PENETAPAN HARGA

BARANG & JASA SEKTOR

PUBLIK DI INDONESIA

( Perbedaannya dengan Sektor Bisnis )

1

Manajemen pelayanan publik

Hakikat kualitas pelayanan publik menurut

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (Menpan) Nomor 63 tahun 2004,

dalam Ratminto (2006:19-20) adalah

pemberian pelayanan prima kepada

masyarakat yang merupakan perwujudan

kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi

masyarakat, yang berasaskan kepada :

2

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (Menpan) Nomor 63 tahun 2004

Transparansi atau memiliki sifat keterbukaan.

Akuntabilitas, atau dapat dipertanggung jawabkan.

Kondisional, atau sesuai dengan kondisi untuk

memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas.

Partisipatif, yang berarti mendorong peran serta

masyarakat.

( Keadilan ) Kesamaan hak atau tidak diskriminatif.

Keseimbangan hak dan tanggung jawab, antara

pihak pemberi pelayanan dan pihak penerima

pelayanan.

3

Manajemen pelayanan sektor bisnis

Lebih mendasarkan pada IndividualChoice pada pasar

Karakteristik dipengaruhi oleh hukum permintaan dan

penawaran ( Supply&demand )

Bersifat tertutup dari publik

Berorientasi pada keadilan pasar (tidak ada monopoli &monopsoni)

Kekuatan sektor swasta/bisnis adalah kekuatan pasar

4

Penentuan harga pelayanan publik

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan

pelayanan kepada masyarakat (public services).

Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dibiayai

melalui 2 sumber, yaitu :

Pajak

Pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai

konsumen jasa publik.

5

Strategi dalam Penetapan Harga

Barang & Jasa Publik

6

Two-part tariffs

Peak-load tariffs

Diskriminasi harga

Full cost recovery

Harga di atas marginal cost

Pelayanan publik yang dapat dijual

Penyediaan air bersih.

Transportasi publik.

Jasa pos dan telekomunikasi.

Energy dan listrik.

Perumahan rakyat.

Fasilitas rekreasi (pariwisata).

Pendidikan.

Jalan tol.

Irigasi.

Jasa pemadaman kebakaran.

Pelayanan kesehatan.

Pengolahan sampah/limbah

7

Dalam memberikan pelayanan public, pemerintahan dapat dibenarkan

menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak

langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan

public yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya :

Dasar pembebanan tarif pelayanan sektor publik

Beberapa pelayanan publik dapat dibebankan tarif

pelayanan. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada

konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan,

yaitu:

Adanya barang privat dan barang publik

Efesiensi ekonomi

Prinsip keuntungan

8

Alasan Pembebanan Langsung

Suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat, mungkin

barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga

tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak,

sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut.

Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau

langka sehingga konsumsi publik harus didisplinkan (hemat).

Terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan

pilihan daripada kebutuhan.

Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang

menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual

maupun industrial

Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan

publik atas suatu jasa apabila jenis standar pelayanannya tidak dapat

ditentukan secara tegas.

9

Kesimpulan

Publik

Harga barang/pelayanan publik ditetapkan dari aturan yangbiasa di pakai, yaitu dari total biaya penyediaan barang/jasa.Tidak mengutamakan provit & lebih kepada kesejahteraanmasyarakat.

Bisnis

Harga dari barang/jasa yang dijual dapat langsung di tentukandari besarnya biaya dalam proses produksi/pelayanan jasa danharga pasar.

Mengutamakan provit & harga harga bervariasi pada setiapcustomer ( masyarakat )

10

KesimpulanFasilitas pelayanan jasa dan barang yang didapat

secara gratis dari sektor publik pada dasarnya

tertutupui dari pajak yang kita bayar

(PPN,PBB,Pajak Kendaraan, Pajak Jalan dll)

Pembebanan tarif pelayanan langsung kepada

masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah

karena adanya barang privat yang tidak semua

masyarakat menggunakannya sehingga tidak

bersifat diskriminatif

( contohnya : tarif jalan tol, tarif PDAM dll )

11