a. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 , dirumuskan bahwa visi Indonesia tahun 2025 adalah “Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur” :
- Mandiri : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa
lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran dan kemantapan
sistem kelembagaan politik dan hukum.
- Adil : Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu,
gender, maupun wilayah.
- Makmur : Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.
Dari rumusan rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 diatas ,
menurut saya , penerapan program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam
mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil , dan makmur masih kurang dan memerlukan
beberapa evaluasi untuk selanjutnya dicarikan solusi yang tepat agar visi Indonesia 2025 diatas
dapat terwujud. Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur bukanlah perkara
yang mudah. Diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan segenap
masyarakat Indonesia.
Indonesia 2025 diharapkan menjadi masa-masa perubahan gemilang dari masa-masa
sebelumnya, bukan hanya dari segi ekonomi dan politiknya saja namun juga dari segi
kemakmuran. Poin pertama dalam UU no. 17 menjelaskan bahwa Indonesia pada tahun 2025
adalah Indonesia yang mandiri yaitu mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sebagai
Negara demokrasi, tentu saja harapan besar seluruh rakyat adalah demokrasi membawa
perubahan bagi peningkatan kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran. Harapan
tersebut wajar karena demokrasi adalah media untuk melakukan perubahan-perubahan signifikan
yang lebih baik. Namun sayangnya, substansi demokrasi belum sepenuhnya tercermin dalam
kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran. Hal ini dikarenakan sesungguhnya kita
belum menjadi bangsa yang mandiri yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan
kepribadian secara kebudayaan.
Dengan segala potensi dan kekayaan alamnya, seyogyanya bangsa kita harus sanggup
mencukupi semua kebutuhan dalam negeri, tidak bergantung pada bantuan asing (yang sebagian
besar keuntungan malah diraup oleh bangsa asing), mandiri dalam bidang pangan, energi, dan
pengelolaan sumber daya alam, serta memiliki ketahanan nasional dan daya saing untuk
berkompetisi di era globalisasi ini. Kenyataan yang kita hadapi sekarang justru masih sama
seperti “Negara jajahan” dimana pada de facto nya kita merdeka, namun pada kenyataannya kita
masih menjadi lahan eksploitasi Negara-negara asing. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan
bahwa pertama, Negara kita dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara
industri dan kapitalis. Negara-negara asing berdatangan untuk membeli bahan baku yang
harganya relative murah di Indonesia, lalu mereka membuat suatu produk dari bahan baku
tersebut dan kemudian dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Contohnya
pada bidang industri tekstil. Negara asing hanya membeli bahan baku, lalu mereka membuat
suatu pakaian dan memberikannya label yang sudah terkenal di dunia lalu menjualnya kembali di
Indonesia dengan harga mahal. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih belum
mandiri dan masih memerlukan SDM-SDM yang lebih berkualitas agar bahan baku tersebut
tidak langsung dijual tapi bisa diolah terlebih dahulu di Negara kita, tidak perlu harus melibatkan
pihak asing; Kedua, Indonesia dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil
industri Negara-negara asing. Indonesia merupakan Pasar yang sangat menggiurkan bagi para
investor dan pebisnis asing karena jumlah penduduknya yang sangat besar (Terbanyak keempat
di dunia), Hal tersebut juga diimbangi dengan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung
konsumtif. Maka tidak heran Indonesia pun menjadi ladang empuk bagi para investor-investor
dari Negara Asing untuk menjual produk-produknya di Indonesia ; dan, ketiga, Negara kita
dijadikan tempat memutarkan kelebihan kapital oleh Negara asing demi mendapatkan rente.
Ekonomi Rente ini terwujud dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan antara oknum
pengusaha yang menyediakan modal domestik maupun asing dengan pejabat yang menyediakan
fasilitas, insentif, dan proteksi. Pengusaha memperoleh keuntungan kemudahan sumber daya
murah, mudahnya akses atas informasi dan peluang yang diperoleh melalui kebijakan yang
dikeluarkan. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk
melakukan kolusi dan korupsi (Thamren Ananda, 2010). Dan hal ini terlihat di pemerintahan kita
sekarang dimana korupsi, kolusi dan nepotisme semakin merajalela tiap tahunnya.
ironisnya setelah 68 tahun Negara kita merdeka, ternyata belum banyak berubah. Kita
semua tentu tahu, sampai kini kekayaan alam kita masih dijual murah kepada bangsa asing,
bahan baku dan bahan mentah yang dihasilkan bumi Indonesia juga masih terus mengalir ke luar
negeri untuk memasok kebutuhan industri Negara lain yang lebih maju. Sebaliknya, bangsa kita
hingga kini masih dikenal sebagai konsumen terbesar produk-produk industri, elektronik, dan
barang teknologi dari Negara-negara industri di luar sana. Negara kita adalah konsumen
handphone terbesar ketiga, dan salah satu pasar mobil dan sepeda motor terbesar di dunia. Dan
barang-barang itu dihasilkan oleh industri di luar negeri. Lalu, lebih 50 persen perbankan di
Negara kita dewasa ini dikuasai oleh pemodal asing, karena Indonesia masih dianggap sebagai
tujuan investasi uang terbaik didunia karena tingkat suku bunga bank yang jauh lebih tinggi
dibandingkan Negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Eropa, Singapura, bahkan diatas
Malaysia dan Thailand. Tegasnya, dengan memutarkan kelebihan capital mereka di Negara kita,
pemilik modal dari luar negeri mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
Hal yang dapat kita simpulkan dalam permasalahan diatas adalah kita sejatinya
belum menjadi Negara yang seutuhnya mandiri dalam mengelola semua sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi yang kita miliki. Demokratisasi yang kita lakukan masih sebatas
demokrasi dibidang politik, belum demokratisasi di bidang ekonomi. Oleh karena itu diperlukan
langkah-langkah solutif dari pemerintahan kita untuk membentuk Indonesia menjadi Negara
yang mandiri dan berdikari.
Untuk menjadi Negara yang maju pun dimana dalam tercantum pada visi Indonesia 2025
pada poin kedua, Indonesia Di bidang sumber daya manusia, Negara kita juga belum mencapai
taraf yang optimal dalam peringkat daya saing. Ini artinya peningkatan daya saing bidang sumber
daya manusia belum mencapai tahap yang maksimal. Karena itu, perlu di lakukan pembenahan
yang intensif pada bidang pendidikan dan kesehatan agar kualitas sumber daya manusia
Indonesia bisa lebih berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya ini, tak ada jalan lain, kita harus
melakukan pembenahan di bidang pendidikan –baik di bidang kebijakan dan kurikulum, sarana
dan prasarana pendidikan- dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Pada poin kedua dan keempat, visi Indonesia 2025 Indonesia sebagai Negara maju dan
Indonesia sebagai Negara yang makmur. Adapun mewujudkan Indonesia menjadi Negara yang
maju , diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem kelembagaan
politik dan hukum. Dan mewujudkan Indonesia menjadi Negara yang makmur dimana hal
tersebut diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Sebagai salah satu Negara
dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, potensi Indonesia untuk menjadi Negara
maju dan makmur sangatlah besar. Dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur pada
tahun 2025, perhatian yang utama adalah pada pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum.
Indonesia 2025 dalam bidang pendidikan diharapkan akan menjadi semakin
mengglobalnya industri dan jasa, termasuk jasa pendidikan. Maka, sudah seharusnya Indonesia
dapat menyelenggarakan program pendidikan skala nasional dengan mutu internasional,
sehingga pendidikan nasional bangsa Indonesia minimal menjadi tuan rumah di negaranya
sendiri. Aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat terus terjaga keasriannya di negeri
sendiri. Dengan menuju terciptanya standar mutu pendidikan berkelas internasional, Depdiknas
harus mempunyai sistem layanan standar internasional, citra yang kuat dan mewakili visi
pembangunan bangsa Indonesia, dan kerja sama yang erat dengan bangsa-bangsa lain terutama
di bidang pendidikan. Keberhasilan mewujudkan kebijakan strategis proses perencanaan,
implementasi, dan evaluasi yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi yang ada untuk
mewujudkan kondisi yang diharapkan di Indonesia 2025. Dan di Indonesia 2025 akan tercipta
Indonesia yang cerdas dan kompetitif berdasarkan sistem pendidikan yang berkeadilan, bermutu,
dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global dapat terwujud pada tahun 2025
sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.
Indonesia 2025 juga akan didukung dari segi keadaan kesehatan yang ada di masyarakat,
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan, upaya kesehatan
masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan nantinya akan serasi, bersinergi dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraan upaya
kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun pelayanan kesehatan perorangan tetap
memberikan perhatian khusus pada golongan penduduk rentan, seperti bayi, anak, ibu, usia
lanjut, masyarakat pekerja sektor informal, serta masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan
termasuk pelayanan obat, telah dapat merespon kebutuhan masyarakat.Pembangunan dan
perbaikan gizi masyarakat telah optimal dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Dan
Pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah telah fokus pada pencapaian prioritas
pembangunan kesehatan dan sepenuhnya digunakan untuk upaya kesehatan masyarakat
disamping pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga
miskin.
Persoalan hukum di Indonesia juga hal yang patut dicermati dalam mewujudkan
Indonesia yang makmur dan sejahtera. Penerapan hukum yang tegas, bersih, adil, dan tidak
memihak akan membuat sistem pemerintahan Indonesia bersih dari korupsi dan berujung pada
optimalnya kinerja sistem pemerintahan kita. Nilai demokrasi yang sama pentingnya untuk
diukur ke depan adalah bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat
dan demokrasi membawa kemakmuran bagi rakyat. Keadilan adalah kondisi dimana semua
warga Negara harus memiliki kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, terjamin hak-hak
asasi, pemerataan hasil pembangunan ke seluruh daerah dan strata social, serta terciptanya
birokrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, hingga pada akhirnya visi Indonesia pada
tahun 2025 nanti dapat terwujud dan Indonesia akan menjadi Negara yang mandiri, maju,
adil,dan makmur.
b. 8 misi pembangunan nasional :
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah pembentukan identitas dan jati diri
bangsa yang bertumpu pada peningkatan mutu dibidang pendidikan, baik itu pendidikan
akademik maupun pendidikan moral, perilaku, etika dll, dimana nantinya hasil dari
pendidikan tersebut akan membentuk karakter bangsa yang kuat, terpeliharanya
kerukunan, kerjasama, sikap gotong royong antar sesama warga Negara Indonesia,
menciptakan lingkungan masyarakat yang cerdas dan kritis, selalu berperilaku sesuai
dengan pancasila dan UUD 1945, selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama,
melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal social, menerapkan nilai-
nilai luhur budaya bangsa, serta memiliki kebanggan sebagai bangsa Indonesia dalam
rangka memantapkan landasan spiritual , moral dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah selalu mengedepankan pembangunan
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang ditempuh dengan selalu
mengembangkan inovasi-inovasi dan terobosan terbaru di sector pendidikan agar bangsa
yang terbentuk memiliki visi yang jelas kedepannya dan memiliki misi yang sistematis
dan rinci untuk dilaksanakan kedepannya; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan
iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara
sustainable; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan
aparatur Negara untuk membentuk bangsa yang jujur, bersih, dan bermartabat; dan
memperkuat perekonomian dalam negri agar menjadi bangsa yang diperhitungkan di
lingkungan ASEAN maupun di dunia.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah dengan
memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat
sipil dalam pembangunan, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah,
menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan
kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenahan struktur hukum serta
meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak
diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI
hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan
internasional sehingga batas-batas kedaulatan Negara dan stabilitas keamanan Negara
dapat terjamin; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme polri agar
mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan
menuntaskan tindak kriminalitas, membangun kapabilitas lembaga intelijen dan
kontraintelijen Negara dalam penciptaan keamanan nasional.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan
pembangunan daerah terutama pada daerah-daerah yang kualitas infrastukturnya masih
perlu dikembangkan atau berada pada level yang masih kurang; mengurangi kesenjangan
sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan
wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara
drastic; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan
sosial serta sarana dan prasana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam
berbagai aspek.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan
pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,
keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap
menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan
masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk
permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan
ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas
kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan
pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar
pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi
masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan sehingga
warga Negara kita dapat memaksimalkan potensi dan keuntungan dari laut-laut yang kita
miliki; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui
pengembangan sains dan teknologi kelautan. Pengembangan teknologi dan peningkatan
mutu pendidikan tentunya berperan penting untuk membentuk SDM yang berkualitas;
mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran,
misalnya mengirim nelayan untuk mengeksplor wilayah laut yang memiliki banyak
ikannya; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
adalah ikut berpartisipasi dalam segala hal di dunia internasional dalam rangka
memantapkan diploasi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional,
melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan
integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional
dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok serta antar lembaga di berbagai bidang
sehingga nantinya Indonesia akan menjadi Negara yang disegani oleh Negara-negara
lainnya.
c. Tahapan pembangunan
Berdasarkan UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025, berisi visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan
dalam berbagai bidang. Di dalam RPJPN tersebut, terdapat 4 tahapan pembangunan yang
dirumuskan pemerintah untuk mewujudkan visi “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur”. Tahapan pembangunan atau dapat kita sebut dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilakukan secara bertahap setiap 5 tahun.
Berikut ini 4 tahapan pembangunan (RPJMN) yang dirumuskan pemerintah untuk
mencapai visi Indonesia 2025:
1. RPJMN I (2005-2009). Pada tahun 2005-2009 ini pemerintah meletakkan fokus
Pembangunan Nasionalnya pada menata kembali NKRI , membangun Indonesia yang
aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih
baik. Menurut saya, Pada periode RPJMN tahun 2005-2009 ini, pelaksanaan prioritas
program pembangunan untuk mencapai visi RPJMN I yang dilakukan pemerintah
sudah cukup baik meski ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dengan
baik. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan keamanan dalam
negeri menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun pencapaian sasaran secara
lebih optimal membutuhkan konsistensi dan kesinambungan di masa mendatang.
Gangguan keamanan , ketertiban, dan kriminalitas meski jumlahnya cukup banyak
namun secara umum masih dalam tingkat terkendali. Meskipun demikian, tidak bisa
dimungkiri bahwa variasi kejahatan semakin kompleks dan meningkat. Terkait
dengan kriminalitas internasional, globalisasi dan pasar-besar membuat organisasi
kejahatan internasional yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi,
informasi, dan persenjataan semakin berkembang pesat. Klimaksnya, maraknya
pemboman yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa keamanan di Indonesia
masih dalam kategori kurang. Pada sasaran kedua yaitu mewujudkan Indonesia yang
adil dan demokratis juga banyak masih banyak kekurangan. pembangunan di
Indonesia banyak yang terpusat di kota-kota besar saja. Dibutuhkan pemerataan
pembangunan pada kota-kota kecil lain agar kota-kota kecil dapat berkembang SDM
nya sehingga nantinya dapat bersinergi dengan kota yang sudah cukup maju
pembangunannya untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Selain itu,
Peningkatan pada bidang hukum juga sangat diperlukan. Hukum di Indonesia
cenderung tidak tegas dan gampang dibeli, pemerintah harus menerapkan kebijakan
hukum yang adil jika ingin Indonesia maju kedepannya. Tentang untuk mencapai
tingkat kesejahteraan yang lebih baik, sudah cukup baik, dimana pelayanan kesehatan
dan peningkatan pendidikan mengalami peningkatan kualitas pada tahun 2005-2009,
semakin bertambahnya SDM yang berkualitas akan semakin memperkokoh Indonesia
dan menjadi tonggak utama untuk menyongsong masa depan menjadi Indonesia
maju.
2. RPJMN II (2010-2014). Pada tahun 2010-2014 ini pemerintah meletakkan fokus
Pembangunan Nasionalnya pada memantapkan penataan kembali NKRI,
meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing
perekonomian. Pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan
misi tersebut sudah cukup baik. Semakin tertatanya NKRI dengan ditambah
pembangunan yang sudah cukup merata di daerah-daerah kecil. SDM berkualitas juga
semakin bertambah jumlahnya dikarenakan semakin banyaknya lembaga pendidikan
yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta dan juga telah menjangkau hingga ke
daerah-daerah terpencil. Kemampuan iptek juga semakin berkembang pesat. banyak
warga Indonesia sudah melek teknologi. Tingkat buta huruf juga semakin berkurang.
Penggunaan teknologi pada semua elemen baik itu sector industry maupun pertanian
juga sudah semakin banyak. Untuk sector ekonomi dalam dekade belakangan, berkat
stabilitas politik dan keamanan yang relatif baik, ekonomi Negara telah tumbuh
cukup tinggi rata-rata diatas 6 persen setahun, tertinggi di dunia setelah China dan
India. Berkat pertubuhan yang tinggi itu pula, Negara kita sudah masuk G-20, bahkan
nomor 16 terbesar didunia dengan GNP sekitar USD 1 Triliun atau terbesar di Asia
Tenggara. Namun pertumbuhan yang berhasil dicapai Negara kita ternyata belumlah
dapat dikatakan berkualitas, karena masih menyisakan ketimpangan social dan
ekonomi yang justru makin tinggi. Ini ditunjukkan oleh makin naiknya Gini Ratio
Indonesia dari 0,31 sepuluh tahun yang lalu menjadi 0,42 tahun ini. Indicator ini
menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia sudah berada pada tahap
lampu kuning.
3. RPJMN III (2015-2019). Pada tahun 2015-2019 ini pemerintah meletakkan fokus
Pembangunan Nasionalnya pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh
dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang
berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Pada
tahun-tahun kedepan ini, diharapkan masyarakat Indonesia sudah tidak gagap
teknologi, lembaga pendidikan semakin banyak dan berkualitas, banyak SDM yang
sudah teruji ,terkualifikasi, dan terkategori sebagai SDM yang unggul, dan
menggalakkan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara
pemanfaatan secara maksimal Sumber daya alam yang tersedia yang diolah secara
mandiri tanpa bantuan asing.
4. RPJMN IV (2016-2024). Pada tahun 2015-2019 ini pemerintah meletakkan fokus
Pembangunan Nasionalnya pada mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang , dengan
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang
didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di level
internasional.
5. Agenda pembangunan I, II, dan III
Agenda I : menciptakan indonesia yg aman dan damai
Bab 2 Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat dengan cara kebijakan yang diarahkan untuk: memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan sehingga terbangun masyarakat sipil yang kokoh, termasuk membangun kembali kepercayaan sosial antarkelompok masyarakat sehingga konflik antar masyarakat dapat terhindari.
Bab 3 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur
Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam pengaplikasian kebudayaan dalam negeri; mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar perselisihan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya Indonesia.
Bab 4 Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas
Dengan cara menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif; meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, dan saling membina kerukunan antar semasa masyarakat agar tindak kriminalitas atau hal yang mengganggu ketertiban dapat diminimalisir dan diatasi.
Bab 5 Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme
kebijakan yang akan dilakukan harus secara komprehensif termasuk menindak secara tegas aksi separatisme dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat sipil.
Bab 6 Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme
menyusun dan menerapkan kerangka hukum antiterorisme yang efektif, memperluas jaringan kerjasama dengan Negara lain untuk menanggulangi terorisme, meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan antiterorisme, serta memantapkan operasional penanggulangannya
Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara
Yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam modernisasi peralatan pertahanan negara dan mereposisi peran TNI dalam kehidupan sosial-politik, mengembangkan secara bertahap dukungan pertahanan, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
Bab 8 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional
dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya untuk perdamaian dunia.
Agenda II : menciptakan indonesia yang adil dan demokratis
Bab 9 Pembenahan Sistem dan Politik Hukum
yang diarahkan terutama untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkup peradilan, dan menyederhanakan sistem peradilan
Bab 10 Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk
termasuk diskriminasi di bidang hukum dengan menegakkan hukum secara adil serta menghapus peraturan yang diskriminatif, ketidakadilan gender, serta melanggar prinsip keadilan agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
Bab 11 Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia
antara lain dengan melaksanakanberbagai rencana aksi antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Bab 12 Peningkatan Kualitas kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
dengan kebijakan yang diarahkan untuk: meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta program-program lain untuk mempertinggi kualitashidup dan sumber daya kaum perempuan, meningkatkan kesejahteraandan perlindungan anak.
Bab 13 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah
yang diarahkan untuk : mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, menata kelembagaanpemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah daerah
Bab 14 Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Yaitu menuntaskan penanggulangan penyalah gunaan kewenangan dalam bentuk KKN melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektivitas pengawasan, dan peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik
Bab 15 Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh
dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi
Agenda III : meningkatkan kesejahteraan masyrakat
Bab 16 Penanggulangan Kemiskinan
dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghormati,melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan
sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
Bab 17 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas
dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi antara lain dengan: menyederhanakan prosedur perijinan investasi, termasuk bagi UKM; menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor
Bab 18 Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
dengan kebijakan diarahkan untukmeningkatkan utilitas kapasitas terpasang, memperkuat struktur industri, memperkuat basis produksi, meningkatkan daya saing dengan tekanan pada industri-industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja, memenuhi kebutuhan dalam negeri, memiliki potensi ekspor, serta mengolah sumber daya alam di dalam negeri
Bab 19 Revitalisasi Pertanian
dalam arti luas yang diarahkan untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
Bab 20 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dengan kebijakan yang diarahkan untuk
(1) mengembangkan usaha kecil dan menengani (UKM) agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing;
(2) mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
(3) memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor;
(4) meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi
Bab 21 Peningkatan Pengelolaan BUMN
Yaitu dengan meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN dengan kebijakan yang diarahkan untuk melanjutkan restrukturisasi BUMN yang semakin terarah dan efektif sesuai dengan orientasi dan fungsi yang diinginkan.
Bab 22 Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
(1)meningkatkan fokus dan kapasitas litbang iptek;
(2) mempercepat proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil iptek;
(3) memperkuat kelembagaan iptek; dan
(4) menciptakan iklim inovasi dalam bentuk skema insentif.
Bab 23 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
dengan pengembangan kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan penataan hubungan industrial yang mencerminkan asas keadilan dan kondusif bagi peningkatan produktivitas dan inovasi
Bab 24 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro
yang diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai dengan memberi ruang yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan itu, upaya yang ditempuh mencakup:
(1) penyusunan formulasi APBN dengan tujuan mengembalikan kemampuan fiskal sebagai salah satu instrumen perekonomian yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja melalui dorongan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas;
(2)pengembangan strategi pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan dengan mendasarkan pada prinsip pengelolaan yang efisien dan memungkinkan meningkatnya kemampuan membayar;
(3) peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Pemerintah dan Bank Indonesia dengan tetap menjaga peran masing-masingnya; serta
Bab 25 Pembangunan Perdesaan
mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan; meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya;
memperluas akses masyarakat perdesaan ke sumber daya-sumber daya produktif, pelayanan publik dan pasar;mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian.
Bab 26 Pengurangan Ketimpangan
Pembangunan Daerah dengan:mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang selama ini masih belum berkembang secara optimal, sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wiLayah pengembangan ekonomi yang sinergis.
Bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik; mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan; mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan; menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
Bab 28 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas
dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
(1) meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat;
(2) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
(3) mengembangkan sistem jaminan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin;
(4) meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
(5) meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini; dan
(6) meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar.
Bab 29 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
dengan kebijakan yangdiarahkan untuk:
(1) mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional;
(2) meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
(3) meningkatkan pemberdayaan terhadap fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya
Bab 30 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah raga
dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
(1) mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan: (a) mengendalikan tingkat kelahiran penduduk; (b) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; (c) meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan; (d) memperkuat kelembagaan dan jaringan KB;
(2) menata pembangunan kependudukan dengan: (a) menata kebijakan persebaran dan mobilitaspenduduk secara seimbang; dan (b) menata kebijakan administrasi kependudukan; serta
(3) meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dengan: (a) mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan; (b) meningkatkan peran serta pemudadalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (c) meningkatkan potensi pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan; (d) melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;(e) mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga; serta (f) membina dan memasyarakatkan olahraga
1. Berikut ini adalah urutan agenda pembangunan nasional :
A. menciptakan Indonesia yang aman dan damai.
B. menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis.
C. meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada masing-masing agenda pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa program yang dirumuskan pemerintah untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional diatas, yaitu diantaranya :
Agenda I : Menciptakan Indonesia yang aman dan damai
- Bab 2 Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat
- Bab 3 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur
- Bab 4 Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas
- Bab 5 Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme
- Bab 6 Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme
- Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara
- Bab 8 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional
Menurut saya , dari beberapa program diatas, program yang harus diutamakan dan menjadi nomor 1 di dalam agenda I Pembangunan Nasional yaitu program peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok yang terdapat pada bab 2. Dalam menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat, rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan merupakan factor penting yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Peristiwa pertikaian dan konflik antargolongan dan antarkelompok yang mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia merupakan salah satu pertanda masih rendahnya saling percaya dan kurangnya harmoni di dalam masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Diperlukan kedewasaan dari semua kelompok yang berbeda-beda latar belakang ini agar dapat memelihara keseimbangan antara
kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Namun upaya membangun harmoni dalam kehidupan masyarakat dihadapkan pada tantangan nyata dengan munculnya ketegangan sosial yang melahirkan konflik internal dan antar-umat beragama dengan memanfaatkan sentiment agama yang diartikan secara sempit, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dan program yang tepat dari pemerintah dalam menyikapi masalah ini. pendekatan dan strategi yang lebih matang untuk dapat menciptakan dan memelihara suasana kehidupan yang lebih kondusif untuk kenyamanan semua kelompok sosial politik masyarakat dan kerukunan umat yang berbeda agama. Seluruhkebijakan Pemerintah ini tentu ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, stabil secara politik, aman, damai, sejahtera dan bersatu dalam dalam wadah NKRI.
Agenda II : menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis
Bab 9 Pembenahan Sistem dan Politik Hukum
Bab 10 Penghapusan Diskriminasi dalam BerbagaiBentuk
Bab 11 Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bab 12 Peningkatan Kualitas kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak
Bab 13 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Bab 14 Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Bab 15 Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh
Menurut saya, dari beberapa program diatas, program yang harus diutamakan dan
menjadi nomor 1 di dalam agenda II Pembangunan Nasional yaitu program pembenahan
sistem dan politik hukum yang terdapat pada bab 9. Sekarang ini, penegakan hukum di
Indonesia sangat buruk sekali. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak tegas dan adil
menindak para pelanggar hukum. Kitab undang2 hukum dan aturan-aturan yang sudah
berlaku tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Banyak kasus-kasus yang berakhir
dengan janggal, entah itu memihak pada salah satu pihak atau kasus yang terjadi tidak
terproses hingga selesai. Banyak factor yang menyebabkan penegakan hukum di
Indonesia tidak berjalan sebagai mestinya, salah satunya adalah hukum di Indonesia yang
mudah untuk “dibeli”. Para pelanggar hukum yang memiliki banyak uang, dapat
menyuap hakim untuk meringankan hukumannya atau malah bebas dari hukuman. Hal ini
sangat ironis , mengingat hukum yang tegas dan adil merupakan salah satu syarat utama
untuk dapat mewujudkan Negara yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum
memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Negara, khususnya guna mendorong
terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik akan
membatasi, mengatur, dan sekaligus memperkuat hak dan kewajiban warga Negara.
Demikian juga, peraturan perundang-undangan yang baik dan implementasinya yang
transparan dan konsisten akan mejamin kepastian hukum. Dengan demikian, pembenahan
sistem politik hukum merupakan hal yang sifatnya vital untuk mewujudkan Negara yang
adil dan demokratis.
Agenda III : meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Bab 16 Penanggulangan Kemiskinan
Bab 17 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas
Bab 18 Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
Bab 19 Revitalisasi Pertanian
Bab 20 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Bab 21 Peningkatan Pengelolaan BUMN
Bab 22 Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Bab 23 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
Bab 24 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro
Bab 25 Pembangunan Perdesaan
Bab 26 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Daerah
Bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas
Bab 28 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas
Bab 29 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
Bab 30 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga
Menurut saya, dari beberapa program diatas, program yang harus diutamakan dan menjadi nomor 1 di dalam agenda III Pembangunan Nasional yaitu penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi. Akan tetapi, didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya hak-hak dasar seseorang untuk mempertahanka dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat Indonesia akan tercapai.
2. Draft program pembangunan : Program pembenahan sistem dan politik hukum
Latar belakang masalah : penegakan hukum dan supremasi hukum di Indonesia yang benar-benar buruk dan pada permasalahan tersebut banyak yang belum ditemukan solusinya.
Masalah krusial : Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi struktur hukum dan budaya hukum. Adapun permasalahan pada struktur hukum : independensi lembaga pengadilan belum terwujud sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya; akuntabilitas kelembagaan hukum; sumber manusia di bidang hukum; sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka. Sedangkan dalam budaya hukum, permasalahannya adalah degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat dan menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.
Tujuan Program : Terwujudnya sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik melalui pembangunan sistem dan politik hukum.
Sasaran Program : - Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif- Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan dan perundangan pada tingkat pusat dan daerah.- Terciptanya kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, dan professional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan.
Hasil yang diharapkan program : secara umum, pembenahan sistem dan politik hukum diharapkan dapat memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum , dan kultur (budaya) hukum.