Upload
irenty-helena
View
680
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Peranan Perempuan Dalam
Pembangunan yang berperspektif
Gender
Dra. Budi Wahyuni, MM,MA
PKBI - DIY
KONSEP GENDER
Segala sesuatu (peran) yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari suatu kelas ( ekonomi, sosial, politik) ke kelas yang lain.
Peran laki-laki di sektor Publik, Perempuan di sektor domestik.
Perbedaan gender
Dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara.
Melalui proses panjang sosialisasi adil gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan (kodrat).
Revolusi industri berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Muncul ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan digambarkan sebagai “alam” yang bercirikan hal-hal yang pasif statis, permisip, domestik dan lembut (Simone de Beavoir)Lelaki justru sebaliknya, cirinya sebagai pendobrak,aktif,menguasai publik dan tegar.Fase revolusi Industri adalah fase dimana kekuatan fisik adalah faktor yang sangat menentukan maka kaum perempuan praktis terpinggirkan dari proses reproduksi.
Dalam masyarakat sederhana perbedaan jenis kelamin untuk saling melengkapi dan mengisi serta penuh dengan harmoni, sebaliknya di masyarakat industri perbedaan tersebut dipakai untuk meniadakan dan merendahkan harkat perempuan dalam upaya meninggikan status laki-laki.Budaya patriarchi (laki-laki dominan) sejalan dengan revolusi industri yang menjadi pilar utama peradaban barat.
WID dan GADWomen in Development
Perempuan dalam pembangunan, bagaimana melibatkan perempuan, seperti partisipasi, peran bisa sekedar hadir, mendengarkan. Perempuan dianggap sebagai masalah. Gender in Development
Perspektif keadilan antara laki-laki dan peempuan, karena pembagian peran yang tidak imbang atau tidak setara menimbulkan masalah. Yang dibutuhkan adalah perspektif gender.
Perspektif perempuan karena akibat ketidak adilan gender perempuan lebih banyak ditugikan (menjadi korban ).
Akibat Ketidak-adilan Gender
Sub-ordinasi
Kekerasan Terhadap Perempuan
Marginalisasi Perempuan
Beban ganda
Stereotype
Contoh - contoh KasusSub-ordinasi :
Bukan sebagai subyek namun lebih sebagai obyek, bukan pengambil keputusan namun sekedar menjalankan keputusan.Marginalisasi :
PRT, TKW, Buruh perempuan, IRT.Stereotype :
Seksi, Cantik, Menarik.Beban ganda :
Pencari nafkah, pengatur rumah tangga, pendidik anak, dll.Kekerasan terhadap perempuan :
Kekerasan Phisik, Kekersana seksual, Ekonomi, Sosial
Kasus Perempuan Caleg
Sudah terlibat sejak awal sebagai kader Parpol, pada saat penentuan nomor urut caleg menduduki urutan bawah dengan alasan selama ini tidak terlibat dalam kepengurusan.
Rapat lebih banyak di adakan pada malam hari, yang selama ini tidak aman dan tidak nyaman bagi perempuan
Dilematis dengan dana yang harus disediakan bagi caleg, selama ini perempuan bukan pekerja yang profesional.
Kasus Perempuan sebagai Subyek Hukum
Seorang perempuan mencuri susu bayi di supermarket di hukum lebih lama dibanding laki-laki yang mencuri ayam, dengan alasan Seorang perempuan tidak layak mencuri, sebagai panutan keluarga.
- Seorang laki-laki demi anak dan istrinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bentuk tanggungjawab seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama.
Kasus KDRT
Tidak terungkap karena bukan delik biasa namun delik aduan.Perempuan korban cenderung diam karena malu.Masyarakat tidak mungkin intervensi karena harus ada laporan dari korban.Alasan saumi melakukan kekerasan, untuk mendidik biar jera.Aparat penegak hukum belum akomodatif
Kasus Nikah Siri (poligami)
Perempuan butuh kepastian atau legalitas
Perempuan tidak mampu mengambil keputusan untuk menolak, pada akhirnya dari “korban” menjadi “pelaku”
Kedua perempuan (istri I & Istri ke II ) sesungguhnya adalah korban.
Kasus TKW
Ditipu untuk dicarikan pekerjaan
Sebagai agunan hutang
Ditipu pekerjaan tidak sesuai yang dijanjikan
Rentan terhadap kekerasan ( seksual ), ekonomi (gaji tidak diberikan).
Kasus KTD dan Aborsi
Perempuan dengan kehamilan diluar nikah
Menikah belum tentu bisa
Melanjutkan kehamilan akan terlahir bayi tanpa akta kelahiran lengkap
Putus sekolah (SMP-SMU)
Aborsi, illegal, mahal, unsafe abortion
Stigma.
Kasus Rekayasa Tubuh Perempuan
Rekayasa tubuh perempuan untuk melakukan operasi organ tubuh perempuan untuk mengejar stereotipe perempuan yang berhisung mancung, bibir tipis, mata lebar, payudara besar, pantat besar, vagina sempit atau lentur, dengan resiko yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya kecuali biaya.
Perempuan tidak punya otonomi untuk mengelola tubuhnya sekalipun. Konstruksi gender yang timpang telah mengantarkan perempuan sebagai obyek termasuk kepuasan seksual.
Konstruksi dan pelanggengan Ketidak-adilan Gender
Keluarga : Pola asuh
Masyarakat : sistem
Negara : produk hukum
Diperkuat oleh tafsir agama yang disampaikan secara terus menerus oleh para ahli agama yang masih bias gender.
Beberapa peraturan yang bias gender
KUHAP
UU 1 / 1974
UU Kesehatan 23/ 1982
UU Kesejahteraan Keluarga 10/1982
Peraturan Sekolah dalam hal pendidikan
UU ke – Imigrasian
UU Pajak
Peraturan yang sedang diusulkan
RUU Perlindungan Saksi.RUU Kesehatan ReproduksiRevisi KUHAPPerubahan UU Perkawinan
Yang sudah ada :Inpres 9/2000 PUGUU Konvensi Perempuan 7/1984UU PKDRT
UU Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan No 7/1984
Konvensi Perempuan menyatakan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial. Oleh karena itu tindakan pro aktif harus dilakukan untuk menghapuskannya.Menurut pasal 1 Konvensi Perempuan adalah semua bentuk perbuatan : yang berdampak atau bertujuan mendiskriminasikan akan dinyatakan sebagai diskriminasi. Definisi ini membantu untuk mengenali hukum atau kebijakan yang mungkin tidak bertujuan untuk mendiskriminasi namun dalam pelaksanaannya menghasilkan diskriminasi.Konvensi perempuan memandatkan bahwa baik aturan hukum maupun kebijakan atau tindakan harus dilakukan untuk menjamin HAP
Prinsip non Diskriminasi
Pasal 1 Konvensi : diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusiadan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial,budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.
Dengan demikian semua perbuatan yang : mengucilkan (exclusion), membatasi (restriction), membedakan (distinction) yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang berdampak (effect) atau bertujuan ( purpose) untuk meniadakan pengakuan (recognition), penikmatan (enjoyment) atau penggunaan ( exercise) hak dan kebebasan fundamental lainnya bagi perempuan
Parameter diskriminasi adalah HAM dan Kebebasan Pokok di bidang Poleksosbud dan SipilMenghapuskan dikhotomi Privat & PublikMengakui bahwa peranan stereotipe perempuan dan laki-laki merupakan sumber diskriminasi.
Article 5-16 mendefinisikan berbagai area dimana Negera Peserta berkewajiban untuk menghapuskan diskriminasi melalui berbagai tindakan yang disebutkan dalam pasal 1-4.
Article 5: Peran stereotipe dan prasangkaArticle 6: ProstitusiArticle 7: Kehidupan Publik dan PolitikArticle 8: Partisipasi pada tingkat InternasionalArticle 9: KewarganegaraanArticle 10: Hak yang sama dalam PendidikanArticle 11: KetenagakerjaanArticle 12: Kesehatan dan kreluarga BerencanaArticle 13: Ekonomi dan Manfaat SosialArticle 14: Perempuan PedesaanArticle 15: Persamaan di muka hukumArticle 16: Perkawinan dan Hukum Keluarga
Pemberdayaan
Bukan sekedar melibatkan, partisipasi
Bukan peran ganda perempuan
Proses yang mendukung seseorang berani mengambil keputusan dalam berbagai pilihan yang ada setelah mempertimbangkan manfaat dan resiko yang ditimbulkan.
Prinsip Pemberdayaan (perempuan)
Berbagai aktivitas yang dirancang secara khusus, melalui penjajagan kebutuhan untuk mendorong terciptanya sistem dan struktur yang memungkinkan (kondusif) bagi perempuan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang dijamin dalam deklarasi universa tentang hak asasi manusia (DUHAM)
Gender in Development
Perspektif keadilan antara laki-laki dan peempuan, karena pembagian peran yang tidak imbang atau tidak setara menimbulkan masalah. Yang dibutuhkan adalah perspektif gender.
Perspektif perempuan karena akibat ketidak adilan gender perempuan lebih banyak ditugikan (menjadi korban ).
Kebutuhan Praktis Gender
Menjawab kebutuhan mendesak yang mendasar
Berkaitan dengan kondisi nyata (konkrit)
Tidak mempertanyakan persoalan sub-ordinasi perempuan
Kebutuhan semata-mata berasal dari dan menguatkan peran-peran reproduktif dan produktif.
Contoh : Kebutuhan praktis
Pengadaan air bersihPerawatan kesehatanPeningkatan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluargaRumah dan fasilitas-fasilitas dasarBahan makanan untuk keluargaAkses dan peluang terhadap berbagai jenis suymberdaya seperti modal, kredit, informasi, ketrampilan, pengetahuan,dsb.
Kebutuhan Strategis Gender
Dihapuskannya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yangtidak adil terhadap perempuan dan laki-laki
Jika ditangani, akan merubah pola relasi laki-laki dan perempuan kearah yang lebih setara.
Mempertanyakan sistim hubungan laki-laki dan perempuan
Dimaksudkan untuk memecahkan masalah sub-ordinasi gender
Contoh : Kebutuhan strategis gender Dihapuskannya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang tidak adil terhadap perempuan atau laki-laki.Dihilangkannya beban pekerjaan domestik atau rumah tangga dan pengasuhan anak yang ditanggung hanya oleh satu jenis kelamin saja.Dihapuskannya bentuk-bentuk diskriminasi resmi seperti sistem pewarisan yang lebih menguntungkan salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) sajaAdanya hak bagi perempuan untuk mengatur potensi reproduksinya.Cara-cara mengatasi kekerasan oleh satu jenis kelamin ke lainnya , termasuk kekerasan seksual, kekerasan pada anak.