MAKALAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dosen : Novella Parchiano, M.Hum

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

DALAM KERANGKA NKRI

KELOMPOK 5

1. Nurul Hidayati (126900)

2. Dwi Mutmainah (12690017)

3. Nurvita Eka A. (12690019)

4. Winda Rizki H. (12690022)

5. Wigati Wido Wati (12690023)

PRODI PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb

Pujisyukurkitapanjatkankehadirat Allah SWT yang manaberkattaufiqdan hidayah-

Nya,makalah yang berjudulKebijakan Otonomi Daerah Dalam Kerangka

NKRIsebagaitugasmatakuliahPendidikan Kewarganegaraandapatterselesaikandenganlancar

dan tepat waktu.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad

SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membimbing umat melalui dakwah dan

pendidikan sehingga dapat melaksanakan pengabdian kepada Allah SWT.

Bersamaini kami jugamenyampaikanterimakasihkepadasemuapihak yang

telahmembantuhinggaterselesaikannyamakalahini, terutamakepadatemansatukelompok yang

telahbekerjakerasdalampembuatanmakalahini.Semogamakalahinibergunabagiparapembaca.

Isi makalahinitentujauhdarikesempurnaan, olehkarenaitusegalakritikdan saran sangat

kami harapkan demiperbaikandanpenyempurnaantugasmakalah

selanjutnyadanuntukpelajaranbagi kamidalampembuatantugas-tugas yang lain di

masamendatang. Semogadenganadanyatugasini kamidapatbelajar bersama demi

kemajuanilmu pengetahuan dan teknologi

Wassalamu’alaikum wr.wb

Yogyakarta, Mei 2013

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

1. Mengetahui pembagian urusan pemerintah..2. Mengetahui otonomi daerah dan demokratisasi.3. Menentuka implementasi kebijakan daerah.4.

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI

Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk mengurus dan mengatur

sendiri urusan di daerahnya. Indonesia membutuhkan otonomi daerah karena kehidupan

berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di ibukota negara sehingga

mengakibatkan ketidakmerataan di berbagai bidang yang berdampak pada kurangnya

kesejahteraan masyarakat di daerah yang jauh dari pusat. Dengan otonomi daerah,

diharapkan daerah mampu mengembangkan seluruh potensi daerahnya sehingga akan

terjadi keseimbangan kesejahteraan masyarakat di seluruh lapisan.

A. Pembagian Urusan Pemerintahan

Dengan adanya otonomi daerah akan terjadi pembagian kewenangan antara

pemerintah pusat dan daerah dalam menangani urusannya. Menurut UU Nomor 32 Tahun

2004 tentang Otonomi Daerah, urusan pemerintahan dapat dibagi ke dalam urusan

pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat I, dan pemerintahan daerah tingkat II.

Pembagian tersebut meliputi;

1. Urusan pemerintahan pusat

a. Politik luar negeri

b. Pertahanan

c. Keamanan

d. Yustisi

e. Moneter dan fiskal nasional

f. Agama

2. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b. Perencanaan, pemanfatan, dan pengawasan tata ruang

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum

e. Penanganan bidang kesehatan

f. Penyelenggaraaan pendidikan dan alokasi SDM potensial

g. Penanggualangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota

i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, termasuk lintas

kabupaten/kota

j. Pengendalian lingkungan hidup

k. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

n. Pelayanan administrasi peneneman modal termasuk lintas kabupaten/kota

o. Penyelenggraaan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten/kota

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b. Perencanaan, pemanfatan, dan pengawasan tata ruang

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum

e. Penanganan bidang pendidikan

f. Penanggulangan masalsah sosial

g. Pelayanan bidang ketenagakerjaan

h. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

i. Pengendalian lingkungan hidup

j. Pelayanan pertahanan

k. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

l. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

m. Pelayanan administrasi penanaman modal

n. Penyelenggraan pelayanan dasar lainnya

o. Urusan wajib lainnya yang diamnatkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Otonomi Daerah dan Demokratisasi

Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Otonomi

daerah berintikan kebebasan suatu daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan kata

lain otonomi daerah bukan merupakan suatu tujuan akhir, melainkan sebagai mekanisme

dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintah. Tujuan utama adanya

kebijakan ini adalah sebagai upaya mewujudkan;

1. Kesetaraan politik (political equality), yaitu hak warga negara untuk mendapatkan

kesetaraan/kesamaan politik.

2. Tanggung jawab daerah (local accountability), yaitu masyarakat daerah dapat secara

langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala

potensi SDA, SDM, SDB yang ada pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat dan daerahnya.

3. Kesadaran daerah (local reponsiveness), yaitu kesadaran daerah untuk

menumbuhkembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun

negara.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dari kebijakan otonomi

daerah diatas yaitu;

a. Memiliki teritorial kebijakan yang jelas (legal territorial of power), yaitu kebijakan dan

keputusan yang dibuat serta dilakukan pemerintahan dan rakyat daerah adalah hanya

meliputi batas wilayah daerah kekuasaan daerah tersebut.

b. Memiliki pendapatan daerah sendiri (local own income), yaitu agar daerah memiliki

pendapatan (income) sendiri yang dihasilkan dari potensi SDA daerah, dan diperoleh

dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari

APBN.

c. Memiliki badan perwakilan (local representative body), yaitu dapat memiliki badan

legislatif dan eksekutif yang dibentuk menurut kebutuhan daerah oleh anggota legislatif

hasil pemilihan secara langsung dan kepala pemerintahan daerah.

d. Memiliki kepala daerah yang dipilih sendiri melalui pemilu (local leader executive by

election), yaitu dapat memiliki kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) yang

merupakan hasil pemilu langsung kepala daerah (PILKADA) oleh rakyat daerah

provinsi atau kabupaten/kota.

Keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi pernah diungkapkan oleh

Mohammad Hatta, Proklamator RI, yang menyatakan “memberikan otonomi daerah tidak

saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-activiteit.

Auto-ativiteit artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting

bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya auto-activiteit, tercapailah apa yang

dimaksud dengan demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat untuk

rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga memperbaiki

nasibnya sendiri.”

Konsekuensi logis dari otonomi daerah dengan demokratisasi antara lain;

1. Otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka

mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa

2. Otonomi daerah harus didefinsikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi

pemerintahan daerah, juga bukan otonomi dari daerah.

C. Implementasi Otonomi Daerah

Implementasi otonomi daerah bagi daerah tingkat I dan II , seiring dengan

pelimpahan wewenang pemeintah pusat dapat dekelompokkan dalam lima

bidang yaitu :

1. Implementasi Dalam Pembinaan Wilayah.

a. Pelaksanaan otonomi daerah tidak menghilangkan tugas, peran dan

tanggungjawab pemerintah pusat. Otonomi tidak dirancang agar suatu

daerah tidak memiliki sifat-sfat seperti negara . Pemerintah pusat

dalam rangka otonomi masih melakukan pembinaan wilayah dengan

mengelola dan mengerahkan segala potensi wilayah suatu daerah

untuk didayagunakan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

b. Pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-

tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya ,

pembinaan wilayah diserahkan kepada daerah untuk mengelola

sumber daya yang potensial untuk kesejahteraan daerah dan dalam

Negara kesatuan , tugas pemerintah pusat adalah melakukan

pengawasan .

c. Tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan

umum yaitu penyelenggaraan pemerintah pusat ke daerah ,

memfasilitasi dan mengakomodasi kebijakan daerah , menjaga

keselarasan pusat dan daerah , menciptakan ketentraman dan

ketertiban umum , menjaga tertibnya hubungan lintas batas dan

kepastian batas wilayah, menyelenggarakan kewenangan daerah dan

menjalankan kewenangan lain.

d. Pejabat Pembina wilayah dilaksanakan oleh kepala daerah yang

menjalankan dua macam urusan pemerintahan yaitu urusan daerah

dan urusan pemerintahan umum.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia.

a. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang pembinaan

sumber daya manusia kepada daerah .

b. Dalam era otonomi , daerah harus mempersiapkan SDM untuk

memenuhi kebutuhan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

c. Untuk menunjang kinerja daerah dalam rangka kerjasama antar daerah

dan pusat, pemerintah pusat membutuhkan sumber daya manusia

yang mempunyai kemampuan mengembangakan jaringan dan

kerjasama tim serta mempunyai etos kualitas kerja yang tinggi .

d. Untuk pembinaan sumer daya manusia , pemerintah daerah diharapkan

:

Membuat struktur organisasi yang terbuka

Menyediakan media untuk pns berkreatif dan membuat

terobosan baru.

Mendorong PNS berani mengembil resiko.

Memberikan penghargaan bagi yang berhasil.

Mengembangan pola komunikasi yang efektif antar PNS.

Membangun suasna kerja yang inovatif.

Mengurangi hambatan birokrasi.

Mencegah tindakan intervensi ang menggangu proses kerja

konvensional

Mendelegasikan tanggung jawab dengan baik.

e. Memperbaiki cara kerja birokrasi dengan cara memberikan teladan ,

membuat perncanaan , melaksanakan kerja dengan pengawasn kerja

yang memadai , menentukan prioritas , memecahkan maslah ,

melakukan komunikasi , melakukan hubungan antar pribadi dan

memperhatikan waktu kehadiran .

f. Mengurangi penyimpangan birokrasi dengan menegakkan disiplin

pegawai . membangun pelayanan yang berorientasi pelanggan ,

menetapkan tanggung jawab , mengembangkan budaya demokrasi

yang bersih, memberikan pelayanan yang tepat dengan biaya murah.

3. Penanggulangan Dan Percepatan Penurunan Kemiskinan.

a. Masalah kemiskinan merupakan masalah penting bagi pemerintah

daerah. Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk

mengelola sumber daya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

penduduk di wilayahnya .

b. Pengentasan kemiskinan menjadi masalah penting dari UU no 25 tahun

1999 dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang luas dan

didukung dari dana APBD . pengentasan kemiskinan menggunakan

prinsip :

Memberdayakan peranan wanita

Mempermudah akses keluarga miskin untuk berusaha dengan

mendekatkan kepada modal dan pemasaran produknya

Menanggulangi bencana .

Membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin.

c. Program penanggulangan kemiskinan dilakukan berdasar karakter

penduduk dan wilayah.

d. Penangggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran

masyarakatdan swasta dengan melakukan investasi yang dapat

menyerap tenaga kerja bagi penduduk miskin

e. Membangun paradigma baru tentang peranan pemerintah daerah yaitu

dari pelaksana menjadi fasilitator, memberikan intruksi menjadi

melayani, mengatur menjadi memberdayakan masyarakat, bekerja

memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mencapai misi pembangunan.

f. Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah

memberikan legitimasi kepada LSM dan masyarakat penerima bantuan,

menjadi penengah, mendorong peningkatan kemampuan keluarga

miskin, turut mengendalikan pembanguna fisik dan memberikan

sosialisasi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan.

g. Pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat

mengambil kebijakan keluarga yaitu mendata dengan benar karakter

keluarga miskin, mengidentifikasi tipe dan pola keluarga miskin,

melakukan intervensi kebijakan.

4. Penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintahan daerah

( Hubungan Fungsional Eksekutif dan Legislatif )

a. Hubungan eksekutif ( pemerintah daerah ) dan legislatif ( DPRD )

dalam era otonomi mencuat dengan munculnya ketidakharmonisan

antara pemerintah daerah dan DPRD . ketidakharmonisan dipicu

oleh interpretasi dari UU no.22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa

peran legislatif lebih dominan dibandingkan peran pemerintah

daerah, hal ini bertentangan dengan kondisi sebelumnya dimana

pemerintah daerah lebih dominan daripada DPRD.

b. Ketidakharmonisan harus di pecahkan dengan sangat otonomi, yaitu

pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya

yang meliputi administrasi pemeritahan, pembangunan, dan

pelayanan publik.

c. Asas dalam otonomi menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah: (1)

penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah, kecuali dalam bidang hankam, luar negeri, peradilan,

agama, moneter, dan fiskal, (2) pelimpahan wewenang pusat

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan (3)

pembantuan yaitu penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia,

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan

pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

d. Kepada daerah mempunyai wewewang: memimpin

penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan DPRD, bertanggungjawab kepada DPRD, dan

menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

kepada presiden.

e. DPRD dalam era otonomi mempunyai wewenang dan tugas: memilih

gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil

walikota, membentuk peraturan daerah, menetapkan APBD,

melaksanakan pengawasan, serta menampung dan menikdaklanjuti

aspirasi masyarakat.

f. Kepala daerah dan DPRD dalam melakukan tugasnya dapat

melakukan komunikasi yang intensif, baik untuk tukar menukar

informasi, dan pengembangan regulasi maupun klarifikasi suatu

masalah.

g. Prinsip kerja dalam hubungan antara DPRD dan kepala daerah

adalah proses membuatan kebijakan, pelaksanaan kerja berdasar

susduk, yang mencakup kebijakan, prosedur, dan tata kerja,

menjalankan prinsip kompromi dan menjujung tinggi etika

5. Peningkatan Koordinasi Tim.

a. Koordinasi merupakan masalah yang serius dalam pemerintah

daerah, sering bongkar pasang sarana prasarana seperti PAM, PLN,

dan Telkom menunjukkan lemahnya koordinasi selama ini dan telah

menimbulkan dampak negatif seperti inefisiensi organisasi dan

pemborosan uang, tenaga dan alat, keputusan banyak yang

tertunda, tidak tepat dan terjadi kesalahan, searta tidak terjadi

integrasi dan sinkronisasi pembangunan.

b. Pemerintah daerah dapat mengatur sektor riil seperti transportasi,

sarana prasarana, pertanian dan usaha kecil, serta wewenang lain

yang ditentukan UU.

c. Penyebab kurangnya koordinasi dalam era otonomi daerah ntara

lain karena sesama instansi belum memonyai visi yang sama, tidak

adanya rencana pembangunan jangka panjang, rendahnya kemauan

bekerja sama, gaya kepemimpinan yang masih komando, rendahnya

ketrampilan, integritas, dan kepercayaan diri.

d. Pemerintah daerah harus menciptakan kerjasama tim dengan cara

(1) pelatihan kepada PNS pemda untuk menumbuhkan komitmen,

tanggungjawab, peduliterhadap pemerintah daerah, dan

mempunyai kompetensi, (2) mengembangkan visi dan misi

pemerintahan daerah, (3) membuat sistem kerja yang baik yaitu

adanya kejelasan tugas pokok, fungsi dan akuntabilitas pekerjaan,

dan (4) membangun suasana dialogis antar pimpinan dan staf

pemda.

BAB IIIPENUTUP

A. KesimpulanB. Kritik dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Rosyada, Dede, dkk. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta:

ICCE.

Srijanti dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Salemba

Empat.

Syaukani dkk. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.