PEMBIAYAAN
DALAM K3
Oleh: Ir. Aris Sunaryo Hadi,CSP 1
WORKSHOP PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN PROPINSI
JAWA TENGAH
Semarang: 12 Mei 2018
Disusun oleh: Ir. Aris Sunaryo Hadi, CSP
5/12/2018 Oleh : Kusumo DS, MSi, CSP 2
PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
2
PERKENALAN
NAMA : Ir. Aris Sunaryo Hadi, CSP
TEMPAT/ TGL LAHIR : Bandung, 25 Maret 1961
STATUS : Kawin
ALAMAT : Vila Batu Tulis No. 46, RT 01/09 Kp. Kebon Kelapa Bogor,
Bogor 16133
PENGALAMAN KERJA :
1. PT. Cipta Bangun Nusantara EPCM
2. PT. Cirijasa Engineering Consultant
3. PT. Wahana Mitra Amerta Consultant
4. PT. ALKON Indo Sejahtera
5. Asesor LPJK
8. Nara Sumber PJK3
SERTIFIKASI PERSONIL :
• Auditor SMM ISO 9001, OHSAS, ISO SML 14001
• Auditor SMK3 PP50
• Ahli Utama K3 Konstruksi
• Ahli K3 Umum
• Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut
• Ahli Madya SMM
DASAR HUKUM1. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya;
3. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Perpres No. 04 Tahun 2105;
4. Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri PU Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015; Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi
7. Surat Edaran Menteri PUPR No. 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 3
UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2017
Tentang JASA KONSTRUKSI
Pasal 21 (8) Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan
dokumen kontrak yang mengatur hubungan
hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.;
Pasal 3 (d) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
bertujuan untuk
d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu
mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan
kenyamanan lingkungan terbangun;.
4
PERATURAN PEMERINTAH NO: 29 TH. 2000
Tentang PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI
Pasal 17 : Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa
butir a :
Menyusun dokumen penawaran yang memuat :
a. Rencana dan metode kerja,
b. Rencana usulan biaya,
c. Tenaga terampil dan tenaga ahli,
d. Rencana anggaran keselamatan dan kesehatan
kerja serta peralatan.
5
PERPRES No.54/2010
BESERTA PERUBAHANNYA
TENTANG PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH
6
Penjelasan Pasal 66 Ayat 5
1. HPS DIGUNAKAN SEBAGAI:
a. ….
b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggipenawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya danPengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakanmetoda Pagu Anggaran;
Batas tertinggi penawaran tersebut termasukbiaya overhead yang meliputi antara lain biayaKeselamatan dan Kesehatan Kerja, keuntungandan beban pajak.
7
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN
JASA KONSULTANSI
8
Buku PK 01 A – Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung)
Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem
Gugur Kontrak Harga Satuan
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
9. Isi Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
9.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas:a. ………g. Formulir RK3K
10. ……
11. Pemberian Penjelasan11.1 ……………
11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada
peserta mengenai :
a. .........
l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk
kondisi dan bahaya;
9
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
16. Dokumen Penawaran
16.1 ……………
16.2 Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri
atas:
a. .........
g. RK3K;
17. Harga Penawaran
17.1 ……….
17.3 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan
serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta
biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk
pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah
diperhitungkan dalam total harga penawaran.
10
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
25. Pembukaan Dokumen Penawaran25.1 ……………
25.8 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para
peserta mengenai kelengkapan/ pemenuhan Dokumen
Penawaran yang meliputi :
a. .........
h. RK3K;
28. Evaluasi Penawaran
28.1 Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem gugur
11
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
28.14 Evaluasi Administrasi
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
1. syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan
dipenuhi/dilengkapi:
a) ………..
f) RK3K
28.15 Evaluasi Teknis
a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi;
b. ……………..
c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
1) …………
2) Penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap:
a) …………..
f) RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3
yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan
risiko bahaya K3.
12
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (1)
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak
23. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)
23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapat
persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
23.2. RK3K disusun paling sedikit berisi:
a. Kebijakan K3
b. Organisasi K3
c. Perencanaan K3• Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko K3
• Pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
• Sasaran dan Program K3
d. Pengendalian Operasional K3
e. Pemeriksanaan dan Evaluasi Kinerja K3
f. Tinjauan Ulang Kinerja K3
13
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (2)
23.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi
lokasi pekerjaan;
23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RK3K jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa
kompensasi;
23.5 Pemutakhiran RK3K harus mendapatkan
persetujuan PPK;
23.6 Persetujuan PPK terhadap RK3K tidak mengubah
kewajiban kontraktual penyedia
14
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK(3)
24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
24.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. Program Mutu;
b. Rencana K3 Kontrak;
15
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (4)49. Perlindungan Tenaga Kerja
49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas
biaya sendiri untuk mengikutsertakan personilnya
pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan personilnya untuk memenuhi
peraturan keselamatan kerja. Pada waktu
pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta personilnya
dianggap telah membaca dan memahami peraturan
keselamatan kerja.
Oleh: Ir.Kusumo DS,MSi,CSP 16
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (5)
49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk
Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, penyedia wajib melaporkan kepada PPK
mengenai setiap kecelakaan yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam
waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
17
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (6)51. Asuransi
51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK
sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan
untuk:
a. Semua barang dan peralatan yang mempunyai
risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan
pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap
kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko
lainnya yang tidak dapat diduga;
b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanya;
c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.18
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (7)
64. Harga Kontrak
64.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan
keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
termasuk penyelenggaraan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) dan semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lainnya serta
biaya asuransi yang harus dibayar oleh
penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan
konstruksi.
19
BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN
GAMBAR (8)
13. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metoda Pelaksanaan/Metoda Kerja
a. Identifikasi bahaya harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/
metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah
terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
b. ..
c. ..
d. Setiap metoda kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus diidentifikasi
bahayanya, diuji efektifitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika
semua faktor kondisi lokal/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja
dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis serta
dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan
konstruksi dan pekerja/operator. Maka metoda kerja dapat disetujui,
setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis
dan/atau mudah dipahahami oleh pekerja/operator;
20
BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN
GAMBAR (9)
e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang
mempunyai potensi bahaya harus dilengkapi dengan metode
kerja, yang selamat dan aman. Misalnya:
• untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan
perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja,
pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang
sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja
terlindung dari bahaya jatuh.
• Untuk pekerjaan saluran galian tanah, berpasir yang mudah
longsor dengan kedalaman 1,5 m atau lebih, mutlak harus
menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk
naik/turun;21
14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi
a. ...
b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. diatas harus
mempunyai kemampuan untuk melakukan proses
manajemen risiko (identifiikasi bahaya, penilaian risiko
dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu
dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan
bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada
bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metoda
kerja/konstruksi tersebut telah dikendalikan pada tingkat yang
dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3
yang berlaku;
c. …
BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN
GAMBAR (10)
22
BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN GAMBAR
d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 di
atas harus mempunyai kemampuan melakukan analisis
keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap
sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan
bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan
diberikan tindakan pencegahan tehadap kecelakaan
kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;
e. Setiap identifikasi bahaya, penilaian risiko dan
pengendalian risiko, sebelum diterapkan harus ditinjau
dan dievaluasi keandalan dan ketepatannya oleh
Ahli K3 Konstruksi;
f. Dalam melaksanakan identifikasi bahaya harus
dilaksanakan oleh Ahli K3 Konstruksi/berkonsultansi
dengan Ahli K3 Konstruksi.
23
PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1. SATKER
2. PPK
3. ULP
4. PENYEDIA JASA
25
PERAN
SATKER
Mengalokasikan Biaya Penerapan SMK3
Konstruksi Bidang PU untuk organisasi
Pengguna Jasa pada DIPA Satuan Kerja,
antara lain untuk:
1. Penyediaan sarana dan prasarana K3
2. Program pembinaan penerapan SMK3
Konstruksi Bidang PU
PERMEN PU
No:05/PRT/M/
2014
Pasal 15
Ayat d
26
BIAYA PENERAPAN SMK3
1. Penyiapan RK3K
2. Sosialisasi dan Promosi K3
3. Alat Pelindung Kerja
4. Alat Pelindung Diri
5. Asuransi dan Perijinan
6. Personil K3L
7. Fasilitas sarana kesehatan
8. Rambu-rambu
9. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
Pasal 20
Ayat 1
27
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/
M/2015
28
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/M
/2015
29
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/
M/2015
30
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/
M/2015
31
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/
M/2015
Oleh: Ir.Kusumo DS,MSi,CSP 32
PERAN PPK
a) Menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU
untuk setiap paket pekerjaan konstruksi;
b) Mengidentifikasi dan menetapkan potensi
bahaya K3 Konstruksi;
c) Dalam mengidentifikasi bahaya dan
menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi,
PPK dapat mengacu hasil dokumen
perencanaan atau berkonsultasi dengan
Ahli K3 Konstruksi;
d) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
yang didalamnya memperhitungkan biaya
penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang
PU;
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
Pasal 16
Ayat a s/d f
33
PERAN PPK
e) Menyusun dan menetapkan
Dokumen Kontrak yang didalamnya
memuat ketentuan penerapan SMK3
Konstruksi Bidang PU;
f) Membahas dan mengesahkan RK3K
yang disusun oleh Penyedia Jasa pada
saat rapat persiapan pelaksanaan, atas
dasar rekomendasi Ahli K3 Konstruksi/
Petugas K3 Konstruksi;
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
Pasal 16
Ayat a s/d f
34
PERAN POKJAa) Memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
memastikan bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam biaya umum.
b) Apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU, maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan kepada PPK untuk dilengkapi.
c) Menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuaikriteria yang didalamnya memuat:
1. Uraian Pekerjaan;
2. Potensi Bahaya;
3. Identifikasi bahaya K3;
4. Persyaratan RK3K sebagai bagian dari dok usulan teknis
5. Evaluasi teknis utk menilai pemenuhan persyaratan K3 ygtertuang dlm RK3K, dilakukan thp sasaran dan program K3
6. Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi utk pekerjaan ygmempunyai potensi bahaya K3 tinggi dan dapat mensyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan
7. Melibatkan Petugas K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 rendah.
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
PASAL 17
Ayat a s/d e
35
PERAN
POKJA
d. Memberikan penjelasan pada saat
anwijzing tentang potensi dan identifikasi
serta menuangkan dalam berita acara
aanwijzing tentang potensi dan identifikasi
bahaya dari pekerjaan konstruksi yang
akan dilelangkan.
e. Menilai pemenuhan RK3K terkait dengan
ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan
Barang/Jasa
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
PASAL 17
Ayat a s/d e
36
PERAN
PENYEDIA JASA1. Berhak meminta penjelasan kepada Pokja ULP tentang
risiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan potensibayaha K3 yg dpat terjadi pada saat Rapat PenjelasanPekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum batasahir pemasukan penawaran.
2. Menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampirandokumen penawaran.
3. Apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka:
a. Menyampaikan RK3K yg memuat seluruh kegiatandalam pekerjaan yg akan dilaksanakan pada saatpersiapan pelaks pek konstruksi/ Pre ConstructionMeeting (PCM).
b. Menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paketpekerjaan yg mempunyai Tingkat Potensi BahayaTinggi atau Petugas K3 Kontruksi untuk paketpekerjaan dg Tingkat Potensi Bahaya K3 Rendah.
4. Menghitung dan memasukan biaya penyelenggaraanSMK3 dlm harga penawaran sebagai bagian dari biayaumum.
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
PASAL 18
37
CONTOH
PERHITUNGAN BIAYA K3
YANG DIALOKASIKAN
DALAM BIAYA UMUM
38
39
40
41
42
43
44
45
46
TERIMA KASIH
48