1

PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG PUBLIK

Badrotuz Zahroh115020101111009

2

Outline

Pemerintah Peran Pemerintah

Teori Barang Publik

Peran pemerintah

dalam penyediaan

Barang Publik

3

PEMERINTAH

Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE-Yogyakarta

4

Pemerintah

Arti Sempit

Arti Luas

Definisi Pemerint

ah

• Hanya untuk tingkat tertinggi janji politik seperti Presiden, Perdana Menteri dan Anggota Kabinet

• Terdiri dari semua organisasi yang melayani kepentingan publik

• Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat

5

PERAN PEMERINTAH

6

Adam-Smith (Klasik)

Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan

Meyelenggarakan peradilan

Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam dan sebagainya.

Hindriks, Jean.,& Gareth D. Myles. 2006. Intermediate Public Economics. MIT Press Book

7

Peran Alokasi Sumber Daya• Mencakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah

dalam perekonomian serta penyediaan barang publik dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat

Peran Regulator• Mencakup UU dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat

termasuk UU dunia bisnis untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak kepemilikan pribadi

Peran Kesejahteraan Sosial• Mencakup kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara

yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (transfer payment) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagai masyarakat.

Peran Mengelola Ekonomi Makro• Memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi

negara melalui kebijakan yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.

Barton (2000)

Hindriks, Jean.,& Gareth D. Myles. 2006. Intermediate Public Economics. MIT Press Book

8

Alokasi

Pemerintah sebagai

penyedia barang dan jasa

publik

APBN 2013 : Anggaran Belanja

Infrastruktur Mencapai

Rp.201.3 T

Distribusi

Pemberdayaan Masyarakat

berpenghasilan rendah

APBN 2013 :BL Rp.2.8 T,

PNPM Rp.9.7 T, BOS Rp.32,7 T,

Jamkesmas Rp.8,1T

Stabilisasi

Penyediaan Berbagai jenis

Subsidi

APBN 2013 : Subsidi

Rp.317.2 T (BBM, Gas & Listrik, serta

beras, benih & pupuk).

Modern

Hindriks, Jean.,& Gareth D. Myles. 2006. Intermediate Public Economics. MIT Press Book

9

TEORI BARANG PUBLIK

Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE-Yogyakarta

10

Teori Pigou

• Harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan barang publik).

Barang Publik

• Analisa didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Kelemahan

11

Pengecualian dalam Barang Publik tidak dapat ditentukan

Masyarakat tidak mau mengungkapkan

kesenangan mereka yang menyebabkan kurva permintaan menjadi tidak ada.

Teori Bowen

Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE-Yogyakarta

12

Pembayarana atas Barang Publik berupa presentase dari total penyediaan.

Kelemahan : hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta

Teori Errick Lindahl

13

Barang Publik

Non-eksklusi

f

Non-rivalry

Kelemahan

Barang Publik Mempunyai

sifat kebersamaan

Penentuan jumlah

barang publik yang akan disediakan

Tidak tahu perubahan

kondisi pareto

optimum

Teori Samuelson

14

Barang Publik

• Setiap orang membayar penggunaan barang publik dengan jumlah yang sama, sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta.

Kelemahan

• Menggunakan indiveren curve yang kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaan dalam kehidupan sehari-hari.

Teori Anggaran

15

PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG PUBLIK

16

Dibutuhkan Fungsi Alokasi Pemerintah

Karena hanya pemerintah yang bisa dan harus menyediakan barang

publik

Namun pembayaran penyediaan diputuskan melalui sistem

pemungutan suara

Sebagaimana dalam teori Bowen, Barang swasta adalah barang yang mempunyai sifat pengecualian

Jadi jika barang publik tersedia maka tidak ada seorangpun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut

Peran pemerintah sebagai fungsi alokasi sangat dibutuhkan dalam penyediaan barang publik.

Karena dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh pihak swasta dan dapat diperoleh melalui sistem

pasar

17

KESIMPULAN

Salah satu fungsi negara atau pemerintah yang terpenting dalam

kehidupan ekonomi, terutama berkaitan dengan penyediaan barang-

barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dikenal dengan nama

kebutuhan publik.

Peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem

perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang

perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta.

Dengan demikian dalam sistem perekonomian modern, peranan

pemerintah dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: Peranan alokasi, Peranan distribusi, dan Peranan

stabilisasi.