Instrumen HAM

Anggota:

1. Cahyo Alfani2. Clara Laelia Cahyani3. Denni Irawan4. Destri Nurul Fatin Zannah5. Dewi Ontro Wulan

Instrumen Hukum HAM Internasional

Dalam upaya perlindungan terhadap HAM, PBB membuat kebijakan universal melalui beberapa instrumennya untuk memberi kewenangan kepada PBB terlibat mengenai HAM secara langsung dalam negara yang berdaulat.

Negara yang telah melalukan pelanggaran HAM berat, oleh Komisi HAM PBB dianggap tidak mampu menyelesaikan hak asasi wargana sendiri, maka komisi tersebut akan merekomendasikan campur tangan PBB.

Tindakan tersebut memenuhi kebutuhan nasional, sekaligus tuntutan masyarakat internasional, bagi pelanggar HAM. Contohnya PBB telah campur tangan di Bosnia, Kosovo, Serbia dan Rwanda.

Beberapa instrumen HAM internasional yang mendukung penggerakan HAM diseluruh dunia:

1. Universal

Declaration of Human

Right

2. International covenant

on Economic, Social and

Cultural Right

3. International

Covenant on Civil and

Political Right


1. Universal Declaration of Human RightKeputusannya menjelaskan hak-hak sipil, politik,

ekonomi, sosial dan hak kebudayaan harus dapat

dinikmati manusia disetiap negara.

Tahun 1975 dibuat 3 perjanjian, yaitu international

covenant on economic, social and cultural right,

international covenant on civil and political right, dan

optional protocol to the international covenant on civil

and political right.

Kemudian tanggal 16 Desember 1966, dokumen

tersebut diterima sidang umum PBB.

Konsep yang berkembang adalah perjanjian

(covenant) yang mengikat secara hukum. Dan hal

tersebut disetujui secara aklamasi pada tahun 1966 di

PBB.

1. Universal


Right



Cultural Right

3. International


Political Right


2. International covenant on Economic, Social

and Cultural RightArtinya Perjanjian Internasional tentang hak

asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya.

Perjanjian ini memerlukan verivikasi oleh negara-negara

anggotanya. Pasal 29 perjanjian ini menjelaskan bahwa

negara-negara anggota PBB yang hendak meratifikasi

perjanjian ini dapat mengajukan amandemen terhadap

bagian-bagian tertentu dengan memberitahukan

kehendaknya kepada sekjen PBB.

Konsekuensi dari penandatanganan perjanjian

ini adalah negara penandatanganan wajib menyampaikan

laporan berkala kepada The Human Right Commision

PBB serta kesediaan untuk ditinjau bila perlu.

1. Universal


Right



Cultural Right

3. International


Political Right


3. International Covenant on Civil and Political

RightArti dari perjanjian ini adalah Perjanjian

Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Bidang Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. Perjanjian ini terdiri atas 53 pasal, serta memelukan ratifikasi dan aksesi oleh negara-negara anggota PBB.

Perjanjian ini meliputi jaminan terhadap hak-hak manusia perseorangan, baik pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak, masyarakat, bangsa serta kelompok-kelompok mayoritas etnik agama ataupun bahasa.

Hak-hak, antara lain sebagai berikut

1. Universal


Right



Cultural Right

3. International


Political Right


Macam-macam Hak:a. Hak untuk hidup.

b. Menikmati hak milik

c. Larangan perbudakan

d. Jaminan terhadap penangkapan dan penahanan secara

sewenang-wenang

e. Hak berkeluarga

f. Hak atas kehormatan diri

g. Hak perlindungan hukum

h. Hak berorganisasi

i. Hak pribadi

Dan sebagainya.

1. Universal


Right



Cultural Right

3. International


Political Right

Pelanggaran HAM


Pelanggaran dan kejahatan HAM dapat diajukan ke

Pengadilan Internasional jika terjadi:

• Act on Commission (tindakan kekerasan) yang dapat

dilakukan oleh

negara/institusi/organisasi/perkumpulan kelompok

(non state actor).

• Act of Omission (tindakan pembicaraan), yang

dilakukan oleh negara.

Pelanggaran HAM berati melanggar hukum

HAM nasional suatu negara, sekaligus pelanggaran

hukum HAM internasional.

1. Universal


Right



Cultural Right

3. International


Political Right

Instrumen Hukum HAM di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia

pun memiliki peraturan mengenai HAM.

Instrumen hukum perlindungan,

penghormatan, dan penegakan HAM di

Indonesia antara lain terdapat dalam

Pancasila, UUD 1945, Undang-undang

nomor 39 tahun 1999, Undang-undang

nomor 26 tahun 2000, Ketetapan MPR

RI nomor XVII/MPR/1998, dan

konstitusi lainnya.

1. Pancasila

2. UUD 1945

3. Undang-undang nomor 39

tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998

Instrumen Hukum HAM di Indonesia1. Pancasila (Sebagai dasar negara)

a. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama

menghendaki sikap pengabdian terhadap Tuhan Yang

Maha Esa. Dan disini HAM berperan sebagai

jaminan Kebebasan memeluk agama.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradap. Sila kedua

menghendaki nilai-nilai kemanusiaan, yaitu

pengakuan martabat, HAM, dan kemerdekaan

masing-masing. Sebagai individu, manusia

mempunyai hak asasi tapi masih berfungsi sosial.

c. Persatuan Indonesia. Persatuan atau kebangsaan

adalah sikap yang mengutamakan kepentingan

bersama. Kesadaran berbangsa timbul karena

keinginan bersatu setiap insan Indonesia. Jadi akan

terbentuk semangat bangsa, jika saling menghormati

antarbangsa.Lanjutan

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998


d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat,

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Kedaulatan berati kekuasaan berada ditangan rakyat.

Kedaulatan disalurkan secara demokratis melelui

perwakilan. Kedaulatan rakyat menjunjung tinggi

segala HAM yang melekat pada masyarakat.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila kelima mengandung makna keadilan bagi semua

rakyat, dan memberi pertimbangan bahwa hak milik

berfungsi sosial. Setiap orang berhak hidup layak,

dan tidak ada kepincanga antara yang kaya dan yang

miskin. Dalam sila kelima dijamin adanya hak

pribadi, tapi tetap memperhatikan keadaan bersama.

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998


2. UUD 1945Prinsip-prinsip HAM berdasarkan UUD 1945 sebagai

berikut:

a. Kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan YME

b. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia.

c. Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.

d. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

e. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan

pancasila.

Berdasarkan Amandemen ke-2 UUD 1945, jaminan

HAM dalam konstitusi negara Indonesi awalnya hanya

tercantum dalam pasal 26 sampai pasal 34, kini dilengkapi

pasal 28A s.d pasal 28J UUD 1945. artinya konstitusi kita

memenuhi standar konstitusi negara modern setara dengan

konstitusi negara-negara besar dunia lainnya.

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998


3. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999

Peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia

diwujudkan dalam UU no. 39/1999 tentang HAM. UU

no. 39/1999 yang terdiri atas 150 pasal meliputi HAM,

perlindungan HAM, pembatasan terhadap kewenangan

pemerintah, serta Komnas HAM.

Macam-macam HAM, menurut UU no. 39/1999

meliputi hak hidup, berkeluarga, mengembangkan diri,

keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan,

hak ikut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan anak.

Undang-undang tersebut juga mengatur tentang

kewajiban dasar manusia (menghormati hak orang lain,

dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku), termasuk materi tentang kewajiban dan

tanggung jawab pemerintah untuk menghormati,

melindungi, menegakkan serta memajukan hak-hak

asasi manusia tersebut yang diatur dalam peraturan

Republik Indonesia.

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998


4. Undang-undang nomor 26 tahun 2000Undang-undang tersebut tentang Pengadilan HAM,

merupakan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM

yang berat diluar pengadilan HAM.

Menurut undang-undang tersebut, penyelesaian

kasus pelanggaran HAM yang berat tidak berlaku sifat

kedakwaan.

Tugas dan wewenang pengadilan HAM yaitu

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM,

termasuk HAM berat, seperti kejahatan genosida dan

kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika pengadilan HAM

ini tidak sanggup menyelesaikan, dapat dlimpahkan ke

pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan HAM ad

hoc atas usul DPR dan dengan keputusan presiden.

Jika pengadilan HAM ad hoc tidak dapat

menyelesaikan juga, masalah tersebut dapat

dilimpahkan kepada komisi kebenaran dan rekonsiliasi

yang pembentukannya sesuai dengan undang-undang.

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998


5. Ketetapan MPR RI nomor XVII/MPR/1998Secara konkret untuk pertama kali HAM dituangkan

dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran

ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, susunan

sebagai berikut:

a. Hak untuk Hidup 1. Berhak untuk hidup.

2. Mempertahankan hidup.

3. Kehidupan (Pasal 1).

b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 1. Membentuk Keluarga.

2. melanjutkan keturunan melalui perkawinan (Pasal 2).

c. Hak Mengembangkan Diri1. Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk

tumbuh berkembang secara layak (Pasal 3).

2. Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk

pengembangan pribadinya, memperoleh dan

mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas

hidupnya (Pasal 4).

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998

Lanjutan


Lanjutan...3. Berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat

dari ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya

demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 5).

4. Berhak untuk memajukan dirinya dengan

memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 6).

d. Hak Keadilan1. Berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan

perlakuan hukum yang adil (Pasal 7).

2. Berhak mendapat kepstian hukum dan perlakuan yang

sama dihadapan hukum (Pasal 8).

3. Dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak (Pasal 9).

4. Berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 10).

5. berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja

(Pasal 11).

6. Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan (Pasal 12).

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998

Lanjutan

Instrumen Hukum HAM di IndonesiaLanjutan...

e. Hak Kemerdekaan

1. Berhak memeluk agamanya masing-masing dan

beribadah menurut agama dan kepercayaan itu (Pasal 13).

2. Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap

sesuai nurani (Pasal 14).

3. Bebas memilih pendidikan dan pengajaran (Pasal 15).

4. Bebas memilih pekerjaan (Pasal 16).

5. Bebas memilih kewarganegaraan (Pasal 17).

6. Bebas bertempat tinggal di wilayah negara,

meninggalkannya dan berhak untuk kembali (Pasal 18).

7. Berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat (Pasal 19).

f. Hak atas Kebebasan Informasi

1. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya

(Pasal 20).

2. Berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala saluran yang

tersedia (Pasal 21).

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998

Lanjutan


Lanjutan...

g. Hak Keamanan 1. Berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 22).

2. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan hak miliknya (Pasal 23).

3. Berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan

politik dari negara lain (Pasal 24).

4. Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 25).

5. Berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara

(Pasal 26).

h. Hak Kesejahteraan

1. Berhak hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 27).

2. Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

(Pasal 28).

3. Berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang

layak (Pasal 29).

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998

Lanjutan


Lanjutan...4. Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus

dimasa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang

cacat (Pasal 30).

5. Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia

bermartabat (Pasal 31).

6. Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik

tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang

oleh siapapun (Pasal 23).

7. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan (Pasal 33).

Selain mengatur tentang Ham, Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998 itu juga mengatur kewajiban setiap

orang untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tata

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

(Pasal 35).

1. Pancasila

2. UUD 1945


tahun 1999


tahun 2000

5. Ketetapan MPR RI

nomor XVII/MPR/1998

THANKS FOR YOUR

NICE ATTENTION

WASSALAMU’ALAIKUM

WR. WB

Education

Instrumen HAM