PENERIMAAN PEMERINTAHPENERIMAAN PEMERINTAH

PERTEMUAN 10.MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK

LOGO

Pendahuluan

Mari berdoa terlebih dahulu, satukan niat untuk belajar Pokok Bahasan: Penerimaan Pemerintah Sub Pokok Bahasan: Review Materi pertemuan 9 Penerimaan Pemerintah Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pembiayaan Negara/pemerintah

Tujuan Instruksional Khusus:Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan struktur dan sumber penerimaan APBN/D, isu terkait perpajakan dan PNBP, serta pembiayaan negara

LOGO

Review Materi Pertemuan 9Sebutkan dan jelaskan -Struktur APBN, APBD!-Apa saja sumber penerimaan negara dan daerah?-Apa saja komponen pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah?-Apa kesimpulan teori tentang pengeluaran pemerintah? Mengapa bisa demikian?-Pemerintah seringkali membuat kebijakan ‘anggaran defisit’. Apa artinya? Apa kelebihan dan kelemahannya?-Apa fungsi APBN/D? Menurut Anda, apakah fungsi tersebut berjalan dalam pemerintahan pusat/daerah saat ini? Mengapa?

LOGO

Penerimaan PemerintahPengertiansemua penerimaan pemerintah dari sumber-sumber manapun untuk membiayai pengeluaran pemerintahSumber penerimaan negara (dalam APBN)?Sumber penerimaan daerah (dalam APBD)?Apa definisi /cakupan dari tiap sumber penerimaan tersebut?

LOGO

Penerimaan Pemerintah

2 Jenis penerimaan negara: penerimaan dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Pajak: pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah/ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bedanya dengan retribusi?)

Di atur dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

LOGO

PerpajakanPajak Negara: dipungut PempusPajak Penghasilan: UU Nomor 36 Tahun 2008Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: UU No. 42 Tahun 2009Bea Materai: UU No. 13 Tahun 1985Bea Masuk: UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang KepabeananCukai: UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang CukaiPajak Daerah: Dipungut Pemprov, Pemkab/pemkotSesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Propinsi dan Kabupaten). Contoh: Pajak dan bea balik nama Kendaraan Bermotor; rokok; hotel-restoran, parkir, hiburan. Reklame, dst.

LOGO

PerpajakanKriteria sistem pajak yang baik:(1) memenuhi prinsip-prinsip keadilan:•Prinsip manfaat : rakyat membayar pajak sebesar manfaat yang diterimanya. Semakin besar manfaat, semakin tinggi pajaknya.•prinsip kemampuan membayar: rakyat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya membayar, yang ditentukan oleh pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan kekayaan masing-masing (2)Prinsip kelayakan: jangan sampai pajak terlalu menekan si wajib pajak/pajak seminimal mungkin sehingga mereka dapat menerima membayar dengan sukarela.(3)Prinsip kepastian: pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti menentukan wajib pajaknya, mudah dimengerti dan mudah administrasinya, dapat dilaksanakan.(4)Prinsip ekonomi: a. pajak harus efisien dalam pemungutannya, jangan sampai biaya pemungutan lebih besar daripada pajaknya. b. Pajak memperbaiki inefisiensi sektor-sektor yang dikenai pajak, termasuk sektor swasta. c. Struktur pajak mampu mencapai fungsinya

LOGO

Perpajakan

Fungsi pajak:Fungsi budget/anggaran: pajak merupakan sumber penerimaan utama untu pembiayaan pengeluaran pemerintahFungsi regulatory/pengatur: pajak dimaksudkan mengatur perekonomian (melalui kebijakan fiskal) sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat, ada redistribusi pendapatan, serta stabilisai ekonomi

LOGO

PerpajakanBerdasarkan pihak yang menanggung beban pajak, ada 2 jenis pajak:Pajak langsung: pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan. Contoh: pajak pendapan, pajak bumi dan bangunanPajak tak langsung: pajak yang benanya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak penjualan, bea masuk, cukai, dst. Beban pada pengusaha, namun ‘dialihkan’ ke konsumen

2 bentuk pergeseran/pengalihan pajak:Pergeseran ke depan (forward shifting): dikenakan pada konsumenPergeseran ke belakang (backward shifting): dikenakan pada pemasok ‘input’ produksi

LOGO

PerpajakanIstilah: a.wajib pajak: orang yang harus membayar pajak; b.objek pajak (B): segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, misalnya penghasilanc.tarif pajak (R): besaran pajak.Besarnya pajak yang diterima pemerintah (T) = B x R Struktur pajak:Pajak progresif: pajak dikenakan dengan prosentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar. Pajak proporsional: pajak dikenakan dengan prosentase tetap untuk tingkat pendapatan yang meningkatPajak regresif: kebalikan pajak progresif.

LOGO

PerpajakanJenis pajak di Indonesia: - Pajak dalam negeri1. PPh (pajak penghasilan): Migas dan Non migas2. Pajak pertambahan nilai (PPn/pajak penjualan) dan Pajak penjualan atas barang Mewah (PPnBM)3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)4. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)5.Cukai6.Pajak lainnya

Pajak dari perdagangan luar negeri Bea masuk Pungutan ekspor

Besaran pajak ditentukan oleh UU

LOGO

Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Diatur dalam UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- PNBP: seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

- Kelompok PNBP: penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; pemanfaatan sumber daya alam; hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang

dipisahkan; pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah pengenaan denda administrasi; hibah yang merupakan hak Pemerintah Lainnya, menurut UU dan/atau PP

LOGO

Penerimaan Negara Bukan PajakBeberapa Peraturan tentang PNBP:-PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP-PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP- PP No. 1 Tahun 2004-001 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

LOGO

Pembiayaan Negara Semua penerimaan negara/pemerintah

(pajak dan PNBP) = sumber pembiayaan Sumber pembiayaan lain:- Mencetak uang baru (oleh bank sentral)- Pinjaman/hutang negara/loan- Hadiah/hibah

LOGO

Hutang Negara Semua pinjaman pemerintah untuk membiayai

pengeluarannya dengan tingkat bunga tertentu. Macam hutang negara:(a) berdasarkan ada/tidaknya jaminan: 1. hutang reproduktif/reproductive debt, yaitu hutang yang

disertai jaminan kekayaan negara. 2. dead weight debt, yaitu hutang tanpa jaminan kekayaan

negara. (b) berdasarkan kesukarelaan pemberi pinjaman

(kreditur)1. Hutang sukarela: tidak terlalu besar, bunga lebih tinggi.2. Hutang paksa: pemerintah dengan ‘paksaan’

mengumpulkan pinjaman(c) berdasarkan pihak pemberi pinjaman (kreditur)(1) hutang dalam negeri(2) hutang luar negeri

LOGO

Hutang NegaraSumber pinjaman negaraPihak di dalam dan luar negeri dengan cara pemerintah/negara menjual obligasi pada perorangan/individu, Sektor perusahaan/lembaga keuangan non bank, Bank-bank umum, Bank sentral Beban hutang negara

Beban hutang Luar Negeri:Dampak langsung: mengurangi ‘porsi’ pengeluaran pemerintah yang lainDampak tidak langsung: meningkatnya beban pajak  

Beban hutang dalam negeri:Dampak langsung: meningkatnya pendapatan pihak yang kreditur dalam negeri, biasanya kelompok kaya. Akibat: mempertinggi gap/kesenjangan kelompok kaya/miskin Dampak tidak langsung: meningkatnya beban pajak

LOGO

BAHAN DISKUSI Mana yang lebih utama, hutang luar negeri atau

hutang dalam negeri? Pada waktu tertentu, hutang negara merupakan

sumber penerimaan pemerintah yang lebih baik daripada penarikan pajak bagi pertumbuhan/pendapatan nasional. Mengapa demikan? (Ingat kembali teori konsumsi dan hubungannya dengan pendapatan nasional!)

Mengapa pula dalam hal-hal tertentu, hutang negara lebih baik daripada mencetak uang sebagai sumber penerimaan negara? (Ingat konsep ‘jumlah uang beredar dimasyarakat’ dan pengaruhnya terhadap inflasi).

LOGO

Ada pertanyaan????

Pembagian kelompok + tugas kelompok

Berdoa sebelum kelas bubar

Terima kasih