I
PENULISAN HUKUM
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF SUMPAH BANYU ROTO:
KONVERGENSI NILAI ADAT DENGAN ARAH PEMBAHARUAN
PIDANA NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
keserjanaan dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh:
Hendrik Kiawan Wirantanus
201410110311302
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019
II
III
IV
V
Ungkapan Pribadi:
“Puncak keindahan dan kepuasan dalam tragedi adalah pelibatan Tuhan,
sedangkan Himpunan Mahasiswa Islam adalah juang faham diatas panggung
tragedi”
Motto:
Hidup sedinamis ini, tidak mungkin dapat terselesaikan dengan satu motto,
Yang pasti:
Beriman,
Berilmu
Beramal
VI
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas akhir pernulisan hukum ini saya persembahkan untuk:
Ibu terkasih Hj. Faoziah Andriani, Abah H. Asnan Mukmin,
sang penentu peradaban dunia,
serta Kakak Ragil Satriawan, Eka Susilawati dan Adik Iftitah Rizkiani.
VII
ABSTRAKSI
Nama : Hendrik Kiawan Wirantanus
NIM : 201410110311302
Judul :
Tinjauan Yuridis Normatif Sumpah Banyu Roto: Konvergensi
Nilai Adat Dengan Arah Pembaharuan Pidana Nasional Dalam
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP).
Pembimbing :
1. Dr. Haris, SH., M.Hum
2. Ratri Novita Erdianti, SH., MH.
Identitas hukum versi Indonesia asli, telah dikamuflase oleh hegemoni pemikirian
hukum barat yang cenderung legalistik, formalistik dan berjiwa liberal.
Masyarakat hukum dibuat terpana, dengan fenomena saat ini, yang harus
menerima hukum modern begitu saja yang jatuh dari langit. Hukum adalah
kristalisasi moral, nilai, serta identitas masyarakat. Hukum itu adalah nilai yang
lahir dari bumi yang dipijak masyarakat diatas, tidak serta merta jatuh dari langit
dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sudah saatnya purifikasi terhadap
identitias hukum nasional dilakukan dengan cara menempatkan hukum adat
beserta lapisan perangkatnya, sebagai nilai yang mempengaruhi isi hukum positif.
Sumpah Banyu Roto, sebagai nilai dan hukum adat yang berlaku di masyarakat
suku Tengger, adalah nilai dan norma yang menjadi pedoman kehidupan sehari-
hari untuk menjaga keseimbangan masyarakat Tengger. Sejalan dengan itu,
terdapat pembaharuan pidana nasional, yang memiliki orientasi untuk menjaga
keseimbangan serta memulihkan keadaan dan ketertiban. Selain itu juga Sumpah
Banyu Roto tidak membenarkan zina dan kumpul kebo, karena dianggap
bertentangan dengan norma/ hukum yang hidup dimasyarakat sebagaimana yang
sudah diuraikan diatas. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas, pertama:
Bagaimana konvergensi antara Sumpah Banyu Roto dengan tujuan pidana yang
tercantum dalam RUU KUHP. Kedua, Bagaimana adat Suku Tengger yang
terkandung dalam Sumpah Banyu Roto terkait kriminalisasi kumpul kebo.
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif.
Kata Kunci: Konvergensi, Sumpah Banyu Roto, Kriminalisasi Kumpul
Kebo, RUU KUHP.
VIII
ABSTRACT
Nama : Hendrik Kiawan Wirantanus
NIM : 201410110311302
Judul :
Tinjauan Yuridis Normatif Sumpah Banyu Roto: Konvergensi
Nilai Adat Dengan Arah Pembaharuan Pidana Nasional Dalam
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP).
Pembimbing :
1. Dr. Haris, SH., M.Hum
2. Ratri Novita Erdianti, SH., MH.
Indonesian version native legal identity, have kamuflase by consideration
hegemony and legalistic restrictions to western law, and liberal formalistik soul.
The law community was made, to the current, who have to accept just modern law
that fell from heaven. The law is moral crystallization, value, and community
identity. The law is the value of born of the people on earth, does not necessarily
fell out of the sky and accepted by all levels of society. It is time to identitias
verificationi national legal done by means of putting its officials with the
customary law, as the value of affecting the positive law. Sumpah Banyu Roto, as
value and the law of adat in the community the tribe of tengger, is the value of and
norma which have become guidelines daily life to keep the balance the
community of tengger. Along with that, there is the renewal of a national criminal,
having orientation to keep the balance and heal the state of and order. It is also an
Sumpah Banyu Roto and he does not justify Kumpul Kebo, because is held in
opposition to a norm / law the living so shown above. Therefore, this paper will
discuss, first: how convergence between Sumpah Banyu Roto with the criminal on
the RUU KUHP. Second, how the tribe Tengger contained in an Sumpah Banyu
Roto related to a criminal acts of Kumpul Kebo.
The scientific work was used in research methodology Yuridis-Normatif.
Keywords: Convergence, Sumpah Banyu Roto, Criminalization of Kumpul
Kebo, RUU KUHP.
IX
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil alamin, dengan penuh kesadaran diri dan
kerendahan hati sebagai hamba aku memuji Allah SWT, serta memohon
ampunan-Nya dari segala dosa dalam proses pengembaraan keharibaan-Nya dan
meminta pertolongan kepada-Nya yang merupakan sebab atas segala sesuatu.
Dengan segala hikmah dan pemberian cahaya dari-Nya, penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: “Tinjauan Yuridis
Normatif Sumpah Banyu Roto: Konvergensi Nilai Adat Dengan Arah
Pembaharuan Pidana Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)”.
Hamba panjatkan shawalat kepada Nabi Muhammad SAW, serta
keluarga, para sahabat, keturunan, juga pecinta dan perindunya, semoga tiada
putus-putusnya, sang revolusioner sejati. Sungguh hamba bersyukur atas
segalanya.
Selangkah perjalanan, penyelesaian Tugas Akhir ini telah mengajarkan
penulis banyak hal, antara lain nikmat hidup dalam keadaan beriman adalah salah
satu pembelajaran yang mendasar disertai bersykur dan ikhlas. Sedangkan tugas
akhir ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab selama menempuh kuliah di
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
Tugas Akhir penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu
banyak pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaiannya. Dengan
X
kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Orang-orang terkasih Ibunda Hj. Faoziah Andriani, Abah H. Asnan Mukmin,
Kakak: Ragil Satriawan, Eka Susilawati, serta adik tercinta Iftitah Rizkiani yang
telah memberikan semangat, dorongan serta ghirah juang baik secara lahir
maupun batin kepada penulis;
2. Bapak Dr. H. Fauzan, M. Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang,
yang menjadi inspirasi penulis selama menimba ilmu di kampus putih jas merah
serta dengan jajarannya;
3. Bapak Dr. Tongat, SH., M. Hum selaku dekan Fakultas Hukum dan jajarannya,
Bapak Dr. Haris, SH., M. Hum selaku Wakil dekan II sekaligus Dosen
Pembimbing I, Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II.
Terimakasih telah membimbing, memberikan saran, serta motivasi dengan penuh
kesabaran untuk menyelesaikan proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini
dengan baik;
4. Bapak-Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang, yang telah ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran
lain yang sangat berharga bagi penulis untuk melanjutkan doa panjang di dunia
ini;
5. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang Koordinator
Komisariat Universitas Muhammadiyah Malang Komisariat Hukum
(OmahIde’47) terkhusus Personalia Pengurus Komisariat Hukum Periode 2017-
2018 dan Personalia Pengurus Koordinator Komisariat (HMI KORKOM UMM)
XI
Periode 2018-2020, Personalia Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang (LPM Azas FH UMM) Periode 2016-2017,
Organisasi Daerah Mahasiswa Tatas Tuhu Trasna Malang (MATUR-MALANG)
Periode 2017-2018, yang telah memberikan banyak pembelajaran serta semangat
juang yang luar biasa. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan maupun
kesalahan dalam proses mengemban amanah yang telah diberikan, oleh karena ini
itu penulis mengucapkan mohon maaf dan terimakasih atas kepercayaannya;
6. Teman-teman di Lombok-NTB, Alumni PonPes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo-
Situbondo, Alumni PonPes Darul ‘Ulum Jombang, Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang, serta teman-teman yang lainnya. Mohon
maaf tidak bisa sebutkan satu per satu, dan terimakasih atas kebaikan kalian
semua, semoga dibalas oleh Allah SWT;
Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya-Nya bagi kita semua,
serta mampu mensyukuri atas segala nikmat-nya. Selain itu juga penulis sadar
bahwa kesempurnaah hanya milik Allah SWT, sebagus dan secemerlang apapun
buah pikiran ciptaan-Nya tidak akan mampu menandingi. Oleh sebab itu penulis
terbuka untuk kritik dan saran guna perbaikan dikemudian hari. Akhir kata,
semoga tugas akhir penulisan hukum ini dapat bermanfaat. Amin.
Malang, Juli 2019
Hendrik Kiawan Wirantanus.
XII
DAFTAR ISI
Lembar Cover/ Sampul Dalam ..................................................................... i
Lembar Pengesahan ....................................................................................... ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ........................ iii
Ungkapan Pribadi / Motto ............................................................................ iv
Halaman Persembahan ................................................................................... v
Abstraksi /Abstract ........................................................................................ vi
Kata Pengantar .............................................................................................. viii
Daftar Isi ......................................................................................................... xi
Daftar Lampiran ............................................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 10
C. Tujuan Penulisan ........................................................................................ 11
D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan ............................................................ 11
E. Metode Penelitian ....................................................................................... 12
F. Sistematika Penulisan ................................................................................. 15
B II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat ....................................................... 17
B. Tinjauan Umum Tujuan Pemidanaan ........................................................ 19
C. Tinjauan Umum Kriminalisasi Kumpul Kebo .......................................... 28
D. Tinjauan Umum Asas Legalitas dalam Hukum Pidana ........................... 32
E. Tinjauan Umum Sumpah Banyu Roto ....................................................... 35
BAB III PEMBAHASAN
A. Konvergensi Sumpah Banyu Roto Dengan Tujuan Pidana Dalam
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(RUU KUHP)................................................................................................ 37
1. Ajaran Suku Tengger tentang Sumpah Banyu Roto .................................. 37
2. Konvergensi Ajaran Sumpah Banyu Roto dengan Tujuan Pemidanaan
Integralistik.............................................................................................. 39
3. Konvergensi Sumpah Banyu Roto dengan Tujuan Pemidanaan dalam
RUU KUHP............................................................................................. 42
B. Norma Adat Suku Tengger yang Terkandung dalam Sumpah Banyu
Roto, Terkait Kriminalisasi Kumpul Kebo ............................................... 48
1. Asas legalitas materil dalam KUHP dan RUU KUHP .............................. 48
2. Tindak Pidana Zina dalam KUHP ............................................................. 49
3. Tindah Pidana Zina dalam RUU KUHP .................................................... 51
4. Norma Adat Suku Tengger yang terkandung dalam Sumpah Banyu
Roto Terkait Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam RUU KUHP .............. 53
XIII
BAB IV: PENUNUP
A. Kesimpulan ............................................................................................... 58 1. Konvergensi Sumpah Banyu Roto dengan Tujuan Pidana dalam
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP) ....................................................................... 58
2. Norma Adat Suku Tengger yang Terkandung dalam Sumpah
Banyu Roto, Terkait Kriminalisasi Kumpul Kebo ........................... 59
B. Saran .......................................................................................................... 60
Daftar Pustaka ................................................................................................ xiv
Lampiran .........................................................................................................
XIV
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I: Surat Tugas Akhir
Lampiran II: Kartu Kendali
Lampiran III: Berita Acara Seminar Proposal
XV
DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan PenelitianHukum. Bandung. Penerbit
PT. Citra AdityaBakti.
Andi Hamzah, 1993. Sitem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia, Jakarta:
Pradnya Paramita.
____________, 2017. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
____________, 2007. Delik Kesusilaan Pornografi Pornoaksi (Cyberporn
Cybersex). Semarang: Pustaka Magister.
I Dewa Made Suartha, 2015. Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan
Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
Jimly Asshidqie. 2015. Konstitusionalisme dalam Pemikiran Soepomo.
Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
J. E. Sahetapy. 1981. Dilema dalam Pidana dan Pemidanaan, Laporan Hasil
Pengkajian Bidang Hukum Pidana. Dalam Dalam Buku Hukum Sanksi
Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Malang: Setara Press.
J. M. van Bemmelen. 1984, Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Hasnan. Dalam
Buku Hukum Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,
Malang: Setara Press.
Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali
Pers, Jakarta.
Marsillam Simandjuntak, 2003. Pandangan Negara Integralistik; Sumber, Unsur,
dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945. Jakarta: grafiti.
Mochtar Kusumaatmadja, 2012. Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan,
Bandung: Penerbit Alumni.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana.
Bandung: Alumni.
Muladi, 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: alumni.
XVI
Muhammad abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.
Peter Mahmud M, 2008. Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana.
Roeslan Saleh, 1987. Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru.
Rudy, 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme
Indonesia, Bandar Lampung: Indepth.
Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Satjipto Rahardjo. 2010. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan
Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.
Soelman Biasane Taneko, 2015. Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum
Adat . Dalam buku: Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan
Hukum Pidana, Malang: Setara Press.
Sudikno Mertokusumo, 2006. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta:
Liberty.
Syukron Salam. 2015. Hukum Adat dan Perjuangan Hukum Lokal. Yogyakarta:
Thafa Media.
Tongat, 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif
Pembaharuan, UMMPress.
Utrecht. 1986. Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat
Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum.
Bandung: Pustaka Tinta Mas.
Wirjono Prodjodikoro, 1980. Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,
Jakarta: P.T Eresco.
ARTIKEL/ JURNAL: Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar, Jurisprudentie | Volume 4 Nomor 2
Desember 2017.
Elly Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.
XVII
Nyoman Serikat P. J, Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum
Pidana Nasional, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, edisi
April 2016.
Leony Wijaya, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam
Perspektif Aliran Filsafat Hukum Pragmatic Legal Realism (Realisme
Hukum), https://anastasyaleony.com, diakses tanggal 17 Juni 2019.
Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas,
Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Hukum dan Peradilan,
volume 2 No. 2,edisi 2013.
___________, Hukum dan Putusan Adat dalam Praktik Peradilan di Negara.
Dalam buku: Pendulum Antinomi Hukum. Antologi 70 Tahun Valerine
J. L Kriekhoff.
INTERNET:
Air Langga Dwi Gustian, Sosial Budaya Masyarakat Suku Tengger,
https://airlanggadwigustian.wordpress.com, diakses tanggal 22 Mei
2019.
A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam
Rancangan KUHP, http://download.portalgaruda.org/, diakses tanggal
17 Juni 2019.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
http://www.bphn.go.id, diakses tanggal 10 Februari 2019.
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Pengertian Kumpul Kebo ,
http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 25 April
2019.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana
dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan),
http//www.bphn.go.id, diakses tanggal 27 April 2019.
XVIII
Eko Soponyono. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembanguna
Hukum Pidana Indonesia. http//www.ejournal.undip.ac.id, diakses
tanggal 25 April 2019.
I. Sriyanto, Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional
(Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional),
http/www.jhp.ui.ac.id, diakses tanggal 25 April 2019.
Supriyadi Widodo Eddyono, Masalah Tindak Pidana Kumpul Kebo
(Cohabitation) dalam RKUHP, (artikel online: dipost tanggal 1 bulan
November 2016), diakses tanggal 27 Mei 2019.
LAIN-LAIN:
Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
Berdasarkan hasil wawancara dengan dukun adat tengger, yakni Bapak Munali.
Wawancara dilakukan pada hari Jumaat, tanggal 21 Desember 2018, di
desa Tosari.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Dukun adat (Bapak Munali) dan beberapa
Masyrakat Tengger, pada tanggal 22 Mei 2019.