LEMBARAN DAERAHKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 1996 SERI B NOMOR 3
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR
NOMOR 23 TAHUN 1995
TENTANG
USAHA JASA BOGA
,
1
I I Ii III DITERBITKAN OLEHII RAGlAN HUKUM SETWILDA ?!NG~~T II DENPASAR
·1 1 996
LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 1996 SERt B KOMOR 3
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
DENPASAR
NOMOR 23 TAHUN 1995
TENTANG
US1U!..~JASA SOGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAU!{OTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR,
-f\
I
t\1er1.imbang a. bahwa Usaha Ja~a Boga mempunym peranan
r('n~ing dalam menunjang pertumbuhan dan
perke~bc..-;'5anKep3.l-iwisataanDa<:rGu.~ oleh karena
itu perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian
yang menyangkut perencanaan; pengaturan clan
pengawasan sebagaimana mestinya ;
1
Mengingat
b. bahwa berdasarkan Keputu8a.11.Menteri Panwisata,
Pos dan Telekomunikasi tanggal 13 Januari 1993
Nomor KM.9jPW.I02jMPPT-93 tentang UsahaJasa
Boga di mana pembinaan serta pengendalian atas
penyelenggaraan Usaha Jasa Boga dilakukan oleh
Pemerintah Daerah ;
c. bahwa sehubungan hal-hal yang terse but
pada humf a dan b diatas maIm dipandang perlu
untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang
Usaha jasa Boga
1. Undang-undang Nomor 12 Ort. Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi Oaerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1288 ) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 48; Tambahan Lembaran
Nf'e;:tr;::; Republik Indonesia Nomnr 2475 ) ;
3. Undang-undang Nomor 2 TRhun 196(-) tentang
Hygiene ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1966 Nomor 22 ; Tambahan Lembaran
Nce;~a R~publik Indonesia Nomor 2084 ) ;
2
R
Iill
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 1. iPokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lemharan ~
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; ~.Tambahan Lemharan Negara Repuhlik Indonesia !
·v
Nomor 3037 ) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun i990 Nomor 42; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
7. Undang-up-dang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta..~un 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;
8. Undang-undang Nome.• 22 Tahun 10'::'2 ~~:::tangKesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100; TaJ.:ntahan Lembaran
Negara Republik indoncs~3 Nomor 34.95 ) :
3
9. Peraturan Pemcrintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
( Lembaran NegaraRep\lblik Indonesia Tahun 1993
Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3538 ) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 1969 tentang Pengembangan
Kepariwisataan Nasional ;
11. Keputusan Presiden Repub!i.1c Indonesia Nomor IS
Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan
Kepariwisataan ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor712/Menkes/
PerjXj 1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa
Soga;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Nomor KM. 9jPW.I02jMPPT-93
tentang Usaha Jasa Boga ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nome:- 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peratul"an Daera.~ d~~
Peraturan Daerah Perubahall. ;
15. Instruksi Menteri D~am N(:gcriNv.illor27 Tahun
1987 tentang Penyederhanaan Pf'!rijinan dan
Retribus! di Bidang Usaha Pariwisata.
4
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Denpasar
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II DENPASAR TENTANG USAHA JASA SOGA
BAD I
KETEJlTUAlI UMUM
PoJial J
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengal'l ;
a Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Denpasar ;
c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah WalikotamadyaKepala Dacrah
Tingkat II Denpasar ;
C. Dewa.'1 ?erwa.lcil~1.Rakyat Daerah yang selanjutnya disingKat DPRD
adalah Dewa.1.Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Denpasar ;
e. Dinas Pariwisata adalah Dina.."lPariwisata Kotamadya Daerah Tingkat
Ii Denpasar ;
f. Usaha Jasa Soga adalah usaha yang menyediakan jasa pe1ayanan
makan dan ml..,um untvk umum yang diolah atas dasar pesanan
dan c:lilt.idangkantidak di tempat pengolahan ;
g. Pimpinan Usaha Jasa Soga ae.a1ahOlaIig yang sehari-hari memimpin
dan bertanggung jawab atas pengusahaan Usaha Jasa Soga ;
h. Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah untuk mengusahakan suatu kegiatan Usaha Jasa Soga ;
1. Surat Tanda Pendaftaran Usaha adalah surat yang diberikan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah untuk mengusahakan suatu kegiatan
Usaba Jasa Soga rumah tangga
DAB II
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Paaal 2
(1) Usaha Jasa Soga dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk
Perse:roan Terbatas (PT),Koperasi, Perseroan Komanditer (eV) dan
Firma (FA)yang maksud dan tujuannya berusaha di bidaIlg Jasa
Soga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PeraturanDaerah ini.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (I) Usaha Jasa Soga dapat pula dilakukan oleh perseorangan
sebagai usaba rumah tangga.
6
I
Pasa! 3
Dalam penyelenggaraan UsahaJasa Soga sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1), terbuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)yan.g dilaksarmA.e:ulsesuai
dengan Peraturan Perund.ang-undangan yang berlaku.
BAD IIi
PENGUSAHAAN
Paaal 4
Pengusahaan Jasa Soga sesuai dengan pasall huruffharus memenuhi
persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya
KepaIa Daerah.
Pual 5
Pimpinan Usaha Jasa Soga diw~ibkan :
a memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini ;
b. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
c. menjalankan usahanya sesuai dengan norma-norma usaha
7
--,~~
d. bertanggung jawab atas persyaretan sanitasi dan hygierte serta
memelihara kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;
e. mentaati peIjanjian keJja,keselamatan keIja danjaminan sosial para
karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;
f. melaporkan perkembangan usahanya secara berkala kepada
Walikotamadya Kepala Daerah cq. Dillas Pariwisata ;
g. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai
dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.
BAD IV
PERIJINAN
Pasal 6
(1) Untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Boga hams memiliki Ijin
Usaha yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daera.h.
(2) Pcnyelenggaraan Usaha .Jasa Boga perseorangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) untuk dapat me1aksallakan kegiatannya
diwajibk8->!untuk memiliki Surat Tanda Pendaitaran Usa.l1.adari
Walikotamadya Kepala Daerah.
8
Pasal 8
Untuk mendapatkan Ijin Usaba sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat
(1) terlebih dahulu pemoholl harus memiliki Ijin Undang-undang
Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha.dan untuk mendapatkan Surat
Tanda Pendaftaran Usaha sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2)
Peraturan Daera..'1ini terlebih dahulu pemohon harus memiliki Ijin
Tempat Usaha.
Pasa1 9
Persyaratan,Tata Cara untuk mendapatkan Ijin Usaha serta Surat Tanda
Pendaftaran Usaha Jasa Bogaditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah.
Paaal 10
(1) Ijin. Usaha dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha berlaku selama
usaha masih berjalan dan dalam rangka pengendalian dan
pengawasan wajib didaftar ulang seti.ap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Untuk mendapatkan Ijin Usaha da...~Surat Tanda pendaftaran usaha
permohonan harus diajukan tertulis kepada Walikotamadya Kepala
Daerah cq. Dinas Pariwisata dengan melampirkan persyaratan sesuai
yang ditetapkan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
9
(3) Ijin Usaha dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha tidak bolch
dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan terlebili dahulu dari
Walikotamadya Kepala Daerah cq. Dinas Pariwisata
Pasal 11
(1) ljin Usaha dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha yang telah dimiliki
oleh setiap Usaha Jasa Soga dapat dieabut apahila.:
a memperoleh ljin Usaha atau Surat Tanda Pendaftaran Usaha
secara tidak syah ;
b. tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan yangdiusahakan ;
c. tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
d. menyelenggarakan perluasan usaha tanpa memenuhi ketentuan
yang beZ'!clru.
(2) Tata Cara pencabutan Ijin Usaha dan Surat Tanda Pendaftaran
U5a..ha iikan diatur dengarJ. Keputusa.."1. Walikotamadya KepalaDaerah.
10
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
(1) Pembinaan umum dan pengendalian atas penyelenggaraan Usaha
Jasa Boga dilakukan oleh Walikotiunadya Kepala Daerah melalui
suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikotamadya
Kepala Dae.rah.
(2) Apabila dipandang perlu Walikotamadya Kepala Daerah dapat
meminta laporan kepada Pimpinan Usaha Jasa Bo~a.
BAB VI
RETRIBUSI
Paaal 13
(1) Untuk memperoleh Ijin Usaha dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha
Jasa Boga dipungut Retribusi.
(2) Besamya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaiberikut :
a. Ijb Usaha denga{l klasifikasi 56iiagc.i berikut
1. Golongan A ( kapasitas 501 pax ke atas ) Rp. 2.000.0vv,
(dua juta rupiah).
2. Golongan B ( k8.pasitas 251 sampai riengan 500 pax )
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Ii
3. Golongan C ( kapasitas 51 sampai dengan 250 pax )
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
b. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Rp. 200.000,- (dua ratus rib-:.4
rupiah).
(3) Setiap pendaftaran ulang Ijin Usaha dan Surat Tanda Pel1daftaran
Usaha Jasa Boga akan dikenakan uang leges sesuai dengan
ketentuan yang berlaku •..
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pas&! 14
(1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini
diancam Pidana kurungan selama-Iamanya 3 (tiga)bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB VIII
PENYIDIKAN
Paaal 15
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak
?idana Penyidikan atas peIanggaran Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan o!eh
12
t-'ejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) di lingkungan
Pemerintah Oaerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) OaIammelaksanakan tugas penyidikan pa.ra Penyioik PegawaiNegeri
Sipil (PPNS)sebag~ana dimaksud ayat (1) Peraturan Oaerah inibelWenang:
a. menerima laporan atau pengaduan clari seseorang tentang
adanya Tindak Pidan3. ;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu d.itempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan ;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e. mengambil ~;n;k ;~ri daIl memotret seseorang ,
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperisa sebagai
tersangka atau saksi ;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukannya dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
h. menghentikan penyidika..."lsetelah mendapat petunjuk dari
penyidik umum baJlwatidak terdapat CUh.llpbukti atau peristiwa
terse but bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya
melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya :
1. mengadakan tindakan lain menUf'.l! hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
13
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Paaal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,:;~pa..•.j~ •.o
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah.
Pasai 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Denpasar.
Ditetapkan di : Den pas a r
Pada tanggal : 18 Desember 1995
DEWAN PERWAKILANRAKYAT
DAERAH KOTAMADYADAERAH
TINGKAT II DENPASAR
KETUA,
cap.ttd
I NYOMANARTJA
WALIKOTAMADYAKEPALI\.
DAERAHTINGKAT11
DENPASAR,
cap.ttd
Drn.I MADESUWENDHA
14
PENJELASAN
AT AS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT n
DENPASAR
flOMOR 23 TABUK 1995
TEN TANG
USAHA JASA SOGA
I. U MUM
Bahwa di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar sebagai pusat
kegiatan kepariwisataan di mana telah tumbuh serta berkembang
banyak Usaha Jasa Boga yang mempunyai peranan penting dalam
menunjang pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan Daerah.
Oleh kereria i.tu keberadaannya pedu ditertibkan ser.ingga dapat
melaksanakan fu!!gsinya dengan baik serta. dapat memberikan
kontribusi ~~g! peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama yangbersumber dari Retribusi.
Berhubung dengan itu maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah
yang mengatur Usaha Jasa Boga.
16
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 hurnf a
hurnf b
hurnf c
hurnf d
huruf e
hurnf f
hurnf g
huruf h
hurnf iPasal 2
Pasal 3
Pa;'K)] 4
Pasai 5
Pasa! 6
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
CuIrup jelas
Usaha Jasa Boga bukan saja berarti pelayan8-'1
makanan dalam kotak tetapi juga termasuk
pelayanan makan dan mL."1umyang lengkap
dengan meja dan peralatan serta pelayanannya.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cu1...up jelas
Cuk-up jelas
Cukup jelas
17
Pasa! 7
Posa! 8
Pasal 9
Pasa! 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasa! 14
Pasa! is
Pasal i6
Pasa! 17
ayat (1)
ayat (2)
Paxmerupakan istilah di bidang kepariwisataan
yang artinya orang atau pelayanan yang
diberikan perorang.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
18