Kelompok 5

PRESENTED BY – CATERINA PRIMEGA, CARMELO FABRIAN H, DEFANNY FITRI A, KEVIN ALEXANDER, NARA TANIA. (XII IPA-1)

Pasal Penghinaan Presiden

Pasal Penghinaan PresidenKarena banyaknya kritik yang menuai kontroversi mengarah pada Presiden Republik Indonesia pada saat masa kampanye berlangsung dahulu. Terutama pada media sosial serta untuk menjaga nama baik dan martabat presiden RI,

pemerintahan Jokowi telah mengusulkan pasal penghinaan terhadap presiden untuk dibahas di DPR. Kedua pasal yang dicanangkan tersebut secara tegas akan memidanakan setiap orang yang terbukti menghina Presiden dan Wakil Presiden.

KRISTOFORUS NEWSSMA KRISTOFORUS 2 THE WORLD’S FAVOURITE NEWSPAPER - Since 1879

"Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (tiga ratus juta rupiah).”

Aturan itu diperluas melalui Pasal 264 RUU KUHP yang berbunyi, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum,

yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Rencana pemerintah menghidupkan pasal penghinaan presiden lewat revisi Rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai beragam reaksi.Apalagi pasal tersebut telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Sanksi bagi penghina presiden

dimasukkan ke dalam RUU KUHP Pasal 263 Ayat 1 dan Pasal 264 RUU KUHP. Pasal 263 Ayat 1 berbunyi,

OPINI KELOMPOK:

KAMI SEBAGAI KELOMPOK 5,

TIDAK SETUJU DENGAN ADANYA RUU PENGHINAAN PRESIDEN INI.

ALASANNYA?

Beberapa alasan kenapa kita harus menolak usulan memasukkan kembali pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP :

Pertama , pasal penghinaan presiden yang diajukan pemerintahan Jokowi-JK ini ternyata sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Desember 2006 dengan No.013-022/PUU-IV/2006. Kala itu MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), pasal tersebut tidak relevan lagi diterapkan di republik ini.

Kedua, jika uu ini diterapkan maka dapat mencederai perjuangan para aktivis reformasi yang turut meletakkan dasar-dasar demokrasi di Indonesia. Menghidupkan pasal tersebut sama saja dengan mematikan sikap kritis masyarakat dan membungkam suara nurani rakyat (tidak ada bedanyadengan Orde Baru).

Ketiga, UU ini melanggar pasal 28E yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jika diterapkan, hal ini sama saja merupakan kemunduran hukum Indonesia.

Keempat, dengan adanya UU seperti ini, maka tidak mencerminkan sosok presiden yang dekat dengan rakyat