BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE

Nama : RUSLAN

NIM : 55116120052

Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA

Program Studi Magister Manajemen

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MERCUBUANA

JAKARTA

2017

Philosophical Ethics and Business

Menurut saya, implementasi “Philosophical Ethics and Business” di Indonesia masih

belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari berbagai macam kasus yang

timbul dalam dunia usaha yang melanggar etika bisnis. Karena sebagian besar

pengusaha di Indonesia mengejar keuntungan tanpa memperhatikan etika bisnis serta

hak-hak serta kepentingan orang lain. Kita mengetahui bahwa Etika bisnis merupakan

studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi

pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku

bisnis.

Sebagai contoh kasus adalah CSR PT Freeport yang bertentangan dengan etika

utilitarianisme, karena menurut masyarakat Papua, PT Freeport hanya melakukan CSR

sebagai bentuk kewajiban atau bisa dikatakan sebagai “keterpaksaan” demi menaati

peraturan perundangan yang ada di Indonesia, yang jika tidak diikuti maka bisa

mengancam keberadaan Freeport di Papua, sehingga hal tersebut pun tercermin dari

CSR yang tidak mampu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Pendekatan CSR seperti yang dilakukan oleh Freeport ini tentu saja tidak memberikan

kontribusi secara signifikan bagi peningkatan ekonomi rumah tangga. Secara ekonomis

masyarakat tidak mengalami peningkatan pendapatan yang berarti. Secara politis

mereka tidak terberdayakan. Mereka masih terlihat sebagai penerima program pasif.

Masyarakat tidak memiliki ruangan yang cukup untuk berpartisipasi dalam penentuan

program dan mengelolany, karena masyarakat belum ditempatkan pada posisi sentral

dalam realisasi program. Hal ini bukan mekanisme yang tepat untuk menyiapkan

masyarakat pasca ekstraksi. Masa tersebut merupakan masa yang sulit bagi masyarakat

karena resources yang selama ini menjadi bagian dalam kehidupannya setiap hari tidak

bisa dikelola lagi. Masyarakat lokal yang sarat dengan keterbatasan perlu diberdayakan

dan disiapkan untuk menghadapi masa-masa tersebut.

Hal ini tentu bertentangan dengan tiga alasan penting mengapa perusahaan harus

melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif (Wibisono: 2007).

Pertama, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila

perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat

simbiosis mutualisme.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan

menghindarkan konflik sosial.

Peranan etika bisnis dalam penerapan Good Corporate Governance meliputi :

1. Nilai Etika Perusahaan ( Company Ethics Value)

Kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk

mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan

para pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan

memaksimalkan nilai pemegang saham. Beberapa nilai-nilai etika perusahaan

yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu kejujuran, tanggung jawab,

saling percaya, keterbukaan dan kerja sama. Sebagai contoh yang sering kita

ketahui yaitu kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan

perusahaan, antara lain masalah informasi rahasia dan bentuan kepentingan.

2. Code of Corporate and Business Conduct

Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (code of corporate and

business conduct) merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate

Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan

perusahaan untuk melakukan prakter-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam

semua hal yang dialakukan atas nama peusahaan. Dengan tujuan agar prinsip

etik bisnis menjadi budaya perusahaan (corporate culture), maka seluruh

karyawan dan para pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan

berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan mana yang tidak boleh dilakukan

dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas kode etik merupakan hal

yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

Etika adalah fisafat moral yaitu cabang filsafat yang merenungi baik buruk tingkah laku

manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, karena etika melihat dari sudut baik

dan buruk terhadap perbuatan manusia. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip

etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan

ekonomi dan bisnis.

Prinsip kekuatan etis :

Maksud

Kesabaran

Kebanggaan

Ketetapan Hati

Sudut Pandang

Dilema etika bisnis :

Conflict of interest

Konflik kepentingan. Situasi dimana keputusan yang diambil terpengaruh oleh

kepentingan/keuntungan pribadi (kasus suap pada beberapa skandal kredit

macet).

Honesty and integrity

Kejujuran dan integritas. Mengemukakan fakta yang sebenarnya dan

menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika di dalam semua keputusan bisnis.

Whiste-blowing

Pengungkapan karyawan kepada publik, pemerintah maupun media atas

praktek-praktek yang sifatnya melanggar etika, ilegal, atau amoral di dalam

perusahaan/ organisasinya.

Loyalty versus Truth

Loyalitas vs. kebenaran. Pelaku bisnis mengharapkan para karyawannya untuk

loyal sekaligus "benar"

Pada dasarnya perbuatan manusia dibedakan menjadi :

Perbuatan manusia (act of man) atau actus homonis yaitu perbuatan yang

kebetulan dikerjakan oleh manusia, tidak disengaja atau tidak dikehendaki oleh

pembuatannya.

Perbuatan manusiawi (human act atau actus humanus, adalah perbuatan yang

dikerjakan manusia dengan sadar dibawah pengendaliannya dengan sengaja dan

dikehendakinya.

Agar norma etika dapat berlaku terhadap perbuatan manusia, perbuatan itu harus

memenuhi unsur Pengertian, Kesukarelaan, dan Kebebasan. Manusia berperilaku etis

dengan latar belakang motivasi yang belum tentu sama, hal ini dikarenakan adanya self-

interest yang secara alami dimiliki oleh manusia.

Beberapa aliran dalam etika :

Aliran Deontologis ( deontology )

Aliran Teleology

Aliran Deontologi

Etika deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani ‘deon’ yang

berarti kewajiban dan ‘logos’ berarti ilmu atau teori. Mengapa perbuatan ini baik dan

perbuatan itu harus ditolak sebagai keburukan, deontologi menjawab, ‘karena

perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang’.

Immanuel Kant (1724-1804) sebagai pelopornya misalnya, berpendapat bahwa norma

moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma

itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. Misalnya norma moral "jangan

bohong" atau "bertindaklah secara adil" tidak perlu dipertimbangkan terlebih dulu

apakah menguntungkan atau tidak, disenangi atau tidak, melainkan selalu dan di mana

saja harus ditaati, entah apa pun akibatnya. Salah satu hal yang menjadi kelemahan

deontology antara lain tidak adanya guidelines yang jelas untuk mendefnisikan baik

atau buruk ketika ada konflik hukum satu dengan lainnya.

Contoh : Misalkan kita tidak boleh mencuri, berdusta untuk membantu orang lain,

mencelakai orang lain melalui perbuatan ataupun ucapan, karena dalam Teori

Deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu

keharusan.Prinsip aliran deontology

Prinsip Deontologi

1. Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan

kewajiban.

2. Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari

tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong

seseorang untuk melakukan tindakan itu, berarti kalaupun tujuan tidak tercapai,

tindakan itu sudah dinilai baik.

3. Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya

dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral

universal.

Deontologi Dalam Bisnis

Tindakan bisnis dinilai baik bukan karena mendatangkan keuntungan pada pelaku

bisnis, tetapi sejalan dengan kewajiban si pelaku bisnis dalam memberikan pelayanan

prima kepada semua konsumen.

Etika deontologi menekankan pentingnya motivasi, kemauan baik dan watak yg kuat

dari para pelaku.

Contoh kasus dari etika deontologi :

Jika seseorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas maka itu

dianggap benar, sedang dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas.

Suatu tindakan bisnis akan dinilai baik oleh etika deontology bukan karena

tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya melainkan karena

tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk misalnya menberikan

pelayanan terbaik untuk semua konsumennya, untuk mengembalikan hutangnya

sesuai dengan perjanjian , untuk menawarkan barang dan jasa dengan mutu

sebanding dengan harganya.

PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat

bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata

dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Dalam kasus ini, PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesungguhnya mempunyai tujuan yang

baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi

tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT. PLN belum

mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori

etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya.

Aliran Teleologis

Mengukur baik – buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan

tindakan itu, atau suatu tindakan dinilai baik/bermoral kalau yang diakibatkan baik atau

berguna.

Aliran hedonisme

Prinsip aliran ini menganggap bahwa kenikmatan merupakan tujuan hidup manusia .

Oleh karena itu semua tindakan yang menuju kenikmatan adalah baik. Sesuatu

dianggap baik, sesuai dengan kesenangan yang didatangkannya.( psikolog Freud ,1856-

1939, Adler ,1870-1937). Tujuan paham aliran ini adalah untuk menghindari

kesengsaraan dan menikmati kebahagiaan sebanyak mungkin dalam kehidupan di

dunia.

Ciri-ciri hedonisme menurut Cicerno dalam Russell (2004:335):

Memiliki pandangan gaya instan, melihat sesuatu perolehan harta dari hasil

akhir bukan proses untukmembuat hasil akhir. Hal ini membawa ke arah sikap

selanjutnya yaitu, melakukan rasionalisasi atau pembenaran dalam memenuhi

kesenangan tersebut.

Menjadi pengejar modernitas fisik. Orang tersebut berpandangan bahwa

memiliki barang- barang berteknologi tinggi adalah kebanggaan.

Memiliki relativitas kenikmatan di atas rata-rata yang tinggi. Relativitas ini

berarti sesuatu yang bagi masyarakat umum sudah masuk ke tataran kenikmatan

atau dapat disebut enak, namun baginya itu tidak enak.

Memenuhi banyak keinginan- keinginan spontan yang muncul. Dalam

penjabaran benteng penahan kesenangan yang sangat sedikit sehingga ketika

orang menginginkan sesuatu harus segera dipenuhi.

Ketika mendapat masalah yang dia anggap berat muncul anggapan bahwa dunia

begitu membencinya.

Berapa uang yang dimiliki akan habis dan atau tersisa sedikit dengan skala uang

yang dimiliki berada di hidup orang menengah dan tidak ada musibah selama

memegang uang tersebut. Untuk masalah makanan saja begitu kompleks dan

jenisnya banyak belum termasuk pakaian, rumah, barang-barang mewah, dsb.

Aliran Eudemonisme (Humanisme)

Eudomonisme berasal dari kata eudaimonia bahasa Yunani yang berarti kebahagiaan.

Aliran ini dikenalkan oleh Aristoteles dan Marx, Hegel. Menurut (Bertens, 2000: 235-

254) eudaimonisme menegaskan bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah

kebahagiaan.

Contoh penerapan faham Humasnisme adalah makan dan minim untuk

mempertahankan hidup adalah baik, karena sesuai dengan kodrat kemanusiaan, tetapi

jika makan dan minum sedemikian banyak dengan tujuan kepuasan belaka sehingga

jatuh sakit adalah buruk.

Aliran Utilisme atau Utilitarianisme

Berasal dari bahasa latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu

perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut

bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

Utilitarianisme, dibedakan menjadi dua macam :

a. Utilitarianisme Perbuatan (Act Utilitarianism)

Prinsip dasar utilitarianisme (manfaat terbesar bagi jumlah orang terbesar)

dinyatakan pada perbuatan.

b. Utilitarianisme Aturan (Rule Utilitarianism)

Utilitarianisme aturan membatasi diri pada justifikasi aturan-aturan moral.

Utilitarianisme Klasik diusung oleh Jeremy Bentham, James Mill dan, anaknya, John

Stuart Mill

Prinsip Utilitarianisme Klasik :

1. Semua tindakan mesti dinilai benar / baik atau salah / jelek semata-mata

berdasarkan konsekuensi atau akibat-akibatnya.

2. Dalam menilai konsekuensi atau akibat-akibatnya itu, satu-satunya yang

penting adalah jumlah kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan.

3. Dalam mengalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh

kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.

Nilai Positif Aliran Utilisme atau Utilitarianisme

Rasionalitas

Menghargai kebebasan setiap pelaku moral

Universalitas

Analisis keuntungan dan kerugian dalam kerangka Etika bisnis (Etika

Utilitarianisme) :

• Pertama, keuntungan dan kerugian, cost and benefits, yang dianalisis tidak

dipusatkan pada keuntungan dan kerugian perusahaan.

• Kedua, analisis keuntungan dan kerugian tidak ditempatkan dalam kerangka

uang.

• Ketiga, analisis keuntungan dan kerugian untuk jangka panjang

Kelemahan Etika Utilitarianisme :

Manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis

akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit.

Etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada

dirinya sendiri dan hanya memperhatikan niali suatu tindakan sejauh berkaitan

dengan akibatnya.

Etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang.

Variable yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi.

Seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme saling bertentangan, maka

akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya.

Etika utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu

dikorbankan demi kepentingan mayoritas.

Contoh Utilitarianisme :

Kasus tentang Pewarna Pakaian yang digunakan pada makanan anak-anak. Secara etis

hal ini sangat tidaklah beretika, karena akan merugikan orang lain namun dalam konsep

utilitarinisme hal ini akan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi penjualnya

karena dia mampu menggantikan pewarna yang mahal dengan pewarna yang murah.

Dengan demikian, kasus ini akan menyebabkan kerugian dan telah mengesampingkan

hak orang lain. Disinilah letak minus prinsip utilitarianisme walaupun menguntungkan

pada salah seorangnya.

Aliran Vitalisme

Vitalisme berasal dari kata vita yang berarti hidup, Menurut vitalisme perbuatan yang

baik itu adalah perbuatan yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia untuk

menaklukan manusia lain yang lemah. Aliran ini terdiri dari dua kelompok yaitu (1)

vitalisme pessimistis (negative vitalistis) dan (2) vitalisme optimistime. Kelompok

pertama terkenal dengan ungkapan “homo homini lupus” artinya “manusia adalah

serigala bagi manusia yang lain”. Sedangkan menurut aliran kedua “perang adalah

halal”, sebab orang yang berperang itulah (yang menang) yang akan memegang

kekuasaan. Tokoh terkenal aliran vitalisme adalah F. Niettsche yang banyak

memberikan pengaruh terhadap Adolf Hitler.

Aliran Theologis

Theologisme berasal dari kata theos bahasa Yunani yang berarti Tuhan. Aliran ini

berpendapat bahwa suatu perbuatan manusia adalah baik jika sesuai dengan kehendak

Tuhan. Tuhan berhak menentukan apakah perbuatan itu baik atau buruk . Misalnya

membunuh tidak terlarang karena buruknya melainkan karena Tuhan telah

melarangnya.

Kesulitan yang dihadapi:

1. Didunia terdapat banyak agama yang mempunyai kitab suci masing2 ( misalnya

sering dijumpai penilaian yang berbeda, atas perbuatan tentang poligami,

makan daging babi , perceraian dll )

2. Kehendak Tuhan yang terdapat dalam kitab suci sering kali dirumuskan secara

umum, sehingga timbul berbagai mashab.

Konsep Hak-Hak Moral

Dasar Hak Moral

Teori Kant didasarkan pada prinsip moral yang ia sebut perintah kategoris, dan yang

mewajibkan semua orang diperlakukan sebagai makhluk yang bebas dan sederajat

dengan yang lain. Rumusan perintah kategoris Kant mencakup 2 kriteria dalam

menentukan apa yang benar dan salah secara moral yaitu Universalisabilitas dan

Reversibilitas.

Hak moral memiliki 3 karakteristik penting yang memberikan fungsi pemungkinan dan

pelindungan antara lain:

1. Hak moral erat dengan kewajiban.

Memiliki hak moral bearti orang lain memiliki kewajiban tertentu terhadap

pemilik hak tersebut. Misalkan hak moral untuk melakukan ibadah sesuai

keyakinan saya, dapt didefinisikan kaitannya dengan kewajiban moral orang

lain untuk tidak mengganggu ibadah yang saya lakukan.

2. Hak moral memberikan otonomi dan kesetaraan bagi individu dalam mencari

kepentingan mereka. Hak menunjukkkan aktivitas yang bebas mereka cari.

Misalnya saat akan melakukan ibadah sesuai keyakinan, maka tidak perlu izin

orang lainsaat melaksanakannya.

3. Hak moral memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan

seseorang dan untuk melindungi orang lain.

Hak Legal

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk hukum yang

ada. Hak legal berasal dari undang-undang atau peraturan hukum yang ada di Negara

tersebut. Contohnya : jika Negara mengeluarkan aturan bahwa setiap warganya berhak

mendapatkan pendidikan dan belajar, maka warganya dapat belajar di sekolah maupun

di negara tersebut tanpa adanya penolakan dengan alasan yang tidak masuk akal.

Hak moral tidak sama dengan hak legal walau banyak yang mengangggap sama. Hak

moral dibangun dan dibenarkan atas dasar pertimangan moral bukan legal. Hak moral

dibangun atas adanya kerjasama dan negoisasi dalam bisnis. Hak moral akan menjadi

kuat jika dilindungi oleh status hukum.

Teori keadilan sebagai azas persamaan menurut Rawls

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya

untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,

2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun

kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“social goods”).

Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan

keuntungan yang lebih besar.

3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap

ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk meberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan

:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (equal liberty of principle)

2. Prinsip perbedaan (differences principle)

3. Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: Equal liberty principle harus

diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, Equal opportunity principle

harus diprioritaskan dari pada differences principle.

1. Teori Keadilan ( A Theory of Justice )

Keadilan adalah Kejujuran (Justice as Fairness) masyarakat adalah kumpulan

individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk

memenuhi kumpulan individu – tetapi disisi yang lain – masing-masing

individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak

dapat dilebur dalam kehidupan sosial.

2. Selubung Ketidaktahuan (Veil of Ignorance)

Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang

dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga

membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah

berkembang. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama

tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan.

3. Posisi Original (Original Position)

Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan

didasari oleh ciri Rasionalitas (rationality), Kebebasan (freedom), dan

Persamaan (equality). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure

of society).

Situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat

Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan

yang lainnya.

Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan

pihak lainnya secara seimbang.

4. Prinsip Kebebasan yang Sama (equal liberty principle)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang

paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang

lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”. Dalam hal ini

kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

kemerdekaan berpolitik (political of liberty),

kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and

expression),

kebebasan personal (liberty of conscience and though).

kebebasan untuk memiliki kekayaan (freedom to hold property)

Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

5. Prinsip Ketidaksamaan (inequality principle)

Difference principle (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial dan ekonomi

diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi

anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Equal opportunity principle (prinsip persamaan kesempatan)- Jabatan-jabatan

dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya

persamaan kesempatan yang adil.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prisip keadilan Rows, yakni equal liberty principle dan

inequality principle. Akan tetapi inequality principle melahirkan 2 (dua) prinsip

keadilan yakni Difference principle dan Equal opportunity principle, yang akhirnya

berjunlah menjadi 3 (tiga) prisip, dimana ketiganya dibangun dari kotrusi pemikiran

Original Position.

Prinsip-Prinsip Pelaku Bisnis

Dalam etika bisnis berlaku prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh para pelaku

bisnis.

1. Prinsip Otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan

kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral

atas keputusan yang diambil.

2. Prinsip Kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran

karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis (missal, kejujuran dalam

pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja

dan lain-lain).

3. Prinsip Keadilan, bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang

sesuai dengan haknya masing-masing, artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya.

4. Prinsip Saling Mengutungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling

menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif.

5. Prinsip Integritas Moral, prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis dimana para

pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik

perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.

Kesimpulan

Dari pemahaman saya setelah mempelajari Philosophical Ethics and Business yang saya

dapat dari berbagai sumber, dalam persaingan dunia usaha, penerapan etika bisnis

merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan oleh sebuah perusahaan. Pada saat ini,

kita memasuki era keterbukaan, baik-buruknya sebuah perusahaan dapat tersebar dengan

cepat dan luas. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan dari masing-masing

elemen, seperti supplier, perusahaan, dan konsumen. Masing-masing elemen tersebut harus

menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik.

Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam

mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan

dalam kegiatan berbisnis ada batasnya. Ada kepentingan dan hak-hak orang lain yang perlu

diperhatikan.

Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan

hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri terutama

jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang

menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga

bisnis yang baik secara moral. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan

berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro

maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah

wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Kant, Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals, Translated by Thomas K.

Abbott with an introduction by Marvin Fox ( New York: The Bobbs-Merill Company,

Inc., 1949), p. 57.

jamilah.staff.gunadarma.ac.id

http://digilib.uinsby.ac.id/672/5/Bab%202.pdf

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/360/jbptunikompp-gdl-uminarinaw-17979-1-

teori.pdf

https://ilhamendra.files.wordpress.com/2010/10/bagan-keadilan-raws.jpg?w=595