Fungsi dan Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda

www.dadangsolihin.com 2

MateriMateri

• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

• Apa Tujuan Pembangunan? • Pembangunan Daerah• Pergeseran Paradigma: From

Government to Governance• Perwakilan Rakyat• Penyusunan Peraturan Daerah


Apa Tujuan Pembangunan?Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development)

Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.

Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.


Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

How?How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah

antar sub daerah

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerah


Dunia usaha yg kondusif

Peningkatan kapasitasSDM

• Mengurangi ketimpangan

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan kemiskinan.

• Menambah lapangan kerja.

• Menjaga kelestarian SDA

Pembangunan Daerah (1)Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:

• memberikan pelayanan kepada masyarakat,

• mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:

• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

8www.dadangsolihin.com

Pembangunan Daerah (Pembangunan Daerah (22))

• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government Governance

Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


Pelaku Pembangunan: Paradigma Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernanceGovernance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah Masyarakat

Nilai

Pertumbuhan

Redistibusi

Melalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders

ExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

MilitaryPolice

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

PemerintahPemerintah

MasyarakatMasyarakat

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah

Stakeholders

PEMDA


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah

PEMDA

Stakeholders


Permasalahan Pembangunan Daerah (1)Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

1.1. Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk

mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara

nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah

2.2. Pembangunan Sosial Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-

pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).



1.1. Pembangunan Prasarana Wilayah Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan

intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan

dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga

listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan infrastruktur.



1.1. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,

pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di

wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman

secara signifikan.



1.1. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi

acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.

Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.

Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.



1.1. Permasalahan Khusus Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu

antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan

masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas

keamanan di daerah perbatasan negara.


Wadah Perwakilan RakyatWadah Perwakilan Rakyat

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat

DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat

Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat

LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu

Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?

Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?

Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?

Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanStruktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

PemdaKebijakan dan

Program Pembangunan

DPRDProduk-produk Fungsi DPRD

ParpolProgram partai

dan janji kampanye

LSMKebijakan dan

program khusus LSM

OrmasAgenda lobi dan tekanan politik

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan

PemdaKDH, Sekda, SKPD

DPRDPimpinan, Komisi,

Fraksi, Kaukus

ParpolPimpinan Partai, Biro-biro dalam

Partai

LSMBerbagai bentuk dan jenis LSM

OrmasBerbagai bentuk dan jenis Ormas

Lembaga Intermediary

GenderLaki

Perempuan

EkonomiKaya

Miskin

DomisiliTetap

Tidak Tetap

KeamananMapan

Rentan

OrganisasiKelompok

Individual

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya

LingkunganLingkungan yang sehat

dan lestari

Arena Pembangunan

SosialKesejahteraan sosial bagi seluruh warga

EkonomiPertumbuhan dan

pemerataan

KelembagaanPembuatan keputusan

partisipatif

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)24www.dadangsolihin.com


Legislasi

Anggaran

Pengawasan

Fungsi DPRD Fungsi DPRD menurut UUmenurut UU 32/200432/2004

1.1.

2.2.

3.3.

Fungsi LegislasiFungsi Legislasi

• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.

• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


Fungsi AnggaranFungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak

dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.

• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.


Fungsi PengawasanFungsi Pengawasan

• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.

• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.

• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.


Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)

• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.

• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.

• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen.

• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim.


Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)

• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.

• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.

• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya.

• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)

• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia.

• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.

• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.

• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.


Mengapa Hal Ini Terjadi?Mengapa Hal Ini Terjadi?

• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.

• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.

• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali.

• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.


Kemauan untuk MereformasiKemauan untuk Mereformasi

• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.

• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.

• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.


Best Practices (1)Best Practices (1)

Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan

memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan.

Penggunaan Masa Reses yang Bermakna• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk

melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,

misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.



Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan

dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui

kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah.

• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.



Dengar Pendapat Publik• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan

masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme

konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.

• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.



Transparansi Anggaran• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk

mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster.

• Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum

Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.


Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD

1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan

kualitas pendidikan dan kesehatan;

Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.


Orientasi Dasar Politik DPRD . . .Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

1. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari

warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.

Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.


Orientasi Dasar Politik DPRD . . .Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

1. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut

untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.


Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

1. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai

politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.

Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.


Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat

Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.

Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.

Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat

Sumber: NDI, LGSP

Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat

Hubungan dengan Pemilih

Hubungan dengan media dan kelompok

kepentingan

Sumber daya (anggaran, staf,

riset dan informasi)

R A K Y A T

PEMILU

DPRD

MEMBUAT KEPUTUSAN

POLITIK

Peningkatan Kesejahteraan Individu

dan Masyarakat

Fungsi Legislasi

Fungsi Anggaran

Fungsi Pengawasan

Representasi Rakyat

(keterwakilan)


Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.

DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.


Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)

Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek

Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya

Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.



Peraturan DaerahPeraturan Daerah

• Perda tentang RPJPD

• Perda tentang RPJMD

• Perda tentang APBD

• Perda tentang Pajak Daerah

• Perda tentang Retribusi Daerah,

• Dll


Peraturan Daerah adalah Produk Hukum, seperti:


Tata Urutan HukumTata Urutan Hukum(UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU)

No Produk Hukum Penetapan Oleh Fungsi

1. UUD 1945 MPR Sumber hukum Tertinggi dari segala hukum

2. UU DPR dan ditandatangani oleh Presiden

Pelaksana konstitusi (UUD 1945)

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Presiden Setingkat dengan undang-undang Selanjutnya harus diserahkan

kepada DPR untuk ditetapkan atau ditolak menjadi undang-undang

4. Peraturan Pemerintah

Presiden setelah disetujui oleh Menteri

Pelaksanaan undang-undang

5. Peraturan Daerah DPRD Penyelesaian tugas, kewajiban dan hak pemerintah daerah


Apa itu HukumApa itu Hukum??

Hukum juga bisa menjelma dalam

menciptakan keadilan di masyarakat dan

membatasi penguasa agar tidak semena-

mena.

Hukum bisa menjadi alat sah suatu rezim yang

otoriter untuk mengatur masyarakat secara

semena-mena dan tidak adil.

Hukum adalah keseluruhan dari alat yang mengatur kehidupan Negara dan Warga Negara termasuk seluruh peraturan dan kebijakan

pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum


BBentuk Hukumentuk Hukum

Hukum Tertulis (hukum formil)

• Salah satu ciri dari konsepsi hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern.

Hukum Tidak Tertulis (hukum materiil)

• Perkembangan budaya dan masyarakat.

• Saat ini tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya tidak dapat diandalkan lagi.

http://www.appetitejourney.com/images/content/article/pesta budaya papua 01.jpg


Asas Pembentukan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPeraturan Perundang-undangan

• Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:

Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

1. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat: ● Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan

perundang-undangan yang berwenang. ● Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh

lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

1. Asas Kejelasan Tujuan:

Harus mempunyai tujuan yang jelas dan yang hendak dicapai.


1. Asas Dapat Dilaksanakan:

Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Asas Keterbukaan:

Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

1. Asas Kejelasan Rumusan: ● Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan

perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,

● Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.


• Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori:

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

• Asas lex posterior derogate lex priori:

Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

• Asas lex specialis derogate lex generalis:

Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.


• Asas Keadilan:

Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

1. Asas pengayoman:

Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

1. Asas kepastian hukum:

Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.


• Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:

Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.

• Asas Kebhinekatunggalikaan:

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

• Asas Kenusantaraan:

Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangan.


Syarat Penyusunan PerdaSyarat Penyusunan Perda1. Hindari pemberian kewenangan yang

berlebihan;

2. Hindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan;

3. Akomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;

4. Libatkan tokoh masyarakat setempat;

5. Gunakan proses pelibatan publik yang luas;

6. Tingkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.


• Transparansi/keterbukaan.

Informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan,

Peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Prinsip Dasar Prinsip Dasar Proses Penyusunan PerdaProses Penyusunan Perda (1)(1)


• Partisipasi:

Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah,

Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu.

Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas.

Prinsip Dasar Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (2)Proses Penyusunan Perda (2)


Prinsip Dasar Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (3)Proses Penyusunan Perda (3)

• Koordinasi dan Keterpaduan.

Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam pemerintah.

Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh.

Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum.


Prinsip Dasar Perumusan SubstansiPrinsip Dasar Perumusan Substansi (1) (1)

• Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.

Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian keilmuan di dalamnya.

Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, dan ekonomi di dalamnya.



• Pendanaan Berkelanjutan.

Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu peraturan.

Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pelaksanaan program dan pembangunan.

Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia.



• Kejelasan.

Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang terdapat di dalamnya.


Prinsip dalam Penerapan HukumPrinsip dalam Penerapan Hukum (1)(1)

• Akuntabilitas

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;

Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

Adanya output dan outcome yang terukur.

• Kepastian Hukum

Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten;

Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;

Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;

Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.


• Keleluasaan Aministratif

Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan.

Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit dalam suatu peraturan.

• Keadilan

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan.

Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi tegaknya keadilan.

Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh golongan manapun.

Prinsip dalam Penerapan Hukum (2)Prinsip dalam Penerapan Hukum (2)


Tahapan Penyusunan PerdaTahapan Penyusunan Perda

7Penetapan Perda

1Identifikasi

isu & masalah

2Identifikasi legal baseline atau

landasan hukum, dan bagaimana Perda baru dapat memecahkan

masalah

3Penyusunan

Naskah Akademik

4Penulisan Raperda

5Penyelenggaraan Konsultasi Publik:● Revisi Rancangan Perda;● Apabila diperlukan, melakukan

konsultasi publik tambahan

6Pembahasan di

DPRD


Identifikasi isu & masalah

1. Identikasi isu dan masalah.

2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.

3. Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai.

4. Identikasi dampak pemecahan masalah.

5. Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi.

1.


Metode M4EMetode M4E

M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment

Men (manusia)

Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek hukum) melaksanakan atau bertindak sehingga timbul masalah;

Money (uang/anggaran)

Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana kedudukan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan masalah;


Managerial

Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak terhadap aturan-aturan yang ada.

Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan yang baru.

Method (metode) Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku)

dengan obyek hukum, Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam

sebuah metode. Environment (lingkungan)

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan yang terjadi.

Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).


Identifikasi legal baseline (1)

1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan terbawah.

2. Identikasi instansi pelaksana.

3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan penulisannya:

a. Kejelasan pasal dan ayat; dan

b. Kepastian preskripsi hukum.

2.


Identifikasi legal baseline (2)

1. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:

a. Ketersediaan dana pelaksanaan;

b. Kapasitas administrasi; dan

c. Penegakan hukum.

2. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya ditingkatkan atau dibuat revisi.

3. Identikasi macam-macam instrumen hukum yang mungkin dapat memecahkan masalah.

2.


1. Bentuk tim penyusun secara resmi.

a. Keanggotaan tidak terlalu besar

b. Masukkan wakil-wakil stakeholders

c. Penuhi kebutuhan wakil-wakil

d. Identifikasi staf pendukung

e. Formalkan dengan Surat Keputusan

2. Komitmen tim penyusun.

a. Komitmen waktu memadai

b. Ruangan – satu ruangan pertemuan

c. Anggaran – jasa-jasa pendukung

3. Aturan prosedural tim penyusun.

Penyusunan Naskah Akademik (1)3.


1. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah.

a. Identifikasi pakar

b. Identifikasi stakeholders

c. Tentukan cara komunikasi teratur

• Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.

• Mulai penyusunan (drafting)

a. Identifikasi isu dan masalah

b. Buat sistematika, tulis teks

c. Perbaiki terus

d. Buat notulensi setiap pertemuan



1. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk membahas draft dan memperoleh masukan:

– Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan

– Sediakan data pendukung sebelum pertemuan

2. Revisi dan finalisasi.



Penulisan Raperda

1. Penamaan (Judul)

– jenis peraturan;– teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb);– nomor peraturan;– tahun pembuatan;– nama peraturan.

Contoh:

4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYARNOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN GIANYAR


1. Frase/Klausul Permanen

Contoh:

6. Pembukaan

terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar hukum pembentukannya dan judul.

8. Batang Tubuh

1. Ketentuan Umum

2. Ketentuan Substansi

3. Ketentuan Sanksi

9. Penutup

10. Lampiran/Penjelasan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BEKASI,


Penyelenggaraan Konsultasi Publik

• Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur, dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan rancangan Perda.

• Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling mengisi dan mempengaruhi.

5.


Pembahasan di DPRD

• Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari dilaksanakannya konsultasi publik.

• Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6.


Penetapan Perda

• Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai diberlakukannya Perda baru.

• Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai diberlakukannya.

• Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif.

• Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi instansi pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.

7.

80

Terima KasihTerima Kasih

www.dadangsolihin.com


Education

Fungsi dan Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda