Wahyuningsih Darajati
Direktur Lingkungan Hidup
Kementerian Perencanaa Pembangunan Nasional/Bappenas
Disampaikan dalam Rapat Pembahasan Renstra Badan Litbang Kehutanan 2015-2019 Bogor, 24 November 2014
OUTLINE
2 2
I. Pendahuluan
II. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Bidang Sumber Daya Alam dan LH
III. Kelembagaan Riset Pengelolaan SDA dan LH
IV. Penutup
I. Pendahuluan
Slide - 3
Pertumbuhan Ekonomi yang berbasis SDA
(Kontribusi: 26,6% dari PDB Nasional)
Pertambahan Penduduk yang terus meningkat
(Diperkirakan pada tahun 2019 268 juta jiwa)
Pemanfaatan SDA-LH dan Keanekaragaman
Hayati (Ekstraktif)
Pola Konsumsi yang berlebihan/boros (Rata-rata
pertumbuhan konsumsi BBM: 7%/tahun dari tahun 2001-
2010)
Krisis Pangan
Krisis Energi
Krisis Air
Kerusakan Lingkungan
Tantangan Pembangunan ke Depan
Peran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
PERTUMBUHAN EKONOMI X%, PENURUNAN EMISI 26%
PRODUKSI PERTANIAN DAN
PERIKANAN
KETAHANAN PANGAN
EKSPOR NON MIGAS
PRODUKSI KAYU DAN HASIL
HUTAN
MIGAS DAN PERTAMBANGAN
SUMBERDAYA HAYATI DAN JASA
LINGKUNGAN
INDUSTRI NON MIGAS
INDUSTRI NON MIGAS
INDUSTRI DAN EKSPOR MIGAS DAN
PERTAMBANGAN
KETAHANAN ENERGI
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMB. KELAUTAN
Hilirisasi
5
II. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Slide - 6
Kedudukan Sumber Daya Alam dan LH yang Semakin Penting dalam RPJMN 2015-2019
1. Mandat untuk RPJMN ke-3 (2015-2019) dalam RPJPN 2005-2025 3 (tiga) kata kunci:
a. Pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia;
b. SDM yang berkualitas; dan
c. Kemampuan IPTEK.
2. 3 (tiga) alasan lain:
a. Penduduk Indonesia masih tumbuh: jumlah dan kualitas konsumsi (kelas menengah tumbuh) membutuhkan sumber daya alam dan non alam yang semakin besar;
b. Diperlukan pertumbuhan yang minimal steady untuk menjaga Indonesia agar tidak jatuh atau terjebak dalam Middle Income Trap;
c. Kesenjangan dan kemiskinan masih cukup besar.
3. Namun pada saat bersamaan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup semakin meningkat.
7
Tindak Lanjut RT RPJMN 2015-2019
8
AEC, BONUS DEMOGRAPHY, POST 2015 (SDG), CLIMATE CHANGE
Politik, Hukum dan Keamanan
Ekonomi Kesejahteraan
Sosial
Sumber daya Alam dan
lingkungan hidup
Pembangunan wilayah
• Reformasi Birokrasi
• Penegakkan hukum
• Demokrasi anti korupsi
• Stabilitas Nasional
• Transformasi struktural
• Ketahanan : Pangan, Energi
dan Air • Structural
transformation • Infrastruktur • Inovasi
• Kualitas SDM • Kemiskinan • Keadilan • Lapangan
pekerjaan • Sistem
Keamanan Sosial
• Manajemen Keanekaragaman hayati dan Sumber Daya Alam
• Kelautan dan Perikanan
• Manajemen Bencana dan Perubahan Iklim
• Keseimbangan tata ruang
• Kinerja Standar pelayanan publik
• Urbanisasi • Desentralisasi
Kerangka untuk Implementasi/Delivery Mechanism
Kerangka Pendanaan: Pendanaan pemerintah dan non
pemerintah Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan
Mandat dari RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta
kemampuan IPTEK
3 Hal Penting: 1.Pembangunan Berkelanjutan PEOPLE-PROFIT-PLANET, didukung oleh kelembagaan yang tepat 2.LOW MIC pertumbuhan yang membantu untuk menghindari MIDDLE INCOME TRAP (MIT) – tetapi harus berkelanjutan 3.Bonus Demografi 2025-2030 – Bonus atau Beban?
Diperlukan: • Reformasi yang
komprehensif • Bukan Business as
Usual • Prinsip
Berkelanjutan • Pendekatan yang
terintegrasi
9
Tema: Pembangunan yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan
6 Agenda Pembangunan
EKONOMI (4 kluster, 16 Isu
Strategis)
1. Pembangunan sektor Ekonomi
2. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
4. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi
PELESTARIAN SDA, LH DAN
PENGELOLAAN BENCANA (4 Isu
Strategis)
1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan
2. Perbaikan Kualitas LH
3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana
4. Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan
42 Isu Strategis
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN (7 Isu
Strategis)
1. Percepatan RB dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
3. Peningkatan Peran Politik DN
4. Peningkatan peran Politik LN
5. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional
KESEJAHTERAAN RAKYAT (5 Isu
Strategis)
1. Kependudukan dan KB
2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat
3. Pendidikan
4. Kebudayaan
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
PEMBANGUNAN WILAYAH (5 Isu
Strategis)
1. Pengembangan Wilayah Strategis
2. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan
3. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
4. Pembangunan TR Wilayah dan Pertanhanan
5. Pengembangan Tata Kelola Pem dan Otda
PEMBANGUNAN KELAUTAN (5 Isu
Strategis)
1. Menegakkan Kedaulatan dan Yuridiksi Nasional
2. Percepatan Pengembangan ekonomi Kelautan
3. Meiningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut
4. Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari serta Penguatan Peran Serta SM dan IPTEK Kelautan
5. Meningkatakan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Mainstreaming: (1) Pembangunan Berkelanjutan; (2) Tata Kelola Pemerintahan yang baik; (3) Gender
Lintas Bidang: (1) Pemerataan Penanggulangan Kemiskinan; (2) Perubahan Iklim; (3) Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan
Tema dan Agenda
Agenda Pembangunan terkait dengan Bidang Kehutanan (Buku I)
10
SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
1. Konservasi Hutan a. Meningkatnya populasi 25
species satwa terancam punah: 10 % sesuai baseline data tahun 2013
b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha,
c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.
2. Tata Kelola Hutan a. kawasan hutan 100 persen, b. tata batas kawasan dan fungsi
sepanjang 40.000 km, c. Operasionalisasi 579 KPH yang
terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL dan 50 KPHK bukan Taman Nasional (TN),
d. Pola HTR/HKm/HD dan HR (dari 500 ribu ha pada tahun 2014 menjadi 40 juta ha pada tahun 2019).
Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan
1. Peningkatan efektivitas pengelolaan Resort Based Management (RBM)
2. Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati
3. Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran ex-situ tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka;
4. Pengembangan skema pendanaan (trust fund) bagi kawasan hutan konservasi
5. Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan,
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas manggala agni 7. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar
kawasan hutan, 8. Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati
Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak
1. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan 2. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang
handal 3. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH 4. Membangun hubungan yang saling menguntungkan
antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan
Agenda Pembangunan terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup (Buku I)
11
SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019
2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup : kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat
1. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan pelestarian dan
pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati
4. Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya effisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup
6. Penegakan hukum lingkungan
RT RPJMN 2015-2019 (Buku II)
1. UMUM
a. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan;
b. Program Lintas Bidang Perubahan Iklim: (1) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/Mitigasi GRK; (2) Peningkatan Ketahanan/Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a. Pengembangan agrobisnis, pertanian berkelanjutan, dan kesejahteraan petani;
b. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
c. Peningkatan tata kelola laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan;
d. Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan;
e. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS;
f. Penguatan pasokan, bauran, dan efisiensi konsumsi energi;
g. Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan;
h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati;
i. Penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.
12
Integrasi Isu Lingkungan dan Kehutanan
1. Pengentasan Krisis (lingkungan, kehutanan, air, pangan dan energi)
2. Kualitas Lingkungan : IKLH IKU, IKA, Tutupan Lahan/Hutan
3. Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
5. Perubahan Iklim
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - existing
IKLH
(Index for Environment)
Air
Kualitas Air
Udara
Kualitas Udara
Lahan
Luas Tutupan Hutan
Lahan kritis
Kebersihan
Keterangan IKL (BPS) IKLH (Kemen LH)
2007 2008 2009-2011 2012
Metode yang diadopsi
Virginia Environmental Quality Index (VEQI)
Virginia Environmental Quality Index (VEQI)
Environmental Performance Index (EPI), EPI Virginia Environmental Quality Index (VEQI) VEQI Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL) Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL)
Ruang Lingkup Perhitungan
Ibukota Provinsi Ibukota Provinsi Provinsi Provinsi Nasional Nasional
Parameter yang digunakan
Kualitas Udara (IKU) Kualitas Udara (IKU) Kualitas Udara Kualitas Udara 1. Konsentrasi SO2 1. Konsentrasi NOx 1. Konsentrasi SO2 1. Konsentrasi SO2 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi CO 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi NO2 Kualitas Air (IKA) Kualitas Air (IKA) 3. Konsentrasi SOx 1. Nilai maks BOD 1. Nilai maks BOD 4. Konsentrasi NOx 2. Nilai maks COD 2. Nilai maks COD 3. Nilai maks DO 3. Nilai maks DO Kualitas Air Sungai Kualitas Air Sungai 4. Nilai maks NO3 (Nitrat) 1. Nilai maks TSS 1. Nilai maks TSS 5. Nilai maks NH3 (Amoniak) 2. Nilai maks DO 2. Nilai maks DO 6. Nilai maks pH 3. Nilai maks COD 3. Nilai maks COD 7. Nilai maks TDS 4. Nilai maks BOD 8. Nilai maks TSS 5. Nilai maks Total Fosfat 9. Nilai maks SO4 6. Nilai maks Fecal Coli Kualitas Tanah Pemukiman (IKTp)
Kualitas Tanah Pemukiman (IKTp) 7. Nilai maks Total Coliform
1. Proporsi volume sampah per hari (m3) yang tidak terangkut
1. Proporsi volume sampah per hari (m3) yang tidak terangkut per km2.
2. % RTdgn pembuangan akhir tinja berupa tangki (SPAL) dan lainnya
2. % RTdgn pembuangan akhir tinja berupa tangki (SPAL)
Populasi (IKP) 1. Kepadatan penduduk per Ha
Tutupan Hutan Tutupan Hutan 1. Luas Hutan Primer 1. Luas Hutan Primer 2. Luas Hutan Sekunder 2. Luas Hutan Sekunder
Pembototan antar Matra
Sama Berbeda (IKU=18; IKA=13; IKTp=10; IKP=10; Total=51)
Sama Berbeda (IPU=30%; IPA=30%; ITH=40%; Total=100%)
Keterangan IKL (BPS) IKLH (Kemen LH)
2007 2008 2009-2011 2012
Metode yang diadopsi
Virginia Environmental Quality Index (VEQI)
Virginia Environmental Quality Index (VEQI)
Environmental Performance Index (EPI), EPI Virginia Environmental Quality Index (VEQI) VEQI Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL) Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL)
Ruang Lingkup Perhitungan
Ibukota Provinsi Ibukota Provinsi Provinsi Provinsi Nasional Nasional
Parameter yang digunakan
Kualitas Udara (IKU) Kualitas Udara (IKU) Kualitas Udara Kualitas Udara 1. Konsentrasi SO2 1. Konsentrasi NOx 1. Konsentrasi SO2 1. Konsentrasi SO2 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi CO 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi NO2 Kualitas Air (IKA) Kualitas Air (IKA) 3. Konsentrasi SOx 1. Nilai maks BOD 1. Nilai maks BOD 4. Konsentrasi NOx 2. Nilai maks COD 2. Nilai maks COD 3. Nilai maks DO 3. Nilai maks DO Kualitas Air Sungai Kualitas Air Sungai 4. Nilai maks NO3 (Nitrat) 1. Nilai maks TSS 1. Nilai maks TSS 5. Nilai maks NH3 (Amoniak) 2. Nilai maks DO 2. Nilai maks DO 6. Nilai maks pH 3. Nilai maks COD 3. Nilai maks COD 7. Nilai maks TDS 4. Nilai maks BOD 8. Nilai maks TSS 5. Nilai maks Total Fosfat 9. Nilai maks SO4 6. Nilai maks Fecal Coli Kualitas Tanah Pemukiman (IKTp)
Kualitas Tanah Pemukiman (IKTp) 7. Nilai maks Total Coliform
1. Proporsi volume sampah per hari (m3) yang tidak terangkut
1. Proporsi volume sampah per hari (m3) yang tidak terangkut per km2.
2. % RTdgn pembuangan akhir tinja berupa tangki (SPAL) dan lainnya
2. % RTdgn pembuangan akhir tinja berupa tangki (SPAL)
Populasi (IKP) 1. Kepadatan penduduk per Ha
Tutupan Hutan Tutupan Hutan 1. Luas Hutan Primer 1. Luas Hutan Primer 2. Luas Hutan Sekunder 2. Luas Hutan Sekunder
Pembototan antar Matra
Sama Berbeda (IKU=18; IKA=13; IKTp=10; IKP=10; Total=51)
Sama Berbeda (IPU=30%; IPA=30%; ITH=40%; Total=100%)
III. KELEMBANGAAN RISET PENGELOLAAN SDA-LH
Slide - 15
Kondisi Eksisting
KLH
Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal)
Pusat Ekoregion
Kemenhut
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan
Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
Lebih banyak fokus ke brown issues Lebih banyak fokus ke green issues
PEREN
CAN
AN
PEMAN
FAATA
N
PENGEN
DALIAN
PEMELI
HARA
AN
PENGA
WAS
AN
GAKUM
IN
ST
RU
ME
N “
PE
NG
IKA
T”
PE
RL
IND
UN
GA
N D
AN
PE
NG
EL
OL
AA
N L
H
Sumber: UU 32/2009
RPPLH - Daya Dukung - Daya Tampung
- PENCEGAHAN: KLHS, AMDAL, UKL/UPL,
Perizinan, Instrumen Ekonomi Lingkungan, Per-UU berbasis LH, Anggaran berbasis LH,Analisis Resiko Lingkungan,Audit Lingkungan,
- PENANGGULANGAN: Pemberian
informasi, Pengisolasian Pencemaran /Kerusakan
- PEMULIHAN: Penghentian Sumber
Pencemaran, Remediasi, Rehabilitasi, Restorasi
- Konservasi SDA - Pencadangan SDA - Pelestarian Fungsi Atmosfir
- PENGAWASAN - PENEGAKAN HUKUM: Administrasi,
Pidana dan Perdata 17
Pengembangan ke Depan (terkait riset)
1. Pendekatan daya dukung dalam pembangunan perlu penelitian batas daya dukung wilayah seluruh Indonesia
2. Pendekatan pengembangan kelembagaan KLHK ke depan
penekanan pada penguatan litbang terutama pada biotech yang memiliki high value ex: bioresources, NFTP
Penguatan litbang untuk nilai hutan sebagai bagian dari rantai pangan, sumber energi, siklus dan sistem pendukung kehidupan
Perlunya pengembangan inovasi dan new design services/jasa lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia
3. Perlunya kolaborasi pengelolaan lahan, dengan pendekatan pengelolaan DAS dan ekoregion dapat dikembangkan studi lebih lanjut
4. Penguatan sisi scientific untuk pengembangan kebijakan dan penegakan hukum
5. Pengembangan pola kolaborasi : pusat litbang, UPT, institusi daerah (SKPD), PT, asosiasi, swasta, lembaga riset.
6. Pengembangan pendanaan konsep Dekonsentrasi dan DAK yang lebih tepat
Peranan Riset dalam Pelaksanaan dan Pengembangan Kebijakan Perubahan Iklim
Mitigasi :
1. Metodologi penghitungan penurunan emisi GRK (baseline, BAU, Proyeksi, REL)
2. Formulasi kegiatan potensial penurunan emisi GRK (nasional dan daerah)
3. Pengembangan mekanisme MER (Monitoring, Evaluation, and Reporting)
… Lanjutan
Adaptasi :
1. Mengkaji resiko dan dampak perubahan iklim dalam pembangunan (Sectoral Developments)
2. Formulation of Climate Change Adaptation Actions
3. Climate Change Adaptation Indicators Development
4. Vulnerability assessments and formulation of CCA actions
5. Data and Information + Monitoring and Evaluation System for Climate Change Adaptation
6. Integration between DRR and CCA
7. Gender Mainstreaming in CCA Action Plan
IV. Penutup
Slide - 21
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
1. Rancangan Renstra harus diselaraskan dengan Rancangan RPJMN 2015-2019
2. Perlunya penguatan badan riset dan pengembangan (Kapasitas Lembaga Riset dan SDM) untuk pengelolaan SDA LH
3. Perlunya Road Map Litbang yang implementatif untuk merespon isu dan kebutuhan yang tepat
TERIMA KASIH
23
Sasaran Pokok Pembangunan Bidang
SDA LH Tahun 2015-2019
No. Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019
1. Pertumbuhan PDB pertanian
(%, termasuk perikanan dan
kehutanan)
3,5 3,6 3,7 3,8 4,0
2. Pertumbuhan PDB Migas dan
Pertambangan (%)
0,9 1,1 1,3 1,5 1,8
3. Ekspor hasil perikanan (US$
miliar)
5,86 6,82 7,62 8,53 9,54
4. Ekspor hasil kehutanan (US$
miliar)
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
5. IKLH (skor) 64,0-64,5 64,5-65,0 65,0-65,5 65,5-66,5 66,5-
68,5
6. Konservasi Kawasan
Perairan(juta ha)
16,5 17,1 17,9 18,8 20,0