
DPR, DPRD Propinsi, dan DPD. (2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil
rekapitulasi suara anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU propinsi.
PD Tetap Tetap
PAN Diubah (2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU provinsi dan panwaslu provinsi
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
995.
(2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
996. Bagian Keempat Rekapitulasi Suara Secara Nasional
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 186
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 212 Pasal 212
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 193 Pasal 193
997.
Pasal 195
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) KPU wajib membuat berita acara penerimaan hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD dari KPU provinsi.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
998.
(1) KPU membuat berita acara penerimaan hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD dari KPU provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
999. (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu. PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN (2) KPU wajib melakukan rekapitulasi terhadap hasil rekapitulasi pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno yang dihadiri saksi peserta pemilu, Bawaslu, pemantau pemilu, dan masyarakat.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (3) KPU WAJIB membuat berita acara rekapitulasi suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1000.
(3) KPU membuat berita acara rekapitulasi suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1001. (4) KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
PAN (4) KPU wajib membuat berita acara rekapitulasi suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (5) KPU wajib mengumumkan hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1002.
(5) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD kepada saksi peserta pemilu, dan Bawaslu.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 187
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 213 Pasal 213
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 194 Pasal 194
1003.
Pasal 196
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap 1004. (1) Saksi dan Bawaslu menyampaikan PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Penambahan : dapat (1) Saksi dan Bawaslu dapat menyampaikan laporan atas
dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD kepada KPU.
Frase “dan Bawaslu” dihapus (1) Saksi menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD kepada KPU.
PAN
(2) Bawaslu menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD kepada KPU.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD kepada KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1005. (2) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Keterangan: Ketentuan ini tidak mengatur mengenai bagaimana jika keberatan itu tidak diterima oleh KPU, sehingga mereka tidak mau melakukan pembetulan, padahal peserta pemilu dan/atau warga masyarakat merasa tidak puas dengan hal ini. Karena itu, perlu diatur mengenai hal tersebut melalui penambahan pasal baru.
Tetap
Pasal 214 (1) Peserta pemilu yang merasa dirugikan atas penghitungan
dan penetapan perolehan suara pemilu anggota DPR RI dapat menyampaikan keberatan kepada KPU.
(2) Jika keberatan diterima, maka KPU melakukan pembetulan.
(3) Jika keberatan tidak diterima, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan sebagai perselisihan pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Pasal 215 (1) Peserta pemilu yang merasa dirugikan atas penghitungan
dan penetapan perolehan suara pemilu anggota DPD dapat menyampaikan keberatan kepada KPU.
(2) Jika keberatan diterima, maka KPU melakukan pembetulan.
(3) Jika keberatan tidak diterima, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan sebagai perselisihan pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 188
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 216 Pasal 216
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 195 Pasal 195
1006.
Pasal 197
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang ini
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1007.
(1) Rekapitulasi hasil suara di KPU dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
1008. (2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN (2) Berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan badan pengawas pemilu
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1009.
(3) KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara seluruh anggota DPR dan DPD.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 189
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 217 Pasal 217
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1010.Pasal 198
PBR Menjadi Pasal 196 Pasal 196
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. Saksi peserta pemilu dalam rekapitulasi suara anggota legislatif
dan DPD di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU propinsi, dan KPU harus mendapat mandat secara tertulis dari peserta pemilu.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1011.
Saksi peserta pemilu dalam rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU harus mendapat mandat secara tertulis dari peserta pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1012.
Bagian Kelima Pengawasan dan Sanksi dalam
Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 190
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1013.Pasal 199
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah Menjadi Pasal 218 Pasal 218 PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 197 Pasal 197 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1014.
(1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain dan pengawas pemilu lapangan/pengawas pemilu luar negeri melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS/PPSLN.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1015.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1016. (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu,
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain dan pengawas pemilu lapangan/pengawas pemilu luar negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada instansi yang berwenang
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1017.
(4) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1018.
BAB XII PENETAPAN HASIL PEMILU
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 1019. Bagian Pertama
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Hasil Pemilu
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 191 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 219 Pasal 219
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 198 Pasal 198
1020.
Pasal 200
PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi Hasil pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota adalah perolehan suara partai politik yang merupakan akumulasi perolehan suara calon.
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. Hasil pemilu anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD
kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota legislatif dan DPD.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap
1021.
Hasil pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Diubah menjadi Hasil pemilu anggota DPR, DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota adalah akumulasi perolehan suara seluruh calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Hasil pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah akumulasi perolehan suara seluruh calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1022.
Bagian Kedua Penetapan perolehan suara
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 192
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 220 Pasal 220
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1023.Pasal 201
PBR Menjadi Pasal 199 Pasal 199
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh rapat pleno KPU.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1024.
(1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh rapat pleno KPU provinsi.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1025.
(2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 1026. (3) Perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD
kabupaten/kota ditetapkan oleh rapat pleno KPU kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
oleh KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 193
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 221 Pasal 221
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 200 Pasal 200
1027.
Pasal 202
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1028. (1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menetapkan hasil pemilu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
PAN F-PAN mengusulkan frase KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, dihapus
(1) KPU menetapkan hasil pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya pemungutan suara.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(2) KPU wajib segera mengumumkan penetapan hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di media massa nasional
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup
adanya penyimpangan atas penetapan hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik, calon anggota legislatif dan DPD dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1029.
(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya penyimpangan atas penetapan hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1030. BAB XIII PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN
CALON TERPILIH PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1031.
Bagian Pertama Penetapan Perolehan Kursi
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 194
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Substansi dalam Pasal 203 Kembali ke UU No. 12 tahun 2003
KB Diubah Menjadi Pasal 222 Pasal 222 PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 201 Pasal 201
1032.
Pasal 203
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
1033. (1) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR ditetapkan dalam rapat pleno KPU.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap (1) .........rumusan tetap.......... PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
Perubahan substansi Keterangan/Catatan: Usul FPG tentang pengaturan dalam penentuan perolehan kursi dimaksudkan untuk meningkatkan derajat keterwakilan dengan menyesuaikan angka BPP di masing-masing daerah pemilihan sesuai dengan proporsi dan karakter kondisi geografis dan demografis Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemaknaan sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang tidak hanya mempertimbangkan menang-kalah dan besar-kecil dalam sebuah kompetisi pemilu tapi hal ini juga tetap berada dalam koridor dan memperkokoh NKRI.
(2) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan menetapkan bilangan pembagai pemilih (BPP) di masing-masing daerah pemilihan dengan cara membagi akumulasi jumlah suara sah partai politik peserta pemilu dengan alokasi jumlah kursi yang tersedia.
1034.
(2) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan angka BPP.
PG
Idealnya Partai yang paling banyak mendapat dukungan dari rakyat maka partai itulah yang lebih dahulu mendapatkan kursi di DPR. Alangkah sulitnya partai yang sedikit mendapat dukungan rakyat bisa berbuat lebih banyak bagi kepentingan rakyat dibandingakan dengan partai yang mendapat dukungan lebih banyak dari rakyat. Karena dukungan rakyat dalam pemilu merupakan mandat untuk membangun negeri.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Usul baru (3) Perolehan alokasi kursi untuk setiap partai politik peserta pemilu dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai partai politik dibagi BPP.
Usul baru (4) Jumlah kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibagi habis di masing-masing daerah pemilihan.
Usul baru (5) Apabila perolehan suara suatu partai politik sama atau lebih besar dari BPP di masing-masing daerah pemilihan maka sisa suara partai politik tersebut akan digunakan dalam memperhitungkan perolehan kursi tahap berikutnya.
Usul baru (6) Apabila masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan maka kursi tersebut diberikan kepada partai politik yang memiliki sisa suara terbesar yang perolehan suaranya sudah dikonversi menjadi kursi.
Usul baru (7) Apabila masih terdapat sisa kursi di satu daerah pemilihan dan tidak ada partai politik yang memiliki sisa suara setelah dikonversi menjadi kursi maka kursi tersebut diberikan kepada partai politik yang memperoleh suara terbesar.
PDIP Perubahan Redaksi: Setelah kata ‘DPR’ ditambah kata-kata ‘di suatu daerah pemilihan’
(2) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR di suatu daerah pemilihan ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan angka BPP.
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penambahan : nasional (2) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan angka BPP nasional.
Diubah; frase “DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota” dihapus
(2) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas jumlah hasil penghitungan seluruh suara sah untuk DPR yang diperoleh semua Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan
(3) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas jumlah hasil penghitungan seluruh suara sah untuk DPRD Provinsi yang diperoleh semua Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan
PAN
(3) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas jumlah hasil penghitungan seluruh suara sah untuk DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh semua Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Diubah rumusannya, karena ketidakjelasannya maksud pengaturan dari ayat ini sehingga timbul multi interpretatif.
(2) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal …ayat (..).
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus
PDIP Dihapus
Keterangan: Sudah diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 25.
PPP PD Penambahan : nasional (3) BPP nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara partai politik peserta pemilu secara nasional untuk anggota DPR dengan jumlah kursi anggota DPR.
1035. (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara partai politik peserta pemilu secara nasional untuk anggota DPR dengan jumlah kursi anggota DPR.
PAN (3) Dari hasil penghitungan jumlah seluruh suara sah yang diperoleh semua Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan angka BPP untuk DPR dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR yang dialokasi di daerah pemilihan yang bersangkutan.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(4) Dari hasil penghitungan jumlah seluruh suara sah yang diperoleh semua Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan angka BPP untuk DPRD Provinsi dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi yang dialokasi di daerah pemilihan yang bersangkutan.
(5) Dari hasil penghitungan jumlah seluruh suara sah yang
diperoleh semua Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan angka BPP untuk DPRD Kabupaten/Kota dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dialokasi di daerah pemilihan yang bersangkutan.
(4) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan dengan rapat pleno KPU.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Diubah rumusannya dengan merujuk
pengertian BPP dalam Pasal 1 angka 25 RUU, karena terdapat inkonsistensi pemahaman dari penyusun RUU mengingat BPP pada ayat ini berbeda dengan pengertian BPP dalam Pasal 1 angka 25 RUU (atau Pasal Pasal 1 angka 22 sesuai usulan FBPD), lihat DIM No.41
(3) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan angka BPP dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR, yang bersangkutan.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
1036. PG Dihapus Pasal 195
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 223 Pasal 223
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 202 Pasal 202 PDS Tetap Tetap PG Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP, dengan ketentuan
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap (1) .........rumusan tetap.......... PBR Tetap Tetap
1037.
(1) Perolehan kursi partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi.
PDS Tetap Tetap 1038. (2) Perolehan kursi partai politik untuk PG Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Perubahan Substansi Setelah kata “DPRD” ditambah kata-kata “di suatu daerah pemilihan”.
Keterangan: Sesuai dengan Pasal 105 UU No. 12 Tahun 2003.
(2) Penentuan jumlah kursi anggota DPRD provinsi di suatu daerah pemilihan ditetapkan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan angka BPP.
PPP PD Penambahan : provinsi (2) Perolehan kursi partai politik untuk anggota DPRD provinsi
ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan angka BPP provinsi.
PAN (2) apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Diubah rumusannya, karena ketidakjelasannya
maksud pengaturan dari ayat ini sehingga timbul multi interpretatif.
(2) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal …ayat (..).
PBR Tetap Tetap
anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan angka BPP.
PDS Tetap Tetap 1039. (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PG Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Dihapus
Keterangan: Sudah diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 25.
PPP PD Penambahan : provinsi (3) BPP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara partai politik untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dengan jumlah kursi anggota DPRD provinsi.
(3) apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi didaerah pemilihan yang bersangkutan;
PAN
(4) penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Diubah rumusannya dengan merujuk Pasal 1
angka 25 RUU, karena terdapat inkonsistensi pemahaman dari penyusun RUU mengingat BPP pada ayat ini berbeda dengan pengertian BPP dalam Pasal 1 angka 25 RUU (atau Pasal Pasal 1 angka 22 sesuai usulan FBPD), lihat DIM No.41
(3) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan angka BPP dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR, yang bersangkutan.
PBR Tetap Tetap
ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara partai politik untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dengan jumlah kursi anggota DPRD provinsi.
PDS Tetap Tetap 1040. PG Dihapus Pasal 196
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 224 Pasal 224
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 203 Pasal 203 PDS Tetap
Tetap
PG Dihapus PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (1) .........rumusan tetap.......... PBR Tetap Tetap
1041.
(1) Perolehan kursi partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
PDIP Perubahan Substansi Setelah kata “DPRD” ditambah kata-kata “di suatu daerah pemilihan”.
(2) Penentuan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan ditetapkan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan angka BPP.
1042. (2) Perolehan kursi partai politik untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan angka BPP. PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penambahan : kabupaten/kota (2) Perolehan kursi partai politik untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan angka BPP kabupaten/kota.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Diubah rumusannya, karena ketidakjelasannya
maksud pengaturan dari ayat ini sehingga timbul multi interpretatif.
(2) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal …ayat (..).
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus
PDIP Dihapus
Keterangan: Sudah diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 25.
PPP PD Penambahan : kabupaten/kota (3) BPP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara partai politik untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota.
PAN Tetap Tetap
1043. (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara partai politik untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap Diubah rumusannya dengan merujuk Pasal 1 angka 25 RUU, karena terdapat inkonsistensi pemahaman dari penyusun RUU mengingat BPP pada ayat ini berbeda dengan pengertian BPP dalam Pasal 1 angka 25 RUU (atau Pasal Pasal 1 angka 22 sesuai usulan FBPD), lihat DIM No.41
(3) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan angka BPP dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR, yang bersangkutan.
Ditambahkan Pasal baru Pasal
BPD
Usulan ini perlu dan penting terkait dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, karena substansinya mengatur tatacara penentuan BPP ditetapkan oleh KPU.
Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Dihapus Pasal 197 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 225 Pasal 225
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 204 Pasal 204
1044.
Pasal 206
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
PDIP Menjadi ayat (1) Keterangan: Ada penambahan substansi baru (ayat 2).
(1) Penetapan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2), Pasal 204 ayat (2), dan Pasal 205 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
1045. Penetapan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2), Pasal 204 ayat (2), dan Pasal 205 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Kata Pasal 203, 204 dan 205 diubah menjadi
222, 223 dan 224 Penetapan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2), Pasal 223 ayat (2), dan Pasal 224 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
PKS Tetap Tetap BPD Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal … ayat (2), Pasal … ayat (2), Pasal … ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP, dengan ketentuan:
PBR “pasal 203, pasal 204, dan pasal 205” di ubah menjadi “pasal 201, pasal 202, dan pasal 203”
Penetapan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2), Pasal 202 ayat (2), dan Pasal 203 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP Perlu simulasi PD Tetap Tetap
PAN Diubah a. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih
KB Tetap Tetap
1046. a. apabila perolehan suara suatu partai politik sama dengan atau lebih besar dari BPP, sisa suara dalam pengitungan perolehan kursi tahap pertama akan diperhitungan dalam penghitungan perolehan kursi tahap kedua.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD a. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus
PDIP Tetap
Keterangan: • Pada Pemilu 2004, banyak partai politik
memperoleh kursi dari pembagian kursi Tahap II.
• Dalam beberapa kasus, partai-partai yang memperoleh jumlah suara lebih sedikit justru mendapat kursi lebih banyak daripada partai yang justru mendapat jumlah suara lebih besar.
Tetap
PPP Perlu simulasi PD Tetap Tetap
1047. b. apabila perolehan suara suatu partai politik lebih kecil dari BPP, partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama, dan perolehan suara ini diperhitungkan dalam penghitungan perolehan suara tahap kedua;
PAN b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD b. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta
Pemilu lebih kecil dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi didaerah pemilihan yang bersangkutan;
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP Perlu simulasi PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD c. penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan
apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.
PBR Tetap Tetap
1048.
c. penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila terdapat sisa kursi yang belum terbagi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama.
PDS Tetap Tetap 1049. d. pengitungan perolehan kursi tahap kedua PG Dihapus
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan Substansi Keterangan: Jika pembagian tahap kedua dilakukan dengan cara membagi kursi satu demi satu kepada partai politik yang memiliki sisa suara paling besar pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama maka dikhawatirkan kasus yang terjadi pada Pemilu 2004 akan terulang kembali.
d. Perhitungan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagi secara proporsional jumlah suara partai politik peserta pemilu satu demi satu secara berturut turut sampai habis, dimulai dari partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak..
Penambahan Substansi Baru Keterangan: Beberapa contoh kasus ketidakadilan sehubungan dengan pembagian kursi dari hasil “sisa suara” pada Pemilu 2004 : • PKPB secara nasional memperoleh 2,399,290
(2.11%) suara namun hanya mendapat alokasi 2 (dua) kursi, sedangkan PDS yang hanya memperoleh 2.414.250 (2,13%) mendapat alokasi 12 (dua belas) kursi.
e. Bilamana partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak mempunyai perbandingan suara lebih besar dari 2 banding 1 dengan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sisa suara terbanyak, maka kursi diserahkan pada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak.
dilakukan dengan cara membagi kursi satu demi satu kepada partai politik yang memiliki sisa suara paling besar pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama.
PDIP
• PKB secara nasional memperoleh 11.989.564 (10,57%) suara mendapat alokasi 52 kursi, sedangkan PAN yang hanya memperoleh 7.303.324 (6,44%) suara juga mendapat alokasi 52 kursi, PPP yang memperoleh 9.248.764 (8,15%) justru mendapat alokasi 58 kursi, maupun Demokrat yang memperoleh 8.455.225 (7,45%) suara mendapat alokasi 57 kursi.
i perbandingan suara lebih kecil dari 2 banding 1, maka kursi diserahkan pada partai politik peserta pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• PDI Perjuangan secara nasional memperoleh 21.026.629 (18,53%) suara mendapat alokasi 109 kursi, sedangkan Golkar yang memperoleh 24.480.757 (21,58%) suara mendapat alokasi 128 kursi.
Ilustrasi : Daerah Pemilihan A dengan 6 kursi (peserta pemilu 20 parpol) Partai A : 250.000 suara. Partai B : 225.000 suara. Partai C : 162.000 suara. Partai D : 150.000 suara. Partai E : 82.000 suara. Partai F : 61.000 suara. Partai G : 32.000 suara. Partai H : 25.000 suara. 12 partai lainnya : 86.000 suara Suara sah seluruhnya adalah 1.073.000. Berarti BPP adalah 1.073.000 : 6 = 178.833.
f. Bilamana partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak mempunya
Pembagian kursi tahap pertama berdasar BPP : • Partai A : 1 kursi dengan sisa suara 71.167. • Partai B : 1 kursi dengan sisa suara 46.167. • Partai C : 0 kursi dengan sisa suara
162.000. • Partai D : 0 kursi dengan sisa suara
150.000. • Partai E : 0 kursi dengan sisa suara 82.000 • Partai F : 0 kursi dengan sisa suara 61.000 2 kursi terbagi dalam tahap pertama berdasar BPP. Sisa 4 kursi untuk dibagi pada tahap kedua.
g. Bilamana sisa kursi yang pertama diperoleh oleh partai politik yang memperoleh suara terbanyak, maka sisa kursi berikutnya ditetapkan dengan membandingkan jumlah kursi antara partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak kedua dengan partai politik yang memperoleh sisa suara terbanyak.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Pembagian kursi tahap kedua berdasar sisa suara: Yang berhak membagi sisa kursi pada tahap kedua adalah : • Partai C : 1 kursi karena sisa suaranya
(162.000) lebih besar daripada setengah jumlah suara terbesar dibanding sisa suara partai lain.
• Partai D : 1 kursi karena sisa suaranya (150.000) lebih besar daripada setengah jumlah suara terbesar dibanding sisa suara partai lain .
h. Bilamana partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak kedua mempunyai suara lebih besar dari 2 banding 1 dengan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak, maka kursi diserahkan pada partai politik peserta pemilu dengan perolehan suara terbanyak kedua.
• Partai E tidak berhak memperoleh kursi, karena jumlah perolehan suara lebih kecil daripada setengah jumlah suara terbesar sehingga kursi ke lima jatuh kepada Partai A
• Partai E tidak berhak memperoleh kursi keenam, karena jumlah perolehan suara lebih kecil daripada setengah jumlah suara terbesar kedua sehingga kursi keenam jatuh kepada Partai B.
i. Bilamana partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak kedua mempunyai suara lebih kecil dari 2 banding 1 dengan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sisa suara terbanyak, maka kursi diserahkan pada partai politik peserta pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan Substansi Baru Keterangan: Alternatif 1 : • Dilakukan terlebih dahulu pembagian kursi
baru ditentukan partai politik yang dapat mengirimkankan wakilnya ke parlemen.
• Ada kursi hangus. Alternatif 2 : • Dilakukan terlebih dahulu penjumlahan
perolehan suara partai politik secara nasional. • Yang tidak memenuhi prosentase tertentu
tidak ikut melakukan pembagian kursi. • Tidak ada kursi hangus.
Alternatif 1 : (2) Untuk dapat mengirimkan wakilnya ke DPR, partai
politik harus memperoleh sekurang-kurangnya .... % jumlah kursi DPR.
Alternatif 2 : (2) Untuk dapat mengirimkan wakilnya ke DPR, partai
politik harus memperoleh sekurang-kurangnya .... % jumlah suara secara nasional.
PPP Perlu simulasi PD Tetap Tetap
Tetap Tetap PAN e. Setelah dilakukan penghitungan tahap kedua masih
terdapat sisa kursi, maka dilakukan penghitungan tahap berikutnya sampai kursi habis terbagi dengan ketentuan sebagaimana dilakukan pada penghitungan tahap sebelumnya
Kembali ke Pemilu 1999 KB Penambahan butir baru Menyangkut sisa suara hasil penghitungan suara tahap kedua diakumulasi ke atas (tingkat yang lebih tinggi). Hal ini diperlukan untuk menerapkan prinsip OPOVOV secara konsisten dan meminimalisasi suara terbuang.
e. Sisa suara setelah dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua diakumulasi ke tingkat atasnya.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Dihapus PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1050.
Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 198
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 226 Pasal 226
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 205 Pasal 205
1051.
Pasal 207
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Penambahan kalimat “dengan ketentuan calon minimal memperoleh prosentase tertentu dari BPP”
Keterangan/Catatan: Dengan penentuan prosentase tertentu atau bilangan calon terpilih tidak mereduksi penentuan calon berdasarkan suara terbanyak tetapi justru memberi bobot bahwa perolehan suara terbanyak tdak boleh menghasilkan kesenjangan antara perolehan terbesar pada rangking pertama dengan perolehan suara rangking terakhir. Bilangan calon terpilih ini akan memberi makna pada kompetsisi yang sesungguhnya, tidak sekedar lebih besar dari yang lain.
(1) Calon terpilih anggota DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU dengan ketentuan calon minimal memperoleh prosentase tertentu dari BPP atau bilangan calon terpilih.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (1) ... rumusan tetap ... PBR Tetap Tetap
1052.
(1) Calon terpilih anggota DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1053. (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi.
BPD Tetap (1) ... rumusan tetap ...
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (1) ... rumusan tetap ... PBR Tetap Tetap
1054.
(3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 199
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 227 Pasal 227
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 206 Pasal 206
1055.
Pasal 208
PDS Tetap Tetap
1056.
(1) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
PG Penambahan kalimat “yang memperoleh suara (25% sampai 50%) dari BPP ditetapkan sebagai” Keterangan/Catatan: Menunggu arahan DPP
(1) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara calon sekurang-kurangnya (25% sampai 50%) BPP dari satu partai politik dalam satu daerah pemilihan.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambah Ayat baru (2) Jika perolehan surat tidak mencapai (25%
sampai 50%) dari BPP maka caleg terpilih berdasarkan nomor urut partai politik peserta pemilu.
(2) Jika tidak ada calon yang mencapai perolehan suara (25% sampai 50%) dari BPP maka caleg terpilih ditetapkan sesuai nomor urut pada daftar calon.
Perubahan Substansi Keterangan: • Penetapan calon terpilih seperti yang diatur
dalam Pasal 107 UU No. 12/2003 ternyata hanya “menghasilkan” 2 (dua) orang anggota DPR RI yang mencapai BPP, sedangkan selebihnya adalah berdasarkan nomor urut calon seperti yang ditetapkan oleh partai politik.
(1) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan :
kabupaten/kota dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan.
PDIP
• Sementara dalam draf perubahan, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota legislatif dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan.
a. nama calon yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) angka BPP untuk DPR, 50% (lima puluh persen) angka BPP untuk DPRD Provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) angka BPP untuk DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai bakal calon terpilih;
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• Sesuai dengan pemikiran untuk memberlakukan Sistem Proporsional Terbuka Terbatas, maka penetapan calon terpilih anggota legislatif diprioritaskan kepada calon yang dapat memenuhi minimal angka tertentu. Bagi yang tidak memenuhi angka tersebut (atau mungkin juga di suatu daerah pemilihan tidak ada calon anggota legislatif yang memenuhi angka tersebut), maka dikembalikan kepada nomor urut calon anggota legislatif sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh masing-masing partai politik
b. apabila bakal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada butir a lebih dari satu orang yang sama atau lebih besar dari 25% BPP, maka penentuan calon terpilih dikembalikan kepada nomor urut daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan;
c. apabila tidak ada calon terpilih yang memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan pada huruf a, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan;
• Dengan menggunakan Konsep ini maka telah diakomodir kepentingan partai sekaligus kepentingan pemilih, karena konsep ini merupakan kombinasi antara kedaulatan partai dengan kedaulatan pemilih/ konstituen.
d. apabila bakal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada butir a memenuhi sama atau lebih dari 25% BPP lebih dari jumlah perolehan kursi yang diperoleh oleh partai bersangkutan maka calon terpilih untuk mengisi kelebihan kursi tersebut ditetapkan berdasar nomor urut.
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (1) Calon terpilih anggota legislatif ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota legislatif dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap (1) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan:
a. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih;
b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari angka BPP yang diperoleh calon di daerah pemilihan yang bersangkutan;
BPD
c. nama calon yang tidak mencapai perolehan suara terbanyak sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan.
PBR Di ubah menjadi berdasarkan nomer urut calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan : a. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan
sebagai calon terpilih; b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan
calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan;
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Menjadi ayat (3) (3) Calon terpilih anggota DPD ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota DPD pada satu daerah pemilihan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap (1) ... rumusan tetap ... PBR Tetap Tetap
1057.
(2) Calon terpilih anggota DPD ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota DPD pada satu daerah pemilihan.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 200
PDIP Dihapus PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 228 Pasal 228
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 207 Pasal 207
1058.
Pasal 209
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Dihapus
Keterangan: Jika konsep dalam DIM No. 853 (Pasal 208 Ayat (1) diterima maka ketentuan ini tidak diperlukan lagi.
1059. Dalam hal terdapat perolehan suara yang sama
bagi dua calon atau lebih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam satu partai politik dan perolehan suara yang bersangkutan memenuhi persyaratan menjadi calon terpilih, penetapan calon terpilih ditetapkan oleh KPU berdasarkan persebaran suara yang PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Penggantian kata : KPU menjadi Partai Politik yang bersangkutan.
Dalam hal terdapat perolehan suara yang sama bagi dua calon atau lebih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam satu partai politik dan perolehan suara yang bersangkutan memenuhi persyaratan menjadi calon terpilih, penetapan calon terpilih ditetapkan oleh Partai Politik yang bersangkutan berdasarkan persebaran suara yang paling merata di daerah pemilihan.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Ditambahkan frasa “penetapan calon terpilih
berdasarkan perolehan suara sah terbanyak sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari angka BPP” sebelum frasa “terdapat”. Frasa “dan perolehan suara yang bersangkutan memenuhi persyaratan menjadi calon terpilih” dihapus
Dalam hal penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara sah terbanyak sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari angka BPP terdapat perolehan suara yang sama bagi dua calon atau lebih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam satu partai politik, penetapan calon terpilih ditetapkan oleh KPU berdasarkan persebaran suara yang paling merata di daerah pemilihan.
PBR Tetap Tetap
paling merata di daerah pemilihan.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 201
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 229 Pasal 229
PKS Tetap Tetap
1060.Pasal 210
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Menjadi Pasal 208 Pasal 208 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap Tetap Tetap
Tambahan pasal baru Pasal (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya menetapkan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno KPU yang dihadiri oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan pengawas Pemilu.
(2) KPU menetapkan calon terpilih anggota DPD peringkat pertama sampai dengan keempat dan calon terpilih pengganti anggota DPD peringkat kelima sampai dengan kedelapan di setiap daerah pemilihan dalam rapat pleno KPU.
(3) Hasil penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
1061. Dalam hal terdapat perolehan suara yang sama bagi calon anggota DPD urutan perolehan suara keempat dan kelima, penetapan calon terpilih ditetapkan oleh KPU berdasarkan persebaran suara yang paling merata di provinsi.
BPD
(4) Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1062.
BAB XIV PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 202
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 230 Pasal 230
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 209 Pasal 209
1063.
Pasal 211
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota legislatif
dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU propinsi, dan KPU kabupaten/kota.
PD Tetap Tetap
1064. (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1065.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus partai politik peserta pemilu dengan tembusan kepada calon terpilih.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 203
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 231 Pasal 231
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 210 Pasal 210
1066.
Pasal 212
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1067. (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1068.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU provinsi yang bersangkutan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1069.
BAB XV PENGGANTIAN CALON TERPILIH
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 204
PDIP Tetap Tetap PPP
1070.Pasal 213
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 232 Pasal 232
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 211 Pasal 211 PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (1) Penggantian calon terpilih anggota legislatif dan DPD
dilakukan dalam hal calon terpilih yang bersangkutan : PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1071.
(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dalam hal calon terpilih yang bersangkutan :
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1072.
a. meninggal dunia;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1073. b. mengundurkan diri;
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota
legislatif dan DPD; PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1074.
c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
PDS Tetap Tetap PG Keterangan/Catatan:
FPG minta penjelasan Pasal yang dimaksud dalam ketentuan ini bukankah jumlah pasal RUU hanya sampai Pasal 290? Atau memang ada pasal yang disimpan, yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah?
d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 dan Pasal 318 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
PDIP Keterangan: Tidak jelas Pasal 298 dan Pasal 318 mana yang dimaksud.
PPP
1075.
d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 dan Pasal 318 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tetap Tetap PAN e. Kehilangan keanggotaannya dalam partai politik
peserta pemilu yang bersangkutan KB Tetap Tetap
PKS Pasal 298 dan Pasal 318 tidak ditemukan. Pasal UU hanya sampai 290? Apa jenis tindak pidana pemilu yang dimaksud yang dapat membatalkan calon terpilih
BPD Frasa “Pasal 298 dan Pasal 318” dihapus dan diganti dengan frasa “undang-undang ini”
d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (2) Dalam hal calon terpilih anggota legislatif dan DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diresmikan pengangkatannya dengan keputusan KPU, KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
1076. (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diresmikan pengangkatannya dengan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
PKS frase “batal demi hukum” diubah menjadi “dibatalkan”
(2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diresmikan pengangkatannya dengan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan dibatalkan.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap
Keterangan/Catatan: Rumusan perlu diperbaiki Setelah dikaji rumusan ini sudah tepat karena hanya berkenaan dengan penggantian calon terpilih maka sudah semestinya yang mendapat suara terbanyaklah yang menggantikannya.
Tetap
PDIP Dihapus
Keterangan: Jika mempergunakan Sistem Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka Terbatas, substansi yang diusulkan dalam RUU ini tidak relevan, karena tidak dipergunakan metode suara terbanyak untuk menentukan calon terpilih.
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif (3) Suara yang diperoleh oleh calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialihkan kepada calon anggota legislatif dan DPD lain yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama.
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
1077.
(3) Suara yang diperoleh oleh calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialihkan kepada calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota lain yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Diubah dengan rumusan baru karena terkait dengan usulan Pasal .. (lihat DIM No. )
(3) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon pengganti dari daftar calon partai politik yang sama di daerah pemilihan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .., dengan ketentuan :
Rumusan baru yang substansinya mengatur ketentuan mengenai penggantian calon
a. suara yang diperoleh oleh calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada nama calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya memenuhi sekurang-kurangnya 15 % (lima bela perseratus) dari angka BPP, ditetapkan sebagai calon terpilih pengganti;
Rumusan baru yang substansinya mengatur ketentuan mengenai penggantian calon
b. jumlah suara nama calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya setelah menerima pengalihan suara tidak memenuhi sekurang-kurangnya 15 % (lima bela perseratus) dari angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan.
BPD
Ditambahkan ayat baru yang memuat ketentuan penggantian calon terpilih anggota DPD, karena belum ada di naskah RUU.
(4)Pengganti calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pada peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
1078. (4) KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(3) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon pengganti dari daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.
PDIP Perubahan Substansi Dijadikan 2 (dua) ayat. Keterangan: Sesuai dengan Pasal 112 UU No. 12 Tahun 2003.
(4) Pengganti calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pada peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama.
PPP DPR, DPD, dan DPRD diubah menjadi: DPR,
DPRD, dan DPD (4) KPU, KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota
menetapkan calon anggota DPR, DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai calon terpilih pengganti anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan keputusan KPU, KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota
Tetap Tetap PD
Penambahan ayat (5) (5) Diusulkan oleh partai politik sesuai tingkatannya melalui mekanisme intern yang ada pada partai politik yang bersangkutan.
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai calon terpilih pengganti anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Ayat (4) diubah jadi ayat (5) Frasa “DPD” dihapus agar tidak rancu.
(5) KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menetapkan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai calon terpilih pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota
BPD
Ayat baru yaitu ayat (6) (6) KPU menetapkan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai calon terpilih pengganti anggota DPD dengan keputusan KPU.
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1079.
BAB XVI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1080. Bagian Pertama Pemungutan Suara Ulang
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 205
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 233 Pasal 233
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 212 Pasal 212
1081.
Pasal 214
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah dengan memasukkan poin a (1) Pemungutan suara di satu TPS atau lebih wajib
diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut: KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1082.
Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap
Keterangan/Catatan: Kerusuhan seperti apa yang menyebabkan pemungutan suara diulang?
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
a. bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan
b. lebih dari 10% penduduk yang memiliki hak pilih di TPS yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih
PAN
(2) Pemungutan suara ulang dilaksanakan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil temuan sebagaimana dalam ayat (1) poin (a) dan (b) di atas.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1083.
a. kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus
1084. b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Keterangan/Catatan:
Minta penjelasan. Kalau diminta KPPS maka mustinya sah. Yang tidak sah adalah apabila diminta oleh orang/pemilih lain. Kalimat perlu disempurnakan. Menurut kajian ini sudah betul. Sesuai asas Pemilu yang luber dan jurdil maka siapa pun tidak boleh mempengaruhi orang lain untuk menentukan pilihan.
c. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang digunakan;
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1085.
c. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang digunakan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus
1086. d. seorang pemilih atau lebih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1087.
e. petugas KPPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1088.
f. seorang pemilih atau lebih yang tidak terdaftar sebagai pemilih memberikan suara pada TPS.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1089. Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 206
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 234 Pasal 234
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 213 Pasal 213
1090.
Pasal 215
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tambah kata wajib Penghitungan suara di TPS wajib diulang apabila terjadi
keadaan sebagai berikut: KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1091.
Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
PDS Tetap Tetap PG a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan tidak
dapat dilanjutkan; 1092. a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan tidak dapat dilanjutkan;
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap a. bila terjadi pemilihan suara ulang KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1093.
b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1094.
c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1095. d. penghitungan suara dilakukan dengan suara
yang kurang jelas; PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1096.
e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1097.
f. saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, pemantau pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
PDS Tetap Tetap 1098. g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap PAN Ada tambahan point i. pemungutan suara tidak dilakukan secara jujur dan adil
oleh KPPS/PPSLN KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1099.
h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 207
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1100.Pasal 216
KB Diubah Menjadi Pasal 235 Pasal 235
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 214 Pasal 214 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN (1) Dalam hal PPK menemukan kekeliruan hasil penghitungan jumlah suara di TPS, PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1101.
(1) Dalam hal PPK menemukan perbedaan hasil penghitungan jumlah suara di TPS, PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1102.
(2) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS, dan penghitungan suara ulang di PPK dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 208 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 236 Pasal 236
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 215 Pasal 215
1103.
Pasal 217
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dalam hal terjadi kekeliruan jumlah suara pada tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU wajib dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 2 (dua) tingkat di bawahnya dengan disaksikan peserta pemilu dan panwaslu.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1104.
Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1105. BAB XVII PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 209
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 237 Pasal 237
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 216 Pasal 216
1106.
Pasal 218
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Ditambah; Wajib
Dalam hal terjadi di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan wajib, dilakukan pemilu lanjutan.
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1107.
(1) Dalam hal terjadi di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1108. (2) Pelaksanaan Pemilu Lanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
penyelenggaraan pemilu yang terhenti.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 210
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 238 Pasal 238
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 217 Pasal 217
1109.
Pasal 219
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1110.
(1) Pemilu Susulan di suatu daerah pemilihan dilakukan apabila seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di daerah pemilihan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1111. (2) Pelaksanaan Pemilu Susulan dilakukan untuk
seluruh tahapan penyelengaraan pemilu. PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Urutan Pasal Pasal 211
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah Menjadi Pasal 239 Pasal 239
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 218 Pasal 218
1112.
Pasal 220
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1113.
(1) Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan dilaksanakan setelah ada penetapan.
PDS Tetap Tetap 1114. (2) Penetapan pelaksanaan pemilu lanjutan atau PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
susulan dilakukan oleh:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1115.
a. KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1116.
b. KPU kabupaten/kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan atau sebutan lain;
PDS Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1117.
c. KPU provinsi atas usul KPU kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1118.
d. KPU atas usul KPU provinsi apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1119. (3) Dalam hal pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh perseratus) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya, penetapan pemilu lanjutan atau pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1120.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan diatur dalam peraturan KPU.
PDS Tetap Tetap DISCLAIMER: Informasi dalam dokumen ini merupakan hasil catatan pemantauan tim pemantau www.parlemen.net terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan dalam rapat terbuka, dengan tujuan mendorong kebebasan memperoleh informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. PSHK maupun tim pemantau www.parlemen.net tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan dokumen ini di luar tujuan tersebut. Segala informasi yang terkandung dalam dokumen ini memerlukan konfirmasi ulang dan penelitian lebih lanjut. Dokumen ini bukanlah notulensi resmi dari Pemerintah ataupun DPR-RI.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) TERHADAP
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap
Prinsipnya pemantau pemilu harus : 1. atas nama lembaga 2. soal wilayah kerja kewenangan, hak dan kewajiban
dari pemantau 3. bersifat sukarela 4. tidak merusak kegiatan penyelenggaraan pemilu 5. tidak memprovokasi masyarakat/pemilih
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1121.
BAB XVIII PEMANTAUAN PEMILU
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1122. Bagian Pertama
Pemantau Pemilu PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS PG Perubahan Pasal Pasal 212
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 240 Pasal 240
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 219 Pasal 219
1123.
Pasal 221
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1124.
(1) Pelaksanaan pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu.
PDS Tetap Tetap 1125. (2) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pada ayat (1) meliputi:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1126.
a. lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilu;
PDS PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1127.
b. badan hukum dalam negeri;
PDS Tetap Tetap 1128. c. lembaga pemantau pemilihan luar negeri; PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1129.
d. lembaga pemilihan luar negeri; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
Tetap Tetap PD Penambahan huruf f f. lembaga swadaya masyarakat pemantau
pemilu luar negeri. PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1130. e. perwakilan negara sahabat di Indonesia.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1131.
Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau
Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 213
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 241 Pasal 241
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 200 Pasal 200
1132.
Pasal 222
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1133. (1) Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan:
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1134.
a. bersifat independen;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1135.
b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1136. c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Penambahan kata : huruf f (2) Selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f harus memenuhi persyaratan tambahan:
PAN Tetap Tetap KB Kata Pasal 221 diubah menajadi Pasal 240
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan tambahan:
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1137.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan tambahan:
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1138. a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah asing;
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1139.
b. para anggota pemantau asing harus memperoleh visa kunjungan sosial budaya untuk menjadi pemantau pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1140.
c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 214
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 242 Pasal 242
PKS Tetap Tetap
1141.Pasal 223
BPD
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Menjadi Pasal 221 Pasal 221
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata Pasal 221 diubah manjadi Pasal 240 (1) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 240 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1142.
(1) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1143.
(2) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1144. a. profil organisasi/lembaga;
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1145.
b. nama dan jumlah anggota pemantau;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1146.
c. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1147. d. rencana dan jadwal kegiatan
pemantauan, serta daerah yang ingin PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
dipantau;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1148.
e. nama, alamat dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampirkan 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 3x4 berwarna;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1149.
(3) KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota meneliti kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pemantau pemilu.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Minta penjelasan : Istilah “akreditasi”
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1150.
(4) Pemantau pemilu yang memenuhi persyaratan diberikan tanda terdaftar sebagai pemantau pemilu serta mendapat sertifikat akreditasi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1151.
(5) Dalam hal pemantau pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemantau pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1152. (6) Dalam hal pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantau asing, selain harus memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan kelengkapan tambahan berupa rekomendasi dari Menteri Luar Negeri.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1153.
(7) Tata cara akreditasi pemantau pemilu diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1154.
Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pemantau Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 215
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 243 Pasal 243
PKS Tetap Tetap
1155.Pasal 224
BPD
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Menjadi Pasal 222 Pasal 222
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1156.
(1) Pemantau pemilu melakukan pemantauan di satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1157.
(2) Pemantau yang melakukan pemantauan lebih dari satu provinsi harus mendapat persetujuan dari KPU dan wajib melapor ke masing-masing KPU provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
1158. (3) Pemantau yang melakukan pemantauan lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapat persetujuan dari KPU provinsi dan wajib melapor ke masing-masing KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1159.
(4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1160.
Bagian Keempat Tanda Pengenal Pemantau Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 216
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1161.Pasal 225
KB Diubah menjadi Pasal 244 Pasal 244
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 223 Pasal 223 PDS Tetap Tetap PG Penyesuaian Pasal (1) Tanda pengenal untuk pemantau pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata Pasal 221 diubah menjadi Pasal 240 (1) Tanda pengenal untuk pemantau pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1162.
(1) Tanda pengenal untuk pemantau pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap (2) Tanda pengenal untuk pemantau pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikeluarkan oleh KPU.
1163.
(2) Tanda pengenal untuk pemantau pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikeluarkan oleh KPU.
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Penambahan huruf f (2) Tanda pengenal untuk pemantau pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikeluarkan oleh KPU.
PAN Tetap Tetap KB Kata Pasal 221 diubah menjadi Pasal 240 (2) Tanda pengenal untuk pemantau pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikeluarkan oleh KPU.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1164.
(3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1165. a. tanda pengenal pemantau asing biasa;
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1166.
b. tanda pengenal pemantau asing diplomatik; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1167.
c. tanda pengenal pembantu pemantau.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1168. (4) Di dalam tanda pengenal pemantau pemilu dimuat informasi tentang :
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1169.
a. nama dan alamat lembaga pemantau pemilu yang menugaskan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1170.
b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1171. c. pasfoto anggota pemantau yang bersangkutan;
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1172.
d. wilayah kerja pemantauan; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1173.
e. nomor dan tanggal akreditasi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1174. (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan pemilihan.
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1175.
(6) Bentuk dan format tanda pengenal pemantau pemilu diatur dalam peraturan KPU.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1176.
Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 217
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1177.Pasal 226
KB Diubah menjadi Pasal 245 Pasal 245
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 224 Pasal 224 PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1178.
(1) Hak pemantau pemilu meliputi:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1179.
a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
1180. b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilu;
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1181.
c. berada di TPS pada hari pemungutan suara dan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1182.
d. mendapat akses informasi dan pelayanan dari KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 1183. e. menggunakan perlengkapan untuk
mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
pelaksanaan pemilu.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1184.
(2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik yang melekat pada jabatannya selama menjalankan tugas sebagai pemantau pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 218
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 246 Pasal 246
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 225 Pasal 225
1185.
Pasal 227
PDS Tetap Tetap 1186. Kewajiban pemantau pemilu meliputi: PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1187.
a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1188.
b. mematuhi kode etik pemantau pemilu;
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1189.
c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1190.
d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1191. e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1192.
f. melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau pemilu serta tenaga pendukung administratif yang ditugaskan kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1193.
g. menghormati kedudukan, tugas dan wewenang penyelenggara pemilu;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1194. h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1195.
i. bersikap netral dan obyektif dalam melaksanakan pemantauan;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1196.
j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota; dan
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
1197. k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilu kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1198.
Bagian Keenam Larangan bagi Pemantau Pemilu
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Pasal Pasal 219
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 247 Pasal 247
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 226 Pasal 226
1199.
Pasal 228
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
1200. Pemantau pemilu dilarang:
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1201.
a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilu;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1202.
b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 1203. c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang
penyelenggara pemilu; PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1204.
d. memihak kepada peserta pemilu;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1205.
e. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung peserta pemilu tertentu;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1206. f. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari
peserta pemilu; PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1207.
g. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilu, peserta pemilu, perkara politik apapun, mencampuri yurisdiksi dan urusan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1208.
h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
PDS Tetap Tetap 1209. i. masuk ke dalam TPS; PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihapus Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1210.
j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilu.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1211.
Bagian Ketujuh Sanksi Pemantau Pemilu
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan Pasal Pasal 220 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 248 Pasal 248
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 227 Pasal 227
1212.
Pasal 229
PDS Tetap Tetap PG Penyesuaian Pasal Pemantau pemilu yang melanggar kewajiban
dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 227 dan 228 diubah menjadi pasal 246 dan
247. Pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dan Pasal 247 dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Pasal 227 dan Pasal 228 diganti menjadi Pasal 225 dan
Pasal 226 Pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dan Pasal 226 dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu.
1213.
Pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 228 dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Perubahan Pasal Pasal 221 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 249 Pasal 249
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 228 Pasal 228
1214.
Pasal 230
PDS Tetap Tetap PG Penyesuaian Pasal (1) Pelanggaran atas kewajiban dan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 oleh pemantau pemilu dilaporkan oleh Kepala Kepolisian Resort atau anggota masyarakat kepada KPU kabupaten/kota.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 227 dan 228 diubah menjadi pasal 246 dan
247. (1) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dan Pasal 247 oleh pemantau pemilu dilaporkan oleh Kepala Kepolisian Resort atau anggota masyarakat kepada KPU kabupaten/kota.
PKS Tetap Tetap
1215.
(1) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 228 oleh pemantau pemilu dilaporkan oleh Kepala Kepolisian Resort atau anggota masyarakat kepada KPU kabupaten/kota.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Pasal 227 dan Pasal 228 menjadi Pasal 225 dan Pasal 226
(1) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dan Pasal 226 oleh pemantau pemilu dilaporkan oleh Kepala Kepolisian Resort atau anggota masyarakat kepada KPU kabupaten/kota.
PDS Tetap Tetap PG Tetap (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban
dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, KPU kabupaten/kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 227 dan 228 diubah menjadi pasal 246 dan
247. (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dan Pasal 247 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, KPU kabupaten/kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu.
PKS Tetap Tetap
1216.
(2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 228 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, KPU kabupaten/kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Pasal 227 dan Pasal 228 dirubah menjadi Pasal 225 dan Pasal 226
(2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dan Pasal 226 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, KPU kabupaten/kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban
dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, pencabutan status dan haknya sebagai pemantau pemilu dilakukan oleh KPU.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata pasal 227 dan 228 diubah menjadi pasal 246 dan
247. (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban
dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dan Pasal 247 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, pencabutan status dan haknya sebagai pemantau pemilu dilakukan oleh KPU.
PKS Tetap Tetap
1217.
(3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 228 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, pencabutan status dan haknya sebagai pemantau pemilu dilakukan oleh KPU.
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Pasal 227 dan Pasal 228 dirubah menjadi Pasal 225 dan 226
(3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dan Pasal 268 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, pencabutan status dan haknya sebagai pemantau pemilu dilakukan oleh KPU.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1218.
(4) KPU kabupaten/kota memberitahukan atas tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU melalui KPU provinsi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1219.
(5) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau pemilu, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap 1220. PG Perubahan Pasal Pasal 222
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 250 Pasal 250
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 229 Pasal 229 PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata Pasal 230 diubah menjadi Pasal 249 Menteri Hukum dan HAM menindaklanjuti
penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1221. Menteri Hukum dan HAM menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
PBR Pasal 230 menjadi Pasal 228 (5) Menteri Hukum dan HAM menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1222.
Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemantauan
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 223
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 251 Pasal 251
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 230 Pasal 230
1223.
Pasal 232
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1224. Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau pemilu melapor kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Kepolisian Daerah setempat.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah Redaksionalnya Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau pemilu melapor secara tertlis kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan menyampaikan tembusannya kepada Kepolisian Daerah setempat.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Pasal 224
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 252 Pasal 252
PKS Tetap Tetap BPD Menjadi Pasal 231 Pasal 231 PBR Tetap Tetap
1225.
Pasal 233
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1226.
Petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan KPU dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1227.
BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1228.
Bagian Pertama Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian
Sengketa Pemilu
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Pasal Pasal 225 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 253 Pasal 253
PKS Tetap Tetap
1229.Pasal 234
BPD
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Menjadi Pasal 232 Pasal 232
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1230.
(1) Laporan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Diubah menjadi a. warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
sebagai pemilih
a. warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1231.
a. warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1232. b. pemantau pemilu; dan/atau
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
Tetap Tetap PD Penambahan huruf d d. saksi peserta pemilu
Tetap Tetap PAN d. kelompok masyarakat/lembaga yang
memiliki perhatian kepada hasil pemilu KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1233.
c. peserta pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1234.
(2) Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara lisan/tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, dengan menyebutkan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1235. a. nama dan alamat pelapor;
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1236.
b. waktu dan tempat kejadian perkara;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1237.
c. nama dan alamat pelanggar;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1238. d. nama dan alamat saksi; dan
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1239.
e. uraian kejadian.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1240.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1241. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaporan diatur dalam peraturan Bawaslu. PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 226
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 254 Pasal 254
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 233 Pasal 233
1242.
Pasal 235
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1243.
(1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri meneliti kebenaran setiap laporan pelanggaran pemilu yang diterima.
PDS Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah substansinya, bahwa persyaratan laporan
ditindaklanjuti tidak murni ditentukan oleh terbukti atau tidaknya kebenaran isi laporan, karena masalah pembuktian ini sudah masuk ke dalam substansi masalah.
(2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan dan bukti permulaan pelanggaran, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri menindaklanjuti laporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1244.
(2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri menindaklanjuti laporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1245.
(3) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima.
PDS Tetap
Tetap
1246. (4) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap PAN (6) Penyelesaian laporan pelanggaran harus
dilaksanakan pada tahapan pemilu yang bersangkutan
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1247.
(5) Laporan yang mengandung unsur pidana pemilu diproses sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 227
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 255 Pasal 255
PKS Tetap Tetap
1248.Pasal 236
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Menjadi Pasal 234 Pasal 234
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah substansinya
Pada UU No. 12 Tahun 2003 bentuk sengketa pemilu tidak jelas. Panwas hany berkesimpulan bahwa sengketa adalah pelanggaran yang tidak mengandung pelanggaran administrasi dan pdana. Ada masalah, karena KPU menolak menjadi para phak dalam sengketa pemilu. Disisi lain, ketentuan yang mengatur bahwa putusan KPU yang bersifat penetapan bersifat tetap dan final membuat banyak pihak tidak puas. Dalam asas internasional pemilu demokratis harus ada peluang bagi warga masyarakat dan/atau peserta pemilu untuk mempertayakan putusan penyelenggara pemilu. Berdasarkan hal ini, maka dalam UU ini dibuka kesempatan untuk menggugat (menyampaikan keberatan atas) putusan (penetapan) KPU, yang disebut sebagai sengketa administrasi pemilu.
(1) Perselisihan administrasi pemilu, yaitu keberatan pemilih, peserta pemilu dan kandidat atas putusan penyelenggara pemilu, diselesaikan oleh hakim ad hoc pemilu.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1249.
(1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri menyelesaikan sengketa dengan tahapan:
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 1250. a. mempertemukan pihak-pihak yang
bersengketa untuk musyawarah dan mufakat; PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB (2) Peradilan pemilu mengadili dan memutus
keberatan pemilu sesuai tingkatannya PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB (3) Putusan peradilan di setiap tingkatannya
bersifat final dan mengikat. PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1251.
b. apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB (4) Hakim peradilan pemilu adalah hakim ad
hoc pemilu, yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim karier dan 3 (tiga) hakim non karier.
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1252. c. apabila alternatif sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri membuat keputusan final dan mengikat.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap (5) Persyaratan Hakim Non Karier
a. minimal S1 Sarjana Hukum b. mempunyai pengalaman tentang
pemilu c. berusia minimal 35 (tiga puluh lima)
tahun d. mempunyai integritas.
(6). Hakim non karier diseleksi leh Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan tingkatannya
(7) masa kerja hakim peradilan pemilu berakhir 2 (dua) bulan setelah semua tahapan pemilu selesai.
(8) Hakim karier ditunjuk oleh ketua peradilan sesuai dengan tingkatannya.
(9) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak keberatan diterima oleh hakim ad hoc.
1253. (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
KB
(10) Penyelenggara pemlu di setiap tingkatan wajib menyesuaikan putusannya dengan keputusan hakim ad hoc pemilu.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 228
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 256 Pasal 256
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 235 Pasal 235
1254.
Pasal 237
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1255.
Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri meneruskan temuan yang berupa pelanggaran administrasi maupun tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Keterangan: FPG meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan perihal proses penyelesaian pidana pemilu agar penyelesaiannya tidak menghambat proses pemilu itu sendiri dan apa pengertian dan definisi tentang pidana pemilu.
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Diubah Bagian Kedua Pengadilan Ad Hoc Pelanggaran Pemilu
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1256.
Bagian Kedua Pengadilan Pemilu
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 229
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 257 Pasal 257
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 236 Pasal 236
1257.
Pasal 238
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1258. (1) Pengadilan Negeri berwenang menerima,
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap
Tetap PAN
(3) Dalam penyelesaian perkara pidana pemilu, pengadilan negeri wajib memutuskan dalam kurun waktu tahapan pemilu yang bersangkutan
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Tetap Tetap
1259.
(2) Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1260. Bagian Ketiga Penyidikan, Penuntutan dan
Pemeriksaan Perkara Pidana Pemilu
KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 230
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 258 Pasal 258
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 237 Pasal 237
1261.
Pasal 239
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1262.
(1) Penyidik kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak menerima laporan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1263. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1264.
(3) Penyidik kepolisian dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1265.
(4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima berkas perkara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1266. (5) Pengadilan negeri memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan perkara.
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 231
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 259 Pasal 259
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 238 Pasal 238
1267.
Pasal 240
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1268.
(1) Setelah mendengarkan putusan pengadilan, terdakwa dapat mengajukan banding dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
1269. (2) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
(tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan perkara.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1270.
(3) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 232
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 260 Pasal 260
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 239 Pasal 239
1271.
Pasal 241
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 1272. Tindakan kepolisian terhadap pejabat negara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak berlaku bagi anggota/pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini. PDS Tetap Tetap
PG Perubahan Pasal Pasal 233 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 261 Pasal 261
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 240 Pasal 240
1273.
Pasal 242
PDS Tetap Tetap PG Pasal Menyesuaikan Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 230 dan Pasal 231 harus dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah putusan diterima oleh Jaksa.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1274.
Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan Pasal 240 harus dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah putusan diterima oleh Jaksa.
KB Kata Pasal 239 dan 240 diubah menjadi Pasal 258 dan 259
Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dan Pasal 259 harus dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah putusan diterima oleh Jaksa.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Pasal 239 dan Pasal 240 menjadi Pasal 237 dan Pasal
238 Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan Pasal 240 harus dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah putusan diterima oleh Jaksa.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 234
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 262 Pasal 262
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 241 Pasal 241
1275.
Pasal 243
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1276.
(1) Dalam hal putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menurut undang-undang mengubah status calon terpilih dan/atau kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib melaksanakan perubahan calon terpilih dan/atau kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagai akibat putusan pengadilan.
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1277.
(2) Perubahan calon terpilih dan/atau kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1278.
Bagian Keempat Pemeriksaan Gugatan Perkara Tata Usaha
Negara
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 235
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Turunan dalam Pasal 244 dihapus KB Diubah menjadi Pasal 263 Pasal 263
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1279.Pasal 244
PBR Menjadi Pasal 242 Pasal 242
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN dihapus dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap
Tetap
1280.
(1) Pengadilan tata usaha negara menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan gugatan Keputusan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selain sengketa hasil pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftar pada kepaniteraan tata usaha negara.
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1281.
(2) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Pasal
Pasal 236
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1282. Pasal 245
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi Pasal 264
Pasal 264
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 243
Pasal 243
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Dihapus Dihapus KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1283.
(1) Dalam hal putusan pengadilan tata usaha negara mengenai sengketa pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menurut undang-undang mengubah status calon terpilih dan/atau kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib melaksanakan perubahan calon terpilih dan/atau kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagai akibat putusan pengadilan.
PDS Tetap Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1284. (2) Perubahan calon terpilih dan/atau kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
PBR Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1285.
BAB XX KETENTUAN PIDANA
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Pasal Pasal 237 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 265 Pasal 265
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 244 Pasal 244
1286.
Pasal 246
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
1287. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp PKS
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 238
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 266 Pasal 266
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 245 Pasal 245
1288.
Pasal 247
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap
1289. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
PAN Setiap orang yang dengan sengaja
menghilangkan hak pilih seseorang warga negara menurut Undang-Undang ini dipidana penjara paling lama 18 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1 milyar
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Petugas pendaftar dan/atau penyelenggara pemilu yang setelah menerima keberatan dari warga yang memiliki hak memilih untuk dimasukkan dalam daftar pemilih, tanpa alasan yang sah sehingga tidak melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.00 (ena ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
Pasal 267
KB Pasal tentang tindakan yang menyebabkan hilangnya hak pilih ini diubah dan dipecah menjadi 2 (dua) Pasal.
Penyelenggara pemilu yang setelah menerima keberatan dari calon peserta pemilu, tanpa alasan yang sah sehingga tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam undang undang ini sehingga menyebabkan calon peserta pemilu, bakal calon anggota DPR atau DPRD gagal menjadi peserta pemilu diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Diubah menjadi
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
BPD Tetap
Tetap
PBR Frase “paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 bulan” diubah menjadi “paling singkat 6 (enam) bulan”
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Pasal
Pasal 239
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1290. Pasal 248
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Menjadi Pasal 246
Pasal 246
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Diubah menjadi Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut Undang-Undang ini, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut Undang-Undang ini, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
1291. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut Undang-Undang ini, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Frase “paling singkat 3 (tiga) bulan” diganti menjadi “paling singkat 6 (enam) bulan” dan kalimat “paling lama 18 (delapan belas) bulan” dihilangkan.
Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut Undang-Undang ini, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 240
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 268
Pasal 268
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 247 Pasal 247
1292.
Pasal 249
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap
Untuk dicek kembali No. Pasal yang dirujuk
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
1293.Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Diubah menjadi
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
BPD Tetap
Tetap
PBR Frase “paling singkat 3 (tiga) bulan” diganti menjadi “paling singkat 6 (enam) bulan” dan kalimat “paling lama 18 (delapan belas) bulan” dihilangkan.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap 1294. PG Perubahan Pasal Pasal 241
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 269 Pasal 269
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 248 Pasal 248 PDS Tetap Tetap PG Tetap
Untuk dicek kembali No. Pasal yang dirujuk
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1295.Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam malaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 BPD Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Frase “Paling singkat 3 (tiga) bulan” diganti menjadi “paling singkat 6 (enam) bulan”. Kalimat “dan paling lama 6 (enam) bulan” dihapus.
Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam malaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(dua puluh lima juta rupiah).
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Pasal
Pasal 242
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap
Tetap
KB Diubah menjadi Pasal 270
Pasal 270
PKS Tetap
Tetap
1296. Pasal 251
BPD Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Menjadi Pasal 249
Pasal 249
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap
PPP
PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1297. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Frase “Paling singkat 3 (tiga) bulan” diganti menjadi “paling singkat 6 (enam) bulan”. Kalimat “dan paling lama 6 (enam) bulan” dihapus.
Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
PDS Tetap Tetap
PG Perubahan Pasal Pasal 243 PDIP Tetap
Ket : Disinkronkan dengan KUHP Pemalsuan dan Penggunaan
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
1298.Pasal 252
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi Pasal 271
Pasal 271
PKS Tetap
Tetap
BPD Tetap
Tetap
PBR Menjadi Pasal 250
Pasal 250
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap
Tetap
PDIP Tetap
Tetap
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif
Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD atau calon peserta pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
1299. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon peserta pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PD Tetap
Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap
Tetap
KB Tetap
Tetap
PKS Diubah menjadi Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon peserta pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Argumentasi: paling lama 6 tahun disesuaikan dengan ketentuan di KUHP Pasal 263
Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon peserta pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Argumentasi: paling lama 6 tahun disesuaikan dengan ketentuan di KUHP Pasal 263
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Frase “paling lama 18 (delapan belas) bulan” dihapus Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon peserta pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 244
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 272 Pasal 272
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 251 Pasal 251
1300.
Pasal 253
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap 1301. Setiap anggota KPU, KPU provinsi dan KPU
kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP DPR dan DPRD diubah menjadi: legislatif
Setiap anggota KPU, KPU propinsi dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Propinsi dan panwaslu kabupaten/ kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan panwaslu kabupaten/ kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling singkat 3 (tiga) bulan” di ganti menjadi “paling singkat 6 (enam) bulan”. Kalimat “paling lama 6 (enam) bulan” dihapus.
Setiap anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan panwaslu kabupaten/ kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 245
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 273 Pasal 273
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 252 Pasal 252
1302.
Pasal 254
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 1303. Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye
diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk masing- PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Dihapus Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
masing peserta pemilu dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 246
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 274 Pasal 274
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 253 Pasal 253
1304.
Pasal 255
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Untuk dicek kembali No. Pasal yang dirujuk Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1305. Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Kata Pasal 98 diubah menjadi 109 Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 247
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 275 Pasal 275
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 254 Pasal 254
1306.
Pasal 256
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1307. Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur,
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap Tetap PKS Diubah menjadi
Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan tidak boleh mengikuti kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikenakan denda Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan tidak boleh mengikuti kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikenakan denda Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan tidak boleh mengikuti kampanye pemilu dikenakan denda Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 276 Pasal 276
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 255 Pasal 255
1308.
Pasal 257
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
Menyesuaikan pada RUU Pasal 98 ayat (20 huruf g,h,i,j yang telah dihapus
Dihapus 1309.
Setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Kepala Desa atau sebutan lain, dan Perangkat desa atau sebutan lain, dan anggota Badan
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Perubahan “garis miring diganti koma” antar TNI Polri
Setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Kepala Desa atau sebutan lain, dan Perangkat desa atau sebutan lain, dan anggota Badan Permusyaratan Desa yang melanggar larangan tidak boleh mengikuti kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikenakan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
Permusyaratan Desa yang melanggar larangan tidak boleh mengikuti kampanye pemilu dikenakan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 277 Pasal 277
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 256 Pasal 256
1310.
Pasal 258
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
Menyesuaikan pada RUU Pasal 98 ayat (20 huruf g,h,i,j yang telah dihapus
Dihapus 1311.
Setiap Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih yang melanggar larangan tidak boleh mengikuti kampanye pemilu
PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP Pertanyaan: Apakah yang dimaksud termasuk didalamnya anak dibawah umur?
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap
Tetap Tetap Penambahan Pasal baru Pasal 278
KB
Setiap Warga Negara Indonesia yang mengikutsertakan anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye berupa rapat umum dikenakan denda Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)
PKS Dihapus Dihapus BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
dikenakan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 279 Pasal 279
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 257 Pasal 257
1312.
Pasal 259
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Dihapus Menyesuaikan pada RUU Pasal 98 ayat (20 huruf g,h,i,j yang telah dihapus
Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Kata Pasal 98 diubah menjadi Pasal 109 Setiap pelaksana kampanye yang
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), dikenakan denda Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR “Pasal 98 ayat (2)” diganti menjadi “Pasal 96 ayat (2). Setiap pelaksana kampanye yang
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), dikenakan denda Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
1313.
Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dikenakan denda Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 280 Pasal 280
PKS Tetap Tetap
1314.Pasal 260
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Menjadi Pasal 258 Pasal 258
PDS Tetap Tetap PG Dihapus
Pengaturan tentang sanksi terhadap media cetak dan elektronik dihapus dalam UU ini karena sanksi terhadap pelanggaran ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1315.
Setiap pemimpin redaksi media cetak dan elektronik yang melanggar larangan pemberitaan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
KB Kata Pasal 103 diubah menjadi Pasal 113
Setiap pemimpin redaksi media cetak dan elektronik yang melanggar larangan pemberitaan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Diubah menjadi Setiap pemimpin redaksi media cetak dan elektronik yang melanggar larangan pemberitaan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Setiap pemimpin redaksi media cetak dan elektronik yang melanggar larangan pemberitaan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BPD Tetap
Tetap
PBR “Pasal 103 ayat (3)” diganti menjadi “Pasal 101 ayat (3)”
Setiap pemimpin redaksi media cetak dan elektronik yang melanggar larangan pemberitaan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal
Pasal 248
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1316. Pasal 261
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi Pasal 281 Pasal 281 PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 259 Pasal 259 PDS Tetap Tetap PG Tetap
Untuk dicek kembali No. Pasal yang dirujuk Dalam hal pihak-pihak yang dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, tidak melaksanakan pembayaran denda ke kas negara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal
259” di ganti menjadi “Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, dan Pasal 257”. Kalimat “penjara paling lama 3 (tiga) bulan” di ganti menjadi “penjara paling singkat 3 (tiga) bulan”
Dalam hal pihak-pihak yang dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, dan Pasal 257 tidak melaksanakan pembayaran denda ke kas negara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan.
1317.
Dalam hal pihak-pihak yang dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259 tidak melaksanakan pembayaran denda ke kas negara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 249 1318.
Pasal 262 PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 282 Pasal 282
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 260 Pasal 260 PDS Tetap Tetap PG Tetap
Untuk dicek kembali No. Pasal yang dirujuk Peserta pemilu yang dengan sengaja menjanjikan, memberi uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1319.
Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan, memberi uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR “Pasal 101” diganti menjadi “Pasal 99”. Kalimat “penjara paling singkat 3 (tiga) bulan” diganti menjadi “penjara paling singkat 6 (enam) bulan” dan kalimat “paling lama 18 (delapan belas) bulan” dihapus.
Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan, memberi uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 250
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 283 Pasal 283
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 261 Pasal 261
1320.
Pasal 263
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1321. Pelaksana, peserta dan petugas kampanye di desa atau sebutan lain/kelurahan dan di kecamatan atau sebutan lain yang melakukan tindakan atau kegiatan sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “paling lama 18 (delapan belas) bulan” dihapus. Pelaksana, peserta dan petugas kampanye di
desa atau sebutan lain/kelurahan dan di kecamatan atau sebutan lain yang melakukan tindakan atau kegiatan sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 251
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 284 Pasal 284
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 262 Pasal 262
1322.
Pasal 264
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1323. Pelaksana, peserta dan petugas kampanye di kabupaten/kota yang melakukan tindakan atau kegiatan sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 20 (dua puluh) bulan KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “paling lama 20 (dua puluh) bulan” dihapus. Pelaksana, peserta dan petugas kampanye di
kabupaten/kota yang melakukan tindakan atau kegiatan sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan denda paling sedikit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
dan denda paling sedikit Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 252
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 285 Pasal 285
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 263 Pasal 263
1324.
Pasal 265
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
1325. Pelaksana, peserta dan petugas kampanye di tingkat provinsi yang melakukan tindakan atau kegiatan sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) bulan atau paling lama 22 (dua puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “paling lama 22 (dua puluh dua) bulan” di hapus Pelaksana, peserta dan petugas kampanye di
tingkat provinsi yang melakukan tindakan atau kegiatan sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) bulan dan denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
paling banyak Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 253
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi pasal 286 Pasal 286
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 264 Pasal 264
1326.
Pasal 266
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1327. Pelaksana, peserta dan petugas kampanye di tingkat pusat yang melakukan tindakan atau kegiatan sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling lama 24 (dua puluh empat) bulan” di hapus Pelaksana, peserta dan petugas kampanye di tingkat pusat yang melakukan tindakan atau kegiatan sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
puluh empat juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 254
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN KB Diubah menjadi Pasal 287 Pasal 287
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 265 Pasal 265
1328.
Pasal 267
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Disinkronkan dengan UU No. 22 Tahun 2007 Tetap
PDIP PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1329. Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling lama 18 (delapan belas) bulan” di hapus. Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Perubahan Pasal
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 288 Pasal 288
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 266 Pasal 266
1330.
Pasal 268
PDS Tetap Tetap PG Dihapus Dihapus
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1331. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “paling singkat 4 (empat) bulan” di ganti menjadi
“paling singkat 6 (enam) bulan” dan kalimat “paling lama 24 (dua puluh empat) bulan” dihapus.
Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 255
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 289 Pasal 289
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 267 Pasal 267
1332.
Pasal 269
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Untuk dicek kembali No. Pasal yang dirujuk Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR “Pasal 139” diganti menjadi “Pasal 137”. Kalimat “paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan” dihapus. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
1333.
Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 256
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1334.Pasal 270
KB Diubah menjadi Pasal 290 Pasal 290
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 268 Pasal 268 PDS Tetap Tetap PG Perubahan substansi
Kata “Pelaksana kampanye” diganti dengan “Peserta pemilu” Untuk dicek kembali, pasal yang dirujuk.
Peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR “Pasal 145” diganti menjadi “Pasal 143” dan kalimat
“paling lama 18 (delapan belas) bulan” dihapus. Pelaksana kampanye yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
1335.
Pelaksana kampanye yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 257 1336.
Pasal 271 PDIP Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 291 Pasal 291
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 269 Pasal 269 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “paling singkat 1 (satu) bulan” diganti menjadi
“paling singkat 3 (tiga) bulan” dan kalimat “paling lama 6 (enam) bulan dihapus.
Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
1337.
Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 258
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1338.Pasal 272
PAN Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Diubah menjadi Pasal 292 Pasal 292 PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 270 Pasal 270 PDS Tetap Tetap PG Tetap
Minta penjelasan soal kelalaian oleh pelaksana kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu?
(1) Peserta pemilu yang melakukan kelalaian melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1339.
(1) Pelaksana kampanye yang melakukan kelalaian melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling singkat 1 (satu) bulan” diganti menjadi “paling singkat 3 (tiga) bulan” dan kalimat “paling lama 6 (enam) bulan dihapus.
Pelaksana kampanye yang melakukan kelalaian melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Di hapus
1340.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 259
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 293 Pasal 293
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1341.Pasal 273
PBR Menjadi Pasal 271 Pasal 271
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1342.
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 260
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 294 Pasal 294
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Menjadi Pasal 272 Pasal 272
1343.
Pasal 274
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1344. Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Tetap Tetap denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah).
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Pasal Pasal 261 PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 295 Pasal 295
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 273 Pasal 273
1345.
Pasal 275
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1346. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling singkat 2 (dua) bulan” diganti menjadi “paling singkat 6 (enam) bulan” dan kalimat “paling lama 1 (satu0 tahun” di hapus.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 262
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 296 Pasal 296
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 274 Pasal 274
1347.
Pasal 276
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
1348. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “paling lama 6 (enam) bulan” di hapus. Setiap orang yang pada waktu pemungutan
suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 263
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 297 Pasal 297
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 275 Pasal 275
1349.
Pasal 277
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1350. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling singkat 2 (dua) bulan” diganti menjadi “paling singkat 3 (tiga) bulan” dan Kalimat “paling lama 6 (enam) bulan” di hapus.
Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 264
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 298 Pasal 298
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 276 Pasal 276
1351.
Pasal 278
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1352. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling lama 3 (tiga) tahun” di hapus. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 265
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 299 Pasal 299
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 277 Pasal 277
1353.
Pasal 279
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1354. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling singkat 2 (dua) bulan” di ganti menjadi paling singkat 3 (tiga) bulan” dan kalimat paling lama 12 (dua belas) bulan di hapus.
Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 266
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 300 Pasal 300
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 278 Pasal 278
1355.
Pasal 280
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1356. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling lama 3 (tiga) tahun” di hapus.
Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
PDS Tetap
Tetap
PG Perubahan Pasal
Pasal 267
PDIP Tetap
Tetap
PPP
PD Tetap
Tetap
PAN Tetap
Tetap
KB Diubah menjadi Pasal 301
Pasal 301
PKS Tetap
Tetap
BPD Tetap
Tetap
1357. Pasal 281
PBR Menjadi Pasal 279
Pasal 279
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap
Tetap
PDIP Tetap
Tetap
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS frase “pada saat pemungutan suara” dihapus
Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
1358. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
BPD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling lama 18 (delapan belas) bulan” di hapus. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 268
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 302 Pasal 302
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 280 Pasal 280
1359.
Pasal 282
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN KB Tetap Tetap
1360. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Kalimat “paling singkat 1 (satu) bulan” diganti menjadi
“paling singkat 3 (tiga) bulan” dan kalimat “paling lama 3 (tiga) bulan di hapus.
Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tig) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 269
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 303 Pasal 303
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 281 Pasal 281
1361.
Pasal 283
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
1362. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara pemungutan dan perhitungan suara, sertifikasi hasil perhitungan suara, berita acara penerimaan hasil perhitungan suara, berita acara rekapitulasi suara, sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara, berita acara penerimaan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara, berita acara hasil rekapitulasi suara, sertifikat hasil rekapitulasi suara, berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara, berita acara rekapitulasi suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 6000.000,(enam juta) dan paling banyak Rp 1000.000.000 (satu milyar)
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
BPD Usul Sanksi diperberat untuk efek jera. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milayar rupiah).
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling lama 3 (tiga) tahun” dihapus. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 270
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 304 Pasal 304
PKS Tetap Tetap BPD PBR
Menjadi Pasal 282 Pasal 282
1363.
Pasal 284
PDS Tetap Tetap PG Tetap
Disinkronkan dengan UU No. 22 Tahun 2007
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP
1364.(1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU
kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN (1) Anggota KPPS/PPLN yang karena kelalaiannya menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KB Tetap Tetap PKS Tetap Tetap
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah).
BPD Usul Sanksi diperberat untuk efek jera. (1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Kalimat “paling lama 12 (dua belas) bulan” di hapus.
Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah).
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
1365. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan dan paling lama 15 (lima belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
PAN (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (duabelas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar) rupiah.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(3) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten / Kota dan PPK yang karena kelalaian menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara penerimaan hasil pemungutan suara, berita acara rekapitulasi suara, sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara, berita acara penerimaan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara, berita acara hasil rekapitulasi suara, sertifikat hasil rekapitulasi suara, berita acara penerimaan hasil rekapitulasi suara, berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara, berita acara rekapitulasi suara, sertifikat rekapitulasi perhitungan suara, dipidana paling sedikit 24 (dua belas ) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) puluh enam juta).
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KB Tetap
Tetap
PKS Diubah menjadi (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
BPD Usul Sanksi diperberat untuk efek jera.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
PBR Dihapus PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 271
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 305 Pasal 305
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap
1366.Pasal 285
PBR Menjadi Pasal 283 Pasal 283
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap
Tetap
Tetap Tetap PG FPG mengusulkan perlu dibuat pengaturan sebagai Ketentuan Lain-Lain yang memuat pengaturan kekhususan sebagaimana telah diatur dalam bentuk Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Aceh, dan DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar kekhususan yang telah diatur dalam UU bagi ketiga provinsi tersebut menjadi tidak berlaku dengan pengaturan dalam UU ini.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
Tetap Tetap Setiap orang yang karena kelalaiannya menghilangkan hak pilih seorang warga negara yang telah memiliki hak pilih dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
1367. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
PAN
Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih seorang warga negara yang telah memiliki hak pilih dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah)
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Setiap orang yang membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dipidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Setiap orang yang dengan sengaja membuka kotak suara yang tersegel di luar waktu penghitungan suara dipidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Ketua/anggota KPPS yang merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00,(satu milyar) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar)
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Ketua/anggota KPPS yang karena lalai meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang digunakan, dipidana paling sedikit 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ketua/anggota KPPS yang karena sengaja meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang digunakan, dipidana paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dipidana paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Petugas KPPS yang dengan sengaja merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau petugas KPPS yang meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang digunakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Tetap Tetap Penambahan Pasal baru Pasal 306
KB
Calon yang melakukan, turut serta atau membantu melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang ini, setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dibatalkan sebagai calon KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.
PKS Tetap
Tetap
BPD Tetap
Tetap
PBR Tetap
Tetap
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap 1368. BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN PPP
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PD Tetap Tetap PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal
Pasal 272
PDIP Tetap Tetap PPP drop PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 307
Pasal 307
PKS Tetap Tetap BPD Pasal 2.. PBR
Menjadi Pasal 284
Pasal 284
1369.
Pasal 286
PDS Tetap
Tetap
1370. Partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang PG Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP - Dibagi menjadi 2 (dua) ayat. Keterangan: Partai politik yang yang memperoleh 3% (tiga perseratus) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh paling sedikit 4% jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/ kota seluruh Indonesia pada pemilu tahun 2004 dapat mengikuti pemilu 2009 dan seterusnya, padahal belum tentu suatu partai politik tetap dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas.
(1) Partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang memperoleh 3% (tiga perseratus) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh paling sedikit 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2009.
(2) Untuk dapat menjadi peserta pemilu setelah pemilu tahun 2009, partai politik harus memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan dalam ayat (1).
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
memperoleh 3% (tiga perseratus) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh paling sedikit 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu setelah pemilu tahun 2004.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa “perseratus” diganti “persen” , dan frasa “paling sedikit” diubah jadi “sekurang-kurangnya”. Frasa 50 % (limapuluh perseratus) digani dengan “1/2 (setengah). Selanjutnya sesudah frasa “Indonesia” ditambahkan frasa “atau memperoleh sekurang-kurangnya 2 % (dua persen) jumlah suara sah secara nasional,”.
Partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang memperoleh 3% (tiga persen) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 1/2 (setengah) jumlah provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia atau memperoleh sekurang-kurangnya 2 % (dua persen) jumlah suara sah secara nasional, ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu setelah pemilu tahun 2004.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Alasannya: Usul penambahan frasa ini didasarkan
pertimbangan bahwa suara sah telah menjadi ketentuan dan fakta hukum yang juga sudah dipraktekkan dalam kehidupan politik kita melalui pencalonan pilkada. Karena itu merupakan hal yang dapat dibenarkan bila electoral threshold itu berbasis perolehan jumlah suara dan bukan hanya semata berbasis perolehan kursi, mengingat dengan model daerah pemilihan seperti Pemilu 2004 ternyata terjadi ketidakkorelasian antara perolehan suara sah secara nasional dan perolehan kursi DPR (ada perolehan jumlah suaranya besar tapi kalah jumlah kursinya dengan yang perolehan suaranya kecil). Sejalan dengan itu, threshold yang kita terapkan saat ini dalam ilmu politik sebenarnya lebih mengarah kepada “parlementary threshold” tapi tidak murni/ sepenuhnya, karena itu sepatutnya kita juga menjadikan perolehan jumlah suara sah secara nasional sebagai ukuran threshold. Berkenaan dengan threshold ini perlu kita ingat bahwa jangan dijadikan sebagai kunci untuk mematikan demokrasi yang baru tumbuh di RI, karena Pasal 28C UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang (warga negara) untuk memajukan dirinya memperjuangkan haknya secara kolektif (melalui wadah parpol) untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR Diakhir kalimat ditambahkan frase “atau memperoleh sekurang-kurangnya 2% (dua perseratus) perolehan suara sah secara nasional atau memiliki fraksi murni di DPR RI ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu setelah pemilu 2004. Angka 2% suara sah secara nasional sebagai syarat mengikuti pemilu setelah pemilu 2004, masih sangat relevan dan rasional, mengingat pemilu 1999 disepakati sebagai pemilu paling demokrtis yang pernah dilaksanakan. Disamping itu, eksistensi fraksi di DPR RI juga merupakan realitas politik yang dibangun berdasarkan pertimbangan dan keputusan politik.
Partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang memperoleh 3% (tiga perseratus) dari jumlah kursi DPR atau paling sedikit 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia atau memperoleh sekurang-kurangnya 2% (dua perseratus) perolehan suara sah secara nasional atau memiliki fraksi murni di DPR RI ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu setelah pemilu 2004..
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 273
PDIP Tetap Tetap PPP drop PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 308 Pasal 308
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Pasal... PBR
Menjadi Pasal 285 Pasal 285
1371.
Pasal 287
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Ditambahkan kata ‘tidak” setelah kata ”tahun 2004 yang” (1) Partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang tidak memperoleh kurang dari 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, tidak boleh ikut dalam pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain.
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
1372.
(1) Partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang memperoleh kurang dari 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, tidak boleh ikut dalam pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain.
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Frasa “perseratus” diganti “persen” , dan frasa “paling sedikit” diubah jadi “sekurang-kurangnya”. Frasa 50 % (limapuluh perseratus) diganti dengan “1/2 (setengah). Selanjutnya sesudah frasa “Indonesia” ditambahkan frasa “atau memperoleh kurang dari 2 % (dua persen) jumlah suara sah secara nasional,”.
(1) Partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang memperoleh kurang dari 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 1/2 (setengah) jumlah provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia atau memperoleh kurang dari 2 % (dua persen) jumlah suara sah secara nasional, , tidak boleh ikut dalam pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain.
PBR apabila pasal 284 diterima, maka pasal 285 ini mengalami perubahan redaksi secara signifikan Perlu diskusi lebih lanjut dalam hal perlunya mengakomadasi angka sekurang-kurangnya 2% secara nasional perolehan partai politik peserta pemilu 2004 serta eksistensi Fraksi di DPR RI sebagai realitas dan komitmen politik.
(1) Partai politik peserta pemilu tahun 2004 selain sebagaimana dimaksud pada pasal 284 di atas, tidak boleh ikut dalam pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS ATAU MEMPEROLEH SUARA KURANG DARI 2 % (DUA PERSERATUS ) DARI JUMLAH SUARA SAH SECARA NASIONAL
Partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang memperoleh kurang dari 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia,ATAU MEMPEROLEH SUARA KURANG DARI 2 % (DUA PERSERATUS ) DARI JUMLAH SUARA SAH SECARA NASIONAL ) tidak boleh ikut dalam pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain
PG Tetap
Tentang ketentuan bergabung bagi partai politik yang tidak mencapai angka ET pada Pemilu 2004 dapatkah dibuatkan pengaturan untuk memperjelas prosedur dan mekanisme penggabungan sesuai dengan usulan FPG pada DIM No. 86 (Pasal 9 ayat 2 RUU).
Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
1373.
(2) Bergabung dengan partai politik lain dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
BPD Tetap (2) ……….rumusan tetap…….
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PBR (2) Bergabung dengan partai politik lain dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
PDS Tetap Tetap PG Penyesuaian Pasal a. bergabung dengan partai politik
peserta pemilu tahun 2004 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 273;
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI a. bergabung dengan partai politik
peserta pemilu tahun 2004 yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu;
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap
a. ………..rumusan tetap….. PBR Pasal 286 direvisi menjadi pasal 284 a. bergabung dengan partai politik
peserta pemilu tahun 2004 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 284;
1374.
a. bergabung dengan partai politik peserta pemilu tahun 2004 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 286;
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Penyesuaian Pasal b. bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung;
PDIP PERUBAHAN SUBSTANSI b. bergabung dengan partai politik
lain yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung;
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap b. ………..rumusan tetap….. PBR Pasal 286 direvisi menjadi pasal 284 b. bergabung dengan partai politik lain
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung;
1375.
b. bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung;
PDS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PG Penyesuaian Pasal c. bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, dengan menggunakan nama dan tanda gambar baru.
PERUBAHAN SUBSTANSI
c. bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu dengan menggunakan nama dan tanda gambar baru.
PDIP
PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU Pasal 288 baru Pasal 288
Pada pemilu tahun 2009 jumlah kursi anggota DPR untuk provinsi Papua, provinsi Papua Barat dan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sama dengan jumlah kursi anggota DPR pada pemilu tahun 2004.
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap c. ………..rumusan tetap…..
1376.
c. bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, dengan menggunakan nama dan tanda gambar baru.
PBR Pasal 286 direvisi menjadi pasal 284 c. bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, dengan menggunakan nama dan tanda gambar baru.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDS Tetap Tetap PG Perubahan Pasal Pasal 274
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi Pasal 286 Pasal 286 PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Menjadi Pasal 309 Pasal 309
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Pasal… PBR
Menjadi Pasal 286 Pasal 286
1377.
Pasal 288
PDS Tetap Tetap PG Tentang hal ini FPG sebagaimana pada Pemilu 2004
mengusulkan untuk menkonfirmasi kepada pimpinan institusi TNI/Polri apakah anggota TNI dan anggota Polri akan menggunakan hak memilihnya.
Dalam Pemilu tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya
• Masalah penggunaan hak memilihnya anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menunggu fatwa dari DPP PDI Perjuangan
1378. Dalam Pemilu tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya. PDIP
• Pada masa Orde Lama, sampai dengan Pemilu tahun 1955, prajurit ABRI/TNI ikut dalam pemilihan umum. Bahkan pada masa demokrasi terpimpin, secara institusi ABRI mendapat kursi di parlemen. Pada tahun 1960, dari total 283 kursi DPR, Angkatan Darat memperoleh 15 kursi, Angkatan Laut 7 kursi, Angkatan Udara 7 kursi, dan Polisi 5 kursi.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• Pada masa Orde Baru, dengan alasan menggunakan prinsip kehati-hatian dan dengan kesadaran untuk menjaga agar tidak terjadi kebingungan di antara anggota Angkatan Bersenjata, mana yang merupakan hak politik sebagai warga negara dan mana yang menjadi tugas dan kewenangannya sebagai militer, yang dikhawatir-kan akan berdampak pada netralitas ABRI, maka pada Pemilu tahun 1971 dari 460 kursi DPR-RI, 100 orang diantaranya tidak dipilih dalam Pemilu, melainkan diangkat dari unsur golongan karya ABRI sebanyak 75 orang dan golongan karya non ABRI sebanyak 25 orang.
• Pada Era Reformasi, terjadi perubahan komposisi di DPR-RI. Dari 500 kursi, yang dipilih langsung dalam Pemilu tahun 1999 adalah 462 kursi, sedangkan kursi untuk wakil dari TNI/Polri tinggal 38 kursi. Walaupun masih ada anggota DPR-RI yang diangkat dari TNI, namun secara politis keterwakilan TNI tidak berpengaruh besar seperti masa sebelumnya. Tidak saja karena kecil dari segi jumlah, tetapi juga karena peran sosial politik TNI yang telah berkurang.
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
• Marsekal TNI Djoko Suyanto dalam forum uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI oleh Komisi I DPR RI di Jakarta, mengatakan bahwa "Jika penggunaan hak pilih pada 2009 bagi prajurit TNI lebih banyak memberikan kontribusi positif maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika penggunaan hak pilih ternyata lebih banyak mudaratnya, maka sebaiknya di tunda saja,"
PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap . ………..rumusan tetap….. PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi BAB XXI BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1379.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
PDS Tetap Tetap 1380. PG Perubahan Pasal Pasal 275
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi Pasal 286 Pasal 286 PD Tetap Tetap
PAN KB Diubah menjadi Pasal 310 Pasal 310
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 287 Pasal 287 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap
PPP
PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap
BPD Tetap Tetap
PBR Tetap Tetap
1381.
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PDS Tetap Tetap
PG Perubahan Pasal Pasal 276 PDIP Tetap Tetap PPP Menjadi Pasal 287 Pasal 287
1382.Pasal 290
PD Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PAN Tetap Tetap KB Diubah menjadi Pasal 311 Pasal 311
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR
Menjadi Pasal 288 Pasal 288 PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1383.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap
1384. Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KB Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
PKS Diubah menjadi Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PDS Tetap
Tetap
PG Tetap Tetap PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
PKS Tetap Tetap BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap
1385.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ANDI MATALATTA
PDS Tetap Tetap PG Tetap Tetap
PDIP Tetap Tetap PPP PD Tetap Tetap
PAN Tetap Tetap KB Tetap Tetap
1386. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
PKS Tetap Tetap
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
BPD Tetap Tetap PBR Tetap Tetap PDS Tetap Tetap
DISCLAIMER: Informasi dalam dokumen ini merupakan hasil catatan pemantauan tim pemantau www.parlemen.net terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan dalam rapat terbuka, dengan tujuan mendorong kebebasan memperoleh informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. PSHK maupun tim pemantau www.parlemen.net tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan dokumen ini di luar tujuan tersebut. Segala informasi yang terkandung dalam dokumen ini memerlukan konfirmasi ulang dan penelitian lebih lanjut. Dokumen ini bukanlah notulensi resmi dari Pemerintah ataupun DPR-RI.