Upload
ghiyats-dewantara
View
53
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MAKALAH
MENGENAL DAN MEMAHAMI AKUNTANSI MAKRO
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Publik
Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Abdul Halim, M. B. A.
OLEH:
GHIYATS FURQAN DEWANTARA (407298)
PROGRAM MAGISTER SAINS AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
MARET 2017
1 | M e n g e n a l d a n M e m a h a m i A k u n t a n s i M a k r o
PEMBAHASAN
1. Pengertian Akuntansi
Terdapat berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar di bidang
akuntansi. Salah satunya adalah definisi akuntansi yang dikemukakan oleh
Revrisond Baswir. Baswir (2000: 4) mendefinisikan akuntansi dari dua pendekatan,
yaitu dari segi prosesnya dan dari segi fungsinya. Dari segi prosesnya, akuntansi
adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan dan meringkas
transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan, serta
melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan
keuangan. Sedangkan dari segi fungsinya, beliau memakai definisi akuntansi yang
dikemukakan oleh Ahmed Belkaoui yaitu “akuntansi adalah suatu kegiatan jasa
yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif – terutama yang bersifat keuangan,
dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai
dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif
tindakan”.
Dalam pengertian yang telah dikemukakan di atas, terdapat dua pihak yang
diharapkan mampu untuk memberikan informasi keuangan yaitu lembaga dan
perusahaan. Lembaga dan perusahaan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori,
yaitu (1) mikro yang mencakup yayasan, pemerintahan, koperasi, persekutuan
komanditer dan firma; dan (2) makro yang mencakup perekonomian nasional.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga dan perusahaan harus
memiliki empat karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat
2 | M e n g e n a l d a n M e m a h a m i A k u n t a n s i M a k r o
dibandingkan. Karakteristik tersebut harus terpenuhi agar informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan tidak
menyesatkan penggunanya.
2. Akuntansi Makro
Berdasarkan ukuran lembaga atau perusahaan yang memakainya, akuntansi
dibagi menjadi dua kategori, yaitu akuntansi mikro dan akuntansi makro. Akuntansi
mikro adalah akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dan pemerintahan.
Akuntansi makro yang dikenal juga sebagai akuntansi sosial, akuntansi ekonomi,
akuntansi nasional dan akuntansi ekonomi nasional merupakan akuntansi yang
diterapkan untuk melayani perekonomian secara Nasional dalam pengelolaan
keuangan negara.
Terdapat lima segmen dalam akuntansi makro yaitu (1) rekening pendapatan
dan produksi nasional, (2) rekening antar industri, (3) rekening arus dana, (4)
rekening neraca pembayaran dan (5) rekening neraca nasional.
3. Keuangan Negara
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut (UU No. 17 Tahun 2003).
3 | M e n g e n a l d a n M e m a h a m i A k u n t a n s i M a k r o
Keuangan negara meliputi:
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,
dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/ perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.
4. Ruang Lingkup Keuangan Negara
Berdasarkan ruang lingkup pengelolaan, keuangan negara dibagi menjadi dua
kategori, yaitu keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan dan keuangan
negara yang dikelola sendiri oleh negara. Pengelolaan keuangan negara yang
dipisahkan merupakan keuangan negara yang dikelola oleh BUMN/BUMD dan
4 | M e n g e n a l d a n M e m a h a m i A k u n t a n s i M a k r o
lembaga-lembaga keuangan milik negara. Keuangan yang dikelola sendiri oleh
negara terdiri dari dua bagian, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/APBD) dan barang-barang milik negara.
APBN/APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah
yang diharapkan akan terjadi di periode anggaran yang akan datang. APBN
ditetapkan setiap tahun berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang dirancang
sesuai rencana anggaran yang dibuat oleh meteri/ pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran/pengguna barang yang nantinya APBN tersebut harus disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun
berdasarkan rencana kerja Pemerintnah Daerah yang nantinya harus disetujui oleh
DPRD.
Barang-barang milik negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah (PP No. 27 Tahun 2014).
5. Pengelolaan Keuangan Negara
Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar tujuan bernegara dapat tercapai.
5 | M e n g e n a l d a n M e m a h a m i A k u n t a n s i M a k r o
Pengelolaan Keuangan Negara dilakukan oleh Presiden dengan
a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya;
c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan
daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Kegiatan pengelolaan keuangan negara semakin luas dan kompleks, oleh
karena itu, kegiatan pengelolaan negara perlu diatur ketentuan mengenai hubungan
keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional.
Dalam UU No. 17 Tahun 2003, ketentuan tersebut meliputi hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah
asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan
perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola
dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank
sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam
penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan
pemerintah daerah, adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana
perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur
pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara
6 | M e n g e n a l d a n M e m a h a m i A k u n t a n s i M a k r o
pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan
badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan
pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari
perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
7 | M e n g e n a l d a n M e m a h a m i A k u n t a n s i M a k r o
KESIMPULAN
Di Indonesia, akuntansi makro dan akuntansi mikro tidak dapat dipisahkan.
Hubungan ini timbul karena adanya pendelegasian kekuasaan atas pengelolaan
keuangan negara dari Presiden melalui Menteri Keuangan kepada Kepala
Pemerintahan Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Pendelegasian ini berupa
penggunaan anggaran yang terdapat dalam APBN dan APBD.
Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar tujuan bernegara
dapat tercapai. Di akhir periode, pelaksanaan APBN dan APBD harus
dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang harus dibuat oleh
pengguna anggaran dengan memenuhi empat karakteristik yaitu dapat dipahami,
relevan, andal, dan dapat dibandingkan.
8 | M e n g e n a l d a n M e m a h a m i A k u n t a n s i M a k r o
DAFTAR PUSTAKA
Baswir, Revrisond. 2000. Akuntansi Pemerintah Indonesia. Edisi ketiga.
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan (Revisi
2013). Jakarta: IAI.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara.
Renyowijoyo, Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba.
Edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
Yu., S. C. 1966. Microaccounting and Macroaccounting. The Accounting Review,
Vol. 41 No. 1, pp. 2-20. American Accounting Association.