15
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH (APBD)

anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

DAERAH

(APBD)

Page 2: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

KELOMPOK 5Ryan artha dio fassesa (21)

Siti zumrotin (22)

Suci putri rejeki (23)

Surya ardi santoso (24)

Suryo hadiwibowo (25)

Page 3: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

Struktur APBD

Sumber – SumberPenerimaan

Daerah

Fungsi APBD

Prinsip PenyusunanAPBD

Tujuan APBD

1.Pengertian APBD

Pengeluaran/Belanja Pemerintah

Daerah

APBD

MATERI

Page 4: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

1.Pengertian APBD

APBD merupakan rencana keuangan tahunanpemerintah daerah yang memuat rencana

penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaandaerah selama satu tahun anggaran.

Page 5: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

2. Struktur APBD

Merupakan satu kesatuan yang terdiri ataspendapatan daerah , belanja daerah , danpembiayaan daerah.

a. Pendapatan daerah merupakan keseluruhanpenerimaan melalui khas daerah yang menambah dana dan merupakan hakdaerah dalam satu tahun anggaran

Page 6: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

2. Struktur APBD

b. Belanja daerah merupakan keseluruhanpengeluaran dari rekening kas umum daerahselama satu tahun anggaran.

c. Pembiayaan merupakan keseluruhantransaksi keuangan untuk menutup defisitanggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Page 7: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

3. Prinsip Penyusunan APBDPrinsip penyusunan pada tahun anggaran 2013

sebagai berikut : a. Sesuai kebutuhan penyelenggarakan

pemerintah daerah.b. Tepat waktu dan sesuai tahapan serta jadwal.c. Transparan. d. Melibatkan partisipasi masyarakat.e. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.f. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggidan peraturan daerah lainnya.

Page 8: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

4. Fungsi APBD

Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat danDaerah.

APBD memiliki 3 fungsi , yaitu

1. Fungsi Alokasi

2. Fungsi Distribusi, dan

3. Fungsi Stabilitasi.

Page 9: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

5. Tujuan APBD

Tujuan disusunnya APBD adalah sebagaipedoman penerimaan dan pengeluaran

keuangan bagi pemerintah daerah dalammelaksanakan proses pembangunan didaerah, baik tingkat provinsi maupun

kabupaten / kota.

Page 10: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

6. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah

Sumber – sumber penerimaan dapatdiklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :

1) Pajak Daerah

2) Retribusi Daerah

3) Laba dari BUMD

4) Lain – lain dari pendapatan asli daerah yang sah.

Page 11: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

6. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah

b. Dana Perimbangan

Merupakan dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan ke daerah untuk membiayaikeperluan daerah dalam upaya desentralisasikeuangan.

Dana Perimbangan, meliputi :a. Dana Alokasi Umum

b. Dana Bagi Hasil, dan

c. Dana Alokasi Khusus

Page 12: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

6. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah

c. Pinjaman DaerahMerupakan transaksi yang menimbulkan kewajibankepada pihak lain sebagai alternatif pembiayaan APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan kas daerah

d. Lain – Lain dari Pendapatan Yang Sah.Pendapatan yang ini bisa berasal dari

Hibah yang tidak mengikat, Bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota, Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, Dana darurat, serta Bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah

lain.

Page 13: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

7. Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah

di gunakan untuk membiayai pelaksanaankegiatan pemerintah daerah

a.Belanja Tidak Langsung

-belanja pegawai

-belanja bunga

-belanja subsidi

-belanja hibah

Page 14: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

7.Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah

b.Dana perimbanganbersumber dari pemerintah pusat yang di alokasikankepada daerah dalam rangka pelaksanaandesantralisasi.

c Pinjaman daerahmerupakan transaksi yang menimbulkan kewajibankepada pihak lain sebagai alternatif pembiayaanAPBD.

d.Lain lain pendapatan yang disahkan berasal dari hibah tidakmengikat

Page 15: anggaran dan pedapatan dan belanja daerah