KABINET NATSIR

SUSUNAN KABINET

Muhamad NatsirPerdana Menteri

Sri Sultan Hamengkubuwono IXWakil Perdana Menteri

Bidang Nama

Dalam Negeri Assaat

Luar Negeri Mohammad Roem

Keamanan Rakyat Abdul Halim

Kehakiman Wongsonegoro

Penerangan M. A. Pellaupessy

Keuangan Syarifuddin Prawiranegara

Perindustrian Sumitro Joyohadikusumo

Pendidikan Bahder Djohan

Bidang Nama

Pertanian Tandiono Manu

Pekerjaan Umum Herman Johannes

Sosial F. S. Haryadi

Perhubungan Djuanda Kartawidjaja

Kesehatan Johannes Leimena

Agama Wahid Hasyim

Tenaga Kerja Panji Suroso

Menteri Negara Harsono Cokroaminoto

Menteri-Menteri

PROGRAM KERJA1. mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum

untuk Konstituante.2. mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan

pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat.

3. menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman4. menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan

pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.

5. memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.6. mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi

rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.

7. membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat

8. Penerapan program benteng, yaitu pengusaha nasional golongan ekonomi lemah diberi bantuan kredit

9. Pelaksanaan program industrialisasi (Rencana Sumitro)10. Pembentukan DPRD.

KEBERHASILAN

Rencana Sumitro dengan Gerakan Ekonomi Banteng

Indonesia menjadi anggota PBB

Perundingan antara Indonesia-Belanda tentang

Irian Barat

EKONOMI POLITIK

KEGAGALAN

Penyelewengan berupa KKN pada Program Rencana

Sumitro

Gagal memperjuangkan Irian Barat

Terjadinya gerakan diintergrasi seperti DI/TII, APRA, Andi Azis, dan RMS

EKONOMI POLITIK

BUBARPenyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI

menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.

PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet

Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.