Upload
muhammad-amri
View
2.020
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Analisis Terhadap Sumber-Sumber Penerimaan Daerah
“Kota Bontang”
Provinsi Kalimantan Timur
Disusun untuk memenuhi penugasan mata kuliah Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah
2010
Disusun oleh Muhammad Amri
2C Kebendaharaan Negara
Word count : 2,640
PENDAHULUAN
Dengan disahkannya paket Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, mulai dari
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25
tahun 1999, maka sebagai konsekuensinya Pemerintah Pusat memberikan wewenang penuh
kepada Pemerintah Daerah selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengatur dan
menyelenggarakan semua urusan pemerintahan di luar daripada urusan yang memang telah
ditentukan sebagai urusan dari pemerintah pusat. Selain itu, UUD 1945 juga telah cukup jelas
mengamanatkan dalam batang tubuhnya pada pasal 18 di mana di dalamnya diatur tentang
pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa pemerintahan daerah baik yang besar maupun
kecil.
Berdasarkan hal itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang seluas-luasnya
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai
macam potensi daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
Salah satunya adalah dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Melihat kondisi
riil saat ini, masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya yang sangat
besar akan tetapi tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintahnya. Sehingga,
pembangunan di daerah tersebut masih berjalan lamban jika dibandingkan dengan daerah lain
yang memiliki potensi yang tidak sebesar daerah itu akan tetapi mampu membangun
daerahnya dengan baik. Dengan kata lain, Pendapatan Asli Daerah yang mestinya didapat dari
pemanfaatan potensi tersebut belum mencerminkan kondisi riilnya dalam implementasinya di
pemerintahan daerah itu sendiri.
Oleh karena itu, sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah ini, saya akan mencoba sedikit melakukan kajian tentang sumber-sumber
penerimaan daerah di kota asal saya, kota Bontang yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,
dan penerapan (implementasi) dari penerimaan yang telah diperoleh daerah tersebut dalam
mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PEMBAHASAN
I. Kajian Teori dan Implementasi Tentang Sumber-Sumber Penerimaan Daerah
Penerimaan daerah1 merupakan semua uang yang masuk ke kas daerah.
Adapun penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari dua sumber,
yaitu Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
i. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
Pendapatan Daerah ini terbagi lagi berdasarkan sumbernya yang terdiri dari :
Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan
ii. Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Adapun sumber-sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah terdiri dari :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah ( SILPA )
Penerimaan Pinjaman Daerah
Dana Cadangan Daerah
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Adapun jenis-jenis sumber penerimaan yang tergolong sebagai Pendapatan Asli
Daerah antara lain :
a. Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Adapun jenis-jenis Pajak Daerah (UU No. 28/2009), antara lain :
i. Pajak provinsi, yang terdiri dari 5 jenis, yaitu :
Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan
Pajak Rokok
ii. Pajak Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 11 jenis, yaitu :
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Adapun sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah tersebut di atas
berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 diubah menjadi closed list dari
sebelumnya open list. Sehingga, Pemerintah Daerah tidak boleh memungut
pajak dan retribusi selain daripada yang telah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Selain itu, sistem closed list yang saat ini berlaku juga
mengatur tentang kekhususan untuk retribusi masih dimungkinkan adanya
tambahan jenis retribusi yang sebelumnya ditetapkan lewat Peraturan
Pemerintah.
b. Retribusi Daerah, yang merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.
Adapun jenis-jenis sumber penerimaan daerah yang tergolong ke dalam
retribusi daerah (UU 28/2009) antara lain :
i. Jasa Umum (14 jenis retribusi)
yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
ii. Jasa Usaha (11 jenis retribusi)
Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial yang meliputi:
pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan
Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum
disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
iii. Perizinan Tertentu (5 jenis retribusi)
Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penanaman
modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ).
d. Lain-lain PAD yang sah
Misalnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa
giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan dana bersumber dari APBN untuk membiayai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk mengatasi
masalah vertikal fiskal gap dan horisontal fiskal gap di mana vertical fiscal gap itu
terjadi apabila kapasitas penerimaan pemerintah pusat lebih besar daripada
pemerintah daerah sehingga penerimaan daerah tidak mencukupi kebutuhannya,
sedangkan horizontal fiscal gap terjadi apabila adanya gap dalam memenuhi
kebutuhan antardaerah akibat perbedaan dalam kapasitas penerimaan masing-
masing daerah tersebut.
Adapun dana perimbangan itu terdiri atas :
a. Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Adapun sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil itu,
antara lain :
i. DBH pajak
Terdiri atas :
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*
DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
Cukai Hasil Tembakau
PBB
Pusat (10%)
Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%)DBH Pajak
PPh Ps.25 dan Ps.29 WPOPDN,
PPh Ps.21
Cukai Hasil
Tembakau
Daerah (90%)
Insentif Kab/Kota (3,5%)
Provinsi (16,2%)
Biaya Pungut (9%)
Pusat (80%)
Daerah (20%)Provinsi (8%)
Kab/Kota (12%)
Pusat (98%)
Daerah (2%)
Provinsi (30%)
Kab/Kota Penghasil (40%)
Kab.Kota Pemerataan (30%)
BPHTB *)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Dibagi rata ke Kab/Kota 20%
Provinsi (16%)
Kab/Kota (64%)
Kab/Kota (64,8%)
*) tahun ini diserahkan kepada daerah.
ii. DBH Sumber Daya Alam
Berasal dari :
Kehutanan
Pertambangan Umum
Perikanan
Pertambangan Minyak Bumi
Pertambangan Gas Bumi
Pertambangan Panas Bumi
B ag i H as il S u m b erD aya A lam
K eh u tan an
P ertam b an g anU m u m
Iu ran H ak P en g u asaanH u tan (IH P H )
P rov is i S u m b er D ayaH u tan (P S D H )
D an a R eb oisas i
P u sat (2 0 % )
P u sat (2 0 % )
D aerah (8 0 % )
D aerah (8 0 % )
P u sat (6 0 % )
D aerah (4 0 % )
P rov in s i (1 6 % )
K ab u p aten /K ota (6 4 % )
P rov in s i (1 6 % )
K ab u p aten /K ota P en g h as il (3 2 % )
K ab u p aten /K ota d alam satu p rov in s i (3 2 % )
Iu ran T etap (L an d R en t)
Iu ran E ksp loras i d anE ksp lo itas i (R oyalty )
P u sat (2 0 % )
D aerah (8 0 % )
P u sat (2 0 % )
D aerah (8 0 % )
P rov in s i (1 6 % )
K ab u p aten /K ota (6 4 % )
P erikan an
P u n g u tan P en g u sah aanP erikan an
P rov in s i (1 6 % )
K ab u p aten /K ota P en g h as il (3 2 % )
K ab u p aten /K ota d alam satu p rov in s i (3 2 % )
P u n g u tan H as ilP erikan an
P u sat (2 0 % )
K ab u p aten /K ota (8 0 % )
P ertam b an g anM in yak B u m i
P ertam b an g anG as B u m i
P ertam b an g anP an as B u m i
P u sat (8 4 ,5 % )
D aerah (1 5 ,5 % )
P rov in s i (3 ,1 % )
K ab u p aten /K ota P en g h as il (6 ,2 % )
K ab u p aten /K ota d alam satu p rov in s i (6 ,2 % )
0 ,1 % u n tu k An g g aran P en d id ikan D asar
P u sat (6 9 ,5 % )
D aerah (3 0 ,5 % )
P rov in s i (6 ,1 % )
K ab u p aten /K ota P en g h as il (1 2 ,2 % )
K ab u p aten /K ota d alam satu p rov in s i (1 2 ,2 % )S etoran B ag ianP em erin tah
Iu ran T etap d anP rod u ks i
0 ,1 % u n tu k An g g aran P en d id ikan D asar
0 ,2 % u n tu k An g g aran P en d id ikan D asar
0 ,2 % u n tu k An g g aran P en d id ikan D asar
0 ,2 % u n tu k An g g aran P en d id ikan D asar
0 ,2 % u n tu k An g g aran P en d id ikan D asar
P u sat (2 0 % )
D aerah (8 0 % ) 1 6 % P rovin s i; 3 2 % K ab /K o ta P en g h as il; 3 2 % K ab /K o ta d a lam sa tu p rovin s i
Kebijakan Dana Bagi Hasil 2011 :
Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi
pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi
DBH secara lebih transparan dan akuntabel.
Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan
tepat jumlah.
Penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA dan DBH Pajak.
b. Dana Alokasi Umum ( DAU ), adalah dana yang bersumber dari Pendapatan
APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.
Selain itu, DAU juga merupakan instrumen transfer yang bertujuan untuk
meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan
kemampuan antar daerah (equalization grant). (UU 33/2004 pasal 1 ayat 21)
DAU juga merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang
pengalokasiannya didasarkan atas formula dg konsep Alokasi Dasar dan
Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan
Kapasitas Fiskal. (UU 33/2004 pasal 27 ayat 2)
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari
Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN.
Pembagian porsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota ialah 10%
berbanding 90% dari jumlah pagu DAU Nasional.
i. DAU Daerah Pemekaran
Perhitungannya antara lain :
DAU daerah pemekaran dialokasikan sesuai dengan formula
Celah Fiskal, setelah undang-undang pembentukannya disahkan
dan data tersedia. (Ps 46 (1) dan (2) PP No. 55 / 2005)
Apabila kondisi tersebut diatas belum terpenuhi, perhitungan DAU
daerah pemekaran dilakukan dengan men-split dari daerah
induknya. (Ps 46 3) dan (4) PP No. 55 / 2005)
Perhitungan DAU daerah pemekaran dilakukan secara
proporsional dengan daerah induk berdasar variabel:
• Jumlah Penduduk;
• Luas Wilayah; dan
• Jumlah/Belanja Gaji PNSD
c. Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai
DAU = Alokasi Dasar (AD)+ Celah Fiskal (CF)
Alokasi Dasar = Belanja Gaji PNSD
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)
Kebutuhan Fiskal = Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional X (indeks-indeks)
Indeks Jumlah Penduduk (IJP)Indeks Luas Wilayah (ILW)Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Indeks Product Domestic Regional Bruto (PDRB)
Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + DBH Pajak + DBH SDA
Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional = Jumlah Belanja dalam APBD seluruh Indonesia dibagi jumlah daerah
Indeks-Indeks
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan
prioritas nasional. (UU 33/2004)
Tujuan DAK, antara lain :
i. Membantu daerah tertentu
ii. Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat
iii. Mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian
sasaran prioritas nasional.
Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan
indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Lain-lain Pendapatan yang sah
Adapun yang termasuk di dalamnya adalah :
a. Hibah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah,
badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa,
rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan
yang tidak perlu dibayar kembali.
b. Dana Darurat, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada
Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau
krisis solvabilitas (adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialami
Daerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui
APBD).
Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau
peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.
c. Dana otonomi khusus, yaitu dana otonomi yang secara khusus diberikan
kepada daerah-daerah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada :
i. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
ii. Wilayah Papua (meliputi Prov. Papua dan Papua Barat)
Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi
Khusus bagi Prov. Papua dan Prov Papua Barat.
d. Dana penyesuaian, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendidikan,
meliputi :
i. Tambahan Penghasilan Guru
Dana yang diberikan sebagai ntambahan penghasilan Guru sebesar
Rp250 ribu/guru/bulan agar penghasilan terendah mencapai Rp2 juta
ii. Tunjangan Profesi Guru
Tunjangan yang diberikan kepada Guru yang bersertifikasi Profesi
sebesar satu kali gaji pokok
iii. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dana yang diberikan kepada sekolah (SD/SMP) untuk pendanaan
operasional sekolah yang besarannya dihitung berdasarkan jumlah
murid kali tarip tertentu
iv. Dana Insentif Daerah (DID)
Dana yang dialoikasikan ke daerah sebagai penghargaan atas
pencapaian kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan dan
kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
Pinjaman Daerah
Pinjaman Daerah bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e. masyarakat.
Dana Cadangan
bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman
Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaan-nya dibatasi untuk pengeluaran
tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
II. Sumber-sumber penerimaan yang ada di Kota Bontang
No.
Uraian
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
aPendapatan Asli Daerah
42,744
1. Pajak Daerah
12,574
2. Retribusi Daerah
2,952
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5,000
4. Lain-lain PAD yang Sah
22,218
bDana Perimbangan
630,200
1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
630,200
2. DAU - 3. DAK - 4. Lain-lain -
c Lain-lain Pendapatan yang Sah
119,500
1. Hibah - 2. Dana Darurat - 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -
4. Lain-lain
119,500
2 PEMBIAYAAN
a sumber penerimaan daerah
183,062
1. SILPA
183,062
2. Pencairan dana cadangan -
3. penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah -
4. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan -
5. penerimaan kembali pemberian pinjaman -
Data di atas merupakan data Ringkasan APBD tahun 2010 kota Bontang yang meliputi
pendapatan dan pembiayaan.
Meskipun wilayah Kota Bontang tidak begiitu luas, hanya 49.757 Ha namun
karena terletak di jalur khatulistiwa dengan wilayah laut yang begitu luas, menjadikan
kota ini kaya akan potensi alam. Mulai dari minyak dan gas alam, hasil hutan, pertanian,
dan juga laut. Didukung lokasi yang strategis, Kota Bontang mempunyai aksesibilitas
darat dan laut yang baik. Aksesibilitas darat sangat baik karena terletak di jalur Trans
Kalimantan, serta terletak di Selat Makassar dengan pantai yang berbentuk teluk yang
merupakan Alur Laut kepulauan Indonesia II (ALKI II), sehingga sangat cocok untuk
pelabuhan.
Atas dasar kemudahan akses ke alur pelayaran internasional, maka
kebijaksanaan Pemerintah Pusat pada tahun 1974 menetapkan Bontang sebagai
tempat industri pengolahan LNG (PT Badak NGL) dan pada tahun 1977 dibangun
industri pupuk (PT Pupuk Kalimantan Timur).
Dengan keberadaan komunitas penduduk yang heterogen di Kota Bontang,
maka berbagai kegiatan di bidang industri, perdagangan dan jasa yang dapat saling
mengisi kebutuhan sosial kemasyarakatan semakin mutlak dibutuhkan. Contoh industri
yang telah berjalan dengan baik di Kota Bontang selain 2 industri besar di atas
diantaranya adalah:
a. Industri Melamin (PT DSM Kaltim Melamin)
b. Industri Hexamin (PT Kaltim Hexamindo Wiratama)
c. Industri Amonium Bikarbonat (PT Kaltim Ambikawiratama)
d. Industri MDF Resin dan Plywood (PT Kaltim Lemindo Kimiatama)
e. Industri pengolahan LPG dan Kondensat (PT Energi Kutai)
f. Industri Kantong Plastik (PT Kaltim Saferina Fajar)
Luas Kota Bontang yang mayoritas lautan mempunyai wilayah pesisir yang
berpeluang sangat besar untuk dikembangkan dengan mengingat bahwa ekosistem
yang terdapat di wilayah pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang
lamun; pantai berpasir ini memiliki nilai estetika yang tinggi disamping nilai
ekonomisnya. Wilayah Pesisir Pantai Bontang yang terletak di sebelah Timur dari Kota
Bontang atau tepatnya di bibir Selat Makassar, mempunyai potensi yang cukup besar
untuk dikembangkan sebagai obyek wisata dan sumberdaya hayati laut. Luas wilayah
laut + 70.3% dengan keadaan yang relatif tenang, maka sangat memungkinkan
pengembangan sektor perikanan (budidaya perairan) menjadi andalan kedua Kota
Bontang setelah sektor industri.
III. Analisis atas Sumber-sumber penerimaan di kota Bontang
Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Bontang berupaya
proaktif dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan ekonomi potensi di
wilayahnya baik yang berupa potensi SDA, SDM maupun sumber daya lainnya untuk
menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat.
Faktor penentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan
investasi di seluruh sektor baik yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) dan Non
PMDN maupun dari luar negeri dalam rangka PMA. Selain itu, pemkot bontang juga
menggagas sutu program baru yaitu Gerakan Pengembangan Budidaya Ikan (Gerbang
Budi).
Gerbang Budi Kota Bontang merupakan kegiatan ekonomi kerakyatan dan
sebagai aksi nyata gerakan "pemberdayaan perekonomian rakyat" yang merupakan
salah satu bagian prioritas pembangunan Kota Bontang (Peningkatan Infra Struktur,
Peningkatan SDM, Pemberdayaan Perekonomian Rakyat, serta Pengelolaan dan
Pelestarian Lingkunan Hidup). Dengan kata lain bahwa gerakan ini diharapkan pula
dapat menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan masalah kemiskian masyarakat
perikanan (nelayan dan pembudidaya) di wilayah pesisir, yang pada umumnya tidak
mempunyai modal untuk mengembangkan usaha budidayanya.
Peluang investasi yang lain di Kota Bontang yang masih terbuka luas adalah
dalam bidang:
Industri kimia yang mengolah turunan produk LNG, yaitu industri amonium nitrat,
asam nitrat, NPK, Acrylonitrit dan lain-lain.
Perdagangan umum dan pusat perdagangan
Jasa transportasi darat, laut dan udara
Industri pariwisata, wisata bawah laut dan wisata hutan bakau
Industri briket batubara
Industri perikanan yang meliputi usaha penangkapan ikan tuna, pengolahan hasil
perikanan dan cold storage
Usaha budidaya laut dengan orientasi ekspor
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Baru "BONTANG LESTARI"
Seperti di banyak kota lainnya, besarnya peningkatan APBD kota Bontang bukan
bersumber sepenuhnya dari PAD kota ini. Meskipun PADnya juga cukup besar karena adanya
beberapa industri, akan tetapi, besarnya kenaikan APBDnya sebenarnya disebabkan olah
naiknya dana perimbangan yang diterima oleh pemkot bontang dari tahun ke tahun.
Keberhasilan tersebut tidak dapat lepas dari kehadiran 2 BUMN besar, yaitu PT Badak dan PT
PKT. Selam bertahun-tahun perekonomian kota Bontang sangat dipengaruhi oleh sektor
industri khususnya industri gas alam cair dari PT Badak, yang mencapai 90%. (data tahun
2001-2004)
Daftar pustaka :
Erni Murniasih. “Slide tentang PKPD”
www.bontangkota.go.id
www.djpk.depkeu.go.id
www.budget-info.com
www.infokorupsi.com
UU 33 tahun 2004
UU 28 tahun 2009
UU 32 tahun 2004
Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bontang 2001 dan 2004
Kemenkeu.”Sinergi Pusat Dan Daerah Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal.”