Hukum Bisnis STIE MUHAMMADIYAH CILACAP

2013

Oleh

WARSONO , SH., M.Hum

Desember 2013

Bahasan :

Bentuk organisasi

bisnis

Pengertian

Usaha: setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dn/atau laba (Pasal 1 huruf d UU No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan)

Pengusaha: setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan (Pasal 1 huruf e)

Perusahaan: setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1huruf b)

Perbedaan istilah

Badan Usaha adl Kesatuan yuridis tehnis dan ekonomis yg bertujuan mencari laba

Perusahaan adl Tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor2 produksi

Perbedaan :

Bd usaha adl : lembaga , status perusahaan

Perusahaan adl : tempat dmn bd usaha mengelola faktor2 produksi

Macam-macam Perusahaan

Perusahaan swasta o Perusahaan swasta nasional o Perusahaan swasta asing o Perusahaan swasta campuran Perusahaan Negara

Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara

Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis

Perusahaan Dagang

Persekutuan Perdata

Persekutuan Firma

Persekutuan Komanditer (CV)

Perseroan Terbatas

Koperasi

Perusahaan Dagang, ciri-ciri: o Modal milik satu orang saja o Didirikan atas kehendak seorang pengusaha o Keahlian,teknologi, manajemen dikelola 1 org o Bila tampak banyak orang di perusahaan

itu merupakan para pembantu pengusaha o Tdk bd hk; tdk jg persekutuan atau perkump o Risiko untung dan rugi tanggungan sendiri o Tdk melalui proses pendirian perush sbgmn

mestinya, kec dr kantor perdagangan setempat o Wajib membuat catatan keuangan, termasuk

kewajiban thd pajak dan retribusi daerah

Persekutuan perdata

o Perserikatan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. (ps.1618 KUHPerdata)

o Ciri-ciri

Pendirian • Berdasarkan perj para pihak (1320

KUHPer) • Dp dilakukan dg sepakat para sekutu atau

bisa pula dilakukan secara lisan (Psl 1624 KUHPer)

• Tiap sekutu wajib memasukkan dlm kas prsktn brupa uang, benda ,manaj (Psl 1619 KUHPer)

Perbedaan para sekutu

• Sekutu statuter o Tdk dp diberhentikan, kec atas ds hk o Diberhentikan oleh psktn perdata o Telah ditetapkan scr khusus dlm perj

psktn utk mjd pengurus persekutuan o Mempunyai wewenang scr penuh utk

melakukan segala perbuatan yg berhub dg kepengurusan persekutuan.

• Sekutu Mandater o Kekuasaan dapat dicabut sewaktu-waktu o Diangkat setelah persekutuan didirikan o Memiliki wewenang yg terbatas bdsk

pemberian kuasa dan dapat ditarik Pembagian keuntungan: biasanya

berdasarkan keseimbangan

Kekayaan persekutuan

o Pemasukan dari masing2 sekutu (inbreng) o Penagihan-penagihan ke dalam o Penggantian kerugian kpd psktn dr sekutu o Penagihan2 keluar kepada pihak ketiga

Berakhirnya persekutuan

o Lampaunya waktu o Musnahnya barang atau telah

diselesaikannya usaha yang menjadi pokok persekutuan perdata

o Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu

o Salah seorang sekutu meninggal

dunia, di bawah pengampaun, atau dinyatakan pailit

o Berdasarkan suara bulat dari para sekutu o Berlakunya syarat bubar

Persekutuan Firma (Fa) Prosedur pendirian

o Adanya akta pendirian o Akta pendirian didaftarkan di

kepaniteraan pengadilan negeri o Kmdn diumumkan di lembaran negara RI o Sebelum diumumkan:

» Menjalankn sgl mcm urusan perniagaan » Didirikan untuk waktu tidak terbatas,

» Tidak ada sekutu yang dikecualikan

untuk bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma

Kewajiban membuat pembukuan (Psl 6 ayat 1 KUHD)

Berakhirnya firma

o Lampaunya waktu dimana persekutuan perdata didirikan

o Musnahnya barang atau telah

diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata

o Kehendak dr seorg / bbrp orang sekutu o Salah seorang sekutu meninggal dunia

atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit

Pesekutuan Komanditer (CV)

o Persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer

Dua macam sekutu

Sekutu kerja/ sekutu komplementer /sekutu aktif, yaitu sekutu yang mengurus perseroan

Sekutu tdk kerja/ sekutu komanditer /sekutu pasif yaitu sekutu yang tidak kerja.

Macam-macam Persekutuan Komanditer

o Persekutuan komanditer diam-diam; persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer

o Persekutuan komanditer terang-terangan:

persekutuan komanditer yang sudah menyatakan dirinya kepada pihak ketiga

o Persekutuan komanditer dengan saham;

persekutuan komanditer terang-terangan yang yang modalnya terdiri dari saham-saham.

Prosedur pendirian o Adanya akta pendirian o Akta pendirian didaftarkan di kepaniteraan

pengadilan negeri o Setelah didaftarkan, diumumkan di

lembaran negara RI Tanggung jawab keluar

o Yang bertanggung jawab keluar adalah

sekutu kerja atau sekutu komplementer

Berakhirnya persekutuan

o Lampaunya waktu dimana persekutuan perdata didirikan

o Musnahnya barang atau telah diselesaikannya

usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata

o Kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu

o Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di

bawah pengampuan atau dinyatakan pailit

(sama dg psktn perdata dan psktn firma)

Perseroan Terbatas o adl bd hk yg merup persekutuan modal,

didirikan bdsk perj, melakukan keg usaha dg modal ds yg seluruhnya terbagi dlm saham dan memenuhi persyaratan yg ditetapkan dlm undang2 ini serta perat pelaksanaannya

Unsur-unsur PT o PT adalah badan hukum o PT adalah persekutuan modal o Didirikan berdasarkan perjanjian o Melakukan kegiatan usaha o Modalnya terdiri dari saham-saham

Organ perusahaan

o Rapat Umum Pemegang Saham, o Direksi o Komisaris

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik

atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pendirian

o Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

o Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil

bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Modal dan saham PT

Macam-macam modal PT

Modal dasar: modal keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan (minimum 50 jt rupiah)

Modal yang ditempatkan: modal yang

disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali penyetoran dalam kas perseroan.

Modal yg disetor: sjml uang tunai atau btk lain

yg diserahkan para pendiri kpd kas perseroan pd saat perseroan didirikan. Proporsi nominal saham yg benar2 dibayar pemegang saham.

Klasifikasi saham: Saham biasa : saham yg tdk memiliki

keistimewaan. Saham yg mengandung keistimewaan:

saham yg memiliki keistimewaan drpd saham biasa. Misal, pembagian dividen, pembagian sisa kekayaan perseroan stl perseroan dibubarkan atau likuidasi.

Pembubaran dan Likuidasi PT ,karena :

o Berdasarkan keputusan RUPS; o jangka wkt berdiri yg ditetapkn dlm AD brakhir; o Berdasarkan penetapan pengadilan; o dicabutya kepailtian bdsk kpts pengadilan niaga

yg mempy kekt hk tetap, harta pailit perseroan tdk cukup utk membayar biaya kepailitan;

o harta perseroan yg tlh dinyatakan pailit berada dlm keadaan insolvensi sbgmn diatur dlm UU ttg kpailitn

o Krn dicabutnya izin usaha perseroan shg mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai ketentuan perat perundangan.

KOPERASI

Pengertian

Adl bd usaha yg beranggotakan orang-seorang atau bd hk Koperasi dg melandaskan kegnya bdsk prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rkyt yang berdasar atas asas kklrgn (Psl. 1 (1) UU 25 tahun 1992 )

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Syarat dan Pembentukan

Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

Koperasi Skunder dibentuk sekurang –

kurangnya 3 (tiga) Koperasi. Pembentukan Koperasi dilakukan

dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

Koperasi mempunyai tempat kedudukan

dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Status Badan Hukum

o Koperasi memperoleh status badan hkum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

o Untuk mendapatkan pengesahan, para

pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi.

o Pengesahan akta pendirian diberikan dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan

o Pengesahan akta pendirian diumumkan

dalam berita Negara Republik Indonesia.

Keanggotaan

o Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.

o Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota .

o Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar .

o Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan ,hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar .

Perangkat Organisasi Koperasi

Rapat Anggota: merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pengurus: eksekutif koperasi yang menjalankan koperasi sebagaimana yang dimanatkan anggota koperasi melalui rapat anggota koperasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

Pengawas: organ koperasi yang bertugas mengawasi jalannya koperasi yang dijalankan oleh pengurus. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.

Kekuasaan RAT , menetapkan : o Anggaran Dasar; o Kebijakan umum dibidang organisasi

,manajemen dan usaha Koperasi; o pmilihan,pengangktn ,pberhentian pengurus

dan pengawas; o rencana kerja ,renc anggaran pdpt dan

belanja Koperasi ,serta pengesahan lap keu; o pengesahan pertanggjawaban pengurus

dalam pelaksanaan tugasnya; o pembagian sisa hasil usaha; o penggabungan ,peleburan ,pembagian ,dan

pembubaran Koperasi .

Tugas Pengurus

mengelola Koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana kerjaserta

rancangan rencanaanggaran pendapatan dan belanja Koperasi; menyelenggarakan Rapat Anggota; mengajukan laporan keuangan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan

dan inventaris secara tertib; memelihara daftar buku anggota dan pengurus .

Wewenang Pegurus

o mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan;

o memutuskan penerimaan dan dan penolakan

anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ;

o melakukan tindakan dan upaya bagi

kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggunajawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Tugas Pengawas

o melakukan pengawasan thd pelaks kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;

o membuat laporan tertulis tentang hasil

pengawasannya;

wewenang Pengawas

o meneliti catatan yang ada pada Koperasi; o mendapatkan segala keterangan yang

diperlukan;

Modal Koperasi o terdiri dr modal sendiri dan modal pinjaman. o Modal sendiri dapat berasal dari: Simpanan Pokok; Simpanan Wajib; Dana Cadangan; Hibah.

o Modal Pinjaman dapat berasal dari: Anggota; Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; Bank dan lembaga keuangan lainnya; Penerbitan obligasi dan surat hutang lainny Sumber lain yang sah.

Sisa Hasil Usaha

• SHU Koperasi merup pendapatan Koperasi

yg diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dg biaya, penyusutan , dan kwjb lainnya termasuk pajak dalam tahun buku ybs

• SHU stl dikurangi dana cad , dibagikan kpd

anggota sebanding dg jasa usaha yg dilakukan oleh masing2 anggota dg Koperasi, serta digunakan utk pddk Perkop dan keperluan lain dr Koperasi, sesuai dg kpts Rapat Anggota.

• Besarnya Pemupukan dana cadangan

ditetapkan dalam Rapat Anggota,

Pembubaran Koperasi , bdsk ;

o Keputusan Rapat Anggota,atau o Keputusan Pemerintah, karena:

terdapat bukti bahwa Koperasi yang

bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;

kegiatan bertentangan dengan ketertiban

umum dan/atau kesusilaan; kelangsungan hidupnya tidak

dapat lagi diharapkan .