BAB 3
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
3.1 Gambaran Umum Organisasi
Dalam sub – bab ini akan dipaparkan mengenai Dinas Kepulauan
Seribu, seperti sejarah, visi dan misi, serta tujuan organisasinya.
3.1.1 Sejarah Organisasi
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pemerintah
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu resmi terbentuk dan efektif
melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat di kepulauan Seribu.
Sejak saat itu pula perangkat organisasi Pemerintah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu ditata. Perangkat organisasi mulai
dilengkapi dimulai dengan Sekretariat Kabupaten, yang meliputi
bagian-bagian serta sub bagian. Kemudian unsur teknis kepanjangan
unsur dinas di provinsi dalam hal ini Suku Dinas. Lalu Badan sampai
dengan Seksi dinas serta pelaksana tugas kantor. Disamping perangkat
kabupaten, maka perangkat wilayah di bawah kabupaten pun
diperluas. Pemerintah kecamatan semula satu kini menjadi dua buah,
yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan. Sehingga jumlah kelurahan pun menjadi 6 buah.
Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau
Pramuka dan Kelurahan Pulau Panggang. Kantor-kantor ini
49
50
merupakan wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Sedangkan
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan meliputi 3 kelurahan yakni
Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari dan Kelurahan Pulau
Untung Jawa.
Kepulauan Seribu yang terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta
merupakan wilayah dengan karakteristik dan potensi alam yang
berbeda dengan wilayah DKI Jakarta lainnya, sebab wilayah ini pada
dasarnya merupakan gugusan pulau-pulau terumbu karang yang
terbentuk dan dibentuk oleh biota koral dan biota asosiasinya (algae,
malusho, foraminifera dan lain-lain) dengan bantuan proses dinamika
alam.
Sesuai dengan karakteristik tersebut dan kebijaksanaan
pembangunan DKI Jakarta, maka pengembangan wilayah Kepulauan
Seribu diarahkan terutama untuk:
1. Meningkatkan kegiatan pariwisata
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui
peningkatan budidaya laut
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konvervasi
ekosistem terumbu karang dan mangrove.
Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) dimana Kepulauan
Seribu termasuk salah satu wilayah pembangunan, diatur dalam Perda
No. 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI
Jakarta. Pembagian wilayah pembangunan didasarkan pada
karakteristik fisik dan perkembangan masing-masing wilayah dengan
rincian sebagai berikut:
51
1. Wilayah Pengembangan Utara, yang teridiri dari WP Kepulauan
Seribu (WP-KS) dan WP Pantai Utara.
2. Wilayah Pengembangan Tengah, yang terdiri dari WP Tengah
Pusat, WP tengah Barat dan WP Tengah Timur.
3. Wilayah Pengembangan Selatan, terdiri dari WP Selatan Utara dan
WP Selatan Selatan.
Seperti telah disebutkan bahwa salah satu arahan
pengembangan wilayah Kepulauan Seribu adalah peningkatan
kegiatan pariwisata. Namun bagi pemerintah daerah dan masyarakat
setempat kegiatan pariwisata belum memberi kontribusi yang berarti.
Ekploitas perairan laut seperti perikanan, pertambangan dan
transportasi laut bahkan menimbulkan dampak lingkungan yang
merusak. Misalnya penangkapan ikan menggunakan bahan beracun
atau bahan peledak merusak lingkungan perairan dan terumbu karang.
Minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi membuat
Kepulauan Seribu “terisolar” dari kawasan lainnya di DKI Jakarta.
Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, minimnya
sarana dan prasarana serta persebaran penduduk yang tidak merata
menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Untuk mendongkrak perkembangan Kepulauan Seribu dalam
segala aspek antara lain kelestarian lingkungan, konservasi
sumberdaya alam, ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat,
maka Kecamatan Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari
wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara ditingkatkan statusnya
menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ketentuan ini
52
diatur dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 1999 tanggal 31
Agustus 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Negara Republik Indonesia Jakarta dan Peraturan Pemeritah Nomor
55 tahun 2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang Pembentukan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Peningkatan status menjadi Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu diikuti dengan pemekaran kecamatan dari 1 (satu)
menjadi 2 (dua) kecamatan dan 4 (empat) kelurahan menjadi 6 (enam)
kelurahan, serta sebagai ibukota Kabupaten diputuskan Pulau
Pramuka. Sedangkan mengenai Penataan Ruang, telah dibuat Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu yang mengacu pada RTRW Provinsi DKI Jakarta.
3.1.2 Latar Belakang Organisasi
Secara administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
memiliki luas wilayah 8,76 Km2 (875,55Ha), yang tebagi menjadi
dua Kecamatan dan 6 Kelurahan dan 114 pulau. Rincian Kecamatan
dan Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah
sebagai berikut:
1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
a. Pulau Kelapa
b. Pulau Harapan
c. Pulau Untu
2. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
a. Pulau Tidung
b. Pulau Pari
53
c. Pulau Panggan
3.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki visi dan misi yang
sangat dijunjung tinggi.
3.1.3.1 Visi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kepulauan Seribu sebagai ladang dan taman kehidupan bahari
yang berkelanjutan.
3.1.3.2 Misi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1. Mewujudkan wilayah Kepulauan Seribu sebagai kawasan
wisata bahari.
2. Menegakkan hokum yang terkait dengan pelestarian
lingkungan.
3. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan
masyarakat.
3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
3.1.4.1 Tugas Pokok
Adapun disini Tugas Pokok dari Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu ialah:
1. Kabupaten Administrasi merupakan pelaksana tugas
pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi.
2. Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Bupati
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
3. Bupati melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan
oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
54
4. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang
Wakil Bupati.
5. Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas umum
pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas
pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur.
3.1.4.2 Fungsi
Selain Tugas Pokok adapun Fungsi dari Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu ialah:
1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Kabupaten Administrasi.
2. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Gubernur.
3. Pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Administrasi.
4. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Suku Dinas, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Administrasi serta Kecamatan.
5. Pemantauan pelakasanaan Dokumen Pelaksanaan Angggaran
(DPA) Administrasi serta Kecamatan.
6. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi serta Kecamatan.
7. Pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan.
55
8. Pemeliharaan dan pelestarian sumber daya kelautan, pulau dan
pantai.
9. Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
10. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten.
12. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
3.1.5 Struktur Organisasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi
3.1.6 Tugas dan Wewenang
1. Bupati
Bupati mempunyai tugas:
a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten
Administrasi
b. Menetapkan kebijaksanaan operasional penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Administrasi.
c. Mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat Kabupaten, Suku Dinas, Kantor Kecamatan
dan Kelurahan.
2. Wakil Bupati
Wakil Bupati mempunyai tugas:
a. Membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi Kabupaten Administrasi.
56
b. Membantu Bupati dalam koordinasi, pemantauan dan
pengendalian penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah
oleh Suku Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
c. Membantu Bupati dalam pengendalian pemeliharaan
ketentraman dan keterlibatan umum, serta penegakkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satpol PP
Kabupaten.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.
3. Sekretaris Kabupaten
Sekretaris Kabupaten mempunyai tugas:
a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Kabupaten.
b. Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan operasional
penyelenggaraan tugas dan pemerintahan oleh Suku Dinas,
Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan
Kecamatan serta Kelurahan.
c. Membantu Bupati dalam memantau, mengordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan operasional tugas
dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan.
d. Memimpin mengoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan tugas Asisten Sekretaris Kabupaten.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris
Kabupaten
Tugasnya dalam membantu Sekretaris Kabupaten ialah:
57
a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tata pemerintahan,
hokum dan ketatalaksanaan dan kesejahteraan masyarakat.
b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Suku Dinas dan Kantor Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan.
c. Melaksanakan pembinaan Kecamatan serta Kelurahan.
d. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Kabupaten.
e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kabupaten atas
pelaksanaan tugasnya.
5. Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan kependudukan
dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran,
kesatuan bangsa dan politik, pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur, pembinaan Kecamatan serta penyediaan prasarana dan
sarana pamong praja.
6. Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan
Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas
melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, bantuan hukum,
pengkajian/analisis hukum dan pengoordinasian penanganan
sengketa hukum serta penyusunan produk hukum, sosialisasi dan
58
dokumentasi produk hukum, serta perumusan kebijakan
operasional dan pengoordinasian pengendalian, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan,
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan public di
wilayah Kabupaten Administrasi serta melaksanakan pengelolaaan
kepegawaian Sekretariat Kabupaten.
7. Bagian Kesejateraan Masyarakat
Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan operasional, serta
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi social,
pendidikan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan
arsip, serta mental spiritual.
8. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan Sekretaris
Kabupaten
Tugas dari Asisten Perekonomian, Administrasi dan
Pembangunan Sekretaris Kabupaten ialah:
a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi umum
dan perekonomian dan pembangunan, serta pengelolaan
keuangan Administrasi.
b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Suku Dinas dan Kantor Bidang Perekonomian,
Administrasi dan Pembangunan.
c. Mengoordinasikan, memantau, mengendalikan, dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan
59
Kantor Bidang Perekonomian, Administrasi dan
Pembangunan.
9. Bagian Umum dan Protokol
Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan,
pengelolaan fisik aset, dan pengamanan rumah dinas pimpinan
Kabupaten Administrasi.
10. Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan Kabupaten Administrasi.
11. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan operasional, serta
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan,
perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, kepariwisataan
dan kebudayaan, usaha perhubungan, tenaga kerja dan
transmigrasi, prasarana kota, sarana kota, perumahaan dan
pemukiman, gedung pemerintah daerah, sarana transportasi,
kelengkapan kota, tata ruang, pertanahan, pertamanan,
pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan
lingkungan hidup.
12. Kelompok Jabatan Fungsional
Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan
organisasi struktual Kaupaten Administrasi.
60
13. Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi
Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi bertugas
sebagai pelaksana dan perangkat pada Kabupaten Administrasi
dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan di Wilayah Kota,
Kecamatan dan Kelurahan, dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Inspektur secara operasional berkoordinasi dengan
Bupati.
14. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi
Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi sebagai
pelaksana dan perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam
perumusan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan
perencanaan pembangunan dan program serta penganggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) pada Kabupaten Administrasi serta melakukan
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kabupaten
Administrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan secara operasional berkoordinasi dengan Bupati.
15. Suku Dinas
Kepala Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas sebagai
Pelaksana dan Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam
pelaksanaan tugas dan teknis dan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan tugas dan fungsinya, dipimpin oleh Kepala Suku
61
Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas masing – masing,
serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.
16. Kantor
Kantor merupakan Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah yang
berbentuk Badan sebagai Pelaksana dan Perangkat pada
Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan tugas teknis dan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi
masing – masing. Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan masing – masing,serta
secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.
17. Satpol PP Kabupaten Administrasi
Satpol PP Kabupaten merupakan Unit Kerja Satpol PP sebagai
Pelaksana dan Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam
pelaksanaan operasional kegiatan ketentraman dan ketertiban
dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Perundang-undangan lainnya serta perlindungan masyarakat di
wilayah Kabupaten Administrasi yang dipimpin oleh Kepala
Satpol PP Kabupaten.
18. Kecamatan
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kabupaten
Administrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang
62
dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordiasikan tugas
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi.
19. Kelurahan
Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan
dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan yang dilimpahkan dari
Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah
Daerah di wilayah Kelurahan, dipimpin oleh seorang Lurah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Camat.
3.2 Sistem yang sedang berjalan
Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih belum
menggunakan WebGis untuk bisa mempermudahkan pekerjaan mereka dalam
melakukan proyek seperti untuk peruntukan pulau baru yang diinginkan.
Saat ini Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hanya
menggunakan data digital seperti gambar udara pulau-pulau yang didapat dari
satelit maupun internet dan data - data yang berisi informasi – informasi
mengenai Nama Pulau, Nama Kelurahan, Luas Area, Peruntukan Pulau dan
Status Pulau yang ditampilkan dalam Microsoft Excel dan Microsoft Word.
Dengan data yang ada saat ini, tidak memungkinkan pihak Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu untuk mengetahui lokasi - lokasi pulau atau
titik – titik gosong yang berada di kepulauan seribu tanpa melakukan
observasi terlebih dahulu. Dimana mereka melakukan pekerjaan setiap
63
harinya hanya dengan mengambil terlebih dahulu gambar pulau terkait lalu
membuka file dari Microsoft Word atau dari Microsoft Excel. Setelah
mendapatkan data – data terkait yang diinginkan, kemudian
menggabungkannya dalam satu file di Microsoft Word yang dijadikan sebagai
bahan untuk laporan.
Di Kepulauan Seribu terdapat beberapa pulau – pulau yang memiliki
potensi untuk dijadikan tempat untuk melakukan wisata air yang biasa sering
dikenal dengan watersport seperti snorkling, banana boat, diving, dan juga
flying fish. Namun, wisata – wisata yang disebutkan dikelola oleh penduduk
pulau yang dijadikannya sebagai mata pencaharian setiap harinya yang
dimana Dinas Kepulauan Seribu disini hanya melakukan pencatatan berapa
banyak wisatawan yang berkunjung ke pulau pemukiman maupun pulau
resort.
Tabel 3.1 Tabel Kunjungan Wisata Bulan April 2013
PULAU PENDUDUK
NO. OBYEK WISMAN WISNUS JUMLAH1. PULAU PRAMUKA 156 4.455 4.6112. PULAU TIDUNG 174 12.330 12.5043. PULAU UNTUNG JAWA - 11.265 11.2654. PULAU HARAPAN 63 2.880 2.9435. PULAU KELAPA - 255 2556. PULAU PARI/LANCANG 227 9.863 10.090
JUMLAH 620 41.048 41.668
PULAU RESORT
NO. OBYEK WISMAN WISNUS JUMLAH1. PULAU AYER - 759 7592. PULAU BIDADARI - 2.001 2.001
64
3. PULAU KOTOK TENGAH 54 57 1114. PULAU SEPA 33 89 1225. PULAU PUTRI 88 45 1336. PULAU MACAN - - -7. PULAU PANTARA 65 52 117
JUMLAH 240 3.003 3.243
TOTAL 860 44.051 44.911
Adapun disini data jumlah pulau di kepulauan seribu yang memiliki
114 pulau, diantaranya:
Tabel 3.2 Tabel Sebaran Kepulauan Seribu
No Nama Pulau Kelurahan Jenis Pulau Peruntukan Pulau1 Pulau Dua Timur Pulau Harapan Resort Pariwisata2 Semut Kecil Pulau Harapan Resort Pariwisata3 Opak Besar Pulau Harapan Pemerintah Pariwisata4 Harapan Pulau Harapan Pemerintah Pemukiman
No Nama Pulau Kelurahan Jenis Pulau Peruntukan Pulau5 Pamegaran Pulau Harapan Resort Pariwisata6 Genteng Kecil Pulau Harapan Resort Pariwisata7 Kuburan Cina Pulau Harapan Pemerintah Hijau Lindung8 Bira Kecil Pulau Harapan Resort Pariwisata9 Bira Besar Pulau Harapan Resort Pariwisata10 Belanda Pulau Harapan Pemerintah Hijau Lindung11 Tondan Barat Pulau Harapan Resort Pariwisata12 Tondan Timur Pulau Harapan Resort Pariwisata13 Sepa Besar Pulau Harapan Resort Pariwisata14 Putri Timur Pulau Harapan Resort Pariwisata15 Gosong Laga Kecil Pulau Harapan Pemerintah Hijau Lindung16 Laga Pulau Harapan Resort Pariwisata17 Nyamplung Pulau Harapan Resort Pariwisata18 Sebaru Besar Pulau Harapan Resort Pariwisata19 Ringgit Pulau Harapan Resort Pariwisata20 Jagung Pulau Harapan Resort Pariwisata21 Buton Pulau Harapan Pemerintah Hijau Lindung22 Penjaliran Barat Pulau Harapan Pemerintah Hijau Lindung23 Peteloran Besar Pulau Harapan Pemerintah Hijau Lindung24 Peteloran Kecil Pulau Harapan Pemerintah Hijau Lindung
65
25 Penjaliran Timur Pulau Harapan Pemerintah Hijau Lindung
26 Sebira Pulau Harapan Pemerintah Fasilitas dan Perumahan
27 Sepa Kecil Pulau Harapan Resort Pariwisata28 Bulat Pulau Harapan Resort Pariwisata29 Perak Pulau Harapan Resort Pariwisata30 Dua Barat Pulau Kelapa Resort Pariwisata
31 Pabelokan Pulau Kelapa Pemerintah Fasilitas Pendukung Penambang
32 Cina Pulau Kelapa Resort Pariwisata33 Semut Besar Pulau Kelapa Resort Pariwisata34 Semut Pulau Kelapa Resort Pariwisata35 Kaliage Kecil Pulau Kelapa Resort Pariwisata36 Kaliage Besar Pulau Kelapa Resort Pariwisata37 Kelapa Pulau Kelapa Pemerintah Pemukiman38 Kelapa Dua Pulau Kelapa Pemerintah Pemukiman39 Panjang Besar Pulau Kelapa Pemerintah Pemukiman40 Panjang Kecil Pulau Kelapa Resort Pariwisata41 Genteng Besar Pulau Kelapa Resort PariwisataNo Nama Pulau Kelurahan Jenis Pulau Peruntukan Pulau
42 Kayuangin Genteng Pulau Kelapa Pemerintah Fasilitas Budidaya/Pariwisata
43 Kayuangin Bira Pulau Kelapa Pemerintah Hijau Lindung44 Macan Besar Pulau Kelapa Resort Pariwisata45 Macan Kecil Pulau Kelapa Resort Pariwisata46 Putri Gundul Pulau Kelapa Pemerintah Hijau Lindung47 Putri Barat Pulau Kelapa Resort Pariwisata48 Tongkeng Pulau Kelapa Resort Pariwisata49 Melintang Kecil Pulau Kelapa Resort Pariwisata50 Melintang Besar Pulau Kelapa Resort Pariwisata
51 Jukung Pulau Kelapa Pemerintah Fasilitas Budidaya/Pariwisata
52 Melinjo Pulau Kelapa Resort Pariwisata53 Saktu Pulau Kelapa Resort Pariwisata54 Kelor Timur Pulau Kelapa Resort Pariwisata55 Kelor Barat Pulau Kelapa Resort Pariwisata56 Yu Barat Pulau Kelapa Resort Pariwisata57 Yu Timur Pulau Kelapa Resort Pariwisata58 Hantu Barat Pulau Kelapa Resort Pariwisata59 Hantu Timur Pulau Kelapa Resort Pariwisata60 Gosong Laga Besar Pulau Kelapa Pemerintah Hijau Lindung61 Serabu Kecil Pulau Kelapa Resort Pariwisata62 Lipan Pulau Kelapa Resort Pariwisata
66
63 Kapas Pulau Kelapa Pemerintah Hijau Lindung64 Bunder Pulau Kelapa Resort Pariwisata65 Gosong Rengat Pulau Kelapa Pemerintah Hijau Lindung66 Gosong Pandan Pulau Panggang Pemerintah Pariwisata67 Paniki Pulau Panggang Pemerintah Khusus68 Opak Kecil Pulau Panggang Pemerintah Pariwisata69 Kerang Bongkok Pulau Panggang Pemerintah Khusus70 Kerang Congkak Pulau Panggang Pemerintah Khusus71 Gosong Pandan Pulau Panggang Pemerintah Pariwisata
72 Semak Daun Pulau Panggang Pemerintah Fasilitas Budidaya/Pariwisata
73 Panggang Pulau Panggang Pemerintah Pariwisata
74 Karya Pulau Panggang Pemerintah Perumahan dan Fasilitas
75 Air Pulau Panggang Pemerintah Pariwisata76 Gosong Sekati Pulau Panggang Pemerintah Pariwisata77 Ketok Besar Pulau Panggang Pemerintah PariwisataNo Nama Pulau Kelurahan Jenis Pulau Peruntukan Pulau78 Ketok Kecil Pulau Panggang Pemerintah Pariwisata79 Pari Pulau Pari Pemerintah Penelitian Lon LIPI80 Lancang Kecil Pulau Pari Resort Pariwisata81 Lancang Besar Pulau Pari Pemerintah Pemukiman82 Bokor Pulau Pari Pemerintah Hijau Lindung83 Tengah Pulau Pari Resort Pariwisata84 Kongsi Pulau Pari Resort Pariwisata85 Burung Pulau Pari Resort Pariwisata86 Tikus Pulau Pari Resort Pariwisata87 Gundul Pulau Pari Pemerintah Hijau Lindung88 Karang Kudus Pulau Pari Resort Pariwisata89 Biawak Pulau Pari Pemerintah Penelitian90 Kudus Lempeng Pulau Pari Pemerintah Hijau Lindung
91 Tidung Besar Pulau Tidung Pemerintah Perumahan dan Fasilitas
92 Tidung Kecil Pulau Tidung Pemerintah Pariwisata93 Payung Kecil Pulau Tidung Pemerintah Fasilitas Budaya94 Laki Pulau Tidung Pemerintah Pariwisata95 Karang Beras Pulau Tidung Pemerintah Pariwisata
96 Untung Jawa Pulau Untung Jawa Pemerintah Perumahan dan Fasilitas
97 Rambut Pulau Untung Jawa Pemerintah Hijau Lindung98 Bidadari Pulau Untung Jawa Resort Pariwisata99 Kelor Pulau Untung Jawa Pemerintah Taman Arkeologi100 Ondrus Pulau Untung Jawa Pemerintah Taman Arkeologi
67
101 Talak Pulau Untung Jawa Pemerintah Khusus/Tenggelam102 Anyer Besar Pulau Untung Jawa Resort Pariwisata103 Cipir Pulau Untung Jawa Pemerintah Taman Arkeologi104 Nyamuk Besar Pulau Untung Jawa Pemerintah Hijau Lindung105 Damar Kecil Pulau Untung Jawa Pemerintah Fasilitas Umum106 Damar Besar Pulau Untung Jawa Pemerintah Fasilitas Umum107 Ubi Besar Pulau Untung Jawa Pemerintah Hijau Lindung108 Dapur Pulau Untung Jawa Pemerintah Hijau Lindung109 Anyer Kecil Pulau Untung Jawa Resort Pariwisata110 Ubi Kecil Pulau Untung Jawa Pemerintah Hijau Lindung111 Nyamuk Kecil Pulau Untung Jawa Pemerintah Hijau Lindung112 Pulau Dua Barat Pulau Untung Jawa Pemerintah Pariwisata113 Dua Timur Pulau Untung Jawa Resort Pariwisata114 Sebaru Kecil Pulau Untung Jawa Resort Pariwisata
3.3 Masalah yang Dihadapi
Berdasarkan analisis mengenai sistem yang sedang berjalan di
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, mereka belum mempunyai sistem
WebGIS yang dapat memberikan informasi mengenai pulau – pulau.
Dengan kurang dan lemahnya sistem yang digunakan maka
diperlukan tampilan data spasial dan non spasial berupa informasi, dengan
menampilkan Nama Pulau, Gambar Pulau, Nama Kecamatan, Nama
Kelurahan, Luas Area, Peruntukan Pulau dan juga Status Pulau yang saling
berhubungan.
Sistem yang akan dibuat adalah sebuah sistem yang dapat
menghubungkan data spasial dan juga data non-spasial yang akan membantu
dalam mengamati proyek yang sedang berjalan, namun dimana saat ini sistem
yang sedang berjalan menggunakan data – data yang berupa Microsoft Word
dan Microsoft Excel.
3.4 Usulan Pemecah Masalah
Untuk megatasi masalah tersebut kami mengusulkan untuk membuat
Sistem Informasi Geografi berbasis web.
68
Aplikasi ini nantinya dapat menampilkan informasi spasial berupa
peta administrasi yang mencakup wilayah kabupaten kepulauan seribu.
Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi seperti Nama Pulau,
Kelurahan, Kecamatan, Gosong, Jenis Pulau dan Status Pulau. Dan juga
memberi informasi mengenai potensi wisata di Kepulauan Seribu.
Aplikasi tersebut dapat di update sesuai dengan perkembangan tiap-
tiap proyek yang sedang berjalan.
3.5 Perancangan Sistem
3.5.1 Diagram Konteks
Gambar 3.2 Diagram Konteks
3.5.2 Diagram Nol
69
Gambar 3.3 Diagram Nol
3.6 Perancangan Basis Data
3.6.1 Kamus Data
1. Pulau (PulauID, NamaPulau, StatusPulau, StatusWaterSport,
KelID, JenisPulauID)
2. Kelurahan (KelID, NamaKel, KecID, PotPulID)
3. Kecamatan (KecID, NamaKec)
4. Potensi Pulau Baru (PotPulID, NamaPulBaru)
5. Jenis Pulau (JenisPulauID, JenisPulau)
3.6.2 Spesifikasi File Data
1. Tabel Pulau
Nama Tabel: Pulau
Deskripsi: Berisi informasi tentang pulau
Primary Key: PulauID
Tabel 3.3 Tabel Pulau
Nama Field Tipe Panjang Keterangan
PulauID Integer 10 ID pulau
NamaPulau Varchar 15 Nama Pulau
StatusPulau Varchar 15 Status Pulau
StatusWaterSport Varchar 15 Status Water SportKelID Integer 10 ID Kelurahan
JenisPulauID Integer 10 ID Jenis Pulau
2. Tabel Kelurahan
Nama Tabel: Kelurahan
Deskripsi: Berisi informasi tentang kelurahan
Primary Key: KelID
Table 3.4 Tabel Kelurahan
Nama Field Tipe Panjang Keterangan
70
KelID Integer 10 ID Kelurahan
NamaKel Varchar 20 Nama Kelurahan
KecID Integer 10 ID kecamatan
PotPulID Integer 10 ID Potensi Pulau Baru
3. Tabel Kecamatan
Nama Tabel: Kecamatan
Deskripsi: Berisi informasi tentang kecamatan
Primary Key: KecID
Table 3.5 Tabel Kecamatan
Nama Field Tipe Panjang Keterangan
KecID Integer 10 ID kecamatan
NamaKec Varchar 100 Nama Kecamatan
4. Tabel Potensi Pulau Baru
Nama Tabel: Potensi Pulau Baru
Deskripsi: Berisi informasi tentang potensi pulau baru
Primary Key: PotPulID
Table 3.6 Tabel Potensi Pulau Baru
Nama Field Tipe Panjang Keterangan
PotPulID Integer 10 ID Potensi Pulau
Baru
NamaPulBaru Varchar 100 Nama Potensi
Pulau Baru
71
5. Tabel Jenis Pulau
Nama Tabel: Jenis Pulau
Deskripsi: Berisi informasi tentang jenis pulau
Primary Key: JenisPulauID
Table 3.7 Tabel Jenis Pulau
Nama Field Tipe Panjang Keterangan
JenisPulauID Integer 10 ID Jenis Pulau
JenisPulau Varchar 100 Jenis Pulau
3.6.3 ERD
Gambar 3.4 ERD
3.6.4 STD
1. STD Tampilan Menu Utama
Gambar 3.5 STD Tampilan Menu Utama
2. STD Tampilan Home
72
Gambar 3.6 STD Tampilan Home
3. STD Tampilan Kepulauan
Gambar 3.7 STD Tampilan Kepulauan
4. STD Tampilan Gallery
Gambar 3.8 STD Tampilan Gallery
5. STD Tampilan About Us
Gambar 3.9 STD Tampilan About Us
3.6.5 Rancangan Layar
1. RANCANGAN LAYAR MENU HOME
Gambar 3.10 Rancangan LayarMenu Home
73
2. STORY BORD MENU GALLERY
Gambar 3.11 Rancangan Layar Menu Galery
3. RANCANGAN LAYAR MENU ABOUT US
Gambar 3.12 Rancangan Layar Menu About Us
4. RANCANGAN LAYAR MENU KEPULAUAN
Gambar 3.13 Rancangan Layar Menu Kepulauan
5. RANCANGAN LAYAR MENU LEGENDA
Gambar 3.14 Rancangan Layar Menu Legenda
6. RANCANGAN LAYAR MENU IDENTITAS
Gambar 3.15 Rancangan Layar Menu Identitas
7. RANCANGAN LAYAR MENU BANTUAN
Gambar 3.16 Rancangan Layar Menu Bantuan
8. RANCANGAN LAYAR MAP CONTENT PULAU SERIBU
Gambar 3.17 Rancangan Layar Map Pulau Seribu
74
9. RANCANGAN LAYAR PERUNTUKAN PULAU BARU
Gambar 3.18 Rancangan Layar Peruntukan Pulau Baru
10. RANCANGAN LAYAR PERAIRAN DANGKAL
Gambar 3.19 Rancangan Layar Perairan Dangkal
11. RANCANGAN LAYAR TEMPAT WATERSPORT
Gambar 3.20 Rancangan Layar Tempat Water Sport
12. RANCANGAN LAYAR KELURAHAN
Gambar 3.21 Rancangan Layar Kelurahan
13. RANCANGAN LAYAR KECAMATAN
Gambar 3.22 Rancangan Layar Kecamatan