Embed Size (px)
Citation preview
TINJAUAN UMUM GOVERNANCE
DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
PANDANGANGOOD GOVERNANCE
KINERJA SUATU
LEMBAGA
SUSTAINABILITY DEMOKRASI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK
PENGERTIAN
• Governance diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.
• World Bank: Governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resource for development of society.
• UNDP: Governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.
PENGERTIAN
• World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
• UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara
PENGERTIAN
• Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation)
• Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
• Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan.
GOOD GOVERNANCE
• Pemerintahan yang baik• Tata kelola pemerintahan yang baik• Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank).
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)
• ParticipationKeterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan
• Rule of LawKerangka hukum yang adil & tegaknya supremasi hukum
• TransparencyDibangun atas kebebasan memperoleh informasi
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)
• ResponsivenessCepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
• Consensus orientationBerorientasi pada kepentingan masyarakat
• Equity (Kesataraan)Semua memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)
• Efficiency and EffectivenessPengelolaan sumberdaya publik harus berdaya guna dan berhasil guna
• AccountabilityPertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan
• Strategic visionPemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UK/ODA)
• Legitimacy
• Accountability
• Competency
• Penghormatan terhadap hukum/hak asasi manusia
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (OECD)
• Participatory development
• Human rights
• Democratization
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (MTI)
• Transparansi
• Akuntabilitas
• Kewajaran/kesetaraan
• Kesinambungan
ERA NEW PUBLIC MANAGEMENT
• Dalam dua dekade ini terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional menjadi sistem manajemen publik yang modern.
• Tradisional: kaku, birokratis, hierarkis.
• Modern: fleksibel, akomodatif.
FAKTOR PENDORONG NPM
• Managerialism (Pollit, 1993)
• Market-based public administration (Zhiyong,dan Rosenbloom, 1992)
• Post bureaucratic paradigm (Barzelay, 1992)
• Enterpreunerial government (Osborne & Gaebler, 1992)
KONSEKUENSI NPM
• Perubahan dari orientasi kebijakan menuju orientasi kinerja.
• Tuntutan melakukan efisiensi, cost cutting, dan kompetisi.
• Peningkatan public service
REINVENTING GOVERNMENT(OSBOURNE & GAEBLER 1992)
• Pemerintahan Katalis
Fokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik.
• Pemerintah Milik Masyarakat
Memberdayakan masyarakat daripada melayani• Pemerintah yang Kompetitif
Memberikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.
REINVENTING GOVERNMENT
• Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi
Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi
• Pemerintah yang Berorientasi Hasil
Membiayai hasil, bukan masukan• Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan
Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi
REINVENTING GOVERNMENT
• Pemerintahan WirausahaMampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.
• Pemerintahan AntisipatifBerupaya mencegah daripada mengobati
• Pemerintah DesentralisasiMengubah dari hierarki, menuju partisipatif dan tim kerja
REINVENTING GOVERNMENT
• Pemerintah Berorientasi pada Mekanisme Pasar
Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut
SEJARAH KEUANGAN NEGARAAturan Peralihan UUD 1945
Indische Comptabiliteitswet (ICW Stbl. 1925 N0 448)
Diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6 dan 1955 Nomor 49
Undang-undang No 9 Tahun 1968
Undang-undang No 17 Tahun 2003
REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
8 PRINSIP DASAR GOOD GOVERNANCE (WORLD BANK)
1. Partisipasi
2. Tegaknya Supremasi Hukum
3. Transparansi
4. Responsif (kepedulian pada stakeholder)
5. Berorientasi pada konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan efisiensi
8. Akuntabilitas
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran
Pertanggungjawaban
UU NO. 5/1974PP NO. 5/1975PP NO. 6/1975Manual
Administrasi Keuangan
Daerah (MAKUDA)
KEPMENDAGRINO.
29/2002
UU NO. 22/1999UU NO. 25/1999PP NO.
105/2000
PERDA POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
PP NO. 58/2005
UU NO. 17/2003UU NO. 1/2004
UU NO. 15/2004UU NO. 25/2004UU NO. 32/2004UU NO. 33/2004PP NO. 24/2005
PERMENDAGRI NO.
13/2006
PERATURAN/ KEPUTUSAN KEPALA
DAERAH
ORDE BARU (SENTRALIS
TIK)
REFORMASI TAHAP I
REFORMASI TAHAP
II
Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Keuangan
PERMENDAGRI NO.
59/2007
PERUBAHAN MENDASAR REFORMASI KEUANGAN NEGARA
• Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara
• Asas-asas umum
• Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
• Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD
• Hubungan keuangan pemerintah
• Pelaksanaan APBN dan APBD
• Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara
OBYEK SUBYEK
PROSES TUJUAN
PENDEKATAN DALAM PERUMUSAN KEUANGAN NEGARA
ASAS UMUM DALAM PKN
• Asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas
spesialitas.
• Best practices : akuntabilitas, profesionalitas,
proporsionalitas, keterbukaan dalam PKN, Pemeriksaan
keuangan oleh badan pemeriksa yang independen.
ACUAN : REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA, MEMPERKOKOH LANDASAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN
KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN
PRESIDEN
PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN
KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN
PRESIDEN
CHIEF FINANCIALOFFICER
CHIEF OPERATIONALOFFICER
MELIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA
Hubungan keuangan pemerintah
• Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam
penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter
• Pemerintah pusat wajib mengalokasikan dana
perimbangan kepada pemerintah daerah
• Pinjaman asing harus disetujui oleh DPR
• Hubungan dengan perusahaan swasta, perusda, dan
badan pengelola dana masyarakat, dalam hal keuangan
harus mendapat persetujuan DPR/DPRD
Pelaksanaan APBN dan APBD
• Masalah administratif diatur dalam undang-
undang tentang perbendaharaan negara ( UU
No 1 th 2004)
• Pemerintah perlu menyampaikan laporan
realisasi semester pertama (akhir Juli) kepada
DPR/DPRD
• Pelaksanaan anggaran berbasis prestasi kerja
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
• Laporan keuangan terdiri dari :
1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas laporan keuangan
• Penyampaian laporan wajib tepat waktu dan
disusun mengikuti standar akuntansi
pemerintah yang ditetapkan melalui PP
13/04/23 31
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
• SENTRALISASI
• DESENTRALISASI
• DEKONSENTRASI
• TUGAS PEMBANTUAN
13/04/23 32
DESENTRALISASIPENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAH-AN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DEKONSENTRASIPELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERIN-TAH KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMEINTAH PUSAT DAN/ATAU PERANG-KAT PUSAT DI DAERAH
13/04/23 33
TUGAS PEMBANTUAN
PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA & DESA ATAU DARI PROVINSI/KAB/KOTA KE DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU YANG DISERTAI PEMBIAYAAN, SARANA, & PRASARANA SERTA SUMBERDAYA MANUSIA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PELAKSANAANNYA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADA YANG MENUGASKAN
34
REFORMASI KEUANGAN DAERAH
Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi) di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni :
Discretion Reform Reformasi di bidang keleluasaan pemerintah
daerah dalam mengelola sumber pendapatan
Budget Reform Reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah
Deficit Spending Reform
Reformasi dalam menggunakan dana pinjaman
Strategic Cost Reform
Reformasi dalam strategi pembiayaan.
Di dalam Otonomi daerah dimungkinkan berbagai
Strategi pembiayaan dalam meperoleh dana
dan penggunaanya
35
Reformasi ini menyangkut pemberian keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah
Discretion Reform
Dalam otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 Dan UU No. 25/1999 anggaran yang sudah disetujui DPRD
Tidak lagi harus dimintakan pengesahan Pemerintah daerah di atasnya
Karena memang pemerintahan daerah tidak lagi berjenjang
DPRD juga diberikan kewenangan menentukan
anggaran untuk lembaga legislatif
36
Budget Reform
Perubahan Proses Penyusunan Anggaran
Perubahan Struktur Anggaran
37
Perubahan Struktur Anggaran
Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran
tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran
yang incrementalism
Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi
dan meningkatkan akuntabilitas
38
SEGI POSITIF PERUBAHAN STRUKTUR ANGGARAN
Bilamana terjadi surplus/defisit akan nampak jelas
Memudahkan membuat perhitungan anggaran daerah
Memudahkan dalam melakukan analisis, evaluasi dan pengawasan anggaran (budgetary control)
Memungkinkan pembentukan cadangan melalui transfer
39
AZAS UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Tertib
Taat pada Peraturan Perundangan yang berlaku
Efisien
Efektif
Transparan
BertanggungjawabMemperhatikan Azas Keadilan
Dan Kepatutan
40
DEFICIT SPENDING REFORM
Sampai dengan Orde Baru Pemerintah Tidak Pernah menyatakan terjadi “Deficit”Alasannya menganut anggaran berimbang yang dinamis
Padahal yang terjadi pinjaman yang diterima dicatat sebagai “ Pendapatan”
Sejak Menteri Keuangan Prof. DR. Bambang Sudibyo direformasi, Penempatan Pinjaman tidak dicatat sebagai “Pendapatan” tetapi sebagai “Pinjaman”
41
STRATEGIC COST REFORM
Dipisahkan Belanja (Expenses) dan Biaya (Cost)
Dalam “Pembiayaan” dari Akuntansi diminta untuk mengungkap
Beban Biaya Publik Atau Biaya Aparatur
Beban Unit Kerja Mana, Eksekutif (unit Kerja Tertentu) atau Legislatif
Tahun Anggaran Mana, Tahun Berjalan (Current Year) atau Tahun Yang Akan Datang (Next Year)
Pos Mana
-Lain-lain
-Biaya Tidak Tersangka
-Sumbangan, Organisasi
42
KONDISI YANG TIDAK MENDUKUNG
Otonomi Daerah dimulai pada tahun 2001 dimana negara sedang mengalami krisisEkonomi (Krisis Multi Dimensional)
Sedang menghadapi gerakan separatis Aceh Merdeka, Maluku, Papua Merdeka,Sehingga “Otonomi” dirancukan dengan “pembagian kedaulatan (Souverignity)
Heterogenitas dalam penyebaran penduduk, kekayaan alam, kualitas penduduk
Krisis Kepercayaan terhadap Pemimpin nasional akibat dari krisis ekonomi dan Korupsi, BLBI- KLBI, Hutang yang menumpuk
Sistem anggaran yang tidak menggunakan “Fund System” sehingga perbaikan system Perencanaan yang agak Sulit
Perencanaan
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan Pengawasa
n/ Pengendali
an Input Proses Output/Input
Proses Output/Input
Proses Output
Kebijakan Umum APBD
KegiatanAnggaran
APBD Penatausahan & Akuntansi Laporan
Pelaksanaan APBD
Evaluasi
Kinerja
Hasil Evaluasi
•RPJMD/RKPD•Penjaringan
Aspirasi•Kinerja Masa
Lalu•Asumsi Dasar
• Kebijakan Pemerintah(RPJM/RKP/
Prioritas Pembangunan)
• Prestasi Kerja
• Perda APBD
• Formulir/Dokumen
•Catatan/Register
• Semesteran
•Tahunan
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
