Kepresidenan
Pencalonan awal
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.[10] Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,[13] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.[12] Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.[14]
Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[211] Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.[211] Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,[212] sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.[213] Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif.[214] Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDIP gagal mencapai 20%.[215]
Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan.[216] Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan
surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.[217]
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.[218] Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta.[218] Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.[218] Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.[219]
Menjelang pemilihan umum presiden, terdapat berbagai macam kampanye hitam yang dialamatkan kepada Jokowi, seperti isu capres boneka,[220] keislaman Jokowi yang diragukan,[221] tuduhan bahwa Jokowi adalah orang Tionghoa yang merupakan putra dari Oei Hong Leong,[222] hingga klaim bahwa ia adalah antek asing dan bahkan zionis.[221]
Visi dan misi kampanye
Jokowi sedang blusukan
Dalam dokumen yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum, visi misi Jokowi-Jusuf Kalla diberi judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian'". Visi misi tersebut dimulai dengan memaparkan tiga masalah utama bangsa, yaitu "merosotnya kewibawaan negara", "melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional", dan "merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa". Selanjutnya, mereka menyatakan akan menggunakan Pancasila dan Trisakti sebagai panduan. Dokumen sepanjang 42 halaman tersebut kemudian merincikan visi, misi, dan program yang akan mereka jalankan bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, dengan 12 agenda strategis untuk mewujudkan kedaulatan politik Indonesia, 16 agenda strategis untuk kemandirian ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan 9 agenda di antaranya menjadi agenda prioritas.[223] Sementara itu, dalam dialog langsung dengan presenter Metro TV Prisca Niken pada malam tanggal 24 Mei 2014, Jokowi juga menyatakan bahwa visi misinya adalah "revolusi mental dari negativisme menjadi positivisme", karena menurutnya Indonesia seringkali tidak percaya diri dalam menghadapi tantangan zaman walaupun Indonesia adalah negara yang besar.[224]
Di media, Joko Widodo pernah menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia perlu difokuskan pada dua sektor, yaitu pertanian dan energi.[225] Menurutnya, "ke depan, kita sebagai perusahaan, korporasi, atau negara sebaiknya punya program utama, apa yang mau kita fokuskan. Negara kita hanya ada dua yang harusnya kita fokuskan: pertanian, sehingga terjadi kedaulatan pangan; dan kedua, energi".[225] Jokowi berpendapat bahwa kebijakan pertanian
Indonesia tidak maksimal karena pemerintah tidak mengoptimalkan kebijakan pada sektor pertanian dan kelautan.[225] Ia juga meyakini bahwa alokasi anggaran untuk perguruan tinggi dan penelitian pertanian perlu ditingkatkan untuk menuai hasil yang optimal.[225]
Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia perlu menghentikan impor sapi dan mulai beralih menjadi produsen untuk mencapai swasembada sapi. Namun, ia tidak memaparkan bagaimana pembatasan impor sapi dapat menstabilkan harga daging sapi di pasaran atau bagaimana pemerintah seharusnya menggenjot produksi daging sapi nasional.[226]
Perihal pendidikan, Jokowi mengatakan bahwa pendidikan adalah modal dasar pembangunan manusia.[227] Menurutnya, revolusi mental perlu diawali dari dunia pendidikan. Maka dari itu, ia mengusulkan agar di Sekolah Dasar 80 persen pendidikan karakter, sementara 20 persen untuk pengetahuan. Jokowi juga mengungkapkan bahwa di Sekolah Menengah Pertama jatah untuk pendidikan karakter diturunkan menjadi 60% dan pengetahuan dinaikkan menjadi 40%, sementara di Sekolah Menengah Atas, pendidikan karakter menjadi 20%, dan pengetahuan menjadi 80%.[228]
Untuk meningkatkan efektivitas, mengurangi biaya, dan mengatasi masalah kesenjangan harga antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, Jokowi memiliki visi untuk membangun "tol laut", yaitu pengadaan kapal-kapal besar pengangkut barang ke seluruh pelosok Indonesia, dengan intensitas keberangkatan setiap hari. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk membangun rel kereta api ganda di setiap pulau di indonesia.[229]
Pelantikan
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pelantikan Presiden Joko Widodo
Agama
Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali.[230] Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45."[231] Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".[231]
Penghargaan
Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".[232] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan
kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.[233]
Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.[234]
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.[235] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.[236] Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.[237] Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.[238]
Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.[239]
Penghargaan Joko Widodo [tampilkan]
Gaya kepemimpinan
Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".[240] Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program.[241] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi.[242] Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.[243]
Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.[244][245] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.[244] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.[246]
Gaya kampanye
Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan
orang di lapangan.[247] Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.[248] Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".[249]
Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran.[85] Selain itu, Jokowi juga membentuk media center[86] dan mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru.[87] Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.[88]
Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp 16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp 16,09 miliar.[250] Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp 2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp 2,1 miliar.[250] Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp 729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp 516 juta.[250] Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil.[250] Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp 62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp 62,63 miliar.[250]
Salam Dua Jari
Lagu kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapat perhatian media internasional. Dua wartawan asal Indonesia, Eveline Danubrata dan Heru Asprihanto menulis artikel yang dipublikasikan Reuters. Artikel tentang lagu kampanye Jokowi-JK tersebut berjudul Give us jobs, not rock songs, say Indonesia's young voters.[251]
Citra politik
Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.[252] Popularitasnya meroket hingga ia merajai survei-survei calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:
Survei Joko Widodo [tampilkan]
Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo.[253] Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.[254]
Sorotan media internasional
Jokowi pun mendapat sorotan dari media internasional seperti media India bernama The Hindu yang meliput fenomena Jokowi ala India,[255][256] media Amerika Serikat bernama The New York Times yang meliput fenomena kepemimpinan turun ke bawah,[257][258] media Australia bernama The Sydney Morning Herald,[259] media Thailand bernama Bangkok Post,[260] serta media Jepang bernama Asahi Shimbun.[261]
Joko Widodo mendapatkan berbagai julukan dari berbagai media internasional seperti Obama dari Jakarta oleh BBC, Mr. Fix oleh The Economist, dan The Man of Madras Shirt oleh TIME.[262]
Kontroversi
Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, dan bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat; namun, Jokowi membantah hal tersebut,[263][264][265] dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi".[266] Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta,[267] walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibukota.[268] Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet.[269][270] Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitasnya menurun.[271] Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi walikota Solo.[272] Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi.[273][274] Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana.[275] Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.[276]
Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional [277] dan kedatangan Jokowi di kampus ITB [278] juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.
Kabinet KerjaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Untuk Kabinet Kerja era Soekarno, lihat Kabinet Kerja (disambiguasi).
Foto Kabinet Kerja sesaat setelah pelantikannya.
Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.[1][2] dan resmi dilantik sehari setelahnya.
Daftar isi
1 Latar belakang 2 Anggota Kabinet Kerja (2014-2019)
o 2.1 Menteri
o 2.2 Pejabat setingkat menteri
3 Pejabat lain terkait kabinet
o 3.1 Sekretaris Kabinet
o 3.2 Wakil menteri
4 Lihat pula
5 Referensi
Latar belakang
Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.[3] Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional. [3] Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.[4]
Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK,[5] dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 - 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya. Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara.
Anggota Kabinet Kerja (2014-2019)
Menteri
Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada dibawah Menko Perekonomian namun langsung dibawah Presiden.[6] Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.[7]
No. Jabatan PejabatMulai
menjabatSelesai
menjabat
BERADA DI BAWAH KOORDINASI LANGSUNG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1 Menteri Sekretaris Negara Pratikno27 Oktober
2014Petahana
2
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Andrinof Chaniago27 Oktober
2014Petahana
BIDANG KEMARITIMAN
3Menteri Koordinator Bidang
KemaritimanIndroyono Soesilo
27 Oktober 2014
Petahana
Menteri
4 Menteri Perhubungan Ignasius Jonan27 Oktober
2014Petahana
5 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti27 Oktober
2014Petahana
6 Menteri Pariwisata Arief Yahya27 Oktober
2014Petahana
7Menteri Energi dan Sumber Daya
MineralSudirman Said
27 Oktober 2014
Petahana
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
8Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy
Purdijatno
27 Oktober 2014
Petahana
Menteri
9 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo27 Oktober
2014Petahana
10 Menteri Luar NegeriRetno Lestari
Priansari Marsudi27 Oktober
2014Petahana
11 Menteri PertahananJenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu
27 Oktober 2014
Petahana
12Menteri Hukum dan Hak Asasi
ManusiaYasonna Laoly
27 Oktober 2014
Petahana
13Menteri Komunikasi dan
InformatikaRudiantara
27 Oktober 2014
Petahana
14Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi BirokrasiYuddy Chrisnandi
27 Oktober 2014
Petahana
BIDANG PEREKONOMIAN
15Menteri Koordinator Bidang
PerekonomianSofyan Djalil
27 Oktober 2014
Petahana
Menteri
16 Menteri KeuanganBambang
Brodjonegoro27 Oktober
2014Petahana
17 Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno27 Oktober
2014Petahana
18Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan MenengahAnak Agung Gede Ngurah Puspayoga
27 Oktober 2014
Petahana
19 Menteri Perindustrian Saleh Husin27 Oktober
2014Petahana
20 Menteri Perdagangan Rachmat Gobel27 Oktober
2014Petahana
21 Menteri Pertanian Amran Sulaiman27 Oktober
2014Petahana
22 Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri27 Oktober
2014Petahana
23Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan RakyatBasuki Hadimuljono
27 Oktober 2014
Petahana
24Menteri Lingkungan Hidup dan
KehutananSiti Nurbaya Bakar
27 Oktober 2014
Petahana
25Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Ferry Mursyidan Baldan
27 Oktober 2014
Petahana
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
26Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
KebudayaanPuan Maharani
27 Oktober 2014
Petahana
Menteri
27 Menteri AgamaLukman Hakim
Saifuddin27 Oktober
2014Petahana
28 Menteri KesehatanNila Djuwita Anfasa
Moeloek27 Oktober
2014Petahana
29 Menteri SosialKhofifah Indar
Parawansa27 Oktober
2014Petahana
30Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan AnakYohana Yembise
27 Oktober 2014
Petahana
31Menteri Kebudayaan dan
Pendidikan Dasar dan MenengahAnies Rasyid
Baswedan27 Oktober
2014Petahana
32Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan TinggiMuhammad Nasir
27 Oktober 2014
Petahana
33 Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi27 Oktober
2014Petahana
34Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Marwan Ja'far27 Oktober
2014Petahana
Pejabat setingkat menteri
Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja.
No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Jaksa Agung Andhi Nirwanto (Plt.) 21 Oktober 2014 Petahana
2Panglima Tentara
Nasional IndonesiaMoeldoko [8] 30 Agustus 2013 Petahana
3Kepala Kepolisian Negara
Republik IndonesiaSutarman 25 Oktober 2013 Petahana
Pejabat lain terkait kabinet
Sekretaris Kabinet
No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Sekretaris KabinetAndi Widjajanto 6 November 2014 Petahana
Wakil menteri
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.
No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1Wakil Menteri Luar
NegeriAbdurrahman
Mohammad Fachir27 Oktober 2014 Petahana
2Wakil Menteri
KeuanganMardiasmo 27 Oktober 2014 Petahana
Lihat pula
Kementerian Indonesia
Daftar kabinet Indonesia
Daftar nomor polisi kendaraan anggota kabinet
Referensi
1. ̂ Kompas.com; Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK2. ̂ AntaraNews.com; Susunan "Kabinet Kerja" pemerintahan Jokowi-JK
3. ^ a b "Cari Menteri, Jokowi Bakal Gunakan Sistem Lelang Jabatan". KOMPAS.com. 2014-07-24. Diakses 2014-10-27.
4. ̂ "Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat". KOMPAS.com. 2014-07-24. Diakses 2014-10-27.
5. ̂ "JK: Calon Menteri yang Dicoret Orang Dekat Jokowi". JPNN. 2014-10-22. Diakses 2014-10-27.
6. ̂ "Andrinof Chaniago akan Berkantor di Dua Tempat" Okezone.com, 27-10-2014. Diakses 30-10-2014.
7. ̂ Mega Putra Ratya. [1]. DetikNews. Edisi 26 Oktober 2014.
8. ̂ "Jenderal Moeldoko Resmi Dilantik Sebagai Panglima TNI"..
Kabinet pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:Kabinet Indonesia Bersatu II
Kabinet Kerja27 Oktober 2014 - Sekarang
Diteruskan oleh:Petahana
Recommended